Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan mengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Nomor 95 Tahun 2010); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; i
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. 11. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 5.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI.
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah. 2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah. 4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Barang. 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Menteri dan bersifat permanen. 7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi. 10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 12. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). ii
13. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 14. Ahli Hukum Kontrak adalah seorang/pejabat ahli yang dapat memberikan pendapat terhadap Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak. 15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 16. Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Direktur Jenderal/Deputi.
Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif. Pasal 3 Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah untuk: (1) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah). (2) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri. Pasal 4 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut: (1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; (3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; (4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; (5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; (6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; (7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan (8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada iii
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. (9) Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang, penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan.
Pasal 5 Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelah Rencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I. Pasal 6 (1) Dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan berdasarkan metode pelaksanaan/kerja dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); h. norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, khusus untuk harga penawaran peserta lelang/seleksi di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama terhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Pasal 7 Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak. Pasal 8 (1) Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untuk memberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak. (2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iv
maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak.
Pasal 9 (1) Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi meliputi : a. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terdiri atas : 1. Buku PK 01 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 2. Buku PK 01 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 3. Buku PK 02 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 4. Buku PK 02 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 5. Buku PK 03 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 6. Buku PK 03 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 7. Buku PK 04 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 8. Buku PK 04 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 9. Buku PK 05 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 10. Buku PK 05 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 11. Buku PK 06 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. v
12. Buku PK 06 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. 13. Buku PK 07 A Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi. 14. Buku PK 07 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi. 15. Buku PK 08 Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan.
b. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri atas : 1. Buku JK 09 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Harga Satuan. 2. Buku JK 09 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dengan Kontrak Harga Satuan. 3. Buku JK 10 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum. 4. Buku JK 10 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum. 5. Buku JK 11 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan. 6. Buku JK 11 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan. 7. Buku JK 12 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum. 8. Buku JK 12 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum. 9. Buku JK 13 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan. 10. Buku JK 13 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan. vi
11. Buku JK 14 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum. 12. Buku JK 14 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum. 13. Buku JK 15 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan. 14. Buku JK 15 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan. 15. Buku JK 16 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum. 16. Buku JK 16 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum. 17. Buku JK 17 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan. 18. Buku JK 17 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Perseorangan. 19. Buku JK 18 A Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi. 20. Buku JK 18 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi Jasa Konsultansi. 21. Buku JK 19 Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi. (2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umum dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (3) Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan: a. kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk pekerjaan tunggal atau terintegrasi. b. kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya. Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan pekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya. vii
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO : 07/PRT/M/2011
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
BUKU 06 B : Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan
DAFTAR ISI BAB I
KETENTUAN UMUM 1
A.
PENGERTIAN ISTILAH ................................................................ ................................................................................................ ............................................................................ ............................................ 1
B.
TUJUAN ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ .................................................................. .................................. 3
C.
RUANG LINGKUP ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................... ................................................... 4
BAB II
UNDANGAN, PENGAMBILAN, PEMBERIAN PENJELASAN, PENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN……………… PENAWARAN………………5
A.
UNDANGAN ................................................................ ................................................................................................ ........................................................................................... ........................................................... 5
B.
PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN ................................................................ .............................................................................. .............................................. 5
C.
PEMBERIAN PENJELASAN ................................................................ ................................................................................................ ...................................................................... ...................................... 6
D.
PENYAMPAIAN/PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN ................................................... ................................................... 7
E.
PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN ................................................................ .............................................................................. .............................................. 9
F.
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN ................................................................ ................................................................................. .................................................11 1. KETENTUAN UMUM ................................................................ ................................................................................................ ........................................................................ ........................................11 2. KOREKSI ARITMATIKA................................................................ ................................................................................................ ..................................................................... .....................................11 3. EVALUASI ADMINISTRASI ................................................................ ............................................................................................... ...............................................................11 4. EVALUASI TEKNIS ................................................................ ................................................................................................ ............................................................................ ............................................11 5. EVALUASI HARGA ................................................................ ................................................................................................ ............................................................................ ............................................11
G.
PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PELELANGAN ............................................................ ............................................................23
BAB III PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING… BANDING…. 24 A.
PENETAPAN PEMENANG LELANG ................................................................ ....................................................................................... .......................................................24
B.
PENGUMUMAN PEMENANG LELANG ................................................................ ................................................................................ ................................................25
C.
SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING................................................................ ...................................................................... ......................................25
BAB IV PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL…………………… GAGAL…………………….27 A.
PELELANGAN GAGAL ................................................................ ................................................................................................ ........................................................................... ...........................................27
B.
TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL ................................................................ .............................................................................. ..............................................28
BAB V
LAINLAIN-LAIN………………… LAIN…………………. ………………….…………………………………………………………… …………………………………………………………….... ....31
LAMPIRAN CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN…………………………………… PENJELASAN…………………………………… .33 CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN LELANG……………………… LELANG……………………….. ………………………... ...35 CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PELELANGAN………………………………………… PELELANGAN………………………………………… .37
i
BAB I KETENTUAN UMUM A. PENGERTIAN ISTILAH
Dalam Pedoman Tata Cara Pengadaan Dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan ini yang dimaksud dengan: Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah. 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat K/D/L/I yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 7. Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan/melaksanakan Pekerjaan Konstruksi. 8. Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak). 9. Kemitraan/KSO adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. 10. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia. 1.
1
11. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
12. 13. 14.
15. 16.
17.
18.
19. 20.
21.
22.
23.
adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. Nilai Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak. Hari adalah hari kalender untuk pelaksanaan kontrak dan jaminanjaminan, sedangkan hari kerja untuk pelaksanaan proses pemilihan. Direksi lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Direksi Direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Harga Satuan Pekerjaan Pekerja an (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu. Analisa Teknis Satuan Pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan per satuan tenaga kerja bahan dan peralatan untuk mendapatkan satu satuan jenis pekerjaan tertentu. Analisa Harga Harga Satuan Pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satu satuan jenis pekerjaan tertentu. Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah metode/cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis dari awal sampai akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar. Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
2
24. Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan. Bagi Bagian pekerjaan yang disubkontrakan disubkontrakan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir. Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia dalam periode pelaksanaan kontrak. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.
B. TUJUAN
Pedoman Tata Cara Pengadaan Dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan ini disusun dengan tujuan: 1. Sebagai pedoman Kelompok Kerja (Pokja) ULP dalam melaksanakan evaluasi penawaran; 2. Untuk mendapatkan penyedia yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan harga penawaran yang paling menguntungkan negara; 3. Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
3
C. RUANG LINGKUP
Pedoman Tata Cara Pengadaan Dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan ini digunakan untuk pelaksanaan pelelangan dan evaluasi penawaran mencakup: 1. Pengadaan pekerjaan konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah). 2. Pengadaan pekerjaan konstruksi yang dananya bersumber dari pemerintah mencakup pengadaan pekerjaan konstruksi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri.
4
BAB II UNDANGAN, UNDANGAN, PENGAMBILAN, PENGAMBILAN, PEMBERIAN PENJELASAN,
PENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Pokja ULP melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap proses pemilihan dengan tahapan sebagai berikut : A. Undangan B. Pengambilan Dokumen Pemilihan C. Pemberian Penjelasan D. Penyampaian Dokumen Penawaran E. Pembukaan Dokumen Penawaran F. Evaluasi Dokumen Penawaran 1. Koreksi Aritmatik 2. Evaluasi Administrasi 3. Evaluasi Teknis 4. Evaluasi Harga G. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan A. UNDANGAN 1. Pokja ULP mengundang semua peserta yang lulus kualifikasi untuk mengambil Dokumen Pemilihan dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah berakhir. 2. Undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan Dokumen Pemilihan. 3. Peserta yang diundang berhak mengambil Dokumen Pemilihan. B.
PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN 1. Peserta dapat mengambil Dokumen Pemilihan sesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam undangan. 2. Pada pengambilan Dokumen Pemilihan, Pokja ULP: a. mencatat nama yang mengambil dokumen, nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon, nomor faksimili dan/atau alamat email pihak yang dapat dihubungi, untuk keperluan korespondensi;; b. memberikan Dokumen Pemilihan dalam bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hardcopy) kepada peserta yang diundang; dan c. dapat mengunggah (upload) Dokumen Pemilihan melalui website K/L/D/I untuk diunduh (download) oleh peserta.
5
3. Pokja ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta. 4. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam
pengambilan dokumen. C. PEMBERIAN PENJELASAN 1. Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, serta dihadiri oleh para peserta yang terdaftar. 2. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. 3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP. 4. Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai: a. metode pemilihan; b. cara penyampaian Dokumen Penawaran; c. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran; d. pembukaan Dokumen Penawaran; e. metode evaluasi; f. hal-hal yang menggugurkan penawaran; g. jenis kontrak yang akan digunakan; h. ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; i. risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya (apabila diperlukan); j. ketentuan tentang penyesuaian harga; k. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; l. besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan; dan m. Dokumen lain yang dipersyaratkan seperti Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (Pra RK3K), tingkat risiko pekerjaan (tinggi, sedang, kecil), dan barang yang diimpor (apabila ada), Analisa Teknis Satuan Pekerjaan, dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan. 5. Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. 6. Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pemilihan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan. 7. Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir.
6
8. Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 6 terdapat halhal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan. 9. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan. 10. Apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 9, maka ULP menyampaikan keberatan PPK kepada KPA untuk diputuskan dan: a. apabila KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan; atau b. apabila KPA sependapat dengan Pokja ULP, KPA memutuskan perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan Pokja ULP untuk membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pemilihan. 11. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal. 12. Dalam Adendum Dokumen Pemilihan, Pokja ULP dapat memberikan tambahan waktu pemasukan Dokumen Penawaran. 13. Pokja ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pemilihan. 14. Pokja ULP diwajibkan untuk menyediakan salinan BAPP dan Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada) dan dapat mengunggah (upload) dokumen tersebut melalui website K/L/D/I yang dapat diunduh (download) oleh peserta. D. PENYAMPAIAN/PEMASUKAN PENYAMPAIAN/PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 1. Metode penyampaian/pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. 2. Dokumen Penawaran meliputi: a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran; b. Jaminan Penawaran asli; c. rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga); d. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); e. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); f. dokumen penawaran teknis; g. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; h. dokumen isian kualifikasi; dan
7
i.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9.
10.
11.
12.
dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan seperti Formulir Pra RK3K, daftar barang yang diimpor (apabila ada), Analisa Teknis Satuan Pekerjaan, dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan. Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) ditandai “ASLI” dan rekamannya 1 (satu) ditandai “REKAMAN”. Dokumen Penawaran dimasukkan dalam sampul dan ditulis “Dokumen Penawaran” dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada Pokja ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan. Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan Pokja ULP memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan. Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Pokja ULP. Untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman: a. Pokja ULP mencatat waktu dan tanggal pemasukan penawaran pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan; dan b. apabila terlambat diterima, Pokja ULP membuka sampul luar untuk mengetahui alamat peserta. Pokja ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Penawaran. Pengembalian Dokumen Penawaran disertai dengan bukti serah terima. Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah dokumen penawarannya, sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya. Penawaran harus disampaikan kepada dan harus sudah diterima oleh Pokja ULP paling lambat di tempat dan pada waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Setiap penawaran yang disampaikan dan diterima oleh Pokja ULP setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka) disertai dengan bukti serah terima.
8
13. Terhadap penawaran terlambat yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, Pokja ULP membuka sampul luar untuk mengetahui nama dan alamat peserta, serta memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut disertai dengan bukti serah terima. 14. Pokja ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran. 15. Pokja ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran. 16. Pokja ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran. 17. Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota pokja ULP menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan. 18. Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, Pokja ULP menyatakan kepada peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran yang masuk. 19. Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu penutupan pemasukan penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta. E. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN 1. Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan. 2. Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. 3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP. 4. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi. 5. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka Pokja ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam. 6. Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP. 7. Pokja ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan para peserta. 8. Pokja ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.
9
9. 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal. Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”. Pokja ULP membuka sampul Dokumen Penawaran di hadapan peserta, kemudian dokumen penawaran tersebut dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran. Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran yang terdiri dari: a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran; b. Jaminan Penawaran asli; c. rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga); d. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); e. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); f. dokumen penawaran teknis; g. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; h. dokumen isian kualifikasi; dan i. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan seperti Formulir Pra RK3K, daftar barang yang diimpor (apabila ada), Analisa Teknis Satuan Pekerjaan, dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan. Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran. Salah satu anggota Pokja ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya antara lain pada bagian surat penawaran dan daftar kuantitas dan harga. Pokja ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran yang paling sedikit memuat: a. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk; b. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; c. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada); d. keterangan lain yang dianggap perlu; e. tanggal pembuatan Berita Acara; dan f. tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Pokja ULP apabila tidak ada saksi dari peserta.
10
17. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka
penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara. 18. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi. 19. Berita acara dilampiri Dokumen Penawaran. 20. Salinan berita acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan Pokja ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui website K/L/D/I yang dapat diunduh oleh peserta. F. EVALUASI DOKUMEN DOKUMEN PENAWARAN 1. KETENTUAN UMUM Dalam melakukan evaluasi penawaran perlu diperhatikan ketentuanketentuan sebagai berikut: a. Informasi yang berhubungan dengan evaluasi, penelitian, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan. b. Evaluasi terhadap data administrasi, teknis, dan harga hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. c. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen Pemilihan; d. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; e. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan harga yang wajar dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; f. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. g. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi;
11
h. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK termasuk penyalahgunaan wewenang, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka pelelangan dinyatakan gagal. i. Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan. j. Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis. k. Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait. 2.
KOREKSI ARITMATIK ARITMATIK a. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: 1) volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan 3) jenis pekerjaan: a) yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. b) tidak ditawarkan atau menawarkan di bawah spesifikasi yang ditentukan, maka dilakukan klarifikasi, apabila hasil klarifikasi menunjukkan jenis pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan utama (major item) dan penyimpangan yang bersifat penting/pokok yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan penawaran tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut. 12
c. d. e. f.
g.
3.
urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan dimulai dari penawaran terendah. Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui website K/L/D/I. Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dari penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang (di bawah) dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
EVALUASI ADMINISTRASI a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap halhal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/dilengkapi: a) surat penawaran; b) Jaminan Penawaran asli; c) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga); d) surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); e) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); f) dokumen penawaran teknis: (1) metode pelaksanaan; (2) jadwal waktu pelaksanaan; (3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan; (4) spesifikasi teknis (apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari yang ditetapkan); (5) daftar personil inti yang akan ditempatkan secara penuh; (6) Daftar bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; g) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN-nya dianggap nol); dan h) dokumen lainnya seperti Formulir Pra RK3K, daftar barang yang diimpor (apabila ada), Analisa Teknis Satuan Pekerjaan, dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
13
2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) ditandatangani oleh: (1) direktur utama/pimpinan perusahaan; (2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; (3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau (4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, dengan ketentuan: (1) apabila ada perbedaan nilai penulisan antara angka dan huruf maka yang diakui adalah tulisan huruf; (2) apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau (3) apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.. c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, dengan ketentuan: (1) apabila ada perbedaan nilai penulisan antara angka dan huruf maka yang diakui adalah tulisan huruf; (2) apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau (3) apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.. d) bertanggal; 3) Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan; c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran; d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan; e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
14
nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan; g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO; j) substansi jaminan memenuhi syarat dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja ULP kepada penerbit jaminan; 4) surat kuasa: a) Harus ditandatangani direktur utama /pimpinan perusahaan; b) Nama penerima kuasa harus tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya c) Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggota kemitraan yang diwakili menurut perjanjian kerja sama. c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap halhal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi; d. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal. f)
4.
EVALUASI TEKNIS a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan; b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: 1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 2) penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap: a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk penyelesaian pekerjaan berdasarkan sumber daya yang dimiliki, serta diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan termasuk pengendalian terhadap risiko K3. Metoda pelaksanaan dilengkapi metode kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang atau pekerjaan
15
sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan penawar untuk melaksanakan pekerjaan, misalnya: (1) Pembuatan saluran pengelak (diversion channel); (2) Pengeringan tempat pekerjaan (dewatering/unwatering) yang berat; (3) Pembuatan konstruksi pengaman (protection construction); (4) Pengaturan lalu lintas (traffic management). Yang diteliti dalam evaluasi metoda pelaksanaan adalah tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis (contoh bobot max 20%, min 10%). b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan (contoh bobot max 20%, min 20%); c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan untuk menghasilkan produksi alat yang dibutuhkan sesuai dengan yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan (contoh bobot max 15%, min 7,5%); Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan harus dibandingkan produktifitasnya.; d) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan; bagi penawar yang menyampaikan spesifikasi teknis yang berbeda dari yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan maka spesifikasi teknis tidak boleh kurang dari yang disyaratkan, dan bagi penawar yang tidak menyampaikan perubahan spesifikasi teknis dianggap sama dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan (contoh bobot max 10%, min 10%). e) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan (contoh bobot max 15%, min 7,5%); f) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan (contoh bobot max 10%, min 5%); g) Pra RK3K memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Apabila terdapat hal yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi untuk menegaskan bahwa K3 akan dilaksanakan. Tidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan Pra RK3K (contoh bobot max 10%, min 5%). 3) Dalam evaluasi menggunakan ambang batas minimal, evaluasi teknis (perolehan nilai) dilakukan dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam
16
Dokumen Pemilihan. Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Contoh: Penilaian Teknis
Bobot (%) Max Min (2) (3) 20 10 20 20
(1) Metode Pelaksanaan Jadwal waktu pelaksanaan*) Peralatan spesifikasi teknis **) personil inti bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan Pra RK3K Total
Perolehan (%) PT ….. PT ….. dst… (4) (5) (6) …... …... …... …... …... …...
15 10 15 10
7,5 10 7,5 5
…... …... …... …...
…... …... …... …...
…... …... …... …...
10 100
5
…... …...
…... …...
…... …...
Keterangan: *) apabila jadwal waktu pelaksanaan melampaui yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dinilai nol atau gugur. **) apabila tidak mengajukan perubahan spesifikasi teknis dinilai 10 (sepuluh), apabila mengajukan perubahan spesifikasi teknis dibawah standar yang ditetapkan dinilai nol atau gugur. Contoh: Penilaian Teknis (1) Metode Pelaksanaan Jadwal waktu pelaksanaan*) Peralatan spesifikasi teknis **) personil inti bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan Pra RK3K Total
Bobot (%) Max Min
PT A
Perolehan (%) PT B PT C
PT D
(2) 20 20
(3) 10 20
(4) 12 20
(5) 15 20
(6) 10 20
(7) 20 0
15 10 15 10
7,5 10 7,5 5
10 10 12 8
15 10 12 10
7,5 10 7,5 5
5 10 15 10
10 100
5
7 79
8 90
5 65
10 65
17
Keterangan: PT. D gugur karena “jadwal waktu pelaksanaan” mendapatkan nilai nol dan “peralatan” mendapatkan nilai dibawah nilai minimum. PT. A, PT. B, PT. C lulus dan dilanjutkan ke evaluasi harga. Apabila menggunakan nilai ambang batas 70, maka penawaran PT. C dinyatakan gugur karena nilai perolehan total dibawah ambang batas. 4) Untuk menilai konsistensi dan kewajaran antara metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, penggunaan peralatan dan bahan (material konstruksi), tenaga kerja, maupun pencapaian produktivitas dan spesifikasi teknis, Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi dengan menilai rincian/uraian analisa teknis satuan pekerjaan untuk pekerjaan utama meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan (material konstruksi) terhadap jenis pekerjaan yang perlu dinilai konsistensinya. Selanjutnya meneliti dan melakukan analisis terhadap uraian analisa teknis satuan pekerjaan tersebut antara lain: a) komposisi bahan (material konstruksi) untuk memperoleh suatu produk konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal komposisi untuk mencapai pemenuhan spesifikasi dan kualitas beton K ...., maka diperlukan semen/PC .... Kg, pasir ..... m3, agregat .... m3, dst. ). b) Analisa penggunaan peralatan yang meliputi komposisi, kapasitas produk, bahan penunjang untuk menghasilkan konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal pemadatan tanah diperlukan peralatan jenis ......, kapasitas ......, komposisi ...... dan jumlah ...... untuk mengetahui produktifitas yang dihasilkan diperhitungkan terhadap waktu pelaksanaan serta metode kerja yang ditunjukkan berkaitan dengan konsistensi metode pelaksanaan) Apabila dinilai tidak konsisten dan/atau tidak wajar maka penawaran tidak memenuhi syarat dan dalam evaluasi penawaran harus dinyatakan gugur teknis. 5) Pokja ULP dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan; Misalnya Excavator kondisi baik, terawat, dapat dioperasikan. 6) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dan konfirmasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; c. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;
18
d. apabila peserta yang lulus evaluasi teknis kurang dari 3 (tiga), maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; e. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal. Catatan: Peralatan dan personil yang disampaikan dalam penawaran hanya untuk 1 (satu) paket pekerjaan yang dilelangkan, apabila penawar mengikuti beberapa paket pekerjaan maka peralatan dan personil untuk paket pekerjaan lain harus dari peralatan dan personil yang berbeda. 5.
EVALUASI HARGA a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: 1) penawaran terkoreksi dibandingkan terhadap nilai total HPS: a) apabila penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan b) apabila semua penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal; 2) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga; 3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP; 2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, harus dilakukan dengan ketentuan: a) menilai rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan (material konstruksi) terhadap jenis pekerjaan utama yang perlu dinilai kewajarannya untuk diteliti dan dianalisa mencakup beberapa faktor: (1) Komposisi bahan (material konstruksi) untuk memperoleh suatu produk konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal komposisi agregat, semen PC dan lainnya untuk menghasilkan beton K 125).
19
(2) Kesesuaian harga bahan (material konstruksi) dengan harga pasaran pada saat penawaran dan harga tersebut dapat dibuktikan (misal harga semen, besi beton yang dicantumkan pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan). (3) Kesesuaian upah tenaga kerja yang diberlakukan pada pekerjaan konstruksi di lokasi kegiatan pada saat penawaran (misal mandor, kepala tukang, tukang, pembantu tukang). (4) Kesesuaian penggunaan peralatan yang meliputi peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan yang diberikan dalam penawaran, komposisi, kapasitas produk, bahan penunjang, dan perhitungan biaya peralatan yang digunakan pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk menghasilkan konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal alat pemadatan tanah). Apabila hasil analisa mengindikasikan bahwa pekerjaan utama tidak dapat dilaksanakan dengan harga yang ditawarkan yang disebabkan harga penawaran di bawah harga pasar dan dapat dibuktikan, sehingga akan menyebabkan terjadinya kerugian dibandingkan keuntungan yang akan diperoleh serta diperkirakan mempengaruhi lingkup, kualitas, hasil/ kinerja dan diyakini tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan/ ketentuan, maka penawaran tidak memenuhi syarat dan dalam evaluasi penawaran harus dinyatakan gugur. Indikasi kumulasi kerugian dan keuntungan diteliti dari data yang tercantum dalam analisa harga satuan pekerjaan dan rekapitulasi daftar kuantitas dan harga. b) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan c) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (self assessment), digunakan dalam evaluasi penawaran harga apabila pelelangan pekerjaan tersebut diberlakukan preferensi harga yaitu apabila memenuhi ketentuan: 1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
20
2) Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus). Apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitungan TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan. Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010. 3) rumus penghitungan sebagai berikut:
1 HEA = × HP 1 + KP HEA = Harga Evaluasi Akhir. KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa). HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran/terkoreksi yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi). 4) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang; 5) pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang. d. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. e. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.
21
FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) NIlai Gabungan Barang TKDN dan Jasa (Rp) Uraian Pekerjaan Barang KDN KLN Total Gabungan /Jasa (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1A)
(1B)
(1C)
(1D)
(2A)
(2B)
(2C)
(2D)
(3A)
(3B)
(3C)
(3D)
(4A)
(4B)
(4C)
(4D)
(5A)
(5B)
(5C)
(5D)
(6A)
(6B)
(6C)
(6D)
(7A)
(7B)
(7C)
(7D)
(8A)
(8B)
(8C)
(8D)
(6)
Barang*) I. Material langsung (Bahan Baku) II. Peralatan (Barang Jadi) A. Sub Total Barang Jasa**) III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan IV. Alat Kerja/Fasilitas Kerja V. Konstruksi dan Fabrikasi VI. Jasa Umum B. Sub Total Jasa
C. Total Biaya (9A) (9E) (9B) (9C) (9D) (A+B) Catatan: *) diambil dari daftar inventarisasi barang yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. **) dilakukan perhitungan sendiri (self assessment) 1. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasa lainnya dari dalam negeri. 2. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasa lainnya dari luar negeri.
22
3. Formulasi perhitungan: % TKDN Gabungan Barang & Jasa (9E)
Biaya Gabungan (9C) – Biaya Gabungan LN (9B)
= Biaya Gabungan (9C)
d. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. e. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara. f. Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). G. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PELELANGAN 1. BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang dibuat oleh pokja ULP dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota pokja ULP. 2. BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang. 3. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut: a. nama semua peserta; b. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masingmasing peserta; c. metode evaluasi yang digunakan; d. unsur-unsur yang dievaluasi; e. rumus yang dipergunakan; f. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; g. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan h. tanggal dibuatnya Berita Acara. 4. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang.
23
BAB III PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING A. PENETAPAN PEMENANG LELANG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dalam hal ULP permanen belum terbentuk maka pengaturan dan kewenangan penetapan pemenang diatur oleh masing-masing K/L/D/I. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan: a. usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/D/I; dan b. apabila Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi tidak setuju dengan usulan ULP, maka Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi mengembalikan usulan tersebut dan memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal. Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP dalam waktu yang bersamaan, dan beberapa penawarannya terendah serta berdasarkan kemampuan menangani paket (SKP), akan ditetapkan sebagai calon pemenang oleh ULP pada paket berdasarkan perhitungan kombinasi yang menguntungkan negara. Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP dalam waktu yang bersamaan, dan dalam penawarannya peserta mengajukan personil dan/atau peralatan yang sama, penawaran tidak dapat digugurkan. Apabila berdasarkan hasil evaluasi semua penawarannya terendah maka akan ditetapkan sebagai calon pemenang oleh ULP pada paket berdasarkan perhitungan kombinasi yang menguntungkan negara. Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat: a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; b. nama dan alamat penyedia serta harga penawaran terkoreksi; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan d. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah: a. Dokumen pengadaan beserta adendum (apabila ada); b. BAPP; c. BAHP; dan d. Dokumen Penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.
24
7.
Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta untuk memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.
B. PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya: 1. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; 2. nama dan alamat penyedia; 3. harga penawaran terkoreksi; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 5. hasil evaluasi pelelangan untuk seluruh peserta yang dievaluasi. C.
SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING 1. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 2. Sanggahan diajukan oleh peserta yang memasukkan penawaran baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, ditanda tangani oleh : a. direktur utama/ pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik; atau d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. 3. Sanggahan diajukan apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 4. Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
25
5. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal. 6. Sanggahan yang disampaikan bukan dari peserta sebagaimana yang dimaksud dalam C.2. atau disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan dan diterima diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. 7. Peserta sebagaimana yang dimaksud dalam C.2. apabila tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP, dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 8. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. Jawaban sanggahan banding bersifat final. 9. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding sebesar sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding. 10. Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Pokja ULP. 11. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan. 12. Sanggahan banding yang disampaikan bukan dari peserta sebagaimana yang dimaksud dalam C.2. atau disampaikan bukan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau disampaikan dan diterima oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti sebagai pengaduan serta tidak menghentikan proses pelelangan.
26
BAB IV PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL A. PELELANGAN GAGAL 1. Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; d. harga penawaran terendah terkoreksi lebih tinggi dari HPS; e. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pemilihan ternyata benar; f. sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pemilihan ternyata benar; atau g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi. 2. KPA sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. KPA sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan ternyata benar; e. Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pemilihan; atau g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri. 3. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi selaku PA menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Pokja ULP, ternyata benar; atau b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.
27
4. Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta. 5. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau Pokja ULP lainnya yang ditugaskan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses pelelangan. B. TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL 1. KPA, PPK dan/atau Pokja ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, antara lain : a. kemungkinan terjadinya persekongkolan; b. adanya persyaratan yang diskriminatif; c. persyaratan kualifikasi perusahaan terlalu tinggi atau mengarah pada penyedia tertentu; d. total nilai HPS terlalu rendah; e. nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu besar; atau f. kecurangan dalam pengumuman. 2. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pemilihan, maka pelelangan diproses seperti pelelangan baru. 3. Pokja ULP menindaklanjuti pelelangan gagal dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) maka melakukan pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru; b. apabila seluruh peserta yang lulus kualifikasi tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi, maka Pokja ULP melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru; c. apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam; d. dilakukan pelelangan ulang, apabila: 1) semua penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui HPS; 2) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; dan/atau 3) pelaksanaan pelelangan melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. e. apabila sanggahan dari peserta dan/atau pengaduan masyarakat ternyata benar atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peratuan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang 28
telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat, kemudian: 1) mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan biaya); dan 2) KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. f. apabila sanggahan dari peserta terhadap Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan/atau sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pemilihan ternyata benar, maka setelah memperbaiki Dokumen Pemilihan, dilakukan Pelelangan ulang dengan mengumumkan kembali dan mengundang peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta; g. apabila pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri, dilakukan pelelangan ulang dengan cara memberikan sanksi kepada peserta yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, dengan cara memasukan ke dalam Daftar Hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya. h. apabila pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benar, diatur ketentuan sebagai berikut: 1) apabila KPA, PPK dan anggota Pokja ULP tidak terlibat KKN, maka Pokja ULP: a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau b) melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru. 2) apabila KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP terlibat KKN, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat KKN, kemudian: a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau b) melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru. 3) dalam hal Pokja ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara para peserta, maka Pokja ULP: a) meneliti kewajaran harga penawaran; b) memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN; dan c) menghentikan proses pelelangan, apabila hasil penelitian dan pemeriksaan mengarah kepada terjadinya KKN.
29
4) peserta yang terlibat KKN dikenakan sanksi : a) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya; dan b) pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat KKN, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka : a. proses pelelangan dilanjutkan dalam hal peserta yang memenuhi syarat hanya 2 (dua); atau b. proses pelelangan dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung, dalam hal peserta yang memenuhi syarat hanya 1 (satu). 5. Apabila pelelangan ulang mengalami kegagalan, maka : a. dapat dilakukan pelelangan kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang Dokumen Pemilihan; b. KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain; atau c. anggaran dikembalikan ke negara dalam hal lingkup/waktu pelaksanaan pekerjaan sudah tidak mencukupi.
30
BAB V LAIN - LAIN 1. Larangan memberikan ganti rugi PA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal. 2. Kewajiban menyimpan dan memelihara Dokumen Pemilihan a. ULP menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa. b. PPK menyimpan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dari ULP. c. PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan selama umur konstruksi tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 3. Kerahasiaan proses a. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) meliputi: 1) nama semua peserta; 2) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masingmasing peserta; 3) metode evaluasi yang digunakan; 4) unsur-unsur yang dievaluasi; 5) rumus yang dipergunakan; 6) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; 7) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan 8) tanggal dibuatnya Berita Acara. b. BAHP tersebut bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang. 4. Pelelangan mendahului persetujuan DIPA/DPA DIPA/DPA Tahun Anggaran Dalam hal pengumuman pelelangan mendahului persetujuan DIPA/DPA Tahun Anggaran maka: a. Harus dicantumkan dalam Pengumuman/Dokumen Pemilihan bahwa pelelangan ini dilakukan sebelum Dokumen Anggaran disahkan; b. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
31
LAMPIRAN 1.
Contoh Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan
2.
Contoh Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang
3.
Contoh Berita Acara Hasil Pelelangan
32
CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN BE R ITA AC ARA P E M BE RI AN P E N JE LAS AN P E L E L AN G AN ( AAN W I JZIN G ) Nomor : ......................................... 1.
2.
3.
4.
5.
Pada hari ini ....... Tanggal ..... Bulan ...... Tahun...... (.....-.....-............) bertempat di ......................................, Pokja ............... yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala ULP, nomor ............ tanggal ......................., telah mengadakan Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) untuk Paket Pekerjaan sebagai berikut: Nama Paket Pekerjaan: Uraian Singkat Pekerjaan: Rapat dipimpin oleh: ................................... Peserta Rapat: Daftar Hadir Terlampir Rapat dihadiri oleh: a. Para anggota Pokja ............ b. Wakil-wakil Perusahaan Calon Penyedia Jasa ....................... yang di undang untuk mengikuti penjelasan (Aanwijzing). Risalah Rapat : a. Rapat dibuka oleh Pokja pada jam .............. b. Panitia membacakan dan menjelaskan tentang isi Dokumen Pemilihan, termasuk di dalamnya antara lain: Metode pemilihan; Cara penyampaian Dokumen Penawaran; …………………..dst. sekaligus diadakan tanya jawab yang akan tercantum dalam Risalah tanya jawab. c. ..................................................................................................... [diisi sesuai dengan hasil rapat penjelasan yang dilakukan Pokja]. Risalah Tanya Jawab : Pertanyaan dari peserta: Nama Perusahaan Pertanyaan Jawaban No 1 2 Perubahan substansi dokumen (jika ada) a. ...................................................................................................... [diisi rincian perubahan substansi Dokumen Pemilihan (jika ada)] b. Jika terdapat perubahan substansi dokumen, akan dituangkan dalam perubahan/addendum Dokumen Pemilihan. *)
33
Selanjutnya Pokja menawarkan kepada peserta siapa yang bersedia sebagai wakil peserta untuk menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan dan menyepakati bahwa: Nama : …………………………… dari PT/CV ……………………………… dan Nama : …………………………… dari PT/CV …………………………………, sebagai wakil peserta untuk menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan paket .................................................[diisi nama paket pekerjaan] 7. Hasil peninjauan lapangan (jika diperlukan): .............................................................. 8. Pokja menutup rapat pemberian penjelasan (Aanwijzing) pada jam ........................ Berita Acara serta Addendum akan disampaikan kepada seluruh peserta mulai hari ............, tanggal ................. pukul ...................... 9. Berita Acara Pemberian Penjelasan dapat diambil pada hari ............. tanggal .............. dan dapat juga diunduh dari website K/L/D/I. 10. Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket ............................. dibuat ......(.....) rangkap. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………, ……………… Kelompok Kerja (Pokja) ................. 6.
1.
.........................
Ketua
1………………
2.
........................
Sekretaris
3.
.........................
Anggota
4.
.........................
Anggota
5.
.........................
Anggota
2……………… 3……………… 4……………… 5………………
SAKSI-SAKSI 1.
...............................................
1 .....................................
2.
...............................................
2 .....................................
Keterangan: 1. *) Adendum (jika ada) dibuat terpisah dari berita acara pemberian penjelasan. 2. Pemberian Penjelasan Lanjutan (Aanwijzing lapangan) dibuatkan Daftar Hadir dan Berita Acara tersendiri.
34
CONTOH FORMAT BERITA ACARA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN LELANG KOP SURAT POKJA BERITA ACARA PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI/PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA Nomor : ………….. Pada hari ini ………….. tanggal …………..bulan …………..tahun ………….. pukul ………….. bertempat di ………….., Pokja ………….. yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala ULP nomor ………….. tanggal ………….. yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut Pokja, telah mengadakan Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Paket Pekerjaan …………... Dalam Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran diperoleh hasil sebagai berikut : 1. Yang memasukkan dokumen penawaran …….. (……………….) penyedia jasa. 2. Jumlah dokumen penawaran yang lengkap ........ (................................) dan jumlah dokumen penawaran yang tidak lengkap ......... ( ...................................). 3. Peserta yang menjadi saksi 2 (dua) orang yaitu dari : PT. ................................................................... Nama : ............................... PT. ................................................................... Nama : ............................... 4. Hasil Pembukaan Penawaran Sebagai Berikut: No (1)
Nama Perusahaan (2)
Administrasi (3)
Teknis (4)
…… *) (5)
Keterangan (6)
Catatan: Kolom (3),(4), diisi sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. Kolom (5) ditulis “Harga” untuk metode penyampaian satu sampul. Sedangkan untuk metode penyampaian dua sampul, ditulis “Sampul II” dan tidak dibuka pada saat pembukaan penawaran Sampul I. Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran ditutup pada pukul ............... WIB. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………, ……………… Kelompok Kerja (Pokja) .................
35
1.
.........................
Ketua
2.
........................
Sekretaris
3.
.........................
Anggota
4.
.........................
Anggota
5.
.........................
Anggota
6.
........................
Anggota
7.
........................
Anggota
1……………… 2……………… 3……………… 4……………… 5……………… 6……………… 7……………….
WAKIL DARI PENYEDIA JASA No. 1. 2.
Nama ………….. …………..
Nama Perusahaan ………….. …………..
36
Jabatan ………….. …………..
Tanda Tangan ………….. …………..
CONTOH FORMAT BERITA BERITA ACARA HASIL PELELANGAN UNTUK PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA DENGAN PASCAKUALIFIKASI, METODE SATU SAMPUL, SISTEM GUGUR KOP SURAT POKJA
BERITA ACARA HASIL PELELANGAN PEMILIHAN PENYEDIA .................. [diisi dengan pekerjaan konstruksi/barang/jasa lainnya] NOMOR : …………………… :
………………………
:
………………………
:
………………………
:
………………………
:
………………………
:
………………………
:
………………………
:
………………………
:
……………………… (termasuk PPN 10%)
:
………………………
Metode Pemilihan
:
Pascakualifikasi
Metode Penyampaian
:
Satu Sampul
Metode Evaluasi
:
Sistem Gugur
Nama Pekerjaan Lokasi Pekerjaan Satminkal Satuan Kerja PPK Kelompok Kerja Sumber Dana Tahun Anggaran Harga Perkiraan Sendiri Jangka waktu pelaksanaan
Pada hari ini ………… tanggal ………… bulan ………… tahun ………… kami yang bertanda tangan dibawah ini Pokja ULP berdasarkan Surat Keputusan ULP Nomor : ………… tanggal ………… telah melaksanakan pemilihan penyedia ……………… dengan pelelangan umum pascakualifikasi, metode penyampaian Satu Sampul, metode evaluasi Sistem Gugur dengan hasil sebagai berikut: 1. Pengumuman Pascakualifikasi Pengumuman ………… Nomor: …………, tanggal …………, melalui:
37
a. Website di K/L/D/I (sudah terkoneksi dengan Portal Pengadaan Nasional) tanggal ……………………; b. Papan Pengumuman Resmi ……………, tanggal………… s.d.
tanggal………………; c. Surat Kabar ……………… tanggal ……… [jika diperlukan, sesuai ketentuan]; 2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan Pendaftaran dimulai tanggal ………… sampai dengan tanggal …………. [pada tahap pendaftaran, Pokja/Pejabat Pengadaan mencatat nama
pendaftar, nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon, nomor faksimili dan/atau alamat e-mail pihak yang dapat dihubungi, untuk keperluan korespondensi] Penyedia jasa yang mendaftar sebanyak ………(……) perusahaan. Penyedia jasa yang mengambil Dokumen Pemilihan sebanyak ………(……) perusahaan. 3. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) a. Pemberian penjelasan dilaksanakan pada tanggal ………… bertempat di ………… b. Jumlah peserta yang hadir sebanyak………………… (…………) perusahaan. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) No………… tanggal ……… terlampir. 4. Penyampaian BAPP termasuk Adendum Dokumen Pemilihan (jika ada) Salinan BAPP termasuk Adendum Dokumen Pemilihan (jika ada) dapat diambil oleh peserta lelang pada tanggal ......... melalui website K/L/D/I. 5. Penyampaian/Pemasukan Dokumen Penawaran a. Batas waktu pemasukan dokumen Penawaran : Hari ………… tanggal ………… Jam ………… b. Tempat : website K/L/D/I c. Peserta yang memasukkan : ………… (…………) perusahaan. Dokumen Penawaran No NAMA PERUSAHAAN
ALAMAT DAN NOMOR TELEPON
KETERANGAN
1 2 .. dst d. Penyedia jasa yang : ………… (…………) perusahaan. terlambat memasukkan dokumen penawaran 6. Pembukaan Dokumen Penawaran Penawaran dinyatakan ditutup pada Hari ……..... tanggal …… Jam ……..… Pembukaan penawaran dilakukan pada: : Hari………Tanggal…..............Jam……… a. Waktu b. Tempat : ………… Berita Acara Pembukaan Penawaran No………… tanggal ……… terlampir.
38
7. Evaluasi Dokumen Penawaran Evaluasi penawaran dimulai dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dan Dokumen Pemilihan. Hasil evaluasi penawaran sebagai berikut: a. Koreksi Aritmatik [untuk kontrak harga satuan dan kontrak gabungan harga satuan dan lumpsum]
NO.
NAMA PERUSAHAAN
HARGA PENAWARAN TERMASUK PPN 10% ( RP ) PADA SAAT SETELAH PEMBUKAAN KOREKSI ARITMATIK
PERINGKAT SETELAH KETERANGAN KOREKSI ARITMATIK
1
2 .. dst b. Evaluasi Administrasi Evaluasi administrasi hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak dinilai pada penilaian kualifikasi. Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam Dokumen Pemilihan; Surat Penawaran; Surat Jaminan Penawaran. 1). Penawaran yang dievaluasi Jumlah penawaran yang dievaluasi = …… (.........) penawaran, yaitu penawaran: 1. PT/CV................... 2. PT/CV................... 3. PT/CV..............dst 2). Konfirmasi/Klarifikasi [dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, jika diperlukan] (a) Klarifikasi dilakukan kepada PT/CV…………, terkait keraguan terhadap …………. dengan kesimpulan ………… (b) Konfirmasi dilakukan kepada pihak…………, terkait keraguan terhadap …………. dengan kesimpulan........ ………… (c) ............ dst. 3). Penawaran yang memenuhi syarat/lulus Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi = …… (........) penawaran, yaitu penawaran: 1. PT/CV................... 2. PT/CV................... 3. .................... dst Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus = …… (........) penawaran, yaitu penawaran: 1. PT/CV................... 2. PT/CV................... 3. PT/CV.................. 4. ..................... dst
39
Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut : (a) PT/CV ……… dinyatakan gugur administrasi karena ………… (b) PT/CV ……… dinyatakan gugur administrasi karena ………… (c) ………… dst Hasil evaluasi administrasi terlampir. c. Evaluasi Teknis. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, meliputi .............................................. [persyaratan teknis sesuai dengan jenis pengadaannya] 1). Penawaran yang dievaluasi Jumlah penawaran yang dievaluasi
=
…… (........) penawaran, yaitu penawaran: 1. PT/CV................... 2. PT/CV................... 3. PT/CV..............dst
2). Konfirmasi/Klarifikasi [dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, jika diperlukan] (a) Klarifikasi dilakukan kepada PT/CV…………, terkait keraguan terhadap …………. dengan kesimpulan ………… (b) Konfirmasi dilakukan kepada pihak…………, terkait keraguan terhadap …………. dengan kesimpulan........ ………… (c) ............ dst. 3). Penawaran yang memenuhi syarat/lulus Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus teknis = …… (........) penawaran, yaitu penawaran: 1. PT/CV................... 2. PT/CV................... 3. .................... dst Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus = …… (........) penawaran, yaitu penawaran: 1. PT/CV................... 2. PT/CV................... 3. PT/CV.................. 4. ..................... dst Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut : (a) PT/CV ………… dinyatakan gugur teknis karena ………… (b) PT/CV ………… dinyatakan gugur teknis karena ………… (c) ………… dst Hasil evaluasi teknis terlampir.
40
d. Evaluasi Harga. Evaluasi harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. 1) Unsur-unsur yang dievaluasi yaitu: Total harga penawaran terhadap HPS; Harga satuan timpang; Mata pembayaran yang harga satuannya nol; Penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf (khusus untuk kontrak lumpsum); Kewajaran harga; Harga Evaluasi Akhir (HEA) berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri [ditulis apabila memenuhi syarat
untuk diberlakukan yaitu nilainya di atas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan TKDN lebih besar atau sama dengan 25%]. 2) Penawaran yang dievaluasi Jumlah penawaran yang dievaluasi
=
…… (........) penawaran, yaitu penawaran: 1. PT/CV................... 2. PT/CV................... 3. PT/CV..............dst
3) Konfirmasi/Klarifikasi [dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, jika diperlukan] (a) Klarifikasi dilakukan kepada PT/CV…………, terkait keraguan terhadap …………. dengan kesimpulan ………… (b) Konfirmasi dilakukan kepada pihak…………, terkait keraguan terhadap …………. dengan kesimpulan........ ………… (c) ............ dst. Hasil evaluasi harga terlampir. 8. Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi a. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan (jika ada). Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur. b. Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi, yaitu .................... [diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan]. = …… (......) penawaran, yaitu Jumlah penawaran yang dievaluasi penawaran: 1. PT/CV................... 2. PT/CV................... 3. PT/CV..............dst Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus, yaitu: = …… (......) penawaran, yaitu penawaran: 1. PT/CV................... 2. PT/CV................... 3. PT/CV..............dst Jumlah penawaran yang dinyatakan = …… (......) penawaran, yaitu gugur/tidak lulus, yaitu: penawaran: 1. PT/CV................... 2. PT/CV................... 3. PT/CV..............dst
41
9. Pembuktian Kualifikasi dan Pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus kualifikasi = …… (.........) peserta Jumlah penawaran yang dinyatakan = …… (.........) peserta gugur/tidak lulus kualifikasi, yaitu: 1. ................... 2. ................... 3. ................... Alasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut : a. …………………… b. …………………… Hasil pembuktian kualifikasi untuk tiap peserta dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (terlampir).
10. KESIMPULAN Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Kelompok Kerja (Pokja) berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 adalah : 1. CALON PEMENANG Nama Perusahaan : …………………… Alamat Perusahaan : …………………… NPWP : …………………… Harga Penawaran terkoreksi : Rp. ………………. (termasuk PPN) 2. CALON PEMENANG CADANGAN I Nama Perusahaan : …………………… Alamat Perusahaan : …………………… NPWP : …………………… Harga Penawaran terkoreksi : Rp. ………………(termasuk PPN) 3.
CALON PEMENANG CADANGAN II Nama Perusahaan : …………………… Alamat Perusahaan : …………………… NPWP : …………………… Harga Penawaran terkoreksi : Rp. ………………. (termasuk PPN)
Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan dalam penetapan pemenang sebagaimana mestinya. ……………, ……………… Kelompok Kerja (Pokja) .................
42
1.
.........................
Ketua
1………………
2.
........................
Sekretaris
3.
.........................
Anggota
4.
.........................
Anggota
5.
.........................
Anggota
2……………… 3……………… 4……………… 5………………
43
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO : 07/PRT/M/2011
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
BUKU 06 B : Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Mei 2011 MENTERI PEKERJAAN UMUM,
ttd DJOKO KIRMANTO
