PEDOMAN PELAKSANMN
PENGUJIAN DAN SERTlFlKASl KOMPETENSI KEAHLIAN PADA UJlAN NASIONAL SMK TAHUN PELAJARAN 2006-2007
DIREKTORAT PEPIBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT JENDERAL MANAJEYIEN PENDID:[KAN DASAR DAN MEIVENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL JAKARTA 2006
KATA PENGANTAR Konsep pengujian dan sertifikasi kompctensi kenhlian pada uljinn nasional SMK, incrupakan rumusan kebijakan ban1 dalain pelnksanaan ujian nasional pada sekolah menengah kejuruan. Keb~jakanharu ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelaraskan karakteristik sekolah menengah kejuruan dalam proses penyelenggaraan dari penerimaan siswa barn, proses kegiatan belajar mengajar m n p a i evaluasi pcndidikan serta lljian nasional. Pembaharuan yang dilakukan dalanl kcra~igkai i ~ iadalalr. di~nasuhkannyanilai korrlporlen prorlllktd (selanjutnya sesuai dengan Pcmlcndiknas No. 45 tahun 3006 disebut kompetensi keahlian) dalam nilai akhir ujian nasional. Dengan dimasukannya nilai komponen produksi dalam menentukan nilai akhir ujian pasa sekolah menengah kejuruan, menipakan wujud dari apresiasi kekhususan yang dimiliki jenis dan jcnjang sekolah tersebut. Sebagai sesuatu ha1 yang barn, dimasikannya nilai produktif dalam ujian nasional tentu akan meninlbulkan banyak tanggapan baik yang setuju atau menolak. Disanlping itu akan timhul berbagai pennasalahan mulai dari perencaaan sainpai dengan pelaksanaannya. Untuk itulah konsep ini dipersiapkan berdasar pada kondisi penyelenggaraan pengujian dan sertifikasi kompetensi yang selama ini berlangsung di SMK dan hasil kesepakatan rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi keahlian dalam rangka ujian ansional S M K yang diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 2006 bertempat di Hotel Sahid Jaya jakarta. Kami merasa bahwa konsep ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah saran, kritik dan koreksi kami harapkan dari semua pihak yang terkait sehingga akan diperoleh pedoman pelaksaan yang aplikabel dan komunikatif. Semoga buku laporan ini bermanfaat, bagi yang membuhlhkannya. Jakarta, 20 Desembcr 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejun~an Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departenien Pendidikan Nasional
DAFTAR IS1 KATA PENGANTAR ...................................................................................
1
BAB I PENDAEIULUAN A. LATAR BELAKANG R. LANDASAN I-IUKUM C. TUJUAN
1 1 1 2
......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
BAB 11. KERANGKA KONSEP SERTIFIKASI KOMPETENSI KEAHLIAN SISWA DENGAN "PROJECT WORK" A. KONSEP DASAR PENGUJIAN DENGAN MODEL "PROJECT WORK ... 3 B. SERTIFIKASI KOMPETENSI KEAI-ILIAN SISWA SMK DALAM KERANGKA SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KADIN 1NDONESIA 1. Kerangka Konsep ................................................................ 4 2. Unsur pihak yang terlibat dan terkait dengan pelaksanaan sertifikasi siswa SMK ........................................ 4 BAB. 111. SERTIFIKASI KOMPETENSI KEAHLIAN SISWA SMK PADA UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2006-2007 .........................
8
LAMPIRAN : 1. 2. 3. 4. 5.
Prosedur dan Mekanisme Sertifikasi Kompetensi Keahlian di tingkat Panitia majelis Sekolah. Pedoman Verifikasi Perangkat "Project Work". Pedoman Konversi Sertifikat Kompetensi ke dalam nilai Ujian Nasional kompetensi Keahlian. Spesifikasi dan Format Sertifikasi. Contoh Surat Keputusan Pembentukan Panitia Kerja Penguijian dan Sertifikasi Kompetensi Tingkat Propinsi. 6. Contoh Surat Keputusan Pembentukan Panitia Kerja Pengujian dan Sertifikasi Kompetensi Tingkat Majelis Sekolah.
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG IJjian nasional bagi sekolah menengall kejuruan (SMK), merupakan bagian dari proses
1~cnyclcnggn1-nnnpendidiknn untuk mengukur ketercnllainn tujunn institusionnl pendidiknn. Pclaksaan u~jiannasional tersebut men~pakanpenjabaran dari amanat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. Ujian nasional itu scndiri bukan merupakan tujuan akhir dari pendidikan, akan tetapi merupakan tujuan antara dari tuljuan akhir yaihl dihasilkan tamatan yang kompeten dan kompetetif. Seiring dengan perkernbangan kebijakan dan pelaksanaan ujian nasional khususnya bagi siswa SMK, dari awal pemberlakuan ujian nasional hingga tahu pelajaran 2005/2006, telah banyak dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem dan prosedur untuk pelaksanannya. Perubahan kebijakan yailg signifikan pada ujian nasional tahun 2006/2007 untuk SMK, adalah diperhitungkaannya nilai komponen produktif untuk menentukan nilai rata-rata kelulusan. Nilai komponen produktif tersebut diperoleh, melalui uji kompetensi yang diselenggarakan secara khusus untuk keperluan tersebut. Kebijakan tentang pengujian tersebut tertuang dalam Permendiknas No. 45 tahun 2006 dan POS tentang ujian nasional tahun 2006-2007. Dari perspektif penyelenggaraan SMK, uji dan sertifikasi kompetensi memiliki dua sisi kepentingan yaitu sebagai pengukuran ketercapaian kompetensi tamatan dan sekaligus sebagai pemenuhan atas amanat Pasal 61 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Mengingat pola uji dan sertifikasi kompetensi di SMK bervareasi, maka dalam kerangka pelaksaaan ujian nasional perlu dirumuskan suatu pola yang dapat melayani kebutuhan S M K yang memiliki 1 1 2 program keahlian dengan jumlah siswa yang dilayani sekitar 850.000 siswa serta dengan lokasi yang tersebar di 33 provinsi dengan 443 kabupatenlkota. Untuk maksud itulah telah dilakukan pembahasan masalah pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi siswa SMK pada ujian nasional tahun pelajaran 2006-2007, dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan menengah kejuruan pada tanggal 13 Desember 2006 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Pemangku kepentingan yang hadir pada pertemuan tersebut meliputi unsur dari Kadin Indonesia/MPKN. Kelompok Bidang Keahlian (KBK) MPKN, asosiasi peofesi, BNSP, BSNP, LSP yang terlisensi dan calon LSP. I-Iasil akhir dari pertemuan tersebut menyepakati bahwa: Mendukung penetapan bahwa kompetensi keahlian siswa digunakan sebagai nilai yang diperhitungkan untuk menetapkan kelulusan siswa SMK, disamping 3(tiga) nilai materi u~jianlainnya yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika. Pelaksanan uji kompetensi menggunakan model "project work" yang pengorganisasian secara nasional dilaksanakan dalam kerangka payung kerjasama antara Depdiknas dengar1 Kadin Indonesia dalam kerangka MPKN.
B.
LANDASAN HUKUM Peratulran perundang-undangan yang rnenjadi dasar pedoman pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kompetensi keahlian SMK: I. I!U No. 20 tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 4301)
2. I'craturan t'emerintah Nonior 19 Tahun 2005 tentang Slandar Nasional
3. 4.
5. 6.
7.
C
I'endidika~l(Lenlbaran Negara 'Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nonlor 4496) PP No. 23tahun 2004 tengtang Pembentukan BNSP Pel-aturan Presiden Nonlor 9 Tahun 2005 Tentnng Kedud~ikan,Tugas, Fiingsi, Susunnn Organisasi dan Tata Kementriai~Negara Repuhlik Indonesia sebagimana telah cliubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 Kcpmcndiknas No. 45 Tnhun 2006 tentnrlg Ujiai1 Nnsionnl Tahun Pclnjnra~i200613007 Prosedur Operasi Standar (POS) lljian Nasional SMP,MTs,SMPLB,SMA,MA,SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 200612007 Kesepakatan antara Dit Pembinaan SMK Ditjen Mandikdasmen Depdiknas dengan pemangku kepentingan yang terkait pada tanggal 13 Desember 2006.
TUJUAN Pedoman pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Kompetensi Keahlian pada Ujian Nasional SMK Tahun Pelajaran 2006-2007, dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak-pihak pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan ijian komponen produktif siswa SMK. Pedoman ini juga sebagai komplementari dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Perangkat Ujian Nasional Komponen Produktif Dengan Pendekatan "project Work", yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam dalam menyusun dan mengembangkan Perangkat Uji komponen produktif Ujian Nasional SMK melalui pendekatan Project ~ ' o l - ksebagai alat kendali mutu pelaksanaan ujian Nasional, dengan memperhatikan keragaman potensi wilayah. Dengan adanya pedoman ini diharapkan para pihak pemangku kepentingan yang terkait dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta peran masing-masing dalam pelaksanaan ujian nasional secara sistemik dan sene rji serta berdaya gina.
BAB 11 KERANGKA KONSEP SERTTFTKAST KOIPIPETENSI KEAHLIAN SISWA DENGAN "PROJECT WORK" A.
KONSEP DASAR PENGUJIAN DENGAN MODEL "PROJECT WORK" P r o j ~ ~ c%cork t adalah metoda pembelajaran yang mengarahkan peserta didik pada prosedur kerja yang sistematis dan standar untuk membuat atau menyelesaikan suatu produk (barang atau jasa), melalui proses produksil pekerjaan yang sesungguhnya. Dalam perkembangannya, cara tersebut dikenal sebagai pendekatan pembelajaran herbasis produksi (production hcrsed t r i l i n i t l ~ Metode pembelajaran ini pada umumnya dilaksanakan oleh siswa SMK, pada semester akhir (keenam bagi SMK 3 tahun dan semester ke delapan bagi SMK 4 tahun). Program pembelajaran tersebut dilaksai~akansebagai pilihan bagi SMK dalam melaksanakan ujian komponen produktif Ujian Nasional S M K melalui pendekatan Prc!ject Work sebagai alat kendali mutu pelaksanaan ujian Nasional, dengan memperhatikan keragaman potensi wilayah.
Perangkat "project work" sebagai perangkat i~jiankomponen produktif Ujian Nasional SMK, terdiri atas: Kisi-kisi (KS), soal i ~ j ikompetensi (SUK), Pedoman penilaian (PP), dan Pedoman pelaksanaan uji kompetensi (PPUK). h i - k i s i "project work" ditetapkan secara nasional berdasar pada standar kompetensi tamatan SMK, sesuai dengan bidang dan program keahlian yang tertuang dalam Dokumen Kurikulum SMK. Penimusan dan pengembangan kisi-kisi tersebut dilakukan bersama dengan melibatkan unsur dari asosiasi profesilindustri dan penvakilan dari SMK yang terkait. Kisi-kisi "project work" yang ditetapkan secara nasional, akan menjadi bahan mjukan bagi SMK untuk mcngembangkannya menjadi program pelnbelajaran dan soal uji kompetensi komponen produksif sebagai bagian dari IJjian Nasional SMK. Pengembangan kisi-kisi tersebut kedalam program pembelajaran dan uji kompetensi, dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik potensi wilayah dan sumber daya pendidikan yang dimiliki oleh sekolah dengan tetap menjaga standar unjuk kerja yang berlaku untuk produk atau jasa yang berlaku didunia kerja atau dunia industri. Skenla pengembangan dan pelaksanaan "project work" daiam konteks PBT dan Ujian Komponen Produktif, diilustrasikan pada bagan berikut:
Ga~nbarNo. 1 Bagan Alir Kegiatan "project work"
B.
SERTIFIKASI KOMPETENSI KEAHLIAN SISWA SMK DALAM SKEMA INDUSTRI MITRA IINSTITUSI PASANGAN DALAM KERANGKA MPKN 1 . Kerangka Konsep
Konccp scrtitikasi kompetensi dimahsud adalah merupakan perpaduan antara model pengujian komponen produkstif iljian nasional SMK dengan "project work" dan peran dunia usahatindustri daldm w'adati MPKNIKadln lntlonesia sebagai pen.jamin mutu dan pengontrol kualitas (quality control Sr. insurance) secara sistemik. Pola penyelenggaraan "project work" sebagai model pembelnjaran berbasis produksi yang telah dikenal oleh SMK tetap berlangsung sebagaimana semestlnya, sedangkan peran MPKN beserta seluruh jajarannya akan memfungsikan diri sebagai "quality control 22 insurance" sesuai dengan tahapan pelaksanaannya. Untuk memberikan galnbaran alur pikir konsep tersebut, gambar no. 2 memberikan ilustrasi keterkaitan dan filngsi dari p~liak-pihakyang terkait dala~npelaksanaan i~jikompetensi.
bepdiknas/BSNP
1
I
I <
I
I
Perumusan strategi dan pengembangan perangkat "project work..
Kadin Indonesia/MPKN I
I
1
Memberikan masukan dan dukungan melalui infrastruktur yang dimiliki
Pengembangan kisi-kisi "project work"
Melakukan verif ikasi dan
Pengembangan standar uji kompetensi
Melakukan verifikasi dan "Endorsement"
Pelaksanaan proyek
Melakukan survelen secara
I
"Endorsement"
kompetensi dan konversi nilai
Gambar No. 2 Skema kontrol dan jaminan mutu sistem sertifikasi
2.
U n s u r l p i h a k y a n g terlibat d a n terkait dengan pelaksanaan sertifikasi siswa SMK
Hakekat sertifikasi kompetensi di Sekolah Menengah Kejuruan, adalah proses pengukuran pencapaian kompetensi oleh peserta didiklpeiji yang dilaksanakan oleh pihak eksternal dan penerbitan sertifikat bagi yang dinyatakan lulus. Pelaksanaan sertifikasi tersebut, mengacu kepada standar kompetensi dan menggunakan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan berdasar pada peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itulah pola penyelenggaraan sertifikasi kompetensi keahlian siswa SMK pada Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006-2007 dilakukan bersama antara Dit Pelnbinaan SMK, Ditjen Mandikdasmen Depdiknas dengan Kadin IndonesiaIMPKN dengan mengikutsertakan Kelompok Bidang Keahlian (KBK), unsur asosiasi industritprofesi, dan pihak Iainnya yang terkait. Pihak-pihak yang yang terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi keahlian siswa SMK pada lijian Nasional tahun 2006-2007, terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok internal pendidikan dan kclompok eksternal.
a.
1
NO.
Kelomnok internal uendidikan:
1
Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
~i
Menetapkan arah dan strategi kebijakan peningkatan mutu, relevansi dan pencitraan SMK.
0
1
Menetapkan kebijakan tentang standar ijian nasional SMK Merumuskan strategi implementasi pelaksanaan i~jian kompetensi keahlian pada ujian nasional SMK.
Dit Pernbinaan SMK Ditjen Mandikdasmen Depdiknas
1
Peran
1
Bersama dengan Kadin Indonesia merevitalisasi
/ 5
-..-
MPKN a n MPKP dalam pelaksanaan ujian kompetensi keahliai pada ujian nasional SMK.
I
Mereilcailakan dan rnenplsulkan anggaran biaya untuk pelaksaan program.
1
Memni~~skanprogam implementasi pelaksanaan
Dinas Pendidikan Provinsi
iljian kompctcnsi kcalllian pada ujian nasional ShZK, di tingkat provinsi. Bersama dengan Kadinda Provinsi memfuiigsikan MPKP dalam pelaksanaan ujian kompeteilsi keahlian pada ujian nasional SMK di ditingkat provinsi. Mengalokasian dana pembiayaan di APBD. Pengadaan blangko sertifikat kompetensi.
Dinas Pendidikan KabupatenlKota
Bersama dengan Kadinda KabupatenIKota melakukan koordinasi dalam pelaksanaan ujian koinpetensi keahlian pada ujian nasional SMK, di tingkat kabuoatenlkota Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksandan ujian kompetensi keahlian pada ujian nasional SMK dl tingkat sekolah. Bersama dengan institusi pasangan mel,aksanakan iljian kompetensi keahlian pada u~jian nasional ShIK.
b. K e l o m ~ o keksternal: No.
Instit~~si
1.
Kadin Indonesia
Mendukung dan menyosialisasikan kebijakan pelaksanaan iijian kompetensi keahlian pada ujian nasional SMK, dalam skema sertifikasi kompetensi KADIN Indonesia. Mengg~nakan jejaring Kadinda Provinsi/kab~ipaten/Kota dalam pelaksanaan u~jian konipetensi keahlian pada ujian nasional SMK.
Majclis Pcndidikan Kcjuruan Nasional (MPK1V)
Meiiibentuk Panitia Kerja Tiiigkat l'usat pelaksanaan ujian kompetensi keahlian pada iqlan nasional SMK, Memmuskan program pelaksanaan ujian konipetensi keahlian pada ujian nasional SMK,
Kelompok Bidang Keahlian
I 1
Melakukan verifikasi perangkat "project work" dalain kapasitas sebagai anggota Panitia Kerja. Merencaiinkan
dan
melaksanakan
iiioiiev
1
~~jian
6
kompetens~keahl~anpacla Llllan nas~onalSMK, -
-
Industri d a n perusahaan tertelltu
Membcriknn masukan dalani penlniusan Permgkat "project Work"
Kadinda Provinsi
Bersaiiia dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan menimuskan prograin pelaksmaan ~ljiankompetensi keal~lianpada ~ ~ j i anasional n SMK, di tingkat provinsi Meinbentuk Panitia Kerja Tingkat Provinsi pelaksanaan ~ijiankompetensi keahlian pada ~ijiail nasional SMK, Menggunakan jejaring Kadinda kabupatenlkota dalain pelaksanaan ujian kompetensi keahlian pada ujian nasional SMK,
Kadinda KabupatenIKota
Bersama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan kabupatenIKota mengkoordinasi SMK dan Industri dalarn pelaksanaan ujian kompetensi keahlian pada ujian nasional SMK. Menetapkan Panitia Kerja tingkat majelis sekolah Menerbitkan sertifikasi kompetensi, berdasarkan rekomendasi panitia kerja tingkat majelis sekolah.
Industrilperusahaan di tingkat Dalam kapasitas sebagai anggota panitia kerja tingkat majelis sekolah: daerah. Melakukan verifikasi kelayakan melaksanakan uji kompetensi.
sekolah
Melakukan penilaian atas pelaksanaan "project work".
BAB I l l SEKTIFIKASI KOMYETENSI KEAHLlAN SlSWA SMK PADA U J l AN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2006-2007 Bcrdasar pada pertimbangan dan mengingat permasalahan yang ~nungkintimbul dengan pelaksanaan pengirjinn dan sertifikasi keahlian di SIVlK sebagai bagian dari ujian nasional tahun pelajaran 20063007, maka ditctapkan pola pelaksanaan dengan mengoptimalkan skema "prqject work" dengan memanfnnlkan jejaring MPKNIMPKP sebagai organisasi pelaksana kegiatan tersebut. Untirk maksi~d tcrsebut organimsi MPKNIMPKP akan direvitalisasi dan diaktifkannya kembali Kelompok Bidang Keahlian (KDK) agar mampil mengorganisasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK. Dalam rangka pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kompetensi siswa SMK dalam rangka i~jian nasional tersebut, dilakukan pengorganisasian dan sistem dan prosedur untuk pelaksanaannya.
1
Panitia Kerja Pengujian dan Sertifikasi Kornpetensi Tingkat Pusat
Panitia Kerja Pengi!iian dan Sertifikasi Kornpetensi di tingkat pusat dibentuk oleh Ketua MPKN, dengan struktur organisasi sebagai berikut: -
Ketua Panitia Kerja i
Sekretaris
4
pzq ? -
Ketua don anggota Kelompok Kerja Sektor/Bid. Keahlian
?
Ketua don anggota Kelompok Kerja Sektor/Bid. Keahlian
?
Ketua don anggota Kelompok Kerja Sektor/Bid.Keahlian
-
?
:etua don anggota Kelompok Kerja ktor/Bid.Keahlian
Uraian 7'ilgas Pantia Kerja Tingkat Pusat Rersarna dengan Dit Pernbinaan SMK Ditjen Man Dikdasmen dan BSNP merumushan prograni kerja secara nasional dan rencana anggaran. Rler~rrn~~skan strategi pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara nasional blerunlirskan pedoman verifikasi Perangkat "project work" yang akan digunakan Kclompok Bidang Keahlian (KBK). Mengkoordinasikan kegiatan verifikasi Perangkat "project work", yang akan dipakai sebagai mcr.rter oj'n.r.,es.rmenttool, dalam pelaksanaan sertifikasi di seluruh Indonesia. Mendistribusikan perangkat adminstrasi dan prosedur uji kepada wilayah provinsi. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Mcnghimpun data base sertifikasi kompetensi. Mcrnbuat Iaporan pelaksanaan sertitlkasi kompetensi.
2
I'ani tia Kcrja Pengu jiail dan Sertifikasi Kompetensi Tingkat Yrovinsi
Panitia Ker-ja Pengi!jian dan Sertifikasi Kompetensi di tingkat provinsi dibentuk oleh Keti~a MPKI). dengan struklur organisasi sebagai berikut: Ketua Panitia Kerja
I
k - m
Sekretaris Panja
1
)
Kelompok Kerja Bidang Pengujian
I I
I I
Kelompok Kerja Bidang Administrasi dan data base
Uraian 'Tugas Panitia Kerja Tingkat Provinsi Keti~aPanitia Kerja bersama anggota dan Sekretariat: Men-jabarkan program kerja panitia kerja di tingkat pusat, ke dalam program yang operasional di provinsi. Merumuskan strategi pelaksanaan sertifikasi kompetensi di tingkat provinsi. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Menghimpun data base sertifikasi kompetensi. Manqampaikan hasil konversi nilai kepada tim pengolah hasil ujian nasional (qang berada di tingkat provinsi). Membuat laporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kepada panitia tingkat pusat. Kelompok Kerja Bidang Pengu-jian: Menyinkronkan perangkat "pro-ject work" untuk menghasilkan instrumen uji kompetensi sesuai dengan karasteristik dan kemampuan daerah dengan mengikutsertakan asosiasi profesi dan industri ditingkat provinsi. Mengkoordinasikan kegiatan sertifikasi kompetensi dengan Kadinda kabupatedkota. Melakukan penggandaan dokuinen instrumen uji dan perangkat lain yang diperlukan. Mendistribusikan instrumen uji, perangkat adminstrasi dan prosedur uji kepada sekolah melalui majelis sekolah. Kelompok Kerja Bidang Administrasi dan data Base Menghimpun dan menyiapkan data base peserta sertifikasi kompetensi keahlian siswa SMK. Menghimpun dan mengolah data hasil uji kompetensi dari panitia tingkat majelis sekolah. Menyiapkan data nilai hasil konversi sertifikasi kompetensi kedalam nilai komponen produktif ujian nasional SMK Agar setiap unsur yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dapat mengetahui peran dan tanggungjawab masing-masing, maka diperlukan kejelasan alur proses kegiatan tcrsebut. Untuk itulah telah ditetapkan diagrnni alir proses sertifikasi kompetensi siswa SMK, 9
bchagai bagian dari ujian 11asional taliull pelajara~l2006-2007. Secara ulnunl diagralli alir proses tersebut terbagi atas t i p bagian. pait11 periumilsan kebi.jakan dan strategi i~nple~ncntasi, penjabasan kebijakan dan strategi serta diagram alir proses pelaksanaan. Ketign diagram alir proses ter-gambar d a l a ~ nbagan berikut: Diagram alir perurnusan kebijakan, strategi dan pelaksanaan:
1
No.
1
Hasil
KelrintnnIPrnses
(
I j Pengumpulan dan dan informasi untuk perumusan pedoman pelaksanaan s e r t i f ~ k a s i kom~etensi
I : :
Penyiapan organisasi dan t a t a kerja pelaksana sertifikasi kompetensiditingkat Dusat
Data dan informasi yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan d a r ~jumlah siswa, sebaran, program keahlian dan perkiraan biaya dllnya
Ij I
Terbentuknya Panitia k e r j a sertifikasi kompetensi ditingkat pusat dengan revitalisasi MPKN dan KBK
j
: : j
=;ls
'. /
pelaksanaan sertif ikasi kompetensi Pedoman pelaksanaan sertif ikasi kompetensi di w~layah Prosedur dan mekanisme distribusi dona subsidi Prosedur do
I
"project work"
t-,
K~si-kisi"project work" yang ferverifikasioleh KBK MPKN, sebagai master kisi-kisi yang berlaku secara nasional
I
5.
j Kadin Indonesia. BSNP,
Dit Pernb. SMK, Asosiasi j ProfesiIIndustri, i Depnakertrans
: Panitia Kerja Sertifikasi j kompetensi ditingkat j nasional
: j
/ Dit Pemb. SMK Ditjen
I
: Mandikdasmen
j j : j j
Panitia Kerja Sertifikasi kompetensi ditingkat nasional Tim perumus "project work"
I Panitia Keria Serritikasi j kompetensi ditingkat
j j :
j
Sosialisasi Program S e r t i f i kasi kepada Kad~ndase I n d o n e s ~ a dan instansi t e r k a i t
J ,
j
i
I
I Program Kerja dan strategi Perumusan program k e r j a dan strategi pelaksanaan s e r t i f ikasi kompetensi
j Dit Pembinaan SMK : Ditjen Mandikdasmen j Depdiknas
Tersos~alisasinyaprogram. Terbentuknya calon panitia tingkat provinsi Rencangan program k e r j a panitia kerja t ~ n g k a prov~nsi t
I nasional j Dit Pemb. SMK Ditjen j Mandikdasmen
:
I
D i s t r ~ b u sperangkat i
-
k e r j a sertifikkasi kompetensi kepada panitia daerah tingkat
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sertifikasi kornpetensi siswa SMK sebagai bagian dari ujian nasional tahun pelajaran 2006-2007
1
informasi s e r t a laporan dari daerah
Penyusunan laporan pertanggunganjawab panitia k e r j a tingkatr nasional
Terdistribus~kannyaperangkat kerja sertifikkasi kompetensi kepada panitia daerah tingkat provinsi
j
i
Terkumpulnya data don informasi tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi serta laporan dari panitia kerja tingkat provinsi
1: j
:
: kompetensi ditingkat j nasional
I
i I
Terkumpulnya data dan ~ n f o r m a s ~ tentang pelaksanaan s e r t i f i kasi kornpetensi siswa SMK sebagai bagian dari ujian nasional tahun pelajaran 2006-2007
,
i I'anitia Kcrja Sel-tilikasi
1
Tersusunnya laporan pertanggunganjawab panitia k e r j a tingkat nasional yang o b j e k t ~ don f akuntabel untuk disampaikan kepada Kadin Pusat dan Depdiknas ' .
Dit Pemb. SMK Ditjen Mandikdasmen
~
I ! i i
Panitia Kerja Sertitikasi kompetensi ditingkat 1 nasional Dit Pemb. SMK Ditjen j j Mandikdasmen
\ Panitia Kerja Sertifikasi
j
: kompetensi ditingkat i nasional j Dit Pemb. SMK Ditjen : Mandikdasmen
I
: Panitia Kerja Sertilikasi j kompetensi ditingkat i nasional
I j
Diagram alir pelaksanaan sertifikasi kompetensi keahlian di tingkat provinsi
(
No.
i 1.
(
Kegiatan/Proses
1
Hasil
I
i
I 1)
: 2.
:
: j j
:
Sosialisa program s e r t i f ikasi kompetensi dan pembentukan pan~t~ k ear j a tingkat
Terbentuknya panitia k e r j a tingkat provinsi dan program k e r j a ,
/i 1 I
Pembahasan kisi-kisi "project work" dengan asosiasi profesi/ industri d i t ~ n g k a t ~rovinsi
I I
? :
Disepakat~nyakisi-kisi "project work" sesuai dengan karasteristik don kemampuan wi layah
7
Penanggungjawab
! Kadinda Provinsi : Dinas Pendidikan j Provinsi I Dinas Ketenagakerjaan : Provinsi j Asosiasi profesilindustri
1 j
I
: Panitia Kerja tingkat I provinsi dan perwakilan j dari asosiasi ! profesilindustri
I
\ 1
f
11
:
Tersosialisasinya program don terbentuknya embrio panitla
I
k e r j a tingkat kabupaten/kota
,
Terdistribusinya perangkat don pranata s e r t i f ikasi kompetensi kepada Kadinda kabupaten/kota
Sertiflkasi Kompetensl kepada Kadinda
: Panitia Kerja tingkat
j
j provinsi dan Dinas j Pendidikan Provinsi
Kabuoaten/Kota
D i s t r ~ b u sperangkat i don pranata sertlfikasi kompetensi kepada Kadinda kabu~atedkota ,.
j Panitia Kerja tingkat
I
provinsi d m Dinas
: Pendidikan Provinsi
. Terhimpunnya data dan Melakukanmonitoring j informasi tentang pelaksanaan dan evaluasi s e r t i f ikasi kompetensi di pelaksanaan s e r t i f ~ k a s i : 7 tingkat kabupaten/ kota di tingkat
! j
j Panitia Kerja tingkat
I provinsi d m Dinas ) Pendidikan Provinsi
$ I Mengh~mpundata nllal has11konversl darl s e r t l f lkat kompetensl kedalam nllal komponen p r o d u k t ~ f untuk perhltungan nllal ujlan naslonal
1
: 9.
1
( Penyusunan laporan perlodlk don laporan akhlr panltla k e r j a tlnakat orov~nsi
)
Penglriman laporan
I I
pertanggunganjawab panitia k e r j a tlngkat provinsl
I
Tersusunnya laporan pertanggunganjawab panitia k e r j a tingkat naslonal yang o b j e k t i f dan akuntabel untuk dlsampaikan kepada Panitia Kerja Tingkat Pusat
Terkirlmnya laporan has1l k e r j a panltla kerja tingkat
I :
provlnsl kepada panltla tlngkat pusat yang o b j e k t l f don akuntabel
provinsi dan Dinas
i Pendidikan Provinsi
Kerja tingkat ! : provinsi dan Dinas j j Pendidikan Provinsi
i Panitia
Terkirimnya nilai komponen produktif sebagai bagian nilai ujian naslonal kepada Tim pengolah Nilai Ujian Nasional (tingkat provlnsl)
produktif siswa SMK kepada Tlm Pengolah N ~ l a l nUjian Naslonal tlngkat Provlnsi
i
: Panitia Kerja tingkat
Terhimpunnya nilai komponen produksi siswa SMK hasil
1
j Panitia Kerja tingkat : provinsi dan Dinas j Pendidikan Provinsi
/
: Panitia Kerja tingkat j provinsi dan Dinas j Pendidikan Provinsi
I I
I :
12
Diagram alir pelaksanaan sertifikasi kompetensi keahlian d i tingkat ma-jelis sekolah
No. j KcgintaniProses
:
Hasil
j Penanggungjawab
: : : :
Terbentuknya Panitia pelaksana Sertifikasi Kompetensi tingkat majelis sekolah atas usulan dari sekolah masing-masing
j
Persiapan pelaksanaan
I
s e r t ~ f i k a skompetensi i dengan "project work"
( j
j
j 3.
j
--+
1
1 1
1
Pehksanoan u j i kompetensi
-+
Jadual keglatan s e r t i f ikasi. M a t e r i u j i kompetensi bahan dan alat asesor kompetensi
Kadinda KabupatenIKota, j berkoordinasi dengan Dinas j Pendidikan dan Dinas j Kctcnagakcrjaan
: Panitia Pelaksana tingkat j majelis sekoIah
I
[T
: Panitia Pelaksana tingkat
Bukti-bukti yang terkumpul untuk membuat penilaian
j
: majelis sekolah
: Panitia Tingkat majelis j
i sekolah
I
I
1
Penerb~tanS e r t l f l k a t kompetens~
I
14 j
I
Terselesaikannya s e r t i f ikat kompetensl bag1 s~swa./peserta;ang kompeten
I
'.
I
! Panitia Tingkat majelis
j
j pelaksana
\
Nilai kompetensi keahlian bag1 Konversi s e r t i f i k a t siswa/peserta sebaga~bahan kedalam nilai ujian ---, penentuan nllai akhir ujian kompetens~keahlian nas~onal siswa
kabupatenlkota koordinator
j Kadinda : selaku
: sekolah
/
i lJ Dokumen loporon Peloksonoon
Penyusunon loporon pelaksanoon sertifrkasi kompetensl
Panitia Tingkat majelis
~
j sekolah
S e r t i f ikosi kompetensi
Penyampatan laporan nllai kompetensi keahl~ansiswa sebagai bagian dari ujion naslonal ke Tim Pengolah Nilai Ujian Nasional Provinsi
~ e n ~ a m ~ oloporan itn pelaksanaan s e r t i f i k o s ~ kompetensi keohlian tingkat majelis kepada Panitia Kerja tingkat provinsi
I
Terkirimnya n ~ l akompetensi i keahlian siswa untuk menentukan nilai okhir ujian nasional
! Panitia Tingkat rnajelis : sekolah, diketahui oleh j Kadinas Pendidikan j kabupatenlkota
:
/-
Terkirimnya laporon pelaksanaan s e r t i f ikosl kompetensi tingkot kabupaten/kota kepada panitia k e r j a tlngkat I provinsi
j Panitia Tingkat majelis j i sekolah diketahui oleh j : Dinas Pendidikan j kabupatenlkota
1 ampiran I.
I'rosedur dan ~ n e h a n i m eccrtifikasi kompelcnsi keahlian di tingknt panilin lnajells se ko lah --
.
i No. i
KcgiatanfProscs
Hasil
i
j I.
'Tersedianyanya: Jadual kegiatan s e r t i f ikasi. Materi u j ~ kompetensi/proyek tugas akhir bahan don alat asesor kompetensi data base calon
..........................................
,
: 2.
I :
i
Penjelasan proyek akhir kepada calon peserta
I
;
'
'l; j Pnnitin : tingkat j sekolali
j
/' ; ...7
3.
j
+ ,
:
Penyusunan proposal proyek tugas akhir oleh peserta u j i kompetensi
b u k t i dari pelaksanaan proyek tugas akhir
1 j
j
: tingkat majelis sekolah
...,...........................,
i
:
...........................
j Panitia Pelaksana D a f t a r proyek tugas oleh h akhir yang d ~ p i l ~ peserta
L ....................................L . .. .
1
P c l n k ~ n n n\ majelis j
'
++
A j
'.
,j Tersusunnya proposal proyek tugas akhir oleh peserta u j i komptens~
~~ji
kompetensi
: didampingi guru j pembinibing
Terkumpulkannya buktl-bukti d a r ~ pelaksanaan proyek tugas akhir
,.......................................-................
Peserta
I
sekolali (dilakukan j atas data yg tersedia j dan survelen) 1
j j
:
...............................................
' Hasil penilalan proyek tugas a k h ~ peserta r uji kompetensl yang kompeten
1
Panitia Pelaksana
: tingkat ~ n a j e l i s
j sekolall (dapat : : d i l a k ~ l h a nsecara ...............................
.'
15
, ...........................
Penylapan rekomendasl penerbltan s e r t i f ~ k a t kompetensl
:
1 I
I
/
: menyeluruh atail j sampling)
Dtselesatkannya rekomendasi penerbttan s e r t i f t kat kompetensl bagt
I
j
j j Panitia Pelaksana j tingkat majelis j sekolah
j
peserta yang dtnyatakan kompeten
/'
I
11
I
Melakukan konvers~ s e r t ~lkat f kompetensl kedalam nllai ujian nncinnnl
:
Penyusunan laporan
I
pelaksanaan u j l kompetensl I
r
-
~
.
,...... .........
L ...... .......i.........'........I
Diselesaikannya nllai konversi ujlan nasional komponen produktif untuk disampaikan kepada Panitia K r j a Tingkat Provinsi
D~selesaikannya laporan pelaksanaan u j l kompetensi sebagai pertanggunganjawab kepada Kadinda Kabupaten/Kota
j Panitia Pelaksana
: tingkat majelis j sekolah
!
j Panitia Pelaksana j tingkat majelis j sekolah
...............c....................................,...........................
Selesai
..>
l
i 2.
p
Pedoman verilikasi perangkat "Project Work"
Verilikasi pcrangknt "project work" dilnkukan oleh Kelonipok Bidang Kenhlian (KBK) atau tin1 j,ang ditun-juk oleh Panitia Kerja Pengnjian dan Sertifikasi Kompetensi Tingkat Pusat sesual dengan bidang keahlian atnu sektor yang relevan. Verifikasi perangkat "project work" dilakukan dengan menggunakan matrik analisis kesesuaian kompetensi, yang dipergunakan pada "Petunjuk Teknis Penyusunan Pernngkat Ujian Nasional Koniponen Produktif Dengan Pendekatan "Project Work x . I lnsil analisis kesesuninn kompetensi tersebut, dibnndingknn dengnn standar kompctcnsi (kolnpetcnsi tertentu) yang berlaku di industrilsektor. Hasil perbandingan dari keduanya akan tnenentukan tingkat kesesunian kisi-kisi "project work" dengan koinpetensi (standar kompetensi) yang berlaku di dunia ~~sahdindustri atau sektor yang relevan. Proses alir verifikasi perangkat "project work" oleh KBK dilakukan, sebagaimana diilustrasikan dcngan bagan berikut:
KEBUTUHAN KOMPETENSI D I LAPANGAN KERJA (Du-Dl, K J I , KJN, SKN
PETA ANALISIS KOMPETENSI PROYEK TUGAS AKHlR
PROFII, KOhfPF I FNSl TAMAT I\N S M K (KBM&
KIIRIKIILUM
Tabel 2. Penetapan Bukti Belajar (Evidence OJLeorning) I
No
Kon~petensil Sub Kornpetensi 2 ~-
I
Kriteria Kinerja 3
Aspek (PIKIS) 4
Bukti Belajar . -
5
I
EI.Kornpetens~
I I I I I I I I I
KUK
-
- - --
p p p
+
-
Kode U n ~ t : Judul Unit
I
.
-
rn
onduan Penilo~on
-
P P
Analisis Kesesuaian Kompetensi Kisi-Kisi dengnn standar kompetensi
-
-
* Kompetensilstandar kompetensi nasiondindustri
Rerdasar pada hasil analisis dengan membandingkan antara substansi yang tercakup dalam Tabel 2 Penetapan Bukti Belajar (Evidence of Learning) dengan substansi yang terkandung dalam unit-unit kompetensiv dari standar kompetensi kerja nasional atau standar industri, akan diperoleh tingkat kesesuaian dari keduanya. Hasil analisis kesesuaian antara kompetensi pada kisi-kisi "project work ' dengan ko~npetensidari standar kompetensi kerja nasional atau standar industri, dituangkan dalam tabel 3 ~ ~ n t umenetapkan k hasil verifikasi. 7
lio~npdcn" dari SKKNI Sknr Tirigkat Relevansi Kon~petensi
ciar-i k~si-kisi"project work
~
U
2
1
Total (T) Total Keseluruhan ( E T ) Rerata (7 T) 1 n
I
UI K 2 1
K 3
I
I
lJK..
UK.. ...
UK3 5
I
UKn n
...
I
I
I
a. Kolorn 2 diisi dengan judul kompetensi yang dihasilkan dari hasil analisis kisi-kisi kompetensi yang tercakup dalam "project work" b. UK (unit kompetms~)I s.d UK n diisi dengan konipetensi-kompetensi yang diarnbil dari SKKNI atau standar kornpetensi industri sesuai dengan bidang keahlian atau sektornya. c.
-
-
Menenhlka~skor tingkat relevansi setiap kornpetensi terhadap setiap jenis pekerjaan terkait dengan skoring sebagai berikut: Skor 4 = jika kolnpetensi tersebut sangat relevan; Skor 3 = jika konlpetensi tersebut relevan; Skor 2 = jika kornpetensi tersebut kurang relevan; Skor I = jika konlpetensi tersebut tidak relevan.
Apablla Rerata
= total
/ n > dari 2,7 rnaka dianggap relevan dan sesuai dengan kebutuhan dunia usahalindustn.
Lampiran 3
Pedoman k o n ~ ~ e r ssertiiikat i kompetensi ke dalam nilai i~jiaii nnsional kompetensi kealilian
Prosedur penilaian uji konlpetcnsi yang dipergunnkan dalam PPlJK dengan pcndckatan "project nork", niemberikan peluang untuk bahan konversi sertifikat kompetensi mer~jadinilai dalam bentuk angka. Penilaian project work pada dasarnya adalah penilaian kompetensi yang nieliputi penilaian aspek perrgetnhuan, ketrmmpilan, sikrip, kesesuaian produkljasa, dan kesesuaian ~vaktupelaksanaan ynng terintegrnsi pndn konipnnen: penyusunan proposal, pclnksnnaan proses produksi, laporan, kegiatan, dan kulminasi (presentasil pengujiadpenyajiaddisplay). Peserta uji dinyatakan kompeten apabila memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan pada kriteria kinerja dari setiap unit kompetensi. Penetapan pencapaian nilai peserta uji didasarkan pada nilai terendah sub kompetensi pada suatu unit kompetensi yang diujikan.. Batas minimal kompeten diberi nilai 7,OO. Gradasi nilai adalah sebagai berikut:
7,OO (buik)
=
8,OO (arnat haik)
=
9,OO (istinze\r~a)
=
rnencapai kotnpetensi sesuai kualitas standar ~lzinirnaljlang ditetapkatl KUK ciengan bnntuan pembitnbing; tnencapai konzpelensi sesuai kualltas standar rnitlimal j~angdiletc~pkanKUK secar-a nzandiri, dun nlerlcapai kornpetensi melebihi kualitas standar nzinirnal y ~ ~ ndite~upkan g KUK secara mandiri.
Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan format penilaian yang terdiri dari; Npr = penilaian proposal; Nuk = penilaian unjuk kerja; Npj = penilaian produkJjasa; Nkk = penilaian kegiatan kulminasi (presentasil pengujian/penyajian/display); Naf = penilaian afektif; Nlp = penilaian laporan. NK = Nilai Kompetensi Nilai Kompetensi (NK) merupakan nilai akhir yang diperoleh setelah membagi rata keseluruhan nilai yang diperoleh oleh peserta uji kompetensi. D A F T A R REKAPITI!L,\SI NIL,\I Satuan Pendidikan Program Keahllan
:
N a ~ n aPescrta
~-
~~
I . I. 2. 3.
2 ~
Dstn ya
Sekolah Menengah Kejuruan
Judul Proyek 3
~~~
h'pr
1 ~.
(IV,) 4 --
I
Nuk 5
Nlp (N,)
Proses dan Produk Nat (N*) 6
7
8
9
1
0
~~
p p
I
NK 1
1
N?
=
Nuk + N l ~+j Nkk + Naf . -
4 Jika kornponen NICK tidnk dilakuka~ddiperlukan,maka Nz
=
Nuk
+ Npj + Naf 3
Dengan demikian tidak ada kesulitan dalam nlengkonversi nilai sertifikat kedalam nilai komponen produktif ujian nasional dalanl beiltuk angka.
1,nnipiran 4. Spesilikasi dan format sertitikat.
Spesifikasi Blangko Sertifikat Kompetensi : Kertas Khusus (art paper) Sc11isKertas : 2 1 cm x 29,7 clll Ukilran kerta : 130 pa1nIm2 dengan batas toleransi lebih kum~rg6 pandin2 Reral kcrtns : 150 n~icronleterdengan batas toleransi 7 micrometer Tebal kertas Opasitas cetak : 90% : 80'% kurang lebih 20i0 Brightness : Pulp kayu kimia 100% Bahan Warna kertas : Broken white
C'etnh 2 muka : I . Halaman muka Terdiri dari 9 lintasan cetak: 6 lintasan (warna) meliputi bingkailornament warna khusus, logo tut wuri handayani, Depnakertrans, logo KADIN Indonesia dan teks 1 lintasan (wama berpendar background) nomor seri dan logo garuda 1 lintasan cetak copy (copy band)
2. Halamati belakang 1 lintasan bingkai garis satu warna Redaksi Sertifikat : Lihat lampiran/contoh Pengaman : 1 . Incivible ink logo perusahaan 2. Invicible ink logo Ganida Pancasila dan background nomor seri
I ampiran 5 . ('ontoli Surat Keputi~san Pen~bentuknn I'anitia
Kcr.ja I'engu.jian
dan Scrtifikasi
Kompetensi Tingkat Provinsi. Panitia Kerja Pengujian dan Sertifikasi Kompetensi Tingkat Provinsi, dibentuk dan ditctapkan oleh Ketua MPKP bertlasar pada mandat yang diberikan oleh Ketua Umum MPKN. Panitia Kerja tersebut beranggotakan unsur-unsur dari asosiasi industri, profesi, industri, pengurus Kadinda Provinsi, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan dan pihak lain yang terkait. Dalam rangka penetapkan komposisi kcnnggotnnn pnnitin, fominsi kepnnitinnn dihnhas dan disetujui bersnma dengan Dinas Pendidikan dnn Dinas Ketenagakerjaan Provinsi. Untuk memudahkan dalam penyiapan panitia kerja, dapat rnenggunakan contoh surat keputusan pembentukan panitia ke rja berikut ini. SURAT KEPCTTUSAN Tentang PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PENGUJIAN DAN SERTIFIK4SI KOMPETENSI SISWA S M K PADA TAHUN PELAJAKAN 200612007
MENIMBANG : a. Bahwa salah satu program kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah menyiapkan siswa SMK untuk dapat bekerja atau mandiri di dunia usaha dan dunia industri (DUDI). b. bahwa Ujian Nasional bagi sekolah menengah kejunian (SMK), merupakan
bagian dari proses penyelenggaraan pendidikan untuk mengukur ketercapaian tujuan institusional pendidikan melalui sertifikasi kompetensi siswa SMK oleh institusi pasangan atau industri pasangan atau asosiasi profesi.
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu membentuk Panitia Kerja di tingkat propinsi.
MENGINGAT : a. Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Ketua Umurn KADIN Indonesia nonlor 0267aKJl1994 dan Nomor 84lKUlXl1994 tanggal 17 Oktober 1994 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN), Majelis Pendidikan K e j u n ~ a nPropinsi (MPKP) dan Majelis Sekolah (MS) b. Permendiknas Nornor 45 Tahun 2006 dan Prosedur Operasi Standar (POS) tentang lljian Nasional SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK 'Tahun Pelajaran 200612007 khususnya tentang soal uji pelajaran kompetensi kejun~andirancang dalam bentuk "Project Work". c. Surat Keputusan Ketua Umum Kadin Indonesia selaku Ketua Umum Majelis
Pendidikan Kejunian Propinsi (MPKP) tentang pembentukan Panitia Kerja Pengujian dan Sertifikasi Kompetensi keahlian Siswa SMK di tingkat propinsi. MEMUTUSKAN MENETAPKAN Ijertama
:
Membentuk Panitia Kerja Peng~ijiandan Sertifikasi Kompetensi Keahlian pada IJjian Nasional Siswa SMK tahun pelajaran Tahun 200612007 yang
bcranggotakan unsur-unsur dari asosiasi intlustri, profcsi, induslri, pcngurus Kadinda kabupatenIKota, dinas pendidikan, clinas ketenagakerjaan dan pihak lain yang tei.kait seperti terlampir. Kedua
:
Memberikan tugas dan wewenang kepada Panitia Kerja ~ ~ n t umenyusun k program sertifikasi dan melaksanakan uji kompetensi pada siswa SMK sesuai dengan program keahliannya.
Ketiga
:
Melaporkan hasil sertifikasi dan iiji kornpetensi tersebut kepada Direktorat Pernbinaan Sekolah Menengah Kejunian selarnbat-lambatnya 7 (ti~juh)hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.
Keempat
:
Semua
biaya
sebagai
akibat
dari
kcputusan
ini
dibebankan
pada
.................................. sesuai dengan ketenhian yang berlaku.
Kelima
:
Apabila dikemudian hari ternyata tttrdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagainiana mestinya.
Keenanl
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selasainya tugas di atas. Ditetapkan Pada tanggal
(
Ketua MI'KP Ternbusan : 1 . Bapak Mendiknas; 2. Dirjen Mandikdasmen; 3. Direktur PSMK.
)
1,nrnpiran 6. Contoll Surat Keputusan Pembcntukan 1':uiitia Kon~pctensi'I'ingkat Majelis Sekolah.
Kerja
Pcngujian dan Scrtifikasi
Panitia Kerja Pengujian dan Sertifikasi Kompetensi Tingkat Majelis Sekolah, dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Kadinda KabupatedKota berdasar pada mandat yang diberikan oleh Ketua MPKP. Panitia Kerja terscbut beranggotakan unsur-unsur dari asosiasi industri, profesi, industri, pengurus Kadinda KabupatedKota, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan dan pihak lain yang terkait. Dalam
rangka pcnctapkan konlposisi kcanggotaan panitia, forn~asilicpanitiaan dibahas dan disctujui bcrsan~a dengan Dinas Pcndidikan dan Dinas Ketenagakerjaan KabupatenIKota. Untuk memudahkan dalam penyiapan panitia kerja, dapat menggunakan contoh surat keputusan pembentukan panitia kerja berikut ini.
SURAT KEPUTUSAN Tentang PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK PADA TAHUN PELAJARAN 200612007
MENIMBANG : a. Bahwa salah satu program kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah menyiapkan siswa SMK untuk dapat bekerja atau mandiri di dunia usaha dan dunia industri (DUDI). b. bahwa Ujian Nasional bagi sekolah menengah kejuruan (SMK), merupakan bagian dari proses penyeIenggaraan pendidikan untuk mengukur ketercapaian tujuan institusional pendidikan melalui sertifikasi kompetensi siswa SMK oleh institusi pasangan atau industri pasangan atau asosiasi profesi. c. Bahwa sehubungan dengan butir a clan b di atas, maka dipandang perlu membentuk Panitia Kerja di tingkat kabupateilkota.
MENGINGAT: a. Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Ketua Umum KADIN Indonesia nomor 0267alUl1994 dan Nomor 84lKUlXJ1994 tanggal 17 Oktober 1994 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN), Majelis Pendidikan Kejuruan Propinsi (MPKP) dan Majelis Sekolah (MS) b. Permendiknas Nomor 45 Tahun 2006 dan Prosedur Operasi Standar (POS) tentang Ujian Nasional SMP, MTs, SNIPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK 'Tahun Pelajaran 200612007 khususnya tentang soal uji pelajaran kompetensi kejun~andirancang dalam bentuk "Project Work". c. Surat Keputusan Ketua Umum Kadin Indonesia selaku Ketua Umum Majelis Pendidikan kejunian Nasional (MPKN) tentang pembentukan Panitia Kerja Peng~ijiandan Sertifikasi Kompetensi keahlian Siswa SMK di tingkat propinsi.
MEMU'TUSKAN
I'ertama
:
Membentuk Panitia Kerja Pengujian dan Sertifikasi Kompetensi Keahlian pada [Jjian Nasional Siswa SMK tahun pelajaran Tahun 200612007 yang beranggotakan unsur-unsur dari asosiasi industri, profesi, industri, kadinda
liabupatc~dkota,dinas pcndidikan, dinas lict~nagakc~jaandan piliak lain yang terkait seperti terlampir. Kedua
:
Memberikan tugas dan wewenang kepada Panitia Kerja untuk menyusun program sertifikasi dan melaksanakan uji kompetensi pada siswa SMK sesuai dengan program keahliannya.
Ketiga
:
Melaporkan hasil sertifikasi dan uji kompetensi tersebut kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari ke rja setelah pelaksanaan kegiatan.
Keempat
:
Semua
biaya
sebagai
akibat
dari
keputusan
ini
dibebankan
pada
.................................. sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kelima
:
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keenam
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selasainya tugas di atas. Ditetapkan Pada tanggal
(
Ketua Kadinda Kablkota Ternbusan : 4. Bapak Mendiknas; 5 . Dirjen Mandikdasmen; 6. Direkhir PSMK; 7. Ketua MPKP.
1
