Lampiran 3.10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 Tanggal : 14 Juli 2014 Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu PEDOMAN PELAKSANAAN PENGECEKAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK A. RUANG LINGKUP Pedoman pelaksanaan pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok ini mencakup pelaksanaan pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok bagi Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI,TPT, industri rumah tangga/pengrajin, dan ETPIK non produsen yang menerima kayu dari pemasok kayu dan atau produk kayu yang berdeklarasi kesesuaian pemasok. Dalam hal industri rumah tangga/pengrajin tidak perlu melakukan pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok. B. ACUAN 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak.
tentang
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam.
tentang
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. C. PENGERTIAN 1. Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang selanjutnya disebut sebagai DKP adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan telah dapat dibuktikannya pemenuhan atas persyaratan. 2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut sebagai IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang 3. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan Non-Produsen yang selanjutnya disebut ETPIK Non-Produsen adalah perusahaan perdagangan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor produk industri kehutanan. 4. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah. 5. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disebut SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan L.3.10. - 1
penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat). 6. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu. 7. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah dokumen angkutan semua jenis kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik hasil hutan hak dengan tujuan selain Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Industri Pengolahan Kayu Terpadu, Industri Pengolahan Kayu Lanjutan dan Tempat Penampungan Terdaftar. 8. Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disebut TPT adalah tempat pengumpulan kayu bulat hutan hak dan/atau kayu olahan yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. 9. Industri rumah tangga/pengrajin adalah industri kecil skala rumah tangga dengan nilai investasi sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di luar tanah dan bangunan dan/atau memiliki tenaga kerja 1 (satu) sampai 4 (empat) orang. 10. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. D. TATA CARA PELAKSANAAN PENGECEKAN 1. Pengecekan dilakukan oleh IUIPHHK atau TPT, terhadap DKP yang diterbitkan oleh Pemilik Hutan Hak a. Pemegang IUIPHHK atau TPT menunjuk karyawannya sebagai petugas khusus untuk melaksanakan pengecekan DKP yang diterbitkan oleh pemilik hutan hak. b. Petugas yang ditunjuk harus memahami penatauusahaan hasil hutan. c. Sebelum dilakukan kontrak jual–beli antara pemilik hutan hak dengan IUIPHHK atau TPT, petugas IUIPHHK atau TPT melakukan pemeriksaan dokumen kepemilikan pemilik hutan hak yang akan memasok bahan baku dan memeriksa kesesuaian dokumen kepemilikan dengan kondisi di lapangan dan peta/sketsa lokasi. d. Pemeriksaan kesesuaian antara dokumen kepemilikan dan kondisi di lapangan, termasuk peta/sketsa lokasi sebagaimana dimaksud huruf c, dilakukan terhadap: 1) Semua pemasok untuk jenis kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami dan dalam pengangkutan kayunya menggunakan dokumen SKSKB; 2) Akar pangkat dua (√) dari total jumlah pemasok untuk jenis kayu hasil tanaman rakyat dari hutan hak yang dalam pengangkutan kayunya menggunakan dokumen NOTA atau SKAU. e. Petugas IUIPHHK atau TPT bersama-sama dengan pemilik hutan hak menyiapkan dokumen angkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. L.3.10. - 2
f.
Petugas IUIPHHK atau TPT dapat membantu pemilik hutan hak dalam hal menerbitkan Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
g. IUIPHHK atau TPT wajib memiliki prosedur dan rekaman pengecekan DKP yang terdokumentasi. h. IUIPHHK atau TPT melaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pengecekan terhadap: 1) Semua pemasok, untuk jenis kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami dan dalam pengangkutan kayunya menggunakan dokumen SKSKB; 2) Akar pangkat dua (√) dari total jumlah pemasok, untuk jenis kayu hasil tanaman rakyat dari hutan hak yang dalam pengangkutan kayunya menggunakan dokumen NOTA atau SKAU. i.
Petugas IUIPHHK atau TPT melakukan pengecekan terhadap : 1) Identitas pemilik hutan hak dan bukti kepemilikan lahan 2) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 3) Asal bahan baku yang dipasok. 4) Jenis dan volume hasil hutan 5) Lokasi penebangan
j.
Dalam hal IUIPHHK atau TPT telah melakukan prosedur pengecekan sebagaimana disebut dalam huruf h, i dan j di atas, dan apabila kemudian terjadi kesalahan dari pemasok, maka industri tidak lagi dibebani tanggung jawab hukum dan industri berkewajiban memisahkan kayu-kayu yang diindikasikan ilegal.
k. Pemerintah akan melakukan inspeksi khusus apabila terdapat indikasi pemasok tidak benar dan akan memproses sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pemasok. l.
Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen angkutan, jenis dan volume hasil hutan, serta lokasi penebangan, IUIPHHK atau TPT wajib menghentikan pembelian hasil hutan dari pemilik hutan hak tersebut.
m. IUIPHHK atau TPT membuat laporan pengecekan yang dilakukan dengan format V-DKP 1. 2. Pengecekan IUIPHHK, IUI/TDI terhadap Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang diterbitkan oleh TPT a. Pemegang IUIPHHK, IUI/TDI menunjuk karyawannya sebagai petugas khusus untuk melaksanakan pengecekan DKP yang diterbitkan oleh TPT. b. Petugas yang ditunjuk harus memahami penatauusahaan hasil hutan. c. Sebelum dilakukan kontrak jual – beli antara TPT dengan IUIPHHK, petugas IUIPHHK, IUI/TDI melakukan pemeriksaan dokumen perizinan TPT yang akan memasok bahan baku dan memeriksa kesesuaian dokumen perizinan dengan kondisi di lapangan. d. Pemeriksaan kesesuaian antara dokumen perizinan TPT dan kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud huruf c, dilakukan terhadap: 1) Semua pemasok untuk jenis kayu olahan;
L.3.10. - 3
2) Semua pemasok untuk jenis kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami dan dalam pengangkutan kayunya menggunakan dokumen SKSKB; 3) Akar pangkat dua (√) dari total jumlah pemasok untuk jenis kayu hasil tanaman rakyat dari hutan hak yang dalam pengangkutan kayunya menggunakan dokumen NOTA atau SKAU. e. IUIPHHK atau IUI/TDI wajib memiliki pengecekan DKP yang terdokumentasi. f.
prosedur
dan
rekaman
IUIPHHK atau IUI/TDI melaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pengecekan terhadap: 1) Semua pemasok untuk jenis kayu olahan; 2) Semua pemasok untuk jenis kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami dan dalam pengangkutan kayunya menggunakan dokumen SKSKB; 3) Akar pangkat dua (√) dari total jumlah pemasok untuk jenis kayu hasil tanaman rakyat dari hutan hak yang dalam pengangkutan kayunya menggunakan dokumen NOTA atau SKAU.
g. Petugas IUIPHHK atau IUI/TDI melakukan pengecekan terhadap : 1) Dokumen perizinan TPT yang akan memasok bahan baku dan memeriksa kesesuaian dokumen kepemilikan dengan kondisi di lapangan. 2) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 3) Asal bahan baku yang dipasok. 4) Jenis dan volume hasil hutan 5) Fotocopy sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atau formulir deklarasi Hutan Hak/Kayu Impor bahan baku yang dipasok. h. Dalam hal IUIPHHK atau IUI/TDI telah melakukan prosedur pengecekan sebagaimana disebut dalam huruf e, f dan g di atas, dan apabila kemudian terjadi kesalahan dari pemasok maka industri tidak lagi dibebani tanggung jawab hukum dan industri berkewajiban memisahkan kayu-kayu yang diindikasikan ilegal. i.
Pemerintah akan melakukan inspeksi khusus apabila terdapat indikasi pemasok tidak benar dan akan memproses sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pemasok.
j.
Apabila terdapat ketidaksesuaian maka IUIPHHK atau IUI/TDI wajib menghentikan pembelian hasil hutan dari TPT tersebut.
k. IUIPHHK atau IUI/TDI wajib membuat laporan pengecekan yang dilakukan dengan format V-DKP 2. 3. Pengecekan dilakukan oleh IUIPHHK atau IUI atau TDI atau TPT terhadap Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang diterbitkan oleh Importir Kayu dan/atau Produk Kayu a. Pemegang IUIPHHK atau IUI atau TDI atau TPT menunjuk karyawannya sebagai petugas khusus untuk melaksanakan pengecekan DKP yang diterbitkan oleh Importir Kayu dan/atau Produk Kayu. b. Petugas yang ditunjuk harus memahami penatauusahaan hasil hutan. L.3.10. - 4
c. Sebelum dilakukan kontrak jual–beli antara Importir Kayu dan/atau Produk Kayu dengan IUIPHHK atau IUI atau TDI atau TPT , petugas IUIPHHK atau IUI atau TDI atau TPT melakukan pemeriksaan dokumen perizinan Importir Kayu dan/atau Produk Kayu yang akan memasok bahan baku. d. IUIPHHK atau IUI atau TDI atau TPT wajib memiliki prosedur dan rekaman pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang terdokumentasi. e. Petugas IUIPHHK atau IUI atau TDI atau TPT sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan melaksanakan pengecekan lapangan terhadap penerbit deklarasi untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan Importir Kayu dan/atau Produk Kayu, dokumen angkutan, jenis dan volume hasil hutan, dan asal-usul bahan baku yang bersertifikat LK dan/atau menggunakan DKP. f.
Petugas IUIPHHK atau IUI atau TDI atau TPT melakukan pemeriksaan terhadap : 1) Dokumen perizinan importir yang akan memasok bahan baku dan memeriksa kesesuaian dokumen kepemilikan dengan kondisi di lapangan. 2) Dokumen angkutan kayu impor 3) Asal bahan baku yang dipasok. 4) Jenis dan volume hasil hutan 5) Dokumen impor kayu dan/atau produk kayu impor yang dipasok. 6) Fotocopy sertifikat (product claim) dari negara panen (apabila ada).
g. Dalam hal IUIPHHK atau IUI atau TDI atau TPT atau telah melakukan prosedur pengecekan sebagaimana disebut dalam huruf e dan f di atas, dan apabila kemudian terjadi kesalahan dari pemasok maka industri tidak lagi dibebani tanggung jawab hukum dan industri berkewajiban memisahkan kayu-kayu yang diindikasikan ilegal. h. Pemerintah akan melakukan inspeksi khusus apabila terdapat indikasi pemasok tidak benar dan akan memproses sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pemasok. i.
Apabila terdapat ketidaksesuaian maka IUIPHHK atau IUI atau TDI atau TPT wajib menghentikan pembelian hasil hutan dari importir tersebut.
j.
IUIPHHK atau IUI atau TDI atau wajib membuat laporan pengecekan yang dilakukan dengan format V-DKP 3.
4. Pengecekan oleh ETPIK Non-Produsen terhadap DKP yang diterbitkan oleh industri rumah tangga/pengrajin. a. ETPIK Non-Produsen menunjuk karyawannya sebagai petugas khusus untuk melaksanakan pengecekan DKP yang diterbitkan oleh industri rumah tangga/pengrajin. b. Sebelum dilakukan kontrak jual–beli antara industri rumah tangga/ pengrajin dengan ETPIK Non-Produsen, petugas ETPIK Non Produsen melakukan pemeriksaan dokumen industri rumah tangga/pengrajin yang akan memasok produk kayu. L.3.10. - 5
c. ETPIK Non-Produsen wajib memiliki pengecekan DKP yang terdokumentasi.
prosedur
dan
rekaman
d. Petugas ETPIK Non-Produsen sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan melaksanakan pengecekan lapangan terhadap penerbit deklarasi untuk memastikan kesesuaian antara dokumen identitas industri rumah tangga/pengrajin, dokumen angkutan, jenis dan volume produk kayu, dan asal-usul bahan baku yang bersertifikat LK dan/atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok e. Petugas ETPIK Non-Produsen melakukan pemeriksaan terhadap : 1) Dokumen identitas industri rumah tangga/pengrajin yang akan memasok bahan baku dan memeriksa kesesuaian dokumen kepemilikan dengan kondisi di lapangan. 2) Dokumen angkutan kayu dan/atau produk kayu yang digunakan sebagai bahan baku industri rumah tangga/pengrajin. 3) Jenis dan volume produk kayu 4) Asal usul bahan baku 5) Fotocopy sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atau formulir DKP Hutan Hak/Kayu Impor bahan baku yang digunakan oleh industri rumah tangga/pengrajin. f.
Dalam hal ETPIK Non-Produsen telah melakukan prosedur pengecekan sebagaimana disebut dalam butir d dan e di atas, dan apabila kemudian terjadi kesalahan dari pemasok maka industri tidak lagi dibebani tanggung jawab hukum dan industri berkewajiban memisahkan kayu-kayu yang diindikasikan ilegal.
g. Pemerintah akan melakukan inspeksi khusus apabila terdapat indikasi pemasok tidak benar dan akan memproses sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pemasok. h. Apabila terdapat ketidaksesuaian maka ETPIK Non-Produsen wajib menghentikan pembelian produk hasil hutan dari industri rumah tangga/pengrajin tersebut. i.
ETPIK Non-Produsen wajib membuat laporan pengecekan dilakukan sebagaimana butir e dengan format V-DKP 4. DIREKTUR JENDERAL, ttd.
BAMBANG HENDROYONO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK, ttd. IMAM SETIOHARGO
L.3.10. - 6
yang
FORM PENGECEKAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK YANG DITERBITKAN OLEH PEMILIK HUTAN HAK (V-DKP 1)
Nama IUIPHHK / TPT
: .................................................................
Nomor IUIPHHK / TPT
: .................................................................
Alamat Kantor
: .................................................................
Alamat Pabrik
: .................................................................
Nama Petugas Pengecekan
: .................................................................
Tangal Pelaksanaan Pengecekan : ................................................................. Jumlah DKP diterima
: 2 (lembar) ................................................
Jumlah Sampling
: .................................................................
Hasil Pengecekan :
No
Uraian
Sesuai
1
Identitas pemilik
2
Bukti kepemilikan tanah
3
Peta/sketsa areal penebangan
4
Dokumen angkutan
5
Jenis hasil hutan
6
Volume hasil hutan
Tidak Sesuai
Keterangan
............., Petugas PT. ……..
………. Yang dicek (1) (2) (3) (4)
….. ….. ….. .....
L.3.10. - 7
........... 20...
FORM PENGECEKAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK YANG DITERBITKAN OLEH TPT (V-DKP 2)
Nama IUIPHHK / IRT/Pengrajin : ................................................................ Nomor IUIPHHK / IRT/Pengrajin : ................................................................ Alamat Kantor
: ................................................................
Alamat Pabrik
: ................................................................
Nama Petugas Pengecekan
: ................................................................
Tangal Pelaksanaan Pengecekan : ................................................................ Jumlah DKP diterima
: 2 (lembar) ..............................................
Jumlah Sampling
: ................................................................
Hasil Pengecekan :
No
Uraian
Sesuai
1
Identitas pemilik
2
Dokumen izin
3
Dokumen angkutan
4
Jenis hasil hutan
5
Volume hasil hutan
6
Copi SLK atau DKP BB
Tidak Sesuai
Keterangan
............., Petugas PT. ……..
………. Yang dicek (1) ….. (2) ….. (3) ….. (4) …..
L.3.10. - 8
........... 20...
FORM PENGECEKAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK YANG DITERBITKAN OLEH IMPORTIR KAYU DAN/ATAU PRODUK KAYU (V-DKP 3)
Nama IUIPHHK/IUI/TDI/TPT/IRT
: ............................................................
Nomor IUIPHHK/IUI/TDI/TPT/IRT : ............................................................ Alamat Kantor
: ............................................................
Alamat Pabrik
: ............................................................
Nama Petugas Pengecekan
: ............................................................
Tangal Pelaksanaan Pengecekan
: ............................................................
Jumlah DKP diterima
: 2 (lembar) ..........................................
Jumlah Sampling
: ............................................................
Hasil Pengecekan :
No
Uraian
Sesuai
1
Identitas pemilik
2
Dokumen izin
3
Dokumen angkutan
4
Jenis hasil hutan
5
Volume hasil hutan
6
Copi sertifikat dari negara asal
Tidak Sesuai
Keterangan
............., Petugas PT. ……..
………. Yang dicek (1) (2) (3) (4)
….. ….. ….. …..
L.3.10. - 9
........... 20...
FORM PENGECEKAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK YANG DITERBITKAN OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA/PENGRAJIN (V-DKP 4)
Nama ETPIK Non Produsen
: .................................................................
Nomor ETPIK Non Produsen
: .................................................................
Alamat Kantor
: .................................................................
Alamat Pabrik
: .................................................................
Nama Petugas Pengecekan
: .................................................................
Tangal Pelaksanaan Pengecekan : ................................................................. Jumlah DKP diterima
: 2 (lembar) ................................................
Jumlah Sampling
: .................................................................
Hasil Pengecekan :
No
Uraian
Sesuai
1
Identitas pemilik
2
Dokumen angkutan
3
Jenis hasil hutan
4
Volume hasil hutan
5
Copi SLK atau DKP
Tidak Sesuai
Keterangan
............., Petugas PT. ……..
………. Yang dicek (1) (2) (3) (4)
….. ….. ….. ....
L.3.10. - 10
........... 20...
