PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

i

ii



iii

PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Cetakan Pertama, September 2001 Cetakan Kesebelas, Oktober 2008 Cetakan Keduabelas, Mei 2011 Cetakan Ketigabelas, Agustus 2012 Cetakan Keempatbelas, April 2014 Cetakan Kelimabelas, Agustus 2014 Penyusun Jabrohim Moch. Saiful Bachri Perwajahan Buku Jendro Desain Cover J4ck

Pencetak PUSTAKA PELAJAR Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167 Telp. 0274 381542, Faks. 0274 383083 E-mail: [email protected] Penerbit PUSAT KULIAH KERJA NYATA LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

iv


KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Assalamu ‘alaikum w. w. Syukur alhamdulillah, akhirnya selesai juga buku Pedoman KKN ini, meskipun sangat sederhana dan masih perlu pembenahan maupun pengembangan di sana-sini. Buku pedoman ini berisi sejumlah pembicaraan, panduan maupun ketentuan mengenai KKN di Universitas Ahmad Dahlan. Semua materi yang disusun dalam buku ini merupakan kompilasi maupun adopsi dari berbagai sumber sebagaimana dicantumkan dalam daftar pustaka. Selain itu materi juga diambil dari makalah-makalah pembekalan pada KKN pada perguruan tinggi ini, baik ketika masih bernama IKIP Muhammadiyah Yogyakarta maupun setelah dikembangkan menjadi Universitas Ahmad Dahlan. Materi juga diperoleh dari pengalaman lapangan para pengelola maupun dosen pembimbing KKN Universitas Ahmad Dahlan. Buku ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi para mahasiswa dan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan KKN Universitas Ahmad Dahlan. Penerbitan buku ini menjadi sangat penting karena Universitas Ahmad Dahlan mulai tahun akademik 2001/2002 melaksanakan KKN sebanyak dua kali setiap tahunnya. Selain itu buku ini dimaksudkan juga PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

v

sebagai upaya sosialisasi mengenai dilaksanakannya KKN di Universitas Ahmad Dahlan. Diharapkan dengan penerbitan buku ini, semua sivitas akademika memahami bahwa pelaksanaan KKN bukan semata-mata dilandasi karena kegiatan tersebut termasuk matakuliah pada masing-masing Program Studi/Jurusan. Pelaksanaan KKN juga dilandasi oleh visi dan misi persyarikatan Muhammadiyah. Hal tersebut tentulah akan meminimalisasi munculnya pro dan kontra tentang KKN yang akan terus dilaksanakan oleh Universitas Ahmad Dahlan. Melalui kesempatan ini, kami memohon izin kepada berbagai pihak yang sebagian materi panduannya kami adopsi dan pemikiran-pemikirannya kami kompilasi menjadi Buku Pedoman KKN Universitas Ahmad Dahlan ini. Semoga perkenan memberikan izin dan amal baik semua pihak yang memungkinkan kemudahan penyusunan maupun penerbitan buku ini, mendapatkan kurnia dari Allah swt. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati kami mengharap saran dan kritik dari siapapun dan dalam bentuk apapun demi perbaikan buku panduan ini serta demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan KKN Universitas Ahmad Dahlan. Amin. Wassalamu ‘alaikum w. w. Yogyakarta, 30 Juli 2001 Kepala Pusat KKN

Jabrohim NIP 130888737

vi


KATA PENGANTAR REVISI PERTAMA Bismillahirrahmanirrahim Assalamu ‘alaikum w. w. Sampai dengan Semester Genap Tahun Akademik 2002/ 2003, KKN Universitas Ahmad Dahlan telah dilaksanakan sebanyak delapan belas kali. Empat kali terakhir, KKN tersebut dikelola oleh Pusat Pengelolaan dan Pengembangan KKN. Sejak pertama kali mengelola pelaksanaan KKN (yakni mulai periode XV Tahun Akademik 2001/2002), Pusat Pengelolaan dan Pengembangan KKN Universitas Ahmad Dahlan telah menerbitkan Buku Pedoman KKN dan Buku Materi Pembekalan KKN. Hal ini berarti bahwa Buku Pedoman ini telah dipakai sebagai pedoman pelaksanaan KKN sebanyak empat periode. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan KKN Universitas Ahmad Dahlan, Buku Pedoman ini disadari oleh penyusunnya masih banyak kelemahan maupun kekurangannya. Kelemahan dan kekurangan tersebut semakin kelihatan setelah Pusat Pengelolaan dan Pengembangan KKN Universitas Ahmad Dahlan mengelola empat periode KKN. Oleh karena itu, Pusat Pengelolaan dan pengembangan KKN Universitas Ahmad Dahlan memandang perlu untuk merevisi Buku Pedoman ini. PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

vii

Mulai Cetakan kelima, Juni 2003, Buku Pedoman ini merupakan hasil revisi yang dilakukan oleh Tim Revisi Buku Pedoman KKN Universitas Ahmad Dahlan. Tim ini terdiri atas penyusun buku (Jabrohim dan Moch. Saiful Bachri), seorang dosen dari Fakultas Teknik Industri (Drs. Muchlas, M.T.), seorang dosen Fakultas Ekonomi (Drs. M. Syafar Natsir, M.Si.), dan seorang dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Drs. Susena, M.M.). Oleh karena Pusat Pengelolaan dan Pengembangan KKN Universitas Ahmad Dahlan mulai pelaksanaan KKN Periode XVII Tahun Akademik 2002/ 2003 menawarkan berbagai model KKN, buku hasil revisi ini diberi judul baru, yakni Pedoman KKN Reguler. Buku pedoman lainnya diberi judul Pedoman KKN Alternatif. Akhirnya kami menyadari bahwa buku hasil revisi ini masih juga belum sempurna, masih banyak kekurangan maupun kelemahannya. Oleh karena itu, saran dan kritik dari siapapun dan dalam bentuk apapun tetap kami harapkan. Wassalamu ‘alaikum w. w. Yogyakarta, 1 Juni 2003 Ketua Tim Revisi

Jabrohim NIP 130888737

viii


KATA PENGANTAR REVISI KELIMA Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum w.w. Mengelola KKN dengan menerjunkan hampir 3.000 orang dalam setiap tahun merupakan pekerjaan yang cukup menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Dikatakan demikian itu karena pemilik kepentingan (stakeholders) baik internal maupun eksternal memiliki pemikiran dan tuntutan yang berbeda-beda. Yang dimaksud pemilik kepentingan atau stakeholders ekternal adalah mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang memanfaatkan hasil pendidikan tinggi. Adapun pemilik kepentingan internal adalah dosen, unsur pimpinan, unsur administrasi, dan unsur pelaksana teknis. Untuk dapat terlaksananya KKN dengan baik dan memuaskan pemilik kepentingan atau stakeholders tersebut, KKN harus menampilkan tujuan yang jelas, target yang jelas, dan dapat diukur keberhasilannya, serta pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, harmonis, dan sinergis serta jika perlu ada tahapan-tahapan. Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Edisi ke-5 dirasakan oleh pengelola KKN yakni Gugus Tugas atau Task Force KKN masih belum memenuhi tuntutan di atas. Agar capaian, tujuan, dan target pelaksanaan KKN, misalnya seberapa jauh pemPEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

ix

berdayaan atau empowerment baik mahasiswa maupun masyarakat dihasilkan dan seberapa jauh pembelajaran mahasiswa maupun masyarakat dapat terlaksana dan dapat terukur, Gugus Tugas atau Task Force KKN memandang perlu buku tersebut direvisi. Atas dasar itu, dilakukanlah revisi yang dikoordinasikan oleh Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan. Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan memberikan tugas kepada saya sebagai salah satu penyusun buku pedoman ini untuk menjadi Ketua Tim Revisi dan sekaligus sebagai Penyunting Penyelia atas buku yang sudah direvisi. Adapun personalia lengkap yang melaksanakan revisi terdiri atas Drs. H. Jabrohim, M.M., Dr. Rina Ratih SS, M.Hum., Dra. Hj. Sudarmini, Drs. Tedy Setiadi, M.T., Dra. Iis Wahyuningsih, M.Si. Apt., Nurkholis, S.Ag., M.Ag, Arum Primasari, S.T., M.T., dan Beni Suhendra Winarso, S.E. M.Si. Kami, para perevisi telah melaksanakan tugas merevisi buku pedoman ini dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN pada Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 sampai dengan Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014. Hasil revisi tersebut kemudian diterbitkan sebagai Pedoman Kuliah Kerja Nyata UAD Edisi ke-6. Akhirnya, kami menyadari bahwa hasil revisi ini mungkin saja masih banyak kekurangan dan belum memenuhi harapan berbagai pihak. Untuk itu, masukan dan kritik yang membangun akan selalu kami terima dengan lapang dada. Wassalamu’alaikum w. w. Yogyakarta, 20 April 2014 Ketua Tim Revisi

H. Jabrohim NIP 195212251980031003 x


SAMBUTAN KETUA LPM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN Bismillahirrahmanirrahim Assalamu ‘alaikum w. w. Sampai saat ini, Universitas Ahmad Dahlan masih mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti KKN. Hal ini didasari bukan semata-mata karena KKN termasuk mata kuliah pada masing-masing Program Studi/Jurusan. Pelaksanaan KKN juga dilandasi oleh visi dan misi Persyarikatan Muhammadiyah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa KKN akan terus dilaksanakan oleh Universitas Ahmad Dahlan. Terhadap KKN yang insya Allah akan terus dilaksanakan oleh Universitas Ahmad Dahlan ini, para mahasiswa jangan menyikapinya sebagai keharusan formal. Mahasiswa hendaknya menyikapi KKN sebagai tugas moral generasi muda untuk menghayati dan untuk menumbuhkan tekad membantu memacu lingkungan untuk maju bersama kehidupan nasional maupun internasional. Masyarakat dengan beragam tingkat pendidikan dan kejuruan sumberdaya manusianya perlu didinamisasikan dan dikembangkan motivasinya untuk maju pesat. Dalam kaitan ini, Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir mengatakan: “Kesejahteraan materiil perlu, tetapi kesejahteraan yang disyukuri bersama dengan saling menolong dan membantu itu lebih penting, dan rasa syukur yang dilandasi dengan mencari ridla Allah itu jauh lebih penting lagi”. Pandangan prof. Dr. H. Noeng Muhadjir di atas menyiratkan tugas-tugas yang khas yang semestinya dilaksanakan oleh PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

xi

mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang tengah melaksanakan KKN. Pandangan ini juga sekaligus membedakan visi dan misi KKN Perguruan Tinggi Muhammadiyah khususnya maupun Perguruan Tinggi Islam umumnya dengan perguruan tinggi yang lain. Sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dalam melaksanakan KKN perlu memegang sesanti: “Sambil mengajak masyarakat berkreasi untuk kemajuan kehidupan - baik di bidang pendidikan, usahatani, kesehatan, perekonomian, sarana dan prasarana, maupun lainnya - perlu ditumbuhkan wawasan di kalangan masyarakat bahwa berbuat untuk kemajuan, berbuat lebih banyak kebajikan kepada sesama, berharap pada limpahan dan ridla Allah, akan menumbuhkan hasrat untuk berbuat amal kebajikan yang lebih banyak lagi.” Itu artinya dinamika untuk menuju baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur akan terus hidup di tengah masyarakat kita. Selain hal-hal yang dikemukakan di atas, perlu diketahui dan dipahami bahwa KKN Universitas Ahmad Dahlan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang karakteristik sosial maupun kultur masyarakat untuk diambil manfaatnya demi memperoleh pengalaman belajar dan kerja nyata guna menyiapkan bekal kepemimpinan dan melakukan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah masyarakat. Untuk tujuan tersebut KKN di Universitas Ahmad Dahlan diarahkan antara lain agar mahasiswa: a. memiliki pengertian dan pemahaman yang memadai tentang (1) cara berpikir dan bekerja interdisipliner, (2) manfaat hasil pendidikan untuk pembangunan bangsa, dan (3) permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. b. memiliki tambahan pengalaman dalam pergaulan masyaxii


rakat sehingga (kelak) mampu berperan serta secara aktif dalam pengembangan masyarakat. c. dapat mengembangkan keterampilan dalam menyusun, merencanakan, maupun melaksanakan program-program pembangunan. d. dapat mengembangkan kemampuan dalam menggerakkan semua sumberdaya, baik alam maupun manusia, untuk program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat. e. dapat menumbuhkan potensi kemampuan dirinya dalam menyelesaikan permasalahan pengembangan masyarakat secara integratif, yakni antara kaidah keilmuan umum dengan kaidah keislaman. f. dapat memberikan bantuan tenaga dan pikiran dalam menemukan/mengenali permasalahan pembangunan di masyarakat serta mengupayakan alternatif pemecahannya melalui penyusunan, perencanaan, maupun pelaksanaan program pengembangan bersama masyarakat. g. dapat memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat. h. dapat memasyarakatkan Universitas Ahmad Dahlan sebagai lembaga pendidikan yang bernafaskan Islam. i. memiliki semangat pengabdian dalam memecahkan “kemiskinan rohaniah” sebagai realisasi dari dakwah amar makruf nahi munkar sebagaimana program yang dilaksanakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. j. dapat melatih diri untuk mampu mengambil keputusan dengan tepat dan cepat serta bermotivasi keislaman dalam mengatasi keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. k. memiliki semangat solidaritas atau kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

xiii

l.

yang sederhana. dapat turut serta menggairahkan kegiatan Keislaman pada umumnya (misalnya melalui pembentukan/pengembangan sholat jamaah dan forum silaturahmi takmir masjid) maupun Kemuhammadiyahan pada khususnya (misalnya melalui peningkatan aktivitas di Cabang atau Ranting Muhammadiyah).

Dengan memperhatikan arah pemgembangan KKN seperti dikemukakan di atas, tidak terlihat dan tidak terdapat tujuan KKN yang dilaksanakan Universitas Ahmad Dahlan untuk menjadikan mahasiswa sebagai semacam Sinterklas. Hal ini perlu ditegaskan agar para mahasiswa tidak salah persepsi dalam melaksanakan KKN. Akhirnya, kami wajibkan para mahasiswa untuk membaca, memahami, menghayati, dan melaksanakan dengan seksama hal-hal yang diungkapkan dalam Buku Pedoman KKN ini sehingga dalam melaksanakan kegiatan di pedesaan tidak canggung lagi. Wassalamu ‘alaikum w. w. Ketua LPM Universitas Ahmad Dahlan ttd. Drs. Markum

xiv


SAMBUTAN REKTOR Bismillahirrahmanirrahim Assalamu ‘alaikum w. w. Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan salah satu komponen kurikulum pendidikan tinggi di Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Dengan demikian wajib dilaksanakan bagi semua mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studinya. KKN yang sekarang dikembangkan oleh Pusat KKN Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UAD selalu mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Paradigma KKN lama di pedesaan yang berkaitan program fisik, pembuatan plang misalnya, sudah mulai ditinggalkan. Filosofi KKN yang dikembangkan yaitu pemberdayaan dan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan regulasi program yang dilakukan oleh Dikti Depdiknas. Dengan demikian, saya menyambut baik revisi Pedoman KKN untuk menyesuaikan dengan paradigma KKN yang sekarang ini. Pembelajaran dan pemberdayaan yang melandasi KKN ini dikembangkan dengan tema-tema yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan stakeholders. Hal ini akan menambah erat hubungan perguruan tinggi dengan masyarakat, juga dalam rangka mendekatkan dan mendukung pilar ketiga dari Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu Darma pengabdian. Selain itu, sebagai amal usaha Muhammadiyah, dalam melaksanakan KKN, UAD selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pimpinan Muhammadiyah baik di tingkat Ranting, Cabang, Daerah, maupun Wilayah. Selain itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Lembaga atau Majelis sering PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

xv

memberikan tugas kepada UAD untuk melaksanakan berbagai aktivitas pengabdian kepada masyarakat di berbagai daerah. Dilihat dari kepentingan masyarakat, banyak potensi yang berupa tradisi dan perilaku keseharian masyarakat yang perlu mendapat sentuhan-sentuhan edukatif. Potensi terpendam di dalam masyarakat sering tidak teraktualisasi secara benar hanya karena tradisi dan wawasan yang tidak. Dari cara seorang membuang sampah sampai dengan mengolah potensi alam diperlukan langkah-langkah pemberdayaan. Upaya pemberdayaan potensi masyarakat inilah yang membuat pentingnya program KKN UAD di pedesaan. Untuk penyelenggaraan KKN ini, UAD bekerjasama baik dengan instansi pemerintah, swasta, maupun persyarikatan. Kerja sama dengan swasta perlu ditingkatkan lagi, terutama dengan berbagai pihak yang memiliki program CSR. Pada akhirnya, memang diperlukan interaksi terus menerus antara perguruan tinggi dengan masyarakat yang salah satunya melalui program Kuliah Kerja Nyata. Saya berharap semoga selama mengikuti program tersebut para mahasiswa UAD dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat demi masa depannya. Wassalamu’alaikum w.w. Yogyakarta, 8 November 2011 Rektor,

xvi


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR — v KATA PENGANTAR REVISI PERTAMA — vii KATA PENGANTAR REVISI KELIMA — ix SAMBUTAN KETUA LPM — xi SAMBUTAN REKTOR — xv DAFTAR ISI — xvii BAB I PENDAHULUAN — 1 A. Sejarah — 1 B. Pengertian — 3 C. Enam Aspek Fundamental sebagai Dasar Pelaksanaan KKN — 4 D. Hakikat dan Tujuan — 9 E. Sasaran dan Sifat — 10 F. Tema — 15 BAB II PENGELOLAAN — 17 A. Status dan Beban Akademik — 17 B. Jangka Waktu — 19 C. Jam Kerja Efektif Mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan — 20


xvii

C. D. E. F. G. H.

Jangka Waktu — 27 Kelembagaan — 28 Dana — 45 Fasilitas Mahasiswa — 46 Kerjasama — 46 Pembimbingan dan Pengawasan — 47

BAB III Bentuk KKN — 51 A. KKN Reguler — 51 B. KKN Alternatif — 52 C. KKN Khusus — 58 BAB IV PERSIAPAN — 63 A. Pendaftaran Peserta — 63 B. Pengelompokan dan Penempatan Lokasi — 68 C. Pendekatan Sosial — 68 D. Observasi, Penentuan, dan Pengurusan Izin Lokasi oleh LPM UAD — 69 E. Model KKN UAD — 70 F. Bidang Kegiatan Program KKN — 72 G. Penentuan dan Pembekalan DPL KKN — 74 BAB V PELAKSANAAN — 75 A. Pembekalan — 75 B. Pelepasan, Penerjunan, Penyerahan, dan Penarikan — 77 C. Masa Tugas di Lapangan — 79 D. Pembuatan Laporan — 84 E. Responsi — 85

xviii


BAB VI TATA TERTIB DAN PENILAIAN — 87 A. Tata Tertib pada Tahap Pembekalan — 87 B. Tata Tertib pada Tahap Pelaksanaan Survei — 88 C. Tata Tertib pada Tahap Pelaksanaan Operasional — 89 D. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib — 92 E. Penilaian — 95 BAB VII USAHA TINDAK LANJUT — 99 A. Pembinaan Wilayah — 99 B. Pembinaan Kerjasama dengan Instansi/Dinas/ Persyarikatan — 100 BAB VIII PENUTUP — 102 DAFTAR PUSTAKA — 103 LAMPIRAN — 105


xix

xx


BAB I PENDAHULUAN A. Sejarah Program pendayagunaan potensi mahasiswa di tengahtengah masyarakat yang dikenal dengan nama Kuliah Kerja Nyata (selanjutnya disingkat KKN) dan dilaksanakan oleh kalangan perguruan tinggi telah dimulai sejak 1950 dengan kegiatan yang disebut Pengerahan Tenaga Mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi jurang perbedaan kemajuan (yang pada umumnya merupakan pengaruh pendidikan) antara Jawa dengan Luar Jawa. Pada saat itu, mahasiswa diterjunkan ke daerah-daerah terutama di luar Jawa guna membaktikan diri dan mengamalkan ilmunya, terutama dalam bidang pembangunan masyarakat desa seperti mendirikan sekolah-sekolah, melakukan gerakan pemberantasan buta huruf, dan pembangunan fisik (meskipun dengan/dalam berbagai keterbatasan). Program Pengerahan Tenaga Mahasiswa dinilai sangat berhasil. Hal itu dibuktikan melalui realitas bahwa dalam waktu yang relatif singkat, daerah-daerah di luar Jawa telah berhasil mendirikan sekolah-sekolah menengah, yang pada giliran berikutnya berpengaruh besar terhadap bangkitnya semangat membangun di seluruh pelosok tanah air. Keberhasilan proPEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

1

gram ini bukan tanpa memerlukan pengorbanan bagi pelakunya, yakni para mahasiswa. Pengorbanan itu antara lain waktu studi para mahasiswa menjadi lebih lama, bahkan banyak di antara mereka tidak dapat menyelesaikan kuliahnya atau “dipaksa tetap tinggal” di pedesaan karena masyarakat setempat sangat mengharapkan kehadirannya. Untuk memenuhi harapan muncul maupun berlanjutnya pembangunan di pedesaan, dan juga sebagai realisasi atau pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka sejak 1971/ 1972 tiga universitas besar (yakni Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Andalas) sebagai proyek perintis melaksanakan kegiatan serupa Program Pengerahan Tenaga Mahasiswa yang disebut Pengabdian Mahasiswa pada Masyarakat. Kegiatan tersebut lebih ditingkatkan lagi pada 1973, misalnya program Bimbingan Massal (Binmas) di Institut Pertanian Bogor dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang dikoordinasikan oleh Badan Urusan Tenaga Sukarela Indonesia (BUTSI). Pengalaman, bahan-bahan, dan informasi dari berbagai program tersebut (khususnya proyek perintis) menjadi masukan bagi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan kegiatan “Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat” yang berlaku menyeluruh bagi Universitas/ Institut Negeri, yang kemudian disebut sebagai Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN Universitas Ahmad Dahlan untuk pertama kali diselenggarakan pada Januari sampai Maret 1988. Namun, hal itu tidak berarti bahwa pada saat itu mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini baru pertama kali mengikuti KKN. Bukan berarti pula bahwa para dosen baru pertama kali terlibat dalam pengelolaan maupun pembimbingan KKN. Sebelum melaksanakan KKN sendiri, para mahasiswa di perguruan tinggi – yang berdiri pada 18 November 1960 dengan 2


nama FKIP Universitas Muhammadiyah Cabang Yogyakarta dan dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 102/D/O/1994 bertanggal 19 Desember 1994 ditetapkan menjadi Universitas Ahmad Dahlan – ini bergabung dengan mahasiswa perguruan tinggi swasta yang berada di Yogyakarta mengikuti KKN yang diselenggarakan oleh Kopertis Wilayah V. Dalam KKN Kopertis Wilayah V – yang diselenggarakan sejak 1982 – tersebut, para dosen IKIP Muhammadiyah Yogyakarta telah turut serta sebagai panitia maupun pembimbing.

B. Pengertian KKN adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. KKN dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan isi dan bobot pendidikan bagi mahasiswa dan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar pada perguruan tinggi. Kegiatan KKN dilaksanakan di luar kampus dengan maksud meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni untuk melaksanakan pembangunan yang semakin meningkat, serta meningkatkan persepsi mahasiswa tentang relevansi antara kurikulum yang dipelajari di kampus dengan realita pembangunan dalam masyarakat. Bagi mahasiswa, kegiatan KKN haruslah dilaksanakan sebagai pemahaman belajar yang baru dan yang tidak akan pernah diperoleh di dalam kampus. Dengan selesainya berKKN mahasiswa harus merasa memiliki pengetahuan baru, PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

3

kemampuan baru, dan kesadaran baru tentang masyarakat, bangsa, dan tanah airnya maupun tentang dirinya sendiri, yang akan sangat berguna sebagai bekal menjadi sarjana.

C. Enam Aspek Fundamental sebagai Dasar Pelaksanaan KKN KKN adalah bagian integral dari proses pendidikan yang memiliki ciri-ciri khusus. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraannya memerlukan landasan ideal yang akan memberikan gambaran serta pengertian yang utuh tentang apa, bagaimana, serta untuk apa KKN itu diselenggarakan. Landasan ini akan memberikan petunjuk serta mengendalikan pola pikir dan pola tindakan dalam setiap proses penyelenggaraan KKN, yang pada gilirannya akan membedakan KKN dengan bentukbentuk kegiatan lain yang bukan KKN. KKN sekurang-kurangnya mengandung enam aspek yang bernilai fundamental yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain. Keenam aspek yang bernilai fundamental tersebut adalah sebagai berikut. Keterpaduan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi KKN merupakan bentuk kegiatan yang memadukan unsurunsur Tri Dharma Pendidikan Tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu paket kegiatan. Sebagai kegiatan Dharma Pendidikan dan Pengajaran, KKN merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi Strata Satu (S1) pada tingkat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini berarti bahwa KKN: a. merupakan program yang tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari tujuan dan isi pendidikan tinggi lainnya 4


b.

memiliki fungsi sebagai pengikat dan perangkuman semua isi kurikulum, dan bahkan juga penambah atau pelengkap isi kurikulum yang telah ada c. merupakan pengalaman belajar yang menghubungkan konsep-konsep akademis dengan realitas kehidupan dalam masyarakat d. merupakan program yang di dalamnya pengetahuan teori mahasiswa dapat diperkaya melalui pengalaman praktis di lapangan, dan e. merupakan program yang dapat mematangkan kepribadian mahasiswa, menumbuhkan rasa percaya diri sebagai calon pemimpin yang handal bagi pembangunan bangsa. Bagi Muhammadiyah (sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang amar ma’ruf nahi munkar) dan bagi Universitas Ahmad Dahlan dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah lainnya (sebagai amal usaha milik Muhammadiyah), KKN merupakan kegiatan strategis dalam konteks dakwah amar ma’ruf nahi munkar di masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan sebagai salah satu dimensi penting dalam KKN. Pendekatan interdisipliner dan komprehensif KKN merupakan pengamalan ilmu yang menuntun mahasiswa pada pola berpikir interdisipliner dan komprehensif. Usaha pemecahan berbagai masalah nyata yang timbul dalam pembangunan masyarakat dengan pendekatan interdisipliner merupakan pengalaman belajar baru, yang tidak diperoleh melalui aktivitas perkuliahan pada disiplin ilmu tertentu. Pola yang dikembangkan melalui KKN dilandasi oleh kenyataan bahwa hampir setiap masalah kehidupan masyarakat selalu mempunyai kaitan satu dengan yang lain, sePEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

5

hingga sifatnya sangat kompleks. Dengan demikian, pendekatan monodisipliner (satu disiplin ilmu) bila diterapkan dalam ber-KKN menjadi kurang atau bahkan tidak efektif. Atas dasar pemikiran tersebut, maka KKN berbeda dengan apa yang dikenal sebagai Program Praktik Lapangan (PPL), Pengalaman Kerja Lapangan (PKL), ataupun Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Program-program tersebut selalu bertolak dari dan bergerak sebatas bidang ilmu yang sedang dipelajarinya. Meskipun mungkin bersifat sangat ilmiah, kegiatan tersebut cenderung bersifat sempit. Program KKN bersifat sebaliknya. KKN bertolak dari permasalahan nyata di masyarakat, didekati dengan menggunakan segala ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sudah, sedang, dan akan dipelajarinya. Selain itu, antara KKN dengan PPL, PKL, atau KKL memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. a. KKN berorientasi untuk meningkatkan empati, kepedulian, kerjasama secara multidisipliner, kepribadian, kontribusi daya saing daerah/nasional dan mendorong terciptanya learning community ataupun learning society. Adapun PKL/KKL berorientasi untuk mendorong peningkatan relevansi mahasiswa terhadap permasalahan yang ada dalam dunia kerja dan industri secara ‘monodisiplin’. PPL mendorong peningkatan relevansi mahasiswa terhadap permasalahan yang ada dalam pendidikan secara ‘monodisiplin’ b. KKN bertujuan menyiapkan lulusan menjadi pemimpin yang mampu menciptakan pekerjaan (meng-‘create job’), sedangkan PKL/KKL/PPL bertujuan menyiapkan lulusan menjadi pekerja c. KKN yang dilaksanakan secara co-creation, co-financing, 6


sustainable, dan flexible menggunakan pendekatan multidisiplin, sedangkan PKL/KKL/PPL menggunakan monodisiplin. Kegiatan lintas sektoral Keterpaduan dalam melaksanakan proses pembangunan di Indonesia oleh berbagai sektor yang ada merupakan prinsip yang penting. Hal ini terkait dengan kompleksnya permasalahan serta upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya dengan ragam aspirasi dan budaya yang dianutnya. Melalui KKN, pola berpikir sektoral mau tidak mau harus ditinggalkan oleh mahasiswa. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa hampir setiap masalah di dalam kehidupan masyarakat selalu mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu, perlu disadari bahwa setiap lokasi kerja atau wilayah KKN mempunyai penanggung jawab pembangunan secara formal yang biasanya bersifat sektoral. Oleh karena itu, walaupun mahasiswa meninggalkan pola berfikir sektoral, kerja sama dengan pejabat-pejabat serta kelembagaan di lokasi atau wilayah kerja KKN harus tetap dijalin dengan baik, atau bahkan mutlak diperlukan. Dimensi yang luas dan pragmatis Di atas dikemukakan bahwa dalam Program Pengalaman Lapangan, Pengalaman Kerja Lapangan, dan Kuliah Kerja Lapangan kegiatan mahasiswa hanya sebatas bidang ilmunya. Misalnya mahasiswa Fakultas Pertanian berpraktik lapangan di bidang pertanian, mahasiswa FKIP berpraktik lapangan di bidang kependidikan, mahasiswa Fakultas Kedokteran berpraktik lapangan di bidang kedokteran. Dalam KKN, mahasiswa boleh dan bahkan dianjurkan mengadakan kegiatan PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

7

di luar bidang studinya. Misalnya, mahasiswa Fakultas Pertanian boleh melakukan kegiatan di bidang kesehatan dan gizi, mahasiswa FKIP boleh melakukan kegiatan di bidang pemerintahan dan peternakan, dan mahasiswa Fakultas Kedokteran boleh melakukan kegiatan di bidang pendidikan dan pemerintahan. Berangkat dari kebijakan dasar seperti itu, dalam KKN yang dijadikan modal bukan hanya ilmu yang telah dipelajarinya secara formal di program studinya, namun juga semua pengetahuan, pengalaman, intelegensia yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Dengan kata lain, semua yang dikerjakan mahasiswa melalui KKN harus berdimensi luas dan sekaligus relevan dengan upaya memajukan masyarakat serta secara nyata berguna bagi wilayah tersebut. Selain itu, dalam melaksanakan KKN, pikiran dan perhatian mahasiswa diarahkan untuk tidak hanya terpaku pada pembuatan laporan ilmiah pada bidang ilmu yang bersangkutan saja, namun juga diarahkan untuk memusatkan perhatiannya pada peningkatan komitmen kepada masyarakat di lokasi tempat kerja KKN. Mahasiswa harus menyusun program secara pragmatis atas dasar masalah dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan yang dihadapinya. Keterlibatan masyarakat secara aktif Dalam melaksanakan KKN, harus selalu ada jalinan kerja sama yang baik serta keterlibatan aktif di antara mahasiswa dan masyarakat sejak proses pengumpulan data dan informasi, analisis situasi, identifikasi dan perumusan masalah, memilih alternatif pemecahan masalah, perumusan program dan rencana kerja, sampai pelaksanaan dan evaluasi hasilnya. Keterlibatan masyarakat secara aktif merupakan aspek yang sangat diperlukan. Hal ini didasarkan atas pemikiran 8


bahwa kegiatan KKN adalah membantu masyarakat dalam memecahkan masalah pembangunan agar selanjutnya masyarakat mampu memecahkan masalah-masalah tersebut secara mandiri. Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar KKN dikonsep/diniati dan dilaksanakan dalam kerangka dakwah amar makruf nahi munkar, sesuai dengan misi dan visi persyarikatan Muhammadiyah.

D. Hakikat dan Tujuan KKN pada hakikatnya merupakan kegiatan perkuliahan intrakurikuler dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner dan lintas sektoral yang dilakukan di luar kampus, terutama di pedesaan. Kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan kepekaan rasa dan kognisi sosial mahasiswa serta membantu proses pembangunan terutama di pedesaan. Dari rumusan hakikat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan KKN memiliki arah ganda, yakni (a) memberikan pendidikan pelengkap kepada para mahasiswa dan (b) membantu masyarakat melancarkan pembangunan di wilayah masing-masing. Dengan demikian, melalui KKN akan terlihat bahwa perguruan tinggi bukan merupakan suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat, dan dengan KKN tersebut akan terjadi keterkaitan dan saling ketergantungan baik fisik maupun emosional antara perguruan tinggi dan masyarakat, sehingga pada giliran selanjutnya akan terasa bahwa peranan perguruan tinggi sebagai Pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menjadi lebih nyata. Adapun tujuan dilaksanakannya KKN adalah sebagai berikut. PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

9

1.

2.

3.

4. 5. 6.

7. 8.

Agar perguruan tinggi menghasilkan sarjana sebagai penerus pembangunan yang lebih menghayati masalah yang sangat kompleks yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan dan mampu menanggulangi masalahmasalah tersebut secara pragmatis dan interdisipliner. Agar perguruan tinggi lebih dekat pada masyarakat dan lebih meningkatkan kualitas dan relevansi programprogramnya dengan tuntutan pembangunan. Agar perguruan tinggi dapat membantu pemerintah dalam mempercepat gerak pembangunan dan mempersiapkan kader-kader pembangunan di pedesaan, yakni kader-kader pembangunan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara serta kesejahteraan umat manusia. Agar tercipta pengembangan kerja sama antardisiplin ilmu. Agar tumbuh wawasan dan kesadaran dinamika sosial dalam pembangunan masyarakat. Agar tercipta pemahaman dan kesediaan para mahasiswa untuk belajar secara nonformal maupun informal di tengah masyarakat dan/atau kalangan pemerintahan. Agar tumbuh rasa bangga, semangat kerja, dan kemandirian masyarakat. Agar tercipta partisipasi di kalangan masyarakat dalam pembangunan nasional

E. Sasaran dan Sifat Pada pokoknya KKN UAD diarahkan pada tiga sasaran, yakni (1) mahasiswa sebagai calon penerus pembangunan, (2) perguruan tinggi tempat mahasiswa belajar secara formal, dan (3) masyarakat maupun pemerintah daerah yang menjadi tempat mahasiswa berdarma bakti dan belajar secara 10


nonformal maupun informal. Dengan berdasar pada ketiga sasaran tersebut, kegiatan KKN UAD bersifat tripartite, artinya melibatkan tiga lembaga, yakni perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah. Dengan demikian, KKN UAD tidak akan dilaksanakan dengan hanya melibatkan satu lembaga (misalnya KKN di kampus sendiri) atau dua lembaga saja (misalnya KKN di masyarakat tanpa melapor/melibatkan pemerintah). 1.

Mahasiswa

a.

Memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa mengenai (i) cara berpikir dan bekerja interdisipliner atau lintas sektoral, (ii) kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam pembangunan serta konteks keseluruhan masalah pembangunan maupun pengembangan daerah pedesaan, dan (iii) kegunaan dan kebermanfaatan hasil pendidikan yang diperolehnya bagi pembangunan nasional umumnya, khususnya pembangunan daerah pedesaan. b. Mendewasakan alam pikiran mahasiswa dalam setiap penelaahan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah. c. Memberikan keterampilan untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan ilmu, teknologi, dan seni secara interdisipliner dan antarsektor. d. Melatih mahasiswa untuk mengaktualisasikan peran sebagai dan/atau membina mahasiswa menjadi seorang inovator, motivator, dan dinamisator, dan problem solver. e. Memberikan pengalaman belajar dan bekerja kepada para mahasiswa dalam melakukan penelaahan, merumuskan atau memecahkan masalah secara langsung sehingga tumbuh sifat profesionalisme dan kepedulian sosial dalam PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

11

f.

g.

12

arti peningkatan keahlian, tanggung jawab, dan rasa kesejawatan. Memberi pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan, di samping diharapkan terbentuk pula sikap, rasa cinta, dan tanggung jawab terhadap kemajuan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, sehingga kelak setelah menjadi sarjana sanggup ditempatkan di mana saja. Secara khusus bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah, selain keenam hal di atas, KKN diarahkan pula pada: 1) Pemerluasan pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang kenyataan kehidupan keagamaan di masyarakat. 2) Pemupukan semangat solidaritas/kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat pedesaan. 3) Penumbuhan semangat pengabdian mahasiswa dalam memecahkan “kemiskinan rohaniah” sebagai realisasi dari amar makruf nahi munkar dalam kehidupan nyata masyarakat Islam di pedesaan. 4) Penumbuhan pemahaman dan kesediaan belajar secara nonformal maupun informal di tengah masyarakat dan/atau lingkungan pemerintah. 5) Pelatihan terhadap mahasiswa dalam mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam mengatasi keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan yang bermotivasi keislaman. 6) Pembelajaran bagi para mahasiswa di bidang keagamaan, keterampilan, maupun kemasyarakatan. 7) Penumbuhan dan pengembangan gairah kegiatan Muhammadiyah, bagi desa yang memiliki Cabang atau Ranting Muhammadiyah.


2.

Masyarakat dan Pemerintah

a.

Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk merencanakan serta melaksanakan pembangunan di masyarakat dan/atau untuk melaksanakan proyek pembangunan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah. b. Memperoleh cara-cara (baru) di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. c. Memperoleh pengalaman, cara berpikir, bersikap, dan bertindak untuk menggali dan menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. d. Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. e. Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan dalam masyarakat sehingga kelangsungan upaya pembangunan terjamin. f. Secara khusus bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah, selain kelima hal di atas, KKN diarahkan pula pada: 1) upaya memperkuat kesadaran tentang pentingnya ketahanan sosial keagamaan dalam kehidupan yang majemuk yang dilandasi dengan iman yang kokoh dan pemahaman yang benar tentang nilai agama Islam. 2) pembimbingan dalam berbagai masalah kehidupan secara menyeluruh dilihat dari perspektif agama. 3) penumbuhan rasa tanggung jawab akan perlunya mewujudkan keluarga sejahtera melalui pemahaman yang benar tentang ajaran kemasyarakatan Islami. 4) upaya menumbuhkan pemahaman tentang kaitan antara nilai-nilai dan ajaran Islam dengan realitas PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

13

hidup sehari-hari yang tercermin dalam partisipasi di segala bidang pembangunan. 3.

Perguruan Tinggi

a.

Pemerolehan umpan balik sebagai hasil pengintegrasian mahasiswanya dengan proses pembangunan di masyarakat dalam bentuk input untuk penyesuaian kurikulum, materi perkuliahan, dan pengembangan ilmu dengan tuntutan nyata pembangunan sehingga Perguruan Tinggi akan lebih mantap dalam pengisian ilmu atau pendidikan kepada mahasiswanya. b. Pemerolehan berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan oleh tenaga pengajar sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan atau proses pendidikan lainnya dan menemukan berbagai masalah untuk pengembangan penelitian. c. Mempercepat, meningkatkan, memperluas, dan/atau mempererat kerja sama antara perguruan tinggi sebagai Pusat ilmu, teknologi, dan seni dengan instansi-instansi, dinas-dinas, maupun departemen-departemen dalam melaksanakan pembangunan (dalam hal ini mahasiswa KKN dapat sebagai perintis kerja sama tersebut yang perlu ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi atau sebagai penerus kerja sama yang sudah dirintis atau dilaksanakan oleh perguruan tinggi). d. Secara khusus bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah, selain ketiga hal di atas, KKN diarahkan pula pada: 1) upaya konkret untuk menjembatani teori-teori atau pengetahuan keagamaan mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan realitas kehidupan masyarakat. 2) upaya pelibatan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 14


3)

4)

dalam menggali kenyataan empirik realitas keberagamaan masyarakat. upaya untuk terlibat aktif dalam pemecahan problem keagamaan masyarakat sebagai manifestasi dari tanggung jawab sosial dalam mengembangkan misi persyarikatan. upaya untuk turut serta dalam memecahkan problem-problem persyarikatan tingkat pedesaan (Cabang dan Ranting), baik menyangkut masalah pendidikan, dakwah, maupun pengembangan amal usaha lainnya.

F. Tema Seluruh kegiatan KKN UAD dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas taqwa, ilmu, maupun amal shaleh serta keikhlasan pengabdian dalam rangka mencapai negara yang aman dan sejahtera serta memperoleh ridla Allah. Rancangan dan pelaksanaan KKN demikian itu dijabarkan ke dalam tema-tema yang dirumuskan tersendiri dalam setiap periode atau jenis kegiatan KKN UAD. Perumusan tema tersebut dapat dilakukan oleh LPM UAD, dosen pengusung program PPM, maupun oleh mahasiswa KKN. Dapat juga tema ditentukan atas dasar permintaan mitra (pemerintah daerah, lembaga, instansi, persyarikatan, ataupun masyarakat). Tema yang dipilih sebagai dasar pelaksanaan KKN disyaratkan untuk memenuhi ketentuan berikut: 1. mempunyai tujuan dan target yang jelas serta dapat diukur hasilnya 2. sangat dibutuhkan oleh masyarakat 3. memungkinkan dilaksanakan secara multidisplin 4. memiliki tahapan-tahapan yang jelas bagi tema dengan PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

15

5. 6.

waktu panjang (lebih dari 1 tahun) mengimplementasikan teknologi atau metode ilmiah dalam rangka memberdayakan masyarakat pelaksanaannya memberikan informasi yang berguna untuk riset/kajian lanjut.

Tema yang dipilih oleh pengusung program (baik dosen maupun mahasiswa) harus diajukan ke LPM. Hal-hal yang harus dimasukkan dalam pengajuan tema antara lain: (a) Latar belakang dan tujuan tema, (b) Manfaat tema yang diperoleh masyarakat, (c) Teknologi/metode yang mendasari tema, (d) Kemungkinan mitra/kolaborasi, (e) Cara pelaksanaan dan tahapannya, dan (f) Cara evaluasi hasil dan monitoring proses. Evaluasi terhadap tema dilaksanakan dengan indikator (a) Capaian, tujuan dan target tema, seperti seberapa jauh empowerment dihasilkan dan seberapa jauh peningkatan pendapatan masyarakat, (b) Dampak pengembangan/penguatan Daerah dihasilkan dari pelaksanaan tema, (c) Respons masyarakat yang diberdayakan, (d) Kepuasan mitra terhadap hasil tema, dan (e) Komentar DPL dan mahasiswa pelaksana tema.

16


BAB II PENGELOLAAN A. Status dan Beban Akademik KKN merupakan bagian dari proses pendidikan yang berhubungan erat dengan pembinaan mahasiswa secara utuh, serta pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, KKN merupakan program intrakurikuler atau menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi, khususnya jenjang S1. Program KKN merupakan matakuliah intrakurikuler dan wajib ditempuh oleh para mahasiswa pada tiap-tiap program studi jenjang S1 di lingkungan UAD. Intrakurikuler berarti bahwa program KKN menjadi bagian dari kurikulum setiap fakultas, sedangkan wajib berarti program KKN harus diikuti oleh mahasiswa yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan, yakni mahasiswa yang minimal sudah memasuki semester 7, telah lulus matakuliah sekurang-kurangnya 120 sks dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,00, telah lulus tiga dari empat Matakuliah Sertifikasi yang diprogramkan oleh LPSI, dan telah lulus tes membaca Al Qur-an bagi mahasiswa muslim. Kedudukan KKN sama dengan matakuliah umum, bersifat wajib untuk tingkat universitas. Dengan demikian berarti bahwa mahasiswa yang belum mengikuti program KKN belum dapat PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

17

dinyatakan lulus dari UAD. Status KKN yang intrakurikuler ditentukan oleh dua ketentuan pokok, yakni (1) program yang terstruktur dan (2) mempunyai beban akademik atau bobot sks. Sebagai program intrakurikuler, KKN mempunyai parameter tertentu yang ditentukan dalam struktur KKN, yang antara lain meliputi: 1.

2. 3.

4. 5.

Dilakukan oleh sekelompok mahasiswa berjumlah antara 7 – 9 orang dan dengan konfigurasi anggota dari beberapa disiplin ilmu (interdisipliner) Mahasiswa dapat mengikuti program KKN apabila telah memenuhi persyaratan kurikuler tertentu Mahasiswa peserta KKN harus mengikuti sejumlah tahapan kegiatan, yaitu tahap persiapan, tahap pembekalan, tahap survei dan perencanaan program, tahap pelaksanaan atau operasional di lapangan, tahap pelaporan kegiatan, dan tahap evaluasi atau responsi Mahasiswa harus mengerjakan tugas-tugas yang diwajibkan untuk setiap tahapan pelaksanaan KKN tersebut, dan Mahasiswa harus melakukan pendekatan sosial kepada sivitas akademika, pemerintah, maupun masyarakat luas.

Adapun beban akademik atau bobot akademik KKN adalah 4 satuan kredit semester (sks). Kegiatan yang harus dilaksanakan untuk program KKN ini sama dengan kegiatan kurikuler lainnya, yakni melalui proses perkuliahan, evaluasi, dan penilaian. Kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa dalam KKN meliputi sejumlah kegiatan berikut. 1.

Tahap Pembekalan

Tahap ini diberi bobot 1 sks dengan materi kuliah berupa (a) pemberian materi bersifat teoretik dan (b) pemberian materi berupa praktik. Jumlah tatap muka kegiatan 16 kali dengan 18


ketentuan setiap kali tatap muka dilaksanakan selama 50 menit untuk materi yang bersifat teoretik atau 100 menit untuk materi yang berupa praktik. Disamping itu, mahasiswa harus pula melakukan kegiatan tidak terjadwal berstruktur (misalnya mengerjakan pekerjaan rumah, membuat laporan, menyelesaikan soal-soal, mendiskusikan tugas bersama kelompok) selama 16 jam dan kegiatan tidak terjadwal mandiri (seperti membaca buku-buku sumber, mengikuti ceramah dan/atau pelatihan di luar kegiatan intrakurikuler) selama 16 jam. 2.

Tahap Pelaksanaan

Tahap ini diberi bobot 3 sks dan berstatus kegiatan lapangan. Sesuai dengan sistem kredit, kegiatan lapangan memerlukan waktu 200 menit untuk setiap 1 sks. Jika setiap kegiatan ditetapkan 16 kali dan tahap pelaksanaan KKN memiliki bobot 3 sks, berarti untuk tahap ini mahasiswa harus melaksanakan kegiatan lapangan secara efektif selama 3 x 200 menit x 16 = 9.600 menit atau 160 jam. Jumlah waktu 160 jam tersebut dipergunakan untuk (a) tahap prapelaksanaan sebanyak 1 x 3 x 200 menit (600 menit atau 10 jam), (b) tahap operasional di lapangan sebanyak 14 x 3 x 200 menit (8.400 menit atau 140 jam, dan (c) pascapelaksanaan 1 x 3 x 200 menit (600 menit atau 10 jam). Kegiatan terjadwal tersebut harus diimbangi dengan kegiatan tidak terjadwal berstruktur selama 16 x 1 jam untuk setiap 1 sks atau 48 jam untuk 3 sks dan kegiatan tidak terjadwal mandiri selama 16 x 1 jam untuk setiap 1 sks atau 48 jam untuk 3 sks. Jumlah waktu untuk tahap ini secara keseluruhan sebanyak 256 jam.

B. Jangka Waktu Kegiatan program KKN UAD dalam setiap tahun akademik dibagi menjadi dua semester. Pelaksanaan kegiatan PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

19

pada setiap semester dilakukan sebagai berikut. 1. Tahap persiapan (kegiatan dilakukan oleh LPM UAD dan dengan waktu 6 minggu) untuk observasi, pendekatan sosial maupun kelembagaan, penentuan wilayah, pengelompokan mahasiswa KKN, penentuan dan pelatihan DPL KKN, dan observasi maupun negosiasi DPL ke lokasi kerja KKN. 2. Tahap Pembekalan KKN (untuk mahasiswa, baik tatap muka untuk teoretik, tatap muka untuk praktik, maupun tugas mandiri) selama 4 minggu 3. Tahap Pelaksanaan KKN terdiri atas a. Prapelaksanaan KKN, yaitu kegiatan mahasiswa untuk survei, pendekatan sosial maupun kelembagaan, dan perencanaan program selama 2 minggu b. Operasional KKN (Inti Kegiatan), yaitu kegiatan mahasiswa untuk operasional atau realisasi program kerja di lokasi KKN selama 4 minggu c. Pascapelaksanaan KKN, yaitu kegiatan penyusunan laporan dan responsi (dilakukan oleh mahasiswa dan dengan waktu 2 minggu). 4. Tahap Penyelesaian selama 6 minggu, dengan rincian: a. dilakukan DPL 2 minggu, dan b. dilakukan Pusat KKN dan/atau LPM 4 minggu

C. Jam Kerja Efektif Mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan 1.

Pembekalan KKN

Pembekalan KKN UAD dengan bobot 1 sks dan dengan rincian waktu sebagai berikut. a. Kegiatan Terjadwal dengan kegiatan berupa tatap muka untuk pemberian teori: 50 x 16 x 1 = 800 menit 20


b. c.

Kegiatan Tidak Terjadwal Terstruktur dengan waktu 60 menit x 16 x 1 = 960 menit. Kegiatan Tidak Terjadwal Mandiri dengan waktu 60 menit x 16 x 1 = 960 menit. Total waktu kegiatan pembekalan KKN UAD: 2720 menit (45 jam 20 menit).

Materi pembekalan KKN meliputi materi untuk kegiatan terjadwal, kegiatan tidak terjadwal terstruktur, dan kegiatan tidak terjadwal mandiri. Untuk Kegiatan Terjadwal, materi kegiatan meliputi pemberian teori tentang (1) Wawasan KKN, (2) Survei dan Penyusunan Program, (3) Administrasi dan Kelengkapan KKN, (4) Buku Aktivitas Harian, Buku Catatan Pelaksanaan, Matrik, dan Rekapitulasi (5) Penyusunan Laporan KKN dan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan, (6) Komunikasi dan Protokoler, (7) Wawasan Kesehatan dan Lingkungan, (8) General Test. Untuk Kegiatan Tidak Terjadwal Terstruktur, materi kegiatan berupa pendalaman atas buku-buku yang diterbitkan oleh LPM UAD yang berisi hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan KKN. Selain itu, ada sejumlah pelatihan yang wajib diikuti oleh para calon peserta KKN, di antaranya Wawasan Analisis Sosial. Untuk Kegiatan Tidak Terjadwal Mandiri, materi kegiatan berupa aktivitas mahasiswa untuk membekali diri sendiri melalui keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam melaksanakan KKN. 2.

Pelaksanaan KKN UAD

Pelaksanaan KKN UAD dengan bobot 3 sks dan dengan rincian waktu sebagai berikut. PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

21

a.

b. c.

KegiatanTerjadwal berupa kegiatan tatap muka dengan masyarakat: 200 menit x 16 pertemuan x 3 sks = 9.600 menit (160 jam). Kegiatan Tidak Terjadwal Terstruktur dengan waktu 60 menit x 16 x 3 = 2.880 menit (48 jam). Kegiatan Tidak Terjadwal Mandiri dengan waktu 60 menit x 16 x 3 = 2.880 menit (48 jam). Total waktu kegiatan pelaksanaan KKN UAD: 15.360 menit (256 jam)

Jumlah waktu kegiatan pelaksanaan KKN di atas digunakan untuk prapelaksanaan KKN, operasional pelaksanaan KKN, dan pascapelaksanaan KKN. a. Kegiatan prapelaksanaan KKN meliputi survei, konsultasi, koordinasi, penyusunan rencana kegiatan, dan diskusi program dengan pihak-pihak terkait (DPL, Pemda, Pamong Desa, dan Tokoh Masyarakat). Kegiatan terjadwal untuk prapelaksanaan KKN diatur oleh DPL KKN dan peserta KKN, dengan rentang waktu yang diatur oleh LPM. Untuk kegiatan ini disediakan waktu sebagai berikut: (1) Terjadwal 1 (kegiatan) x 200 (menit) x 3 (sks) = 600 menit atau 10 jam, (2) Tidak Terjadwal Terstruktur 1 x 60 x 3 = 180 menit atau 3 jam, dan (3) Tidak Terjadwal Mandiri 1 x 60 x 3 = 180 menit atau 3 jam. Jumlah jam efektif kegiatan mahasiswa: 960 menit atau 16 jam. b. Kegiatan operasional pelaksanaan KKN yakni kegiatan di lapangan yang berupa (1) inti kegiatan atau tatap muka dengan masyarakat, (2) persiapan untuk kegiatan inti atau tatap muka dengan masyarakat, dan (3) evaluasi atas pelaksanaan kegiatan inti atau tatap muka dengan masyarakat. Untuk kegiatan ini disediakan waktu sebagai berikut: (1) Terjadwal 14 (kegiatan) x 200 (menit) x 3 (sks) = 8.400 22


c.

menit atau 140 jam, (2) Tidak Terjadwal Terstruktur 14 x 60 x 3 = 2.520 menit atau 42 jam, dan (3) Tidak Terjadwal Mandiri 14 x 60 x 3 = 2.520 menit atau 42 jam. Jumlah jam efektif kegiatan mahasiswa: 13.440 menit atau 224 jam. Jumlah jam operasional pelaksanaan KKN di lapangan terjadwal sebanyak 8.400 menit atau 140 jam, untuk KKN Tematik (termasuk KKN PPM) dirinci sbb 2.400 menit (28,6%) untuk KKN sesuai dengan program LPM UAD dan 6.000 menit (71,4%) untuk program KKN Tematik (termasuk KKN PPM). Jumlah waktu tersebut masih ditambah dengan 60 (menit) x 14 (kegiatan) x 3 (sks) = 2.520 menit (42 jam) untuk persiapan setiap kegiatan dan 60 (menit) x 14 (kegiatan) x 3 (sks) = 2.520 menit (42 jam) untuk evaluasi. Total waktu: 13.440 (224 jam). Kegiatan pascapelaksanaan KKN yakni kegiatan penyusunan laporan. Dalam kegiatan penyusunan laporan ini, selain menyusun laporan kegiatan peserta maju dalam forum responsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan DPL atau tim yang disusun oleh LPM (tertulis dan/atau lisan) atas laporan yang dibuat. Untuk kegiatan ini disediakan waktu sebagai berikut: (1) Terjadwal 1 (kegiatan) x 200 (menit) x 3 (sks) = 600 menit atau 10 jam, (2) Tidak Terjadwal Terstruktur 1 x 60 x 3 = 180 menit atau 3 jam, dan (3) Tidak Terjadwal Mandiri 1 x 60 x 3 = 180 menit atau 3 jam. Jumlah jam efektif kegiatan mahasiswa: 960 menit atau 16 jam.

Untuk mempermudah pemahaman, uraian-uraian di atas disajikan sejumlah tabel berikut.


23

Tabel 1: Jumlah Waktu Kegiatan Menurut Prinsip-Prinsip Sistem Kredit JUMLAH WAKTU KEGIATAN MENURUT PRINSIP-PRINSIP SISTEM KREDIT Kegiatan

Jumlah SKS

Tidak Terjadwal

Terjadwal

Terstruktur

Mandiri

Jumlah Waktu

Teoretik (T)

1 sks

16 x 50 mnt = 800 mnt (13 jam 20 mnt)

16 x 60 mnt = 960 mnt (16 jam)

16 x 60 mnt = 60 mnt (16 jam)

2.720 mnt (45 jam 20 mnt)

Praktik (P)

1 sks

16 x 100 mnt = 1.600 mnt (26 jam 40 mnt)

16 x 60 mnt = 960 mnt (16 jam)

16 x 60 mnt = 960 mnt (16 jam)

3.520 mnt (58 jam 40 mnt)

Lapanga n (L)

1 sks

16 x 200 mnt = 3.200 mnt (53 jam 20 mnt)

16 x 60 mnt = 960 mnt (16 jam)

16 x 60 mnt = 960 mnt (16 jam)

5.120 mnt (85 jam 20 mnt)

Tabel 2: Jumlah Waktu Kuliah Kerja Nyata Kegiatan

Jumlah SKS

Tidak Terjadwal

Terjadwal

Terstruktur

Mandiri

Jumlah Waktu

Lapangan (L)

1 sks

16 x 200 mnt = 3.200 mnt (53 jam 20 mnt)

16 x 60 mnt = 960 mnt (16 jam)

16 x 60 mnt = 960 mnt (16 jam)

5.120 mnt (85 jam 20 mnt)

KKN (Lapangan)

3 sks

3 x 16 x 200 mnt = 9.600 mnt (160 jam)

3 x 16 x 60 mnt = 2.880 mnt (48 jam)

3 x 16 x 60 mnt = 2.880 mnt (48 jam)

15.360 mnt (256 jam)

Tabel 3: Jumlah Waktu Kegiatan untuk KKN Bidang Kegiatan

Terjadwal

Tidak Terjadwal Terstruktur

Mandiri

Jumlah Waktu

Keilmuan

1 x 3 x 200 menit

1 x 3 x 60 menit

1 x 3 x 60 menit

960 menit (16 jam)

Keagamaan

2 x 3 x 200 menit

2 x 3 x 60 menit

2 x 3 x 60 menit

1.920 menit (32 jam)

Seni dan Olahraga

1 x 3 x 200 menit

1 x 3 x 60 menit

1 x 3 x 60 menit

960 menit (16 jam)

Tematik

10 x 3 x 200 menit

10 x 3 x 60 menit

10 x 3 x 60 menit

9600 menit (160 jam)

8.400 menit (140 jam)



13.440 menit (224 jam)

TOTAL

24


Catatan: Selain KKN PPM Dikti, kegiatan/program yang tidak sesuai dengan tema dapat diizinkan jika tidak melebihi 20 %. Pelaksanaan kegiatan KKN dengan waktu setiap pertemuan terjadwal 200 menit tidak mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, LPM Univeritas Ahmad Dahlan mengambil kebijakan bahwa waktu 200 menit itu tidak untuk satu kegiatan tatap muka terjadwal. Waktu tersebut dapat digunakan untuk sejumlah kegiatan terjadwal dengan waktu tiap-tiap kegiatan 50 menit, 100 menit, 150 menit, atau 200 menit. Program maupun kegiatan dengan waktu lebih dari 300 menit minimal dilaksanakan dalam 2 hari. Program yang dilaksanakan sehari dengan jumlah waktu melebihi ketentuan tersebut masih dimungkinkan, yakni apabila (1) kegiatan tersebut merupakan program yang diminta oleh Pemda, LPM, atau Persyarikatan Muhammadiyah atau (2) mendapat izin tertulis dari Kepala Pusat KKN. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 atau Tabel 5 berikut. Tabel 4: Pelaksanaan Program dan Kegiatan Terjadwal KKN Reguler No

Waktu per Hari

Sesi

Frekuensi (Terjadwal)

Terstruktur

Mandiri

Total Waktu Dipakai

1.

480”

1

1 x 300”

90”

90”

480”

Total

1

300”

90”

90”

480”

480

1

1 x 200”

60”

60”

1

1 x 100”

30”

30”

Total

2

300”

90

90

480”

1

1 x 150”

45”

45”

2.

3

Kegiatan Tidak Terjadwal

480”


25

4

5

6

1

1 x 150”

45”

45”

Total

2

300”

90”

90”

480”

1

1 x 100”

30”

30”

1

1 x 100”

30”

30”

1

1 x 100”

30”

30”

Total

3

300”

90”

90”

480

1

1 x 100”

30”

30”

1

1 x 100”

30”

30”

1

1 x 50”

15”

15”

1

1 x 50”

15”

15”

Total

4

300”

90”

90”

480”

480

6

6 x 50”

6 x 15”

6 x 15”

480”

480”

480”

Tabel 5: Pelaksanaan Program dan Kegiatan Terjadwal KKN Alternatif Kegiatan Tidak Terjadwal

No

Waktu per Hari

Sesi

Frekuensi (Terjadwal)

Terstruktur

Mandiri

Total Waktu Dipakai

1.

240”

1

150”

45”

45”

240”

2.

240”

1

1 x 100”

30”

30”

1

1 x 50”

15”

15”

Total

2

150”

45”

45”

240”

3

240”

3

3 x 50”

3 x 15”

3 x 15”

240”

4

320”

1

1 x 100”

30”

30”

2

2 x 50”

2 x 15”

2 x 15”

Total

3

200”

60”

60”

320”

320”

2

2 x 100”

2 x 60”

2 x 60”

320”

5.

26


Catatan: Untuk KKN Alternatif, nomor 4 dan 5 harus dengan persetujuan tertulis dari Kampus KKN UAD. Tabel 6. Waktu Kegiatan yang Dicantumkan di Rencana Program dan Kegiatan Alokasi Waktu

Waktu Tersedia untuk KKN Reguler

Waktul Kegiatan Setiap Satu Hari Kegiatan Terjadwal

Total Waktu

Kegiatan Terjadwal

Total Waktu

300”

480”

300” x 30 = 9.000”

480” x 30 = 14.400”

(150 jam)

(240 jam)

200” x 3 x 14 = 8.400” (140 jam)

320” x 3 x 14 = 13.440” (224 jam)

150” x 60 = 9.000” (150 jam)

240” x 60 = 14.400” (240 jam)

200” x 3 x 14 = 8.400” (140 jam)

320” x 3 x 14 = 13.440” (224 jam)

Waktu yang dicantumkan di Rencana KKN Reguler Waktu Tersedia untuk KKN Alternatif

Waktu Kegiatan Selama KKN

150”

Waktu yang dicantumkan di Rencana KKN Alternatif

240”

C. Jangka Waktu Kegiatan program KKN UAD dalam setiap tahun akademik dibagi menjadi dua semester. Setiap semester minimal ada dua jenis KKN yang dilaksanakan yaitu KKN Reguler dan Alternatif. Pelaksanaan kegiatan pada setiap semester dilakukan sebagai berikut. 1. Tahap persiapan (kegiatan dilakukan oleh LPM UAD dan dengan waktu 6 minggu) untuk observasi, pendekatan sosial maupun kelembagaan, penentuan wilayah, pengelompokan mahasiswa KKN, penentuan dan pelatihan DPL PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

27

2.

3.

4. 5. 6.

KKN, dan observasi maupun negosiasi DPL ke lokasi kerja KKN. Tahap pembekalan (untuk mahasiswa, baik tatap muka untuk teoretik, tatap muka untuk praktik, maupun tugas mandiri) selama 2 minggu Tahap pelaksanaan terdiri atas a. kegiatan mahasiswa untuk survei, pendekatan sosial maupun kelembagaan, dan perencanaan program selama 2 minggu b. kegiatan mahasiswa untuk operasional atau realisasi program kerja di lokasi KKN selama 4 minggu untuk KKN Reguler dan 8 minggu untuk KKN Alternatif. Tahap penyusunan laporan dan responsi (dilakukan oleh mahasiswa dan dengan waktu 1 minggu). Tahap responsi dengan waktu satu minggu. Tahap Penyelesaian selama 6 minggu, dengan rincian: a. dilakukan DPL 2 minggu, dan b. dilakukan Pusat KKN dan/atau LPM 4 minggu

D. Kelembagaan KKN UAD diselenggarakan LPM UAD, dikonsep dan diatur oleh Gugus Tugas Pengembang KKN, dan dilaksanakan oleh Pusat KKN dengan dibantu oleh (1) sejumlah staf yang terdiri atas dosen dan karyawan yang dikelompokkan dalam bidang-bidang tugas tertentu yang disebut Gugus Tugas KKN atau Team Task Force KKN dan (2) sejumlah DPL. Semua yang terlibat dalam pelaksanaan KKN UAD (yakni Pimpinan Universitas, Pejabat LPM, Gugus Tugas Pengembang KKN, Pejabat dan Staf Pusat KKN, dan DPL) merupakan satu satuan tugas yang bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban, dan kesuksesan pelaksanaan KKN UAD. 28


Struktur organisasi penyelenggara dan pelaksana KKN UAD, terdiri atas: 1. Penanggung Jawab, yakni: a. Rektor dan Wakil Rektor b. Kepala LPM 2. Perencana Konsep dan Evaluator KKN, yakni Gugus Tugas (Task Force) Pengembang KKN. 3. Pelaksana Operasional, yakni Kepala Pusat KKN UAD dengan dibantu oleh Gugus Tugas (Task Force) Pelaksana KKN, Koordinator Lapangan, dan sejumlah DPL Adapun Gugus Tugas (Task Force) Pelaksana KKN meliputi bidangbidang berikut. a. Bidang Kesekretariatan b. Bidang Keuangan (dengan sebutan Bendahara Pusat KKN) c. Bidang Survei dan Penempatan d. Bidang Pembekalan e. Bidang Evaluasi Pengembangan f. Bidang Humas dan Publikasi g. Bidang Perlengkapan, Transportasi, dan Akomodasi Kepala Pusat KKN UAD diangkat oleh Rektor dengan masa tugas sama dengan Kepala LPM UAD. Gugus Tugas (Task Force), Koordinator Lapangan dan DPL diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk masa tugas tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur LPM UAD. Adapun staf untuk semua bidang, baik koordinator staf maupun anggota, ditentukan dan/atau ditunjuk melalui penugasan oleh Kepala LPM UAD untuk masa temporal yakni selama satu tahun. Adapun deskripsi tugas pelaksana KKN UAD diatur sebagai berikut.


29

1.

2.

3.

30

Kepala LPM a. Memimpin dan melaksanakan wewenang di bidang peningkatan pengembangan UAD dalam bidang tugas LPM termasuk di dalamnya subkegiatan KKN. b. Melaksanakan fungsi sebagai pengelola tertinggi yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, koordinasi, pengawasan, dan penyempurnaan bagi tercapainya tujuan KKN UAD. c. Melaksanakan hubungan keluar, seperti pendekatan sosial, instansional, kedinasan, maupun kelembagaan. d. Menjalin kerja sama dengan Pemda, Instansi-Instansi, maupun Dinas-Dinas di tingkat Kabupaten serta dengan Camat/Pimpinan Wilayah. e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas LPM – termasuk di dalamnya KKN – kepada Rektor UAD. Gugus Tugas (Task Force) Pengembang Pengembang KKN a. Menggagas dan mengembangkan model-model KKN b. Mengevaluasi pelaksanaan KKN c. Merevisi buku panduan maupun administrasi KKN. d. Merintis dan melaksanakan kerjasama dengan Pemda yang akan menjadi lokasi KKN baru. e. Merintis dan melaksanakan kerjasama dengan Pimpinan Muhammadiyah maupun Amal Usaha Muhammadiyah guna menyiapkan lokasi KKN. Kepala Pusat KKN (Ketua Gugus Tugas Pelaksana KKN) a. Bertindak sebagai Ketua Harian dalam tugas-tugas pelaksanaan program KKN UAD. b. Merencanakan, membuat keputusan, mengarahkan, mengkoordinasi, mengawasi, dan menyempurnakan kegiatan pada pelaksanaan KKN UAD. c. Melakukan rekruitmen calon DPL, baik melalui penPEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

4.

daftaran, pendekatan personalia, dan/atau pengiriman oleh fakultas. d. Bersama Kepala LPM mengadakan seleksi dan/atau menentukan DPL KKN. e. Mengadakan pelatihan/penyegaran untuk DPL setiap tahun. f. Mengadakan pelatihan penyusunan proposal kompetisi (misalnya KKN PPM Dikti) untuk para DPL. g. Mengatasi dan membuat keputusan terhadap masalahmasalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Bidang atau DPL. h. Menyiapkan dan mengatur kunjungan LPM maupun Pimpinan Universitas. i. Membantu/mendampingi Kepala LPM dalam melakukan persiapan maupun melaksanakan kegi-atan untuk menjalin kerja sama dengan Pemda, InstansiInstansi, maupun Dinas-Dinas di tingkat Kabupaten serta dengan Camat/Pimpinan Wilayah. j. Bertanggung jawab atas terlaksananya KKN UAD dengan sebaik-baiknya kepada Kepala LPM. k. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah Kepala LPM. Sekretaris Gugus Tugas Pelaksana KKN a. Menyiapkan dan memproses surat-surat (termasuk pula serah terima maupun MoU) yang berkaitan dengan tugas-tugas KKN. b. Mendokumentasikan semua surat menyurat maupun bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan KKN. c. Mengurus pendaftaran mahasiswa calon peserta Pembekalan KKN maupun Pendaftaran Peserta KKN UAD melalui fakultas. PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

31

5.

32

d. Membuat piagam penghargaan untuk Bupati, Camat, Kades/Lurah, DPL KKN, maupun para dosen yang menjadi pemberi materi pembekalan. e. Membantu menyusun anggaran KKN untuk satu tahun maupun semester. f. Menyusun rencana kebutuhan bahan dan/atau alat untuk keperluan tata usaha dan keuangan. g. Menerima dan menyimpan Laporan Pembekalan KKN dan Nilai Pembekalan (dari Pusat Kajian dan Diklat maupun Laporan Pelaksanaan KKN (dari Mahasiswa maupun DPL) dan Nilai KKN (dari DPL). h. Menyerahkan Nilai KKN (khusus para mahasiswa yang telah membereskan administrasi maupun keuangan KKN) ke BAA. i. Membuat laporan akhir pelaksanaan KKN. j. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah atasan. k. Bertanggung jawab kepada Kepala LPM/Ketua Pusat KKN. Bidang Kesekretariatan a. Membantu Pimpinan LPM maupun Pusat KKN dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi kesekretariatan meliputi: pengetikan, pemrosesan, dan pengarsipan surat-menyurat. b. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengadaan serta mengatur distribusi kebutuhan bahan dan alat untuk seluruh kegiatan KKN (misalnya tanda peserta, buku dan alat tulis lainnya, obatobatan, dan/atau yang lain). c. Menyusun, mengatur, dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan protokoler, termasuk di dalamnya Upacara Pembukaan Pembekalan, Upacara Pelepasan, Upacara Penerjunan, Upacara Penyerahan PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

(di lokasi KKN), dan Penarikan KKN. d. Mengkomunikasikan dan/atau mengkoordinasikan acara (lengkap dengan mata acara dan alokasi waktunya) pada upacara pembukaan pembekalan, pelepasan, penerjunan, penyerahan, maupun penarikan mahasiswa KKN. (di desa, kecamatan, atau kabupaten) kepada/dengan pihak-pihak terkait. e. Menyiapkan dan mengatur penandatangan Berita Acara Penyerahan, Berita Acara Kunjungan Pimpinan Universitas, Berita Acara Penarikan, dan berita acara lainnya. f. Menyiapkan spanduk baik untuk lingkungan kampus, luar kampus, maupun lokasi KKN. g. Menerima dan mengecek bahan dan alat (sudah sesuai ataukah belum dengan kebutuhan/permintaan) h. Menginventarisasi, mengatur, memelihara, dan/atau menyimpan bahan dan alat yang dimiliki KKN UAD. i. Mendokumentasikan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan program-program Pusat KKN. j. Membantu menyiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan Pusat KKN. k. Mengetik dan/atau menggandakan makalah, formatformat, dan perlengkapan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan KKN. l. Mengetik, menggandakan, dan/atau menjilid laporan pelaksanaan KKN. m. Mengetik piagam untuk mahasiswa dan semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan KKN. n. Membantu pembagian perlengkapan/perbekalan KKN. o. Mengurus presensi dalam pelaksanaan Pembekalan KKN. PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

33

6.

7.

34

p. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah Ketua/ Sekretaris Pusat KKN. q. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala LPM/Ketua Pusat KKN. Bidang Keuangan a. Menyusun rencana anggaran KKN berdasarkan kebutuhan tiap-tiap bidang kegiatan. b. Melakukan dan bertanggung jawab atas kelancaran administrasi keuangan, diantaranya dalam kegiatan penerimaan, pengambilan, penyimpanan, pengeluaran, penggunaan, maupun pembukuan uang serta pembuatan SPJ anggaran. Pengambilan dan/atau pengeluaran uang harus atas seizin Kepala LPM dan/ atau Ketua Pusat KKN. c. Mendistribusikan uang untuk biaya hidup peserta, stimulan, honorarium, dan kegiatan-kegiatan KKN atau terkait dengan KKN yang memerlukan dana dari Pusat KKN (dengan catatan hal tersebut telah menjadi keputusan Pusat KKN dan/atau LPM UAD. d. Mengurus asuransi atas pelaksana maupun peserta KKN. e. Membuat laporan akhir keuangan seluruh rangkaian kegiatan KKN. Laporan dibuat paling lambat sebulan setelah pelaksanaan KKN masing-masing periode. f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Pusat KKN. g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala LPM/Ketua Pusat KKN. Bidang Survei dan Penempatan a. Bersama Ketua/Sekretaris Pusat KKN merencanakan dan menyiapkan lokasi KKN dengan terlebih dahulu melakukan observasi. PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

b. Melakukan survei mengenai lokasi-lokasi KKN berkaitan dengan upaya mengatasi gangguan dan/ atau mencegah wabah suatu penyakit yang menimpa peserta maupun pelaksana KKN. c. Menyiapkan proposal umum pelaksanaan KKN dengan berdasar pada hasil observasi. d. Mengurus/melakukan koordinasi dengan Pemda (Desa, Kecamatan, dan/atau Kabupaten) maupun Pimpinan Universitas tentang jadwal dan tata laksana yang berkaitan dengan Upacara Pembukaan Pembekalan, Upacara Pelepasan, Upacara Penerjunan, Upacara Penyerahan (di lokasi KKN), dan Penarikan (dari lokasi KKN). e. Mengatur pelaksanaan penerjunan maupun penarikan, termasuk mengelola dan/atau mengadakan penyediaan kendaraan sesuai dengan keperluan. f. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan tugas kehumasan. g. Mengurus izin dan melakukan pendekatan kelembagaan untuk pelaksanaan KKN. h. Menyusun dan menyiapkan rencana survei yang dilaksanakan oleh DPL maupun peserta KKN. i. Membantu Bidang Penempatan dan Pembekalan dalam mengurus pemberi materi pembekalan dari Pemda Kabupaten maupun Kecamatan. j. Bersama Bidang Penempatan dan Pembekalan melakukan pendataan, pendaftaran, dan/atau pengelompokan peserta Pembekalan KKN maupun peserta KKN. k. Mendistribusikan peserta KKN sesuai dengan lokasi KKN ditentukan Pusat KKN. l. Menyusun dan menyiapkan rencana monitoring, PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

35

8.

36

pemantauan kedisiplinan, dan evaluasi pelaksanaan tahap operasional di lokasi KKN. m. Bersama Pimpinan LPM melaksanan evaluasi atas tugas Koordinator Lapangan dan DPL. n. Mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan DPL dalam pembimbingan dan pendekatan sosial maupun kelembagaan di lokasi KKN. o. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan program KKN baik secara langsung di lapangan maupun melalui laporan periodik. p. Melaksanakan pengumpulan data maupun informasi mengenai seluruh kegiatan KKN. q. Menyelenggarakan evaluasi program KKN sebagai bahan bagi penyusunan, pengaturan, maupun pengembangan KKN UAD. r. Melakukan penelitian untuk bahan perencanaan pengembangan program KKN maupun untuk kesempurnaan pelaksanaan KKN. s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan atas perintah Kepala LPM/ Kepala Pusat KKN. t. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala LPM/Kepala Pusat KKN. Bidang Pembekalan a. Melakukan pendataan, pendaftaran, dan/atau pengelompokan peserta pembekalan KKN maupun peserta KKN. b. Menyusun konsep kegiatan pembekalan (meliputi: materi diklat, penjadwalan, dan petugas) dan peraturan pelaksanaan pengadaan diklat dan kemudian (setelah dibahas dan disetujui/ditetapkan Pusat KKN) dan kemudian melaksanakannya setelah mendapatkan persetujuan Kepala Pusat KKN dan Kepala LPM. PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

c.

9.

Mencari pemberi materi dan mengumpulkan makalah dari para pemberi materi. d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pembekalan KKN. e. Memeriksa dan/atau memonitor kesehatan pendaftar maupun peserta KKN. f. Bersama Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan menyusun instrumen dan melaksanakan evaluasi dalam Pembekalan KKN. g. Mengumpulkan dan bertanggung jawab atas nilainilai mahasiswa peserta Pembekalan KKN. h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan yang diberikan oleh Kepala LPM/ Kepala Pusat KKN. i. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala LPM/Ketua Pusat KKN. Bidang Evaluasi a. Menyusun dan menyiapkan rencana monitoring, pemantauan kedisiplinan dan evaluasi pelaksanaan tahap operasional di lokasi KKN. b. Bersama Kepala LPM melaksanakan evaluasi atas tugas DPL. c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan DPL dalam pembimbingan dan pendekatan sosial maupun kelembagaan di lokasi KKN. d. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan program KKN baik secara langsung di lapangan maupun melalui laporan priodik e. Melaksanakan pengumpulan data maupun informasi mengenai seluruh kegiatan KKN. f. Menyelenggarakan evaluasi program KKN sebagai bahan bagi penyusunan, pengaturan, maupun pengembangan KKN UAD. g. Melakukan penelitian untuk bahan perencanaan PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

37

pengembangan program KKN maupun untuk kesempurnaan pelaksanaan KKN. h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan atas perintah Kepala LPM/Kepala Pusat KKN. i. Bersama dengan Bidang kesekretariatan menyusun laporan akhir KKN. i. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala LPM/Kepala Pusat KKN 10. Bidang Humas dan Publikasi a. Bersama dengan Kepala LPM melaksanakan hubungan keluar, seperti pendekatan sosial, instansional, kedinasan, maupun kelembagaan. b. Menjalin kerja sama dengan Pemda, Instansi-Instansi, maupun Dinas-Dinas di tingkat Kabupaten serta dengan Camat/Pimpinan Wilayah. c. Membuat publikasi KKN d. Merencanakan, menyusun, dan/atau melaksanakan tugas mempublikasikan kegiatan KKN melalui media cetak maupun elektronik baik ke luar maupun ke dalam sebagai sarana publikasi Universitas Ahmad Dahlan. e. Menghubungi, menyertai, dan/atau melayani wartawan media cetak maupun elektronik serta pihakpihak lain yang terkait dengan KKN dalam upacara pelepasan, penerimaan di lokasi KKN, kunjungan ke lokasi KKN, dan acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan KKN. f. Mendokumentasikan (foto, audio, dan/atau video) peristiwa penting dalam pelaksanaan KKN untuk kepentingan Universitas. 11. Bidang Perlengkapan, Transportasi, dan Akomodasi a. Menyediakan/menyiapkan perlengkapan dan tempat 38


untuk Upacara Pembekalan, Pelepasan, Penerjunan, maupun Penarikan. b. Menyiapkan peralatan dan tempat kegiatan pembekalan. c. Mengurus/menyiapkan sarana transportasi untuk mobilitas Pusat KKN dalam persiapan, pembekalan, pengurusan izin dan pendekatan sosial maupun kelembagaan, operasional di lapangan, dan lain-lain. d. Melaksanakan penjemputan/pengantaran pihakpihak yang diundang oleh Pusat KKN dalam persiapan, pembekalan, maupun pelaksanaan KKN. e. Bersama DPL KKN melakukan pengurusan dan/atau memberikan bantuan jasa (seperti pengurusan Dana Sehat Muhammadiyah dan Jasa Raharja) untuk semua hal yang berkaitan dengan kesehatan/keselamatan pelaksana maupun peserta KKN. f. Mengurus konsumsi dalam kegiatan yang dilakukan Pusat KKN, baik rapat-rapat, pembekalan, penerjunan, penarikan, maupun kegiatan lainnya. g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan atas perintah Ketua Pusat KKN. h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala LPM/Ketua Pusat KKN. 12. Koordinator Lapangan (Koorlap) a. Bersama-sama dengan sekretaris dan Bidang Humas dan Publikasi mengurus semua aktivitas yang berkaitan dengan upacara pelepasan, penerjunan, penyerahan, dan penarikan peserta KKN ke Pemda (Desa/ Kelurahan, Kecamatan, dan/atau Kabupaten). b. Mengkoordinasikan kepengurusan mahasiswa KKN dari korkab, korcam, dan kordes. c. Bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

39

tugas DPL di lapangan maupun dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul di wilayah kerjanya. d. Membantu tugas Bidang Survei dan Penempatan dalam melakukan konsultasi dan/atau negosiasi mengenai penempatan unit maupun kelompok mahasiswa KKN. e. Mengkoordinasi pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap mahasiswa KKN dalam wilayah kerjanya. f. Membantu tugas Bidang Evaluasi dan Pengembangan dalam melakukan koordinasi menyusun rencana kegiatan mahasiswa KKN dan mengatasi masalah kegiatan yang timbul di wilayah kerjanya. g. Mengunjungi dan/atau memantau kegiatan dan kondisi peserta KKN di lapangan (termasuk pula kedisiplinan, moralitas, dan etika). h. Melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Pemerintah setempat (Desa/Kelurahan maupun Kecamatan) untuk mempersiapkan, menyusun, dan melaksanakan diskusi dalam rangka pembimbingan dan pengawasan KKN maupun pelaksanaan Tahap Tindak Lanjut KKN UAD dapat berjalan lancar dan tertib. i. Menyusun laporan tertulis dan menyerahkannya kepada Ketua/Sekretaris TTF KKN. j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan atas perintah Kepala Pusat KKN. k. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala LPM/Kepala Pusat KKN. 13. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) a. Bertindak sebagai Tim Pengelola KKN UAD di tingkat unit/kelompok kerja. b. Bersama-sama dengan Bidang Survei dan Penempatan KKN mengadakan orientasi dan observasi penda40


huluan ke lokasi kerja KKN (dengan Surat Tugas dari LPM, tanpa ada surat lain karena baru mencari kemungkinan untuk penentuan wilayah KKN). c. Melakukan pendekatan sosial dengan Kadus/Kades dan induk semang tempat pemondokan mahasiswa selama melaksanakan KKN (dengan Surat Tugas dari LPM dan membawa fotokopi Surat Izin Pelaksanaan KKN serta persetujuan dari pihak-pihak terkait). d. Membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa KKN dengan masyarakat, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, instansi, dinas, maupun persyarikatan. e. Menegakkan kedisiplinan mahasiswa dalam melaksanakan tugas KKN. f. Memberikan motivasi maupun mengarahkan mahasiswa KKN dalam pelaksanaan program-program KKN dan membantu memecahkan masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi mahasiswa. g. Memantau interaksi antarmahasiswa KKN dan antara mahasiswa KKN dengan perangkat desa, aparat tingkat kecamatan, instansi/dinas, persyarikatan Muhammadiyah, dan masyarakat untuk dilaporkan kepada Bidang Evaluasi dan Pengembangan KKN UAD. h. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan, perilaku, moralitas, maupun etika mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan. i. Mengarahkan, memeriksa, menampung, dan menyalurkan data kegiatan dan laporan dari mahasiswa baik insidental, berkala, maupun akhir pelaksanaan. j. Melakukan penilaian dalam rangka evaluasi serta menyerahkan nilai seluruh peserta KKN yang dibimbingnya ke Sekretaris Pusat KKN. PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

41

k. Membina kerja sama dengan perangkat desa, aparat keamanan, instansi, dinas, persyarikatan Muhammadiyah, dan masyarakat di lokasi KKN. l. Menugaskan kepada mahasiswa masing-masing unit untuk membuat berita acara bahwa pada saat penarikan KKN mahasiswa tidak ada persoalan yang berkaitan dengan pinjam-meminjam, penggunaan peralatan, dan lain-lain dengan induk semang maupun perangkat desa. m. Menyusun laporan tertulis mengenai kegiatan pembimbingan mahasiswa KKN yang telah dilakukan. n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan atas perintah Ketua Pusat KKN. o. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala LPM/Ketua Pusat KKN.

a.

b.

42

Berdasarkan urutan waktu DPL mempunyai tugas: Tugas DPL Pra-Penerjunan 1) Mengarahkan, membantu pengisian administrasi KKN dimulai saat ta’aruf 2) Mendampingi mahasiswa saat melakukan survei (KKN reguler) 3) Mengarahkan mahasiswa KKN saat membuat rancangan kegiatan KKN (diskusi program), setelah mahasiswa melakukan survei baik program keilmuan, keagamaan,seni olahraga maupun pendukung yang sesuai program studi dan waktu yang dipersyaratkan 4) Mendampingi mahasiswa dalam menyusun proposal kegiatan KKN Tugas DPL selama mahasiswa di lokasi 1) Menyerahkan & menarik mahasiswa ke & dari induk semang dan pejabat terkait. PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2)

c.

Melakukan pembimbingan ke lokasi minimal 2 kali (KKN Reguler), minimal 3 kali (KKN Alternatif) 3) Menyerahkan lembar penilaian dan kuisioner yang telah disiapkan LPM ke tokoh masyarakat Tugas DPL pascapelaksanaan 1) Mengarahkan mahasiswa dalam menyusun laporan dan rekapitulasi pelaksanaan 2) Melakukan responsi sebagai ekuivalensi ujian akhir 3) Menyerahkan nilai KKN selambat-lambatnya 1 minggu seelah responsi atau maksimal 2 minggu setelah penarikan.

Di samping tata organisasi di atas, untuk kelancaran dan koordinasi pelaksanaan kegiatan mahasiswa di lokasi KKN, ditentukan tata laksana organisasi mahasiswa KKN UAD yang terdiri atas: a. b.

Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Unit Ketua Kelompok dan/atau Koordinator Mahasiswa tingkat Desa (Kordes) c. Koordinator Mahasiswa tingkat Kecamatan (Korcam) d. Koordinator Mahasiswa tingkat kabupaten (Korkab) Personalia tata laksana organisasi mahasiswa KKN UAD dibentuk dan diangkat atas kesepakatan mahasiswa peserta KKN dalam wilayah lokasi kerjanya. Adapun deskripsi tugas dan tanggung jawab Korkab, Korcam, Kordes/Ketua Kelompok, serta Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Unit adalah sebagai berikut. a. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Unit 1) Melaksanakan konsolidasi dan koordinasi kegiatan mahasiswa di unitnya 2) Melaporkan semua kegiatan dan permasalahan kepada DPL PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

43

b.

Ketua Kelompok dan/atau Koordinator Mahasiswa tingkat Desa (Kordes) 1) Melaksanakan koordinasi kegiatan mahasiswa di kelompoknya atau se-wilayah desanya 2) Bersama-sama dengan Koordinator Mahasiswa KKN tingkat Kecamatan (Korcam) melakukan pengaturan alokasi peminjaman fasilitas transportasi dari UAD kemudian mengurusnya ke Kepala LPM maupun Kepala BAU. Hal ini perlu dilakukan mengingat sarana transportasi yang dimiliki UAD sangat terbatas dan dipergunakan untuk berbagai keperluan operasional prodi, jurusan, fakultas, biro, dan lembaga di lingkungan UAD maupun staf Rektorat. (Catatan: Bantuan transportasi untuk KKN Reguler tidak diberikan untuk kegiatan tingkat unit maupun kelompok, namun diberikan paling rendah untuk kegiatan antarkelompok) 3) Mengatur tugas piket di Desa dan/atau Kecamatan masing-masing lokasi kerja KKN. 4) Melaporkan semua kegiatan dan permasalahan kepada DPL c. Koordinator Mahasiswa tingkat Kecamatan (Korcam) 1) Melaksanakan koordinasi kegiatan mahasiswa sekecamatan 2) Bersama-sama dengan Korcam mengatur tugas piket di Kecamatan masing-masing lokasi kerja KKN (jika hal itu dipandang perlu) 3) Melaporkan semua kegiatan dan permasalahan kepada DPL d. Koordinator Mahasiswa di tingkat kabupaten (Korkab) 1) Melaksanakan koordinasi kegiatan mahasiswa di tingkat kabupaten

44


2) 3)

Mengkoordinasikan program kerja/ program kerja unggulan di tingkat kabupaten Melaporkan semua kegiatan dan permasalahan kepada DPL dan koorlap

E. Dana Dana yang dipergunakan untuk biaya persiapan, pembekalan, operasional, dan pelaporan pelaksanaan KKN diperoleh dari 1. Alokasi anggaran belanja UAD, di antaranya didapat dari pembayaran biaya KKN atau credit fee matakuliah KKN yang berbobot 4 sks. 2. Partisipasi aktif dari para mahasiswa baik yang dikoordinasikan oleh Universitas Ahmad Dahlan dalam bentuk Tabungan Akomodasi dan Transportasi KKN (meliputi biaya untuk transportasi, biaya hidup dan pemondokan di lokasi unit KKN, pengadaan buku panduan, dan lainlain) maupun yang dikeluarkan langsung oleh para mahasiswa di lokasi kerja KKN (berupa biaya penyusunan proposal, biaya untuk kegiatan atau pelaksanaan program KKN, biaya untuk penyusunan laporan pelaksanaan KKN, dan lain-lain). 3. Bantuan pemerintah, persyarikatan, lembaga-lembaga lain, maupun perseorangan dengan catatan bantuan tersebut tidak mengikat. 4. Pembiayaan yang diperoleh dari pemerintah, persyarikatan, lembaga-lembaga lain, maupun perseorangan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku/disyaratkan (baik ketentuan yang berkaitan dengan pemberi dana, pemerintah, maupun persyarikatan. PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

45

5.

RAPB KKN disusun oleh Pimpinan LPM dengan dasar dana alokasi umum yang disediakan oleh Universitas Ahmad Dahlan melalui nego costing.

F. Fasilitas Mahasiswa

1. 2. 3.

4.

Beberapa fasilitas yang diterima mahasiswa: Buku Pedoman KKN Administrasi KKN terdiri dari cocard dan spanduk. Dana Akomodasi yang terdiri dari transpot survei, penerjunan dan penarikan, bantuan obat, stimulan program, livingcost (KKN Reguler) atau bantuan program khusus (KKN Alternatif) Santunan Kesehatan bagi mahasiswa yang sakit atau kecelakaan selama pelaksanaaan KKN. Adapun prosedur pengajuannya: a) Mahasiswa mengambil formulir di sekretariat LPM b) Mahasiswa menyerahkan formulir untuk diisi oleh pejabat yang berwenang (dokter dan/atau polisi) c) Mahasiswa menyerahkan kembali ke LPM dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran/ pembayaran.

G. Kerjasama Dalam pelaksanaan KKN UAD diperlukan adanya kerja sama, baik ke dalam maupun ke luar. Kerjasama ke luar seperti kerja sama dengan Perguruan Tinggi lain, dinas atau instansi lain, lembaga atau majelis di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah dapat dan/atau perlu dilakukan. Kerjasama tersebut dapat berupa (a) pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan KKN, (b) penyelenggaraan kegiatan bersama, dan (b) bentuk-bentuk lain yang dipandang perlu untuk 46


pelaksanaan KKN. Semua kerjasama tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu visi dan misi serta tugas pokok Universitas Ahmad Dahlan dan dilaksanakan dengan tujuan saling menguntungkan. Adapun kerja sama ke dalam, merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan. Bentuk kerjasama ke dalam ini antara lain adanya jalinan yang erat dan penuh perhatian di antara semua pihak di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan, terutama dengan fakultas dan program studi dalam pengaturan kegiatan akademik dan dosen wali dalam persiapan pelaksanaan KKN (dalam hal ini pendaftaran peserta KKN).

H. Pembimbingan dan Pengawasan Dalam pelaksanaan KKN UAD, agar semua kegiatan program KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa dapat berjalan dengan lancar dan berhasil baik, dilakukan pengarahan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal ini prinsip yang digunakan adalah motto Depdiknas “Tut Wuri Handayani” serta visi dan misi dakwah amar makruf nahi munkar. Arahan dan bimbingan diberikan untuk membantu mahasiswa dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai peserta KKN UAD baik pada tahap survei maupun tahap pelaksanaan agar mereka tidak salah arah atau tidak sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan. Arahan dan bimbingan juga dilaksanakan untuk tahap penyusunan proposal kegiatan maupun penyusunan laporan. Baik arahan maupun bimbingan dalam kegiatan ini dilakukan oleh DPL dan/atau Pusat KKN bilamana dipandang perlu. Kecuali itu, pengarahan dan pembimbingan dapat pula diberikan oleh Pemda (Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/Kabupaten) maupun Pimpinan Persyarikatan PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

47

Muhammadiyah. Adapun pengawasan dimaksudkan agar (1) semua kegiatan dapat berlangsung tertib dan terarah dan (2) perilaku, sopan santun, dan etika dilakukan sebagaimana diatur dalam tata tertib khususnya maupun ajaran Islam pada umumnya. Pengawasan dilakukan oleh DPL dan Pusat KKN, Pemerintah setempat, maupun Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah. Agar kegiatan mahasiswa dapat berhasil dengan baik dan tertib, demikian pula kegiatan pembimbingan dan pengawasan dapat berlangsung sesuai dengan prinsip di atas, berbagai kegiatan perlu dilaksanakan. Berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan itu antara lain: 1. kunjungan ke lokasi KKN UAD oleh DPL dilakukan 2 kali selama pelaksanaan KKN Reguler dan 3 kali selama pelaksanaan KKN Alternatif selain penerjunan dan penarikan 2. diskusi untuk membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik mengenai hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan maupun bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi 3. diskusi yang dilakukan oleh peserta dan pelaksana KKN (dikoordinasi oleh Koordinator Lapangan) bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan setempat dan dihadiri oleh Muspika, Dinas/Instansi, Pimpinan (Kades dan para Pamong) wilayah setempat, DPL dan mahasiswa KKN yang bertugas di unit/kelompok yang bersangkutan. Diskusi ini dipimpin oleh Camat dan pelaksanaannya dibantu oleh mahasiswa KKN. Selain ketiga kegiatan di atas, dalam kaitan dengan bimbingan dan pengawasan pada tahap operasional di lokasi kerja, mahasiswa diharuskan untuk: 48


1.

2.

3. 4. 5.

mengisi Buku Aktivitas Harian yang berisi catatan aktivitas mahasiswa (yang berkait dengan program kerja, silaturahmi, kegiatan sholat berjamaah, dan lembar izin meninggalkan lokasi) sejak tiba di lokasi kerja KKN sampai dengan saat penarikan mengisi Kartu Izin apabila meninggalkan wilayah lokasi kerja KKN selama 6 jam atau lebih (khusus untuk KKN reguler) dan mengisi presensi kehadiran (untuk mahasiswa KKN Alternatif). membuat Matriks Program Kerja KKN dan Pelaksanaannya, membuat Buku Catatan Pelaksanaan KKN (yang isinya pelaksanaan program/kegiatan dan bukti kegiatan), dan mengisi Buku Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan KKN.

Butir 1 dan 2 dilaksananakan secara individual, sedangkan butir 3, 4 dan 5 dikerjakan secara kolegial. Di samping itu, mahasiswa harus mengetik data yang terdapat dalam Buku Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan KKN dan menyerahkannya ke LPM dalam bentuk print out (rangkap tiga). Adapun Buku Catatan Pelaksanaan KKN dibuat dalam bentuk soft file di cd dan diserahkan ke LPM bersama dengan penyerahan Buku Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan KKN. Penyerahan dilaksanakan selambat-lambatnya seminggu setelah Penarikan KKN.


49

50


BAB III Bentuk KKN Bentuk KKN yang dilaksanakan UAD secara umum tidak berbeda dengan Perguruan Tinggi lainnya. Sejak awal tahun 2000-an, UAD mengembangkan tiga macam bentuk KKN, yaitu KKN Reguler, KKN Nonreguler, dan KKN Khusus. Oleh karena KKN Nonreguler menawarkan sejumlah alternatif bentuk KKN, maka KKN Nonreguler ini lebih dikenal dengan istilah KKN Alternatif. Penyebutan yang dibakukan dalam pengelolaan KKN UAD, digunakan istilah KKN Alternatif.

A. KKN Reguler KKN Reguler adalah bentuk KKN yang diselenggarakan dengan menerapkan ketentuan berikut. (1) Penyelenggaraan KKN pada akhir semester (2) Pembentukan kelompok KKN dilakukan oleh LPM (3) Penentuan lokasi maupun pengurusan izin dilakukan oleh LPM, (4) Pelaksanaan kegiatan per hari maksimal 8 jam, (5) Pengurusan pemondokan mahasiswa di lokasi KKN diurusi oleh LPM melalui DPL.


51

B. KKN Alternatif KKN Alternatif adalah bentuk KKN yang diselenggarakan dengan menerapkan ketentuan berikut. (1) Penyelenggaraan KKN dilakukan pada Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. (2) Pembentukan kelompok dilakukan oleh LPM, (3) Penentuan lokasi dan pengurusan izin dilakukan oleh LPM, (4) Pelaksanaan kegiatan perhari maksimal 4 jam, kecuali hari Ahad dan hari libur maksimal 8 jam. (5) Pengurusan pos koordinasi dilakukan oleh mahasiswa. Selain kelima ketentuan di atas, ada dua hal penting yang membedakan KKN Reguler dan KKN Alternatif. Dua hal yang membedakan tersebut adalah: (1) Mahasiswa KKN Reguler dilaksanakan selama 30 hari dan menginap di lokasi KKN, sedangkan KKN Alternatif dilaksanakan selama 60 hari dan tidak menginap di lokasi KKN. (2) Mahasiwa KKN Reguler tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik selain KKN, sedangkan mahasiswa KKN Alternatif boleh sambil mengikuti kegiatan akademik selain KKN. Untuk KKN Alternatif ada tiga bentuk KKN yang ditawarkan kepada para mahasiswa untuk dipilih. Ketiga bentuk KKN yang ditawarkan itu adalah Bina Desa, Bina Masjid, dan Bina Komunitas. 1.

KKN Bina Desa

a.

Pengertian KKN Bina Desa adalah suatu bentuk kegiatan yang terpadu, berencana, dan berkesinambungan pada suatu desa tertentu dengan maksud agar masyarakat desa tersebut dapat 52


mengembangkan potensinya untuk menolong dirinya sendiri dalam berbagai sektor kehidupan dengan cara yang tepat dan tidak menyimpang dari tuntunan agama. Progrm Bina Desa merupakan KKN Alternatif yang berdasar pada program universitas. b. Persyaratan Peserta Selain persyaratan umum sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, untuk mengikuti KKN Bina Desa, calon peserta harus memenuhi persyaratan khusus yakni masingmasing mahasiswa harus mengikuti pelatihan khusus mengenai KKN Bina Desa yang diselenggarakan sebelum ataupun sesudah pendaftaran calon peserta KKN Alternatif. c.

Pelaksanaan Kegiatan KKN dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal berikut: 1) kegiatan harus sesuai dengan materi kegiatan yang telah dirumuskan, 2) kegiatan harus dibarengi dengan penelitian dakwah yang mencakup deskripsi subjek, objek lingkungan dakwah, dan eksplorasi masalah dakwah guna menyusun peta dakwah, 3) kegiatan harus disertai dengan seminar kecil mengenai perkembangan kegiatan maupun hasil penelitian dakwah, dan 4) pada akhir kegiatan KKN Bina Desa untuk periode tertentu dilakukan evaluasi dan hasil evaluasi ini menjadi bahan masukan bagi LPM UAD maupun bagi mahasiswa yang akan melanjutkan kegiatan di lokasi tersebut. 2.

KKN Bina Masjid

a.

Pengertian KKN Bina Masjid adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengembangkan aktivitas masjid guna menopang PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

53

penyebaran Risalah Islamiyah. Dalam hal ini yang dikembangkan adalah: (1) subjek pengelola masjid dalam bidang manajemen dan organisasi, (2) subjek jamaah dalam wujud aktivitas yang mendasar dan bernilai strategis seperti pengajian dan bimbingan belajar untuk anak-anak maupun remaja, pengajian tetap yang terencana untuk orang tua, dan pengembangan dakwah jamaah untuk masyarakat sekitar masjid, dan (3) pengembangan sarana dan prasarana masjid, termasuk dalam hal ini antara lain mendirikan/memperkaya perpustakaan masjid, mengupayakan Taman Kanak-Kanak yang terintegrasi dengan masjid (sekaligus mengupayakan pembinaan khusus terhadap para “pengantar anak”) KKN Bina Masjid merupakan KKN Alternatif yang berdasar pada permintaan masyarakat, usulan mahasiswa, dan dapat pula berdasar pada program universitas. Dalam hal KKN Bina Masjid berdasar pada permintaan masyarakat, maka KKN Alternatif diselenggarakan apabila ada permintaan dari masyarakat atau Takmir Masjid yang ditujukan kepada Pimpinan Universitas. Adapun apabila dasar penyelenggaraan KKN Bina Masjid ini berasal dari usulan mahasiswa, maka mahasiswa mengajukan usulan tersebut kepada LPM UAD selambat-lambatnya satu bulan sebelum Registrasi Semester dilaksanakan. Kecuali itu, KKN Alternatif dapat pula dilaksanakan sebagai program universitas yang disiapkan LPM dan LPSI. Pelaksanaan KKN Alternatif ini dikoordinasikan oleh LPM. b. Persyaratan Peserta Selain persyaratan umum sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, untuk mengikuti KKN Bina Masjid 54


calon peserta harus memenuhi persyaratan khusus yakni masing-masing mahasiswa harus mengikuti pelatihan khusus mengenai KKN Bina Masjid yang diselenggarakan sebelum ataupun sesudah pendaftaran. Pelatihan khusus ini dikonsep oleh LPSI bersama LPM. c.

Pelaksanaan Kegiatan KKN Bina Masjid dilaksanakan dengan melalui prosedur sebagai berikut: 1) Pemilihan masjid yang akan menjadi lokasi dilakukan dengan mengadakan survei terlebih dahulu. 2) Perumusan perencanaan kegiatan (dengan menjadikan hasil survei sebagai masukan utama). Perumusan rencana kegiatan tersebut dituangkan dalam proposal kegiatan umum yang digunakan sebagai lampiran permohonan izin. 3) Permohonan izin lokasi kegiatan Bina Masjid (izin prinsip atau rekomendasi) kepada Pengurus Takmir Masjid terkait dilakukan secara lisan terlebih dahulu (dengan catatan proposal kegiatan umum sudah disiapkan). 4) Penyusunan proposal kegiatan secara terinci (semua kegiatan yang akan dilaksanakan selama di lokasi Bina Masjid) dan rekapitulasi kegiatan tersebut. 5) Permohonan izin KKN disampaikan kepada Pemerintah Daerah terkait, dengan tembusan ke Kantor Kementerian Agama (di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan), persyarikatan/organisasi terkait dengan masjid (Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persis, dll) 6) Pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan hal berikut. a. Kegiatan harus sesuai dengan materi kegiatan yang telah dirumuskan, b. Perkembangan kegiatan dari waktu ke waktu 7) Evaluasi (dilakukan pada akhir kegiatan).


55

3.

KKN Bina Komunitas

a.

Pengertian KKN Bina Komunitas adalah suatu kegiatan terpadu, berencana, dan dalam waktu yang berkesinambungan, untuk komunitas pada lokasi tertentu maupun tidak, guna membantu komunitas tersebut dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi atau dalam upaya meningkatkan kualitas kemampuan dan kreativitas anggota komunitas tersebut. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain pembinaan anak-anak jalanan, pembinaan pedagang asongan, pembinaan sopir becak, pembinaan pecinta dan pelaku kesenian, pembinaan murid sekolah tertentu. KKN Bina Komunitas merupakan KKN Alternatif yang dilaksanakan berdasar pada permintaan masyarakat atau usulan mahasiswa. Dalam hal KKN Bina Komunitas berasal dari pemintaan masyarakat, surat permintaan ditujukan kepada LPM UAD. Sebagai realisasi atas permintaan masyarakat tersebut, LPM UAD akan menawarkannya kepada mahasiswa melalui pengumuman LPM. b. Persyaratan Peserta Selain persyaratan umum sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, untuk mengikuti KKN Bina Komunitas calon harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut: 1) memahami dengan baik komunitas yang akan menjadi objek KKN Alternatif. 2) masing-masing mahasiswa harus mengikuti pelatihan khusus mengenai KKN Bina Komunitas yang diselenggarakan sebelum ataupun sesudah pendaftaran calon peserta KKN Alternatif (Pelatihan ini dikonsep dan dilaksanakan oleh mahasiswa bersama LPM atau oleh Gugus Tugas KKN yang dibentuk LPM). 56


c.

Pelaksanaan Kegiatan KKN Bina Komunitas dilaksanakan dengan melalui prosedur berikut. 1) Mahasiswa membentuk kelompok yang terdiri atas 1 unit atau lebih (masing-masing unit terdiri atas 7-9 orang) 2) Mahasiswa yang tergabung dalam sebuah unit memilih komunitas yang akan menjadi objek KKN Alternatif. Komunitas yang dipilih dapat berada dalam sebuah lokasi tertentu (misalnya komunitas anak-anak sekolah di sebuah SMA) dan dapat pula berada dilokasi tersebar (misalnya komunitas seniman muda yang berada di Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Mergangsan, dan Kecamatan Mantrijeron). 3) Mahasiswa yang telah menyusun kelompok sendiri tersebut mendaftarkan kelompok dan anggotanya ke LPM selambat-lambatnya satu bulan sebelum mahasiswa mendaftarkan diri sebagai peserta KKN. 4) Mahasiswa mengurus izin lokasi dan/atau izin pelaksanaan kegiatan ke pihak-pihak terkait serta memberitahukan kegiatan yang dilakukan ke Pemda terkait. 5) Mahasiswa (secara bersama-sama) dalam unit/kelompok melakukan observasi, menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan/atau melakukan konsultasi dengan pihakpihak terkait di lokasi kegiatan. 6) Mahasiswa melaksanakan kegiatan di lokasi KKN Alternatif 7) Mahasiswa mencatat dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan (mengenai apa yang telah dilaksanakan, bagaimana hasilnya, apa kendala yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya, dan hal-hal lain yang dipandang perlu) serta memberikan rekomendasi untuk mereka yang melanjutkan kegiatan dengan objek komunitas tersebut.


57

C. KKN Khusus Selain KKN Reguler dan KKN Alternatif sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jika dipandang perlu LPM dapat memprogramkan KKN Khusus. Dalam operasional pelaksanaannya, KKN Khusus ini dapat dilaksanakan seperti KKN Reguler, KKN Alternatif ataupun campuran antara KKN Reguler dan KKN Alternatif. Adapun contoh bentuk KKN Khusus ini antara lain KKN Mubaligh Hijrah, KKN Ramadhan, KKN Relawan Bencana Alam, KKN Internasional, KKN-PPM, KKN Muhammadiyah untuk Negeri, dan KKN Kebangsaan. Pelaksanaan KKN Khusus ini diatur, disiapkan, dan dilaksanakan dengan ketentuan, persyaratan, dan prosedur yang khusus pula. Sebagai contoh, berikut ini disampaikan ketentuan, persyaratan, dan prosedur KKN Mubaligh Hijrah dan KKN Internasional. 1.

KKN Mubaligh Hijrah

a.

Pengertian KKN Mubaligh Hijrah adalah KKN yang disiapkan untuk mendukung program Pimpinan Muhammadiyah dengan peserta para mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk berdakwah yang di kemudian hari diharapkan dapat menjadi mubaligh. Adapun mubaligh yang dimaksud adalah para tenaga profesi berdakwah atau bertabligh. Mubaligh Hijrah adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan oleh mubaligh atau calon mubaligh, dalam waktu tertentu maupun berkesinambungan, pada lokasi yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh peserta yang memenuhi persyaratan tertentu guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat. b. Persyaratan Selain persyaratan umum sebagaimana dikemukakan 58


pada bab sebelumnya untuk mengikuti KKN Mubaligh Hijrah calon peserta harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut: 1) memiliki semangat dakwah yang tinggi, 2) memiliki kepedulian terhadap kehidupan beragama masyarakat dan kehidupan sosial, 3) memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam dan kemuhammadiyahan, 4) memiliki pengetahuan dan kemampuan metodologis dalam berdakwah, 5) mampu memberi kultum dengan baik, 6) mampu membaca AL Quran (dengan nilai A) 7) mempunyai kepribadian, ghirah, dan tingkah laku yang memenuhi tuntutan sebagai uswah hasanah 8) masing-masing mahasiswa harus mengikuti pelatihan khusus mengenai KKN Mubaligh Hijrah yang diselenggarakan sebelum ataupun sesudah pendaftaran calon peserta KKN Alternatif. (Pelatihan khusus ini dikonsep dan dilaksanakan oleh LPSI dan/atau Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah), dan 9) lulus tes yang diselenggarakan oleh LPSI UAD c. 1)

2)

Prosedur Pelaksanaan KKN Mubaligh Hijrah diatur sebagai berikut. LPM dan LPSI merencanakan penyelenggarakaan KKN Mubaligh Hijrah bersama dengan Majelis Tabligh (PDM, PWM, dan/atau PPM) Catatan:dalam perencanaan ini yang dibicarakan semua kebijakan termasuk pemilihan lokasi maupun materi pembekalan bagi calon peserta KKN Mubaligh Hijrah. LPM memberikan pengumuman tentang pelaksanaan KKN Mubaligh Hijrah


59

3) 4) 5)

6) 7) 8) 9) 10)

11) 12) 13) 2.

LPM membuka pendaftaran calon peserta KKN Mubaligh Hijrah LPM mendiskusikan lokasi KKN bersama dengan PDM, PCM, dan/atau PRM LPM memohon PDM, PCM, dan PRM memberitahukan pihak-pihak terkait (Pemkab/Pemkot, Kecamatan, Desa/ Lurah, RW, dan RT terkait) dan melakukan konsultasi/ koordinasi dengan pihak-pihak tersebut. LPM mengajukan permohonan izin ke Pemda terkait LPSI melaksanakan tes calon peserta KKN Mubaligh Hijrah LPM mengelompokan peserta KKN Mubaligh Hijrah yang telah dinyatakan lulus oleh LPSI LPM menyelenggarakan pembekalan KKN Mubaligh Hijrah Calon peserta KKN melaksanakan survei, konsultasi, koordinasi, penyusunan program, diskusi program, dan hal-hal lain yang dipandang perlu. Peserta KKN melaksanakan program KKN Mubaligh Hijrah DPL melaksanakan bimbingan atas pelaksanaan KKN Mubaligh Hijrah LPM melaksanakan monitoring pelaksanaan KKN Mubaligh Hijrah. KKN Internasional

a.

Pengertian KKN Internasional adalah KKN yang disiapkan untuk mendukung program kerjasama UAD dengan mitra Asing. KKN Internasional ini diselenggarakan di wilayah Negara tempat mitra Asing tersebut berada. b. Persyaratan peserta Persyaratan KKN Internasional pada prinsipnya tidak berbeda dengan persyaratan peserta KKN UAD pada umum60


nya. Beberapa hal yang mengecuali dari persyaratan umum diatur tersendiri dan ditentukan berdasarkan kesepakatan pemilik kepentingan (stake holder), baik eksternal maupun internal yang dituangkan dalam dokumen tertulis. c.

Prosedur Prosedur pelaksanaan KKN Internasional diatur sebagai berikut. 1) LPM menerima usulan penyelenggaraan KKN Internasional, 2) LPM bersama dengan pengusul Program KKN Internasional merumuskan dan menyepakati persyaratan peserta KKN Internasional (jika belum ada persyaratan yang disepakati bersama) atau meninjau ulang dan kemudian menetapkan persyaratan baru peserta KKN Internasional (jika sebelumnya telah ada persyaratan yang ditentukan), 2) LPM mengumumkan persyaratan peserta dan oleh pengusul Program KKN Internasional dikomunikasikan kepada mahasiswa calon peserta KKN Internasional. 3) Pengusul Program KKN Internasional mendaftarkan peserta KKN Internasional dan mengurus pembiayaan KKN Internasional. 4) LPM menyampaikan pemberitahuan ke Rektor melalui KUI terkait dengan pelaksanaan Program KKN Internasional. 5) Dengan surat Rektor, KUI mengajukan permohonan izin ke Negara yang menjadi tujuan lokasi KKN melalui konsultasi, koordinasi, dan/atau kerjasama dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Negara terkait. 6) LPM bersama KUI menyelenggarakan Pembekalan KKN Internasional (LPM mengelola penyelenggaraan pembekalan dengan pemateri dari LPM dan Rektorat, sedangkan KUI mengelola pembekalan KKN dengan pemaPEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

61

teri dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Negara terkait dan mitra Asing terkait). 7) Pengusul Program KKN Internasional bersama mahasiswa KKN Internasional merumuskan program setiap peserta maupun keseluruhan peserta KKN Internasional. 8) Peserta KKN Internasional melaksanakan program KKN Internasional setelah diterjunkan oleh Rektorat ((Berita Acara disusun oleh KUI dan dikonsultasikan dengan LPM). 9) DPL melakukan bimbingan atas pelaksanaan KKN Internasional. 10) LPM melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN Internasional. 11) Rektorat dan/atau menarik KKN Internasional (Berita Acara disusun oleh KUI dan dikonsultasikan dengan LPM).

62


BAB IV PERSIAPAN A. Pendaftaran Peserta Peserta KKN UAD adalah mahasiswa dari semua program studi di lingkungan UAD yang memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mahasiswa yang bersangkutan (a) minimal telah duduk di semester 7 dan terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan, (b) minimal telah lulus matakuliah sejumlah 120 sks dan dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,00, (c) telah lulus 3 dari 4 matakuliah sertifikasi yang diprogramkan oleh LPSI, dan (d) lulus tes membaca Al Qur-an. 2. Mahasiswa yang bersangkutan harus memasukkan KKN dalam Kartu Rencana Studi (selanjutnya disingkat KRS) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh BAA. 3. Mahasiswa mendaftarkan diri sebagai peserta KKN (dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran secara on line dan mencetak formulir pendaftaran tersebut). 4. Mahasiswa meminta persetujuan dosen wali pada print out pendaftaran dan kemudian menyerahkannya ke LPM PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

63

beserta bukti-bukti pada butir 1. Mahasiswa harus mengikuti Tahap Pembekalan KKN. Untuk dapat mengikuti Tahap Pembekalan KKN, mahasiswa calon peserta KKN tersebut harus sudah melunasi seluruh biaya KKN. 6. Mahasiswa yang tidak lulus dalam mengikuti Tahap Pembekalan KKN tidak dapat mengikuti Tahap Pelaksanaan di Lokasi KKN. Untuk dapat mengikuti Tahap Pelaksanaan di Lokasi KKN, yang bersangkutan harus mengulang lagi pada Pembekalan KKN periode berikutnya. 7. Mahasiswa yang lulus Tahap Pembekalan selanjutnya mengikuti Tahap Pelaksanaan di Lokasi KKN sesuai dengan unit, kelompok, dan periode KKN yang ditentukan oleh Pusat KKN. 8. Mahasiswi dalam keadaan hamil dan/atau mahasiswa maupun mahasiswi yang memiliki penyakit kambuhan tidak diperkenankan mengikuti Tahap Pelaksanaan KKN Reguler. 10. Mahasiswa yang memilih mengikuti KKN Reguler, selama jangka waktu Kegiatan Operasional di Lokasi KKN (selama satu bulan), tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik lain (seperti bimbingan skripsi, PPL, PKL, dan ujian ulangan/ujian perbaikan) dan dibuktikan dengan membuat surat pernyataan bermaterai. 11. Mahasiwa yang telah masuk daftar mahasiswa yang akan diterjunkan lalu mengundurkan diri tanpa pemberitahuan ke LPM akan dikenai sanksi. Paling ringan sanksi tersebut dapat berupa tidak diizinkan menempuh KKN pada periode berikutnya. Adapun prosedur dan alur proses KKN di Universitas Ahmad Dahlan diatur sebagai berikut. 5.

64


1. 2. 3.

4.

5.

6.

7. 8.

Mahasiswa mengisikan matakuliah KKN ke dalam KRS sesuai dengan ketentuan BAA. Mahasiswa melunasi biaya KKN. Mahasiswa melaksanakan pendaftaran KKN online dan menyerahkan print out pendaftaran yang sudah ditandatangani dosen wali beserta: (a) sertifikat keikutsertaan dalam penataran/pelatihan, (b) sertifikat/surat keterangan telah lulus 3 dari 4 matakuliah sertifikasi yang diprogramkan oleh LPSI (c) sertifikat/surat keterangan telah lulus tes membaca Al Qur-an dan (d) bukti pelunasan biaya KKN Mahasiswa memasukkan blanko Pendaftaran KKN ke LPM bersamaan dengan jadwal pengisian KRS semester yang bersangkutan. LPM mengeluarkan Daftar Peserta Pembekalan KKN. Mahasiswa yang tidak tercantum di Daftar Peserta Pembekalan KKN berarti tidak memenuhi persyaratan pada butir 3. Mahasiswa mengambil buku Pedoman KKN dan buku materi pembekalan KKN di LPM dengan menunjukkan bukti pelunasan biaya KKN. Mahasiswa mengikuti Pembekalan KKN. LPM mengeluarkan Daftar Mahasiswa yang Berangkat ke Lokasi KKN beserta lokasinya. Catatan: Mahasiswa yang tidak tercantum di Daftar Mahasiswa yang Berangkat ke Lokasi KKN berarti: a. tidak lulus dalam Pembekalan atau b. keberangkatan ke lokasi KKN ditangguhkan karena alasan tertentu. Mereka itu harus meminta surat keterangan kepada Bidang Pembekalan dan Kepala Pusat KKN untuk mengikuti Pembekalan KKN pada PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

65

9.

10.

11.

12.

13.

14. 66

periode berikutnya (bagi yang tidak lulus Pembekalan) atau untuk berangkat ke lokasi KKN (bagi yang ditunda keberangkatannya). Tanpa menunjukkan surat keterangan tersebut mahasiswa tidak dapat mengikuti Pembekalan KKN atau Keberangkatan ke Lokasi KKN pada periode berikutnya. Mahasiswa melaksanakan survei di lokasi KKN dan kemudian menyusun program kerja KKN (dengan dikoordinasikan oleh DPL) dengan format yang yang telah ditentukan. Mahasiswa mendiskusikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan program kerja bersama-sama dengan DPL (misalnya untuk mengatur program-program yang perlu dikerjakan bersama-sama baik antarunit maupun antarkelompok). Mahasiswa menyerahkan: a. Matrik Rencana Kegiatan b. Rencana Program Kerja (yang dilengkapi dengan anggaran masing-masing kegiatan) dengan format yang sesuai (dapat dilihat di webside atau laman: http://lpm.uad.ac.id) dan c. Denah lokasi Posko KKN Mahasiswa diterjunkan ke lokasi KKN untuk melaksanakan program kerja yang telah dirancang, dengan didahului Upacara Penerjunan KKN. Mahasiswa diserahkan ke Pemda pada lokasi KKN dengan Upacara Penyerahan Mahasiswa KKN (bertempat di Kantor Kecamatan atau tempat lain yang ditentukan oleh Pemda terkait) dan kemudian pada hari berikutnya langsung melaksanakan program kerja yang telah dirancang. DPL melaksanakan bimbingan maupun evaluasi dan LPM PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

mengadakan monitoring. 15. Mahasiswa menyusun: a. Laporan Pelaksanaan KKN dan menyerahkannya ke LPM maupun pihak-pihak lain yang dipandang perlu selambat-lambatnya seminggu setelah penarikan, b. Mahasiswa membuat Buku Catatan Pelaksanaan KKN dan men-CD-kannya dan menyerahkannya ke Koordinator Kecamatan/Kabupaten untuk bahan Laporan Pelaksanaan KKN pada saat Upcara Penarikan. CD ini juga diserahkan ke LPM bersama dengan Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan KKN. c. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan KKN dengan format yang sesuai kepada LPM selambat-lambatnya seminggu setelah penarikan. 16. Mahasiswa yang mendapatkan bantuan stimulan dari Pemda maupun lembaga lainnya wajib menyusun Laporan Penggunaan Dana Stimulan dan kemudian menyerahkannya ke DPL pada saat dan di tempat Upacara Penarikan. (Selanjutnya DPL menyerahkan ke Koordinator Lapangan sehari setelah penarikan). 17. Mahasiswa ditarik dari lokasi KKN dengan Upacara Penarikan. 18. Mahasiswa mengikuti responsi yang diselenggarakan oleh DPL masing-masing selambat-lambatnya seminggu setelah penarikan dari lokasi KKN. 19. DPL memasukkan nilai KKN ke portal selambat-lambatnya seminggu setelah responsi. 20. Gugus Tugas (Task Force) KKN melakukan yudisium nilai KKN seminggu setelah batas akhir penyerahan nilai KKN. 21. Setelah dilaksanakan yudisium, nilai KKN dimasukkan ke Portal oleh DPL.


67

B. Pengelompokan dan Penempatan Lokasi Peserta KKN UAD dalam Tahap Pelaksanaan KKN dikelompokkan dengan suatu sistem dan ditempatkan di wilayah tertentu. Sistem pengelompokan peserta KKN menggunakan istilah Unit dan Kelompok, sedangkan penempatan peserta didasarkan pada pembicaraan antara Pusat KKN UAD dengan Kecamatan/Desa yang menjadi lokasi KKN. Selain itu, dapat juga pengelompokan dan penempatan dikoordinasikan dengan Pimpinan atau Unsur Pembantu Pimpinan di Muhammadiyah (baik di tingkat Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah, maupun Pusat). Jumlah mahasiswa untuk tiap unit antara 7 – 9 orang. Setiap tiga unit dikoordinasikan menjadi sebuah satuan yang disebut kelompok dan dibimbing oleh seorang DPL. Selanjutnya setiap empat kelompok dikoordinasikan dalam satuan yang disebut divisi. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Pusat KKN dapat mengubah (a) jumlah unit dalam sebuah kelompok dan jumlah kelompok dalam sebuah divisi dan/atau (b) jumlah unit yang dibimbing oleh seorang DPL.

C. Pendekatan Sosial Pendekatan sosial adalah proses komunikasi untuk menjelaskan maksud dan tujuan program KKN kepada semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan program KKN. Tujuan pendekatan sosial adalah untuk memberikan gambaran yang memadai mengenai tujuan, sasaran, program, dan pelaksanaan KKN sehingga semua pihak memahami segi-segi positif dan manfaat KKN. Dengan demikian, akan tercipta kerjasama dan peran aktif berbagai pihak dalam pelaksanaan program KKN. 68


Dalam pendekatan sosial ini, yang menjadi sasaran dan harus dibina adalah kelompok sosial (a) dalam lingkungan kampus dan (b) di luar lingkungan kampus. Yang termasuk kelompok sosial dalam lingkungan kampus adalah semua sivitas akademika (yakni mahasiswa, karyawan, dan dosen), sedangkan kelompok sosial di luar kampus mencakup masyarakat luas yang dapat dibina melalui kerja sama yang baik dengan Pemerintah Daerah, Dinas/Instansi yang terkait, Pamong Desa, Tokoh Masyarakat, maupun Perguruan Tinggi. Pendekatan sosial dapat ditempuh dengan cara formal maupun tidak formal maupun secara langsung dan tidak langsung. Pendekatan secara formal langsung misalnya dengan cara menyelenggarakan rapat, diskusi, pelatihan, konsultasi, dan lain-lain, sedangkan secara langsung tidak formal dapat berupa pengiriman surat, tulisan, publikasi, radio, televisi, dan media masa lainnya. Adapun secara informal langsung dapat ditempuh dengan kepada perorangan, pendekatan kelompok, menyelenggarakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan. Kunjungan informal dan tidak langsung dapat dilakukan melalui kunjungan ke rumah-rumah, melalui tulisan dalam bentuk kerja sama, persahabatan, dan lain-lain.

D. Observasi, Penentuan, dan Pengurusan Izin Lokasi oleh LPM UAD Dalam menentukan wilayah yang bakal menjadi lokasi KKN, LPM UAD melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan observasi atau pengamatan pendahuluan yang dilakukan oleh staf LPM UAD dalam rangka memilih lokasi KKN. 2. Melakukan observasi lanjutan untuk memperoleh keterangan yang lengkap dan terperinci (meliputi data-data PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

69

3.

4.

5.

wilayah dan masalah-masalahnya) dari tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan yang telah dipilih menjadi lokasi KKN. Bersama-sama dengan pelaksanaan observasi lanjutan, dilakukan pendekatan sosial maupun kelembagaan mengenai program KKN yang akan dilaksanakan. Dari hasil observasi lanjutan dan pendekatan sosial maupun kelembagaan disusun Program Kerja Umum (dalam bentuk Proposal Kegiatan KKN UAD yang isinya masih dalam bentuk garis besar). Program untuk tiap-tiap Kabupaten atau Kecamatan disesuaikan dengan profil wilayah masing-masing. Melakukan pengurusan izin pelaksanaan KKN dan penentuan lokasi ke Pemerintah masing-masing wilayah yang menjadi lokasi KKN.

E. Model KKN UAD Model pelaksanaan KKN UAD ada dua macam, yakni KKN Reguler dan KKN Non Reguler. KKN Reguler adalah kegiatan KKN yang dilakukan secara regular. KKN Reguler diprogram untuk mahasiswa pada umumnya, yakni mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Bab III butir A. Semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan KKN Reguler (seperti observasi awal dan penentuan wilayah, pengurusan izin lokasi KKN, dan pengelompokan mahasiswa peserta KKN diatur oleh Pusat KKN). Adapun KKN Non Reguler disediakan untuk (1) mahasiswa yang disamping kuliah juga bekerja sebagai pegawai negeri atau lainnya dan/atau (2) mahasiswa yang dalam pertimbangan Pusat KKN UAD lebih baik diikutsertakan dalam KKN Alternatif. Penentuan lokasi maupun penge70


lompokan mahasiswa peserta KKN Alternatif tetap dilakukan oleh Pusat KKN UAD. Prinsip dasar pelaksanaan KKN Reguler maupun KKN Alternatif tidak berbeda. KKN sebagai matakuliah memiliki bobot sks yang sama, yakni 4 (empat). Mengenai tambahan reguler atau alternatif di belakang KKN hanyalah soal pengaturan jadwal dan teknik atau strategi pelaksanaan saja. Bentuk KKN Non Reguler antara lain dapat berupa (a) Program Bina Desa, (b) Program Bina Masjid, (c) Program Bina Komunitas, dan (d) Program Mubaligh Hijrah. Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk program ini dibicarakan dalam Bab IV. Tentang kewajiban, antara mahasiswa peserta KKN Non Reguler dan KKN Reguler tidaklah berbeda. Peserta KKN Non Reguler harus mengikuti semua mata kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan KKN sebagaimana halnya peserta KKN Reguler. Kegiatan KKN Reguler maupun Non Reguler diatur dan ditentukan dengan aturan/ketentuan yang sama, yakni: 1. Kegiatan Tahap Pembekalan : 4 minggu 2. Kegiatan Tahap Pelaksanaan a. Kegiatan untuk survei dan penyusunan program : 2 minggu b. Kegiatan untuk operasionaldi lokasi KKN: 4 minggu 3. Kegiatan Tahap Penyusunan Laporan : 1 minggu 4. Responsi : 1 minggu Dalam hal waktu kegiatan tahap operasional di lokasi KKN, jangka waktu untuk KKN Non Reguler dapat lebih lama daripada peserta KKN Reguler. Akan tetapi dari jumlah waktu (dalam arti jumlah jamnya), antara KKN Reguler maupun KKN Alternatif tidak ada perbedaannya.


71

F. Bidang Kegiatan Program KKN Dalam rangka memudahkan evaluasi yang dilaksanakan oleh DPL maupun pengelola program KKN lainnya, disusunlah pengelompokan program/kegiatan sebagai berikut: 1. Kelompok Bidang Keilmuan, yaitu kegiatan KKN yang berkaitan dengan program studi atau bidang ilmu yang serumpun dengan program studi. Di bidang ini setiap peserta KKN harus melaksanakan program/kegiatan KKN minimal 600 menit. 2. Kelompok Bidang Keagamaan, yaitu kegiatan KKN yang berkaitan dengan pendalaman maupun pengamalan agama Islam dan pembangunan fisik untuk sarana ibadah dan/atau tempat menuntut ilmu bagi umat Islam. Di bidang ini setiap peserta KKN harus melaksanakan program/kegiatan KKN minimal 1.200 menit. 3. Kelompok Bidang Seni dan Olahraga, yaitu kegiatan KKN yang berkaitan dengan seni dan olahraga yang berkembang di masyarakat atau akan dikembangkan di masyarakat. Di bidang ini setiap peserta KKN harus melaksanakan program/kegiatan KKN minimal 600 menit. 4. Kelompok Bidang Tematik, yaitu kegiatan KKN yang berhubungan dengan tema yang telah ditentukan dan tidak termasuk dalam program/kegiatan pada Kelompok Bidang Keilmuan, Kelompok Bidang Keagamaan, dan Kelompok Bidang Seni dan Olahraga. Di bidang ini setiap peserta KKN harus melaksanakan program/kegiatan KKN minimal 6.000 menit. Dari keempat macam kelompok bidang tersebut, peserta KKN perlu membuat Kegiatan Unggulan yang pelaksanaannya secara kolegial dalam satu unit, antarunit, kelompok, atau antarkelompok, divisi, atau desa/kelurahan, kecamatan, dan 72


kabupaten/kota. Penentuan kegiatan unggulan tersebut ditetapkan melalui musyawarah antarpeserta KKN yang terkait bersama-sama dengan DPL dan Koordinator Lapangan. Program-program kegiatan yang dilaksanakan dalam KKN harus mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Potensi masyarakat, baik sumber dana maupun sumber daya yang lain. Program kerja harus mempertimbangkan dukungan dana atau sumber dana baik dari swadaya masyarakat, subsidi dari Perguruan Tinggi, stimulan dari Pemda, sponsor, maupun sumber-sumber lain. 2. Potensi sumber daya, baik teknis maupun operasional dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat setempat. 3. Nilai strategis-ekonomis. Mungkin saja sebuah program dari segi pembiayaan sangat mahal, namun bisa jadi program tersebut perlu mendapat prioritas untuk dilaksanakan karena memiliki nilai sangat strategis bagi pengembangan produksi ekonomi masyarakat desa. 4. Nilai strategis-aspiratif. Suatu program perlu mendapat prioritas untuk dilaksanakan karena program tersebut menyangkut kebutuhan masyarakat (misalnya kebutuhan akan sumber air, kebutuhan akan tempat ibadah, kebutuhan akan tempat belajar). 5. Nilai strategis-ideologis, misalnya pembangunan tempat ibadah, pembinaan pengajian anak-anak, pembentukan/ pembinaan forum komunikasi antartakmir masjid. Pertimbangan terakhir ini hendaknya lebih mendapat perhatian dari para mahasiswa KKN UAD. Realisasi sebuah program sangat bergantung pada dukungan survei yang mendalam serta perencanaan yang matang, di samping bantuan dari pemerintah dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan konsultatif PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

73

dan koordinatif dengan pemerintah setempat serta tokohtokoh masyarakat setempat.

G. Penentuan dan Pembekalan DPL KKN DPL adalah dosen Universitas Ahmad Dahlan yang atas dasar kesanggupan dan kemampuannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh LPM UAD ditetapkan sebagai pembimbing mahasiswa KKN. Bersama-sama dengan Pimpinan, LPM, Pusat KKN UAD, dan Bidang pada Gugus Tugas KKN, DPL juga merupakan pengelola dan pelaksana kegiatan KKN UAD. Untuk keperluan credit point kepada DPL KKN UAD maupun Gugus Tugas KKN diberikan Surat Tugas oleh Pimpinan UAD. Setiap dosen UAD dapat diangkat/ditetapkan sebagai DPL KKN UAD apabila yang bersangkutan dipandang memenuhi syarat sebagai DPL sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

DPL adalah Dosen Tetap (baik Dosen Tetap Yayasan maupun Dosen Negeri Dipekerjakan) Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan tema (khusus kkn tematik) Menyatakan kesanggupan sebagai DPL yang ditunjukkan dengan surat pernyataan kesanggupan. Mempunyai pengalaman mengajar di depan kelas, berinteraksi dengan mahasiswa (minimal 1 tahun) Sudah pernah mengikuti pelatihan DPL

Secara periodik LPM menyelenggarakan Pembekalan DPL KKN untuk para calon DPL baru dan Penyegaran DPL untuk para DPL yang lama.

74


BAB V PELAKSANAAN A. Pembekalan Pembekalan KKN bertujuan untuk memberikan bekal bagi mahasiswa peserta KKN agar mereka benar-benar dapat melaksanakan tugas KKN dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, pembekalan juga dimaksudkan agar peserta KKN memahami tugas-tugas sebagai seorang pelaksana dakwah amar makruf nahi munkar. Kegiatan Pembekalan KKN diatur sebagai berikut. 1.

KegiatanTerjadwal Kegiatan Terjadwal dilaksanakan dengan waktu 16 x 50 menit dan dengan materi sebagi berikut. a) Wawasan KKN, dengan waktu 2 x 50 menit. b) Survei Lokasi dan Penyusunan Rencana Program/Kegiatan (Form 1), dengan waktu 2 x 50 menit. c) Administrasi KKN, dengan waktu 2 x 50 menit. d) Buku Aktivitas Harian (Form 2) dan lampirannya (berupa Matrik dan Denah Lokasi Posko), Buku Catatan Program/ Kegiatan (Form 3), dan Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan (Form 4), dengan waktu 2 x 50". e) Laporan KKN, dengan waktu 2 x 50 “. PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

75

f)

Komunikasi Lisan, Komunikasi Tulis, dan Protokoler, dengan waktu 2 x 50". g) Wawasan Kesehatan, dengan waktu 2 x 50". h) General Test (dengan waktu 1 x 50 menit) i) Ta’aruf antara Mahasiswa KKN dengan DPL (dengan waktu 1 x 50 menit) 2.

Kegiatan Tidak Terjadwal Terstruktur Dalam Kegiatan Tidak Terjadwal Terstruktur, kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa adalah membaca buku materi pembekalan yang diterbitkan oleh LPM UAD dan buku-buku lain yang mendukung tugas pelaksanaan KKN. Di antara buku yang wajib dibaca oleh mahasiswa adalah buku-buku yang berkaitan dengan (a) analisis sosial, (b) wawasan kependidikan (termasuk tentang persekolahan), dan (c) dakwah amar makruf nahi munkar. Dengan pertimbangan tertentu, untuk materi-materi tersebut dapat diselenggarakan pelatihan yang wajib diikuti oleh calon peserta KKN. Pelaksanaan pelatihan tidak dijadwal dalam Kegiatan Terjadwal Pembekalan KKN. 3.

Kegiatan Tidak Terjadwal Mandiri Dalam Kegiatan Tidak Terjadwal Mandiri, kegiatan mahasiswa adalah mengikuti 4 (empat) buah kegiatan pelatihan/ kursus atas inisiatif sendiri. Pelatihan/ kursus tersebut dapat diselenggarakan oleh lembaga mana pun asalkan berisi materi yang memberikan bekal kepada mahasiswa dalam melaksanakan tugas KKN. Jumlah waktu setiap kegiatan minimal 4 (empat) jam. Jika waktu setiap kegiatan kurang dari 4 jam atau kegiatan hanya satu hari dan tidak menyebut jumlah jam, mahasiswa minimal harus mengikuti 8 macam pelatihan/kursus. Bukti bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat asli pada saat pembekalan 76


hari kedua. Sertifikat-sertifikat tersebut dibendel tiap unit dan dikumpulkan pada petugas.

B. Pelepasan, Penerjunan, Penyerahan, dan Penarikan Dalam pelaksanaan KKN UAD terdapat empat upacara yang selalu dilaksanakan oleh Pusat KKN. Selain itu, masih ada upacara-upacara lain yang diselenggarakan oleh masingmasing unit atau kelompok. Keempat upacara tersebut adalah pelepasan, penerjunan, penyerahan, dan penarikan. 1.

Upacara Pelepasan

Upacara Pelepasan adalah bagian pertama dari Tahap Pelaksanaan KKN Reguler. Dalam upacara ini, mahasiswa peserta KKN dilepas oleh Pimpinan UAD melalui sebuah upacara formal. Acara pada Upacara Pelepasan terdiri atas: (a) Gema Wahyu Ilahi atau bacaan Basmallah sebagai pembuka acara pada Upacara Pelepasan, (b) Laporan Kepala LPM, (c) Sambutan Rektor UAD dilanjutkan dengan Pelepasan, (d) Doa, dan (e) Penutup. Hal-hal penting yang harus diingat dan dilaksanakan sebelum Upacara Pelepasan dilaksanakan adalah: para DPL sudah harus membereskan kegiatan observasi dan negosiasi dengan pihak Lurah Desa dan Kepala Dukuh (untuk Pemkab) atau Lurah dan RW (untuk Pemkot) mengenai kegiatan yang dilakukan peserta KKN. 2.

Upacara Penerjunan

Upacara Penerjunan adalah bagian kedua dari Tahap Pelaksanaan KKN. Dalam upacara ini, mahasiswa peserta PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

77

KKN dilepas oleh Pimpinan Universitas melalui sebuah upacara formal di lokasi KKN. Acara pada Upacara Penerjunan terdiri atas: (a) Pembukaan Acara oleh Penata Acara dari pihak Kecamatan/Kabupaten, (b) Sambutan Selamat Datang dari Pemerintah setempat (jika dipandang perlu), (c) Penyerahan disertai Ta’aruf oleh Pimpinan UAD, (c) Sambutan Penerimaan dan Pengarahan dari Pemerintah setempat, (d) Penandatanganan Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Mahasiswa KKN, dan (e) Penutup. 3.

Upacara Penyerahan

Setelah Upacara Penerjunan dilaksanakan, mahasiswa menuju ke tempat Upacara Penyerahan di masing-masing lokasi KKN (yakni di Desa dan/atau Pimpinan Muhammadiyah) dilanjutkan dengan penyerahan mahasiwa ke Pondokan oleh DPL. Untuk KKN Alternatif, setelah selesai Upacara Penerjunan di kecamatan dilanjutkan dengan penyerahan pada Dukuh/ RW dan/atau Pimpinan Muhammadiyah di lokasi KKN dan dengan waktu yang telah disepakati bersama. 4.

Upacara Penarikan

Upacara Penarikan adalah kegiatan untuk mengakhiri pelaksanaan KKN. Dalam penarikan ini para mahasiswa dijemput dan dipamitkan oleh DPL kepada induk semang pemondokan. Dari tempat pemondokan, mahasiswa dan DPL menuju ke Kantor Desa untuk melakukan Upacara Penarikan di tingkat Desa, dilanjutkan dengan upacara penarikan di tingkat Kecamatan/Kabupaten. Adapun susunan acara Upacara Penarikan di tingkat Desa menyesuaikan dengan kondisi setempat. Upacara Penarikan untuk KKN Alternatif dilakukan oleh DPL masing-masing dari RW/Dukuh setelah upacara pen78


arikan dilaksanakan di tingkat kecamatan. Upacara penarikan KKN Alternatif di tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari ke-60 terhitung dari hari penerjunan. Acara pada Upacara Penarikan di tingkat Kecamatan/ Kabupaten terdiri atas: (a) Pembukaan Acara oleh Penata Acara dari pihak Kecamatan/Kabupaten, (b) Pesan dan kesan dari mahasiswa KKN (untuk KKN Reguler disertai laporan hasil KKN secara selintas), (c) Permohonan Penarikan Mahasiswa KKN oleh Pimpinan UAD, (d) Penyerahan dan Sambutan Pelepasan oleh Pemerintah setempat, (e) Penandatanganan Berita Acara Penarikan dan Penyerahan Kembali Mahasiswa KKN, (f) Penyerahan kenang-kenangan dari LPM UAD, dan (g) Penutup. Petugas dalam upacara ditentukan oleh Pemerintah setempat. Hal-hal penting yang harus diingat dan dilaksanakan sebelum Upacara Penarikan adalah: DPL harus sudah melakukan pengecekan dan pamitan kepada induk semang maupun pihak-pihak lain di dusun/desa mengenai apakah mahasiswa telah membereskan semua hal yang berkaitan dengan urusan pemondokan (termasuk penggunaan atau peminjaman peralatan). Hal-hal tersebut di atas berlaku untuk KKN Reguler maupun KKN Alternatif yang lokasinya telah dikoordinasikan oleh LPM. Untuk KKN Khusus, terutama KKN Internasional dan KKN Muhammadiyah untuk Negeri, upacara-upacara terkait dengan KKN diatur tersendiri.

C. Masa Tugas di Lapangan 1.

Survei dan Penyusunan Program Kegiatan Agar program-program KKN berhasil dengan baik, keterangan yang lengkap dan terperinci mengenai (a) kondisi PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

79

geografis lokasi, misalnya tentang letak dan luas wilayah, topografi dan keadaan tanahnya, pemanfaatan tanah untuk mata pencaharian, dan perhubungan, (b) tata pemerintahan, (c) demografi lokasi, misalnya tentang penduduk dan mata pencahariannya, (d) potensi lokasi, seperti tingkat ekonomi dan sumberdaya manusia, (e) kesehatan lingkungan, (f) keadaan sosiologi dan kebudayaan di lokasi, (g) pendidikan, (h) kehidupan beragama, (i) industry rumah tangga, dan (j) hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah pembangunan di lokasi tersebut harus diketahui dengan baik dan memadai sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan di lokasi KKN. Harus pula diketahui program yang sudah disusun/direncanakan maupun sumber daya yang dimiliki oleh wilayah yang bakal menjadi lokasi KKN. Semua keterangan tersebut (dalam kegiatan KKN UAD dinamai profil wilayah) harus disusun dalam sebuah laporan survei (dilakukan secara kolegial dalam satu unit atau kelompok). Laporan survei tersebut harus disampaikan ke LPM sebelum mahasiswa terjun ke lokasi KKN. Untuk KKN PPM yang lokasinya dipilih oleh pengusung program, profil wilayah tersebut harus disampaikan oleh pengusung program ke LPM. Jika dipandang tidak selaras dengan kebijakan yang ditetapkan LPM dalam pemilihan lokasi KKN, LPM berhak untuk menolak usulan mengenai lokasi tersebut. Berdasarkan profil wilayah yang telah disusun, mahasiswa peserta KKN menyusun Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan peserta KKN selama tahap operasional. Rencanaan Program dan Kegiatan tersebut disusun oleh individu dan unit dengan format yang ditetapkan LPM. Di atas diungkapkan bahwa program kerja disusun berdasarkan profil wilayah. Hal itu bukan berarti bahwa mahasiswa 80


tidak dapat boleh menyusun atau menawarkan program yang tidak disusun/direncanakan oleh masyarakat maupun Pemerintah setempat. Melalui kajian yang cermat dan mendalam serta pertimbangan yang rasional maupun strategis mahasiswa dapat menyusun/menyampaikan tawaran program kegiatan. Untuk memperoleh profil wilayah dan agar program kerja yang disusun (baik yang berupa program maupun kegiatan yang sudah disusun/direncanakan masyarakat, Pemerintah setempat maupun yang ditawarkan mahasiswa KKN) dapat dilaksanakan dengan lancar dan berhasil dengan baik, ada sejumlah hal perlu dipertimbangkan, diperhatikan, dan/atau dilakukan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun program kegiatan yang dilaksanakan dalam KKN adalah sebagai berikut. a. Potensi masyarakat, baik sumber dana maupun sumber daya yang lain. Program kerja harus mempertimbangkan dukungan dana atau sumber dana baik dari swadaya masyarakat, subsidi dari Perguruan Tinggi, stimulan dari Pemda, dan/atau sponsor. b. Potensi sumber daya, baik teknis maupun operasional, dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat setempat. c. Nilai strategis-ekonomis. Mungkin saja sebuah program dari segi pembiayaan sangat mahal, namun program tersebut perlu mendapat prioritas untuk dilaksanakan karena memiliki nilai sangat strategis bagi pengembangan produksi ekonomi masyarakat desa. d. Nilai strategis-aspiratif. Suatu program perlu mendapat prioritas untuk dilaksanakan karena program tersebut menyangkut kebutuhan masyarakat (misalnya kebutuhan akan sumber air, kebutuhan akan tempat belajar). PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

81

e.

Nilai strategis-ideologis, misalnya pembangunan tempat ibadah, pembinaan pengajian anak-anak, pembentukan/ pembinaan forum komunikasi antartakmir masjid. Pertimbangan terakhir ini hendaknya lebih mendapat perhatian dari para mahasiswa KKN UAD. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program kegiatan, antara lain sebagai berikut: a. maksud, tujuan, manfaat, reliabilitas, dan fleksibilitas rencana program yang disusun baik yang bersifat proyek maupun non-proyek, b. jenis dan sifat rencana program yang disusun, apabila program itu merupakan proyek, kerja sama, swadaya, program mahasiswa, atau program universitas (UAD) c. biaya kegiatan, baik jumlah, sumber, cara menghimpun, maupun cara mempertanggungjawabkannya, d. letak, harus jelas letak dan keadaan geografinya, e. tenaga kerja, baik yang terdapat di lokasi, peserta KKN, maupun yang didatangkan dari luar lokasi, f. sarana dan peralatan yang diperlukan, tersedia di lokasi atau didatangkan dari luar lokasi, Adapun beberapa hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa peserta KKN UAD dalam survei dan penyusunan program kegiatan (dengan arahan dan bimbingan DPL) antara lain sebagai berikut: a. melakukan survei dengan secermat dan sedetil mungkin mengenai keadaan geologi dan geografi lokasi, tata pemerintahan, demografi lokasi, potensi lokasi, keadaan sosiologi lokasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan. b. melakukan pertemuan dalam sebuah forum yang dihadiri masyarakat dan Kepala Dukuh serta mahasiswa KKN (dilakukan pada saat survei, dan dikoordinasikan dan/ 82


atau dikonsultasikan terlebih dahulu oleh DPL dengan Pemerintah setempat) untuk membahas program kerja di tingkat dusun. c. melakukan pertemuan dalam sebuah forum yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Dukuh/ RW, Kepala Desa (dan Pamong lainnya), dan mahasiswa KKN (dilakukan pada saat survei, dan dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan terlebih dahulu oleh DPL dengan Pemerintah setempat) untuk membahas program kerja di tingkat desa/kelurahan, dan d. melakukan pertemuan dalam sebuah forum yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa (atau wakilnya), Camat (atau wakilnya), DPL, dan mahasiswa KKN (dilakukan pada saat survei, dan dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan terlebih dahulu oleh DPL dengan Camat setempat) untuk membahas program kerja di tingkat kecamatan. Selain hal-hal yang perlu dilakukan di atas, mahasiswa perlu berkonsultasi dan/atau berkoordinasi dengan Pimpinan Muhammadiyah setempat. Jika KKN dilakukan atas permintaan atau atas kerjasama dengan Muhammadiyah, beberapa hal yang harus dilakukan bisa bukan ke Pemerintah tetapi ke Pimpinan Muhammadiyah. Dalam hal demikian ini, koordinasi dengan Pemerintah dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah. 2. Operasional di Lapangan Dalam tahap Operasional di Lapangan ini mahasiswa KKN tinggal di lokasi KKN UAD untuk melaksanakan semua program kerja yang telah disusun pada tahap Survei dan Penyusunan Program Kegiatan. Program kerja tersebut harus diupayakan ada yang dilaksanakan (a) di tingkat dusun/ RW (disebut program unit), (b) di tingkat desa (disebut program PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

83

kelompok), dan (c) tingkat kecamatan (disebut antarkelompok), maupun di tingkat kabupaten/kota. Realisasi sebuah program disamping bergantung pada dukungan survei yang mendalam serta perencanaan yang matang, akan sangat ditentukan pula oleh adanya bantuan dari pemerintah dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa peserta KKN perlu melakukan pendekatan konsultatif dan koordinatif dengan pemerintah setempat serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Selain yang dikemukakan di atas, dalam tahap Operasional di Lapangan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa KKN, antara lain: a. melakukan ta’aruf dan melaksanakan program sejak minggu pertama, b. tidak meninggalkan lokasi KKN (bagi mahasiswa KKN Reguler) Catatan: Apabila ada hal penting yang harus diselesaikan dengan meninggalkan lokasi, mahasiswa harus meminta izin kepada DPL (dengan mengisi Kartu Izin) dan memberitahukan kepada Ketua Unit atau teman di tempat pemondokan serta tuan rumah, c. mentaati semua tata tertib yang telah diatur Pusat KKN maupun LPM UAD.

D. Pembuatan Laporan Setelah menempuh Tahap Operasional di Lapangan, mahasiswa peserta KKN harus menyusun laporan pelaksanaan KKN. Pedoman penyusunan laporan KKN dijelaskan dalam lampiran tersendiri. Berkaitan dengan laporan pelaksanaan KKN ini, beberapa hal berikut perlu diperhatikan dan dijadikan panduan. 84


1. 2. 3.

Laporan harus disusun secara singkat, padat, dan jelas. Laporan disusun sesuai dengan sistematika dan aturan yang telah ditentukan (lihat di website lpm.uad.ac.id) Laporan diserahkan ke LPM satu minggu setelah penarikan. Jika laporan diserahkan pada minggu kedua atau lebih, nilai KKN akan dikurangi sesuai dengan berapa lama keterlambatan penyerahan laporan tersebut (per minggu minimal dikurangi 5).

E. Responsi Setelah melaksanakan KKN dan menyerahkan laporan pelaksanaannya, mahasiswa peserta KKN wajib mengikuti response. Mengenai responsi ini, beberapa hal berikut perlu diketahui, dipahami, dan/atau dilaksanakan. 1. Responsi kegiatan mahasiswa KKN dilaksanakan dan diatur oleh DPL dengan ketentuan satu minggu setelah penarikan. 2. Responsi dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui pertanggungjawaban mahasiswa atas kegiatan yang dilaksanakan atau dilaporkan, termasuk pula atas materi nondokumenter. 3. Responsi dilakukan secara tertulis dan/atau tatap muka antara tiap-tiap mahasiswa dengan DPL atau Tim yang disusun oleh Pusat KKN. 4. Mahasiswa yang tidak mengikuti responsi, nilai akhir KKN-nya diberi grade lulus terendah.


85

86


BAB VI TATA TERTIB DAN PENILAIAN

A. Tata Tertib pada Tahap Pembekalan 1.

2.

3.

4.

Para mahasiswa calon peserta KKN UAD wajib mengikuti semua jadwal pembekalan yang diadakan sesuai dengan jadwal dan/atau perubahan/tambahan jadwal yang ditetapkan Pusat KKN. Selama mengikuti pembekalan mahasiswa calon peserta KKN UAD wajib berpakaian sopan dan rapi serta memakai sepatu (tidak dibenarkan memakai sandal dan/ atau kaos oblong). Selama mengikuti pembekalan mahasiswa calon peserta KKN UAD wajib menjaga ketertiban dan ketenangan sehingga pembekalan dapat berjalan dengan lancar. Berkaitan dengan ketentuan ini, petugas pembekalan berhak menegur, mencatat, dan/atau mengeluarkan calon peserta KKN UAD yang dianggap mengganggu kelancaran pemberian materi pembekalan. Karena sikapnya tersebut, calon peserta KKN UAD dapat dinyatakan sebagai tidak hadir dalam pembekalan. Pada setiap tatap muka pemberian materi pembekalan akan diedarkan daftar hadir/presensi sebanyak 2 kali PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

87

5.

6.

7.

8.

(15 menit awal dan 15 menit setiap pertemuan). Setiap mahasiswa bertanggung jawab atas diri pribadi masing-masing. Jika ada tanda tangan yang dipalsukan, presensi kehadiran mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku. Mahasiswa calon peserta KKN UAD diwajibkan mengikuti pembekalan yang bersifat tatap muka dengan minimal kehadiran sebanyak 75%. Mahasiswa yang kehadirannya dalam pembekalan kurang dari 75% tidak diizinkan mengikuti tahap operasional di lapangan atau diberi nilai paling minim. Para mahasiswa wajib membaca dan memahami materi pembekalan yang tidak disajikan dalam tatap muka, yakni materi-materi yang tercantum dalam Buku Materi Pembekalan KKN, Pedoman KKN, dan literatur lain yang ditetapkan oleh Pusat KKN, karena materi tersebut juga menjadi materi General Test. Pada akhir pembekalan, mahasiswa calon peserta KKN UAD wajib mengikuti General Test. Jika tidak mengikuti General Test, mahasiswa yang bersangkutan tidak mendapatkan nilai Pembekalan. Presensi dan nilai pembekalan merupakan komponen penilaian KKN.

B. Tata Tertib pada Tahap Pelaksanaan Survei 1.

2.

88

Para mahasiswa peserta KKN UAD wajib melaksanakan survei ke lokasi KKN UAD. Survei dilakukan sesudah mengikuti pembekalan serta telah dilakukan Upacara Pelepasan oleh Pimpinan LPM UAD. Selama melaksanakan survei di lokasi KKN UAD, mahasiswa peserta KKN UAD wajib berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai sandal dan/atau kaos oblong), PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

3.

4.

5.

6.

membawa identitas diri, serta menjaga moralitas, etika sopan santun, ketertiban, dan keamanan sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi masyarakat, peserta KKN UAD, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait maupun tidak terkait dengan KKN UAD. Selama melaksanakan survei, mahasiswa peserta KKN UAD tidak perlu tinggal di lokasi kerja KKN. Namun demikian, waktu dan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam survei perlu dicatat dalam buku catatan kegiatan. Survei merupakan bagian dari pelaksanaan kerja dalam kegiatan KKN yang harus dilaksanakan oleh peserta KKN UAD. Setelah melaksanakan survei, mahasiswa peserta KKN UAD secara individual/kelompok wajib menyusun profil mengenai lokasi KKN. Profil yang berkaitan dengan bidang yang akan digarap dalam kegiatan KKN perlu mendapat tekanan dalam pengungkapan/pembahasan, karena profil inilah yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan proposal kegiatan. Dengan berdasar pada hasil survei dan profil yang disusun, mahasiswa menyusun Rencana Program dan Kegiatan KKN yang akan dilaksanakan pada tahap operasional.

C. Tata Tertib pada Tahap Pelaksanaan Operasional 1.

2.

Para mahasiswa peserta KKN Reguler wajib tinggal di lokasi KKN selama waktu pelaksanaan tugas di lapangan, sedangkan para mahasiswa peserta KKN Alternatif tidak berkewajiban tinggal di lokasi. Para mahasiswa peserta KKN UAD wajib melaksanakan tugas-tugas KKN dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi. PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

89

3.

4.

5.

6. 7.

90

Para mahasiswa peserta KKN UAD wajib menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi KKN. Dalam hal keyakinan beragama, mahasiswa wajib menjaga toleransi antarumat beragama maupun interumat beragama. Mahasiswa peserta KKN UAD wajib membina kerja sama antarsesama mahasiswa KKN, dengan masyarakat, instansi/dinas pemerintah, persyarikatan Muhammadiyah, dan pihak-pihak lain yang terkait. Mahasiswa KKN UAD dalam menyusun/mengajukan proposal kegiatan harus memenuhi aturan yang telah ditentukan dan harus diketahui DPL dan memberi tembusan kepada Pusat KKN UAD. Para mahasiswa KKN UAD harus menjadi uswatun hasanah bagi masyarakat dalam berbagai hal. Selama tugas di lokasi KKN, mahasiswa KKN UAD Reguler a. dilarang meninggalkan lokasi KKN untuk mengikuti kegiatan akademik di fakultas (kuliah, praktikum, dan lain-lain), b. diberi toleransi meninggalkan lokasi KKN dengan izin maksimal 3 kali secara tidak berturutan (dalam hal ini yang dimaksud satu kali meninggalkan lokasi kerja KKN berjangka waktu maksimal 24 jam) dengan catatan bahwa waktu meninggalkan lokasi KKN berpengaruh pada penilaian KKN, c. dalam hal khusus, izin meninggalkan lokasi KKN hanya diberikan oleh LPM UAD. Catatan: a. Yang dimaksud meninggalkan lokasi KKN adalah meninggalkan wilayah kecamatan lokasi KKN. b. Ketentuan butir 7 ini tidak berlaku bagi mahasiswa KKN Alternatif. PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

8.

9.

10.

11.

12.

13. 14.

15.

Semua atribut mahasiswa KKN UAD (misalnya kartu pengenal, buku harian, surat izin, dll.) tidak boleh dipindahtangankan/diberikan kepada orang lain. Kehilangan salah satu atribut harus segera melaporkan diri ke Pusat KKN UAD dengan membawa surat keterangan dari Kepolisian setempat. Selama melaksanakan kegiatan KKN, mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik praktis, unjuk rasa, mempengaruhi pilkades, pilkada, melakukan tindak asusila, mencemarkan nama baik almamater, dan/atau kegiatan lain yang melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung baik di lokasi KKN maupun di tempat lain. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dilakukan tindakan oleh yang berwajib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mahasiswa peserta KKN UAD tidak diperkenankan membawa anak dan/atau keluarga pada saat bertugas di lokasi KKN. Keluarga/teman mahasiswa peserta KKN tidak diperkenankan menginap di tempat pemondokan mahasiswa KKN dengan alasan apa pun. Mahasiswa peserta KKN tidak diperkenankan membuat dan/atau menggunakan stempel maupun kop surat yang mengatasnamakan Pusat KKN UAD/LPM UAD. Mahasiswa KKN UAD tidak diperbolehkan mencari sponsor/bantuan yang mengikat. Pada saat penarikan dilaksanakan, para mahasiswa KKN UAD wajib menuntaskan semua kegiatan yang diprogramkan, kecuali program itu berkelanjutan. Para mahasiswa peserta KKN wajib membereskan permasalahan yang berkaitan dengan pemilik pemondokan dan membuat berita acaranya. PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

91

D. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Dalam rangka menegakkan disiplin mahasiswa dalam mengikuti KKN, melaksanakan KKN, dan mensukseskan KKN, serta mempertahankan citra dan nama baik UAD, maka pelanggaran terhadap tata tertib dan tugas-tugas lain yang dilakukan oleh para mahasiswa selama mengikuti KKN perlu diberikan sanksi. Pemberian Sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Peringatan Pertama: Menegur mahasiswa yang bersangkutan melalui DPL atau Korlap. Peringatan Kedua: Memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk disidang di LPM UAD oleh Koordinator Lapangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk kemudian dilakukan sidang bersama antara mahasiswa tersebut, DPL, Koordinator Lapangan, Staf Bidang Evaluasi dan Pimpinan LPM (termasuk Kepala Pusat KKN) untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Peringatan Ketiga: Dalam keadaan sangat memaksa, sanksi terhadap pelanggaran berat dapat diberikan di lokasi dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh Staf Bidang Evaluasi dan/atau Pimpinan LPM (termasuk Kepala Pusat KKN) untuk kemudian dikuatkan atau disahkan dengan keputusan Kepala LPM UAD. Sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dapat berupa: 1. Membatalkan keikutsertaannya dalam KKN periode tersebut. 2. Meneruskan kegiatan KKN di lokasi KKN tetapi mendapatkan penurunan nilai, bila perlu sampai batas minimal. 92


3. 4. 5.

1. 2.

3. 4. 5. 6.

1. 2. 3.

4.

Mahasiswa yang bersangkutan dengan suka rela mengundurkan diri sebagai peserta KKN. Penarikan dari lokasi KKN dan dinyatakan drop out. Direkomendasikan kepada Rektor dan tembusan kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan untuk dilakukan Sanksi Akademik (skorsing dan sebagainya). Perbuatan-perbuatan yang termasuk pelanggaran ringan: Tidak mengisi Buku Aktivitas Harian sampai 5 hari atau lebih berturut-turut. Belum memintakan tanda tangan surat izin kepada Ketua Unit atau teman mahasiswa sepemondokan/ Kepala Dukuh/ Lurah Desa atau induk semang tempat pemondokan. Tidak mengisi surat izin secara lengkap (misalnya tidak diisi tanggal meninggalkan lokasi KKN). Tidak membuat Rencana Kegiatan secara lengkap (dapat perseorangan dan dapat pula kolektif). Meninggalkan lokasi KKN tanpa izin, walaupun kurang dari 1 x 24 jam. Meninggalkan lokasi KKN tanpa diketahui Ketua Unit, kawan sepemondokan, atau induk semang tempat pemondokan. Perbuatan-perbuatan yang termasuk pelanggaran sedang: Tidak mengikuti kegiatan dalam rangka survei atau penyusunan program kerja KKN. Meninggalkan lokasi KKN melebihi izin yang diajukan, tetapi masih dalam batas toleransi. Meninggalkan lokasi KKN tanpa izin selama 1 x 24 jam atau lebih sampai batas toleransi (yakni 2 x 24 jam) dengan alasan apa pun. Membawa dan mempergunakan kendaraan roda empat tanpa izin, tanpa diketahui, dan/atau tanpa disetujui oleh PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

93

Staf Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan KKN UAD/Kepala Pusat KKN UAD/Kepala LPM UAD. 5. Mengizinkan/mengajak tamu menginap di lokasi KKN 6. Tidak dapat menyesuaikan diri (dengan tanpa larut) dengan kehidupan masyarakat di lokasi KKN setelah tinggal selama 7 hari. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat pada tahap pelaksanaan antara lain: 1. Tidak pernah mengikuti kegiatan dalam rangka survei dan penyusunan program kerja. 2. Meninggalkan lokasi KKN 3 x 24 jam berturut-turut tanpa izin dengan alasan apa pun. 3. Mencari dan mendapatkan bantuan atau sponsor yang mengikat. 4. Mencari bantuan/sponsor tanpa prosedur yang diizinkan oleh Kepala Pusat KKN/Kepala LPM UAD. 5. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, tindakan asusila, kegiatan yang menjurus ke arah politik praktis, turut campur dalam pilkades atau pilkada, turut campur dalam unjuk rasa, kegiatan yang menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat, kegiatan yang melanggar hukum, baik di lokasi KKN maupun di tempat lain. 6. Mengucapkan perkataan, bersikap, dan/atau berbuat yang oleh pejabat yang berwenang dianggap sebagai tindakan yang mencemarkan nama baik almamater UAD. 7. Melakukan pemalsuan tanda tangan pada buku laporan, proposal, dan lain-lain. 8. Membuat stempel dan kop surat mengatasnamakan Pusat KKN UAD.

94


E. Penilaian Penilaian dimaksud untuk mengetahui proses dan kemajuan pelaksanaan Program KKN. Melalui penilaian ini akan diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh peserta KKN. Di samping untuk memberikan nilai prestasi akademik yang dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti KKN, penilaian KKN dapat pula dipergunakan sebagai: (1) masukan untuk perbaikan, pengembangan, dan peningkatan program kegiatan selanjutnya, baik yang dilaksanakan oleh peserta KKN UAD berikutnya maupun masyarakat setempat. (2) umpan balik untuk perbaikan dan/atau pengembangan Pendidikan Tinggi pada umumnya maupun kurikulum pada khususnya. Penilaian pencapaian prestasi akademik mahasiswa KKN dilaksanakan berdasar pada prestasi aktivitas maupun kerja mahasiswa. Penilaian ini dimulai sejak mahasiswa mengikuti tahap persiapan, pembekalan, survei, operasional, sampai responsi KKN. Penilaian dilakukan oleh Staf Pusat KKN UAD dan/atau Pelaksana Pembekalan, Dosen Pembimbing Lapangan, LPM UAD atau tim evaluator independen, teman sejawat dalam ber-KKN, dan Tokoh Masyarakat/Pemerintah Desa. Penilaian terhadap mahasiswa KKN dilakukan atas dasar aktivitas dan prestasi para mahasiswa pada tahap pembekalan, survei dan penyusunan program, operasional, dan responsi. Pada Tahap Pembekalan, aspek yang dinilai meliputi (a) pengetahuan teoretik yang diukur dengan tes sumatif, (b) tingkat kehadiran dan aktivitas dalam pembekalan umum,


95

(c) kehadiran dan aktivitas dalam pembekalan khusus, dan (d) aktivitas dalam mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan program (berupa jumlah sertifikat yang dimiliki). Nilai akhir pembekalan adalah jumlah nilai keempat aspek dibagi empat. Nilai tahap ini diberi bobot 2,5. Penilaian pembekalan menggunakan ketentukan sebagai berikut. 1. Kehadiran dalam Pembekalan (jumlah kehadiran dibagi jumlah total kehadiran X 100) 2. Nilai baca al-Quran (A=100, B=75, C=50, D=25, E-0) 3. Jumlah sertifikat pelatihan yang dimiliki (4=100, 3=75, 2=50, 1=25) 4. Nilai general test Nilai Pembekalan adalah jumlah 1+2+3+4 dibagi 4. Pada Tahap Survei dan Penyusunan Program, aspek yang dinilai berasal dari laporan survei dan penyusunan program kerja, meliputi akurasi hasil survei dan relevansi program dengan permasalahan yang diperoleh melalui survei. Laporan survei dan penyusunan program disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dan diserahkan sebelum mahasiswa melakukan operasional di lokasi KKN. Di samping itu, ada dan tidaknya diskusi dan koordinasi dalam penyusunan program serta ketepatan waktu penyerahan laporan survei dan penyusunan program menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian. Untuk tahap ini, pemberi nilai adalah DPL. Nilai tahap ini diberi nama Nilai Prapelaksanaan Kegiatan KKN, diberi bobot 1. Nilai survei dan penyusunan program terdiri atas (a) 96


kemampuan menyusun program, (b) pengisian form survei, (c) Relevansi rencana program keilmuan dengan program studi mahasiswa, (d) peran dan penyusunan program unit, dan (e) peran dalam berkoordinasi dengan tokoh masyarakat. Pada Tahap Operasional, aspek yang dinilai oleh DPL dengan bobot 1,5 meliputi (a) kehadiran, (b) pengisian form TPA/ Bimbingan Belajar, (c) pengisian buku harian, (d) pengisian matriks, (e) rekapitulasi pelaksanaan program. Aspek yang dinilai oleh masyarakat dengan bobot 1 meliputi (a) kedisiplinan kerja, (b) kepatuhan tinggal di lokasi, (c) kepatuhan terhadap tata tertib, (d) kerjasama antar sesama mahasiswa, (e) kerjasama dengan pemuka masyarakat, (f) kerjasama dengan warga masyarakat, (g) kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat, (h) peran dan aktifitas mahasiswa dalam kegiatan, dan (1) tanggung jawab dalam pelaksanaan program. Pemberi nilai pada tahap ini adalah Tokoh Masyarakat/ Pejabat dengan bobot nilai 1 dan DPL dengan bobot 2. Selain itu, dilakukan pula penilaian oleh teman sejawat dalam KKN dan LPM UAD. Penilaian oleh teman sejawat meliputi peran dalam prapelaksanaan, peran dalam koordinasi dengan lokasi, peran dalam pelaksanaan, ketidakhadiran, peran dalam penyusunan laporan. Adapun penilaian oleh LPM meliputi (a) pengumpulan form perencanaan dan denah ke LPM 2 hari sebelum penerjunan, (b) kesesuaian jam rencana kegiatan telah mengikuti ketentuan (keilmuan, keagamaan, keagamaan, pendukung), (c) realisasi pelaksanaan program keilmuan, (d) realisasi jam total pelaksanaan program (total 7400), (e) silaturahmi, (f) form shalat jamaah, (g) pengisian matriks, (h) rekapitulasi pelaksanaan program, (i) presensi, (j) ketepatan pengumpulan laporan. PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

97

Pada Tahap Pelaporan dan Responsi dengan bobot 1. Aspek yang dinilai yaitu (a) presentasi jam program keilmuan, (b) presentasi jam program keagamaan, (c) presentasi jam program seni dan olah raga, (d) presentasi jam program pendukung/tematik, dan (e) ketepatan pengumpulan laporan. Aspek penilaian antarteman dengan bobot 1 meliputi (a) peran dalam prapelaksanaan, (b) peran dalam koordinasi dengan lokasi, (c) peran dalam pelaksanaan, (d) ketidakhadiran, dan (e) peran dalam penyusunan laporan. Nilai akhir mahasiswa KKN diperoleh melalui penjumlahan atas (a) nilai tahap pembekalan diberikan bobot 2,5, (b) nilai survei dan penyusunan program diberikan bobot 1, (c) nilai operasional di lapangan yang diberikan oleh DPL diberikan bobot 1.5, (d) nilai operasional di lapangan yang diberikan oleh Tokoh Masyarakat/Pejabat di lokasi KKN diberikan bobot 1, (e) nilai operasional di lapangan yang diberikan oleh teman sejawat dalam ber-KKN diberikan bobot 1, (f) nilai pasca pelaksanaan KKN yang diberikan oleh DPL bobot 1, dan (g) nilai pelaksanaan oleh LPM UAD, diberikan bobot nilai 2. Kemudian hasil seluruh penilaian terhadap mahasiswa tersebut dibagi 10.

98


BAB VII USAHA TINDAK LANJUT A. Pembinaan Wilayah Terhadap suatu wilayah yang baru saja menjadi lokasi KKN UAD perlu adanya tindak lanjut. Bentuk tindak lanjut itu antara lain pembinaan dan/atau pemeliharaan semua hasil KKN UAD. Masyarakat wilayah yang menjadi lokasi KKN UAD diharapkan mampu membina, memelihara, meneruskan dan/atau mengembangkan proyek-proyek yang telah dirintis dan/atau dibina oleh masyarakat bersama-sama dengan mahasiswa KKN UAD atau mahasiswa KKN UAD bersamasama dengan masyarakat. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Pusat KKN UAD disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat maupun keperluan dakwah amar makruf nahi munkar. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Pusat KKN UAD diatur sebagai berikut. 1. Jika suatu wilayah yang menjadi lokasi KKN UAD telah memiliki kader pembangunan dan dakwah amar makruf nahi munkar telah berjalan baik, wilayah tersebut dapat ditinggalkan (tidak lagi menjadi lokasi KKN UAD berikutnya), karena wilayah itu dipandang telah mampu membina sendiri. Terhadap wilayah kerja KKN UAD ini, PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

99

2.

3.

demi menjalin hubungan baik perlu adanya saling-kunjung silaturrahmi secara insidental. Jika suatu wilayah yang menjadi lokasi KKN UAD belum memiliki kader pembangunan dan/atau dakwah amar makruf nahi munkar belum berjalan baik, wilayah tersebut menjadi lokasi KKN UAD, hanya saja intensitasnya dikurangi. Bentuk pengurangan intensitas itu misalnya sebagai berikut. Apabila wilayah itu masih menjadi lokasi KKN UAD, peserta KKN dari 7 - 9 orang tiap dusun menjadi 7 - 9 orang tiap desa. Jika suatu wilayah yang menjadi lokasi KKN UAD telah memiliki kader pembangunan dan dakwah amar makruf nahi munkar telah berjalan baik, namun wilayah tersebut membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menyusun dan/atau melaksanakan program pembangunan serta dakwah amar makruf nahi munkar, masyarakat dapat meminta bantuan kepada LPM UAD melalui Pusat KKN UAD.

B. Pembinaan Kerjasama dengan Instansi/Dinas/ Persyarikatan Dalam setiap kali melaksanakan KKN, UAD perlu menjalin kerja sama yang harmonis baik dengan instansi, dinas, pemerintah, badan swasta, maupun persyarikatan Muhammadiyah setempat. Semua itu dilakukan dalam rangka pemanfaatan potensi masyarakat, pemerolehan kemudahanan dan dukungan dari berbagai pihak, dan/atau perhatian dan kerja sama yang baik dari pemerintah maupun masyarakat, demi keberhasilan program KKN UAD. Kerja sama tersebut dilakukan mulai dari tahap persiapan, tahap pembekalan, tahap pelaksanaan (baik pada tahap survei 100


maupun operasional), sampai tahap tindak lanjut. Bentuk konkret kerja sama tersebut meliputi, antara lain: 1.

2. 3.

menjalin kerja sama dengan Pemda (dari Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, sampai Desa/Kelurahan terma-suk dengan para Pamongnya) atau khususnya BAPPEDA menjalin kerja sama dengan Pemuka Masyarakat, termasuk juga para Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah menjalin kerja sama dengan PTN/PTS (melalui Forum Komunikasi KKN DIY maupun MUPTI), Kepolisian dari tingkat Polda sampai Polsek, Korem, Kodam, dan lainlain.

Saling kerja sama tersebut dilaksanakan dalam bentuk saling membantu dan/atau mengisi berbagai program kerja masing-masing dalam rangka melaksanakan tugas membangun masyarakat menuju keberhasilan pembangunan nasional. Tahap persiapan, pembekalan, maupun pelaksanaan telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Untuk tahap tindak lanjut ini, yang dilakukan adalah evaluasi terhadap program dan pelaksanaan KKN UAD yang baru diselesaikan serta perbaikan program dan pelaksanaan KKN UAD untuk periode/ tahun berikutnya. Kesemuanya itu dilakukan demi lebih lancarnya pelaksanaan dan berdaya maupun berhasil gunanya program KKN UAD sesuai dengan kondisi dan/atau kebutuhan masyarakat maupun mahasiswa.


101

BAB VIII PENUTUP Buku Panduan ini sudah disiapkan dan disusun dengan secermat dan sedetil mungkin. Namun demikian, sejalan dengan kondisi, perkembangan, pemenuhan keperluan, dan/atau persoalan, baik yang berkaitan dengan pelaksana, pelaku, maupun pemanfaat KKN UAD, dan bahkan juga perubahanperubahan di era global yang begitu cepat, hal-hal yang sudah dituangkan dalam buku ini tidak mungkin mampu selalu memenuhi kebutuhan atau berfungsi dengan baik sebagai sebuah panduan. Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan yang ada akan dievaluasi dan diperbaiki melalui mekanisme yang ada (termasuk mekanisme dalam tahap tindak lanjut seperti diungkapkan paba Bab VI). Adapun kekurangan mengenai berbagai hal yang belum dituangkan dalam buku ini akan diatur dan diumumkan melalui produk yang lazim, misalnya Keputusan Rektor dan Pengumuman LPM atau Pusat KKN UAD. Selain itu, perlu diketahui bahwa hal-hal yang diungkap dalam buku pedoman ini secara umum berlaku untuk semua peserta KKN Reguler maupun KKN Alternatif.

102


DAFTAR PUSTAKA Jabrohim. 1986. “Meningkatkan Kualitas Kuliah Kerja Nyata”, Makalah Lokakarya Pengembangan KKN IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta: IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Markum dan Susena (Ed.). 2000. Pedoman Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta: Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Marsum. 1986. “Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata”, Makalah Lokakarya Pengembangan KKN IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta: IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Muhammad Iftironi (Ed.). 1999. Pedoman Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Muh Towil Umuri. 1986. “Pokok-Pokok yang Perlu Mendapat Perhatian dalam Melakukan Kuliah Kerja Nyata”, Makalah Lokakarya Pengembangan KKN IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta: IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Pusat Pengelolaan dan Pengembangan KKN UGM. 1998. Pedoman Kuliah Kerja Nyata Universitas Gad Pedoman Kuliah Kerja Nyata Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta: LPM Universitas Gadjah Mada. PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

103

Rusli Karim (Ed.). 1990. Perguruan Tinggi dan Masyarakat: PT Tiara Wacana bekerjasama dengan PP Muhammadiyah Majelis Diktilitbang. Tim Pembina Mahasiswa Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1990. Pedoman Umum KKN di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Yogyakarta: Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhamadiyah. Trisno Raharjo dan Sagiran (Ed.). Tth. Pedoman Kuliah Kerja Nyata. Yogyakarta: Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

104


LAMPIRAN


105

106


Lampiran 1 Contoh Rumusan Kegiatan Terjadwal, Tidak Terjadwal Terstruktur, dan Tidak Terjadwal Mandiri RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA Contoh Rumusan Program 1 Penyelenggaraan Diskusi Kebudayaan  (Durasi: Terjadwal 2 x 200 menit, Tidak Terjadwal Terstruktur 2 x 60 menit, dan Tidak Terjadwal Mandiri 2 x 60 menit) Contoh Rumusan Kegiatan 1 untuk Program 1 tersebut  Kegiatan Terjadwal  (Durasi: 1 x 200 menit) Menyelenggarakan diskusi kebudayaan untuk menggali materi Sistem Informasi Seni Budaya  Kegiatan Tidak Terjadwal Terstruktur  (Durasi: 1 x 60 menit)  menyusun proposal diskusi  mengurus tempat dan izin  mengurus narasumber  membuat leaflet, poster, dll  rapat persiapan pelaksanaan kegiatan  membuat/mengetik surat-surat mengirimkan surat-surat undangan  dll.  Kegiatan Tidak Terjadwal Mandiri  (Durasi: 1 x 60 menit)  melakukan studi pustaka tentang topik diskusi (yakni kebudayaan)  melakukan studi lapangan tentang topik diskusi (yakni kebudayaan) PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

107

    

melakukan wawancara tentang topik diskusi (yakni kebudayaan) merumuskan hasil studi pustaka tentang topik diskusi (yakni kebudayaan) merumuskan hasil studi lapangan tentang topik diskusi (yakni kebudayaan) melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan diskusi dll.

Contoh Rumusan Kegiatan 2 untuk Program 1 tersebut  Kegiatan Terjadwal  (Durasi: 1 x 200 menit) Menyelenggarakan diskusi kesenian dalam rangka menggali materi Sistem Informasi Seni Budaya  Kegiatan Tidak Terjadwal Terstruktur  (Durasi: 1 x 60 menit)  menyusun proposal diskusi  mengurus tempat dan izin  mengurus narasumber  membuat leaflet, poster, dll  rapat persiapan pelaksanaan kegiatan  mengirimkan surat-surat undangan  dll.  Kegiatan Tidak Terjadwal Mandiri  (Durasi: 1 x 60 menit)  menyusun proposal diskusi  melakukan studi pustaka tentang kesenian  melakukan studi lapangan tentang kesenian  melakukan wawancara tentang kesenian  perumusan hasil studi pustaka tentang kesenian,  merumuskan hasil studi lapangan tentang kesenian  rapat evaluasi pelaksanaan diskusi  dll

108


Contoh Rumusan Program 2 Pembuatan Perangkat Lunak (Software) Sistem Informasi Seni Budaya Rincian Kegiatan  (Durasi: Terjadwal 4 x 200 menit, Tidak Terjadwal Terstruktur 4 x 60 menit, dan Tidak Terjadwal Mandiri 4 x 60 menit) Contoh Rumusan Kegiatan 1 untuk Program 2 tersebut  Kegiatan Terjadwal  (Durasi: 1 x 200 menit) Memahami dan Mendalami Hasil Diskusi Kebudayaan dalam Rangka Pembuatan Perangkat Lunak (Software) Sistem Informasi Seni Budaya  Kegiatan Tidak Terjadwal Terstruktur  (Durasi: 1 x 60 menit)  membuat resume hasil diskusi  mengelompokkan bidang-bidang yang perlu dilakukan pendataan  membuat rincian materi pendataan masing-masing bidang pendataan  dll.  Kegiatan Tidak Terjadwal Mandiri  (Durasi: 1 x 60 menit)  melakukan konsultasi kepada pakar budaya terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan pendataan  melakukan konsultasi kepada pakar budaya terkait dgn materi setiap hal yang perlu dilakukan pendataan  melakukan konsultasi kepada pakar budaya terkait dengan rumusan materi untuk Pembuatan Perangkat Lunak (Software) Sistem Informasi Seni Budaya  dll. Contoh Rumusan Kegiatan 2 untuk Program 2 tersebut  Kegiatan Terjadwal  (Durasi: 3 x 200 menit) PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

109





Membuat Perangkat Lunak (Software) Sistem Informasi Seni Budaya Kegiatan Tidak Terjadwal Terstruktur  (Durasi: 3 x 60 menit)  menyiapkan peralatan yang diperlukan  mengkaji kembali teori pembuatan software  dll. Kegiatan Tidak Terjadwal Mandiri  (Durasi: 3 x 60 menit)  melakukan pengecekan kembali hasil pembuatan software  melakukan perbaikan kekurangan atau kelemahan  dll.

Catatan: 1. Jumlah jam kegiatan terjadwal: 14 x 3 x 200 menit = 8.400 menit (140 jam) 2. Jumlah jam keseluruhan kegiatan: (14 x 3 x 200) + (14 x 3 x 60) + (14 x 3 x 60) = 13.440 menit (= 224 jam).. 3. Yang ditulis dalam Form 1, Form 2, Form 3, dan Form 4 hanya Kegiatan Terjadwal saja.

110


Lampiran 2: Contoh Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Terjadwal RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN (Yang ditulis dalam Form 1 s.d. Form 4 hanya Kegiatan Terjadwal ini) I.

Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit)

A.

Subbidang Keilmuan

1.

Subardi Pembuatan Program Sistem Informasi Seni Budaya (SISiB)

a. Melakukan Sosialisasi SISiB kepada para Pimpinan LSBO

1 x 100”

b. Melakukan Analisis Materi SISiB dengan Kajian Pustaka, Wawancara pada Pakar, dan Calon Pengguna

1 x 100”

c. Menetapkan Materi SISiB dan Format-Formatnya

1 x 100”

d. Membuat perangkat lunak (software)

3 x 100”

e. Melakukan pengecekan perangkat lunak (sof ware) SISiB yang baru saja dibuat

1 x 100”

f. Melakukan perbaikan perangkat lunak (software) SISiB hasil perbaikan.

1 x 100”

g. Melakukan uji coba perangkat lunak (software) SISiB dilanjutkan dengan perbaikan kelemahan

1 x 100”

JKEM Subardi 2.

900”

Fitri Merawati Pelatihan Penciptaan Cerpen bagi Siswa SLTA se-Kota Yogyakarta

a. Memberikan materi pelatihan berupa pembahasan dan pemahaman tentang tema dan unsur-unsur cerita lainnya

1 x 100”

b. Memberikan materi pelatihan berupa pembahasan dan pemahaman tentang alur dan pengaluran dalam penulisan cerpen, dilanjutkan dengan pemberian tugas dan pengevaluasian atas tugas yang diberikan

1 x 100”


111

c. Memberikan materi pelatihan berupa pembahasan dan pemahaman tentang tokoh dan penokohan dalam penulisan cerpen, dilanjutkan dengan pemberian tugas dan pengevaluasian atas tugas yang diberikan

1 x 100”

d. Memberikan materi pelatihan berupa pembahasan dan pemahaman tentang latar dan pelataran dalam penulisan cerpen, dilanjutkan dengan pemberian tugas dan pengevaluasian atas tugas yang diberikan

1 x 100”

e. Memberikan materi pelatihan berupa pembahasan dan pemahaman tentang sudut dalam penulisan cerpen.

1 x 100”

f. Memberikan materi pelatihan berupa pembahasan dan pemahaman tentang gaya dan nada terutama tentang gaya bahasa dalam penulisan cerpen (meliputi bahasa sastra dan bukan sastra, stile dan stilistika, nada dan stile, unsur-unsur stile, percakapan dalam cerpen, dan lain-lain yang dipandang perlu)

1 x 100”

g. Memberi tugas kepada para peserta pelatihan untuk menulis cerpen.

2 x 100”

Membahas cerpen yang ditulis oleh peserta pelatihan JKEM Fitri Merawati 3.

1 x 100” 900”

Dimas Ariandiningrat Penyelenggaraan pelatihan pembuatan teh celup daun sirsak bagi warga Dusun Pakis.

a. Memberi ceramah tentang manfaat teh celup daun sirsak

1 x 50”

b. Menjelaskan cara-cara pembuatan teh celup daun sirsak

1 x 100”

c. Memberikan kesempatan peserta pelatihan membuat teh sirsak

1 x 150”

d. Melakukan evaluasi atas hasil teh celup daun sirsak yang dibuat peserta pelatihan dan memberikan saran-saran perbaikan jika terdapat kekurangan berhasilan

1 x 50”

e. Memberikan pelatihan pengepakan

1 x 150”

f. Memberikan ceramah tentang pengurusan izin industri rumah tangga

1 x 100”

JKEM Dimas Ariadiningrat 4.

Rahmawati: Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan Lingkungan bagi Takmir Masjid Al Huda, Dusun Pakis. Catatan: Kegiatan dikerjakan oleh Rahmawati

a. Memberikan ceramah tentang kesehatan lingkungan

112

600”


1 x 100”

b. Melakukan ceking lingkungan Masjid Al Huda, Dusun Pakis

1 x 100”

c. Kekurangan kegiatan bidang keilmuan diganti dengan kegiatan Bimbingan Belajar (Periksa uraian di I.B.)

0

JKEM Rahmawati 5.

200”

Darminah: Program di Subbidang Keilmuan, Darminah tidak melaksanakan

0

JKEM Darminah 6.

0”

Firstanto Pelatihan Penelitian Kemampuan Berbahasa Inggris

a. Memberikan materi tentang metode penelitian bahasa untuk para guru SLTP

4x100”

b. Mendampingi peserta pelatihan bahasa menyusun proposal

2x100”

c. Membahas peresentasi hasil penulisan proposal penelitian bahasa yang dilakukan para peserta pelatihan

2x100”

JKEM Firstanto 7.

Bayu (Sebutkan nama program)

8.

Ambar (Sebutkan nama program)

9.

Saryani (Sebutkan nama program)

B.

800”

Subbidang Keilmuan

1.

Subardi Tidak melaksanakan program/kegiatan karena kegiatan keilmuan sudah memenuhi syarat

2.

Fitri Merawati Tidak melaksanakan program/kegiatan karena kegiatan keilmuan sudah memenuhi syarat

3.

Dimas Ariandiningrat Tidak melaksanakan program/kegiatan karena kegiatan keilmuan sudah memenuhi syarat


113

4.

Rahmawati Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Matematika bagi Anak SD di Masjid Al Munir

a. Memberikan bimbingan dengan materi penambahan

2 x 50”

b. Memberikan bimbingan dengan materi pengurangan

2 x 50”

c. Memberikan bimbingan dengan materi perkalian

2 x 50”

d. Memberikan bimbingan dengan materi pembagian

2 x 50”

JKEM Subbid Keilmuan JKEM Rahmawati 5.

Darminah Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Ilmu Pengetahuan Alam bagi Anak SD di Masjid Al Munir

a. (Sebutkan nama kegiatan) b. (Sebutkan nama kegiatan) c. (Sebutkan nama kegiatan) 6.

Firstanto Tidak melaksanakan program/kegiatan karena kegiatan keilmuan sudah memenuhi syarat

7.

Bayu Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial bagi Anak SD di Masjid Al Munir

a. (Sebutkan nama kegiatan) b. (Sebutkan nama kegiatan) dst 8.

Ambar Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia bagi Anak SD di Masjid Al Munir

a. (Sebutkan nama kegiatan) b. (Sebutkan nama kegiatan) dst 9.

Saryani Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Bahasa Inggris bagi Anak SLTP/MTs di Masjid Al Munir

a. (Sebutkan nama kegiatan) b. (Sebutkan nama kegiatan) dst

114


200 600”

II.

Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit)

A.

Subbidang Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA

1.

Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak

a. Mendidik anak melalui bercerita

6 x 50

b. Mengajarkan hafalan doa-doa

6 x 50

c. 2.

Peyelenggaraan Belajar Al Qur-an Anak-Anak a Mengajar membaca huruf Arab

6 x 50

b Mengajar membaca Al Qur-an

6 x 50

c. 3.

Pemutaran Film Islami, Film Perjuangan, dll

a. Menyelenggarakan apresiasi dengan melihat film Sang Pencerah

1 x 100”

b. B. Subbidang Pengajian Rutin Remaja 1.

Penyelenggaraan Pengajian Remaja Putri a Menyelenggarakan Kajian Agama Islam

6 x 50

b Melaksanakan/Mengikuti Tadarus (per hari maksimal dihitung 50 menit)

8 x 50

c Mengikuti Pengajian Tafsir Al Qur-an

6 x 50

d. 2.

Penyelenggaraan Pengajian Remaja Putra a Menyelenggarakan Kajian Agama Islam

6 x 50


8 x 50


6 x 50

d. 3.

Penyelenggaraan Pengajian Remaja Putri dan Putra a Menyelenggarakan Kajian Agama Islam

6 x 50


6 x 50

c Mengikuti Pengajian Tafsir Al Qur-an d. Menyelenggarakan Kajian Politik Islam

6 x 50 1 x 100”


115

e. Menyelenggarakan Kajian Kebudayaan Islam

1 x 100”

f. 4.

Penyelenggaraan Pelatihan Seni Baca Al Qur-an

a. Mengajarkan seni baca Al Qur-an surat ....

6 x 50

b. Mengajarkan seni baca Al Qur-an surat .... ayat ... sampai dengan ayat ....

6 x 50

5.

Pemutaran Film Islami, Film Perjuangan, dll

a. Menyelenggarakan apresiasi dengan melihat film Sang Pencerah kemudian mengikuti pembahasannya

1 x 100”

b. C. Subbidang Pengajian Rutin Dewasa 1.

Penyelenggaraan Pengajian Ibu-Ibu a Menyelenggarakan Kajian Agama Islam

6 x 50


6 x 50


6 x 50

d. 2.

Penyelenggaraan Pengajian Bapak-Bapak a Menyelenggarakan Kajian Agama Islam

6 x 50


6 x 50


6 x 50

d. 3.

Penyelenggaraan Pengajian Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak a Menyelenggarakan Kajian Agama Islam

6 x 50


6 x 50


6 x 50

d. Menyelenggarakan Kajian Politik Islam

1 x 100”

e. Menyelenggarakan Kajian Kebudayaan Islam

1 x 100”

f. D. 1.

Pengajian Khusus dan Pengajian Akbar Penyelenggaraan Pengajian Khusus a Membantu Kegiatan Pengajian Pimpinan Persyarikatan

116


2 x 100”

b Menyelenggarakan Pengajian Warga Persyarikatan

2 x 100”

c. 2.

Penyelenggaraan Pengajian Akbar

a. Menyelenggarakan Pengajian Akbar b. Mengikuti Pengajian Akbar c. E.

Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah (Masjid/Mushalla/Surau/Langgar)

1.

Pembersihan tempat ibadah

a. Menyapu masjid setiap menjelang shalat (per hari maksimal dihitung 50 menit, satu unit maksimal 2 orang)

1 x 50”

b. 2.

Pendirian dan Pengelolaan Perpustakaan Masjid

a. b. 3.

Pendirian dan Pengelolaan Poliklinik Masjid

a. b.

III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) A.

Subbidang Seni

1.

Penyelenggaraan Apresiasi Seni Musik

a. Melatih gerak dan lagu anak-anak TK dan SD – Wajib dilaksanakan

8 x 50%

b. Melatih anak menyanyi pop Islami c. Mengikuti lomba gerak dan lagu (Tingkat Kecamatan) – Wajib mengikuti

1 x 100”

d. Mengikuti lomba gerak dan lagu (Tingkat Kota/Kabupaten)

1 x 100”

e. Menyelenggarakan lomba gerak dan lagu (Tingkat Kecamatan) – Wajib dilaksanakan

3 x 100”

f. Menyelenggarakan lomba gerak dan lagu (Tingkat Kota/Kabupaten) – Jika memungkinkan


117

g. Melatih paduan suara ibu-ibu ‘Aisyiyah/PKK/dll h. Mengikuti lomba paduan suara ibu-ibu ‘Aisyiyah/PKK/dll (Tingkat Kecamatan) i. Mengikuti lomba paduan suara ibu-ibu ‘Aisyiyah/PKK/dll (Tingkat Kota/Kabupaten) j. Menyelenggarakan lomba paduan suara 2.

Penyelenggaraan Apresiasi Sastra

a. Menyelenggarakan forum apresiasi sastra yang digelar pada Rabu Kedua Pkl 19.00 setiap bulan di Kampus 2 Universitas Ahmad Dahlan – wajib setiap unit KKN di PP Muh/PPA/PWM DIY/PDM Kota Yogyakarta menjadi penanggung jawab kegiatan sebanyak 1 kali dan wajib hadir setiap kali forum apresiasi diselenggarakan b. Mengikuti/mendampingi warga untuk mengikuti forum apresiasi sastra yang digelar pada Rabu Kedua Pkl 19.00 setiap bulan—setiap unit KKN di Kota Yogyakarta, di Kec Sewon Bantul, Kec. Kasihan Bantul, Kec. Banguntapan Bantul, dan Kec Gamping Sleman wajib mengirimkan peserta minimal 2 orang 3. a. b. B.

Subbidang Olahraga

1.

Penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan, dan atau pertandingan olahraga Tonis

a. Melaksanakan sosialisasi olahraga Tonis – Tiap unit/kelompok wajib laksanakan b. Mengelola pelatihan olahraga Tonis – Tiap unit/kelompok wajib mengirimkan c. Menyelenggarakan pertandingan olahraga Tonis Tingkat Kecamatan – Tiap Kecamatan wajib menyelenggarakan d. Menyelenggarakan pertandingan olahraga Tonis Tingkat Kota/Kabupaten – Jika memungkinkan 2.

Pembinaan olahraga Sepakbola

a. Mengupayakan berdirinya Sekolah Sepakbola Anak bagi warga Muhammadiyah yang menjadi siswa di SD dan SLTP Muhammadiyah maupun Umum di Tingkat PCM b. Menyelenggarakan Olympiade Sepakbola Anak Muhammadiyah (OSAM) – antar sekolah sepakbola

118


IV. Bidang Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6000 menit) A.

Subbidang Tematik Program dengan tema: “Pembinaan Seni Budaya di Lingkungan Muhammadiyah Meningkatkan Pelaksanaan Program Muhammadiyah yang Berkemajuan”

1.

Penyelenggaraan Diskusi Kebudayaan

a. Menyelenggarakan diskusi kebudayaan untuk menggali bentuk-bentuk kebudayaan dan berbagai seluk-beluknya dalam rangka mencari materi untuk membuat Sistem Informasi Seni Budaya

2 x 100

b. Merumuskan hasil diskusi kebudayaan tentang bentukbentuk kebudayaan dan berbagai seluk-beluknya

2 x 100

2.

Penyelenggaraan Diskusi Kesenian

a. Menyelenggarakan diskusi kesenian untuk menggali bentuk-bentuk kesenian dan berbagai seluk-beluknya dalam rangka mencari materi untuk membuat Sistem Informasi Seni Budaya

2 x 100

b. Merumuskan hasil diskusi kesenian tentang bentuk-bentuk kesenian dan berbagai seluk-beluknya

2 x 100

3.

Pengujicobaan Perangkat Lunak (Software) Sistem Informasi Seni Budaya

a. Menyelenggarakan workshop dalam rangka Ujicoba Ke-1 Perangkat Lunak (Software) Sistem Informasi Seni Budaya yang dihasilkan mahasiswa KKN Materi: Mencoba dan mengevaluasi Perangkat Lunak (Software) Sistem Informasi Seni Budaya

1 x 100

b. Menyelenggarakan workshop dalam rangka Ujicoba Ke-2 Perangkat Lunak (Software) Sistem Informasi Seni Budaya yang dihasilkan mahasiswa KKN Materi: Mencoba dan mengevaluasi Perangkat Lunak (Software) Sistem Informasi Seni Budaya yang telah diperbaiki berdasar-kan temuan pada ujicoba ke-1

1 x 200

4.

Pendataan organisasi dan kegiatan seni di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul


119

a. Melakukan pendataan organisasi dan kegiatan seni di wilayah Kota Yogyakarta b. Melakukan pendataan organisasi dan kegiatan seni di wilayah Kab Bantul c Memasukkan data seni budaya yang diperoleh lewat di wilayah Kota Yogya dan Kab Bantul 5.

4 x 100 4 x 100

Pengumpulan data tentang bentuk dan kegiatan budaya di wilayah Kota Yogyakarta dan Kab Bantul

a. Melakukan pendataan bentuk dan kegiatan budaya (di luar kesenian) di wilayah Kota Yogyakarta Materi: Data tentang berbagai bentuk dan kegiatan budaya

4 x 100

b Melakukan pendataan bentuk dan kegiatan budaya (di luar kesenian) di wilayah Kab Bantul Materi: Data tentang berrbagai bentuk dan kegiatan budaya

4 x 100

c Memasukkan data bentuk dan kegiatan budaya yang diperoleh lewat pendataan di wilayah Kota Yogyakarta dan Kab Bantul Materi: Data base budaya di Kota Yogyakarta dan Kab Bantul

2 x 200

6.

Penyelenggaraan Pelatihan Penciptaan Karya Sastra

a. Menyelenggarakan pelatihan penciptaan cerpen

4 x 100

b. Menyelenggarakan pelatihan penciptaan puisi

4 x 100

c. Menyelenggarakan pelatihan penulisan scenario

4 x 100

d. Menyelenggarakan pelatihan penulisan lakon

4 x 100

e. Menyelenggarakan pelatihan penciptaan musikalisasi puisi

4 x 100

7.

Penyelenggaraan Pelatihan Menyanyi a Menyelenggarakan pelatihan menyanyi untuk anak-anak SLTA

4 x 100

b Menyelenggarakan pelatihan menyanyi untuk anak-anak SLTP

4 x 100

8.

Penyelenggaraan pelatihan pengajaran lagu-lagu anak untuk para guru TK dan SD tingkat awal

a. Menyelenggarakan pelatihan pengajaran lagu-lagu anak untuk para guru TK dan SD tingkat awal di Kecamatan Srandakan, Kab Bantul

2 x 100

b. Menyelenggarakan pelatihan pengajaran lagu-lagu anak k d k ld

2 x 100

120


untuk para guru TK dan SD tingkat awal di Kecamatan Sanden, Kab Bantul c. Menyelenggarakan pelatihan pengajaran lagu-lagu anak untuk para guru TK dan SD tingkat awal di Kecamatan Kretek, Kab Bantul

2 x 100

d. Menyelenggarakan pelatihan pengajaran lagu-lagu anak untuk para guru TK dan SD tingkat awal di Kecamatan Bambanglipuro, Kab Bantul

2 x 100

e. Menyelenggarakan pelatihan pengajaran lagu-lagu anak untuk para guru TK dan SD tingkat awal di Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta

2 x 100

f. Menyelenggarakan pelatihan pengajaran lagu-lagu anak untuk para guru TK dan SD tingkat awal di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta

2 x 100

g. Menyelenggarakan pelatihan pengajaran lagu-lagu anak untuk para guru TK dan SD tingkat awal di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta

2 x 100

h. Menyelenggarakan pelatihan pengajaran lagu-lagu anak untuk para guru TK dan SD tingkat awal di Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta

2 x 100

9.

Penyelenggaraan pelatihan lukis kaligrafi untuk siswa SLTA a Menyelenggarakan pelatihan lukis kaligrafi untuk siswa SLTA di Kab Bantul

3 x 100

b Menyelenggarakan pelatihan lukis kaligrafi untuk siswa SLTA di Kota Yogyakarta

3 x 100

10.

Penyelenggarkan pelatihan penciptaan puisi untuk siswa SLTA dan/atau mahasiswa (Kegiatan berdurasi 5 x 100” ini diselenggarakan dalam waktu 3 hari)

a Menyelenggarakan pelatihan penciptaan puisi untuk siswa SLTA dan/atau mahasiswa di Kota Yogyakarta

5 x 100

b Menyelenggarakan pelatihan penciptaan cerpen untuk siswa SLTA dan/atau mahasiswa di Kota Yogyakarta

5x 100

c Menyelenggarakan pelatihan penciptaan naskah lakon untuk siswa SLTA dan/atau mahasiswa di Kota Yogyakarta

5 x 100

d. Menyelenggarakan pelatihan penciptaan naskah skenario untuk siswa SLTA dan/atau mahasiswa di Kota Yogyakarta

3 x 100

e. Menyelenggarakan pelatihan penciptaan puisi untuk siswa SLTA dan/atau mahasiswa di Kabupaten Bantul

5 x 100

f. Menyelenggarakan pelatihan penciptaan cerpen untuk

5 x 100


121

siswa SLTA dan/atau mahasiswa di Kabupaten Bantul g. Menyelenggarakan pelatihan penciptaan naskah lakon untuk siswa SLTA dan/atau mahasiswa di Kabupaten Bantul

5 x 100

h. Menyelenggarakan pelatihan penciptaan naskah skenario untuk siswa SLTA dan/atau mahasiswa di Kabupaten Bantul

3 x 100

11.

Penyelenggaraan pelatihan pengajaran sastra

a Menyelenggarakan pelatihan pengajaran puisi

4 x 100

b Menyelenggarakan pelatihan pengajaran cerpen/novel

4 x 100

12.

Pergelaran Seni/Pamerah Seni

a. Menyelenggarakan Pameran Seni Rupa Perempuan Pelukis (Widya Prana Rini, Mutiara Dewika, dll).

3 x 150

b. Menyelenggarakan Pameran Seni Kaligrafi Siswa SLTA Provinsi DIY

3 x 150

13.

Penyelenggaraan Lomba Seni

a. Menyelenggarakan Lomba Baca Puisi untuk SLTA

2 x 150

b Menyelenggarakan Lomba Menulis Puisi untuk SLTA

2 x 150

c Menyelenggarakan Lomba Musikalisasi Puisi untuk SLTA

2 x 150

d Menyelenggarakan Lomba Menulis Cerpen untuk mahasiswa

2 x 150

e Menyelenggarakan Lomba Vocal Group untuk mahasiswa

2 x 150

f Menyelenggarakan Lomba Nyanyi Tunggal Lagu-lagu Islami untuk mahasiswa

2 x 150

h. Menyeleggarakan Lomba Seni Baca Al Qur-an (Musabakah Thilawatil Qur-an

2 x 150

14. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah di Bidang Seni a. Menyelenggarakan diskusi sastra

1 x 100”

b. Menyelenggarakan diskusi seni rupa

1 x 100”

c. Menyelenggarakan diskusi film

1 x 100”

15. Penyelenggaraan Kegiatan Apresiasi Seni a. Menyelenggarakan jumpa sastrawan untuk memperoleh pengetahuan tentang proses kreatif

1 x 150”

b. Mengikuti kegiatan pembacaan puisi-puisi Emha Ainun Nadjib

1 x 100”

c. Mengikuti kegiatan musikalisasi puisi-puisi Emha Ainun Nadjib

1 x 100”

JKEM Kegiatan Tematik

122


6.000

B.

Subbidang Nontematik

1.

Pembuatan Papan Nama

a. Membuat papan nama PCM

3 x 100”

b. Membuat penunjuk jalan

2 x 100”

2.

Penyelenggaraan Gotong Royong

a. Melakukan gotong royong pembersihan got

1 x 150”

b. Melakukan gotong royong pengecetan tembok gardu ronda

1 x 150”

3.

Pengelolaan Kegiatan dan Administrasi Kantor

a. Menyelenggarakan rekreasi pengurus Remas Masjid Al Munir

1 x 200”

b. Memproses pengiriman surat-surat Kantor PP ‘Aisiyah

1 x 50”

4.

Pembuatan Dokumentasi Digital

a. Melakukan pendokumentasian dalam bentuk digital suratsurat PP ‘Aisyiyah

9 x 100”

b. Melakukan pendokumentasian dalam bentuk digital majalah Suara ‘Aisyiyah

9 x 100”

c. Melakukan pendokumentasian dalam bentuk digital majalah Suara Muhammadiyah

9 x 100”

JKEM Program Nontematik

0

JKEM Program Tematik dan Nontematik

Dosen Pembimbing Lapangan Drs. H. Jabrohim, M.M.

6.000”

Yogyakarta, ..................... Ketua Unit Nurul Lukiana

Catatan: 1. Kegiatan dengan durasi lebih dari 300 menit dilaksanakan minimal 2 hari. 2. Kegiatan Bersama dapat lebih dari 300 menit per hari. 3. Contoh ini merupakan potongan Form Rencana Program dan Kegiatan (lengkapnya lihat Form 1).


123

124



125

126



127

128



129

130



131

132



133

134



135

136



137

138



139

140


PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Recommend Documents