Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan

Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan

Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan

Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

1


PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA: Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan

Tim Penulis: Endang Jeniati, Wiwik Wahyuningsih, Retno Hayati, Krisnawati, Chaidar Masulili, Rahmi Amtha, Tis Karasutisna, Natalina Haerani

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. ISBN 978-602-70470-1-3

© Edisi 3, PBPDGI 2014 Diterbitkan Tahun 2014 oleh: Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Jl. Utan Kayu Raya No 46 Jakarta Timur 13120 Tel. 021-85906355 Hp. 081908312328 E-mail: [email protected]


2


PEDOMAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESIONALISME KEDOKTERAN GIGI BERKELANJUTAN (P3KGB)

PB PDGI 2014


3


KATA PENGANTAR Puji Syukur Kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya revisi buku Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB). Sejak diterbitkannya, buku Pedoman P3KGB ini telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan panduan ini sedemikian rupa sehingga dapat memperbaiki baik tata cara penyelenggaraan maupun mutu substansi P3KGB. PDGI mengemban amanat Undang-undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang memberikan kewenangan mengeluarkan Sertifikat Kompetensi melalui Kolegium-Kolegiumnya. Berarti PDGI berkewajiban untuk senantiasa mengawal agar Dokter Gigi anggotanya tetap terjaga mutu kompetensi, etika, dan profesionalismenya melalui proses pembelajaran keprofesian sepanjang hayat. Dengan demikian, melalui sejumlah Satuan Kredit Profesi yang didapat oleh dokter gigi dari kegiatan-kegiatan pembelajaran keprofesian berkelanjutan ini, maka diakuilah mutu dokter gigi tersebut melalui pemberian Sertifikat Kompetensi. Sertifikat Kompetensi tersebut menandakan dokter gigi tersebut layak untuk menjalankan praktek kedokteran gigi di Indonesia, bahwa ia benar-benar kompeten sesuai kemajuan Iptek kedokteran atau kedokteran gigi. Hakekat penjagaan mutu profesionalisme adalah tugas besar dan mulia yang dipercayakan oleh bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlu dibuat tatanan cara dan nilai-nilai dalam pengawalan mutu dari pelaksanaan kegiatan P3KGB itu sendiri. Agar optimal maka revisi Buku Pedoman P3KGB dilakukan dengan pendekatan multi sektor, yang bersifat kolaboratif, sinkronisasi dan harmonisasi dari berbagai pihak antara lain Perangkat Organisasi PDGI, MKKGI, Para Kolegium, dan Ikatan Keahlian Dokter Gigi Spesialis. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih atas kerja keras semua pihak yang terlibat pada proses revisi buku Pedoman P3KGB ini. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

4


Beranjak dari revisi buku Pedoman P3KGB, harapan saya agar buku ini dijadikan pedoman pelaksanaan pembelajaran keprofesian berkelanjutan yang ditaati oleh seluruh unsur dan pihak. Semoga cita-cita kita untuk senantiasa menjaga citra keprofesian dokter gigi termasuk dokter gigi spesialis dapat terwujud demi keselamatan pasien dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jakarta, 19 Mei 2014 PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA KETUA,

Dr. drg. Zaura Anggraeni, MDS NPA. 1105.104434


5


SURAT KEPUTUSAN NOMOR : SKEP/462/PB PDGI/I/2014 Tentang PEDOMAN & PETUNJUK PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESIONALISME KEDOKTERAN GIGI BERKELANJUTAN (P3KGB) 2014 PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA Menimbang

:

1.

2. 3.

Mengingat

:

1. 2. 3.

Memperhatikan

:

1.

2.

3.

4.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam pelayanan kesehatan gigi, perlu Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB). Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mengamanatkan kepada PDGI untuk menjadi pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB). Bahwa setiap dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang akan memperpanjang masa berlaku STR harus mendapatkan Sertifikat Kompetensi dari Kolegium terkait. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDGI Amanat hasil Kongres PDGI XXIV Bali tentang perlunya dilakukan kajian dan revisi terhadap Buku Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan P3KGB edisi kedua. Hasil Pertemuan Rapat Komisi dengan Kolegium-Kolegium Kedokteran Gigi yang membahas revisi Pedoman dan Pelaksanaan P3KGB pada tanggal 5 Februari 2013 di Sekretariat PB PDGI, Jakarta Hasil Pertemuan Rapat Komisi dengan PB PDGI dan KolegiumKolegium Kedokteran Gigi yang membahas revisi Pedoman dan Pelaksanaan P3KGB pada tanggal 25 Juli 2013 di Sekretariat PB PDGI, Jakarta Hasil Pertemuan Rapat Komisi P3KGB dengan PB PDGI dan PDGI Cabang Se-Jabodetabek dan Wilayah DKI yang membahas revisi Buku Pedoman dan Pelaksanaan P3KGB pada tanggal 8 Agustus 2013 di Jakarta. Bahwa mulai tanggal 5 Februari 2013 telah diuji cobakan Sistem Penilaian Kegiatan, Penyelenggara (Provider) serta Pengajuan Penilaian/Akreditasi Kegiatan P3KGB yang menjadi standar Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan.


6

Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

:

Kedua

:

Ketiga

:

Memberlakukan Buku Pedoman & Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB) 2014. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai waktu yang tidak ditetapkan dan dengan ini Buku Pedoman & Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB) 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal: 21 Januari 2014 PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA KETUA UMUM SEKRETARIS JENDERAL

Dr. drg. Zaura Anggraeni, MDS NPA : 1105.104434


drg. Ugan Gandar NPA : 1105.001341

7


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................4 DAFTAR ISI ......................................................................................................6 TIM PENYUSUN ............................................................................................9 BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 10 BAB II TUJUAN DAN ORGANISASI ................................................... 17 BAB III TATALAKSANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN P3KGB ............................................................................................................. 20 BAB IV SISTIM PENILAIAN KEGIATAN P3KGB .......................... 34 BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ..................................... 45 BAB VI SERTIFIKASI DAN REGISTRASI .......................................... 47 BAB VII PENUTUP...................................................................................... 55 Lampiran 1 ....................................................................................................... 56 Lampiran 2 ....................................................................................................... 60 Lampiran 3 ....................................................................................................... 64


8


TIM PENYUSUN 1. Komisi P3KGB - Drg. Endang Jeniati, MARS - drg Wiwik Wahyuningsih, MKM - Prof. Dr.Retno Hayati, drg, SKM, SpKGA (K) - drg Krisnawati, SpOrt (K) - drg Chaidar Masulili, Sp. Pros (K) - drg Rahmi Amtha, MDS, PhD - drg Tis Karasutisna, Sp. BM (K) - drg Natalina Haerani, Sp. Perio (K) 2. Dept. Pendidikan dan Profesi PB PDGI - Dr. drg Corputty Johan E. Michael, SpBM - drg Peter Andreas, MKes 3. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia - Dr. drg Harum Sasanti, SpPM 4. Kolegium – Kolegium Kedokteran Gigi - Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI) - Kolegium Bedah Mulut - Kolegium Orthodonsia - Kolegium Prosthodonsia - Kolegium Konservasi Gigi - Kolegium Penyakit Mulut - Kolegium Kedokteran Gigi Anak - Kolegium Periodonsia - Kolegium Radiologi Kedokteran Gigi


9


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Profesi kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, kode etik, disiplin dan bersifat melayani masyarakat. Dokter gigi dalam melaksanakan profesinya memberikan pelayanan kesehatan gigi yang prima untuk memenuhi kebutuhan pasien sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi (IPTEKDOKGI) yang pesat. Untuk itu dokter gigi harus tetap komitmen terhadap pengembangan diri sepanjang hayat (life-long learning) dan menekankan etik profesional dan moral. Kewajiban pengembangan diri sepanjang hayat merupakan upaya mengembangkan profesionalismenya untuk meningkatkan dan meng-update pengetahuan dan keterampilan dokter gigi melalui Pendidikan Pelatihan Profesional Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB). Globalisasi ilmu kedokteran gigi memberi dampak pada dokter gigi/dokter gigi spesialis untuk memahami serta mengikuti kemajuan teknologi dan selalu meningkatkan keterampilan kliniknya, melalui peningkatan kompetensi yang berkesinambungan. Undang Undang RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengamanatkan “Setiap dokter/dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran/Kedokteran Gigi Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi. Dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran/kedokteran gigi“ (pasal 27 dan 28). Selanjutnya Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

10


organisasi profesi menetapkan standar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tersebut. Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB) pada dasarnya merupakan upaya pembinaan profesional yang merupakan sistem dari organisasi profesi (CPD = continuing professional development), dengan tujuan menjaga dan meningkatkan mutu kompetensi anggotanya. Oleh karena itu, Persatuan Dokter Gigi Indonesia sebagai organisasi profesi kedokteran gigi mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mengembangkan sistem P3KGB sebagai upaya pengarahan, pembinaan dan pengawasan secara terus menerus agar kompetensi para anggotanya meningkat dan bermoral, beretika serta berdisiplin. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun pedoman P3KGB dengan tujuan : 1. Menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan profesionalisme kedokteran gigi berkelanjutan 2. Menjadi standar metode pelaksanaan, peraturan dan penilaian serta terjamin mutu dan keabsahannya B. PENGERTIAN Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB) adalah pendidikan, pelatihan, dan aktivitas professional yang dilakukan oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis untuk memelihara, meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan aman dan profesional. C. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

11


4. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Nasional 5. Undang-Undang No 20 Tahun 2013 Tentang Pendidkan Kedokteran 6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan No 1173/MENKES/PER/X/2004 Tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut 8. Peraturan Menteri Kesehatan No.1419 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi 9. Permenkes. No 512 Tahun 2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 10. Permenkes No 6 Tahun 2013 Tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati. 11. Peraturan Konsil No 6 Tahun 2011 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi 12. Peraturan Konsil No 9 Tahun 2012 Tentang SKSFM 13. Peraturan Konsil No 13 Tahun 2013 tentang SPAMED 14. Kepkonsil No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Persetujuan Konsil Kedokteran Indonesia bagi Dokter dan Dokter Gigi WNA yang akan memberikan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 15. AD dan ART PDGI hasil Konggres XXIV 2011 di Bali 16. Surat Keputusan PB PDGI no 34 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia 17. Surat Keputusan PB PDGI no 35 Tahun 2008 Tentang Pedoman Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi Indonesia 18. Surat Keputusan PB PDGI No 345 Tahun 2010 Tentang Peraturan Tambahan 19. Surat Keputusan PB PDGI No 2555 Tahun 2012 Tentang Surat Edaran Penyelenggaraan Kegiatan 20. Surat Keputusan PB PDGI No 357 Tahun 2013 Tentang Pemberian dan Pencabutan Surat Rekomendasi Izin Praktik

D. KETENTUAN UMUM Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

12


1. Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB) adalah pendidikan, pelatihan dan aktivitas profesional lain yang dilakukan oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis untuk memelihara, meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) adalah Organisasi profesi dokter gigi Indonesia yang terdiri dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang. 3. Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) adalah Asosiasi para penyelenggara pendidikan kedokteran gigi di Indonesia. 4. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) adalah Perangkat Pengurus Besar PDGI (PB PDGI), sebagai badan koordinasi antar kolegium-kolegium disiplin Ilmu Kedokteran Gigi yang terdiri dari Ketua atau Wakil Kolegium dari ikatan keahlian dan kolegium dokter gigi, yang dibentuk secara khusus, untuk menjalankan tugas pengawasan, bimbingan, dan pengarahan dalam melaksanakan pendidikan dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang dilaksanakan di perguruan tinggi. 5. Asosiasi Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI) adalah Asosiasi rumah sakit gigi dan mulut pendidikan yang digunakan sebagai sarana proses pendidikan dan penelitian bagi profesi tenaga kesehatan kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya dan terikat dengan Fakultas Kedokteran Gigi. (Permenkes No1173/MENKES/PER/X/2004 Tentang Rumah Sakit Gigi Mulut) 6. Kolegium adalah Badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. 7. Fasilitator adalah Instruktur/tenaga pengajar/narasumber yang ahli dalam bidangnya 8. Komisi P3KGB adalah Badan fungsional PB PDGI yang dibentuk untuk mengelola pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

13


berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional, yang keanggotaannya terdiri dari dua dokter gigi spesialis dari Kolegium, dua dokter gigi/dokter gigi spesialis dari AFDOKGI, empat dokter gigi/dokter gigi spesialis dari PB PDGI, satu dokter gigi/dokter gigi spesialis dari ARSGMPI, dan anggota ex-officio yang terdiri dari ketuaketua kolegium dan ketua ikatan keahlian; berkedudukan di pusat. 9. Tim P3KGB adalah Badan fungsional Pengurus Wilayah PDGI yang dibentuk untuk mengelola pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan di tingkat wilayah, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengurus PDGI Wilayah, dan dokter gigi/dokter gigi spesialis yang bekerja di Rumah Sakit yang berkedudukan di wilayah tersebut. 10. Unit P3KGB adalah Badan fungsional Pengurus Cabang PDGI yang dibentuk untuk mengelola pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan di tingkat cabang, yang terdiri dari unsur pengurus PDGI Cabang, dan dokter gigi/dokter gigi spesialis yang bekerja di Rumah Sakit yang berkedudukan di cabang tersebut. Unit P3KGB memvalidasi salinan dokumen dokter gigi yang akan memperpanjang Surat Izin Praktik (SIP). 11. Kegiatan P3KGB adalah Berbagai kegiatan yang direkomendasikan oleh PB PDGI mencakup pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kompetensi dokter gigi/dokter gigi spesialis setelah lulus dokter gigi/dokter gigi spesialis melalui pengembangan diri sepanjang hayat (life long learning). 12. Satuan Kredit Profesi disingkat SKP adalah Nilai kredit yang diperoleh dokter gigi/dokter gigi spesialis dari kegiatan P3KGB. 13. Kredit Prasyarat (credit requirement) adalah Jumlah kredit (SKP) yang harus dikumpulkan oleh seorang dokter gigi/dokter gigi spesialis dalam satu kurun waktu lima tahun yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ulang (resertifikasi). 14. Jam Efektif adalah Alokasi waktu yang sudah ditentukan dan sudah diperhitungkan agar kompetensi yang diharapkan dapat tercapai. (jumlah seluruh waktu belajar/kegiatan dikurangi waktu-waktu tidak belajar). Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

14


15. Akreditasi adalah Kegiatan penilaian kelayakan kegiatan dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. (UU no 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional) 16. Akreditasi Kegiatan P3KGB adalah Pengakuan yang diberikan oleh PB PDGI-Komisi P3KGB kepada penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan (P3KGB) yang telah memenuhi standar berdasarkan penilaian terhadap komponen yang diakreditasi. 17. Verifikasi adalah Proses pemeriksaan kelengkapan dan keakuratan data/salinan dokumen dengan peraturan terkait untuk kepentingan sertifikasi dan registrasi ulang. 18. Validasi adalah Proses pemeriksaan kesahihan atau keabsahan data/salinan dokumen serta pihak yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut dilakukan oleh Unit P3KGB. 19. Sertifikat Kompetensi adalah Surat keterangan pengakuan yang dikeluarkan bagi dokter gigi atau dokter gigi Spesialis oleh kolegium terkait sebagai tanda pengakuan terhadap kompetensi dokter gigi atau dokter gigi Spesialis tersebut dalam menjalankan praktiknya. Sertifikat ini diterbitkan setelah lulus uji kompetensi, atau setelah memenuhi rangkaian kegiatan Program P3KGB untuk memperoleh resertifikasi/ sertifikat ulang. 20. Sertifikasi adalah Proses penerbitan sertifikat kompetensi bagi dokter gigi/dokter gigi spesialis oleh kolegium terkait yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan profesi yang setara dengan standar profesi dan standar kompetensi bidang profesi terkait. 21. Registrasi adalah Pencatatan resmi terhadap dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya 22. Registrasi Ulang adalah Pencatatan ulang terhadap dokter gigi atau dokter gigi spesialis yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku. 23. Surat Tanda Registrasi disingkat STR dokter gigi/dokter gigi spesialis adalah Bukti tertulis yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

15


Indonesia (KKI) bahwa dokter/dokter gigi spesialis tersebut telah terdaftar dan memperoleh kewenangan untuk menjalankan profesinya di seluruh Indonesia. 24. Rekomendasi PDGI untuk Ijin Praktik adalah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh PDGI Cabang bagi seorang dokter gigi/dokter gigi spesialis setelah memenuhi persyaratan untuk keperluan pengurusan izin praktik. 25. Rekomendasi Komisi adalah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi P3KGB kepada PB PDGI, Wilayah atau Cabang setelah memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan P3KGB untuk dapat menerbitkan Surat Keputusan Penilaian Kegiatan P3KGB. 26. Rekomendasi Kolegium adalah Rekomendasi tentang Kompetensi Pembimbing Keterampilan Klinik atau Pelaksana Tindakan Klinik seorang dokter gigi/dokter gigi spesialis yang dikeluarkan oleh Kolegium terkait pada KegiatanKeterampilan P3KGB.


16


BAB II TUJUAN DAN ORGANISASI A. TUJUAN 1.

Tujuan Kegiatan P3KGB 1.1. Menjaga dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dokter gigi dan dokter gigi spesialis untuk mengantisipasi perkembangan global dalam bidang kesehatan. 1.2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat melalui peran aktif dokter gigi dan dokter gigi spesialis secara profesional. 1.3. Melengkapi dan memfasilitasi persyaratan penerbitan sertifikat kompetensi ulang/resertifikasi yang diperlukan untuk registrasi ulang dokter gigi dan dokter gigi spesialis

2. Tujuan Buku Pedoman P3KGB 2.1. Sebagai Petunjuk bagi dokter gigi/dokter gigi spesialis dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya. 2.2. Menjadi panduan/penyamaan peraturan dan penilaiannya bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan P3KGB. B. ORGANISASI Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bagian ke 2, Pasal 10 sebagai kelengkapan dari PB PDGI dibentuklah Badan Fungsional PB PDGI, salah satu dari badan fungsional tersebut adalah Komisi P3KGB. 1.

Komisi 1.1. Organisasi tingkat pusat dan berkedudukan di pusat, beranggotakan : - Unsur PB PDGI (empat orang) - Unsur Kolegium (dua orang) - Unsur AFDOKGI (dua orang)


17


- Unsur ARSGMPI (satu orang) - Anggota Ex-Officio ketua-ketua Kolegium 1.2. Dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada PB PDGI 1.3. Ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) PB PDGI 1.4. Masa kerja sesuai dengan masa kerja PB PDGI 1.5. Kewenangan: a. Membantu PB PDGI dalam menentukan kebijakan P3KGB b. Menjaga dan meningkatkan kompetensi dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam profesionalisme pelayanan kepada masyarakat c. Melakukan akreditasi dan pengawasan pada lembaga non PDGI penyelenggara kegiatan P3KGB d. Melakukan akreditasi dan pengawasan penyelenggara kegiatan P3KGB yang berkesinambungan e. Melakukan akreditasi dan penilaian penyelenggaraan kegiatan P3KGB tingkat nasional dan internasional f. Mengeluarkan rekomendasi penerbitan SK Penilaian Kegiatan P3KGB tingkat Wilayah dan Lokal (cabang) g. Membantu verifikasi dokter gigi asing yang akan mengadakan Kegiatan P3KGB h. Melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kegiatanP3KGB di tingkat wilayah dan cabang i. Memfasilitasi proses sertifikasi dokter gigi dan dokter gigi spesialis untuk registrasi ulang j. Melakukan revisi buku 2. Tim P3KGB Tim P3KG adalah badan fungsional Pengurus Wilayah PDGI di tingkat wilayah : 2.1. Dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Pengurus Wilayah PDGI 2.2. Ditetapkan melalui SK Pengurus Wilayah PDGI 2.3. Masa kerja sesuai dengan masa kerja Pengurus Wilayah PDGI 2.4. Beranggotakan : Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

18


-

Pengurus PDGI Wilayah Dokter gigi/dokter gigi spesialis yang bekerja di RS dalam wilayah tersebut 2.5. Kewenangan Tim P3KGB a. Menerbitkan Surat Keputusan penilaian kegiatan P3KGB yang akan diselenggarakan di Wilayah atau Cabang berdasarkan rekomendasi dari Komisi P3KGB b. Melakukan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan P3KGB tingkat wilayah dan cabang c. Melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan P3KGB di tingkat cabang d. Melaporkan seluruh kegiatan P3KGB ke Komisi 3. Unit P3KGB Unit P3KGB adalah Badan fungsional Pengurus PDGI di tingkat cabang : 3.1. Dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Pengurus PDGI Cabang 3.2. Ditetapkan melalui SK Pengurus PDGI Cabang 3.3. Masa kerja sesuai dengan masa kerja Pengurus PDGI Cabang 3.4. Beranggotakan : - Pengurus PDGI Cabang - Dokter gigi/dokter gigi spesialis yang bekerja di RS dalam Cabang tersebut 3.5. Kewenangan Unit P3KGB a. Menilai usulan penyelenggaraan b. Menerbitkan Surat Keputusan penilaian kegiatan P3KGB yang akan diselenggarakan di cabang berdasarkan rekomendasi dari Komisi P3KGB c. Melakukan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan P3KGB tingkat lokal d. Melaporkan seluruh kegiatan P3KGB ke Tim P3KGB e. Melakukan validasi salinan dokumen dan sertifikat kegiatan dokter gigi/dokter gigi spesialis anggota dari cabangnya. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

19


BAB III TATALAKSANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN P3KGB A. Lembaga Yang Dapat Menyelenggarakan Kegiatan P3KGB 1.

Kegiatan Ilmiah Yang Tidak Berkesinambungan Kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme tetapi sifatnya hanya satu tahap (tidak berkesinambungan) dan harus tetap mengacu pada standar kompetensi dokter gigi/dokter gigi spesialis. 1.1. Lembaga yang dapat menyelenggarakan kegiatan P3KGB secara Mandiri: a. Organisasi di Lingkungan PDGI 1) PB PDGI: - Melaksanakan kegiatan P3KGB dengan cakupan Nasional dan Internasional - Melaksanakan kegiatan P3KGB bekerja sama dengan Organisasi Profesi Kesehatan, Institusi Kesehatan, Institusi Pendidikan Kesehatan dari dalam atau luar negeri - Melaksanakan kegiatan P3KGB bekerja sama dengan produsen alat/bahan Kedokteran Gigi dari dalam atau luar negeri - Melaksanakan kegiatan P3KGB bekerja sama dengan Lembaga lain 2) Wilayah /Regional PDGI: - Melaksanakan kegiatan P3KGB dengan cakupan Nasional dan Internasional dengan SK kegiatan dari PB PDGI - Melaksanakan kegiatan P3KGB dengan cakupan Regional/wilayah atau Lokal dengan SK kegiatan


20


dari Pengurus Wilayah setelah ada rekomendasi penilaian kegiatan P3KGB dari Komisi P3KGB - Melaksanakan kegiatan P3KGB bekerja sama dengan Organisasi Profesi Kesehatan lain, Institusi Kesehatan, Institusi Pendidikan Kesehatan dari dalam atau luar negeri dengan SK dari Pengurus Wilayah setelah ada rekomendasi penilaian kegiatan P3KGB dari Komisi P3KGB, - Melaksanakan kegiatan P3KGB bekerja sama dengan produsen alatdanbahan Kedokteran Gigi dari dalam atau luar negeri dengan SK dari Pengurus Wilayah setelah ada rekomendasi penilaian kegiatan P3KGB dari Komisi P3KGB. - Melaksanakan kegiatan P3KGB bekerja sama dengan Lembaga Lain dengan SK dari Pengurus Wilayah setelah ada rekomendasi penilaian kegiatan P3KGB dari Komisi P3KGB 3) Cabang PDGI : - Melaksanakan kegiatan P3KGB dengan cakupan Nasional dan Internasional dengan SK kegiatan dari PB PDGI - Melaksanakan kegiatan P3KGB dengan cakupan Regional/Wilayah (lebih dari tiga cabang yang diundang) dengan SK kegiatan dari Pengurus Wilayah PDGI setelah ada rekomendasi penilaian kegiatan P3KGB dari Komisi P3KGB - Melaksanakan Kegiatan P3KGB dengan cakupan Lokal dengan SK kegiatan dari Pengurus Cabang PDGI setelah ada rekomendasi penilaian kegiatan P3KGB dari Komisi P3KGB - Melaksanakan kegiatan P3KGB bekerja sama dengan Organisasi Profesi Kesehatan, Institusi Kesehatan, Institusi Pendidikan Kesehatan dari dalam atau luar negeri dengan SK dari Pengurus Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

21


-

-

Cabang PDGI setelah ada rekomendasi penilaian kegiatan P3KGB dari Komisi P3KGB Melaksanakan kegiatan P3KGB melalui kerjasama dengan produsen alat dan bahan Kedokteran Gigi dari dalam atau luar negeri dengan SK dari Pengurus Cabang setelah ada rekomendasi penilaian dari Komisi P3KGB Melaksanakan kegiatan P3KGB melalui kerjasama dengan Lembaga Lain dengan SK dari Pengurus Cabang PDGI setelah ada rekomendasi penilaian dari Komisi P3KGB.

Catatan: Bila satu cabang/wilayah/ikatan mengadakan kegiatan di cabang lain harus ada pemberitahuan kepada cabang setempat. 4) Ikatan Keahlian dan Ikatan Kepeminatan: - Melaksanakan kegiatan dengan cakupan Lokal, Wilayah, Nasional atau Internasional dengan SK kegiatan dari PB PDGI, Wilayah atau Cabang - Melaksanakan kegiatan bekerja sama dengan Organisasi Profesi Kesehatan, Institusi Kesehatan, Institusi Pendidikan Kesehatan dari dalam atau luar negeri dengan SK penilaian kegiatan dari PB PDGI - Melaksanakan kegiatan bekerja sama dengan produsen alat dan bahan Kedokteran Gigi dari dalam atau luar negeri dengan SK penilaian kegiatan dari PB PDGI - Melaksanakan kegiatan bekerja sama dengan Lembaga Lain dengan SK penilaian kegiatan dari PB PDGI - Ada pemberitahuan/koordinasi dengan Cabang PDGI setempat. 5) Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi: Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

22


-

-

-

Melaksanakan kegiatan dengan cakupan Lokal, Wilayah, Nasional dan Internasional dengan SK kegiatan dari PB PDGI, wilayah atau cabang sesuai cakupan wilayahnya setelah ada rekomendasi penilaian kegiatan P3KGB dari Komisi P3KGB . Melaksanakan kegiatan P3KGB bekerja sama dengan Lembaga lain, Organisasi Profesi Kesehatan, Institusi Kesehatan, Institusi Pendidikan Kesehatan dari dalam atau luar negeri dengan SK penilaian kegiatan dari PB PDGI, wilayah atau cabang sesuai cakupan wilayahnya setelah ada rekomendasi penilaian kegiatan P3KGB dari Komisi P3KGB . Melaksanakan kegiatan P3KGB bekerja sama dengan produsen alat dan bahan Kedokteran Gigi dari dalam atau luar negeri dengan SK penilaian kegiatan dari PB PDGI, wilayah atau cabang sesuai cakupan wilayahnya setelah ada rekomendasi penilaian kegiatan P3KGB dari Komisi P3KGB sesuai cakupan wilayahnya setelah ada rekomendasi penilaian kegiatan P3KGB dari Komisi P3KGB .

b. Penyelenggaraan Kegiatan P3KGB secara mandiri tidak dibenarkan dilakukan oleh: 1) Institusi Kesehatan (non Kedokteran Gigi) - Organisasi Profesi Kesehatan (Non PDGI) - Lembaga/Institusi Kesehatan TNI/POLRI - Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan - Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik - Yayasan Kesehatan dan Non Kesehatan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

23


-

Unit Kesehatan dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Unit Kesehatan dari Partai Politik Unit Kesehatan dari Ormas (Organisasi Masyarakat)

Untuk dapat menyelenggarakan Kegiatan P3KG harus bekerja sama dengan perangkat PDGI, yaitu: • Cakupan lokal/wilayah dengan SK kegiatan dari Pengurus Cabang/Wilayah PDGI setempat setelah ada rekomendasi penilaian kegiatan P3KGB dari Komisi P3KGB • Cakupan Nasional atau Internasional dengan SK kegiatan dari PB PDGI 2) Perusahaan Profit - Event Organizer - Dental/Medical Supplier - Dental/Medical Distributor - Tidak dibenarkan menyelenggarakan kegiatan P3KGB atas nama perusahaan profit - Penyelenggara adalah perangkat PDGI; sedangkan Perusahaan profit sebagai sponsor 3) Perorangan: Tidak dibenarkan menyelenggarakan kegiatan P3KGB berdasarkan: - UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 28 (Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi); Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

24


-

UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia pasal 22 (dokter gigi di Indonesia tidak boleh menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi tanpa ijin dari Organisasi Profesi);

2. Kegiatan Ilmiah Yang Berkesinambungan Kegiatan yang terdiri dari beberapa modul dan berkesinambungan, mempunyai silabus dan bertujuan meningkatkan kompetensi peserta, tetap mengacu pada standar kompetensi dokter gigi dan dokter gigi Spesialis. 2.1. Lembaga yang dapat menyelenggarakan kegiatan P3KGB Berkesinambungan: a. Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) berakreditasi minimal B. Penyelenggara kegiatan (unit/kepanitiaan) memenuhi persyaratan sesuai dengan pedoman akreditasi oleh PBPDGI cq Komisi P3KGB b. RSGMP di FKG yang berakreditasi minimal B Persyaratannya sama dengan Butir a. c. Rumah Sakit Pendidikan (RSP) yang berakreditasi minimal B Ada kerjasama dengan PB-PDGI dan penyelenggara kegiatan telah diakreditasi oleh PB-PDGI cq Komisi P3KGB d. Diklat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI), Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan Kepolisian Ada kerja sama dengan PB-PDGI dan penyelenggara kegiatan telah diakreditasi oleh PB-PDGI cq Komisi P3KGB e. Diklat atau Lembaga Pelatihan lain. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

25


Ada kerja sama dengan PB-PDGI dan penyelenggara kegiatan telah diakreditasi oleh PB-PDGI cq Komisi P3KGB 3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat 3.1. Lembaga yang dapat menyelenggarakan kegiatan P3KGB: a. Organisasi di lingkungan PDGI b. Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Relawan dan penyuluh akan mendapat nilai SKP dengan SK kegiatan dari Pengurus Cabang/Wilayah PDGI setempat atau PB PDGI c. RSGMP Relawan dan penyuluh akan mendapat nilai SKP dengan SK kegiatan dari Pengurus Cabang/Wilayah PDGI setempat atau PB PDGI d. Lembaga /Institusi kesehatan atau non kesehatan di luar PDGI Relawan dan penyuluh akan mendapat nilai SKP bila: 1) Ada kerjasama dengan PDGI setempat 2) Ada surat tugas melalui SK dari ketua Cabang, Wilayah setempat atau PB PDGI 3) Ada acara yang lengkap dengan jam efektifnya. B. Akreditasi Penyelenggara Kegiatan P3KGB Dokter gigi/dokter gigi spesialis yang mengikuti kegiatan P3KGB yang sudah diakreditasi, berhak (qualified) memperoleh nilai kredit kegiatan (SKP), nilai tersebut untuk diakumulasikan waktu pengurusan Sertifikat Kompetensi Ulang yang merupakan persyaratan dalam mengurus STR. 1. Sasaran Akreditasi semua penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. 2. Tujuan Akreditasi 2.1. Menjamin kualitas tatalaksana dan sumber daya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kompetensi pesertanya. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

26


2.2. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar dapat seragam dan sesuai standar kompotensi. 2.3. Menentukan nilai kredit kegiatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang seragam. 2.4. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang bermutu dan sesuai standar pendidikan profesi kedokteran gigi (UUPK Pasal 27) sehingga komponen akreditasi dapat diterima secara nasional. 2.5. Menentukan nilai kredit kegiatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang diperoleh peserta dokter gigi/dokter gigi spesialis untuk resertifikasi (sertifikasi ulang). 3. Komponen Yang Diakreditasi : 3.1. Penyelenggara 3.2. Kegiatan atau Program 3.3. Peserta 3.4. Pembicara/Pelatih/Fasilitator/Instruktur 3.5. Dokumentasi 3.6. Publikasi 3.7. Perlindungan terhadap pasien 4. Parameter Penilaian Akreditasi Merupakan kriteria penilaian yang harus ada pada setiap komponen. 4.1. Penyelenggara: a. Institusi Pendidikan, lembaga, bagian Rumah Sakit atau organisasi profesi yang berkedudukan di Indonesia dan mempunyai alamat serta memiliki landasan hukum dan kewenangan hukum b. Mempunyai tujuan jangka panjang yang konsisten dengan misi dan tujuan institusi /lembaga/organisasi penyelenggara c. Mempunyai struktur organisasi / susunan pengurus/ panitia. d. Bertanggung jawab atas pengembangan pendidikan, termasuk kurikulum, materi yang berbasis best practices dan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

27


e.

f.

harus berdasarkan ilmiah, serta sesuai dengan standar kompetensi profesi dokter gigi/ dokter gigi spesialis Mempunyai peraturan dan panduan pelaksanaan kegiatan, yang bermanfaat dan berisiko pada kegiatan klinis dan teknis untuk menjamin keselamatan masyarakat (public safety) Sumber dana dinyatakan secara jelas untuk tata kelola dan pelaksanaan program.

4.2. Kegiatan atau Program terdiri dari 5 Sub-komponen: a. Tujuan Pendidikan (Objektif Pendidikan) 1) Dinyatakan dengan jelas, terarah, terprogram, terukur berkaitan dengan tingkat/level kemampuan kompetensi yang akan dicapai, 2) Mencakup kognitif/knowledge, psikomotor/ keterampilan/skill, atau afektif/sikap/attitude yang menunjukkan outcome yang diharapkan sebagai upaya pendekatan atau solusi mengatasi suatu masalah, dan sesuai dengan standar materi P3KGB 3) Untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan teknik sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi (IPTEKDOKGI) terkini. b. Materi 1) Penyelenggara merencanakan beberapa tahap kegiatan mulai dari level basic, intermediate dan lanjut (advance) atau Ilmu Kedokteran Gigi Interdisiplin, 2) Perkembangan IPTEKDOKGI, aspek medik, etika, disiplin profesi dan hukum, manajemen, sosial budaya yang disesuaikan dengan domain dan standar kompetensi dokter gigi/ dokter gigi spesialis 3) Materi P3KGB sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi: Materi Kedokteran Gigi Merupakan materi yang mencakup seluruh ilmu kedokteran gigi secara umum dalam berbagai cabang ilmu kedokteran gigi. Materi ini Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

28


diperuntukkan bagi dokter gigi maupun dokter gigi spesialis. Materi Kedokteran Gigi Spesialistik Merupakan materi yang membahas secara mendalam salah satu cabang ilmu kedokteran gigi secara khusus dan diperuntukan untuk dokter gigi spesialis yang terkait. Materi Non Kedokteran Gigi Merupakan materi non kedokteran gigi yang masih berkaitan dengan bidang kesehatan atau non kesehatan yang dibutuhkan / bermanfaat bagi profesi seorang dokter gigi dan dokter gigi spesialis. c. Metoda, yaitu strategi pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai kualitas yang dijamin mutunya Metodasesuai dengan tujuan dan materi yang dibahas, dapat dilakukan secara : 1) Tidak berkesinambungan (Sesaat) dalam satu kegiatan, dengan memperoleh nilai kredit (SKP) 2) Berkesinambungan, dilakukan bertahap untuk suatu materi dengan beberapa modul yang terintegrasi, guna memperoleh kualifikasi/kompetensi tambahan. Metoda pendidikan dijelaskan, untuk membantu perencanaan dan evaluasi kegiatan secara efektif. d. Alat bantu 1) Fasilitas dan media disediakan sebagai alat bantu, harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan, khususnya dengan level kompetensi yang ingin dicapai. 2) Sarana prasarana yang akan digunakan sesuai dengan metoda yang digunakan dan bentuk pendidikan /pelatihan 3) Pada pelatihan dan hands on, disediakan peralatan dan ruangan yang cukup. Pada peserta dijelaskan jika diperlukan materi tambahan. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

29


e. Evaluasi Tersedia instrumen untuk mengevaluasi peserta, pembicara/pelatih/fasilitator. Instrumen evaluasi untuk peserta sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 4.3. Peserta - Kriteria peserta perlu dicantumkan, yaitu untuk dokter gigi atau khusus dokter gigi spesialis - Jumlah peserta ditentukan berdasarkan metode yang dilakukan - Untuk pelatihan keterampilan, jumlah peserta dalam kelompok harus dibatasi sesuai dengan fasilitas dan jumlah instruktur/fasilitator - Untuk kegiatan dengan metode aktif, jika jumlah peserta terlalu banyak akan menjadi bentuk yang pasif. - Kelompok diskusi, review kasus, dan hands-on perawatan pasien merupakan pengalaman belajar yang efektif maka pesertanya harus aktif. ∗ Peserta perlu diberi peringatan bahwa kursus pelatihan teknik dan prosedur klinis mempunyai potensi risiko jika langsung diterapkan dalam praktiknya berdasarkan pengetahuan yang terbatas. 4.4. Narasumber/Pembicara/Pelatih/Fasilitator/Instruktur Narasumber adalah pakar dalam bidang keilmuan yang memiliki kompetensi terkait sesuai denganm materi yang disampaikan. Narasumber dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Catatan : Untuk narasumber dari luar negeri yang akan melakukan pemeriksaan atau tindakan pada pasien (melakukan tindakan medis harus mendapatkan ijin Konsil Kedokteran Indonesia terlebih dahulu sesuai Perkonsil no 37).


30


Kriteria Kemampuan untuk Mendidik, Melatih, Mengajar: a. Mempunyai kemampuan komunikasi efektif dengan teman sejawat, memahami prinsip dan metode adult education. b. Dalam melakukan verifikasi kompetensi pembicara/ pembimbing hands-on/workshop perlu koordinasi dengan kolegium terkait. c. Pembicara harus mempunyai keahlian dalam materi yang dibawakannya d. Kompetensi pembicara sesuai dengan tema kegiatan dan diakui oleh Ikatan Keahlian/Kolegium e. Jumlah pengajar/ instruktur harus adekuat dan sesuai dengan metode pendidikan. Pada kegiatanhands-on, rasio instruktur dan peserta tidak lebih dari 1:15; untuk pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan, komposisi pelatih dan peserta 1:5. f. Bila pembicara berhalangan, maka pembicara pengganti harus mempunyai kualifikasi yang sama dengan pembicara yang digantikan dan ada pernyataan /rekomendasi tertulis dari pembicara yang digantikan. (Minimal 3 hari sebelum pelaksanaan sudah harus diberitahukan pada pelaksana) g. Bila kondisi pembicara dianggap tidak memenuhi kualifikasi, maka kegiatan P3KGB terkait tidak akan diakui dan tidak memperoleh kredit P3KGB walaupun kurikulum dan lembaga penyelenggaranya terakreditasi. h. Asal narasumber : 1) Dalam negeri - Memiliki kemampuan komunikasi dan eksplanatori yang baik. - Tenaga ahli dalam institusi, organisasi, dan lembaga kesehatan di Indonesia. - Narasumber yang memberikan / meningkatkan kompetensi (kursus keterampilan) harus mendapatkan rekomendasi dari kolegium terkait 2) Luar Negeri Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

31


- Memiliki kemampuan komunikasi dan menjelaskan yang baik (minimal bahasa Inggris aktif) - Merupakan tenaga ahli dalam salah satu institusi, organisasi, dan lembaga kesehatan di luar negeri. - Ahli di bidangnya dengan rekomendasi kolegium terkait melalui Komisi P3KGB . - Bila menggunakan pasien harus ada ijin kerja dari KKI 4.5. Dokumentasi Penyelenggara mempunyai dokumen setiap peserta yang berpartisipasi pada kursus/seminar/pelatihan, dan bertanggung jawab terhadap catatan partisipasi peserta. Catatan lengkap meliputi: a. Nama peserta, alamat, telp (dokumen ini disimpan penyelenggara untuk periode waktu lima Tahun) b. Nama penyelenggara c. Judul kegiatan/program d. Tanggal, lokasi dan lama kegiatan program e. Metode pembelajaran ceramah/partisipasi klinis/simulasi f. Jumlah SKP (credit hours) yang diperoleh (tidak termasuk Istirahat Sholat dan makan (ISHOMA) 4.6. Publikasi Kegiatan Publikasi kegiatan P3KGB harus informatif, komprehensif dan akurat, tidak menyesatkan, serta tidak bertentangan dengan kode Etik PDGI. ∗ Tidak mencantumkan jumlah SKP pada Brosur, cukup ditulis dengan: “ Terakreditasi oleh PB PDGI, PDGI W ilayah.... atau PDGI Cabang.... berdasarkan rekomendasi dari Komisi P3KGB no....... “ Yang boleh dicantumkan: a. Nama penyelenggara b. Nama sponsor (jika ada) c. Judul Kursus/Pelatihan d. Penjelasan materi kursus Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

32


e. f. g. h. i. j. k.

Tujuan pendidikan Metode pendidikan yang digunakan Biaya kursus dan contact person Nama Pengajar/Pembicara/Instruktur dan kualifikasinya Lokasi, waktu, tanggal, jam pelaksanaan kegiatan Status akreditasi penyelenggara tidak nilai kegiatan(SKP) Perlu disebutkan/dinyatakan level peserta kursus (dokter gigi/dokter gigi spesialis) agar efektif hasilnya dalam penerimaan materi kursus

4.7. Perlindungan Terhadap Pasien a. Pada pelatihan klinis atau demo dengan menggunakan pasien, perlu diperhatikan perlindungan/proteksi terhadap pasien sebagai berikut: - Pasien sebelumnya di screen - Pasien memberi persetujuan. Informed consent mencakup situasi pelatihan, manfaat dan risiko yang dapat terjadi, haknya untuk tidak melanjutkan perawatan. - Pasien tidak dibebankan biaya perawatan. b. Pengajar/instruktur harus kompeten dan memenuhi kualifikasi (qualified basic, skill, expertise) untuk menyampaikan teknik/ prosedur klinis pada pelatihan c. Peralatan dan instrumen yang diperlukan lengkap dan dalam keadaan baik, penyelenggara bertanggung jawab sampai prosedur perawatan selesai dan pasca perawatan d. Pengaturan tata laksana yang adekuat dan sesuai rencana pelatihan, serta tersedianya fasilitas untuk emergency dan pasca perawatan.


33


BAB IV SISTEM PENILAIAN KEGIATAN P3KGB A. RUANG LINGKUP KEGIATAN P3KGB: 1. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan (Continuing Education), a. Kegiatan Ilmiah Berkesinambungan b. Kegiatan Ilmiah Sesaat /Tidak Berkesinambungan 2. Pelayanan Profesional Kesehatan Gigi dan Mulut berupa Pengabdian Masyarakat termasuk Bakti Sosial, Penyuluhan/Pembicara di media elektronik (TV/Radio) dan Pelayanan Kesehatan Gigi di Daerah Terpencil (buku log) 3. Publikasi iImiah dan Pengembangan Ilmu berupa laporan penelitian/laporan kasus/studi pustaka yang dipublikasikan dalam buku atau Media Cetak 4. Pengalaman Profesional berupa kegiatan dalam organisasi profesi 5. Belajar Bersama dalam Diskusi Kelompok (Study Group) - Diskusi Kelompok (Study Group) ialah pertemuan beberapa dokter gigi atau dokter gigi Spesialis yang berdiskusi atau saling membagikan pengalaman dalam praktik tentang kasus dengan penyelesaiannya, penemuan atau teknik barudapat juga mentransfer pengetahuan yang baru didengar/didapat - Kegiatan tersebut dilaporkan/koordinasi dengan Unit, Tim atau komisi P3KGB - Kegiatan tersebut tidak mendapat penilaian (SKP) dan tidak dipungut biaya

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN KREDIT PROFESI (SKP) Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

JUMLAH

SATUAN 34


1.

Nilai Kredit Kegiatan 1.1. Nilai kredit kegiatan dinyatakan dalam Satuan Kredit Profesi (SKP) 1.2. Satu SKP menggambarkan partisipasi seseorang dalam 3 jam kegiatan yang diakui sebagai kegiatan P3KGB 1.3. Nilai kredit ini diberikan untuk kegiatan yang bersifat ilmiah/teori (non klinis, ilmiah, belajar mandiri, manajemen praktik)atau keterampilan (klinis yang berhubungan dengan pelayanan/tindakan) 1.4. Khusus untuk Kegiatan P3KGB Berkesinambungan peserta tidak mendapat nilai kredit (SKP) tetapi mendapat Sertifikat Kompetensi Tambahan setelah menyelesaikan modul yang ditentukan dan dapat melakukan wewenang tambahan sesuai dengan kompetensi tambahan (Perkonsil No.6 Tahun 2011)

2. Jam Efektif Besaran nilai Kredit berdasarkan waktu tiap sesi (lisan, keterampilan, demonstrasi) yang diikuti, cara penghitungannya: 2.1. Jumlah waktu yang wajib diikuti oleh peserta 2.2. Jumlah jam efektif yang diikuti akan menentukan nilai kredit kegiatan peserta (SKP) 2.3. Jumlah SKP peserta tidak selalu sama, tergantung jam efektif yang diikutinya 2.4. Jumlah jam efektif minimal yang diperhitungkan / dinilai tercantum pada Tabel 1. 2.5. Jumlah jam efektif dihitung dengan : - Melalui Barkot (Barcode) : setiap kali masuk untuk mengikuti suatu kegiatan dideteksi dan pada akhir kegiatan acara, kemudian jumlah jam yang diikuti - Melalui absen: yaitu setiap masuk untuk mengikuti kegiatan/sesi tanda tangan dan dicantumkan jam masuknya dan juga pada akhir acara, kemudian dijumlahkan jam yang diikuti Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

35


3. Cakupan Wilayah : 3.1. Lokal : 3.2. Wilayah : -

Peserta anggota cabang penyelenggara Tidak tertutup peserta dari cabang lain Nilai SKP sesuai dengan Tabel 1. dengan cakupan lokal Berlaku untuk peserta anggota PDGI dari seluruh NKRI SK penilaian Ketua Cabang PDGI berdasarkan Rekomendasi dari Komisi P3KGB Pembicara/narasumber dapat dari dalam dan atau luar negeri Peserta anggota beberapa cabang dalam satu wilayah terkait Tidak tertutup peserta dari cabang/wilayah lain Nilai SKP sesuai dengan Tabel 1. dengan cakupan wilayah Berlaku untuk peserta anggota PDGI dari seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) SK penilaian dari Ketua Wilayah PDGI berdasarkan rekomendasi dari Komisi P3KGB Pembicara/narasumber dapat dari dalam dan atau luar negeri

3.3. Nasional : -

Peserta anggota PDGI dari seluruh NKRI Nilai SKP sesuai dengan Tabel 1. dengan cakupan nasional dan berlaku untuk peserta anggota PDGI dari seluruh NKRI - SK penilaian dari Ketua PB PDGI berdasarkan Rekomendasi dari Komisi P3KGB - Pembicara/narasumber dapat dari dalam dan atau luar negeri 3.4. Internasional: Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

36


-

-

-

-

Peserta anggota PDGI dari seluruh NKRI dan luar negeri (bukti undangan dan atau pendaftaran/absen peserta luar negeri) Bukti publikasi dikirim ke luar negeri Nilai (SKP) sesuai dengan Tabel 1. dengan cakupan Internasional dan berlaku untuk peserta anggota PDGI dari seluruh NKRI SK penilaian dari Ketua PB PDGI berdasarkan Rekomendasi dari Komisi P3KGB Pembicara/narasumber dapat dari dalam dan atau luar negeri Pembawa acara dalam bahasa Inggris (diperbolehkan adanya penterjemah dalam bahasa Indonesia) Power Point dan Poster dalam bahasa Inggris, pembicara/narasumber bahasa Inggris/Indonesia

4. Penilaian Kegiatan Ilmiah P3KGB : 4.1 Penilaian Kegiatan Ilmiah Berkesinambungan Peserta mendapat Sertifikat Kompetensi Tambahan melalui ujian kompetensi oleh tim penguji dari Kolegium yang terkait (Perkonsil No.06 Tahun 2011, Paragraf 2, Pasal18) atau 4.2 Penilaian Kegiatan Ilmiah Sesaat/Tidak Berkesinambungan a. Peserta mendapat nilai kredit kegiatan yang bersifat ilmiah teori dan atau keterampilan (keterampilan klinis yang berhubungan dengan pelayanan/tindakan) berdasarkan jam efektif yang diikutinya, peran/aktivitas dan lingkup wilayah kegiatan. b. Penetapan jumlah SKP pada Kegiatan Ilmiah Sesaat merupakan suatu nilai/ukuran penghargaan terhadap pengembangan profesionalisme berkelanjutan (Continuing Professional Development) yang diperoleh dengan cara yang telah ditentukan. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

37


c.

Kegiatan yang berkaitan dengan aspek deskripsi kerja dansesuai dengan pekerjaan sehari-hari, tidak akan mendapatkan nilai kredit P3KGB (SKP). Antara lain sebagai dosen yang memberi kuliah/praktikum kepada mahasiswa kedokteran/kedokteran gigi, dokter gigi Puskesmas yang memberi penyuluhan dalam kegiatan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) .

4.3 Penilaian Kegiatan Dokter Gigi Spesialis a. Direncanakan dan dilaksanakan oleh Ikatan Keahlian b. SK penilaian kegiatan dari PB PDGI c. Materinya berkaitan dengan kompetensi bidang ilmu tertentu maka wajib mengacu pada batasan ranah kompetensi dan standar profesi yang telah ditetapkan oleh masing-masing kolegium 5. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat merupakan kegiatan dalam bidang kedokteran gigi dan kesehatan yang sesuai dengan kompetensinya di luar tugas struktural dan fungsional. a.

Pengabdian pada Masyarakat (Bakti Sosial/baksos) pengobatan yang dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan sosial (non profit), yang termasuk Baksos : -

Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut, Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Daerah Terpencil - Penanggulangan bencana alam/gawat darurat. b. Penyuluhan -

Sebagai penyuluh dalam suatu acara yang bukan pekerjaan utama

-

Sebagai Pembicara di media elektronik (Radio/TV) dengan syarat:


38


∗ ∗

Ada Surat Permohonan dari Radio/TV Nilai (SKP) diterbitkan oleh ketua Cabang, Wilayah setempat atau PB PDGI dan dilampirkan makalah yang akan/telah dibawakan.

6. Publikasi Ilmiah dan Pengembangan Ilmu Besaran nilai SKP publikasi ilmiah ditentukan berdasarkan: 6.1 Jenis Publikasi a. Hasil penelitian di publikasi dalam jurnal atau bab dalam buku yang terkait pengembangan keahlian spesialistik b. Penulisan buku (Buku teks, Terjemahan buku teks, Buku ilmiah populer, Kamus istilah) c. Publikasi pada majalah (Majalah PDGI, Majalah Keahlian, Media Non Kesehatan, Majalah Kesehatan Nasional, Majalah Kesehatan Internasional) 6.2 Peran dalam Penulisan a. Publikasi buku sebagai Penulis utama, Penyumbang tulisan, Editor, Editor pembantu, Pengindeks b. Publikasi Laporan penelitian sebagai Peneliti utama, Peneliti pembantu c. Laporan Kasus sebagai Penulis Utama, Penulis pembantu d. Tinjauan Pustaka sebagai Penulis utama, Penulis pembantu.


39


TABEL 1: PENILAIAN KEGIATAN P3KGB – SESAAT

Peran Kegiatan P3KGB PEMBICARA/PENATAR: Penatar/pembicara teori

Satuan Waktu Efektif

Nasional

Internasional

1 2 3

2 3 4

3 4 5

1

2

3

3 4

4 5

5 6

3

4

5

2 - 3 jam

1

2

2,5

> 3 - 6 jam

2

3

3,5

>6 - 9 jam

3

4

4,5

>9 - 12 jam

4

5

5,5

>12 - 15 jam

5

6

6,5

>15 - 18 jam

6

7

7,5

>18 - 21 jam

-

8

8,5

>21 jam

-

9

9,5

1 - 3 jam

2

3

3,5

>3 - 6 jam

3

4

4,5

>6 - 9 jam

4

5

5,5

>9 - 12 jam

5

6

6,5

>12-18 jam

-

7

7,5

>18 jam

-

8

8,5

1 - 3 jam

2

2

2,5

>3 - 6 jam

3

3

3,5

>6 - 9 jam

4

4

4,5

2 3

3 4

4 5

20’ - 1 jam >1 - 2 jam >2 jam

Moderator Teori Penatar klinis HO/TC /WS

1 -2 jam >2 jam

Juri makalah PESERTA Penataran teori

Pelatihan Teori dan Praktikum (keterampilan, Hands On, Table Clinic, Work Shop)

Penataran Teori dan Demo/slide/live video

NILAI SKP menurut Cakupan dan Jam Efektif

KEGIATAN POSTER Pembawa poster Juri poster Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

Lokal

Wilayah

40


PANITIA Ketua dan Panitia inti Panitia lainnya BAKTI SOSIAL Penatar/Penyuluh/ Pembicara di media elektronik (TV/radio) Relawan (sesuai kompetensi) Relawan(bukan ompetensinya) Panitia BUKU LOG Khusus untuk dokter gigi di daerah terpencil (pengganti kegiatan keterampilan)

2 1

3 2

< 2 jam >2 jam

1 2

6 jam >6 jam 1 kegiatan

2 kelipatan 2 1 1

15 pasien

1

Catatan : Kegiatan Ilmiah teori /seminar tidak boleh dilakukan secara paralel dengan kegiatan keterampilan (Hands-On/Table clinic/Demo/Simulasi), Kecuali : menggunakan Barcoding atau absen dalam mengikuti kegiatan teori untuk mendapatkan jam efektif yang tepat.

TABEL 2. PENILAIAN SKP PUBLIKASI PADA BUKU DENGAN ISBN (INTERNATIONAL SERIAL BOOK NUMBER) Jenis

Penulis Penyumbang Utama Tulisan

Editor

Editor Pengindeks Pembantu

Buku Teks

10

5

3

2

2

Terjemahan Buku Teks

6

-

3

2

2

Buku Ilmiah Populer

8

4

3

2

2

Kamus Istilah

6

-

3

-

-


41


TABEL 3. PENILAIAN SKP PUBLIKASI/ARTIKEL PADA MEDIA CETAK DENGAN ISSN Media Cetak PDGI/ Keahlian

Jenis

Media Cetak Non Kesehatan

Media Cetak Kesehatan Nasional

Media Cetak Kesehatan Internasional

Laporan Penelitian: 1. Peneliti Utama 2. Peneliti Pembantu

5 2

4 2

5 2

6 3

Laporan Kasus: 1. Penulis Utama 2. Penulis Pembantu

4 2

4 2

4 2

5 2

Tinjauan Pustaka: 1. Penulis Utama 2.Penulis Pembantu

4 2

4 2

4 2

5 2

∗

Catatan: - Unit P3KGB/Cab PDGI hanya memvalidasi dan tidak menilai - Kolegium terkait menilai dan merekomendasikan hasilnya ke Komisi P3KGB;

TABEL 4. PENILAIAN SKP PADA PENGASUH RUBRIK DAN MEDIA ELEKTRONIK Jenis Pengasuh Rubrik Pengasuh di Media Elektronik

Media PDGI / Keahlian 2 /semester 2 /semester

Media Non Kesehatan 2 /semester 2 /semester


Media Kesehatan Nasional 2 /semester 2 /semester

Media Kesehatan Internasional 2 /semester 2 /semester

42


7. Penilaian Pengalaman Profesional: 7.1 Kegiatan dalam Organisasi a. Menghadiri pertemuan/rapat-rapat formal b. Pengurus PB/Wilayah/Cabang c. Delegasi di kongres/konferensi Ikatan Keahlian d. Delegasi RUA, Rakernas, Rakor e. Anggota aktif TABEL 5. PENILAIAN SKP PENGALAMAN PROFESIONAL/ KEGIATAN ORGANISASI No.

Organisasi PDGI, Kelembagaan, dan Keahlian :

Nilai SKP Pengurus Inti

Anggota

1.

Pengurus Tingkat Pusat/Internasional 1 periode

4

3

2.

Pengurus Tingkat Wilayah / 1 periode

3

2

3.

Pengurus Tingkat Cabang / 1 periode

3

2

4.

Pengurus Ikatan (keahlian/peminatan)/1 periode

3

2

5.

Pengurus dan Anggota Afdokgi / 1 periode

3

2

6.

Anggota KKI / 1 periode

3

7.

Anggota aktif / 1 periode

1

8.

Delegasi Kongres, Raker, Rakor (tingkat PB)

3

9.

Delegasi RUA, Raker.. (tingkat Wilayah)

2

10.

Peserta RUA, Raker... (tingkat cabang)

2

∗

Penilaian (1, 2, 3, 4) berdasarkan SK PB PDGI tentang Kepengurusan Penilaian 5 berdasarkan SK Pengangkatan sebagai Dekan/Ketua Program Studi Penilaian 6 berdasarkan Surat Pengangkatan Penilaian 7 berdasarkan KTA dan aktif membayar iuran Penilaian 8 berdasarkan Surat Tugas dari Cabang/Wilayah/PB PDGI Penilaian 9 berdasarkan Surat Tugas dari Wilayah/Cabang

∗

Penilaian 10 berdasarkan Absensi Kedatangan

∗ ∗ ∗ ∗ ∗


43


C. BIAYA 1. Administrasi Penetapan Akreditasi Penyelenggara P3KGB 1.1. Untuk setiap permohonan akreditasi penyelenggaraan kegiatan P3KGB dikenakan biaya sebesar jumlah SKP berdasarkan cakupan wilayahnya. 1.2. Biaya akan ditransfer ke rekening yang menerbitkan Surat Keputusan Penyelenggaraan Kegiatan 2. 3.

Administrasi Akreditasi P3KGB Berkesinambungan (akan diatur lebih lanjut) Administrasi Akreditasi Kegiatan P3KGB Sesaat Setiap permohonan akreditasi, harus dibayar berdasarkan jumlah SKP dari : - Nilai SKP dari kegiatan teori (utama) dan - Satu nilai SKP terbesar dari kegiatan keterampilan Setiap SKP dihargai berdasarkan cakupan wilayahnya : 3.1. Internasional / Nasional : Rp 500.000 / per SKP 3.2. Regional/Wilayah : Rp 250.000 / per SKP 3.3. Cabang : Rp 100.000 / per SKP

4.

Biaya Administrasi Akreditasi Kegiatan Bakti Sosial Kegiatan Bakti Sosial tidak dikenakan biaya administrasi walaupun ada penilaian kegiatan SKP-nya

D. SERTIFIKAT KEGIATAN

Persyaratan Sertifikat: 1. Logo PDGI dan logoLembaga/Institusi bidang Kesehatan (bila ada kerjasama) 2. Tidak boleh ada logo sponsor. Logo Sponsor hanya dapat dicetak pada pembungkus sertifikat (plastik/amplop lain) 3. Terakreditasi dari PB PDGI,PDGI Wilayah/Cabang berdasarkan rekomendasi dari Komisi P3KGB, dapat dicetak di depan atau di belakang 4. Di belakang nama peserta diberi nomor peserta sesuai dengan no registrasi. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

44


BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBINAAN dan PENGAWASAN Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan P3KGB adalah kegiatan yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan P3KGB sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, dilakukan PB PDGI bersama, Komisi / Tim / Unit P3KGB Peran PB PDGI 1. Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan P3KGB yang dilaksanakan di Indonesia 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Komisi, Tim dan Unit P3KGB 3. Mempunyai kewajiban dan wewenang memberikan arahan, masukan dan pertimbangan perihal pelaksanaan P3KGB baik diminta maupun tidak secara lisan / tulisan. Peran Komisi /Tim /Unit P3KGB 1. Komisi / Tim/UnitP3KGB bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan P3KGB yang dilakukan oleh divisi penilaian dan pengawasan dalam tubuh Komisi /Tim/Unit P3KGB. 2. Komisi/Tim/Unitdapat memberikan arahan, masukan dan pertimbangan perihal pengawasan pelaksanaan P3KGB baik diminta maupun tidak secara lisan 3. Komisi/Tim/UnitP3KGB bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan P3KGB 4. Komisi/Tim/UnitP3KGB dapat memberikan arahan, masukan dan pertimbangan perihal pelaksanaan P3KGB baik diminta maupun tidak secara lisan/tulisan kepada pengurus wilayah/cabang PDGI dan Panitia Penyelenggara Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

45


5. Semua kegiatan di tingkat Pusat/Wilayah/Cabang dilaporan ke PB PDGI melalui Komisi P3KGB untuk dievaluasi dan diregistrasi.


46


BAB VI SERTIFIKASI DAN REGISTRASI Setiap dokter gigi dan dokter gigi spesialis harus menyerahkan berkas kepada Unit P3KGB di tingkat cabang masing-masing pada akhir periode 5 Tahun dalam rangka resertifikasi. 1.

Dokumen yang dibutuhkan untuk Resertifikasi 1.1. Form 1 : Borang Data Pribadi (diisi lengkap oleh dokter gigi/dokter gigi spesialis) 1.2. Form 2 : Surat pernyataan kepatuhan pada Etika Profesi (diisi oleh dokter gigi/dokter gigi spesialis) 1.3. Form 3 : Borang Penilaian kegiatan (diisi oleh dokter gigi/dokter gigi spesialis disahkan oleh kolegium) 1.4. Form 4 : Hasil Validasi dokumen (diisi oleh dokter gigi/dokter gigi spesialis disahkan oleh ketua Unit dan Ketua cabang dan dicap cabang) 1.5. Form 5 : Surat Keterangan Sehat Fisik Mental (diisi dari dokter yang ditunjuk oleh Cabang dan mempunyai SIP) 1.6. Form 6 : Surat Tanda Terima Berkas (diisi dan ditanda tangani Ketua Cabang) 1.7. Slip BNI Pembayaran untuk ke KKI 1.8. Slip BRI Pembayaran untuk PDGI (Cabang, Kolegium dan Komisi) 1.9. Sertifikat kegiatan yang mempunyai nilai Kegiatan (SKP) yang sah.

2. Alur Akan diatur melalui ketentuan lebih lanjut 3. Persyaratan Resertifikasi Peserta P3KGB 3.1 Ketentuan Administrasi a. Setiap dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memiliki aktifitas klinis dan atau pimpinan di bidang kesehatan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

47


diwajibkan mengikuti kegiatan P3KGB dengan jumlah persyaratan SKP yang ditentukan. b. Evaluasi dilakukan setiap lima tahun sekali dengan mengisi borang persyaratan (requirement). Evaluasi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh sertifikat kompetensi baru dari kolegium terkait. 3.2 Jumlah Persyaratan (Requirement) Kredit a. Jumlah persyaratan kredit ditentukan oleh kolegium dokter gigi atau kolegium masing-masing ikatan keahlian dokter gigi spesialis dengan memenuhi ketentuan minimal requirement b. Apabila terdapat kelebihan jumlah SKP dari periode sebelumnya, maka SKP tersebut tidak dapat diakumulasikan pada periode (lima tahun) berikutnya. c. Setiap dokter gigi harus memiliki minimal 70% dari seluruh kegiatan utama, dan maksimal 30% dari seluruh kegiatan penunjang sedangkan dokter gigi spesialis akan diatur oleh Ikatan Keahlian dokter gigi spesialis dan kolegium masingmasing. 3.3 Kategori dan Penilaian Kegiatan P3KGB Pembagian kategori kegiatan P3KGB terdiri dari dua macam, yaitu: Kegiatan utama dan kegiatan penunjang. a. Kegiatan Utama Merupakan kegiatan yang dapat diverifikasi melalui sertifikat tertulis atau Surat Keputusan yang sesuai dengan kompetensinya, adalah : ∗ Mengikuti kegiatan ilmiah yang sesuai dengan kompetensinya ∗ Membuat karya tulis atau laporan kasus kedokteran gigi ∗ Sebagai pembicara pada kegiatan ilmiah P3KGB ∗ Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang sesuai dengan kompetensinya ∗ Sebagai pengabdi dalam kepengurusan organisasi profesi berdasarkan SK. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

48


∗

Delegasi dalam kegiatan organisasi antara lain kongres, Rakor/Rakernas, Rapat Umum Anggota (RUA).

b. Kegiatan Penunjang Merupakan kegiatan yang dapat diverifikasi dengan sertifikat tertulis/surat keputusan (SK), adalah : ∗ Mengikuti Kegiatan Ilmiah dengan Materi Non Kedokteran Gigi atau bukan kompetensinya ∗ Melaksanakan kegiatan manajemen yang berhubungan dan, atau menunjang pelaksanaan kegiatan kerja/profesi kedokteran gigi ∗ Anggota aktif organisasi profesi PDGI yang dihitung selama 1 periode ∗ Bertugas sebagai Panitia Pelaksana pada kegiatan P3KGB atau kegiatan organisasi PDGI ∗ Bertugas sebagai moderator dalam kegiatan ilmiah P3KGB 3.4 Kredit Prasyarat (Credit Requirement = jumlah SKP) untuk Resertifikasi/ Sertifikat Ulang Kompetensi : a. Jumlah SKP kredit prasyarat ditentukan oleh kolegium terkait, Apabila terdapat kelebihan jumlah SKP dari yang telah ditentukan dalam satu periode, kelebihan SKP tidak dapat di akumulasikan pada periode berikutnya. b. Jumlah requirement kredit dalam satu periode bernilai 30 SKP : 1. Dokter Gigi - Minimal:70%Kegiatan Utama yang dibagi dalam 40% kegiatan teori (seminar) dan publikasi ilmiah, dan 30% kegiatan keterampilan dan atau baksos dengan tindakan - Maksimal : 30% Kegiatan Penunjang

2. Dokter Gigi Spesialis Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

49


- Kegiatan utama kompetensi dokter gigi spesialis, materi kegiatan P3KGB berupa materi kedokteran gigi khusus yang sesuai dengan spesialisasinya. - Jumlah dan besarannya sesuai keputusan kolegium masing-masing cabang ilmu kedokteran gigi spesialis: • Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut • Dokter Gigi Spesialis Ortodonsi • Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia • Dokter Gigi Spesialis Periodonsia • Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi • Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak • Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut • Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kdokteran Gigi

3. Dokter Gigi di DAERAH TERPENCIL. - Jumlah requirement kredit dalam satu periode 30 SKP - Minimal :70% Kegiatan Utama yang dibagi dalam 40% kegiatan teori (seminar), publikasi ilmiah, dan tunjangan 2 SKP per tahunnya diberikan kepada dokter gigi/dokter gigi spesialis 30% kegiatan keterampilan dan atau baksos dengan tindakan dan buku log - Maksimal : 30% Kegiatan Penunjang ∗

Kriteria Terpencil Berdasarkan: - Permenkes No. 6 Tahun 2013 “Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati ” - Permenkes No.156/Menkes/SK/I/2010 “Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penugasan Khususdi Puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan”


50


∗

Validasi : Dokumen yang dibutuhkan - SK Penempatan PNS/PTT/Honor Daerah yang di sahkan oleh Atasan langsung atau Kepala Dinas Kesehatan setempat. - SIP yang disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat - Buku log (pasien dan kasus yang dikerjakan di tempat kerja) disahkan atasan langsung

∗

Penilaian SKP Kegiatan Utama : - Kegiatan teori/publikasi ilmiah - KegiatanKeterampilan/Baksos dan buku log (pasien dan kasus yang dikerjakan di tempat kerja) disahkan oleh atasan langsung. - Diklat / Pelatihan Fungsional (dikonversikan sesuai jam efektif dan cakupan wilayah) - Tunjangan SKP daerah terpencil sebesar 2 SKP per Tahun sesuai dengan SK penempatan/SIP Kegiatan Penunjang: - Mengikuti Kegiatan Ilmiah dengan Materi Non Kedokteran Gigi atau tidak sesuai dengan kompetensinya - Melaksanakan kegiatan manajemen yang berhubungan dan, atau menunjang pelaksanaan kegiatan kerja/profesi kedokteran gigi - Anggota aktif organisasi profesi PDGI yang dihitung selama 1 periode kepengurusan yang dapat ditunjukkan dengan SK. - Bertugas sebagai Panitia Pelaksana pada kegiatan P3KGB atau kegiatan organisasi PDGI - Bertugas sebagai moderator dalam kegiatan ilmiah P3KGB


51


4. DOKTER GIGI/DOKTER GIGI SPESIALIS MILITER/POLISI, DOKTER GIGI/DOKTER IGI SPESIALIS DIREKTUR/ MANAJER BIDANG KESEHATAN, ∗ Jumlah requirement kredit dalam satu periode 30 SKP - Minimal : 70% Kegiatan Utama yang dibagi dalam 40% kegiatan teori (seminar), publikasi ilmiah, kegiatan manajemen/tugas dinas, tunjangan dua SKP per tahunnya diberikan kepada dokter gigi/dokter gigi spesialis 30% kegiatan keterampilan dan atau baksos dengan tindakan dan buku log - Maksimal : 30% Kegiatan Penunjang ∗

∗

Validasi : Dokumen yang dibutuhkan - Lampiran SK Penempatan . - STR dan atau SIP yang masih berlaku - Rekomendasi dari Cabang PDGI setempat - Surat Tugas Kegiatan Dinas, - Buku log (Pasien dan atau Kasus yang dikerjakan di tempat kerja) disahkan yang berwenang/atasan langsung Penilaian SKP Kegiatan Utama: - Kegiatan teori/publikasi ilmiah - Kegiatan Keterampilan/Baksos dan buku log (Pasien dan atau kasus yang dikerjakan di tempat kerja/praktik). - Melaksanakan kegiatan manajemen/tugas dinas yang berhubungan dan, atau menunjang pelaksanaan kegiatan kerja. - Diklat/Pelatihan Fungsional (dikonversikan sesuai waktu efektif dan cakupan wilayah). - Sebagai pengabdi dalam kepengurusan organisasi profesi berdasarkan SK Pengurus


52


-

Tunjangan SKP sebesar dua SKP per Tahun sesuai dengan masa kerja manajerialnya

Kegiatan Penunjang: - Mengikuti Kegiatan Ilmiah dengan Materi Non Kedokteran Gigi atau bukan kompetensinya - Anggota aktif organisasi profesi PDGI. - Bertugas sebagai Panitia Pelaksana pada kegiatan P3KGB atau kegiatan organisasi PDGI - Bertugas sebagai moderator dalam kegiatan ilmiah P3KGB ∗

Jumlah requirement kredit dalam satu periode 30 SKP - Minimal : 70% Kegiatan Utama yang dibagi dalam 40% kegiatan teori (seminar), publikasi ilmiah, kegiatan manajemen/tugas dinas tunjangan dua SKP per tahunnya diberikan kepada dokter gigi/dokter gigi spesialis 30% kegiatan keterampilan dan atau baksos dengan tindakan dan buku log - Maksimal : 30% Kegiatan Penunjang

4. RESUME 1.

Konversi 1.1.

1.2.

1.3.

Nilai kegiatan P3KGB (SKP) dari institusi/ikatan kesehatan lain (mis. IDI, RS dll) dikonversikan sesuai Tabel 1., berdasarkan jam efektif dan cakupan wilayahnya (mengacu acara yang terlampir; dan bila acara tidak dilampirkan maka diambil jam efektif minimal ) Semua kegiatan P3KGB yang dilaksanakan di luar negeri akan dikonversi sesuai Tabel 1. dengan cakupan internasional dan jam efektif (mengacu pada acara resmi yang terlampir). Kolegium terkait memverifikasi dan mengkonversi nilai kegiatan, untuk penerbitan sertifikat kompetensi


53


1.4.

Kegiatan tersebut dapatdimasukkan sebagai kegiatan utama bila sesuai kompetensinya atau kegiatan penunjang bila tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

2. Jumlah Requirement Kredit: 2.1.

Bila seseorang dalam satu acara mendapat beberapa sertifikat, sertifikat yang dapat diakui dalam 1 kegiatan : Kegiatan Utama: 1. Satu Sertifikat ilmiah teori/seminar + dua Sertifikat kegiatan keterampilan + Sertifikat pembicara/pembimbing, atau 2. Tiga Sertifikat kegiatan keterampilan + Sertifikat pembicara/ pembimbing, Kegiatan Penunjang: Satu sertifikat kegiatan penunjang dengan nilai terbesar. Maksimum : Tiga sertifikat kegiatan utama (satu teori + dua keterampilan ) + Sertifikat pembicara/pembimbing + satu sertifikat kegiatan penunjang


54


BAB VII PENUTUP -

Pengaturan selanjutnya akan dikoordinasikan antara Komisi, Tim, Unit dan Kolegium

-

Ketentuan dalam Buku Pedoman ini mohon dilaksanakan dengan sebaikbaiknya

Jakarta,

24 Mei 2014

Komisi P3KGB PB PDGI


55


Lampiran 1 PENGAJUAN PENILAIAN/AKREDITASI (PROPOSAL) KEGIATAN P3KGB A. Kegiatan Tidak Berkesinambungan 1. Penyelenggara kegiatan P3KGB mengajukan rencana kegiatan dengan membuat proposal 2. Surat pengantar Cabang/Wilayah tempat atau yang akan menyelenggarakan kegiatan P3KGB 3. Surat kerjasama dengan Cabang/Wilayah, bila diselenggarakan oleh lembaga lain B. Isi Proposal 1.

Pengantar - Tema dan Judul/Topik kegiatan - Tujuan mengadakan kegiatan P3KGB - Tempat/Lokasi Waktu


56


2. Penyelenggara Kegiatan P3KGB Penyelenggara Alamat lengkap Website Telpon Fax e-mail Ketua Panitia / penyelenggara (yang mudah dihubungi) Ketua Seksi Ilmiah (yang mudah dihubungi)

Nama-nama Panitia Penyelenggara lengkap dengan no telp/HP yang mudah di hubungi

Nama(Organisasi/Institusi) yang Bertanggung jawab Kota

Kode pos

Nama : Alamat : Telp/HP : E mail : Nama : Alamat : Telp/HP : E mail : (catatan: dilampirkan dokumen SK dari Institusi/organisasi profesi)

3. Bentuk dan Materi kegiatan 3.1. Bentuk dan Metoda Kegiatan a. Penataran teori/ceramah/diskusi b. Diskusi Panel c. Hands-On /Table Clinic (Keterampilan) d. Demonstrasi e. Slide presentasi f. Presentasi Poster g. Kuliah on-line (sedang disusun aturannya) 3.2. Materi/Acara dan Jam Efektif a. Topik/judul materi b. Waktu/jam efektif c. Pembicara/instruktur (narasumber) d. Metoda pembelajaran e. Alat bantu (kalau diperlukan) f. Evaluasi hasil pembelajaran Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

57


3.3. Narasumber a. Nama b. Curriculum Vitae c. Kepakaran/Pendidikan terakhir d. Pekerjaan e. Narasumber dari dalam atau luar negeri yang bertugas sebagai instruktur/pembimbing kegiatan keterampilan (Hands-On/Table Clinic) harus mendapat rekomendasi dari kolegium terkait. f. Narasumber dari luar negeri instruktur/pembimbing yang bertugas sebagai kegiatan keterampilan yang menggunakan pasien harus mendapatkan ijin kerja dari KKI 4. Peserta 4.1 Kriteria peserta : Dokter Gigi dan atau khusus Dokter Gigi Spesialis 4.2 Perkiraan Jumlah peserta tiap bagian kegiatan dan seluruh kegiatan 4.3 Cakupan wilayah peserta : khusus untuk anggota cabang, wilayah, nasional atau internasional 5. Sumber Dana 5.1 Anggaran yang dibutuhkan (cost) 5.2 Perkiraan anggaran yang diterima (income) 6. Publikasi 6.1 Harus informatif, komprehensif dan akurat tidak bertentangan dengan kode etik PDGI 6.2 Tidak boleh mencantumkan jumlah SKP (untuk menghindari pengejaran SKP bukan penambahan ilmu/keterampilan) 6.3 Yang dicantumkan : - Nama Penyelenggara - Nama sponsor (kalau ada) Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

58


-

Judul kegiatan Lokasi Materi dan metoda pembelajaran (pelatihan/teori/ilmu) Acara lengkap: jam efektif, topik, pembicara/pembimbing Nara sumber Biaya kegiatan penataran teori/kursus/keterampilan

7. Perlindungan Terhadap pasien Pada pelatihan klinis atau demonstrasi yang menggunakan pasien, perlu perlindungan/proteksi terhadap pasien : 7.1 Pasien memberi persetujuan dengan mengisi informed consent 7.2 Pasien tidak dibebani biaya perawatan 7.3 Tersedianya fasilitas untuk emergency dan pasca perawatan 8. Dokumentasi dan Evaluasi (setelah kegiatan) 8.1 Daftar peserta yang mengikuti kegiatan lengkap dengan alamat dan no sertifikatnya 8.2 Bentuk dan model sertifikat 8.3 Laporan lengkap ke Unit atau Tim dan Komisi P3KGB


59


Lampiran 2 2.1 Alur Setifikasi dan Registrasi Ulang

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pemohon Sertifikat 8. Kompetensi 9.

dan Registrasi Ulang

10.

11. 12. 13. 14.

DOKUMEN-‐DOKUMEN FC Kartu Tanda Anggota (KTA) PDGI FC Kartu Tanda Penduduk (KTP) Borang Data Pribadi (Format 1) Surat Pernyataan kepatuhan pada etika profesi (Format 2) Borang Penilaian Kegiatan (Format 3) Sertifikat (bukti kegiatan = 30 SKP) asli & FC Hasil Validasi Dokumen P3KGB (Format 4) FC STR yg masih berlaku Pasfoto berwarna terbaru (2X3 = 2 lb; 4X6 = 6 lembar; 3X4 = 2 lb) FC Bukti pembayaran biaya sertifikasi & biaya registrasi o Pembayaran ke rekening KKI Rp. 300.000 No. 93.20.5556 BNI Cab. Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan o Rp. 250.000 ke rekening PB PDGI – P3KGB No. 0335-‐ 01-‐001199-‐30-‐6 BRI Cab. Jakarta Kramat (40% utk Cabang, 40% utk Kolegium, 20% utk Komisi ) Borang Data Pribadi (Format 1) Surat Keterangan Sehat bagi Dokter/Dokter Gigi (Format 5) Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental bagi Dokter yang memiliki No. SIP FC STR yg masih berlaku


60


2.2 Alur Sertifikasi PB PDGI-Komisi P3KGB ke Kolegium UNIT P3KGB (PDGI-‐ CABANG)

PROSES VALIDASI DOKUMEN oleh UNIT P3KGB

§

Pemohon Sertifikat Kompetensi dan Registrasi Ulang

§ §

Legalisasi FC dokumen sesuai dokumen asli Bentuk dokumen asli dapat berupa: sertifikat, portofolio (laporan kegiatan, SK, Surat Tugas, bukti publikasi, dll) Konversi Dokumen : Mengkonversikan jumlah SKP dilakukan oleh Kolegium Surat Tanda Terima Berkas

St Kompetensi

TUGAS KOMISI P3KGB § Memasukan semua data ke dalam data base § Mengirim dokumen sertifikasi ke kolegium terkait : o FC Sertifikat –sertifikat (laporan kegiatan) o Dokumen o Pas foto : 3X4 (2 lembar) & 4X6 (2 lembar)

TUGAS KOLEGIUM § Memverifikasi SKP sesuai dengan peraturan kolegium terkait § Bila kurang langsung menghubungi pemohon § Bila sesuai langsung diterbitkan sertifikat kompetensi § Sertifikat Kompetensi asli dikirm ke pemohon FC yang dilegaliser dikirim kembali ke komisi

PEMBERIAN SERTIFIKAT KOMPETENSI  Sertifikat kompetensi diberikan kepada anggota PDGI setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan kompetensi  Salinan yang sudah dilegaliser di kirim ke Komisi  Sertifikat Kompetensi : dikeluarkan oleh Kolegium  Drg Sp : oleh kolegium keahliannya

 Drg Sm : tidak memiliki kolegium,oleh KDGI Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

61


2.3 Alur Sertifikasi PB PDGI-Komisi P3KGB ke KKI

TUGAS KOMISI P3KGB § Memasukan sertifikat kompetensi ke dalam data base § Mengirim dokumen regristrasi ulang ke KKI : o FC STR yang masih berlaku & sdh dilegalisir o FC Sertifikat Kompetensi yang dilegalisir o Surat keterangan sehat fisik dan mental o FC bukti pembayaran biaya registrasi o Pas foto : 2X3 (2 lembar) & 4X6 (4 lembar)


TUGAS KKI Memverifikasi dokumen Menerbitkan Surat Tanda Registrasi (STR ) o 1 lb. asli o 3 lb. F C yang terlegalisir o 1 lb. tanda pengenal doktergigi/doktergigi spesialis yang telah memiliki STR § Mengirim langsung ke pemohon § Mengirim data ke komisi P3KGB dan pemohon secara online § §

62


2.4 Sertifikasi dan Registrasi Ulang Sistem Manual & Online SERTIFIKASI & REGISTRASI ULANG SISTEM MANUAL & ONLINE drg/ drg Sp

REKOMENDASI SIP

Cab PDGI U- P3KGB

DINKES KAB/KOTA

PB PDGI 9 KOLEGIUM

Sertifikat Kompetens i

KKI STR

KOMISI P3KGB

Validasi Pemohon Sertifikasi & Registrasi Ulang

Dokumen Bukti & Pelengkap

Dokumen Bukti & Pelengkap

Verifikasi

SIP


63


Lampiran 3 Contoh Invoice PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA UNIT/TIM P3KGB ………………...…………. Sekretariat : -------------------------------------------------Jln. ---------------------- Telp ----------- Fax --------INVOICE No. Kepada Yth.

Tanggal

:

Komisi P3KGB PB PDGI

Mata Uang

:

Jalan Utan Kayu Raya No.46 Jakarta Timur 13140

No

Nama Dokter Gigi

Biaya Sertifikasi

Biaya untuk Unit P3KGB (40% x biaya sertifikasi)

1. 2. Dst… Total Pembayaran untuk invoice ini mohon di transfer ke rekening : Bank ………………………………………………. No. Rekening : Unit / Tim ………………………………… P3KGB………………. Atas Nama ……………………………………… Ketua (

)

No. Hp : Alamat Email : Note : mohon no telp dan alamat email diisi agar mudah dalam konfirmasi. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

64


Catatan 1.1.

Setiap cabang yang mengirimkan berkas wajib menyertakan invoice yang sesuai dengan nama-nama dokter gigi/dokter gigi Spesialis yang berkasnya dikirim ª setelah komisi P3KGB menerima data dengan lengkap dan dimasukan ke data besar PB PDGI ª uang bagian dari Cabang akan dikirim ke cabang.

1.2.

Demikian juga kolegium waktu mengirim fotocopy Serkom ke Komisi P3KGB disertakan Invoice.


65

Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan

Recommend Documents