Pedagang Jakarta akan Siapsiap dapat Harapan dari Pemuda-pemudi Jakarta Nusantarapos,- Kelompok pemuda-pemudi Jakarta yang bekerjasama dengan pemerintah ini patut diapresiasikan karena mereka mempunyai ide untuk memperjuangkan masyarakat kecil di Jakarta sehingga mereka memiliki usaha sendiri. Oleh karena itu mereka merancang program untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini diungkapkan oleh ketua Bidang UMKM Aditiawarman H Olii, SP, M.Sc, Rabu (21/9) di Taman Lembang. Aditiawarman H Olii, SP, M.Sc, saat ini juga berkecimpung dalam dunia usaha terutama kopi Indonesia. Diapun akan mengembangkan usahanya bukan semata-mata berbisnis tetapi dia sudah merencanakan untuk mengurangi pengangguran serta kemiskinan bagi masyarakat Jakarta karena dia sudah mendapatkan restu dari Pemerintah. “Nanti untuk bantuan kepada UMKM minimal punya usaha seperti tukang bakso, mie ayam, tukang rujak, tapi jangan yang mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu sebelum nanti terjun melakukan usaha para UKM akan kita bina,” kata Aditiawarman H Olii. Lebih lanjut dia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan ide dan sudah dilakukan pemetaan bagaimana program selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Jakarta yang memiliki kemaun untuk berwirausaha. “Tentunya hal ini tidak seperti kita membalikkan telapak tangan karena ini memerlukan keuletan dan kemauan. Ini untuk semua daripada dia nganggur. Kita mau mendekati dari rakyat
dasar sampai yang mereka,”lanjutnya.
menengah
jadi
kita
merangkul
Di lain sisi salah satu penjual mie ayam yang kebetulan ada di samping Adit, Umar Zulfikar mengatakan, “Ya boleh juga sih. Caria man saja. Kan sering dikejar Satpol PP, Apalagi dagangan sepi.” Tentu saja hal ini bagi para pedagang kecil merupakan angin surga bagi mereka untuk mengembangkan usahanya dan merekapun berharap agar mereka diberi pelatihan bagaimana cara berjualan yang baik dan bagaimana pula bisa mengembangkan usahanya. (JOKO)
Golkar Lega Ahok Djarot Daftar sebagai Calon Gubernur DKI ke KPUD Nusantarapos,- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hari ini Rabu (21/9) bersama calon wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang didukung oleh empat partai yakni PDI Perjuangan, Hanura, Golkar dan Nasdem mendatangi kantor KPUD DKI Jakarta utnuk mendaftarkan sebagai pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta. Kepastian Ahok berpasangan Iagi dengan Djarot merupakan awal kemenangan bagi masyarakat Jakarta. Tentu saja hal ini bagi Partai Golkar tidak menjadi gegabah dalam memilih calon Gubernur DKI Jakarta. Terlebih lagi menurut Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Dr. Fayakhun Andriadi, pasangan ini sudah terbukti membawa Jakarta menjadi lebih baik terutama dalam banyak hal yang diantaranya mulai dari reformasi birokrasi, pelayanan
kesehatan dan pendidikan, keberpihakan pada rakyat kecil. “Sejak awal kita kita mengikuti perkembangan bahwa ada banyak pihak yang mencoba memprovokasi Partai Golkar agar menarik dukungan dari Ahok, sehingga Ahok akan gagal dalam pencalonannya,” kata Fayakun kepada awak media. Bahkan tidak hanya di Partai Golkar saja tetapi di PDI Perjuanganpun juga diprovokasi bahwa seolah-olah Ahok bisa dikalahkan jika PDI Perjuangan mengusung sendiri calon selain Ahok. “Provokasi ini juga dilakukan lewat berbagai cara baik melalui cara yang ilmiah, gerakan jalanan, lobi-lobi politik dan sebagainya. Ini pun perlu kita akui bahwa hal tersebut sangat lumrah,” lanjutnya. Oleh karenanya Golkar menghormati suara rakyat dan berjanji tidak akan berpaling dari pilihan rakyat mengenai pencalonan Ahok dan Djarot dalam pemilihan pasangan calon Gubernur DKI. Dengan didaftarkannya pasangan Ahok dan Djarot, maka Golkar menyudahi semua spekulasi politik tentang siapa pasangan Ahok serta menyudahi semua upaya-upaya politik dari pihak lain dalam menjegal terwujudnya pasangan tersebut. “Sinergis dari Golkar, Hanura, Nasdem dan PDI Perjuangan serta relawan dan simpatisan Ahok Djarot, Insyaallah akan menjelma menjadi kekuatan people power dalam memenangkan kembali pasangan ini dalam memimpin Jakarta. Insyaallah kita akan memenangkan suara rakyat dalam Pilkada 2017 ini. Kami pun juga berkeinginan sama seperti dengan keinginan warga Jakarta yakni menuju Jakarta yang lebih baik,” pungkasnya. (JOKO)
BNPP Menilai Kondisi Faktual Perbatasan Belum Maksimal, Perlu Perbaikan Nusantarapos,- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) hari ini, Rabu (21/9) mengadakan rapat koordinasi tentang pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara. Acara ini dihadiri oleh berbagai kementerian dan Bupati perbatasan. Hal ini dikarenakan pengelolaan perbatasan negara selama 5 tahun ke depan antara tahun 2015-2019 diarahkan pada upaya perwujudan perbatasan negara sebagai beranda/halaman depan negara. Hal ini sesuai dengan nawacita ke 3 Presiden RI 2014-2019. Saat inipun BNPP menilai bahwa kondisi faktual kawasan perbatasan negara terutama beberapa segmen batas negara baik wilayah darat, laut dan udara masih belum tuntas. Bahkan belum sepenuhnya aman/tertib dan sering terjadi kasus-kasus pelanggaran batas negara dan lintas batas negara yang berpotensi merugikan negara terutama perdagangan ilegal, pencurian ika, pembajakan liar, perdagangan manusia dan narkoba. Dalam paparannya, Plt BNPP Drs. Hadi Prabowo, M.M., mengatakan, , “Berdasarkan perencanaan pembangunan, yang dibutuhkan untuk pembangunan di tahun 2016 sebesar 9,201 triliun lebih dengan sasaran untuk 100 Lokpri di 13 propinsi, 41 Kabupaten/kota.” BNPP sendiri mengklaim bahwa dalam APBN 2016 terjadi peningkatan alokasi APBN menjadi sebesar 9.416 Triliun lebih. Untuk hasil evaluasi pengendalian tahun 2016 alokasi APBN dilaksanakan oleh 24 K/L dengan realisasi sampai dengan Agustus 2016 pencapaiannya meliputi Penyerapan anggaran Rp. 3.673.609.029.474 (28,5%) dengan perincian :
– Yang mencapai 50% -70% sebanyak 5 K/L (Kementerian PU PERA, Kemtan, Kementerian KUKM, KEMENNAKER, dan Kementerian ATR. – Yang mencapai di atas 30% -49% sebanyak 6 K/L (Kemana, Kemdikbud, BNPP, Kemenag, BIG, Bakamla) – Yang mencapai diatas 10%- 29% sebanyak K/L, (Kemenhub, Kemenesdm, Kemen KKP, Kemen Pariwisata). “Dalam pembahasan ini kita bahas antara Indonesia, tapi saat ini Malaysia tidak ada pembahasan lagi. Ada 4 aspek pembahasan yakni aspek internasional, pemerintahan,sosial, budaya,” lanjutnya. Dalam rakor ini BNPP berharap dalam peningkatan pengelolaan perbatasan untuk melakukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan agar target kinerja pengelolaan percepatan dapat tercapai di akhir tahun 2016. Tetapi hal ini juga harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku yakni tepat waktu, tepat sasaran administrasi.
dan
program,
tepat
manfaat
serta
tertib
“Untuk meningkatkan koordinasi pengendalian dan percepatan pembangunan perbatasan negara, agar setiap K/L dibentuk satuan tugas khusus yang menangani pelaporan pengelolaan negara dengan menunjuk Sekda, ” pungkasnya. (JOKO)
MEMAHAMI DEMOKRASI BUNG KARNO Nusantarapos,-Ada sebuah pernyataan Bung Karno terkait dgn gerakan politik, bahwa politik itu adalah satu katanya perkataan dengan perbuatan. Hari ini, kita menanti sebuah partai Politik yang katanya menerapkan ajaran besar revolusi Bung Karno. Soekarno yang dari mudanya telah berjuang dan mewujudkan cita-cita
politiknya bagi bangsa Indonesia, bangsa Nusantara yang yang sangat dicintainya. Berbicara Indonesia, berarti qt bicara ttg impian para pendiri republik ini, impian rakyat Indonesia. Apa sebabnya qt merdeka sebagai sebuah negara bangsa ??? Apakah soal keadaan ekonomi saja?? Apakah soal kekuasaan saja?? Apakah soal pribumi dan non pribumi saja??? Soekarno tegas dalam tulisan nya mengenai ideologi yang dianutnya tentang sosio nasionalisme dan sosio demokrasi. Sosiologi Nasionalisme adalah faham kebangsaan yg sehat & berdasarkan perikemanusiaan yg beradab, persamaan nasib, tidak untuk menggencet dan menghisap. Paham kebangsaan ini lah yang menjadi nyawa, menjadi dasar pokok, dan menjadi bentuk kekuatan rakyat dalam mendirikan bangunan Indonesia Merdeka yang tanpa L’exploitation de nation par nation dan L’exploitation de l’homme par l’homme (penghisapan negara atas negara dan penghisapan manusia atas manusia). Paham kebangsaan kita tidak boleh membiarkan penindasan, sebuah paham kebangsaan yang tidak rela atau sengaja membiarkan penindasan. Dimana ada sebuah penindasan yang memperkosa hak-hak kemanusiaan dalam berbagai bentuk disitu faham kebangsaan kita harus bangkit melawan. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, hari ini kita telah melihat dan merasakan khususnya masyarakat Jakarta tentang kebiadaban sebuah rezim Ahok Jarot. Dimana pemimpin tak bisa jadi simbol peradaban kemanusiaan, tidak mengangkat nilai harkat kemanusiaan, berbohong, dan menindas rakyat nya. Jelas sekali, berdasarkan kriteria ajaran Bung Karno, kepemimpinan Ahok Jarot telah berkhianat ttg Sosio nasionalisme. Bagaimana dengan Sosio demokrasi berdasarkan ajaran Bung Karno?? Sedikit saya kutip pada Tahun 1933, Bung Karno sudah menegaskan, tujuan Indonesia Merdeka haruslah menuju pada
masyarakat adil-dan makmur, yang didalamnya tak ada lagi penindasan dan penghisapan. Artinya, masyarakat masa depan itu di dalamnya tak ada lagi kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme. Dan demokrasi-masyarakat? Demokrasi-masyarakat, sosiodemokrasi adalah timbul karena sosio-nasionalisme. Sosiodemokrasi adalah pula demokrasi yang berdiri dengan dua-dua kakinya di dalam masyarakat. Sosio demokrasi tidak ingin mengabdi kepentingan sesuatu gundukan kecil sahaja, tetapi kepentingan masyarakat. Sosio-demokrasi bukanlah demokrasi a la Revolusi Perancis, bukan demokrasi a la Amerika, a la Inggeris, a la Nederland, a la Jerman d.l.l., tetapi ia adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik DAN ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik DAN demokrasi-ekonomi. Peristiwa rezim Ahok-Jarot terkait masalah Bamus Betawi dan persoalan pribadi dengan sejarahwan JJ Rizal yang terkait kepada lembaga budaya HB Jasin. Bukan kah rezim Ahok Jarot telah menciderai ajaran Bung Karno??? Bung Karno, Tan Malaka dan Muhammad Hatta dalam perjuangan beliau utk mencapai Indonesia Merdeka banyak mengkritik tentang sistem demokrasi yang terjadi di Eropa/barat. Pasca keruntuhan kekuasaan feudal, lahirlah sistem demokrasi. Kelihatannya, demokrasi itu membuka ruang bagi rakyat untuk masuk ke parlemen. Bahkan, wakil-wakil kaum buruh juga bisa ikut memerintah melalui parlemen. Masalahnya, bagi Bung Karno, sekalipun buruh bisa masuk ke parlemen, bahkan bisa menjatuhkan menteri, ia tetap saja tertindas di pabrik. “Ia bisa dilemparkan ke jalanan oleh sang majikan. Menjadi pengangguran,” kata Bung Karno. Betapapun, dalam demokrasi borjuis, kaum proletar tetap tertindas. Bung Karno pun mengutip pemikiran seorang sosialis Perancis, Jean Jaurès. Katanya, di dalam demokrasi borjuis, semua proses pembuatan Undang-Undang, termasuk pengaturan soal
perburuhan, ditentukan oleh kaum borjuis. Sudah begitu, ungkap Jean Jaures, kaum kapitalis selalu mendominasi parlemen. Maklum, untuk mengikuti pemilihan, setiap orang harus melakukan kampanye dan propaganda. Dan, seperti anda ketahui, dalam masyarakat kapitalis, semua alat propaganda dikuasai oleh klas kapitalis: sekolah, tempat ibadah, surat kabar, universitas, dan lain-lain. Kaum borjuis pula yang mengontrol produksi pengetahuan. Dengan kekuasaan modalnya, mereka bisa membeli panitia pemilihan. Bahkan, kapitalis juga bisa membeli suara rakyat yang terjepit kemiskinan. Alhasil, tanpa gerakan politik klas buruh yang kuat, parlemen akan dikuasai sepenuhnya oleh kaum borjuis. Lihat apa yang terjadi, rezim Ahok-Jarot begitu sangat arogan bersikap dan berkata-kata kepada orang-orang yang bertentangan dengan dia harus dibinasakan segera, tanpa bisa melakukan kritik apapun. Dan kebenaran hanya dipegang oleh rezim Ahokjarot, masyarakat adalah salah dan rezim ini lebih berbahaya dari pada rezim pemerintahan otoriter Orde Baru. Sekorupkorupnya orde baru PDI (partai pengusung ajaran bung Karno) tetap dibiarkan ada walaupun ditekan penguasa. Jadi apakah fungsi negara bangsa ini jika kepemimpinan pemerintahan hanya untuk kelompok tertentu, kelompok Borjuis, kelompok pemilik modal saja??? Inikah arti Indonesia MERDEKA??? Sekali lagi, PDI Perjuangan sebagai partai yg mengambil jalan pikiran para founding fathers NKRI ternyata telah disusupi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Moment Pilkada 2017 adalah langkah membenarkan kembali jalan ideologi Pancasila Satu Juni 1945.(Edysa)
HUT ke- 67 Batalyon Infanteri Rider, Yonif Rider 303 Kostrad Adakan Berbagai Perlombaan Nusantarapos,- Batalyon Infanteri Rider 303/Setia Sampai Mati (SSM) Kostrad gelar Lomba Ketangkasan, Lomba Keterampilan dan Kecantikan Domba Garut yang diadakan di Lapagan Tembak Yonif Raider 303 Kostrad desa Sukawargi Cisurupan Garut, Jawa Barat. Acara tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-67 dan di buka langsung oleh Komandan Batalyon Infanteri Rider 303/Setia Sampai Mati Kostrad Letkol Inf Fransisco, S.E, yang diikuti oleh 250 peserta domba yang berasal dari wilayah Jawa Barat. Hadiah yang disiapkan panitia : 3 ekor Sapi, 1 Mesin cuci, 3 Kulkas 2 pintu, 6 TV 21 Inc, 3 Speker aktif, 3 Dispenser, 3 Blender dan 3 Ricecooker. “Lomba Keterampilan dan Kecantikan Domba Garut dapat dijadikan sebagai forum silaturahmi prajurit Yonif Raider 303/SSM Kostrad dengan masyarakat sekitarnya dalam rangka memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat,” kata Letkol Inf Fransisco. Lebih lanjut Letkol Inf Fransisco, S.E, mengatakan, bahwa acara tersebut juga merupakan suatu kegiatan yang mengangkat tradisi kebudayaan Garut serta melestarikan Domba Garut. Dengan menciptakan kedekatan hubungan antara masyarakat dan TNI dalam menjaga kebudayaan bangsa. (EDTR/RLS)
Relawan Ibu Kota Usung Djarot sebagai Cagub DKI 2017 Jakarta, Nusantarapos,- Relawan Ibukota hari ini, Selasa (20/9/2016) secara resmi mendeklarasikan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon gubernur untuk maju kembali di Pilkada DKI Jakarta 2017. “Kita menilai mas Djarot adalah figur yang dibutuhkan saat ini. Beliau orang berpengalaman di pemerintahan. Kita ingin menegaskan pada pilihan politik kita, ingin mas Djarot maju untuk DKI Jakarta. Hari ini kita konsen mengawal mas djarot untuk mengawal ibukota,” kata Rhugby Adeana, selaku Ketua Relawan Ibukota saat ditemui di Cikini, Jakarta. Relawan Ibukota sendiri sudah berdiri sejak awal tahun ini. “Kita sudah hadir sejak Januari lalu,” terangnya. Relawan Ibukota yakin akan setia mendukung Djarot sampai Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung. “Kita ingin menunjukan bahwa apapun pilihan partai, posisi yang akan diberikan kepada mas Djarot, rakyat yang simpatik terhadap mas Djarot tetap mendukung mas Djarot,” jelas Sugiharto, salah satu pendiri Relawan Ibukota. Setelah deklarasi, Relawan Ibukota akan kembali ke konsolidasi di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Selain itu juga akan membangun posko-posko Djarot di tengah pemukiman masyarakat. (ARS)
Fatayat NU Sosialisasikan Program Disertai Penandatanganan MOU dengan KPPA Nusantarapos,- Merebaknya tingkat kekerasan anak yang terjadi di Indonesia pada saat ini membaut keprihatinan bagi kaum orang tua. Terlebih lagi, selain itu, juga terdapat kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu Gerakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan (GELATIK) mengadakan sosialisasi Program. Selain sosialisasi juaga diadakan MOU antara Fatayat NU dengan KPPA Program ini merupakan penerusan dari program tahun lalu sehingga program tahun lalu dapat dijalankan lebih baik lagi. Dra. Anggia Emarini MKM, selaku Ketua Umum PP Fatayat NU, Senin, 19/9 di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta Pusat mengatakan, “Program ini sudah dilakukan pada tahun lalu. Dan ini merupakan lanjutan program tahun sebelumnya agar lebih melengkapi. Saya sangat prihatin saat ini banyak sekali yang belum mengerti tentang hukum terutama kekerasan anak dan kekerasan perempuan.” Fatayat NU sendiri menurut Anggia juga sudah melakukan sosialisasi di berbagai wilayah.Bahkan juga sudah melakukan pendekatan emosianol terhadap korban kekerasan terhadap anak. “Pendekatan emosional ini merupakan tanggungjawab bagi orang tua, terlebih-lebih mendampingi anak dalam segala hal, sehingga anak merasa aman dan lebih tenang,” lanjutnya. Oleh karenanya, Fatayat NU berharap saling ada kerjasama baik dengan orang tua dan anak agar kedepannya masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan akan menurun. (JOKO)
Dewan Adat Papua: “DPP Golkar Disinyalir Pakai Money Politik” Nusantarapos,- Dewan Adat Papua dan Tim Garuda menyesalkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Papua mengenai ditetapkannya calon gubernur Papua. Pasalnya dari Dewan Adat sudah mengajukan nama bakal calon gubernur yang berasal dari putera daerah Papua. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Adat Papua Djannes Marambo saat mengadakan konfrensi pers di Hotel Asana Cempaka Putih Timur, Kamis (15/9). “Terlepas dari ini saya menyampaikan kepada pemerintah bahwa orang papua hanya dijadikan komersial oleh parpol. Pemerintah pusat harus tau dan partai politik harus tau ada kepentingan parpol yang bisa mengangkat putra daerah di negri ini bukan yang lain” djanes marambur ketua dewan persekutuan masyarakat adat wondama Papua,” ungkap Djannes. Djanes juga mensinyalir adanya dugaan money politik dalam pencalonan bakal calon gubernur di DPP Golkar Papua dan hanya memanfaatkan partai politik. Bahkan sebelumnya, Dewan Adat sudah memberikan surat yang isinya pengajuan calon gubernur Papua Albert Tore yang
merupakan putra daerah dari Papua. Tetapi wal hasil Partai Golkar tidak mengindahkan ajuan dari Dewan Adat. Disisi lain, Sekertaris Tim Garuda Rio Alberto Suabey mengatakan bahwa dirinya justru tidak mengetahui adanya hasil survei yang dilakukan oleh DPP Golkar dalam menentukan calon Gubernur Papua. “Kami sangat menyayangkan terhadap DPD karena selama ini partai golkar adalah partai yang solid. Kami memohon dukungan dari pihak DPP memberikan masukan agar nanti calon didekatkan dan perlu ada publikasi yang jelas pada masyarakat,” kata Rio. Padahal seharusnya menurut Dewan Adat, DPP Golkar Papua seharusnya mengutamakan putera daerah karena Papua telah diberikan hak otonomi daerah oleh pemerintah Pusat. “Kami sangat menyayangkan terhadap DPD karena selama ini partai golkar adalah partai yang solid. Kami memohon dukungan dari pihak DPP memberikan masukan agar nanti calon didekatkan dan perlu ada publikasi yang jelas pada masyarakat,” Pungkas Rio. (JOKO)
Mayor Inf Andi Buka Latihan Uji Siap Tempur Tingkat Kompi Nusantarapos,- Kepala Seksi Oprasi Brigif 1 PIK/JS, Mayor Inf Andi
membuka latihan Uji Siap Tempur tingkat kompi di Cariu
Bogor Jawa Barat, Rabu (14/9). KLatihan ini diikuti oleh
masing – masing Kompi diikuti 3 Regu yakni masing-masing Batalyon
Yonif
Mekanis
201/Jaya
Yudha,
Yonif
Mekanis
202/Tajimalela, Yonif Mekanis 203/Arya Kamuning dan Yonkav 9/BU selama 3 hari mulai tanggal 14 September 2016. Mayor Inf Andi
melaksanakan Uji materi yaitu Wandang Ran,
Wandang Jaki, Patkam, Purpa, Dang Gopoh, Gap Gopoh, Bak Taktis, dan sermukim. “Dalam pelaksanaan Tugas segala kemungkinan bisa terjadi termasuk serangan dadakan dari kelompok bersenjata yang tidak diketahui dari situlah latihan tersebut diselenggarakan,” kata Mayor Inf Andi. Secara umum latihan ini dapat berjalan dengan lancar dan aman serta mampu memenuhi sasaran kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan oleh komando atas. Latihan UST kompi
TA. 2016
bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit Jajaran Brigif 1 PIK/JS yang profesional dalam menghadapi setiap tugas dan tantangan serta mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.(EDTR/JOKO)
Moeldoko: Dibenahi” Nusantarapos,-PSSI
“PSSI yang
saat
ini
masih
Perlu bersiteru
untuk
menentukan calon ketua PSSI yang baru, Moeldoko sebagai salah satu bakal calon ketua umum PSSI perlu untuk memperbarui tubuh PSSI agar di kemudian hari lebih solid dalam melaksanakan tugas persepakbolaan Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Moeldoko saat mengadakan nonton bareng
sepakbola antara Indonesia melawan Thailand usia 19 tahun, Rabu (14/9) di kediamannya Jalan Terusan Lembang Menteng Jakarta Pusat. “Seorang pemimpin harus bisa mengayomi semuanya. Tidak ada lagi iri. Ada sebuah persoalan yang perlu diselesaikan khususnya dengan pemerintah harus leadership dengan baik,” kata Moeldoko kepada wartawan. Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan bahwa PSSI perlu diperbaharui di segi corporate culture karena PSSI sangat diharapkan rakyat Indonesia.Bahkan dari segi administrasi harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. “Dari sisi hubungan dengan politik saya dengan tegas menyatakan PSSI tidak boleh mengaitkan dengan politik. Sepanjang masih mendominasi prestasi,” lanjutnya.
maka
PSSI
akan
jauh
dari
Oleh karenanya Moeldoko yang merupakan purnawirawan Jenderal itu bertekad untuk memperbaiki PSSI dari keterpurukan yang selama ini dialami di tubuh PSSI. (JOKO)
