Pasangan Tunggal Pilkada Landak...dari Hal 23

2

Mata Borneo • Oktober 2016


43

SAMBUNGAN BERITA

Pasangan Tunggal Pilkada .............................................dari Hal 23

Landak

Sementara itu, Calon Wakil Bupati Herculanus Heriadi berharap pelaksanaan Pilkada Landak berjalan lancar dan aman. “Sehingga semua pihak mari kita bersama mensukseskan pilkada Landak ini,” ujar Heri sumriah. Setelah deklarasi, Karolin - Heriadi dan jajaran partai pengusung mendaftar di KPU Landak sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Landak. Kehadiran pasangan itu disambut ajaran komisioner KPU Landak dan KPU Provinsi Kalbar yang hadir. Ketua KPU Landak Lomon dan anggota lainnya melakukan pemeriksaan dokumen berkas syarat pencalonan yang disampaikan dari pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Landak Karol Siap Lanjutkan Pembangunan di Landak Calon kuat Bupati Landak Karolin Margaret Natasa bertekad akan melanjutkan program pembangunan di kabupaten tersebut. Adapun visi dan misi atau program kerja adalah mewujudkan Kabupaten Landak mandiri, maju dan sejahtera. Selain itu juga misi yang akan dilaksanakan yakni mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur. Kemudian, mewujudkan pembangunan insfrastuktur untuk pemerataan kesejahteraan, mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju, mewujudkan pengolaan sumber daya alam untuk kemandirian ekonomi, dan mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan kembali modal sosial. “Jika terpilih, saya akan meneruskan program kerja bupati lama, menyesuaikan program kerja gubenur dan menerapkan program kerja Pak Jokowi,” kata Karolin di Ngabang. Selanjutnya, akan meningkatkan program di bidang pertanian, infrastuktur, pendidikan dan kesehatan. “Sebab selama saya menjabat dua periode sebagai anggota DPR-RI untuk indeks kesehatan di Kabupaten Landak dari tahun ketahun meningkat, tapi yang menjadi problem kami adalah infrastruktur dan pendidikan,” kata Karolin. Mengenai Landak menjadi kabupaten termiskin di Kalbar, Karolin putri Gubernur Kalbar Cornelis ini mengaku akan berupaya menggabungkan program pusat dan daerah bagaimana pembangunan akan dimulai dari desa dan akan berupaya meningkatkan anggaran dana desa dari Rp1 miliar akan menjadi Rp5 miliar. Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar Cornelis mengatakan ada 4 permasalahan di Kabupaten Landak harus diselesaikan sehingga ke depan Kabupaten Landak bisa sejajar dengan kabupaten lain di Kalimantan Barat yakni pendididikan, kesehatan, infrasruktur, dan pertanian. “Ini adalah sumber kehidupan kita, bila 4 sumber ini dijalankan dengan baik. Angka kemiskinan bisa kita turunkan,” kata dia. (***)

Antisipasi Kekurangan Makanan Akibat Bencana ...............dari Hal 8 dari Kementerian Desa Tertinggal membuat “sumur bor”. Untuk itu kita mengajak masyarakat menanam pohon-pohon dipinggiran sungai seperti pohon karet , pohon durian atau pohon lainnya dan menanam daerah-daerah yang sudah tandus. Tahun 2015 daerah kita pernah terjadi Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) dalam hal tersebut saya tidak pernah menyalahan petani, bahkan saya bela kita gunakan dan patuhi kearifan lokal yang membolehkan membakar lahan dibawah 2 Ha oleh petani ladang berpindah yang memang telah dilakukan sejak nenek moyang secara turun temurun, tegas Banda. (Amat Dasa)

42


BOK REDAKSI

Bok Redaksi

“

“

Pengantar Kabar Utama Antisipasi Kekurangan Makanan Akibat Bencana HAL 7 Ini bukan karena kemampuan saya sendiri tetapi ini atas dukungan dari staf saya dari kelembagaan kemudian juga dukungan dari pemerintah daerah kemudian ditambah dari dukungan masyarakat, dukungan masyarakat ini yang paling utama

Bupati Perjuangkan Perbaikan Jalan HAL 36 Bupati Sintang Jarot Winarno menyampaikan berjanji terus membantu memperjuangkan peningkatan jalan Simpang Medang sampai Ambalau sesuai kewenangan yang ada seperti fungsi koordinasi Mata Borneo • Oktober 2016

..................

04

Pengantar Kabar Utama ..................

05

Pengantar Kabar Utama ..................

06

Kabar Utama

..................

8

Warta Desa

..................

16

Kabar Pilkada

..................

22

Kabar Kalbar

..................

25

Kabar Melawi

..................

29

Kabar Sintang

..................

36

Kabar Kapuas Hulu

..................

38

Celoteh

..................

41

SOPD Landak Ramping, Tetapi Kaya Fungsi HAL 10 Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Landak yang sudah disetujui DPRD Kabupaten Landak melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten yang digelar pada hari Rabu (14/9) dengan pendapat akhir fraksi-fraksi saya melihat ini sudah bagus, Karena sesuai dengan perintah Undang-undang nomor.23 tahun 2014 “Celah itu (korupsi) ada,” katanya ketika menghadiri penandatanganan komitmen bersama program poros sentra pelatihan dan pemberdayaan TKI di daerah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat

KPK : Ada Celah Korupsi pada Pelayanan TKI HAL 14 REDAKSI MENERIMA TULISAN BERUPA OPINI DISERTAI CV SINGKAT. KIRIM KE email: [email protected]

3

BOK REDAKSI DAN CATATAN REDAKSI

MATA BORNEO M A J A L A H

I N D E P E N D E N

PENERBIT: Yayasan Swadaya Bina Kalimantan Barat (YSBK) HARGA MAJALAH: Rp. 30.000,- (eceran) dan Rp. 25.000,- (langganan) PENASEHAT HUKUM: Lifkoi Vantar, SH, M.Hum Budi Siswanto, SH PIMPINAN UMUM/ PIMPINAN REDAKSI: L. Sahat Tinambunan REDAKTUR PELAKSANA: Amat Dasa SEKRETARIS REDAKSI: Petronela TIM REDAKSI: Nur Hidayah Rohadi Amat Dasa Slamet Ardiansyah Ya’ Syahdan Yohanes Habizan KOORDINATOR LIPUTAN: Amat Dasa BIRO-BIRO: Stepanus R. Joy (Sekadau) Firmus, Abang Indra (Sanggau) Krisantus, Yopi Cahyono (Bengkayang) Susianti (Sintang) Adrianus Hadi, Jumadi, Dara Juanti (Melawi) Fisa Aprianta (Mempawah) Yohanes (Kapuas Hulu) IKLAN DAN MARKETING: Zakarias Oyop, S.Pd KEUANGAN: Emmalia, A.Md DESAIN/ LAYOUT: Agus Purwanto FOTOGRAFER: Rohadi SIRKULASI DAN DISTRIBUSI: Asun Purwanti, SE ALAMAT REDAKSI: Jalan Pangeran Affandi Rani, Jalur 2 Ruko Bimbel AKADEMI PLATOR Ngabang-Kabupaten Landak 78357 Kalimantan Barat ALAMAT EMAIL: [email protected] REKENING BANK: Bank BRI Cab. Ngabang No. Rek. 117801000011568 Bank Kalbar No. Rek. 5525436049 a.n. Lisius Sahat Tinambunan 081352398088 PERCETAKAN: Kharesya Printing (isi diluar tanggungjawab percetakan)

4

Catatan Redaksi

KABUT ASAP DN KARHUTLA SALAH SIAPA? Rasanya hampir setiap tahunnya bangsa ini disibukkan dengan urusan kabut asap, agendanya jelas, menjelang musim kemarau tiba. Tak ada asap kalau tak ada api toh, pastinya api itu berasal dari kebakaran lahan dan hutan, karena kalau hanya membakar sampah seberapapun banyak dan lamanya tak akan mampu menimbulkan kabut asap yang masif dan membahayakan, tidak hanya pernapasan (ISPA), tetapi juga mengganggu penerbangan. Hebatnya kabut asap itu juga sampai dan dirasakan juga oleh negeri tetangga, Malaysia dan Singapura. Pastinya protes keras Negeri tetangga, serta berpotensi membahayakan keselamatan jiwa, membuat Pemerintah Pusat kalang kabut dan harus turun tangan, bahkan urusan kabut asap ini menjadi urusan bencana nasional. Meskipun dicurigai bencananya disengaja, yaitu membuka lahan dengan cara dibakar. Karena hutan terbakar penyebab alami kemungkinannya sangatlah kecil, sebagai negara tropis, iklim di Indonesia tidaklah terlalu ekstrim cuaca panasnya. Sementara masyarakat, khususnya peladang yang kerap dituding penyebab kebakaran hutan, tidaklah benar adanya. Fakta membuktikan, jikalau masyarakat jelas hidup bersahabat dengan hutan. Sedaridulu, jauh sebelum para Kapitalis pemilik perusahaan kebun & HTI ada, para Nenek Moyang Peladang telah bercocok tanam membuka lahan dengan cara membakar. Toh yang terbakar hanya lahan yang akan ditanami saja, tidak pernah sampai menjalar hingga membakar hutan sekitarnya, apalagi sampai menimbulkan kabut asap. Kearifan lokal dalam menjaga Hutan sebagai jantung penopang masyarakat adat dipahami betul oleh para Peladang.

Apalagi berladang (bercocok tanam) adalah bagian ritual terpenting dari masyarakat Adat yang setiap tahunnya dirayakan dalam perayaan Naik Dango, Gawai atau Nosuminu. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) muncul dan menjadi persoalan besar bersamaan dengan maraknya perusahaan-perusahaan pemilik konsensi besar dibidang perkebunan dan HTI bermunculan. Dan data pun menunjukkan jikalau Karhutla titik panas apinya (Hot spot) berasal dari konsensi lahan perusahaan kebun dan HTI, dimana lokasinyapun cenderung berulang yaitu Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Yang memang wilayah provinsinya banyak memberikan ijin untuk perkebunan, HTI, HPH dan pertambangan, tidak hanya lahan berhutan tetapi juga lahan bergambut. Nama perusahaan pemilik konsensi yang terbakar juga telah terdata dan bisa diketahaui berdasarkan pantaun satelit NASA. Bahkan beberapa dari pemilik perusahaan yang lokasinya konsensinya terbakarpun ada yang telah dijadikan sebagai tersangka penyebab Karhutla, meskipun dalam prosesnya pada akhirnya bebas juga. Dengan penegakkan hukum yang masih belum memberikan efek jera terhadap pemilik konsensi penyebab Karhutla itu, Sepertinya persoalan Kabut Asap akan terus berulang kembali, karena membuka lahan untuk kepentingan perkebunan yang paling praktis dan murah adalah dengan cara membakar. Padahal dipahami dan disepakati betul oleh kita semua, jikalau hutan adalah penyangga dan paruparu bumi. Pembakaran Hutan jelas merusak bumi; tidak hanya bencana kabut asap, tetapi juga bencana lainnya. Sampai kapan pembiaran ini?! (***)


CELOTEH

BERPOTENSI RUSUH

D

ari hasil penelitian Kebudayaan Dayak tidak bisa dipisahkan dari peladangan. Peladangan sudah dilakukan suku Dayak sejak ribuan tahun yang lalu. Peladangan menjadi identitas kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan dari pendukung kebudayan tersebut yaitu suku Dayak. Karenanya, peladangan menjadi sentral ukuran waktu bagi masyarakat yang ingin melakukan aktivitas. Misalnya, kapan bepergian, menikahkan anak, mendirikan rumah, selalu diukur dari kapan peladangan dilakukan atau kapan berakhirnya. Bagi orang Dayak kebudayaan peladangan mengandung berbagai aspek yang penting. Pertama, aspek ekonomi. Dari peladangan menghasilkan pangan untuk kebutuhan para petani selama satu tahun. Ladang bukan hanya ditanami padi, tapi juga ditanami berbagai kebutuhan pangan lainnya seperti sayur, jagung, peranggi (labu kuning) dan sebagainya. Sehingga kegiatan peladangan menjadi amat penting dan harus dilakukan agar keluarga tidak kelaparan pada tahun mendatang. Swasemba pangan terjadi pada para peladang. Kedua, peladangan mengandung aspek religi. Kegiatan peladangan merupakan amanat dari Jubata, Jebata, Penompa (sebutan untuk Yang Kuasa pada beberapa suku Dayak), untuk terus dilakukan. Hingga tidak mengherankan mulai dari berniat untuk memulai peladangan masyarakat sudah memohon berkah melalaui ritual ‘nabo’ panyugu’ (Kanayatn: harafiah menemui tempat ritual) kepada Yang Kuasa, yang diyakini menurunkan padi dari langit. Dan pada akhir peladangan dilakukan gawai: naik dango, maka’ dio, minu podi (sebutan riual gawai pada beberapa suku Dayak). Ritual ini merupakan ritual ucapan syukur atas hasil panen berapa pun yang diperoleh. Ketiga, peladangan mengandung aspek social. Kegiatan peladangan tidak dilakukan sendiri-sendiri, tetapi dilakukan secara balale’ (Kanayatn: bergotongroyong). Nilai social bergotong-royong ini menjadi ciri utama suku Dayak dalam berladang. Nilai ini juga diterjemahkan


Oleh: Nico Andasputra Aktivis NGO dan Jurnalis Senior

dalam kegiatan lainnya dalam masyarakat. Sehingga ketika kegiatan peladangan masih ada maka kegiatan gotong-royong masih kuat dalam masyarakat peladang, Keempat, kegiatan peladangan mengandung aspek pelestaian. Dengan kegiatan peladangan yang rutin dilakukan, maka ribuan jenis bibit padi dapat dilestarikan. Bahkan beras dari padi-padi ini terkenal dengan rasa yang enak, tak kalah dari beras import. Bibitbibit padi ini merupakan kekayaan Indonesia yang harus dilestarikan. Bahkan bibit-bibit padi ini ada tahan terhadap hama penyakit. Memang perlu ada penelitian dan pengembagan tentang bibit padi ini sebelum kekayaan bangsa ini musnah. Selain itu, kegiatan peladangan juga melestarikan tanaman obatobatan. Banyak jenis tanaman obat-obatan muncul setelah lahan peladangan ditinggalkan. Tanaman obat-obat tertentu tidak dapat ditemukan dalam hutan, tetapi dilahanlahan bekas peladangan ini. Lahan peladangan ini akan diladangi lagi 5-25 tahun mendatang setelah tumbuh pohon-pohon yang tinggi. Sistem inilah yang disebut system pertanian gilir balik. Bukan system pertanian berpindah-pindah seperti yang dituduhkan kepada orang Dayak selama ini. Mereka memang

membakar lahannya untuk mendapatkan unsur hara yang dapat menyuburkan tanaman padi. Cara ini sudah dilakukan orang Dayak sejak ribuan tahun yang lalu.Dalam membakar pun mereka memiliki aturan adat yang ketat dan kuat, sehingga tidak membakar lahan milik orang lain. Masih banyak lagi aspek penting lainnya yang menyertai kebudayaan peladangan suku Dayak. Intinya peladangan bagi suku Dayak amat penting. Ia merupakan identitas yang mencirikan eksistensi orang Dayak. Namun belakang ini para peladang orang Dayak mulai resah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 melarang dengan tegas membuka kebun dengan cara membakar. Namun syukurlah peraturan itu masih membolehkan para peladangan membakar lahannya maksimal 2 hektar. Namun peraturan perundang-undangan tersebut kelihatannya tidak disosialisasikan dengan baik. Sehingga masih ada para peladang yang dilarang, bahkan ditangkap, ketika melakukan pembakaran lahannya. Miris! Dewan Adat Dayak (DAD) sudah memohon kepada pemerintah untuk tidak melarang masyarakat suku Dayak melakukan pembakaran lahannya. Karena memang tanpa peladangan aspek-aspek yang kami sebutkan di atas akan musnah. Tentunya pemerintah harus menyikapi karhutla (kebakaran hutan dan lahan) ini harus bijaksana. Pelarangan para peladang untuk membakar lahannya akan menyebabkan reaksi yang besar dari masyarakat Dayak. Perlarangan ini berpotensi penolakan yang besarbesaran dari suku Dayak. Bahkan ada teman yang berujar bahwa: “pelarang pembakaran lahan peladangan berpotensi rusuh.” Wah, gawat juga. Yah memang harus bijaksana. Sejak ribuan tahun yang lalu orang Dayak sudah membakar lahannya. Tidak ada keluhan soal bencana asap dari hasil peladangan. Namun bencana asap baru dirasakan sejak tahun 90-an. Sejak perkebunan sawit merambah hutanhutan Kalimantan. Ada apa sebenarnya? Entahlah! Yang pasti kebudayaan peladangan sebagai identitas orang Dayak terancam keberadaannya***

41

SERBA SERBI

MEMBUKA KLINIK PENGOBATAN ALTERNATIF

Perpanjang Siaga Darurat Karhutla Pontianak, Mata Borneo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat memperpanjang status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk mengantisipasi bencana asap seperti tahun 2015 lalu. Menurut Kepala BPBD Kalbar, Drs. T.T.A Nyarong, diperpanjangnya status siaga darurat Karhutla ini agar Pemerintah Provinsi itu tidak dianggap lalai dalam menangani bencana asap, akibat kebakaran hutan dan lahan. “Agar kita tidak dianggap lalai dan memperhatikan masukan-masukan dari instansi teknis terkait penanganan karhutla,” katanya di Pontianak, Jumat (2/9). Status Siaga Darurat Karhutla di provinsi itu diperpanjang hingga November 2016. Sebelumnya Gubernur Kalbar menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sejak 1 Juni hingga 1 September 2016 dan saat ini status tersebut diperpanjang. Perpanjangan status ini, lanjut Nyarong, karena adanya masukan dari instansi teknis, yaitu Badan Meteorologi, Kemaritiman dan Geofisika yang memperkirakan provinsi itu masih dilanda kemarau basah hingga Oktober. “Dari masukan ini, kita perlu memahami, saya selaku Kepala BNPB Kalbar juga tidak bisa mengabaikan pendapat dari instansi

40

terkait,” katanya. Nyarong mengatakan, saran dari BMKG yaitu Provinsi itu masih harus siaga, karena kebakaran hutan dan lahan masih bisa terjadi kapan saja, termasuk bencana kabut asap. Saat ini, surat perpanjangan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan telah ditandatangani Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH. “Surat sudah diteken, tinggal menentukan nomor surat dari Biro Hukum Setda Kalbar. Sebelumnya, BPBD yang membuat rancangan perpanjangan surat tersebut,” kata Nyarong. Wakil Gubernur Kalbar, Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM, sebelumnya meminta seluruh elemen, mulai dari Pemerintah, TNI dan Polri, Non Government Organisation (NGO), perusahaan perkebunan serta masyarakat diajak bersama-sama menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di provinsi itu. “Penanggulangan asap ini harus bersamasama, karena melibatkan lintas kepentingan,” katanya. Wagub mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar terus melakukan upaya untuk menanggulangi bencana asap ini. Beberapa cara dan kegiatan dilakukan agar masyarakat, terutama yang berada di lahan gambut tidak membuka lahan dengan cara membakar, meskipun untuk kegiatan pertanian. (*)

Supriyadi adalah seorang pengangguran. Karena susah sekali mencari pekerjaan, dia akhirnya mencoba membuka sebuah klinik pengobatan alternatif. Agar banyak yang mau berobat ke klinik nya, dia sebuah iklan untuk menarik perhatian. "Jika anda sembuh, maka bayar 100 ribu, kalau tidak sembuh kami yang akan membayar anda 1 juta!" Seorang dokter membaca iklan itu menjadi penasaran dan ingin mencoba klinik alternatif yang dibuka Supriyadi ini. Supriyadi: "Sakit apa, pak?" Dokter: "Mulut saya terasa hambar, kalau makan tidak terasa apa-apa.." Supriyadi: "Oh. Kalau itu cukup diberi obat nomer 69 sebanyak 3 tetes di dalam mulut.." Setelah minum.. Dokter: "Wah! Tahi ayam cair ini, bukan obat!" Supriyadi: "Nah, bapak sudah sembuh karena bisa merasakan lagi. Silahkan bayar 100 ribu..." DOkter ini menjadi jengkel karena merasa dikerjai, karena itu selang seminggu kemudian dia datang lagi. Supriyadi: "Anda sakit apa lagi..?" Dokter: "Saya hilang ingatan.." Supriyadi: "Kalau begitu, saya akan memberikan obat nomer 69 dan gunakan sebanyak 3 tetes dalam mulut". Dokter: "Wah! Tidak mau! Itu kan kotoran ayam cair yang kemarin kan?" Supriyadi: "Wah, bapak sudah bisa mengingat lagi. Berarti bapak sudah sembuh. Silakan bayar 100 ribu,," Dokter itu makin jengkel. Seminggu kemudian dia datang lagi untuk balas dendam. Kali ini dia pura-pura sakit parah agar Supriyadi tidak mampu menyembuhkan. Supriyadi: "Loh.. Anda sakit apa lagi, pak?" Dokter: "Mata saya rabun tidak bisa melihat apa-apa dengan jelas..." Supriyadi: "Waduh, saya mohon maaf, pak, kalau sakit yang seperti itu saya tidak bisa menyembuhkan. Ini silahkan ambil 1 juta..." (sambil menyerahkan selembar uang seribu rupiah) Dokter: "Anda bagaimana! Ini kan cuma seribu rupiah!" Supriyadi: "Berarti, bapak sudah bisa melihat dengan jelas, kan? Selamat, anda sudah sembuh. Silahkan bayar 100 ribu.." Mata Borneo • Oktober 2016

PENGANTAR KABAR UTAMA

“

an 5 tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 1,5 Miliar. Kedua, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal 10 Miliar. Ketiga, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 108 menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi mini-

“

D

alang alias biang kerok pembakar hutanpun dibidik, tak hanya Perusahaan-perusahaan pemilik konsensi, tetapi juga para warga masyarakat. Padahal ada 3 Undang-undang yang secara jelas bisa menghukum atau mempidanakan pelaku pembakar hutan itu. Pertama, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 78 ayat (3) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda Rp. 5 Miliar. Pasal yang sama Ayat (4), pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurung-

Dipastikan setiap tahunnya menjelang musim kemarau Negara ini berjibaku menghadapi melawan asap akibat kebakaran hutan, penyebabnya jelas membuka lahan dengan cara membakar. Kejadiannya terus berulang dari tahun ke tahun seperti even tahunan yang tak kunjung selesai dan terkesan adanya pembiaran

mal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp.10 Miliar. Pemerintah melalui aparat penegak hukum memang telah meringkus beberapa pelaku baik warga maupun Korporasi pemilik konsensi yang diduga membakar lahan, seperti yang telah kita ketahui bersama melalui berbagai media yang ada, dimana tersangka pembakar lahan kebanyakan adalah warga masyarakat. Ada 489 tersangka pembakar menurut Kapolri, di tahun 2016 ini (25/8/2016, Rimanews). Sementara di Kalimantan Barat yang juga merupakan penyumbang titik api (hot spot), ada 147 kasus kebakaran hutan yang sedang di-

5


PENGANTAR KABAR UTAMA proses, 7 kasus dalam penyidikan. Dan yang sangat disayangkan oleh banyak pihak, khususnya aktivis penggiat lingkungan, dihentikannya (SP3) kasus 15 perusahaan di Riau yang diduga membakar karena kebakaran terjadi dilahan konsensinya. Dalam hal ini terlihat bahwa hukum masih lemah terhadap koorporasi. Tentunya hal ini menjadi preseden yang buruk dan berpotensi membuka lahan dengan cara dibakar kembali oleh koorporasi, tentunya dengan berbagai trik dan dalih guna menghindari jerat hukum. Berkaitan dengan banyaknya warga yang menjadi tersangka pembakar hutan, tentunya perlu penelusuran yang lebih jauh, terkait dengan aspek sosiologis dan budaya masyarakatnya.

Untuk masyarakat Dayak, khususnya di Kalimantan Barat, membakar untuk membuka lahan guna bercocok tanam, bukanlah hal baru. Namun aktivitas membakar lahan ini, terbukti tidak sampai membakar hutan, dan telah dilakukan secara turun temurun. Meskipun sebagai penyumbang asap atau hot spot dalam skala kecil iya. Tentunya menjadi tugas dari Pemerintah untuk mensosialisasikan secara terus menerus kepada masyarakat untuk membuka lahan dengan tidak membakar, tentunya juga memberikan alternatif solusi cara membuka lahan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat.

Menjaga Hutan dan memeliharanya tentulah menjadi kewajiban seluruh umat manusia. Dan warga masyarakat yang memang tinggal disekitar hutan tentunya perlu mendapat perhatian dan pembinaan dari pihak Pemerintah untuk menjaganya. Tak cukup hanya teguran dan ancaman melalui Undang-undang yang ada, tetapi lebih pada aksi nyata berupa reward atau insentif atau bantuan ekonomi dan teknologi yang tepat agar warga tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Sementara untuk Korporasi dengan konsensi, perlu tindakkan tegas dan hukuman yang nyata

6

memberi efek jera, bukan hanya dicabut ijinnya, tetapi juga hukuman badan sesuai UU yang berlaku terhadap pemiliknya bila lahan dikonsensinya terbakar. Melawan Asap bukanlah perkara sulit, jika Negara benar-benar tegas terhadap Korporasi biang kerok dari Karhutla. Tentunya melalui Pemerintahan terkini kita tunggu aksi seriusnya, jika tidak, maka hutan sebagai paru-paru kita semua akan semakin kronis, tidak hanya bencana asap tetapi bencana lain yang jauh lebih buruk lagi. Kebakaran hutan telah lama terjadi, sejak tahun 1997 menurut catatan Green Peace (kompas.com), kini saatnya dihentikan, melalui hukum yang tegas dan berkeadilan tentunya, Karena Hutan Adalah Masa Depan Bumi Ini untuk generasi mendatang. (Sht) Mata Borneo • Oktober 2016

KABAR KAPUAS HULU

Putussibau, Mata Borneo. Kapuas Hulu memiliki potensi alam yang melimpah khususnya sektor tambang. Berbagai jenis bahan tambang, seperti batu-bara, antimoni, emas hingga garnit ada di Bumi Uncak Kapuas. Akan tetapi potensi tambang itu belum dapat tergarap secara maksimal, karena terbentur dengan status kabupaten konservasi. Anggota DPRD Kapuas Hulu, Stefanus mengatakan, dari perspektif keuntungan dan pendapatan daerah memang sangat disangkan potensi tambang di Kapuas Hulu belum tergarap secara maksimal. Namun disisi lain, katanya, pemerintah dan DPRD setempat pun tidak dapat berbuat banyak dalam hal kebijakan. “Selama ini memang terlihat potensi tambang kita belum maksimal tergali untuk daerah. Tapi itu karena terbentur konsevasi, aturan pertambangan yang sudah diambil alih provinsi dan juga aturan lain tentang kehutanan,” kata


Stefanus, Selasa (20/9). Meski dihimpit aturan, Stefanus menilai masih ada peluang pengembangan sektor tambang, sebab pasti ada potensi tambang pada areal diluar kawasan hutan. Potensi pertambangan itu perlu dimaksimalkan dengan prosedur perizinan dan komitmen yang kuat, sehingga kehadiran investor yang menggelolanya dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta retribusi dengan masyarakat setempat. “Setidaknya investor tersebut memberdayakan orang lokal untuk pekerjaannya. Kalau ini ditanggapi baik, saya rasa itu akan meningkat ekonomi daerah,” kata Stefanus. Disisi lain, lanjutnya, industri pertambangan tidak bisa dipisahkan dari resiko dampak lingkungan. Untuk Investor yang bersangkutan juga mesti komitmen terhadap kelestarian lingkungan, pengelolaan limbah perusahaan terkait mesti baik. “Ini memang kaitannya erat dengan dampak lingkungan. Tapi ini kalau dipersiapkan dengan baik, saya yakin

tidak ada masalah, contonya daerah Kalimantan Tengah dan provinsi lain yang ada pertambangan, mereka bisa kelolahnya jadi kita tidak perlu terlalu takut,” tegas mantan aktifi lingkungan Kapuas Hulu ini. Resiko lainnya, kata Stefanus adalah persaingan tenaga kerja dan juga sasaran pasar hasil tambang. Tidak menutup kemungkinan investor tambang memasukan tenaga kerja asing. Kemudian dari pemasarang peluangnya juga masih kecil, jarak ke Pontianak jauh, kalau ke Malaysia tentu perlu dukungan perizinan antar dua negara. “ SDM kita untuk pertambangan mungkin sangat mini, maka tidak menutup kemungkinan orang luar yang banyak menggarap nanti. Terkait pemasaran ini juga hampir tidak ada, paling ke Malaysia tapi itu kembali lagi dengan kesepakatan antar pemerintah,” tutupnya. (yoh)

39

KABAR UTAMA

Antisipasi Kekurangan Makanan Akibat Bencana Banda : Kita Hargai Kearifan Lokal Sistem Perladangan Masyarakat Adat

Landak, Mata Borneo. “Kita bersyukur sejak tahun 2015 di Kabupaten Landak hampir tidak ada bencana, baik bencana banjir, kebakaran dan tanah longsor maupun bencana lainnya agak menurun jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kurang atau tidak terjadinya bencana bukanlah kegagalan BPBD, Justru adalah keberhasilan BPBD bilamana bencana di daerah tidak terjadi.Jika banyak terjadi bencana di daerah maka gagallah BPBD dalam menjalankan tugasnya” ujar Kepala Pelaksana Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak, Banda Kolaga,SH kepada Mata Borneo, ketika berbincang seputar aktivitas Lembaga yang dipimpinnya, di ruang kerjannya Kamis, (8/9) lalu.

“

Ini bukan karena kemampuan saya sendiri tetapi ini atas dukungan dari staf saya dari kelembagaan kemudian juga dukungan dari pemerintah daerah kemudian ditambah dari dukungan masyarakat, dukungan masyarakat ini yang paling utama dalam pengendalian penanganan kebencana

“

Banda Kolaga,SH

Kepala Pelaksana Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kab. Landak Ditambahkan oleh Banda, bahwa keberhasilan BPBD Landak dalam mendeteksi dan menanggulangi bencana dalam berbagai bentuk, baik banjir yang ru-


tin melanda wilayah Kabupaten Landak dibeberapa kecamatan, maupun kebakaran serta longsor tak terlepas dari kesiagaan dan kesiapan serta kerja keras dari para stafnya. Serta dukungan masyarakat. “. Ini bukan karena kemampuan saya sendiri tetapi ini atas dukungan dari staf saya dari kelembagaan kemudian juga dukungan dari pemerintah daerah kemudian ditambah dari dukungan masyarakat, dukungan masyarakat ini yang paling utama dalam pengendalian penanganan kebencana” ujarnya.

Dalam rangka penanggulangan bencana, kita dari BPBD Kabupaten Landak berdasarkan pada Renja (Rencana Kerja) BPBD Kabupaten Landak. Untuk rencana kerja tahun 2017 dalam pelaksanaan kerja kita ada sasaran strategis, dalam rencana strategis meningkatkan rencana terkoordinir dan menyeluruh. Dalam hal ini banyak melibatkan sektor intansi terkait baik Pemerintah, Masyarakat dan Perusahaan. Upaya meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak terjadinya bencana agar tetap tanggap, tangguh dan menyentuh rakyat. Untuk itu dari SDM BPBD mereka harus mempunyai SDM yang baik mereka tidak menunggu terjadi bencana, tetapi sebelum terjadi bencana mereka sudah siap dan mengantisipasi dengan melakukan beberapa kegiatan dalam rangka penanggulangan. Sebagai contoh, dengan adanya kegiatan pelatihan, kemudian ada kegiatan Desa tangguh bencana. Meningkatkan penyelenggaraan bencana secara tepat dan berdaya guna setelah terjadi bencana dilakukan kegiatan yang terakhir adalah kegiatan pasca bencana. Kegiatan Pasca Bencana 2017 ini merupakan kegiatan lanjutan tahun 2016, BPBD melakukan terobosan didalam pemulihan paska bencana itu, tidak semata-mata pada infrastruktur, namun juga ekonomi masyarakat. Baik ekonomi yang terganggu maupun ekonomi yang berkurang akibat bencana yang terjadi, baik merusak infrastruktur maupun yang merusak tanaman mereka yang berpengaruh terhadap ekonomi. Dikatakan juga oleh Banda, terkait dengan

7

KABAR KAPUAS HULU

“

Masyarakat perlu juga pahami, jangan karena asap kita lalu bentrok. Ini memang sulit tidak gampang, karena sudah kebiasaan masyarakat dari dulu. Tapi saya yakin kita bisa berubah secara pelan-pelan

“

AM Nasir SH Bupati Kapuas Hulu

Putussibau, Mata Borneo. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi fokus Pemerintah Indonesia. Regulasi yang melarang karhutla pun terus diperketat, agar tidak kembali terjadi. Sayangnya, hal tersebut masih belum dapat diterima secara utuh oleh masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kapuas Hulu. Pasalnya pembakaran lahan untuk membuka ladang komoditi padi sudah dilakukan secara turun-temurun dan bahkan di klaim sebagai bagian dari adat kesukuan Dayak setempat. Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH beranggapan, penanggulangan karhutla tersebut tidak bisa dilakukan serta merta kepada masyarakat. Apabila hal

itu dilakukan, menurut Nasir masyarakat akan melakukan perlawanan, maka dari itu perlu langkah pendekatan yang dibaringi dengan solusi permasalahan. “Masyarakat perlu juga pahami, jangan karena asap kita lalu bentrok. Ini memang sulit tidak gampang, karena sudah kebiasaan masyarakat dari dulu. Tapi saya yakin kita bisa berubah secara pelan-pelan,” ungkap Nasir. Orang nomor 1 di Bumi Uncak Kapuas ini menegaskan pembakaran lahan sudah menjadi sorotan dunia. Apabila Kapuas Hulu terjadi pembakaran lahan maka pihak luar negeri sudah lebih dulu tahu. “Kemarin Kapuas Hulu ada puluhan titik api, itu diketahui dari satelit, hal itu membuat Indonesia ditekan negaran lain,

jadi TNI dan Pemerintah diinstruksikan oleh Presiden untuk mencegah karhutla. Kita (Pemerintah dan Masyarakat) harus usahakan hotspot ini tidak ada lagi, semoga tidak ada asap lagi kedepan,” himbau Bupati. Ditegaskan Bupati menyelesaikan Karhutla perlu proses. Dari segi aturan semua perlu dipatuhi bersama, tapi kata Bupati aspek kehidupan masyarakt harus dipertimbangkan. “Kalau masyarakat yang bakar ladang ini ditangkap semua, tentu tidak cukup kantor Polisi dan rumah tahanan. Kita perlahan alihkan masyarakat ke pola persawahan, agar tidak ada bakar ladang lagi,” tutup Politikus PPP ini. (yoh) ANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI KAPUAS HULU KAMI BANTU SOLUSINYA DI MAJALAH MATA BORNEO

DENGAN HARGA SUPER MURAH” SEGERA HUBUNGI: YOHANES BIRO KABUPATEN KAPUAS HULU HP. 085252166566

38


KABAR UTAMA dana, kita bukan melihat berapa besar dan banyaknya dana yang dikucurkan ke BPBD untuk menanggulangi bencana. Namun disaat bencana kurang inilah yang perlu kita pikirkan menggunakan dana dari pemerintah agar bermanfaat dalam menanggulangi becana ke depannya. Untuk penanggulangan infrastuktur kita bisa menggunakan dana dari daerah maupun dana dari pusat yang siap pakai dalam penanggulangan paska bencana. “ Di Desa Pawis Kecamatan Jelimpo, kita punya pilot project pangan cadangan yaitu dengan cara menanam ubi kayu (singkong). Program contoh ini dimaksudkan, ketika terjadi bencana, warga masih memiliki cadangan pangan berupa Singkong sebelum bantuan datang dari pemerintah. Jadi dalam dua atau tiga hari mereka tidak susah makan karena desa mereka sudah tangguh. Untuk itu desa lain juga agar bisa meniru gerakan Desa Pawis ini dalam mengantisipasi jika terjadi bencana yang sewaktu-waktu terjadi yang tidak kita duga” jelas Banda ber-

kaitan dengan program percontohan di desa binaan, seraya menambahkan bahwa warga desa Pawis juga diminta untuk menggandangkan hewan peliharaannya, agar tidak merusak tanaman ubi. Untuk pemasaran ubi atau singkong, kami datangkan pengusaha pabrik tepung tapioka yang ada di Tayan, kita kenalkan supaya apa yang di programkan BPBD atau Pemerintah Kabupaten Landak itu tidak main-main. Dan masyarakat sangat antusias tidak ragu-ragu menanam singkong karena ada tempat menjualnya.Harapan kami program ini dapat dicontohkan oleh Kecamatan-kecamatan lain. Dalam hal ini kita tidak mengambil Tupoksi dari intansi lain, diharapkan SKPD lain silakan masuk kedalam program ini saling membantu karena kami hanya ingin memulihkan ekonomi korban bencana kalau sudah berhasil silahkan Dinas Koperasi menangani kalau masalah pasarannya. Dinas Pertanian karena menyangkut tanaman silakan masuk,kami hanya bersifat pengkoodinasian tujuannya hanya membantu perekonomian masyarakat,

kata Banda Kolaga. Dalam tahun 2017 maupun 2017 sudah tersususun dalam RKA( rencana kerja anggaran) sudah cukup jelas apa-apa yang akan kita lakukan yang disebut program Bidang Darurat dan logistik,ada bidang Pra Bencana,dan Bidang Penyuluhan. Pra bencana memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah terjadinya bencana, contoh supaya tidak terjadi banjir memberikan motivasi kepada masyarakat bagaimana mengurangi terjadinya banjir salah satunya janganlah membuang sampah di-sungai, dihimbau jangan menanam sawit dipinggiran sungai dikawatirkan akan mengalami kekeringan sungai. Kabupaten Landak salah satu daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Kekeringan sungai juga merupakan bencana contoh di plasma 2 dan desa Adong Kecamatan Jelimpo termasuk daerah yang mengalami kekeringan maka kita mohon bantuan LANJUTAN BERITA BACA HAL 42

Kinerja BPBD Landak Baik

“

Kinerja BPBD Kabupaten Landak sudah bagus, diharapkan kedepan ditingkatkan lagi, tidak hanya pada program penanggulangan bencananya saja, tetapi perlu juga bagaimana penanggulangan bencana gagal panen

“

M.YANTO MARDINO,S.Sos Ketua Komisi A DPRD Kab. Landak

Landak, Mata Borneo. Selama ini saya melihat kinerja dari BPBD di Kabupaten Landak, dalam menangani masalah banjir dan longsor yang memang berpotensi tinggi di Kabupaten Landak, sangatlah responsif, atau sangat tanggap dan cepat reaksinya dalam penanggulangan atas ke

8

dua bencana itu,” ujar Ketua Komisi A M.Yanto Mardino,S.Sos kepada Mata Borneo diruang kerjanya Rabu (14/9) lalu. Seraya menambahkan sangat memaklumi bila ada sedikit kendala yang terkait dengan jumlah personil maupun sarana dan prasarana yang dimiliki, mengingat anggaran Pemerintah Daerah yang memang belum memadai. Politisi Kepala Banteng Landak ini juga mengingatkan, bahwa persoalan bencana tidak hanya kejadian bencana alam seperti banjir, kebakaran, longsor tetapi juga termasuk bencana gagal panen. Yang juga mesti dapat ditangani oleh BPBD, karena bencana gagal panen adalah kerugian yang bisa menurunkan derajat kesejahteraan masyarakat. “Kinerja BPBD Kabupaten Landak sudah bagus, diharapkan kedepan ditingkatkan lagi, tidak hanya pada program penanggulangan bencananya saja, tetapi perlu juga bagaimana penanggulangan bencana gagal panen, karena tidak menutup kemungkinan terjadi gagal panen, baik petani padi atau petani tanaman pangan lainnya. Saya rasa perlu juga dipikirkan dari lembaga BPBD kabupaten Landak, memang biasanya ada disiapkan oleh pemerintah jika petani mengalami kerugian akibat gagal panen biasanya ada bantuan dari pemerintah berupa asuransi tetapi alangkah baiknya pihak BPBD juga membuat program untuk menanggulangi bencana gagal panen” ujar Yanto Mardino (Amat Dasa) Mata Borneo • Oktober 2016

KABAR SINTANG

Enam Kecamatan Rawan Banjir


“

Hingga saat ini masih aman, meskipun debit sungai kapuas sempat naik. Kita akan terus memonitor daerah-daerah rawan banjir melalui camatcamatnya sehingga jika terjadi adanya musibah kita langsung bergerak

“

Sintang, Mata Borneo. Memasuki musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang memonitor enam kecamatan yang merupakan daerah rawan banjir. Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Simon Patanduk mengatakan pihaknya terus memonitor debit sungai di enam daerah yang rawan banjir yaitu Ketungau Hilir, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Dedai, Sepauk dan Tempunak. “Hingga saat ini masih aman, meskipun debit sungai kapuas sempat naik. Kita akan terus memonitor daerah-daerah rawan banjir melalui camat-camatnya sehingga jika terjadi adanya musibah kita langsung bergerak.,” kata Simon. Dikatakan Simon pihaknya sejauh ini telah menyediakan transportasi dan logistik. Transportasi menurut dia untuk menyalurkan logistik juga menyelamatkan warga yang tak bisa kemana-mana karena banjir. “Tapi Puji Tuhan, saat ini Kabupaten Sintang masih dalam kondisi aman dan semoga saja tak terjadi apa-apa,” ujarnya. Sementara itu, untuk rumah yang ada di bantaran sungai pihaknya tetap memonitor. Tak hanya banjir, pihaknya juga memonitor daerah-daerah yang rawan longsor. “Selain banjir, kita juga akan memonitor tanah longsor meskipun hingga saat ini jarang terdengar adanya korban yang diakibatkan musibah tanah longsor di Kabupaten Sin-

SIMON PATANDUK

Kepala BPBD Kabupaten Sintang

tang mungkin karena daerah terjadinya longsor sendiri adalah daerah perbukitan yang jauh dari pemukiman, tapi namanya musibah tak tahu kapan makanya kita tetap monitor,” jelasnya. Selain itu, ia juga menghimbau masyarakat untuk menghindari genangan air dengan cara membersihkan selokan dan tidak membuang sampah sembarangan serta mengawasi anakanaknya yang mandi ke sungai. “Jangan membuang sampah sembarangan yang jadi membuat genangan air sehingga mengakibatkan banjir. Ini semua harus dilakukan masyarakat, jangan mengharapkan pemerintah saja, karena ini tanggung jawab

bersama, ini untuk kepentingan dan kelanjutan hidup bersama. Orangtua juga harus mengawasi anak-anaknya karena musim hujan begini, arus sungai sangat deras, yang bisa berenang saja bisa terseret apalagi yang tak bisa berenang,” tukasnya.(Sus)

37

WAKIL RAKYAT BICARA

Hasil Rekomendasi Pansus Kinerja Bupati Lalu Diharapkan Jadi Evaluasi Bupati Yang Akan Datang

kasih kepada pemerintah sebelumnya yang telah bekerja keras bagaimana dalam mengentaskan kemiskinan dan mengelola pemerintahan lebih baik. Kami Dari DPRD Kabupaten Landak berharap rekomendasi-rekomendasi yang telah kita sampaikan melalui Pendapat akhir fraksifraksi dalam pemandangan akhir dari 7 fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Landak supaya menjadi bahan evaluasi pemerintah yang akan datang. Salah satu diantaranya terkait dalam pelayanan di RSUD Kabupaten Landak,Pembangunan Inprastruktur oleh Dinas PUPR boleh dikatakan belum semua daerah kecamatan dan desa tersentuh pembangunan dan semua SKPD ada catatan-catatan yang perlu diperbaiki, Ini menjadi PR pemerintah yang akan datang ditambah lagi menyangkut SDM atau personal pemerintah pejabat-pejabat yang mengisi jabatan kita minta lebih profesional kerja sesuai dengan fungsi pangkat yang sesuai dengan pendidikan dan jabatannya bisa melaksanakan pekerjaan masih ada jabatan yang diduduki tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya membuat tidak profesional dalam pekerjaannya,tandas Yohanes politisi Partai Gerindera ini. (Amat Dasa)

Yohanes Destianto,S.Pd Anggota DPRD Kab. Landak

Landak, Mata Borneo. Yang kami lakukan dari Pansus (Panitia Khusus) dalam menyikapi kinerja Bupati Landak periode 2011-2016 terutama adalah Evaluasi sejak selama 5 tahun yang sudah dilewati persoalan-persoalan yang kita lihat tentang Kebijakan Visi-Misi Bapak Bupati Adrianus yang tertuang dalam RPJMD (Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten landak yang dijalankan melalui APBD dari tahu ke tahun itulah yang dibahas dan di Evaluasi oleh Pansus. Evaluasi yang kita lakukan memang kinerja Bupati selama ini cukup lumayan dalam hal pembangunan di Kabupaten Landak namun masih ada catatan banyak kekurangan-kekurangan didalamnya itu tidak luput dari potensi daerah itu sendiri. Adapun rekomendasi-rekomendasi yang kita sampaikan, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Landak yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi, karena apa yang dilakukan oleh Bupati sebelumnya merupakan sebuah perjalanan Kabupaten Landak dimana Kabupaten landak boleh dikatakan kabupaten yang baru dan masih sangat remaja sekali yang lahir tahun 1999 baru berumur lebih kurang 16 tahun. Demikian kata Ketua Pansus akhir jabatan Bupati dari DPRD Kabupaten Landak Yohanes Destianto,S.Pd.kepada Mata Borneo saat ditemui dikantornya, (14/ 9) yang lalu. Untuk itu dalam Pemilukada yang akan datang Bupatinya dapat melihat dimana kegagalan-kegagalan pembangunan supaya dapat ditingkatkan kami dari pihak Lembaga Legislatif mengucapkan terima

9


KABAR SINTANG

BUPATI PERJUANGKAN PERBAIKAN JALAN

“

Karena ini rangkaian memperingati kemerdekaan, maka menurut saya makna kemerdekaan yang direbut oleh seluruh suku dan agama yang ada di Indonesia, artinya untuk mengisi kemerdekaan kita harus bersatu dan rela berkorban dan bekerja

Bupati Sintang

“

JAROT WINARNO

Sintang, Mata Borneo. Tarian tiga etnis yakni Dayak, Melayu dan Tionghoa menyambut kedatangan Bupati Sintang Jarot Winarno, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Sekrteris Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar Suyanto Tanjung, Kapolres Sintang Suharjimantoro, Wakil Ketua DPRD Sintang Tery Ibrahim beserta rombongan saat berkunjung ke Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir pada Jumat, 23 September 2016. Bupati Sintang dan rombongan hadir untuk menutup rangkaian peringatan HUT RI ke 71 Tahun 2016 Tingkat Kecamatan Kayan Hilir. Sebelum menutup berbagai kegiatan, Bupati Sintang dan rombongan sempat menyaksikan pertandingan sepakbola final antara Nanga Mau FC versus Obak FC dengan skor 1-0 untuk kemenangan Nanga Mau FC. Bupati Sintang Jarot Winarno menyampaikan berjanji terus membantu memperjuangkan peningkatan jalan Simpang Medang sampai Ambalau sesuai kewenangan yang ada seperti fungsi koordinasi. ”Jalan dari Pelaik menuju Jantak juga akan segera diperbaiki. Jalan di Bayur dan Linggam juga rusak parah, kita akan perbaiki satu persatu. Karena ini rangkaian memperingati kemerdekaan, maka menurut saya makna kemerdekaan yang direbut oleh seluruh suku dan agama yang ada di Indonesia, artinya untuk mengisi kemerdekaan kita harus bersatu dan rela berkorban dan bekerja” terang Jarot Winarno. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan pertemuan ini merupakan pertemuan yang pertama dengan masyarakat Kayan Hilir sejak terpilih yang kedua kalinya menjadi anggota DPR RI. "Saya mendukung jika kegiatan untuk memeriahkan HUT RI bisa dilaksanakan setiap tahun. Dan saya siap mendukung asalkan bisa membuat masyarakat senang dan bisa dilaksanakan dengan aman dan lancar. Saya memaknai sebuah pertandingan adalah saling menghargai. Ini saya tekankan

36

untuk mengingatkan kita semua. Saya ingin membawa nama Kayan, Sintang dan Kalbar di Jakarta dari sisi baiknya. Jalan dari Simpang Medang sampai Ambalau sudah masuk di anggaran sebesar 52 milyar. Saya bangga, jumlah perolehan suara saya di jalur Kayan selalu besar,”terang Lasarus. Sekretaris Komisi IV DPRD Propinsi Kalbar Suyanto Tanjung menyampaikan bahwa masyarakat Kayan Hilir memang setiap tahun merayakan HUT RI. "Tahun 2017, dianggarkan dana untuk peningkatan jalan dari Simpang Medang sampai Ambalau” terang Suyanto Tanjung. Camat Kayan Hilir M. Nafiah menjelaskan bahwa keterlibatan investor perkebunan dalam merayakan HUT RI ke 71 cukup banyak. Santosa Ketua panitia menjelaskan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia yang ke 71 Tahun 2016, pihaknya sudah menggelar berbagai kegiatan seperti karnaval budaya, jalan sehat, pertandingan sepakbola antar desa, voli putra dan putri, tarik tambang, panjat pinang, dan balap karung. "Seluruh kegiatan berlangsung selama 40 hari dan bisa berjalan lancar dan aman. Kami bisa melaksanakan kegiatan ini karena mendapatkan dukungan dari banyak pihak baik dalam bentuk saran dan pendanaan” terang Santosa.(Sus)


“

“

KABAR NASIONAL

Kita utamakan kinerja secara profesional sesuai semangat dan semboyan Bapak Presiden Jokowi Kerja Nyata Ir. JAKIUS SINYOR

Pj. Bupati Kabupaten Landak

HERI SAMAN, SH,MH

Ketua DPRD Kabupaten Landak

Landak, Mata Borneo. Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) kabupaten Landak yang sudah disetujui DPRD Kabupaten Landak melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten yang digelar pada hari Rabu (14/9) dengan pendapat akhir fraksi-fraksi saya melihat ini sudah bagus, Karena sesuai dengan perintah Undang-undang nomor.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindaklanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor.18 tahun 2016 tentang penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam rangka percepatan pembentukan perangkat daerah. Demikian kata Pj. Bupati Kabupaten Landak Ir. Jakius Sinyor kepada Mata Borneo ditemui usai Rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Landak Rabu (14/9). Dijelaskan oleh Jakius, bahwa peramping-

10

an struktur disesuaikan dengan kondisi daerah. Jika dilihat perbandingan SOPD yang lama dengan yang baru memang banyak perubahan. Perombakan ini tentunya dilakukan dengan minta saran dan pendapat dari bebagai pihak, mengutamakan profesional tidak ada muatan politik dan lain sebagainya. “Kita utamakan kinerja secara profesional sesuai semangat dan semboyan Bapak Presiden Jokowi Kerja Nyata”, kata Jakius Sinyor. Ditambahkannya sebelum melantik semua kepala SKPD terlebih dahulu membuat Peaturan Daerahnya (Perdanya) untuk SOPD yang baru, Setelah itu minta izin dulu dengan Pak menteri Dalam Negeri Bapak Cahjo Kumolo. Senada ditempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Landak, Heri Saman,SH,MH, mengungkapkan sesuai semangat Undangundang nomor 23 tahun 2014 yang ditindak-

lanjuti PP Nomor 18 tahun 2016 Ramping Organisasi tetapi kaya fungsi itulah yang kita dorong, supaya kinerja lebih optimal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah dan itulah SKPD yang diperlukan di Kabupaten Landak saat ini, secara efektif dan efisien, ini merupakan instruksi pusat yang menjadi Job daerah untuk dan harus dilaksanakan di setiap daearah berdasarkan hasil dari pendapat akhir Fraksi-fraksi sebanyak 7 Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Landak mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindera, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Landak Barobah dan Fraksi Anugerah. Hasil pendapat akhir Fraksi-fraksi inilah yang menjadi Rancangan Peraturan Daearah menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebagai LANJUTAN BACA HAL 26 Mata Borneo • Oktober 2016

KABAR SEKADAU

Sekadau, Mata Borneo. Kebakaran hutan lahan dan kebun (Karhutlabun) masih terus terjadi, di Kabupaten Sekadau akibatnya kabut asap mulai menyelimuti Bumi Lawang Kuari. Dalam penangani karhutlaun, pemerintah diminta untuk arif dan bijaksana, selain itu karena dampak kabut asap yang dapat menyerang kesehatan masyarakat diminta untuk menggunakan masker bila adanya peningkatan kabut asap menyelimuti kota Sekadau. Subandrio, SH.MH Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sekadau mengatakan, saat ini sedang musimnya pembakaran lahan untuk pertanian (Bakar Ladang). Tentunya, kata dia, pemerintah harus membedakan kebakaran lahan yang dilakukan untuk pertanian atau perkebunan di perusahaan. “Untuk itu pemerintah harus bijaksana. Harus diakui tidak hanya di Sekadau, di Kalimantan Barat cukup banyak,” ujarnya saat temui di ruang dewan terhormat itu. Politisi Partai Nasdem itu, juga mengatakan, selain itu penangananya harus arif dan bijaksana sebab tidak smeua petani menggunakan sistem persawahan, Hal tersebut dikernakan cara pengolahan belum terserap olah masyarakat. Untuk itu, kata dia, perlunya komunikasi dan bimbingan terhadap para petani utuk mencegah terjadinya karhutla. Dikatakan Subandrio, sehingga perlu diefektifkan pemerintah desa dan perangkat

desa untuk mengatur warganya yang hendak membakar ladang. Sehingga, pembakaran ladang untuk pertanian dalam satu desa tersebut tidak dilakukan secara serentak atau bersamaan dalam lahan luas. “Harusnya bergilir. Dulu juga banyak petani yang membakar lahan tapi tidak menyebabkan kabut asap dan kebakaran yang besar. Namun, setelah adanya pembakaran untuk perkebunan barulah terjadinya kabut asap,” kata dia. Untuk itu, ia menegaskan, pemerintah harus arif dan bijaksana melihat kondisi masyarakat. Ia menilai, perlunya melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat karena pembakaran ladang sudah dilakukan sejak lama. Sementara itu, Plt Direktur RSUD Kabupaten Sekadau Henry Alpius mengatakan, kabut asap memang berdampak pada kesehatan, seperti mengakibatkan penyakit infeksi

saluran pernapasan atas (ISPA). Adapun, kata Henry, ISPA sangat rentan pada bayi dan anakanak karena daya tahan tubuhnya tidak seperti orang dewasa. “Untuk saat ini belum ada kasus. Kami, pihak rumah sakit siap, baik dari obat, peralatan dan fasilitas hingga tenaga medis,” ungkapnya. Ia pun mengimbau kepada masyarakat jika sudah ada peningkatan kabut asap agar menggunakan masker atau mengurangi aktivitas diluar rumah seperti malam hari. Hal ini, kata dia, sebagai perlindungan diri untuk mencegah ISPA dan penyakit dapak asap itu. (Joy)

ANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI SEKADAU KAMI BANTU SOLUSINYA DI MAJALAH MATA BORNEO

DENGAN HARGA SUPER MURAH” SEGERA HUBUNGI: STEPANUS R. JOY BIRO KABUPATEN SEKADAU HP. 081345575782


35

KABAR KALBAR

PADAMKAN API KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

KALBAR SIAPKAN 5.619 PERSONIL

Pontianak, Mata Borneo. Meski pun musim kemarau basah akibat adanya anomali cuaca dan La Nina lemah, tidak serta merta kebakaran hutan dan lahan dapat ditiadakan di Sumatera dan Kalimantan. Pembakaran dengan sengaja untuk pembukaan kebun dan pertanian masih banyak dilakukan, baik lahan di konsesi maupun lahan milik masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung. Menurut keterangan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Satelit MODIS dengan sensor Terra Aqua milik NASA mendeteksi 260 hotspot di Indonesia, dimana 80 hotspot di Kalimantan Barat dan 66 hotspot di Kalimantan Tengah. "Jumlah hotspot ini jauh lebih sedikit dibandingkan pola hotspot normal. Memang tidak mungkin menihilkan hotspot di seluruh wilayah Indonesia selama setahun karena terkait dengan perilaku dan kebiasaan membakar, baik di lahan gambut maupun mineral," ujarnya Jumat (16/9). Lanjut dia, strategi untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui Mata Borneo • Oktober 2016

operasi darat dan operasi udara. Operasi pemadaman di darat dikerahkan 22.107 personil gabungan dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, Damkar dan Masyarakat Peduli Api. Sebaran personil satgas darat ini adalah Riau (3.849 personil), Jambi 5.209 personil, Sumatera Selatan 5.619 personil, Kalimantan Barat 2.492 personil, Kalimantan Tengah 2.363 personil dan Kalimantan Selatan 2.575 personil. "Untuk operasi udara BNPB mengerahkan 24 helikopter dan pesawat untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan dari udara. Heli dan pesawat tersebut untuk water bombing dan hujan buatan," paparnya. Dijelaskannya, sebaran 24 armada udara tersebut adalah Riau 10 heli dan pesawat yaitu 7 heli, 2 pesawat water bombing dan 1 pesawat Casa untuk hujan buatan. Di Jambi hanya dioperasikan 1 heli water bombing karena pencegahan dapat dilakukan dengan baik. Di Sumatera Selatan 3 heli water bombing jenis MI-8 buatan Rusia dikerahkan yang mampu membawa 4.000 liter sekali terbang. Di Kalimantan Barat dikerahkan 4 heli dan

1 pesawat hujan buatan. Di Kalimantan Tengah ada 4 heli dan di Kalimantan Selatan 1 heli Bolco. "BNPB menyiapkan tambahan 3 heli jika ada peningkatan luas kebakaran hutan dan lahan yaitu 2 heli jenis Sikorsky dan MI-172 untuk Jambi dan 1 heli MI-172 untuk Kalimantan Barat," ungkapnya. Katanya lagi, September adalah puncak musim kemarau yang umumnya diikuti dengan meningkatnya jumlah hotspot. Cuaca yang kering menyebabkan hutan dan lahan mudah dibakar. Secara umum jumlah hotspot hingga September 2016 ada penurunan 60 persen dibandingkan jumlah hotspot tahun 2015. Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 adalah bencana asap yang paling besar karena membakar 2,61 juta hektar hutan dan lahan serta menyebabkan kerugian ekonomi 221 triliun rupiah. "Luas hutan dan lahan yang terbakar serta dampak kerugian ekonomi yang terjadi pada tahun 2016 ini belum dilakukan perhitungan. Yang pasti luas dan kerugian ekonomi jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2015 lalu," pungkasnya. (*)

11

KABAR SEKADAU

Sekadau, Mata Borneo. Kabupaten Sekadau Titik hotspot semakin tinggi, naiknya jumlah hotspot dari rentan waktu Juli hingga September saat ini yang terus mengalami peningkatan. Untuk itu, tim Damkar terus melakukan upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan lahan dan kebun (Karhutlabun). Hal ini, seperti yang terlihat di Posko Pemadam Kebakaran (Damkar) Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau memimpin rapat penanggulangan karhutlabun, pada Selasa (13/9). Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Yohanes Jhon menjelaskan, jika Sekadau masuk dalam rangking tiga tertinggi di Kalimantan Barat. Adapun urutan pertama tingginya hotspot, yakni Sanggau, Ketapang kemudian di susul Kabupaten Sekadau. “Di Sekadau jumlah hotspot sebanyak 195 titik yang tersebar di tujuh kecamatan,” ungkapnya saat ditemui usai menggelar rapat di Posko Pemadam Kebakaran. Adapun, jumlah hotspot tertinggi yaitu di Kecamatan Nanga Mahap sebanyak 72 titik hotspot. Namun, ada sebanyak 14 titik berada di Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau dan terbaca oleh satelit masuk dalam kabupaten Sekadau. Kata Jhon, langkah-langkah yang dilakukan yaitu selalu melakukan koordinasi sampai ke Desa desa. Saat ini pihaknya telah menurunkan tim untuk menuju titik hotspot yang telah di baca satelit. “Koordinasi apapun bentuknya, apapun kebutuhannya, dan apapun permasalahannya. Selanjutnya, kami terus melakukan pemantauan dan pembinaan kepada masyarakat,” ungkapnya. Namun, kata Jhon, tim yang bekerja harus bijaksana, dalam artian jika membakaran lahan untuk kepentingan petani dan dapat dipadamkan tentunya pihaknya tidak bisa menghalangi petani yang membakar karena sudah terlanjur dibakar namun proses pembakarannya perlu di perhatikan. Pertama yang perlu saya jelaskan bah-

34

wa Sekadau masuk rangking 3 terbesar di Kalbar, yang pertama Sanggau, ketapang dan kemudian Sekadau dengan jumlah 195 yang terbesar di kecamatan. “Apabila setelah membakar ladang dan ditinggalkan, itu harus diproses secara hukum, baik adat maupun pidana karena itu sudah merusak lingkungan sekitar dan merambat hingga kelahan disekitarnya, hingga merambat lebih luas lagi,” ucapnya. Sebab, kata Jhon, jika dibiarkan tentunya tidak ada efek jera. Tapi, jika masyarakat membakar lahan untuk kepentingan bertani maka pihaknya tidak bisa serta merta melarang masyarakat untuk membakar ladang. “Dispensasi, karena lahan sudah terbakar. Hanya saja dengan catatan kedepan jangan diulangi seperti itu lagi. Misalkan saya membakar ladang, kan sudah ada batasnya mana punya saya yang akan dibakar. Asal tidak merembet kemana-mana, jika merembet kemana-mana jelas saya salah,” jelasnya. Jhon berharap pola pertanian tidak lagi dengan cara membakar. Sebab, masih ada alternatif lain seperti bersawah atau membuat lahan yang sudah ditebangi daunnya dijadikan sebagai kompos tanpa harus membakar. “Ada petani karet yang lahannya tanpa dibakar, pola seperti itulah nantinya bisa diterapkan sehingga tidak ada lagi pembakaran,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau Akhmad Suryadi mengatakan, jika berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sekadau masuk dalam rangking tujuh di Kalbar. “Sebanyak 195 titik hospot itu dalam kurun waktu Juli hingga September. Kami juga melakukan rekap manual,” kata dia. Untuk itu, Akhmad juga meminta peran serta kecamatan untuk lebih aktif mensosialisasikan dan memonitor kebakaran hutan lahan dan kebun. Hal ini, untuk menekan tingginya angka hotspot yang ada di Kabupaten Sekadau. “Kemarin Kalbar tertinggi untuk ti-

tik hotspot sebanyak 402 titik hotspot. Untuk itu, perlu kerja sama semua pihak untuk mencegah karhutlabun ini,” tukasnya. Terpisah, Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sekadau Wilbertus Willy mengatakan, para petani yang membakar ladang luas lahannya tidak melebihi dari dua hektar. Hanya saja, kata dia, mengingat Sekadau jumlah hotspotnya cukup tinggi tentunya harus menjadi perhatian. Untuk itu, ia mengimbau para petani yang hendak membakar lahan agar pembakarannya dijadwalkan dan tidak dilakukan secara serentak. Selain itu, ia juga meminta para petani yang membakar ladangnya tidak meninggalkan begitu saja setelah lahannya dibakar. “Harus bergotong royong, dijaga atau kontrol apinya agar tidak meluas dan merembet kelahan lainnya. Saat membakar juga diperhatikan arah angin dan juga jamnya. Intinya membakar jangan dilakukan secara serentak,” tukasnya. (joy)


KABAR KALBAR

Pontianak, Mata Borneo. Sudah 5 hari cuaca kering di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Tidak ada hujan. Bahkan awan potensial pun tidak tumbuh di atmosfer, sehingga hujan buatan tidak dapat beroperasi. Potensi kemudahan terjadi kebakaran ditinjau dari analisa cuaca di Kalbar dan Kalteng sangat tinggi. Artinya kata, Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, mudah terbakar. "Ironisnya pembukaan lahan dengan membakar, masih marak dilakukan sehingga hotspot banyak ditemukan," ujarnya Kamis (15/9). Dijelaskannya, dari pantauan Satelit Modis dengan sensor Terra Aqua pada Rabu (14/ 9) pukul 17.00 WIB mendeteksi ada 80 hotspot di Kalimantan Barat dan 66 hotspot di Kalimantan Tengah. Daerah yang dibakar adalah daerah-daerah yang tahun 2015 juga mengalami kebakaran. Di perbatasan Kalbar dan Kalteng banyak ditemukan hotspot. Daerah-daerah yang banyak hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang dan tinggi di Kalbar adalah Ketapang 35, Sintang 15, Melawi 10, Sekadau 9, Sanggau 6, Kayong Utara, 2, Kubu Raya 1, Landak 1, dan Sambas 1. "Sedangkan hotspot di Kalteng kebanyakan berada di Kota Waringin Timur 21, Laman-

12

dau 14, Katingan 11, Seruyan 6 dan Ketapang 3. Sumber api berasal dari pembukaan kebun dan pertanian dengan cara membakar," paparnya. Sebelumnya, Selasa (13/9) satelit NOAA juga mendeteksi kebakaran hutan dan lahan di Kalbar dengan 185 hotspot. Sebarannya adalah Sanggau 40, Ketapang 30, Sintang 45, Sekadau 54, Landak 6, Kapuas Hulu 3 dan Melawi 4. "Kebakaran hutan dan lahan yang terus marak berlangsung sejak lima hari terakhir menyebabkan asap menyebar. Berdasarkan pantauan satelit Himawari (14/9) pukul 14.00 WIB terlihat sebaran asap tipis di Kalbar dan dan Kalteng," ungkapnya. Lebih lanjut dijelaskannya, asap tipis di Kalbar terdapat di Kabupaten Ketapang di daerah Hulu Sungai, Simpang Hulu. Kabupaten Melawi di daerah Tanah Pinoh, Belimbing. Kabupaten Sintang di daerah Sepauk, Ketunggau Tengah, Ketunggau Hulu, Kayan Hulu. Kabupaten Sekadau di daerah Sekadau Hulu, Belitang Hulu serta Kabupaten Kapuas Hulu di daerah Silat Hulu. Sedangkan sebaran asap tipis di Kalteng meliputi, Kabupaten Kota Waringin Timur di daerah Antang Kalang, Kabupaten Lamandau daerah Bulik Tim, Kab Katingan di daerah Sanaman Mantikei, Marikit, Katingan Hulu. "Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan hingga saat ini. Sebanyak 2.492 personi gabungan dari

TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar dan MPA melakukan pemadaman di darat di Kalbar. Sedangkan di Kalteng sebanyak 2.363 personil memadamkan di darat," imbuhnya. Untuk operasi udara, BNPB mengerahkan 4 heli water bombing dan 1 pesawat Casa hujan buatan. Heli jenis Bolcow, Bell 214 dan MI 172 terus memadamkan dari udara. Fokus pemadaman hari ini adalah di area 5-10 NM (Nautical Miles) dari Bandara Supadio agar bandara tidak tertutup asap. Sedangkan pesawat hujan buatan masih standby karena tidak ada awan potensial yang dapat disemai menjadi hujan. Untuk di Kalteng, BNPB mengerahkan 4 heli water bombing jenis Bell 214B dan Kamov KA32 yang sekali terbang mampu membawa 4.000 liter air. Lokasi hotspot yang jauh dan banyak menyebabkan tidak semua lokasi kebakaran dapat dipadamkan dari udara. Sumber air juga jauh dengan lokasi kebakaran sehingga helikopter tidak mampu bermanuver banyak melakukan water bombing. "Tim darat juga mengalami kendala yang sama yaitu terbatasnya sumber air untuk memadamkan. Begitu juga lokasinya sulit di jangkau sehingga sulit dipadamkan. Ini ditambah pembakaran dengan sengaja masih terus dilakukan sehingga hostpot masih terus banyak ditemukan," pungkasnya. (jon)


KABAR SEKADAU

Targetkan 95 % Masyarakat Sekadau

Miliki Dokumen Kependudukan Sekadau, Mata Boreno. Ingnasius Boni, Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sekadau melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan dalam penuntasan perekaman biometriks KTP elektronik, akta kelahiran 0-18 tahun sekaligus pemberian kartu identitas anak (KIA) di gedung Ketaketik, Jalan Merdeka Selatan Kota Sekadau.

Kita lakukan karena mengingat kalau yang cacat untuk berobat di perlukan identitas jelas, begitu juga pada lansia dan ibu hamil, untuk melahirkan ke rumah sakit tentunya harus punya identitas dulu INGNASIUS BONI

Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sekadau

SURYADI,

Sekretaris Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sekadau

Ingnasius Boni ditemui disela Kegitan Mengatakan Sosilisasi ini sudah beberapa kali di lakukan. “Ini yang ke empat kali kita lakukan pada masyarakat khususnya pada Camat, kepala Desa,dan prandkatnya uantuk memberikan pemahaman dalam mengurus Akta dan E-KTP” ujarnya. Kata Boni Kegitan ini bertujuan agar para kepaladesa dan perangkatnya bisa menyampaikan pada masyarakatnya yang belum ada KTP diharapkan bisa membuat. “Target dalam waktu tidak lama 75% KIA dan E-KTP mencapai 100 % bisa dicetak” ujarnya. Kepala Dinas Capil itu menambahkan, adapun pembuatan (Cetak) dinas mengarahkan untuk diutamakan pada masyarakat yang cacat, pisik maupun mental, tuna netra, Lansa dan ibu hamil yang belum memiliki E-KTP . “Kita lakukan karena mengingat kalau yang cacat untuk berobat di perlukan identitas jelas, begitu juga pada lansia dan ibu hamil, untuk melahirkan kerumah sakit tentunya harus punya identitas dulu” tegasnya. Ditempat terpisah Wakil Bupati Sekadau, Aloysius, SH.M.Si mengatakan, data kependudukan memiliki banyak manfaat, Tidak hanya untuk masyarakat pemegang dokumen itu sendiri, data penduduk juga penting dalam membantu perumusan pembangunan. Misalnya untuk menentukan Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat kepada daerah. Itu juga perlu data penduduk. Makanya, data kependudukan itu sangat penting. "Jadi saya harap masyarakat yang belum mengurusi e-KTP dan dokumen lain agar segeralah mengurusinya. Ini juga tugas bapak ibu Kades dan Camat untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependukan yang sah” ujarnya. (Joy)


33

KABAR UTAMA Pontianak, Mata Borneo. Kepala BNPB Willem Rampangilei menghadiri rapat koordinasi (rakor) penanggulangan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan serta pengendalian tanggap darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) Rabies di kantor Gubernur, Kalimantan Barat (25/8). Rakor dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis. Serta dihadiri Kementerian/Lembaga terkait dari Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Walikota dan Bupati Se-Kalimantan Barat. Gubernur mengatakan provinsi Kalimantan Barat membutuhkan bantuan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain itu membutuhkan penanganan untuk Kejadian Luar Biasa Rabies. “Bupati dan Walikota saya harap untuk serius, menangani 2 kejadian bencana ini yakni Asap dan vaksin untuk rabies. Saat ini sudah hadir helikopter water bombing dan TMC, Asap juga berkurang dari pada tahun 2015” ucapnya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penurunan kebakaran hutan dan lahan tahun ini sebesar 69,8%. Reputasi bangsa dipertaruhkan jika masalah asap menjadi masalah Internasional. Karena Indonesia dianggap memberikan kontribusi Co2 terbesar akibat Kebakaran hutan dan lahan. Kepala BNPB mengajak segenap Kementerian/Lembaga,dunia usaha dan masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat menjaga lingkungannya agar tidak terbakar. “Pencegahannya adalah mengidentifikasi daerah yang rawan kebakaran, meningkatkan sistem peringatan dini agar api yang masih kecil mudah dipadamkan, serta sosialisasi kepada masyarakat dan penegakkan hukum” kata Willem Rampangilei. Pada tahun ini,ada perubahan pola untuk hujan buatan yang dilakukan Tim Modifikasi Cuaca (TMC). Jika tahun lalu koordinasi langsung oleh provinsi,karena keterbatasan sumber daya manusia. Tahun ini, TMC akan dikendalikan oleh pusat dan akan dialokasikan pada daerah yang membutuhkan untuk hujan buatan. Serta sesuai arahan Presiden, pembuatan kanal bloking akan terus dilakukan. Bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG). “Posko dan Incident Commander agar selalu aktif dan beroperasi. Briefing setiap pagi, dan sore harinya melakukan evaluasi sehingga kita selalu waspada terhadap Karhutla” tegasnya. Berikut 6 Provinsi yang sudah menyatakan Mata Borneo • Oktober 2016

Siaga Darurat kebakaran hutan dan lahan yakni Riau (7 Maret-30 November 2016), Sumatera Selatan (1 Maret -30 November 2016), Jambi (1 Juni - 1 September 2016), Kalimantan Barat (1 Juni - 1 September

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Kepala BMKG dan Kapolri yang berada di Mabes Polri Jakarta. Video conference membahas kesiapan pemerintah dalam penanggulangan bencana asap, juga dide-

RAPAT KOORDINASI (RAKOR) PENANGGULANGAN SIAGA DARURAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA PENGENDALIAN TANGGAP DARURAT KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) RABIES DI KANTOR GUBERNUR, KALIMANTAN BARAT

Siaga Darurat Karhutla 2016

2016), Kalimantan Tengah (11 Juni - 14 Oktober 2016), dan Kalimantan Selatan (15 Agustus - 15 November 2016). Dukungan operasi udara dengan water bombing, Air Tractor Fix Wing dan TMC pesawat Cassa 212. Water Bombing menggunakan jenis pesawat Mi-8, Mi-71,Kamov, Sikorsy, Bell dan Bolco. Total semua dukungan udara adalah 17 pesawat/helikopter. Selain itu BNPB juga akan mendukung peralatan yang dibutuhkan untuk pemadaman api operasi darat. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB didampingi Gubernur Kalimantan Barat, Kapolda dan Pangdam melakukan video teleconference di kantor Polda Kalbar. Dengan Menteri Koordinator PMK Puan Maharani,

ngarkan langsung oleh Polda di seluruh Indonesia. KLB Rabies Pengobatan rabies dengan menggunakan Vaksin, kedua menggunakan depopulasi, dari faktor lalu lintas penularan penyakit dan peran serta masyarakat. Selain itu, mengedukasi masyarakat agar selalu waspada terhadap rabies. Pertama adalah pengawasan sumber hewannya (hulunya ada dari Perternakan) kemudian pergerakan lalu lintas hewannya dalam beraktivitas agar manusia selalu waspada. BNPB akan membantu dengan Dana Siap Pakai untuk Darurat Rabies di Kalimantan Barat. Targetnya tahun 2030 Indonesia Bebas rabies tingkat dunia dan tahun 2020 Indonesia Bebas rabies di tingkat Asean.(Net)

13

KABAR SANGGAU

BUPATI SANGGAU BERFOTO BERSAMA USAI MENEYERAHKAN HADIAH KEPADA PARA PEMENANG TURNAMEN PELITA CUP 2016

Bupati Tutup Turnamen Pelita Cup 2016

Sanggau, Mata Borneo. Berakhir sudah turnamen Sepak Bola Pelita Cup 2016 Pulau Tayan Kecamatan Tayan Hilir yang digelar dari tanggal 28 Agustus 2016 dan diikuti sebanyak 56 Club Sepak Bola dari Kecamatan dan Kabupaten terdekat. Turnamen ditutup secara resmi oleh Bupati Sanggau Paolus Hadi, Minggu (2/10) yang ditandai dengan pembagian hadiah kepada para juara yaitu Juara I Desa Labai Kecamatan Balai Bekuak Kabupaten Ketapang, Juara II Gabungan Sepak Bola Trans Kalimantan Kabupaten Kubu Raya dan posisi ke III ditempati Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir serta ke IV CU Sumber Kasih Tayan Hilir yang masingmasing mendapatkan piala dan uang pembinaan. Acara ini juga dihadiri Anggota DPRD Dapil Tayan Acam dan Yulius Tehau, Ketua TP PKK Ny Arita Apolina, para Kepala SKPD diantaranya Distankannak, BPM Pemdes, Dikpora, Dishubkominfo dan Camat beserta unsur Forkopimka Tayan Hilir. Bupati Sanggau Paolus Hadi dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau menyambut baik diselenggarakannya kejuaraan ini dan hendaknya di tahun-tahun mendatang dijadikan kalender tetap sehingga turnamen

32

ini lebih bergengsi dan terbuka. Selain itu pula, ini salah satu daya tarik bagaimana orang dari berbagai tempat datang ke Tayan ini, apalagi sekarang akses kepulau Tayan sudah sangat bagus. “Dengan adanya Jembatan ini, kita harus bersyukur dan bangga punya Jembatan yang sangat megah. Untuk itu saya minta kepada masyarakat di Tayan agar selalu ramah dan menyambut para tamu dengan suka cita, jangan ada hal-hal yang membuat tamu takut atau enggan berkunjung kesini dan kedepan agar dibuat kelompok masyarakat sadar wisata seperti yang telah ada di Kampung Santana Sanggau, orang Tayan harus kompak, ramah dan selalu menjaga kebersihan di komplek Jembatan ini karena Tayan merupakan Kota kedua terbesar di Kabupaten Sanggau tentu dapat memanfaatkan potensi ini, bagaimana kita mengkaji dan mengemas agar tamu-tamu banyak berkunjung kesini apa lagi diTayan ini memiliki 2 perusahaan besar,” katanya. Untuk itu, Bupati mengajak, masyarakat menjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung antara perusahaan dan masyarakat. Selanjutnya Bupati menambahkan masalah lampu penerangan jalan dan jembatan Tayan yang masih belum berfungsi sekarang sedang dibahas bersama Pemerintah Provinsi tentang penanganan-

nya apakah kewenangan Provinsi atau Kabupaten. “Kalaupun akan dilimpahkan ke Kabupaten nanti kita anggarkan biaya penerangan Jalan Umum. Jadi harapan saya agar masyarakat bersabar dan tidak menyebarkan isu-isu yang mendiskreditkan Pemerintah, kita akan usahakan secepatnya,” ujar PH, sapaan akrabnya. Selanjutnya masalah Jalan Tayan Sanggau sekarang dalam tahap pekerjaan dan ditargetkan pada 2018 akan selesai. Selanjutnya Bupati Sanggau menerima penyerahan bingkiasan beras Produk Kelompok Tani Desa Tebang Benua yang dikenal dengan Beras Munguk Koyuk varietas Ciherang hasil binaan Forkopimcam Tayan Hilir, BP3K, Mantri Tani dan Kepala Desa Tebang Benua. Untuk itu Bupati berharap agar petani lebih giat meningkatkan produksi padi karena saat ini kita sedang giat-giatnya melaksanakan program cetak sawah. “Tentunya ini bertujuan agar kita berswasembada beras. Mari kta menanam karena areal persawahan sudah cukup luas dan kepada masyarakat juga agar dapat mengkonsumsi beras lokal karena beras kita disini tidak kalah enak dan pulennya dari beras daerah lain,” tuturnya. (iin/tekam humas). Mata Borneo • Oktober 2016

KABAR KALBAR

KPK : Ada Celah Korupsi pada Pelayanan TKI

GUBERNUR, WAKIL KETUA KPK, KEPALA BNP2TKI, BUPATI 5 WILAYAH PERBATASAN DAN DUTA BESAR INDONESIA UNTUK MALAYSIA BERFOTO BERSAMA USAI PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA.

14

Pontianak, Mata Borneo. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui banyaknya praktik penyuapan, pemerasan dan gratifikasi pada layanan bagi Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, celah pungutan liar, pemerasan dan gratifikasi itu bisa saja. “Celah itu (korupsi) ada,” katanya ketika menghadiri penandatanganan komitmen bersama program poros sentra pelatihan dan pemberdayaan TKI di daerah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (27/9). Berdasarkan statistic TKI di wilayah Kalbar, hampir 8 ribu TKI terkena deportasi sepanjang 2014 hingga Juli 2016, banyaknya TKI bermasalah, gagal berangkat, meninggal, pulang sebelum kontrak berakhir, gaji tidak dibayar dan ketidaksesuaian prosedur LANJUTAN BACA HAL 26


KABAR BENGKAYANG

Sinoor Plt Sekda Bengkayang

“

Jabatan Sekda itu tidak boleh kosong walaupun sehari-hari. Harus diisi demi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sambil menunggu Surat Keputusan dari Gubernur Kalimantan Barat terkait persetujuan penjabat Sekda

Plt Sekda Bengkayang

“

SILVERIUS SINOR SH, MH

Bengkayang, Mata Borneo. Masyarakat Kabupaten Bengkayang beberapa pekan terakhir dibuat penasaran siapa yang akan mengisi kekosongan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang setelah Drs Krisantus Anyim MSi purna tugas. "Silverius Sinor SH MH terpilih sebagai Plt Sekda Bengkayang," beber Gerardus Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang ditemui diruang kerjanya. Ia melanjutkan, penunjukan ini berdasarkan surat perintah pelaksana tugas Nomor 821/607/BKDD-C ditandatangani oleh Bupati Suryadman Gidot MPd tertanggal 31 Agustus 2016 untuk TMT 1 September 2016. Silverius Sinoor SH MH, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang mengatakan, ia tidak mengira akan terpilihnya menjadi Plt. "Saat test di Pontianak, kami bertiga yakni saya, Yontahan Peno dan Elias Ujang. Saya saja baru tahu tadi pagi bahwa saja dapat SPT dari Bupati Bengkayang jadi Plt Sekda," ungkap Silverius Sinoor ditemui diruang kerjanya, kemarin. Ia melanjutkan, bukan Kabupaten Bengkayang saja yang ada BIODATA SINGKAT: • Nama • Tempat Tanggal Lahir • NIP

Silverius Sinoor, SH, MH Sanggau Ledo, 18 Agustus 1957 19570818 198203 1 016 D. 114123 Pembina Utama Muda IV C 01/10/2008 25 Mei 2013 II b S2 Magister Hukum Universitas Tanjungpura 2007

• Pangkat • Golongan • TMT • Jabatan Kadis ESDM • Eselon • Pendidikan terakhir

Silverius Sinor Plt Sekdanya, namun Kabupaten Landak juga. Kemarin saat interview di Pontianak juga sama-sama dengan Landak. Jabatan Sekda itu tidak boleh kosong walaupun seharihari. Harus diisi demi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sambil menunggu Surat Keputusan dari Gubernur Kalimantan Barat terkait persetujuan penjabat Sekda. Diakui Sinoor, dirinya tidak mengetahui kapan SK tersebut keluar dari Gubernur Kalbar. Tentunya setelah mendapat SPT dari Bupati Bengkayang, ia harus menjalankan tugas tambahan yang diembannya. Saat ini Sinoor masih menempati ruang kerjanya di Lantai Empat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang selaku kepala dinas. Apabila ada surat yang perlu ditandatangani sebagai Plt Sekda Bengkayang maka Sinoor turun ke bawah untuk menandatanganinya. (yopi)

ANDA INGIN BERLANGGANAN MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI NANGA PINOH

KAMI BANTU SOLUSINYA

DI MAJALAH MATA BORNEO

DENGAN HARGA SUPER MURAH

SEGERA HUBUNGI: DARA JUANTI BIRO KABUPATEN MELAWI HP. 0812 5749 8789


31

PARLEMENTARIA

Tuntut Perusahaan

Buruh Sampaikan Aspirasi ke DPRD Landak Ngabang, Mata Borneo. Ratusan buruh di Kabupaten Landak menuntut hak normatif dasar sebagai buruh yang selama ini tidak dijalankan oleh sejumlah perusahaan seperti perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak, Senin (3/10) pagi berunjuk rasa di Gedung DPRD Landak. Aksi unjuk rasa ini di kawal Polres Landak. Aksi damai buruh di Landak yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh (FSB) Kamiparho-KBSI, sekitar pukul 09.30 Wib, terlebih dahulu berkumpul di depan sekretariat DPC- FSB Kamiparho Landak, jalan Jalur II Ngabang Kabupaten Landak. Kemudian dikawal ketat jajaran kepolisian Polres Landak, ratusan buruh dengan ber jalan kaki menuju gedung DPRD Landak dan sesampai di bundaran pal 2 Ngabang, mereka melakukan orasi beberapa menit dan juga ada himbauan dari Kapolres Landak AKBP Wawan Kristiyanto. “Kami buruh di Kabupaten Landak selama ini dizalimi oleh pihak perusahaan. Untuk itu, kami turun aksi guna menyampaikan aspirasi meminta hak-hak normatif dipenuhi,” ungkap Ketua DPC- FBS Kamiparho Landak, Yasuduhu Zalakhu Yusuf dalam orasinya. Setelah orasi di bundaran pal 2, massa menuju gedung DPRD Landak dan di halaman melakukan orasi dan disambut langsung Pj. Bupati Kabupaten Landak Ir. Jakius Sinyor dan Ketua DPRD Landak Heri Saman, SH.MH. Korwil FBS Kamiparho-KBSI Kalbar, Sunardi dalam orasinya menyampaikan empat tuntutan yang meliputi, perusahaan agar mendaftarkan seluruh buruh dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Menerapkan skala upah bagi karyawan yang bekerja di atas 1 tahun. “Perjelasan status hubungan kerja di setiap perusahaan dan meminta DPRD Landak untuk merevisi atau mengkaji ulang Perda tentang Ketenagakerjaan,” tegas Sunardi. Usai orasi, 15 perwakilan buruh berdialog dengan Pj. Bupati dan DPRD serta instansi terkait di dalam gedung DPRD Landak. Sebelum, mengajak perwakilan buruh Mata Borneo • Oktober 2016

RATUSAN BURUH SAMPAIKAN ASPIRASI KE DPRD LANDAK, MEREKA MENUNTUT HAK NORMATIF

untuk masuk di ruang sidang mini DPRD Landak, untuk menyampaikan aspirasi, Jakius Sinyor dan Heri Saman menemui buruh di halaman gedung DPRD. “Kami memihak kepada rakyat atau buruh jika sesuai aturan yang benar. Kami siap berdialog meminta informasi masalah yang dialami buruh di Landak. Kami tidak ingin buruh kita hanya menjadi penonton di negeri (daerah) sendiri,” ucap Jakius, disambut tepuk tangan massa buruh. Jakius, menegaskan, untuk memutuskan kebijakan tidak bisa hanya menggunakan satu sumber dari buruh saja. Tapi dalam waktu dekat akan memanggil sejumlah perusahaan perkebunan sawit untuk diminta penjelasannya. “Tapi kami minta yang datang perwakilan perusahaan yang bisa mengambil kebijakan,” tegas Jakius. Ketua DPRD Landak, Heri Saman, mengaku menyambut baik kedatangan buruh dan pihaknya tetap berada di garda terdepan. “Kami DPRD Landak dan

pemerintahn Kabupaten Landak sudah membuat perda tentang ketenagakerjaan,” terangnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Landak, Mocktar, S.Sos, mengaku sudah sering melayangkan surat kepada perusahaan bahkan sampai turun di lapangan untuk mengingatkan, terkait tuntutan buruh. “Kalau masalah Perda, memang mengatur tenaga kerja asing (TKA) dan itu perintah dari Kementrian. Walaupun satu orang TKA dibuat perda. Di Landak sampai sekarang ada 17 orang TKA. Tapi mungkin bisa kita tinjau kembali, dengan dimasukan satu BAB, untuk mengatur tenaga kerja lokal,” ungkap Mocktar. Sementara, Perwakilan BPJS Kesehatan Landak, Andi Saputra mengatakan, di Kabupaten Landak baru sebanyak 43 perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerja di BPJS Kesehatan. “Jumlahnya baru 3300 tenaga kerja dan itu diluar keluarga ,” terang Andi. (dan)

15

KABAR BENGKAYANG

Bengkayang, Mata Borneo. BMKG Kalimantan Barat telah menetapkan Maret sampai Oktober merupakan musim kemarau. Kabupaten/kota diseluruh Indonesia diminta siaga bencana asap sehingga dibuat posko kebakaran hutan, lahan dan kebun hingga desa. "Menurut data yang kami terima, titik api di Kabupaten Bengkayang hingga kini baru 36 titik," beber Ir Yosef MSi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang ditemui diruangkerjanya. Ia menjelaskan, data tersebut diperoleh dari BNPB Propinsi Kalimantan Barat yang bersumber dari satelit NOAA-19 dan MODIS. Ia merincikan, selama 2016 khususnya Januari hingga Juni titik api di Kabupaten Bengkayang nol. Sedangkan Juli terdeteksi sebanyak

30

dua titik api. Untuk September masih nol titik api. "Agustus paling banyak ditemukan titik api di Kabupaten Bengkayang yakni 34 titik api," beber Yosef. Ia menerangkan, titik api tersebut merupakan api yang berasal dari lahan masyarakat membakar ladang dan berkebun jagung. Titik api tersebut tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Sedangkan jumlah titik api se Kalimantan Barat sebanyak 884 titik api.Kabupaten Sanggau Kapuas banyak ditemui titik api dengan jumlah 231 titik api. Diakui Yosef, setiap pertemuan tingkat propinsi ia selalu menitik beratkan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bengkayang terkait pembakaran lahan untuk ladang. Kegiatan berladang dilakukan turun temurun sejak nenek moyang. Apalagi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayag menargetkan swasembada beras tentunya BPBD salah satu SKPD wajib mendukung program tersebut. Selain itu, cuaca yang ekstrim dimana tidak juga selalu panas dan kadang hujan sebagai salah satu kebakaran hutan di Kabupaten Bengkayang sedikit sekali terjadi ditambah kesadaran masyarakat akan menjaga kebakaran telah meningkat. "Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang membakar lahannya nol ditahun ini. Kita sangat bersyukur sekali," ungkap Yosef. Dari sekian puluh perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Bengkayang, hanya PT Patiware saja yang memiliki alat pemadam kebakaran. Yosef berharap peru-

Ir. Yosef M.Si

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang sahaan lain mengikuti jejak PT Patiware untuk menjaga kebunnya. Jangan membuka dan menanam kelapa sawit saja, harus dijaga supaya tidak terjadi kebakaran kebun baik disengaja atau tidak disengaja diarea perusahaan perkebunan kelapa sawit. "Intinya Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki lahan bertanggungjawab menjaga kebunnya," pinta Yosef. (yopi)


WARTA DESA

BPD DAN KADES HILIR TENGAH RAPAT KOORDINASI

Ngabang, Mata Borneo. Untuk terlaksananya pembangunan dan pelaksanaan Pemerintah Desa, belum lama ini, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Monder Jali, dan anggota BPD Hilir Tengah, melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kepala Desa Noliadi. Dalam paparanya, Kades Noliadi, mengatakan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan, sesuai dengan nomenklatur dan aturan yang berlaku. Kepala Desa juga memaparkan tentang pelaksanaan Pemeritahan Desa dimana bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Rakor yang dipimpin langsung oleh ketua BPD, Mander Jali, dimana menurutnya dapat memahami program pembangunan yang dilaksanakan Kepala Desa Hilir Tengah, dimana menurut Kades Noliadi, bahwa pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan dana yang tersedia. “ Inilah pentingnya rapat koordinasi, agar kita dapat melihat pelaksanaan pembangunan apakah usulan masyarakat sudah dilaksanakan atau belum. Sementara bagi yang belum terlaksana kita juga minta untuk dapat dilaksanakan, dan kepada masyarakat agar dapat bersabar, karena bisa jadi pembangunan itu muncul di program lain, karena program pembangunan banyak jenisnya, seperti salah satunya, P2KP, PNPM, dan lainnya, karena juga masing-masing instansi memiliki program terhadap pembangunan di Desa, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, “ ucap Monder Jali. Kepala Desa, Noliadi, mengucapkan terimakasih kepada ketua BPD

16

KEPALA DESA HILIR TENGAH KECAMATAN NGABANG (NOLIADI), KETUA BPD (MONDER JALI), DAN ANGGOTA BPD HILIR TENGAH KECAMATAN NGABANG, DALAM RAPAT KOORDINASI PELAKSAAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN PEMERINTAH DESA, BELUM LAMA INI.

dan anggota BPD Hilir Tengah, atas kerjasamanya selama ini dalam kebersamaan membangun Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kerjasama baik untuk saat ini dan diharapkan dapat terus berlanjut untuk masa yang akan datang. (dan)


KABAR MELAWI

KNPI DIHARAPKAN MAMPU BERIKAN WARNA Nanga Pinoh, Mata Borneo. nya sudah anak muda. Pasti Ketua Dewan Pimpinan Daelebih mudah bersinergis memrah Komite Nasional Pemuda buat program program kepeIndonesia (KNPI) Provinsi mudaan, katanya. Kalimantan Barat secara resmi Lebih lanjut Imam mengamelantik kepengurusan KNPI takan, saat ini tantangan keKabupaten Melawi periode depan bagi pemuda luar bia2016 - 2019. Dalam kegiatan sa.Ada tiga pesan yang harus tersebut juga dilaksanakan dipikirkan dan harus dicarikan seminar kepemudaan,yang solusi. Untuk memecahkan perdihadiri sejumlah pejabat pensoalan daerah. Yakni soal menting di Kabupaten Melawi, di talitas, nasionalisme dan integNanga Pinoh, Kamis. ritas pemuda, kemudian perKetua KNPI Melawi, Abang siapan bangsa dan pemuda InAhmaddin dalam sambutandonesia menghadapi MEA nya berharap pengurus KNPI hingga bahaya narkoba yang Melawi yang baru dilantik menghancurkan generasi DADI SUNARYA ABANG AHMADDIN terus akan memberikan suntikan muda. energi dan semangat baru bagi Perang informasi menggeser eksistensi organisasi kedepan. akar budaya kita. Maka bisa "KNPI diharapkan mampu berikan berdampak rasa nasionalisme luntur. warna dan kontribusi bagi daerah serta Toleransi dan rasa tenggang rasa bisa memposisikan pemuda sebagai aktor hilang kedepan. Kemudian, soal MEA, penting baik objek atau subjek pembagaimana kita bersaing, karena sekaPeran pemuda harus bangunan bangsa," ujarnya. rang kita saja masih sulit menuntaskan dioptimalkan. Pemuda Ia mengakui upaya pembangunan angka pengangguran. Kemudian kita kepemudaan, bukanlah suatu yang mujuga sekarang terus berperang dengan memiliki posisi strategis, dah. Sehingga memerlukan dukungan, narkoba karena setiap hari pemuda kita mulai dari sebelum dan terutama dari Pemkab Melawi, Dinas meregang nyawa dengan percuma, terkait serta organisasi kepemudaan setelah kemerdekaan. Maka katanya. yang lain. Bantuan dalam bentuk Sementara itu, Wakil bupati Melawi, kaum muda harus berikan sumbangan pemikiran, maupun sinerDadi Sunarya berharap KNPI yang baru pemikiran konstruktif gisitas program. Kami juga berharap dilantik punya komitmen bersama serta lembaga dan organisasi kepemudaan di dapat bersinergi deng anpemda untuk Melawi dapat memberikan saran mamensukseskan pelaksanaan program DADI SUNARYA sukan demi mengatasi masalah kepepembangunan. Wakil Bupati Melawi mudaan, ujarnya. "Peran pemuda harus dioptimalkan. Di tempat yang sama, Ketua KNPI Pemuda memiliki posisi strategis, Provinsi Kalbar, Imam Abu Hanifah mulai dari sebelum dan setelah kemermengatakan sangat bersyukur Melawi dekaan. Maka kaum muda harus berimemiliki banyak kaum pemuda yang kan pemikiran konstruktif," katanya. enerjik yang kini duduk di pucuk regenerasinya bagus, pastinya kades yang Selain itu Dadi berharap KNPI dapat dihasilkan akan luar biasa. pemerintahan. menjadi pelopor gerakan sikap, serta Maka KNPI perannya harus maksimal, menjadi sosok integritas dapat diper"Seperti bung Dadi yang kini menjadi wakil bupati dan bung Iif sebagai wakil karena posisinya sangat strategis. Seka- caya dan memiliki kepekaan yg tinggi rang untuk program silahkan bersinergis dengan program yang menyentuh ketua DPRD," katanya. Menurutnya, KNPI adalah labora- dengan pemerintah daerah, misalnya langsung ke masyarakat, bahkan kalau toriumnya pemuda untuk menghasil- dengan Disdik, kan ada pelatihan buat para memungkinkan membuka lapangan kan kader berkualitas. Kalau prosesi pemuda. Apalagi sekarang wakil bupati- kerja bagi para pemuda. (*)

“

“


29

IKLAN


17

KABAR MEMPAWAH

DPRD SAHKAN RAPERDA SOPD

KETUA DPRD, RAHMAD SATRIA, DISAKSIKAN BUPATI RIA NORSAN DAN WABUP GUSTI RAMLANA MENANDATANGANI BERITAACARA PENGESAHAN PERDA SOPD KABUPATEN MEMPAWAH.

Mempawah, Mata Borneo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah melalui rapat paripurna, resmi menyetujui dan mengesahkan Raperda Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Mempawah menjadi Perda, Senin (3/10). Dengan disahkannya Perda SOPD itu, kini Pemerintah Kabupaten Mempawah memiliki 13 dinas dan 4 badan. Ketiga belas dinas itu terdiri dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe A, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C. Kemudian Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tipe C, Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Tipe B, Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perta-

28

nahan Tipe A. Pengesahan ini ditandai dengan penanSelanjutnya Dinas Pertanian, Ketahanan datanganan berita acara oleh Ketua DPRD Pangan dan Perikanan Tipe A, Dinas Kabupaten Mempawah, Dr. H. Rahmad Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tipe Satria, SH, MH, yang didampingi Wakil B, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe Ketua, Indaryani dan Rajuini serta disakC, serta Satuan Polisi Pamong Praja Tipe sikan Bupati Mempawah, Drs. H. Ria C. Sedangkan 4 badan terdiri dari Badan Norsan, MM, MH dan Wakil Bupati, H. Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, Gusti Ramlana, S.Sos, usai penyampaian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD. Tipe C, Badan Pengelola Keuangan dan Bupati Ria Norsan memastikan peneAset Daerah Tipe B, dan Badan Pengelola rapan SOPD baru ini akan dimulai 1 Januari Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B. 2017 termasuk melaksanakan lelang Selain dinas dan badan, SOPD Kabu- jabatan untuk posisi eselon II. Selain itu, paten Mempawah juga terdiri dari Sekre- imbuh dia, untuk penyusunan Raperda tariat Daerah Tipe B, Sekretariat DPRD Tipe APBD 2017, pemerintah daerah juga akan B, Inspektorat Daerah Tipe B, Kecamatan menyesuaikan dengan SOPD yang baru. Mempawah Hilir Tipe A, Kecamatan Toho “Mudah mudahan Perda yang dihasilkan Tipe A, Kecamatan Sungai Pinyuh Tipe A, ini dapat mensejahterakan masyarakat Kecamatan Siantan Tipe A, Kecamatan Kabupaten Mempawah,” ucap bupati. (fsa) Sungai Kunyit Tipe A, Kecamatan Segedong Tipe A, Kecamatan AnjongANDA INGIN BERLANGGANAN an Tipe A, Kecamatan MAJALAH MATA BORNEO DAN PEMASANGAN PRODUK/ IKLAN DI MEMPAWAH Sadaniang Tipe A dan KAMI BANTU SOLUSINYA Kecamatan Mempawah DI MAJALAH MATA BORNEO DENGAN HARGA SUPER MURAH” Timur Tipe A. Secara keseSEGERA HUBUNGI: FISA APRIANTA luruhan Pemerintah KaBIRO KABUPATEN MEMPAWAH HP. 085245950707 bupaten Mempawah memiliki 29 SOPD. Mata Borneo • Oktober 2016

SUARA INTAN

Adrianus Yakin Jakius Mampu Pimpin Landak Bappeda dan Jakius di PU. Saat itu Ngabang, Mata Borneo. bersama-sama bekerja dan saling Mantan Bupati Kabupaten bantu membantu. Namun ketika Landak Adrianus Asia dirinya menjabat sebagai BupaSidot yang resmi diganti karena ti Landak, Jakius pindah ke Protelah berakhir masa jabatanvinsi Kalimantan Barat, sebagai nya, 6 September 2016, meKepala Dinas PU Provinsi Kalbar. ngakui bahwa Pejabat Bupa“Kemudian Pak Cornelis ke ti Kabupaten Landak Ir. Jakius Provinsi sebagai Gubernur, Pak Sinyor mampu memimpin KaJakius membantu beliau ke Probupaten Landak selama masa vinsi. Maka itu saya percaya bahwa bertugas sebagai Pejabat Bupati pak Jakius mampu memimLandak, utamanya untuk mepin Landak ini, dan menyelesailaksanakan Pemilukada Kabukan persoalan-persoalan yang ada paten Landak bulan Februari di masyarakat Landak,” ungkap 2017. Adrianus. Ketua KTI ini, berharap Menurut Adrianus Asia Sidot, “Saya yakin pak Jakius mampu MANTAN BUPATI LANDAK, ADRIANUS ASIA SIDOT BERSAMA ISTRI SAAT semoga program pembangunan untuk memimpin Kabupaten PELANTIKAN PJ BUPATI LANDAK, IR. JAKIUS SINYOR, DI AULA KANTOR selama ini dapat diteruskan, dan dapat berjalan dengan baik dan Landak, karena beliau juga BUPATI LANDAK apa yang sudah dirintis menjadi sudah paham betul persoalanpersoalan di Landak. Saya juga dengan Pak kan jabatannya pada Selasa, 6 September rencana menjadi visi misi daerah agar dapat Jakius bersama-sama di Landak ini sejak 2016. Tutur Adrianus, kebersamaan dirinya dilanjutkan, sehingga pembanggunan itu tahun 2000,” ucap Adrianus seusai meletak- dengan Jakius dimulai ketika dirinya di dapat berkesinambungan. (dan)

18


SUARA INTAN

PJ. BUPATI LANDAK JAKIUS SINYOR KETIKA MEMBERI PENGHARGAAN PADA SISWA YANG BERPRESTASI

Pj. Bupati Landak

luas bagi bermunculannya bibit-bibit potensial olahragawan yang berprestasi untuk selanjutnya dibina dan dikembangkan. Dengan dukungan sport science, menjadi Atlet-atlet elit yang berprestasi ditingkat Internasional hingga meraih Medali dalam olimpiade dan mengibarkan bendera Merah Putih dihadapan publik Mancanegara , seperti yang dilakukan oleh pasangan ganda campuran bulu tangkis kita, Tantowi Ahmad/Liliyana Natsir yang sukses meraih emas, serta Eko Yuli Irawan dan Sri Wahyuni Agustini yang meraih perak cabang angkat besi” ujar Jakius membacakan sambutan Menteri. Dalam sambutannya, Menteri juga menghimbau dan mengajak seluruh Aparatur sipil yang mengurusi bidang Olahraga di Provinsi dan Kabupaten untuk menggelorakan dan menyemarakkan “Ayo Olahraga” sampai lingkungan terkecil sehingga tercapai masyarakat yang sehat dan produktif. Tantangan dan persaingan Olahraga Indonesia ke depan semakin penuh persaingan dan akan sulit dicapai tanpa kerja keras semua pihak dan mengedepankan pembinaan karakter yang positif, dan kebersamaan dalam persaingan yang sehat serta bebas Doping. Pembinaan olahraga nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas olahraga sesuai kebijakan Bapak Presiden RI dalam program revolusi mentalnya. Menteri juga mengingatkan bahwa dunia Internasional telah mempercayai Indonesia untuk menjadi tuan rumah tiga event besar dunia, yaitu The 6 (Sixth) Tafisa World Sport For All Games 2016 di Jakarta dengan peserta 110 Negara. Asan Games 2018 di Jakrta dan Palembang, serta Asian Paragames 2018 di Jakarta. Juga pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 di Jawa Barat 17 s/d 29 September. “ Mari kita bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk menyukseskan pelaksanaan event-event tersebut, demi harumnya nama bangsa Indonesia di Dunia Internasional, mendorong bangkitnya industri olahraga dan pariwisata tanah air sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat. Dirgahayu Hari Olahraga Nasional ke 33 tahun 2016. Jayalah Olahraga Indonesia” ucap Jakius menutup Pidato Menteri yang dibacakannya. (HUMAS)

Ajak Warga Untuk Gemar Berolahraga

Ngabang, Mata Borneo. Memperingati Hari Olahraga Nasional Ke 33, Rabu (9/9) lalu, Pj. Bupati Landak, Ir. Jakius Sinyor, bacakan sambutan Menteri Pemuda Dan Olahraga, Imam Nahrawi. Peringatan HAORNAS Tahun 2016, merupakan salah satu saat-saat yang penting bagi dunia Olahraga Indonesia, serta momentum yang sangat tepat mengisi pembangunan olahraga melalui pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga. Selanjutnya melalui olahraga rekreasi dan olahraga pendidikan diperbesar basis-basis calon Olahragawan potensial dan berbakat untuk memperkuat pondasi bangunan keolahrgaan nasional yang berdaya saing. Budaya berolahraga tidak dapat tumbuh secara instan tetapi melalui proses yang berjenjang dan berkesinambungan, dimulai dari lingkungan terkecil sampai komunitas masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan peran serta keluarga dengan menerapkan pola hidup aktif dalam aktivitas sehari-hari. Secara instiMata Borneo • Oktober 2016

tusional dukungan aktivitas aparatur pemerintahan mulai dari RT,RW, Desa sampai ke tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintahan Provinsi hingga tingkat Pemerintahan Pusat sangat diperlukan langkah nyata dalam menggerakkan, memfasilitasi, dan mengedukasi masyarakat kita agar memahami arti pentingnya berolahraga dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, yang sehat dan produktif, maka Tema HAORNAS di tahun 2016 adalah Ayo Olahraga Untuk Indonesia Sehat dan Produktif. “Melalui Tema tersebut Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat bersatu padu dan bersinergi menggelorakan kembali gerakan ayo olahraga, agar olahraga menjadi budaya dan gaya hidup masyarakat di kota dan di desa. Dengan diposisikannya olahraga sebagai kebutuhan dan gaya hidup, maka secara tidak langsung akan membuka ruang yang

27

SUARA INTAN

PLT SEKDA LANDAK, DRS. ASUARDI DARIS, MM, MEMUKUL GONG TANDA DIMULAINYA PENCANANGAN BULAN PANUTAN PBB TAHUN 2016 DI LANDAK, BERLANGSUNG DIHALAMAN KANTOR DISPENDA KABUPATEN LANDAK

PENGUSAHA JANGAN LARI DARI PAJAK Ngabang, Mata Borneo. Bupati Kabupaten Landak, Adrianus Asia Sidot, dalam kata sambutannya yang dibacakan Plt, Sekda Landak, Drs Asuardi Daris, MM, menekankan agar penerimaan pajak dapat lebih optimal, dimana pajak adalah untuk pembangunan maka penerimaan dari sektor pajak harus lebih dioptimalkan. Terutama bagi pengusaha jangan sampai menyembunyikan pajak dan jangan lari dari pajak. Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Landak Alexander, Jumat (2/9/2016), mengatakan, sebanyak 90 ribu objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Landak sekitar 50 persen datanya tidak valid. Sehingga berdampak target pungutan pajak tidak sampai 100 persen karena masyarakat enggan membayar pajak, dan berjanji akan berupaya untuk semaksimal untuk melakukan perbaikan data. Alexander menegaskan, pihaknya akan terus melakukan perbaikan data objek PBB yang selama ini belum semua beres. “Kita akan lakukan perbaikan, kita sudah minta aparat Desa untuk melaporkan data. Kami sudah beri form yang diperlukan untuk perbaikan data yang belum valid,” ujar Alex. Alasan data objek PBB di Kabupaten Landak masih belum genah, karena jenis pajak warisan dari Pemerintah Pusat yang sekarang dikelola oleh Kabupaten Landak. “Kita menerima warisan dari pusat, dulu ada SPPT tapi tidak ada objeknya seperti sawah dan ladang masyarakat. Kemudian nama wajib pajak tidak jelas, ada juga nama betul tapi salah objeknya, ada juga objek sudah dijual ke pihak lain, nama masih beda, ada juga objek sudah dijual ke perusahaan sawit dan lainnya,” ucapnya. Banyaknya kendala data PBB sehingga berdampak pada target yang dipatok setiap tahunnya. Bahkan hasil evaluasi tahun 2015 menurun. “Kita evaluasi rata -rata menurun perkecamatan, capaian PBB tidak mencapai 100 persen setoran PBB,” tandas Alex. (dan) Mata Borneo • Oktober 2016

19

SAMBUNGAN DAN IKLAN

SOPD Landak Ramping, Tetapi Kaya Fungsi ........................................................................dari Hal 10 dasar oleh Bupati untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) dalam menysun SOPD yang baru untuk membuat Struktur Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Landak yang baru, kata Heri Saman. Juru bicara pendapat akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, M.Yanto Mardino,S.Sos mengatakan, Struktuk Organisasi Perangkat Daerah( SOPD) Kabupaten Landak yang baru terdiri dari Dinas Daerah ada 15, Badan Daerah ada 3, Lembaga Daerah ada 3 dan kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan. Serta 2 Sekretariat, Inispektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD tipe A, Inspektorat daerah merupakan Inspektorat tipe A, demikian juga dengan Satuan Polisi Pamong Praja tipe A.

Dari 15 Dinas yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A,Dinas kesehatan Tipe A,Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang,Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe A, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A, Dinas Pertanian,Perikanan dan Ketahanan Pangan tipe A, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A, Dinas Administrasi Kependududkan dan Pencatatan Sipil tipe A, Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa tipe A, Dinas Perhubungan tipe B, Dinas Komonikasi dan Informatika tipe B,Dinas Koperasi,usaha Mikro,Perindustrian dan Perdagangan tipe A, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja tipe A, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe

A, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B dan Dinas Perkebunan tipe B. Badan Daerah terdiri dari; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan badan tipe A,Badan kepegawaian Daerah tipe B,Badan Keuangan Daerah tipe A, ada juga disebut Badan Tertentu ada 3 yakni;Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) tipe B,Badan Pengendalian Barang dan Jasa tipe C dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A. Dan ditambah dengan 13 Kecamatan di Kabupaten Landak mulai dari Kecamatan Ngabang, Jelimpo, Sengah temila, Sebangki, Mandor, Menjalin, Mempawah Hulu, Sompak, Menyuke, Banyuke Hulu, Meranti, Kecamatan Air Besar dan kecamatan Kuala Behe dari 13 kecamatan termasuk kategori tipe A, ujar Yanto Mardino. (Amat Dasa)

KPK : Ada Celah Korupsi pada Pelayanan TKI ....................................................................dari Hal 14

dan lain-lain. Bagi KPK, lanjut Basaria Panjaitan, kondisi tersebut sangat kontras dengan besarnya kontribusi TKI yang kerap dianggap sebagai ‘Pahlawan Devisa’ terhadap perekonomian Negara ini, namun justru menjadi objek eksploitasi, intimidasi dan penipuan. “Sementara kontribusi TKI terhadap perekonomian Negara dalam bentuk remitansi yang mencapai USD 9,4 miliar atau sekitar Rp130 triliun,” katanya. Basaria mengatakan, KPK mendorong se-

26

mua pemangku kepentingan untuk berkomitmen dan berupaya memperbaiki layanan TKI, salah satu wujudnya dengan melaksanakan rencana aksi yang telah disepakati ini. KPK, katanya, juga berharap dapat mengoptimalkan peran para pihak yang terlibat dalam program ini untuk melakukan perbaikan yang telah dituangkan dalam rencana aksi, serta melakukan persiapan untuk terlibat dalam tindak lanjut rekomendasi yang dituangkan dalam program Poros Sentra Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah

perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. “Karena KPK juga bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya, yaitu Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Duta Besar RI di Malaysia, BNP2TKI, Bank Indonesia, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Sanggau, Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu dan Sintang,” tambah Basaria Panjaitan. (*)


WARTA DESA

Ketua RT Ikuti Rapat Perbaikan Data Penduduk KEPALA DESA HILIR TENGAH KECAMATAN NGABANG , NOLIADI, DAN SEKRETARIS DESA, ALPIAN MURAD, MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA PARA KETUA RT, TERHADAP PENGISIAN BLANGKO DATA PENDUDUK , DALAM RAKER, 9 SEPTEMBER 2016 DI AULA KANTOR DESA HILIR TENGAH.

Ngabang, Mata Borneo. Data penduduk yang valid sangat dibutuhkan untuk berbagai program pembangunan, sementara itu data penduduk yang terjadi belakangan ini antara satu instansi dengan instansi lain yang melakukan pendataan tidak ada yang sama, malah jauh dari data yang ada dilapangan. Pemerintah memandang perlu dan sangat memerlukan data yang sesungguhnya untuk dapat menentukan kebijakan pembangunan, utamanya pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Kepala Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang, Noliadi, didampingi

20

sekretaris Desa Alpian Murad memimpin langsung rapat kerja bersama para ketua RT se Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang, 9 September 2016, bertempat di kantor Desa Hilir Tengah Ngabang. Menurut Kepala Desa, Noliadi, bahwa data penduduk ini sangat penting bagi Pemerintah, baik Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Nasional di Jakarta, gunanya adalah untuk dapat menentukan kebijakan pembangunan. Bila data penduduknya benar maka kebijakan itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun bila datanya salah maka akan terjadi kekeliruan dalam menentukan kebijakan pembangunan. “ Saya minta kepada para ketua RT untuk dapat melakukan pendataan dengan baik, dengan melampirkan kartu keluarga yang dimiliki oleh warga, “ pinta Kades Noliadi. Sementara itu, sekretaris Desa, Alpian Murad, memberikan penjelasan kepada ketua RT tentang tata cara pengisian data dalam blangko yang telah disiapkan. Menurut sekretaris Desa, Alpian Murad, blangko pengisian data penduduk ini akan dibagikan kepada para ketua RT akhir bulan September 2016 , masing-masing satu KK mendapat satu blangko yang harus di isi . Blangko ini harus di kembalikan lagi ke Desa pada akhir tahun 2016. (dan)


KABAR KALBAR

Karolin-Heriadi Tes Kesehatan Pontianak, Mata Borneo. Pasangan tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak, dr. Karolin Margret Natasa-Herculanus Heriyadi menjalani serangkaian tes kesehatan di RSUD dr. Soedarso Pontianak, Senin (3/10). Pasangan tunggal ini menjalani pemeriksaan mulai dari pemeriksaan paru-paru, radiologi, pap smear (khusus untuk calon wanita) hingga pemeriksanaan narkoba melalui pemeriksaan air kencing yang melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalbar. “Pemeriksaan penyakit dalam, mulai dari jantung, paru-paru, THT, syaraf, mata, ortopedi, bedah, gigi, mulut dan lain sebagainya,” ungkap Direktur RSUD dr. Soedarso Pontianak, dr. Yustar. Pemeriksaan bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada ini melibatkan 26 dokter spesialis yang ada di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalbar ini. Hasil pemeriksaan nantinya, lanjut Yustar, berupa hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan negative narkoba untuk kemudian diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak. “Nanti dari semua pemeriksaan ini, akan dilakukan rapat bersama RS Jiwa Kalbar, RSUD dr. Soedarso, Ikatan Dokter Indonesia Kalbar untuk ditarik kesimpulan dan penentuan calon tersebut lolos atau tidaknya,” kata dokter spesialis hati ini. Yustar menambahkan, tanggal 5 Oktober, hasil pemeriksaan terhadap bakal calon Pilkada ini sudah harus keluar dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum. “Kita juga bersikap professional, dimana dokter spesialis yang memeriksa bakal calon ini telah melalui proses pendidikan dan latihan terlebih dahulu,” tambahnya. Bakal Calon Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa, mengatakan dirinya telah melalui serangkaian tes kesehatan fisik dan pemeriksaan


KAROLIN MENYEMPATKAN DIRI MEMBERIKAN SOSIALISASI BAGAIMANA MENCUCI TANGAN YANG BENAR KETIKA DIRINYA MENUNGGU PEMERIKSAAN TES KESEHATAN DI RSUD DR. SOEDARSO PONTIANAK

kesehatan jiwa besok (hari ini, red). “Jadi diperiksa, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk pemeriksaan HIV dan Narkoba,” katanya. Mantan Anggota DPR RI ini mengaku tidak memiliki persiapan khusus, kendati dirinya jam 3 pagi sudah harus berangkat dari Jakarta ke Pontianak untuk mengikuti tes kesehatan ini. “Terbang jam 5.20 pagi dan langsung ke rumah sakit untuk mengikuti tes kesehatan ini,” kata Karol, begitu ia akrab disapa. Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalbar ini juga berharap hasil tes kesehatan menyatakan dirinya sehat dan bugar, sehingga siap mengikuti rangkaian proses Pilkada di Kabupaten Landak. (*)

25

IKLAN


21

GALERI SEREMONIA EKSEKUTIF - KABUPATEN LANDAK

FOTO BERSAMA PJ. BUPATI LANDAK IR. JAKIUS SINYOR. (MAKHREN-HUMAS)

GUBERNUR BESERTA PJ.BUPATI HADIRI RAPAT KERJA DAERAH. (MAKHREN-HUMAS)

PENYERAHAN HASIL RAPAT PARIPURNA SIDANG KE 19 DAN KE 20. (MAKHREN-HUMAS)

PELANTIKAN PJ. BUPATI LANDAK IR. JAKIUS SINYOR OLEH GUBERNUR. (MAKHREN-HUMAS)

PJ. BUPATI HADIRI KEGIATAN KONSOLIDASI DAN PENGUATAN FEDERASI BURUH. (MAKHREN-HUMAS)

PJ. BUPATI LANDAK SAAT MENGIKUTI KEGIATAN DI RSUD LANDAK. (MAKHREN-HUMAS)

24


KABAR PILKADA

Karolin Margret Natasa, Putri Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH resmi mendaftar ke KPU Kabupaten Landak. Usai deklarasi di lapangan Bardanadi Ngabang, pada pagi hari, Jumat (23/9). Setelah sehari sebelumnya melaksanakan Rakercabsus PDI Perjuangan yang agendanya pada Raker-

22

cabsus adalah mensosialisasikan rekomendasi dari DPP tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Karolin Margret Natasa dan Herculanus Heriadi. Deklarasi dilakukan sembilan partai politik pengusung pasangan calon bupati dan wakil

bupati Landak Karolin Margret Natasa dan Herculanus Heriadi, dimana masing-masing pimpinan partai politik membacakan pernyataan dukungannya di pentas di lapangan Bardanadi Ngabang. Adapun partai politik yang mengusung pasangan Karolin - Heriadi pada Pilkada Landak 2017 sebanyak sembilan


KABAR PILKADA

PENDAFTARAN PASLON BUPATI LANDAK TUNGGAL

partai politik yakni, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, PAN, PKB dan PKPI. Karolin dalam orasi politiknya mengungkapkan akan kenangan jikalau lapangan Bardan adalah tempat dimana Pilkada Landak secara langsung pertama kali dilaksanakan

dimana Ayahnda yang menjadi pemenang. “Lapangan ini menjadi saksi peristiwa bersejarah. Pertama kali pemilihan bupati secara langsung, orang tua saya (Cornelis) menjadi bupati dan gubernur kampanye di lapangan ini. Jadi lapangan ini sebagai saksi peristiwa sejarah.

Hari ini kita kembali mendeklarasikan pasangan calon bupati satu satunya calon di pilkada Landak 2017,” tegas Karolin dalam orasi politiknya. Karolin yang sebelumnya adalah anggota DPR pusat berpasangan dengan Herculanus Heriadi. Keduanya dapat dipastikan menjadi pasangan tunggal yang maju di Pilkada Landak tahun 2017. BACA LANJUTAN HAL 42


23

Pasangan Tunggal Pilkada Landak...dari Hal 23

Recommend Documents