PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERLANJUTAN DAERAH PERLINDUNGAN MANGROVE
THE PUBLIC PARTICIPATION AGAINST SUSTAINABILITY MANGROVE PROTECTION AREA
Novel Novie Ruata1, Yusran Nur Indar2, A. Niartiningsih2 1
Manajemen Kelautan, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin Makassar 2 Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat Korespondensi: Novel Novie Ruata Jaga I, Tolombukan Satu Kec. Pasan – Minahasa Tenggara HP: 085298199445 Email:
[email protected]
ABSTRAK Upaya pelibatan masyarakat pesisir dalam pengelolaan daerah perlindungan mangrove sudah seharusnya dilakukan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembentukan DPM di Desa Tumbak dan Desa Tumbak Madani dan (2) Mengusulkan strategi pengelolaan DPM di Desa Tumbak dan Desa Tumbak Madani pasca proyek pesisir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, penyebaran kuesioner terhadap informan, FGD serta dokumentasi. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis menggunakan metode skala lingker untuk mengetahui tingkat pemahaman, pemanfaatan dan partisipasi masyarakat serta analisis SWOT untuk menentukan strategi melalui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di kawasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden sudah memahami, dan sudah memanfaatkan kawasan hutan mangrove tersebut. Sedangkan pada tahap perencanaan menunjukan partisipasi masyarakat terhadap keberlanjutan DPM dikategorikan sedang, pada tahap implementasi partisipasi masyarakat dikategorikan sedang, sedangkan untuk tahap evaluasi dan monitoring partisipasi masyarakat dikategorikan rendah. Alternatif strategi yang diprioritaskan untuk pengelolaan kawasan di desa Tumbak dan desa Tumbak Madani adalah melakukan sosialisasi peraturan DPM, penyuluhan intensif tentang manfaat dan potensi DPM, peningkatan tugas pengelolaan pokmaswas, meningkatkan SDM baik pengelola maupun masyarakat, penegakan aturan, menciptakan mata pencaharian alternatif, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan DPM, pemantapan zonasi DPM, serta sosialisasi penggunaan bahan bakar alternatif. Kepada pemerintah untuk melakukan kegiatan partisipatif dalam menunjang partisipasi masyarakat terhadap pencegahan kerusakan hutan mangrove. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Mangrove, SWOT
ABSTRACT Attempts by the involvement of coastal communities in the management of mangrove protection area is supposed to be performed optimally. This research aims to (1) knowing public participation of establishment of DPM in the village Tumbak and the village Tumbak Madani and (2) proposed a DPM Management strategies in the village and the village of Madani Tumbak Tumbak post coastal projects. Methods used in this research is qualitative descriptive. The technique of data collection done by observation, dissemination of the questionnaire to the informant, FGD and documentation. The collected Data is processed and analyzed using the scale method lingker to know the level of understanding, exploiting and public participation and SWOT analysis of determine strategy through a strengths, weaknesses, opportunities and threats that exist in the area. The results showed that most respondents already understand. While in the planning stages showed public participation in the sustainability of DPM categorized being, whit the phase implementation public participation categorized being, as for phase evaluation and monitoring public participation categorized low. Alternative strategy prioritized for management area in the village tumbak and villages tumbak civil society is Socialize dpm, regulation counseling about potential benefits and intensive dpm, increased theirjobs pokmaswas, management increase of human resources management and community, rules enforcements, create livelihood alternative, involve public in the management dpm, stabilization zoning dpm, and socialization fuel use alternative. To the government to performs activities participatory in supporting community participation the prevention of damages against forest mangrove. Keywords: Public Participation, Mangrove, SWOT
PENDAHULUAN Kawasan pesisir merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas yang tinggi baik secara ekonomi maupun secara ekologi. Satu konsep perlindungan terhadap kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas habitat secara berkelanjutan adalah
konservasi mangrove.
mangrove mampu hidup di air payau dan cukup lama tergenang dalam air (halofit), dimana keberadaannya tidak tergantung pada iklim tetapi umumnya hutan ini tumbuh dengan baik di daerah tropik pada daerah-daerah pesisir yang terlindungi (Hadipurnomo, 1995). Pada tahun 2012 keadaan mangrove di Indonesia tinggal 3,6 juta hektar dengan kondisi yang baik, sisanya dalam keadaan rusak dan sedang (NGI, 2012). Tahun 1996, USAID memprakarsai Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Coastal Resources Management Project—CRMP) atau dikenal sebagai Proyek Pesisir, sebagai bagian dari program Pengelolaan Sumberdaya Alam (Natural Resources Management Program). Tujuan Proyek Pesisir adalah mengembangkan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang baik/efektif lewat pengembangan dan penggunaan metode, strategi, kegiatan perencanaan dan aturan-aturan lokal yang dapat memperbaiki atau mempertahankan kualitas hidup masyarakat pesisir dan meningkatkan atau mempertahankan kondisi sumberdaya pesisir dimana banyak orang menggantungkan kehidupannya (Tulungen et al., 2002). Proyek Pesisir di Sulawesi Utara ini mulai diterapkan sejak tahun 1997. Fokus proyek pesisir terletak pada pengembangan praktik-praktik pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat, termasuk pembuatan dan implementasi rencana daerah perlindungan laut (DPL), daerah perlindungan mangrove (DPM), dan pengelolaan pesisir tingkat desa, serta pemantauan hasil-hasil proyek dan kondisi wilayah pesisir. Berawal dari proyek pesisir tersebut sehingga pada kedua desa ini yaitu Desa Tumbak dan Tumbak Madani sebelum dimekarkan memiliki Daerah Perlindungan Mangrove desa Tumbak tertuang dalam suatu peraturan desa yaitu Peraturan Desa Tumbak Nomor : 1 Tahun 2002
tentang Daerah
Perlindungan Mangrove, dengan luas kawasan + 70,7 ha (CRCURI, 2003). Luas ekosistem hutan mangrove yang berada di kecamatan Posumaen tahun + 625.56 ha, sedangan untuk tahun 2012 luas kawasan hutan mangrove tersebut + 598,3 ha (Sumampouw dkk., 2012). Maka dapat disimpulkan bahwa hutan mangrove yang berada di kecamatan Posumaen dalam kurun waktu dua tahun sudah mengalami penggurangan seluas + 27,26 ha. Hutan mangrove di Desa Tumbak dan desa Tumbak Madani termasuk di dalam kawasan hutan mangrove di kecamatan Posumaen yang mengalami dampak tersebut, hal ini dikarenakan masih adanya aktifitas penebangan kayu mangrove yang dilakukan oleh masyarakat.
Usaha rehabilitasi hutan mangrove oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasca proyek pesisir terus dilakukan , namun hasilnya belum optimal, biaya dan tenaga yang dikeluarkan relatif tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh dari lapangan sehingga dapat berdampak buruk terhadap pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan di kawasan yang memiliki daerah perlindungan mangrove (DPM) pasca proyek pesisir, Upaya pelibatan masyarakat pesisir dalam pengelolaan kawasan daerah perlindungan mangrove sudah seharusnya dilakukan secara optimal sehingga masyarakat benar-benar melaksanakan partisipasinya pada rangkaian kegiatan pengelolaan perencanaan, implementasi serta monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan studi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan daerah perlindungan mangrove pada proyek pesisir (studi kasus: Desa Tumbak dan Desa Tumbak Madani). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembentukan DPM di desa Tumbak dan desa Tumbak Madani. METODE PENELITIAN Rancangan Penelitian dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus – Desember 2013 yang dilakukan di desa Tumbak dan desa Tumbak Madani Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di kedua desa tersebut yang terlibat langsung dalam pemanfaatan kawasan hutan mangrove. Populasi dan Sampel Total populasi adalah sebesar 1.178 orang masyarakat berdasarkan jumlah pekerjaan yang terlibat langsung dalam pemanfaatan kawasan. Dengan menggunakan rumus Taro Yamane diperoleh 91 responden. Untuk penetapan responden masyarakat yang dijadikan sampel yaitu dengan menggunakan teknik statified random sampling, berdasarkan jenis pekerjaan responden, kemudian untuk menentukan sampel tiap strata digunakan rumus alokasi proporsional dari Sugiyono (1999) dalam (Riduwan,2010). Pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data Primer yaitu diperoleh melalui observasi, FGD (Forum Grup Discussion) serta wawancara langsung secara mendalam dengan responden/informan yang berpedoman pada daftar pertanyaan/koesioner. Data sekunder yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan penelitian-penelitian dan dokumen dari beberapa instansi yang terkait dalam penelitian
seperti: BPKH Wilayah VI Manado, BPDAS Tondano, Dinas Kehutanan Kab. Minahasa Tenggara, Bappeda Kab. Minahasa Tenggara, Kantor dan Kantor Desa Tumbak dan Tumbak Madani. Teknik Analisis Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan analisis Skala Lingkert untuk menganalisis pemahaman masyarakat terhadap keberadaan hutan mangrove di kawasan desa Tumbak dan Tumbak Madani, pemanfaatan ekosistem mangrove di kawasan desa Tumbak dan Tumbak Madani, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan daerah perlindungan mangrove di desa Tumbak dan desa Tumbak Madani. Hasil penjumlahan skor setiap jawaban akan dibagi dengan jumlah responden sehingga diperoleh rata-rata skor jawaban tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus: =
F N
dimana: P
= Persentase Bobot Nilai (%)
F
= Frekuensi
N
= Jumlah Responden Untuk menganalisis strategi pengembangan partisipasi pada daerah perlindungan
mangrove di desa Tumbak dan desa Tumbak Madani dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength) dan Peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats).
HASIL Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) di desa Tumbak dan desa Tumbak Madani. Penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada pemahaman masyarakat terhadap keberadaan hutan mangrove di desa Tumbak dan desa Tumbak Madani berdasarkan hasil presentasi rata-rata jawaban responden pada koesioner terhadap enam indikator yaitu 60 % jawaban paham, 25 % jawaban kurang paham, dan 15 % jawaban tidak paham (Tabel 1). Untuk adanya pemanfaatan ekosistem mangrove di kawasan desa Tumbak dan desa Tumbak Madani berdasarkan presentasi rata-rata jawaban responden
pada kuesioner terhadap empat indikator yaitu 66 % jawaban setuju, 22 % jawaban kurang setuju, dan 12 % % jawaban tidak setuju (Tabel 2). Sedangkan untuk pembentukan daerah perlindungan mangrove di desa Tumbak dan desa Tumbak Madani yaitu untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembentukan daerah perlindungan mangrove (DPM), hasil presentasi rata-rata jawaban responden pada koesioner terhadap empat indikator yaitu 74 % jawaban sering, 15 % jawaban jarang, dan 11 % jawaban tidak pernah. Untuk implementasi pembentukan daerah perlindungan mangrove (DPM) hasil presentasi rata-rata jawaban responden pada koesioner terhadap empat indikator yaitu 53 % jawaban sering, 25 % jawaban jarang, dan 22,25 % jawaban tidak pernah. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi dalam pembentukan daerah perlindungan mangrove (DPM), hasil persentase rata-rata jawaban responden pada koesioner yaitu 29 % jawaban sering, 24 % jawaban jarang, dan 47 % jawaban tidak pernah (Tabel 3). Strategi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Pada Daerah Perlindungan Mangrove Dari hasil analisi sebelumnya maka dapat diidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang berperan dalam pengembangan pemberdayaan partisipasi masyarakat pada daerah perlindungan mangrove di desa Tumbak dan desa Tumbak Madani. Diperoleh hasil mantrik kombinasi strategi pemberdayaan partisipasi sebagaimana tersaji pada (Tabel 4) di lampiran.
PEMBAHASAN Berdasarkan
hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden sudah
memahami akan keberadaan hutan mangrove tersebut. Berdasarkan penilaian mereka terhadap segala bentuk aktifitas oleh masyarakat yang terjadi di kawasan hutan mangrove tersebut. Sehingga masyarakat menilai adanya perusakan hutan mangrove yang ada di kawasan desa mereka. Sesuai dengan pernyataan Ritohardoyo et al., (2011) bahwa wujud partisipasi masyarakat dalam pencegahan kerusakan mangrove, terbatas dalam pemanfaatan hutan mangrove untuk sumber kayu bakar dan pertukangan, jika pengambilan kayu masih sedikit, mereka artikan sebagai ikut serta mencegah kerusakan lahan dan vegetasi hutan mangrove. Dari jawaban responden terhadap manfaat hutan mangrove tersebut menunjukkan bahwa manfaat hutan mangrove di kedua desa tersebut dapat dikategorikan sedang. Responden sudah merasakan adanya manfaat yang didapat dari hutan mangrove yang berada di wilayah mereka walaupun belum sepenuhnya memberikan pengaruh terhadap tingkat pendapatan mereka. Pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan hutan mangrove
tampaknya masih didominasi pada pemanfaatan pada aspek ekonomi seperti pemanfaatan fisik yang didapat dari sumber kayu mangrove tersebut. Dalam pemanfaatannya pada umumnya mangrove dimanfaatkan secara tradisional oleh sebagian besar masyarakat pesisir. Keberadaan eksploitasi hutan mangrove untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang cenderung berlebihan dan tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi, jika dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat kedua desa tersebut dapat mengakibatkan ekosistem mangrove dapat mengalami degradasi sehingga. Seperti halnya yang terjadi pada hutan mangrove di pantai timur Sumatera Utara, gangguan utama perkembangan mangrove selain konversi lahan untuk tambak adalah pengambilan pohon mangrove untuk kayu arang (Onrizal et al., 2008). Berdasarkan hasil kuesioner responden terhadap partisipasi dalam keterlibatan perencanaan pembentukan daerah perlindungan mangrove dari tingkat partisipasi masyarakat tersebut dapat dikategorikan sedang, hal ini sangat dimungkinkan sekali oleh karena keingintahuan masyarakat tentang manfaat ekosistem mangrove. Menurut Erwiantono (2006) dalam penelitiannya mengatakan bahwa tingkat partisipasi yang cukup baik tersebut sangat dimungkinkan sekali karena pengalaman masyarakat yang melihat masa lalu serta keingintahuan masyarakat tentang manfaat ekosistem mangrove dari beberapa penyuluhan yang diberikan oleh pihak pemerintah maupun LSM. Partisipasi masyarakat dalam keterlibatan implementasi pembentukan daerah perlindungan mangrove berdasarkan hasil persentase rata-rata dapat dikategorikan sedang. Kesibukan dari anggota masyarakat yang kesehariaanya sebagian besar adalah nelayan membuat masyarakat tidak bisa aktif untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Angell dalam Firmansyah, 2010 mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal ini dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian (Tenriawaruwaty et al., 2013) . Berdasarkan hasil rata-rata jawaban kuesioner, maka partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembentukan daerah perlindungan mangrove dapat dikategorikan rendah. Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi, masyarakat perlu terlibat melakukan pencegahan atas berbagai kemungkinan perilaku pengrusakan sumber daya pesisir dan laut yang ada disekitarnya. Sebagain besar waktunya akan dipakai setiap hari, tanpa memikirkan
melakukan pengendalian lingkungan, dan hanya berfokus pada cara memenuhi kebutuhan hidupnya, besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta. Hal ini menurut Angell, 1967; Bakri, 1992 dalam (Abdullah, 2013) menyatakakan bahwa semakin tinggi penghasilan makin banyak partisipasi yang diberikan, sebab jika seseorang tak dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya cenderung untuk tidak berpartisipasi. Dari analisis SWOT diperoleh hasil sembilan strategi utama dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat yaitu: 1) melakukan sosialisasi kembali peraturan-peraturan yang berkaitan dengan DPM. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan status kawasan hutan mangrove di ke dua desa tersebut, perlu dilakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat. 2) Melakukan penyuluhan secara intensif tentang manfaat DPM dan pengelolaan potensi hutan mangrove secara berkelanjutan. Penyuluhan-penyuluhaan yang secara intensif ini kepada masyarakat tentang manfaat hutan mangrove diharapakan memberikan dorongan untuk tetap menjaga kelestarian maupun kelanjutan dari hutan mangrove tersebut. 3) meningkatkan tugas pokok pokmaswas melalui bantuan oprasional yang menunjang pengelolaan dan pengawasan DPM. Bantunan oprasional yang memadai berupa sarana dan prasarana juga dana oprasioal diharapakan dapat menunjang tugas-tugas dari kelompok pokmaswas untuk mengelolaa maupun mengawasi secara aktif. 4) Meningkatkan SDM baik pengelolaa maupun masyarakat yang tinggal di sekitar DPM dalam bentuk pelatihan-pelatihan pengelolaan kawasan pesisir. Meningkatkan SDM baik masyarakat maupun kelompok pengelola melalui pendidikan informal seperti pelatihan-pelatihan maupun studi banding pengelolaan. 5) Penegakan tegas aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran di kawasan DPM. Memberdayakan pastisipasi masyarakat tentunya dibutuhkan komitmen yang kuat dalam hal penegakan peraturan-peraturan yang berlaku secara tegas. 6) Menciptakan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat sekitar DPM. Pengelolaan hutan mangrove secara bersama antara pemerintah dengan masyarakat desa tersebut harus memperhatikan kondisi kesetaraan pada berbagai kegiatan pengelolaan hutan mangrove. 7) Melibatkan masyarakat dalam setiap pengelolaan DPM. Pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan pengelolaan kawasan DPM sangat
diperlukan untuk mendukung tercapainya pengelolaan DPM untuk
menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan pengelolaan maupun pengawasan. 8) Pemantapan zonasi DPM. pemasangan tanda-tanda kawasan yang sudah hilang maupun rusak perlu dilakukan lagi seperti zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan terbatas.
9) Sosialiasasi penggunaan bahan bakar alternatif selain kayu
mangrove. Umumnya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan mangrove sering
memanfaatkan kayu mangrove sebagai kayu bakar untuk keperluan rumah tangga maupun untuk dijual. Untuk itu, sosialisasi penggunaan bahan bakar alternatif selain kayu mangrove perlu dilakukan seperti penggunaan kayu bakar selain kayu mangrove juga penggunaan LPG dengan pendampingan dan teknisi yang handal.
KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai berikut Sebagian responden sudah memahami dan sudah memanfaatkan akan kawasan hutan mangrove desa Tumbak dan desa Tumbak Madani. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) pada tahap perencanaan dan tahap implemantasi tingkat partisipasinya dapat dikategorikan sedang, sehingga kurang efektif, untuk tahap monitoring dan evaluasi dapat dikategorikan rendah, sehingga dapat dikategorikan tidak efektif. strategi prioritas Pemberdayaan Partsisipasi Masyarakat Pada Daerah Perlindungan Mangrove yaitu: 1) melakukan sosialisasi kembali peraturan-peraturan yang berkaitan dengan DPM, 2) Melakukan penyuluhan secara intensif tentang manfaat DPM dan pengelolaan potensi hutan mangrove secara berkelanjutan, 3) meningkatkan tugas pokok pokmaswas melalui bantuan oprasional yang menunjang pengelolaan dan pengawasan DPM, 4) Meningkatkan SDM baik pengelolaa maupun masyarakat yang tinggal di sekitar DPM dalam bentuk pelatihan-pelaithan pengelolaan kawasan pesisir, 5) Penegakan tegas aturanaturan yang berlaku bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran di kawasan DPM, 6) Menciptakan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat sekitar DPM, 7) Melibatkan masyarakat dalam setiap pengelolaan DPM, 8) Pemantapan zonasi DPM, 9) Sosialiasasi penggunaan bahan bakar alternatif selain kayu mangrove. Diperlukan adanya komitmen dari pemerintah dan masyarakat untuk lebih protektif terhadap daerah perlindungan mangrove serta melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih partisipatif untuk menunjang pemeliharaan dan pencegahan kerusakan mangrove dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan daerah perlindungan mangrove dengan bijaksana. Perlu dilakukan penelitian inventarisasi ekosistem mangrove untuk mendukung pengelolaan kawasan hutan mangrove tersebut sehingga keberlanjutan program daerah perlindungan mangrove dapat terjaga.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Fatimah. (2013). Determinan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Dan Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pesisir (Studi Kasus: Hutan Mangrove di Kelurahan Monro-Monro Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Tesis. Program Pascasarjana Univeristas Hasanuddin. Makassar. Coastal Resources Center University of Rhode Island. (2003). Fostering Marine Conservation in Indonesia: Developing Capacity to Implement Community-Based Marine Sancturies. Final Report (October 1999 – 2003). Coastal Resources Center University of Rhode Island. Erwiantono. (2006). Kajian Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Kawasan Teluk Pangpang-Banyuwangi. Jurnal EEP: Vol. 3, No. 1.2006, 44 – 50. Hadipurnomo. (1995). Fungsi dan Manfaat Mangrove di Dalam Mintakat Pantai (Coastal Zone). Jurnal Duta Rimba; XXI (177-178): 33-37. National Geographic Indonesia. (2012). Hutan Mangrove Indonesia Terus Berkurang. Internet Tanggal Kunjungan 20 Maret 2013. National Geographic Indonesia (http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/05/hutan-mangrove-indonesia-terusberkurang) Onrizal., Cecep Kusmana. (2008). Studi Ekologi Hutan Mangrove di Pantai Timur Sumatera Utara. Jurnal Biodiversitas Volume 9. Nomor 1. Januari 2008. Hal: 25-29 Riduwan. (2010). Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Alfabeta, Bandung Ritohardoyo, Su., Galuh Bayu Ardi. (2011). Arahan Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove: Kasus Pesisir Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat. Jurnal Geografi: Volume 8 No. 2 Juli 2011 Sumampouw, C, Benart Sabintoe, Ronald Kambey, Meidy M.Lumbu. (2012). Potensi Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Tenggara. DISHUTBUN Kab. Minahasa Tenggara,Ratahan Tenriawaruwaty, Andi., Didi Rukmana, Darmawan Salam. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Secara Berkelanjutan Di Kabupaten Bulukumba. e_jurnal Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Tulungen. J, Bayer. T, Dimpudus. M, Kasmidi. M, Rotinsulu. C, Sukmara. A, et al.,. (2002). Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan laut Berbasis Masyarakat. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta. .
Lampiran Daftar Tabel Tabel 1: Pemahaman Masyarakat Terhadap Keberadaan Hutan mangrove di kawasan Desa Tumbak dan Tumbak Madani Indikator
1). Pemahaman terhadap keadaan kerusakan hutan mangrove diwilayahnya 2). Terjadinya pengambilan /penebangan kayu mangrove 3). Dihentikannya pengambilan/penebangan kayu mangrove 4). Diadakan rehabilitasi hutan mangrove 5. Mengetahui adanya aturan yang mengatur kawasan tersebut 6). jalannya penerapan peraturan pelestarian mangrove tersebut Rata-Rata jawaban Total (%)
Paham 3 31 (34,07%) 68 (74,73%) 25 (27,47%) 91 (100%) 91 (100%) 22 (24,18%) 55 60
Frekuensi Kurang Paham 2 46 (50,55%) 12 (13,19%) 48 (52,75%) 0 0 0 0 29 (31,87%) 22 25
Tidak Paham 1 14 (15,38%) 11 (12,09%) 18 (19,78%) 0 0 0 0 40 (43,96%) 14 15
Hasil Analisis, 2014 Tabel 2. Manfaat Ekositem Hutan Mangrove di Kawasan Desa Tumbak dan Madani Indikator Frekuensi Kurang Tidak Setuju Setuju setuju 3 2 1 1). lestarinya hutan mangrove dapat 91 0 0 membawa manfaat bagi masyarakat (100%) 0 0 sekitarnya 2). kawasan hutan mangrove di desa tersebut 35 31 25 sudah termanfaatkan dengan baik (38,46%) (34,07%) (27,47%) 3). Sering memanfaatkan kayu mangrove 63 26 2 untuk keperluan rumah tangga maupun (69,23%) (28,57%) (2,20%) keperluan lainnya 4). Keadaan hutan mangrove berpengaruh 53 23 15 terhadap hasil tangkapan ikan, kepiting (58,24%) (25,27%) (16,48%) dan udang Rata-rata jawaban 60 20 11 Total (%) 66 23 12 Hasil Analisis, 2014
Total 91 (100%) 91 (100%) 91 (100%) 91 (100%) 91 (100%) 91 (100%) 91 100
Tumbak
Total 91 (100%) 91 (100%) 91 (100%) 91 (100%) 91 100
Tabel 3. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) Frekuensi Variabel Dan Indikator
Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembentukan Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) 1). Keterlibatan dalam kegiatan perencanaan daerah perlindungan mangrove yang digerakkan atau difasilitasi pemerintah/LSM 2). Keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi daerah perlindungan mangrove yang difasilitasi oleh pemerintah/LSM 3). Keterlibatan dalam kegiatan pemilihan lokasi DPM yang difasilitasi pemerintah/LSM 4). Keterlibatan dalam kegiatan penentuan batas DPM yang difasilitasi pemerintah/LSM Rata-rata jawaban Total (%) Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Pembentukan Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) 1). Keterlibatan dalam kegiatan pembuatan peraturaan desa mengenai daerah perlindungan mangrove yang digerakkan atau difasilitasi pemerintah/LSM 2). Keterlibatan dalam kegiatan pemasangan tanda daerah perlindungan mangrove yang difasilitasi oleh pemerintah/LSM 3). Keterlibatan dalam kegiatan pelatihan/pengelolaan DPM yang difasilitasi pemerintah/LSM 4). Keterlibatan dalam kegiatan pemeliharaan DPM yang difasilitasi pemerintah/LSM Rata-rata jawaban Total (%) Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Daerah Perlindungan Mangrove (DPM 1). Keterlibatan dalam kegiatan pengawasan daerah perlindungan mangrove yang digerakkan atau difasilitasi pemerintah/LSM 2). Keterlibatan dalam kegiatan evaluasi daerah perlindungan mangrove yang difasilitasi oleh pemerintah/LSM Rata-rata jawaban Total (%)
Hasil Analisis, 2014
Sering 3
Jarang 2
Tidak Pernah 1
Total
63
17
11
91
(69,23%)
(18,68%)
(12,09%)
(100%)
87
4
0
91
(95,60%) 62 (68,13%) 56 (61,54%) 67 74
(9,89%) 12 (13,19%) 22 (24,18%) 14 15
0 17 (18,68%) 13 (14,29%) 10 11
(100%) 91 (100%) 91 (100%) 91 100
53
21
17
91
(58,24%)
(23,08%)
(18,68%)
(100%)
49
22
20
91
(53,85%)
(24,18%)
(21,98%)
(100%)
72
15
4
91
(79,12%) 18 (19,78%) 48 53
(16,48%) 33 (36,26%) 23 25
(4,40%) 40 (43,96%) 20 22
(100%) 91 (100%) 91 100
26
22
43
91
(28,57%)
(24,18%)
(47,25%)
(100%)
26
22
43
91
(28,57%) 26 29
(24,18%) 22 24
(47,25%) 43 47
(100%) 91 100
Tabel 4. Analisis keterkaitan faktor-fakto internal dan faktor eksternal (Matriks SWOT) IFAS 1.
2. 3. 4.
KEKUATAN (STRENGHT) Aturan Larangan Pada Kawasan Hutan Mangrove Pemahaman Lingkungan dari sebagian masyarakat Manfaat Daerah Perlindungan Mangrove Adanya POKMASWAS
EFAS PELUANG (OPPORTUNITY) 1. Adanya Komitmen Pemerintah 2. Adanya dukungan dari masyarakat 3. Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat secara berkelanjutan pasca proyek pesisir 4. Adanya Potensi Sebagai Kawasan Wisata ANCAMAN (TREATHS) 1. Rendahnya Pendidikan Masyarakat di sekitar DPM. 2. Adanya aktivitas penjualan kayu mangrove
Hasil Analisis, 2014
STRATEGI (SO) 1. Melakukan sosialiasi kembali peraturanperaturan yang berkaitan dengan DPM 2. Melakukan Penyuluhan secara intensif tentang manfaat DPM dan pengelolaan potensi hutan mangrove secara berkelanjutan
STRATEGI (ST) 1. Penegakan tegas aturanaturan yang berlaku bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran di kawasan DPM tersebut 2. Menciptakan mata pencaharian alternative bagi masyarakat sekitar DPM
KELEMAHAN (WEAKNESSES) 1. Lemahnya komitmen mayarakat untuk menjaga kelestarian DPM. 2. Dekatnya DPM dengan pemukiman penduduk 3. Organisasi Pokmaswas yang mengelola dan mengawasi DPM belum sepenuhnya menjalankan tugas pokoknya STRATEGI (WO) 1. Meningkatkan tugas Pokok pokmaswas melalui bantuan oprasional yang menunjang pengelolaan dan pengawasan DPM 2. Meningkatkan SDM baik Pengelola maupun masyarakat yang tinggal di sekitar DPM dalam bentuk pelatihan-pelatihan pengelolaan kawasan pesisir STRATEGI (WT) 1. Melibatkan masyarakat dalam setiap pengelolaan DPM 2. Pemantapan zonasi DPM 3. Sosialisasi penggunaan bahan bakar elternatis selain kayu mangrove
