PA.Pkc

PUTUSAN Nomor : 007/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Melawan TERGUGAT, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di PEKANBARU, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor : 007/Pdt.G/2013/PA.Pkc., tanggal 03 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/34/I/1994, tertanggal 26 September 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan; 2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah; 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suamiistri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Teluk dalam Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah perusahaan di Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan selama 5 tahun dan Putusan Nomor: 007/Pdt.G/2013/PA.Pkc. Hal. 1 dari 8 hal.

terakhir bertempat kediaman di Kerumutan Desa Mak Teduh, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sampai bulan Maret 2011. 4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Desa Mak Teduh, Pangkalan Kerinci tanggal 28 Oktober 2007 dan saat ini ikut bersama Penggugat ; 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Maret 2011 menjadi tidak harmonis lagi karena Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru atas kasus pencabulan terhadap keponakan Penggugat yang masih di bawah umur; 6. Bahwa atas kasus tersebut Tergugat kemudian divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana bukti Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 99/Pid/B/2011/PN.Plw tanggal 18 Agustus 2011; 7. Bahwa terhadap vonis tersebut Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding dan oleh karenanya Penggugat merasa malu dan tidak terima atas perbuatan Tergugat tersebut; 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9. Bahwa

apabila

memerintahkan

Majelis Panitera

Hakim

mengabulkan

Pengadilan

Agama

gugatan

ini,

Pangkalan

mohon Kerinci

agar untuk

menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 10. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMAIR: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; Putusan Nomor: 007/Pdt.G/2013/PA.Pkc. Hal. 2 dari 8 hal.

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; 3. Memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Pangkalan

Kerinci

untuk

menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku; SUBSIDAIR: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : 1. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/34/I/1994, tertanggal 26 September 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1; 2. Asli Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 99/Pid/B/2011/PN.Plw tanggal 18 Agustus 2011 yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2 Menimbang, bahwa selain dua alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan yang seadiladilnya;

Putusan Nomor: 007/Pdt.G/2013/PA.Pkc. Hal. 3 dari 8 hal.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Jalan H. Amir Hasan, RT.03 RW. 02 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pangadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat; Putusan Nomor: 007/Pdt.G/2013/PA.Pkc. Hal. 4 dari 8 hal.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi,

karena sejak Maret 2011 Tergugat ditahan di Lembaga

Pemasyarakatan Pekanbaru atas kasus pencabulan terhadap keponakan Penggugat yang masih di bawah umur. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2011 Tergugat divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, karena Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

‫ﻣﻦ دﻋﻲ إﱃ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺣﻜﺎم اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻠﻢ ﳚﺐ ﻓﻬﻮ ﻇﺎﱂ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻪ‬ Artinya: Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya; Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat ini berdasarkan alasan sebagaimana diatur pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 74 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 135 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mendapat putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa memerlukan bukti tambahan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 99/Pid/B/2011/PN.Plw tanggal 18 Agustus 2011 (bukti P.2) Tergugat terbukti divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, karena Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding; Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan dan didukung oleh adanya Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan yang telah berkekuatan hukum tetap Putusan Nomor: 007/Pdt.G/2013/PA.Pkc. Hal. 5 dari 8 hal.

tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka yang disebabkan Tergugat telah dihukum dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara karena melakukan tindak pidana pencabulan terhadap keponakan Penggugat yang masih di bawah umur, dan hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, oleh karena itu tanpa mempersoalkan pihak mana yang bersalah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan; Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka; Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

‫درء اﳌﻔﺎﺳﺪ أوﱃ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﱀ‬ Artinya; Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor: 007/Pdt.G/2013/PA.Pkc. Hal. 6 dari 8 hal.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil tersebut di atas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu jika gugatan cerai Penggugat dikabulkan. Dalam hal ini oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dapat dikabulkan, maka Majelis menilai bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 84 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi

dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 4. Memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Pangkalan

Kerinci

untuk

menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor: 007/Pdt.G/2013/PA.Pkc. Hal. 7 dari 8 hal.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari Dra. Arnetis, sebagai Ketua Majelis serta Yang Ariani, S.Ag dan Imdad, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta M. Afrizal, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; Hakim Ketua TTD Dra. Arnetis Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Yang Ariani, S.Ag

Imdad, S.HI Panitera Pengganti TTD M. Afrizal, SH

Perincian Biaya : 1. Pendaftaran 2. Biaya Proses 3. Panggilan sidang 4. Redaksi 5. Meterai J u m l a h

Rp 30.000,Rp 50.000,Rp 275.000,Rp 5.000,Rp 6.000,Rp 366.000 ,( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor: 007/Pdt.G/2013/PA.Pkc. Hal. 8 dari 8 hal.