PA.Pkc

PUTUSAN Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Pkc

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan TERGUGAT, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti para pihak yang berperkara di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Nomor : 0040/Pdt.G/2014/PA.PKC tanggal 03 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas; 2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir; Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 03 Maret 2014 telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, selanjutnya pada hari itu Penggugat mengucapkan sumpah dimaksud yang isinya sebagaimana tertuang dalam putusan sela; Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan maupun repliknya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor : 0040/Pdt.G/2014/PA.Pkc

keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut dan bersedia bercerai dengan Penggugat dan mohon agar gugatan rekonpensinya dikabulkan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan guna mempersingkat uraian tentang hal tersebut dalam putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA Dalam Konvensi. Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor : 0040/Pdt.G/2014/PA.Pkc tanggal 03 Maret 2014 secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti, sesuai dengan ketentuan pasal 182 R.Bg. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan saksi Penggugatat di persidangan, sebagaimana tertuang dalam putusan sela, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut : 1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Maret 1988 di KUA Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai empat orang, satu orang telah menikah dan tiga orang lagi belum mandiri berada dalam asuhan Tergugat; 2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah selingkuh dan menikah dengan perempuan lain; 3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri; 4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil; Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

berpendapat

perselisihan

dan

pertengkaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun


1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Oleh karena itu dengan hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri telah menjadi suatu indikator tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin sebagai suami istri yang sah hidup sendiri-sendiri dan tidak saling mempedulikan satu sama lain; Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Tergugat tentang sebagian dalil gugatan Penggugat, ternyata fakta dipersidangan membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut dinyatakan terbukti telah retak dan pecah (broken marriage). Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung konstruksi hukum “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan; Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;


Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya doktrin hukum tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in. Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan


Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan

Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi. Menimbang,

bahwa

maksud

dan

tujuan

gugatan

Penggugat

rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawabannya

menyatakan

Rekonvensi/Penggugat

bersedia

Konvensi

bercerai

dengan

dengan

Tergugat

agar

Penggugat

tuntutan

Rekonvensi/Tergugat Konvensi diberi hak asuh anak (hadhanah) atas tiga orang anak

Penggugat

Rekonvensi/Penggugat

Rekonvensi/Tergugat Konvensi

yang

Konvensi

masing-masing

dan

Tergugat

bernama

ANAK

PERTAMA, lahir tanggal 07 Desember 1996, ANAK KEDUA, lahir tanggal 18 Juni 2000 dan ANAK KETIGA, lahir tanggal 16 Juni 2005; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam jawabannya bersedia hak asuh anak (hadhanah) atas ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa tidak sanggup menjaga dan membiayai anak-anak tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (cerai)”, oleh karena itu sangat tidak adil bagi seorang anak jika adanya perceraian kedua orang tuanya akan

mengganggu

tumbuhkembang

mereka,

sehingga

penetapan

hak


asuh/hadlonah kepada salah satu pihak semata-mata demi kepentingan anak, dalam hal ini kedua orang tua tetap mempunyai hak yang sama untuk bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sematamata demi kepentingan dan/atau kesejahteraan anaknya; Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kerelaan dan pernyataan tidak mampu untuk menjaga dan membiayai anak-anak tersebut oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Majelis dapat mengabulkan

dan

menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

yang masing-masing

bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 07 Desember 1996, ANAK KEDUA, lahir tanggal 18 Juni 2000 dan ANAK KETIGA, lahir tanggal 16 Juni 2005 sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 3. Memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Pangkalan

Kerinci

untuk

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; 2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : - ANAK PERTAMA, lahir tanggal 07 Desember 1996; - ANAK KEDUA, lahir tanggal 18 Juni 2000;


- ANAK KETIGA, lahir tanggal 16 Juni 2005; Berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : -

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil awal 1435 Hijriyah oleh kami AFRIZAL, S.Ag selaku Ketua Majelis, YANG ARIANI, S.Ag dan IMDAD, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh M. KAMARUZZAMAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis, TTD AFRIZAL, S.Ag Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

YANG ARIANI, S.Ag

IMDAD, S.HI

Panitera Pengganti TTD M. KAMARUZZAMAN, SH

Perincian Biaya : 1. Pendaftaran 2. Biaya Proses 3. Panggilan sidang 4. Redaksi 5. Meterai J u m l a h

Rp 30.000,Rp 50.000,Rp 210.000,Rp 5.000,Rp 6.000,Rp 301.000,(tiga ratus satu ribu rupiah)


PA.Pkc

Recommend Documents