PA.PKC

PUTUSAN Nomor : 094/Pdt.G/2012/PA.PKC BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : PENGGUGAT, umur 38 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 31

Maret

2012

yang

terdaftar

di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 04/SK/PA/2012 tanggal 2 April 2012, telah memberi kuasa kepada: Dahlian, S.IP, SH, MH, Advokat pada Kantor Advokat Dahlian, S.IP, SH, MH yang beralamat di Jalan Sudirman Kompleks Business Centre Blok B-1 (Depan Hotel Ratu Mayang Garden) Pekan Baru selanjutnya disebut Penggugat/Tergugat Rekonvensi; ---------------------------------------------- Melawan -----------------------------------------TERGUGAT, umur 48 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 05/SK/PA/2012 tanggal 14 Mei 2012, telah memberi kuasa kepada: Edi Azmi, SH dan Santoso, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Edi Azmi Rozali, SH & Associates yang beralamat di Jalan Sudirman (Gedung BRI Tangkerang) No. 125 Lt. III Pekan Baru Riau, selanjutnya disebut Tergugat/ Penggugat Rekonvensi; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan; ----------------------------- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----------------------------

Hal. 1 dari11 hlm Putusan No.094/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan sela tertanggal 3 September 2012 Nomor: 094/Pdt.G/2012/PA.PKC yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Konvensi: -

Menangguhkan putusan tentang konvensi sampai adanya putusan akhir;

Dalam Rekonvensi: -

Menyatakan sidang pemeriksaan setempat (discente) terhadap objek-objek terperkara dalam perkara a quo tidak perlu dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: -

Memerintahkan Para Pihak Berpekara untuk melanjutkan persidangan perkara ini;

-

Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir; Menimbang, bahwa guna melengkapi pemeriksaan terhadap adanya permohonan

pengasuhan (hadhanah) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan kedua orang anak Penggugat yang telah mumayyiz atau berusia di atas 12 tahun agar datang menghadap di persidangan untuk memilih di antara Penggugat dan Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan mereka; Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan anak-anak tersebut yaitu masing-masing bernama ANAK PERTAMA, perempuan, umur 17 tahun dan ANAK KEDUA, perempuan, umur 14 tahun di muka persidangan dan anak-anak tersebut telah menyatakan bahwa mereka dengan kesadaran dan tanpa paksaan telah memilih Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan mereka; Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 24 September 2012 yang isi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam kesimpulan tersebut yang menyatu dengan berita acara persidangan perkara ini yang pada intinya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dari Tergugat dan mempertahankan semua dalil-dalil gugatan, replik dalam Konvensi dan jawabannya dalam Rekonvensi serta mohon diberikan putusan; Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 24 September 2012 yang isi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam


kesimpulan tersebut yang menyatu dengan berita acara persidangan perkara ini yang pada intinya Tergugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil-dalil jawaban dan dupliknya dalam Konvensi dan dalil-dalil gugatannya dalam Rekonvensi serta mohon diberikan putusan; Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan guna mempersingkat uraian tentang hal tersebut dalam putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan sela ini; ------------------------------------TENTANG HUKUMNYA ----------------------------------Dalam Konvensi : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas: Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor: 094/Pdt.G/2012/PA.Pkc tanggal 3 September 2012 secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang termasuk perkara di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat adalah orang beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pelalawan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa dalam rangka upaya damai dalam perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan bantuan seorang Mediator yang bernama Mashuri, S.Ag, M.H. (Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci) dan berdasarkan laporan mediator tersebut upaya damai melalui mediasi dinyatakan gagal. Dengan demikian Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian berarti maksud Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan; Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam putusan sela tersebut telah terungkap fakta di persidangan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan susmi istri yang menikah pada tanggal 4 Oktober 1992 sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti P.1 dan telah dikaruniai 4 (empat orang anak) masing-masing atas nama Mariyam (lahir 1 Juni 1995), Rika Kusuma Wardani (lahir 8 Agustus 1998), Riska Devita Sari (lahir 24 November 2002) dan Nadin Wiyadinata (lahir 27 Mei 2007) sesuai bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan sela tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karenanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991); Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan untuk mendapatkan suasana keluarga yang sakinah (damai), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (penuh kasih sayang) sebagaimana yang dimaksud dari AlQur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan tidak berhasil membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya sudah tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar putusan ini;


Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mariyam (lahir 1 Juni 1995), Rika Kusuma Wardani (lahir 8 Agustus 1998), Riska Devita Sari (lahir 24 November 2002) dan Nadin Wiyadinata (lahir 27 Mei 2007) berada di bahwa asuhan Penggugat selaku ibunya sebagaimana petitum gugatan Penggugat Nomor 3. Dalam hal ini oleh karena anak-anak yang bernama Riska Devita Sari dan Nadin Wiyadinata belum mumayyiz (belum 12 tahun), maka sesuai ketentuan 105 huruf a dan 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dalam hal terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut adalah menjadi hak Penggugat selaku ibunya. Sedangkan terhadap kedua anak yang lainnya yakni Mariyam dan Rika Kusuma Wardani yang sudah mumayyiz Majelis Hakim telah meminta kepada keduanya untuk memilih siapa di antara Penggugat dan Tergugat untuk diberi hak pemeliharaan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Dalam hal ini oleh karena kedua anak tersebut secara sadar dan tanpa paksaan telah memilih Penggugat untuk diberi hak pemeliharaan atas mereka, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat terkait hal ini sebagaimana bunyi amar putusan ini; Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang dimohon oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 4, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena akibat dari adanya perceraian ini adalah talak bain di mana Penggugat berkewajiban menjalani masa iddah dan Tergugat tidak mempunyai hak untuk rujuk dengan Penggugat dan hanya mempunyai hak untuk menikah kembali dengan mahar yang baru dan akad nikah yang baru, maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana diatur pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Oleh karenanya Majelis Hakim sependapat untuk menolak permohonan Penggugat terkait hal ini; Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dewasa sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) perbulan sebagaimana petitum gugatan Penggugat Nomor 5. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut sudah benar karena biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf c jis pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Dalam hal ini


Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi biaya kebutuhan anakanak tersebut namun tidak menyebutkan besarnya biaya pemeliharaan dimaksud sebagaimana terungkap dalam jawaban Tergugat. Dengan demikian, maka oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung Panggugat tidak menyebutkan dan membuktikan secara jelas dan rinci mengenai penghasilan Tergugat dan kebutuhan anak-anak tersebut setiap bulannya,

maka untuk menetapkan jumlah nafkah anak

tersebut Majelis Hakim menggunakan patokan kelayakan kebutuhan minimal untuk seorang anak perempuan dalam usia sekolah hingga berusia 21 tahun dengan asumsi untuk biaya makan sehari-hari (3x30 hari @ Rp. 7.000.- = Rp. 630.000), pakaian (1 stel pakaian dan alat-alat kecantikan rata-rata perbulan = Rp. 150.000), uang transportasi dan jajan di sekolah (20 hari @ Rp. 10.000.- = 200.000.-) dan biaya berobat/kesehatan (Rp. 100.000.- perbulan) sehingga jumlah keseluruhan kebutuhan untuk masing-masing anak sebesar Rp. 1.080.000.- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan jika disederhanakan berjumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat terkait hal ini dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah bagi anak-anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) perbulan dengan perincian Rp. 1.000.000.- untuk masing masing anak sebagaimana amar putusan ini; Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah pertinggal kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan Maret 2012 sejumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagaimana petitum angka 6 gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa benar sejak akhir bulan Oktober 2011 hingga saat ini Tergugat telah pergi meningalkan Penggugat selama 11 bulan, dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istrinya yang merupakan kewajiban Tergugat selaku suami sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini Tergugat menyatakan keberatan dengan mendalilkan bahwa berdasarkan hukum Penggugat tidak berhak atas nafkah tersebut karena telah melakukan perselingkuhan atau dalam hal ini berduaan dengan laki-laki lain di kamar hotel pada siang hari sebagaimana jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan, keterangan mana telah dibantah oleh


Penggugat dengan menerangkan bahwa keberadaannya dengan laki-laki di hotel tersebut semata-mata hanya untuk urusan jual beli getah/karet dan bukan untuk selingkuh karena ia sama sekali tidak mengenali laki-laki tersebut dan sejak kejadian itu ia tidak pernah bertemu lagi dengannya, bahkan ada dugaan Penggugat peristiwa itu telah direkayasa oleh Tergugat agar dapat menceraikan Penggugat tanpa meninggalkan harta untuk Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa meskipun memang benar telah terjadi pertemuan antara Penggugat dengan laki-laki lain di sebuah hotel, namun adanya pertemuan tersebut tidak cukup dijadikan alasan bagi Tergugat untuk meninggalkan Penggugat mengingat pertemuan yang terjadi di siang hari dan hanya satu kali tanpa dilanjutkan pertemuan-pertemuan setelahnya tersebut belum dapat dikatakan sebagai selingkuh apalagi dikategorikan sebagai perzinaan yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal ini karena untuk menentukan ada atau tidaknya perzinaan tidak cukup dengan dugaan dan tuduhan semata, akan tetapi harus dibuktikan dengan adanya pengakuan tertuduh dan/atau keterangan 4 orang saksi yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri secara bersamaan pada saat perzinaan terjadi. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Penggugat tersebut sepanjang mengenai tuntutan belanja sandang (pakaian) dan pangan (makan) sehari-hari dapat dibenarnan, tidak melawan hukum dan patut dipertimbangkan. Namun oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung Panggugat tidak menyebutkan dan membuktikan secara jelas dan rinci mengenai penghasilan Tergugat dan kebutuhan sandang dan pangan Penggugat dalan setiap bulannya,

maka untuk

menetapkan jumlah nafkah tersebut Majelis Hakim menggunakan patokan kelayakan kebutuhan minimal seorang istri secara umum dengan asumsi untuk biaya makan seharihari (3X30 hari @ Rp. 7.000.- = Rp. 630.000), pakaian (1 stel pakaian dan alat-alat kecantikan rata-rata perbulan = Rp. 120.000) dan biaya berobat/kesehatan (Rp. 100.000.perbulan) sehingga jumlah keseluruhan kebutuhan tersebut adalah sebesar Rp. 850.000.(delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terkait hal ini dengan menghukum Tergugat mebayar nafkah yang lalu (madhiyah) yang belum ditunaikan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan sebesar 11 x Rp. 850.000.- = Rp. 9.350.000.- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat sebagaimana amar putusan ini;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk yang selain dan selebihnya sebagaimana amar putusan ini; Dalam Rekonvensi: Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi bersifat assesoir dari gugaran dalam konvensi, maka segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonvensi; Menimbang, bahwa isi pokok gugatan rekonvensi adalah bahwa sejak Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Oktober 1992, mereka telah memiliki harta bersama sebagaimana angka 3 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k gugatan Penggugat Rekonvensi dan

memohon agar perkawinan tersebut

dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan bahwa harta bersama yang di sebutkan di atas adalah sah dan berharga sebagai milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya; Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat Rekonvensi agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Oktober 1992, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun berupa surat maupun alat bukti lainnya untuk mengungkap fakta tentang perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi tersebut serta Tergugat menyebutkan tanggal pelaksanaannya bertentangan dengan apa yang tertera dalam bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 113/23/IX/1992 tanggal 4 Oktober 1992 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan adanya kejanggal bagi Majelis Hakim jika sebuah perkawinan yang terjadi pada tanggal 14 telah lebih dahulu dicatatkan oleh PPN pada tanggal 4 yaitu sepuluh hari sebelum perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan tentang pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah membingungkan dan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga dinyatakan tidak diterima; Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama, maka dalam hal ini Majelis menilai bahwa oleh karena perkawinan yang dijadikan dasar adanya harta bersama tersebut telah dinyatakan kabur (oscuur libel) maka secara mutatis mutandis segala hal yang dikaitkan dengan perkawinanan tersebut termasuk harta bersama dinilai kabur dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, terlebih lagi mengenai objek benda tidak bergerak berupa tanah (tanah kebun kelapa


sawit, kebun karet dan pekarangan rumah) sebagaimana posita angka 3 huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i atau petitum angka 3 huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i gugatan rekonvensi tidak disebutkan secara rinci luas dan batas-batasnya baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan rekonvensi dan keterangan tambahan Penggugat Rekonvensi di persidangan. Demikian pula mengenai objek-objek benda bergerak berupa mobil sebagaimana posita angka 3 huruf j dan petitum angka 3 huruf j gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci tentang spesifikasi kendaraan tersebut dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Kwitansi Pembelian ataupun dokumen lain terkait mobil tersebut seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tanda lunas pajak. Demikian pula halnya mengenai 3 unit sepeda motor sebagaimana posita angka 3 huruf j dan petitum angka 3 huruf j gugatan rekonvensi, selain Tergugat tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen tersebut ternyata terdapat perbedaan keterangan saksisaksi di persidangan mengenai merek dan tipe sepeda motor tersebut sehingga membuat keberadaan objek-objek tersebut semakin kabur. Oleh karenanya, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat rekonvensi terkait harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa dengan tidak diterimannya gugatan Penggugat rekonvensi terkait pengesahan adanya perkawinan dan harta bersama tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi lainnya sebagaimana petitum angka 4 dan 5 turut diyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan mengenai penetapan biaya perkara akan dipertimbangkan secara bersama dalam konvensi dan rekonvensi sebagai berikut di bawah ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim sependapat untuk menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi seluruhnya sebagaimana amar putusan ini; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 84 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar’iyah Jantho untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat


perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana amar putusan ini; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; ------------------------------------------ M E N G A D I L I -------------------------------------Dalam Konvensi: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: 3.1.ANAK PERTAMA, perempuan, umur 17 tahun (01-06-1995); 3.2 ANAK KEDUA, perempuan, umur 14 tahun (08-08-1998); 3.3 ANAK KETIGA, perempuan, umur 10 tahun (24-11-2002); 3.4 ANAK KEEMPAT, perempuan, umur 5 tahun (27-05-2007); Berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat; 4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan bagi anak-anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) setiap bulannya atau Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri yang diserahkan melalui Penggugat; 5. Menghukum Tergugat membayar nafkah yang lalu (madhiyah) selama 11 bulan (Oktober 2011 s.d. September 2012) sebesar Rp. 9.350.000.- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat; 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi: -

Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;


Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan; 2. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 941.000.- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaedah 1433 Hijriah oleh kami Drs. Agusti selaku Ketua Majelis, M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA. dan Imdad, S.H.I. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dengan dibantu oleh Fakhriadi, SH. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi; KETUA MAJELIS ttd Drs. A G U S T I HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag, MA.

I M D A D, S.H.I

PANITERA PENGGANTI, ttd FAKHRIADI, SH. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.2. Biaya Proses : Rp. 50.000.3. Biaya Pemanggilan : Rp. 850.000.4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.2. Biaya Meterai : Rp. 6.000.Jumlah : Rp. 941.000.------------------------ (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) -----------------------


PA.PKC

Recommend Documents