PUTUSAN Nomor : 149/Pdt.G/2011/PA.Pkc. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara: PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Melawan TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di PELALAWAN, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM Advokat pada LAW OFFICE KUASA HUKUM & ASSOCIATES yang berkantor di Jl. Jend. Sudirman Kompleks Business Centre (depan Ratu Mayang/Sahid Hotel) Blok B No. 1 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2011, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor : 10/SK/PA/VII/2011, tanggal 27 Juli 2011, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa semua alat bukti di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : 149/Pdt.G/2011/PA.Pkc. tanggal 24 Mei 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1989,
Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikiruh, Kabupaten Sumedang - Jawa Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 796/50/1989,
1
tertanggal 18 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Cikiruh, Sumedang Ngawi - Jawa Barat; 2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat rumah pembelian orang tua Pemohon di Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan selama 18 tahun dan terakhir pindah kerumah kediaman bersama yang masih di Desa Bukit Lembah subur sampai sekarang; 3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama: 1. ANAK PERTAMA, umur 20 tahun; 2. ANAK KEDUA umur 15 tahun; 3. ANAK KETIGA, umur 6 tahun; 4. ANAK KEEMPAT, umur 5 tahun; Anak-anak masih ikut bersama Pemohon dan Termohon 4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak
bulan Oktober tahun 2006 antara Pemohon dengan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; 5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh a. Termohon terlalu mencemburui Pemohon; b. Termohon tidak patuh dengan dengan perintah suami; c. Termohon tidak menghargai dan suka melawan Pemohon; d. Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai; 6. Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati antara Pemohon dan Termohon,bahkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah di bawa ke kantor KUA untuk mencari jalan damai akan tetapi tidak berhasil; 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 April 2011, di mana Termohon terlalu memaksakan kehendaknya untuk membeli perhiasan sedang uang itu diperuntukan untuk kulia anak, maka terjadilah pertengkaran tetapi Pemohon mencoba untuk bersabar dan meninggalkan rumah selama 2 hari; 8. Bahwa setelah Pemohon kembali kerumah tanggal 27 April 2011 terjadi lagi pertengkaran dimana Termohon mencampakkan pakaian Pemohon dan akhirnya
2
Pemohon tidak sabar lagi dan menjatuhkan talak secara liar di hadapan anak-anak dan kemudian Pemohon pergi kerumah orang tua sedangkan Termohon masih di tempat kediaman bersama tanpa saling menjalan kan kewajiban suami istri sampai sekarang; 9. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini; 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMAIR: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku; SUBSIDAIR: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator dari unsur hakim, akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian; Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
3
DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 1 halaman 1 surat permohonan cerai talaknya; 2. Bahwa tidak semua dalil Pemohon pada poin 2 halaman 2 surat permohonan cerai talaknya adalah benar. Bahwa yang benar adalah setelah kurang lebih satu minggu menikah, Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Desa Bukit Lembah Subur, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan selama kurang lebih 18 tahun dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang lain hingga sekarang; 3. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 3 halaman 2 surat permohonan cerai talaknya; 4. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 4 halaman 2 surat permohonan cerai talaknya; 5. Bahwa tidak benar dalil-dalil tuduhan Pemohon pada poin 5 halaman 2 surat permohonan cerai talaknya, yakni; a. Dalil tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon terlalu mencemburui Pemohon. Yang sebenarnya adalah Pemohon beberapa tahun belakangan ini, yakni sekitar tahun 2005 atau setelah kelahiran anak yang ketiga, Pemohon berteman akrab dengan seorang wanita yang berstatus istri orang lain. Pertemanan akrab tersebut ditunjukkan oleh fakta kejadian dengan seringnya Pemohon menjumpai wanita tersebut, baik pada waktu siang hari ataupun sore hari, bercerita dan bersenda gurau baik di rumahnya atau di tempat lain, baik pada saat suami wanita tersebut berada di rumah maupun tidak berada di rumah. Perbuatan Pemohon tersebut sedikit banyak menimbulkan rasa cemburu di hati Termohon dan juga rasa cemburu di hati suami wanita tersebut. Pada suatu hari Pemohon pernah bercerita Termohon kalau suami wanita tersebut tidak senang atas perilaku Pemohon dan Pemohon juga sudah meminta maaf kepada suami wanita tersebut. Namun sampai sekarang pertemanan tersebut tetap berlanjut. Perbuatan Pemohon tersebut sedikit banyak menjadikan gunjingan dan buah bibir sebagian masyarakat. Hal itulah yang turut memberi kontribusi dan potensi terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; b. Dalil tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak patuh dengan perintah suami. Yang benar adalah Termohon selalu berusaha untuk mematuhi perintah dan keinginan suami, namun karena Termohon juga ikut membantu suami mencari nafkah dengan berjualan di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) antara jam 13.00 WIB sampai jam 17.00 WIB, maka
4
sesekali barangkali ada keinginan dari Pemohon yang tidak sempat atau terlewatkan oleh Termohon untuk dikerjakan. Namun pada prinsipnya Termohon selalu berupaya patuh dan menghormati Pemohon dalam mengarungi bahtera rumah tangga selama 22 tahun lebih, sehingga menurut hemat Termohon belum ada perintah dan keinginan dari Pemohon yang penting dan mendesak yang Termohon abaikan. Sebagai ibu rumah tangga, Termohon kadang dibantu oleh Pemohon setiap hari bangun pagi, menyiapkan sarapan bagi anak dan suami, menyiapkan keperluan sekolah anak, mencuci, memasak, mengemas rumah dan berjualan, semua Termohon lakukan sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga; c. Dalil tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menghargai dan suka melawan Pemohon. Yang benar adalah Termohon senantiasa berusaha untuk menghargai harkat dan martabat keluarga, suami dan anak-anak. Kalaupun terjadi perselisihan biasanya berhubungan dengan masalah anak. Terkadang anak-anak minta dimandikan oleh bapaknya, sedangkan Pemohon tidak bersedia dan menyuruh Termohon memandikan, namun anak tidak mau dan menangis. Akhirnya antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut karena masalah tersebut. Sedangkan terhadap masalah-masalah yang ada, Termohon selaku istri berusaha memberikan masukan kepada Pemohon terhadap hal-hal yang menurut hemat dan penilaian Termohon tidak pantas dilakukan oleh suami termasuk terhadap hal yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana yang diperbuat oleh Pemohon pada poin a di atas. Mungkin karena sikap Termohon yang demikian yang tidak menyetujui perbuatan Pemohon tersebut, Pemohon menganggap Termohon sebagai istri yang suka melawan kepada suami. Padahal sikap yang diambil oleh Termohon adalah dalam rangka menjaga nama baik keluarga dan keluarga besar Pemohon dan Termohon,
mengingat
ayahanda
Termohon
adalah
tokoh
masyarakat/perangkat desa tempat di mana Pemohon dan Termohon berkediaman; d. Dalil tuduhan Pemohon yang menyatakan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai. Yang benar adalah Pemohon jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sering pergi meninggalkan rumah dan menginap di rumah kakaknya, Pemohon baru kembali ke rumah besuk atau lusanya. Jika kembali ke rumah sikap Pemohon selalu membisu dan mendiamkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak berteguran. Karena tidak tahan dengan sikap Pemohon yang demikian itulah, Termohon sangat kesal dan sempat melontarkan kata-kata minta diceraikan;
5
6. Bahwa tidak semuanya benar dalil Pemohon yang menyatakan pihak keluarga sudah sering menasehati antara Pemohon dengan Termohon. Yang benar adalah keluarga besar Termohon memang sering menasehati Termohon, sementara Pemohon sering mengadukan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara tidak berimbang kepada kakaknya atau keluarga yang lain, sehingga keluarga besar dari Pemohon seperti memandang kesalahan itu sematamata terletak pada diri Termohon; 7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan pemaksaan kehendak dari Termohon untuk dibelikan perhiasan sedangkan uang tersebut dipersiapkan untuk biaya kuliah anak tertua Pemohon dan Termohon, merupakan dalil tuduhan yang memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Yang sebenarnya terjadi adalah pada Maret 2011 Termohon pernah menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon ada sedikit uang yang disisihkan dari hasil berjualan di MDA untuk maksud membeli cincin perhiasan dan minta Pemohon berkenan untuk menambah kekurangannya. Permintaan tersebut disetujui oleh Pemohon dengan mengatakan akan menomboknya sejumlah Rp. 4 juta apabila nanti pinjaman sebesar Rp. 20 juta di Bank BRI cair, sedangkan yang Rp. 15 juta disisihkan untuk persiapan biaya kuliah ANAK (karena yang Rp. 1 juta dipergunakan untuk biaya administrasi pencairan). Namun
ternyata janji tersebut masih
tertunda karena ketika itu Pemohon mengabarkan kalau uang yang Rp. 19 juta tersebut mau dipinjam dulu oleh kakak Pemohon, namun ternyata tidak jadi pinjam dan akhirnya Pemohon bertanya kepada Termohon uang tersebut mau diapakan dan Termohon menjawab terserah Pemohon saja, sehingga akhirnya uang yang Rp. 19 juta itu di masukkan Pemohon ke bank; 8. Bahwa tidak benar faktanya dalil tuduhan Pemohon pada poin 8 halaman 2 permohonannya. Yang benar adalah kejadian itu bermula dari masalah uang. Pada ketika itu saat Pemohon menerima gajian dari kebun plasma, Termohon minta uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk bayar SPP anak dan uang tabungan sekolah, lalu di beri oleh Pemohon sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Termohon menanyakan kepada Pemohon apakah arisan Termohon sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sudah dibayarkan atau belum, namun dijawab oleh Pemohon dengan mengatakan bahwa arisan itukan arisan Termohon dan menjadi urusan Termohon, mendengar jawaban yang demikian Termohon merasa sakit hati dan menarik baju Pemohon agar menyerahkan uang untuk membayar arisan tersebut, namun Pemohon minta dilepaskan dulu karena Pemohon akan mengambilkan
6
uang tersebut dan menyerahkan kepada Termohon. Akan tetapi ternyata Pemohon kemudian langsung pergi dan tidak menyerahkan uang arisan tersebut. Karena itulah kemudian Termohon berusaha mencari-cari kalau uang tersebut disimpan dilemari pakaian namun ternyata tidak ada, dalam mencari-cari itulah pakaian Pemohon menjadi acak-acakan dan Termohon hanya menemukan sertifikat tanah, lalu kemudian Termohon menyampaikan gertakan kepada Pemohon akan menggadaikan sertifikat tersebut jika Pemohon tidak berkenan membayar uang arisan Termohon; 9. Bahwa sesungguhnya keempat anak-anak Pemohon dan Termohon sangat keberatan dengan tindakan Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, mereka tidak menginginkan orang tuanya berpisah karena memang mereka masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya; 10. Bahwa Termohon masih bingung dan shock atas cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, karena Termohon merasa tidak ada alasan hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon. Sangat tidak adil rasanya bagi Termohon diperlakukan demikian oleh Pemohon karena sepertinya tidak ada kesalahan fatal yang memberikan alasan kepatutan dan kewajaran bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon; 11. Bahwa menurut Termohon, akar dan puncak masalah justru ada dalam diri Pemohon yang cenderung berperilaku yang dapat memancing persoalan dan memperkeruh suasana, seperti membangun pertemanan yang akrab dengan wanita yang bersuami. Selain itu sering bersikap seperti bukan layaknya laki-laki dewasa dan terlihat kekanak-kanakan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Jika terjadi persoalan kecil saja, Pemohon langsung pergi ke rumah kakaknya dan membiarkan persoalan menjadi berlarut-larut dan bukan menyelesaiakannya dengan kepala dingin; 12. Bahwa oleh karena itu, apabila Pemohon telah matang mempertimbangkan segala sesuatunya dan tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon dan berkeyakinan bahwa rumah tangga yang sudah berjalan lebih kurang 22 tahun lamanya tidak dapat lagi dipertahankan, maka meski dengan hati yang berat Termohon hanya bisa menerimanya dengan sebuah keterpaksaan; 13. Bahwa sekiranya perceraian tetap harus terjadi, Termohon menuntut hak-hak sebagai berikut : a. Hak atas nafkah iddah yang sewajarnya yang menurut Termohon sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); b. Hak atas uang mut’ah akibat perceraian yang sewajarnya yang menurut Termohon sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
7
c. Hak atas nafkah hidup dan biaya keperluan sekolah dan atau kuliah bagi keempat anak-anak Pemohon dan Termohon sampai mereka menginjak dewasa (berumur 21 tahun) atau sampai mereka berumah tangga yang sewajarnya menurut Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setap bulannya; Bahwa berdasarkan seluruh dalil uraian dalam jawaban Termohon tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : PRIMER : 1. Menolak permohonan cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Termohon apabila terjadi perceraian, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak telah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni : a. Hak atas nafkah iddah yang sewajarnya yang menurut Termohon sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); b. Hak atas uang mut’ah akibat perceraian yang sewajarnya yang menurut Termohon sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); c. Hak atas nafkah hidup dan biaya keperluan sekolah dan atau kuliah bagi keempat anak-anak Pemohon dan Termohon sampai mereka menginjak dewasa (berumur 21 tahun) atau sampai mereka berumah tangga yang sewajarnya menurut Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setap bulannya; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara; SUBSIDER : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam permohonan Pemohon di atas; 2. Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, sekiranya permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon sanggup memberikan hakhak Termohon sebagai akibat perceraian sebagai berikut : a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari; b. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
8
c. Menolak hak atas nafkah hidup dan biaya keperluan sekolah/kuliah anak keempat Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang disampaikan di persidangan tanggal 14 September 2011 yang pada pokoknya tetap sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban tertulis, kecuali yang berkaitan dengan tuntutan primer dengan melakukan penambahan sebagai berikut; 1. Menolak permohonan cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Termohon apabila terjadi perceraian, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak telah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni : a. Hak atas nafkah iddah yang sewajarnya yang menurut Termohon sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); b. Hak atas uang mut’ah akibat perceraian yang sewajarnya yang menurut Termohon sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); c. Hak atas nafkah hidup dan biaya keperluan sekolah dan atau kuliah bagi keempat anak-anak Pemohon dan Termohon sampai mereka menginjak dewasa (berumur 21 tahun) atau sampai mereka berumah tangga yang sewajarnya menurut Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setap bulannya; 3. Menetapkan Termohon sebagai penerima hak pemeliharaan (hadlonah) atas anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih di bawah umur 12 tahun alias belum mumayyiz, yakni anak yang ketiga bernama ANAK KETIGA, umur 6 tahun dan anak keempat bernama ANAK KEEMPAT, umur 5 tahun; 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : 1.
1 (satu) lembar poto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 796/50/1989/, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikiruh, Kabupaten Sumedang pada tanggal 18 Januari 1989, yang sudah dinazegelen Pos dan Giro setempat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Penggugat menyerahkan Kerinci, poto copy tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan ternyata benar dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda berupa kode bukti P.1.
2. Asli faktur pengambilan barang tanggal 1 Agustus 2011, an. Edi Sopandi, oleh Majelis diberi tanda bukti P.2;
9
3. Asli faktur pengambilan barang tanggal 1 Agustus 2011, an. Edi Sopandi, oleh Majelis diberi tanda bukti P.3; 4. Asli faktur pengambilan barang tanggal 6 Agustus 2011, an. Edi Sopandi, oleh Majelis diberi tanda bukti P.4; 5. Asli faktur pengambilan barang tanggal 15 Agustus 2011, an. Edi Sopandi, oleh Majelis diberi tanda bukti P.5; 6. Asli faktur pengambilan barang tanggal 15 Agustus 2011, an. Edi Sopandi, oleh Majelis diberi tanda bukti P.6; 7. Asli faktur pengambilan barang tanggal 20 Agustus 2011, an. Edi Sopandi, oleh Majelis diberi tanda bukti P.7; 8. Asli faktur pengambilan barang tanggal 20 Agustus 2011, an. Edi Sopandi, oleh Majelis diberi tanda bukti P.8; 9. Asli faktur pengambilan barang tanggal 30 Mei 2011, an. Edi Sopandi, oleh Majelis diberi tanda bukti P.9; 10. Asli faktur pengambilan barang tanggal 30 Mei 2011, an. Edi Sopandi, oleh Majelis diberi tanda bukti P.10; 11. Asli faktur pengambilan barang tanggal 30 Mei 2011, an. Edi Sopandi, oleh Majelis diberi tanda bukti P.11; 12. Asli faktur pengambilan barang tanggal 12 Juli 2011, an. Edi Sopandi, oleh Majelis diberi tanda bukti P.12; 13. Asli faktur pengambilan barang tanggal 12 Juli 2011, an. Edi Sopandi, oleh Majelis diberi tanda bukti P.13; 14. Asli faktur pengambilan barang tanggal 27 Juni 2011, an. Edi Sopandi, oleh Majelis diberi tanda bukti P.14; 15. Asli faktur pengambilan barang tanggal 27 Juni 2011, an. Edi Sopandi, oleh Majelis diberi tanda bukti P.15; 16. Asli faktur pengambilan barang tanggal 27 Juni 2011, an. Edi Sopandi, oleh Majelis diberi tanda bukti P.16; 17. Asli faktur pengambilan barang tanggal 2 Juli 2011, an. Edi Sopandi, oleh Majelis diberi tanda bukti P.17; 18. Asli faktur pengambilan barang , an. Dedi Sp.I, oleh Majelis diberi tanda bukti P.18; 19. Asli faktur pengambilan barang, an. Dedi Sp. I, oleh Majelis diberi tanda bukti P.19; 20. Asli faktur pengambilan barang , an.Dedi Sp. I, oleh Majelis diberi tanda bukti P.20; 21. Asli faktur pengambilan barang, an. Emded, oleh Majelis diberi tanda bukti P.21;
10
22. Asli faktur pengambilan barang , an. Emded, oleh Majelis diberi tanda bukti P.22; 23. Asli faktur pengambilan barang , an. Emded, oleh Majelis diberi tanda bukti P.23; 24. Asli faktur ansuran sepeda motor tanggal 05 Agustusi 2011, oleh Majelis diberi tanda bukti P.24; 25. Asli faktur ansuran sepeda motor tanggal 06 September 2011, oleh Majelis diberi tanda bukti P.25; 26. Asli pembayaran penjualan sawit dari kelompok tani bulan Agustus, oleh Majelis diberi tanda bukti P.26; 27. Asli pembayaran penjualan sawit dari kelompok tanu bulan Juli, oleh Majelis diberi tanda bukti P.27; 28. Asli pembayaran penjualan sawit dari kelompok tani bulan Juni, oleh Majelis diberi tanda bukti P.28; Menimbang, bahwa atas bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon didengar menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan terhadap bukti P.2 sampai dengan bukti P.28 Termohon membantah dan tidak menerimanya; Menimbang, bahwa Termohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : 1. 1 (satu) lembar poto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 796/50/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikiruh, Kabupaten Sumedang pada tanggal 18 Januari 1989, yang sudah dinazegelen Pos dan Giro setempat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, poto copy tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan ternyata benar dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda berupa kode bukti T.1; 2. 1 (satu) lembar poto copy Kartu Keluarga, Nomor 70/398/KK-BLS/2005, Atas nama PEMOHON, yang sudah dinazegelen Pos dan Giro setempat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, poto copy tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan
ternyata benar dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda berupa kode bukti T.2;. 3. 1 (satu) lembar poto copy kwitansi bukti pembayaran Penerimaan Mahasiswa Baru, atas nama ANAK dan 1 (satu) lembar poto copy bukti pembayaran Penerimaan Kewajiban mahasisiwa Amik yang disetor oleh ANAK ke BANK Riau Kepri, yang sudah dinazegelen Pos dan Giro setempat, bermeterai cukup
11
dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, poto copy tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan ternyata benar dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda berupa kode bukti T. 3; 4. 1 (satu) lembar poto copy bukti pembayaran pnerimaan kewajiban mahasiswa Amik di Bank Mandiri, yang disetor oleh ANAK , yang sudah dinazegelen Pos dan Giro setempat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, poto copy tersebut
telah diperiksa oleh Majelis
Hakim dan setelah dicocokkan ternyata benar dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda berupa kode bukti T.4; 5. 1 (satu) lembar poto copy hasil bersih yang diterima dari Pir. Trans Bukit Lembah Subur, hasil penjualan sawit, yang sudah dinazegelen Pos dan Giro setempat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, poto copy tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan ternyata benar dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda berupa kode bukti T.5; 6. 1 (satu) lembar poto copy hasil bersih yang diterima dari Pir. Trans Bukit Lembah Subur, hasil penjualan sawit, yang sudah dinazegelen Pos dan Giro setempat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, poto copy tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan setelah dicocokkan ternyata benar dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda berupa kode bukti T.6; Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon didengar menerangkan tidak keberatan dan dapat menerima, sedangkan terhadap bukti T.5 dan T.6 Pemohon menyatakan keberatan; Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi di persidangan bernama SAKSI PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di PELALAWAN. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -
Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
-
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami istri yang menikah tahun 1989 di Kecamatan Cikuruh, Kabupaten Sumedang dan telah dikaruniai 4 orang anak;
-
Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut, karena saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
12
-
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah yang di belikan orang tua Pemohon di Desa Bukit Lembah Subur;
-
Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan;
-
Bahwa saksi mengetahui pertengkaran itu, karena saksi tiga kali mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
-
Bahwa Termohon juga mencemburui Pemohon yang dekat dengan seorang perempuan bernama WANITA LAIN;
-
Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dan WANITA LAIN adalah sebatas kawan;
-
Bahwa selain itu, Pemohon juga dekat dengan seorang perempuan bernama WANITA KETIGA yang dahulu pernah akan dijodohkan dengan Pemohon;
-
Bahwa saksi tidak tahu Pemohon pernah meminjam uang Rp. 20 juta dan untuk kepentingan apa uang tersebut akan digunakan;
-
Bahwa saksi juga tidak tahu tentang arisan yang dilakukan oleh Termohon;
-
Bahwa sekarang ini Pemohon bekerja mengurus kebun sawitnya sendiri yang berjumlah 4 kapling;
-
Bahwa setahu saksi dari 4 kapling tersebut selama 3 bulan terakhir adalah 1 kapling plasma Rp. 3 juta perbulan, 1 kapling sawit non plasma Rp. 2.500.000,perbulan, 2 kapling sawit lainnya per 10 hari sekitar Rp. 500 ribu, sehingga satu bulan mencapai Rp.1.500.000,-
-
Bahwa Termohon berjualan di MDA di Desa Bukit Lembah Subur, namun saksi tidak tahu apakah hal itu atas persetujuan Pemohon atau tidak;
-
Bahwa sejak 24 Mei 2011 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa pernah saling berkomunikasi lagi;
-
Bahwa saksi dan keluarga besar sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi bersama dengan Termohon; Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon
menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya. Namun Termohon membantah keterangan saksi yang mengatakan pendapatan dari dua kapling sawit per 10 hari adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena yang sebenarnya adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); Menimbang, bahwa di persidangan Termohon juga mengajukan satu orang saksi bernama TATIK Binti JAHIDI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
13
rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 10 RW. 02 , Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -
Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1989 di Kecamatan Cikuruh, Kabupaten Sumedang;
-
Bahwa dari pernikahan itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
-
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan saksi selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama dua bulan, terakhir pindah ke rumah sendiri hingga sekarang;
-
Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 6 tahun terakhir tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
-
Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran tersebut adalah karena pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama MIMIN;
-
Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan MIMIN berboncengan sepeda motor;
-
Bahwa sejak 3 bulan terakhir Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa pernah saling berkomunikasi lagi;
-
Bahwa hal itu terjadi karena Termohon diusir oleh Pemohon melalui sms dan saksi membaca sendiri sms tersebut, sehingga sekarang ini Pemohon masih menempati rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon menempati rumah Pemohon dan Termohon yang lain;
-
Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai 4 kapling kebun sawit, namun saksi tidak mengetahui pendapatan Pemohon dari 4 kapling kebun sawit tersebut;
-
Bahwa Termohon berjualan di MDA atas kemauan sendiri dan itupun atas persetujuan Pemohon;
-
Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi Termohon tersebut di atas,
Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan Pemohon keberatan dan membantah jika dikatakan Pemohon sering berduaan dengan perempuan bernama MIMIN, namun Pemohon mengakui pernah membonceng perempuan itu, karena Pemohon adalah tukang ojek; Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti yang telah disebutkan di atas, Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan alat bukti apapun lagi di persidangan; Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonan maupun
14
repliknya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia dicerai oleh Pemohon dengan mengajukan tuntutan, sebagaimana terdapat dalam jawaban dan dupliknya. Selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat
uraian putusan ini
ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Dalam Konpensi; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi akan tetapi gagal karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh IMDAD, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagai Mediator; Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan; Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti
P.1 dan diperkuat dengan bukti T.1 serta
keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; 15
Menimbang, bahwa pada ayat (2)nya menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf (f) menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Oktober 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu mencemburui Pemohon, Termohon tidak patuh dengan perintah suami, Termohon tidak menghargai dan suka melawan Pemohon dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai. Akibatnya pada 27 April 2011 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan anak-anak Pemohon dan Termohon, selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membantahnya, kecuali hal-hal
yang diakui secara tegas oleh
Termohon, sebagaimana dalam jawaban maupun dupliknya; Menimbang, bahwa Termohon membantah semua hal mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon mengakui benar bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 27 April 2011 hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri; Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui benar bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis, namun oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;
16
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kesalahpahaman dalam rumah tangga yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 27 April 2011 hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri; Menimbang, bahwa ternyata keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (mutual conformity), serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksisaksi dan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan pendapat dan kesalahpahaman di antara keduanya, sehingga menyebabkan Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak 27 April 2011 hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 19149 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling mempedulikan satu sama lain; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dianggap telah terpenuhi apabila alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan menjadi tetap; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang
17
merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan; Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka; Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 untuk dapat dipahami oleh Pemohon dan Termohon yang artinya : Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci; Dalam Rekonpensi Menimbang,
bahwa
maksud
dan
tujuan
gugatan
Penggugat
rekonpensi/Termohon konpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi; Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi adalah bahwa Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi menuntut kepada Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :
18
1. Menghukum Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Termohon apabila terjadi perceraian, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak telah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni : a. Hak atas nafkah iddah
yang sewajarnya yang menurut Penggugat
Rekonpensi/Termohon konpensi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); b. Hak atas uang mut’ah akibat perceraian yang sewajarnya yang menurut Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); c. Hak atas nafkah hidup dan biaya keperluan sekolah dan atau kuliah bagi keempat anak-anak Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi dan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi sampai mereka menginjak dewasa (berumur 21 tahun) atau sampai mereka berumah tangga yang sewajarnya menurut Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setap bulannya; 2. Menetapkan Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi sebagai penerima hak pemeliharaan (hadlonah) atas anak-anak Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi dan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi yang masih di bawah umur 12 tahun alias belum mumayyiz, yakni anak yang ketiga bernama ANAK KETIGA, umur 6 tahun dan anak keempat bernama ANAK KEEMPAT, umur 5 tahun; Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi tersebut, Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengaan segala tuntutan yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi tersebut. Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari, mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menolak hak atas nafkah hidup dan biaya keperluan sekolah/kuliah anak keempat Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi dan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi ; Menimbang,
bahwa
atas
jawaban
dan
kesangguan
Tergugat
rekonpensi/Pemohon konpensi tersebut, Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan semula, Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena antara tuntutan Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi dengan kesanggupan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi dalam hal nafkah iddah dan mut’ah
19
terdapat
perbedaan besaran nominal dan Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak masuk isteri yang nusyuz sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 152 Impres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Majelis Hakim secara ex officio dapat menentukan besaran nominal untuk nafkah iddah dan mut’ah tersebut; Menimbang, bahwa sebelum majelis menentukan besaran nominal sebagaimana dimaksud, majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi dan Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi; Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai pasal 2 ayat 3 menentukan bahwa alat bukti surat yang semula tidak dikenakan bea materai, maka harus dinazegelen. Oleh karena itu terhadap alat bukti P.2 sampai dengan P.28 yang diajukan oleh Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga patut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis akan menentukan besaran nominal tuntutan tersebut yang patut (sesuai dengan kemampuan) bagi Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi dan layak bagi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan mempertimbangkan bukti T.5 dan T.6, serta keterangan saksi di persidangan, Majelis dapat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tersebut dengan menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar sejumlah uang kepada
Penggugat
Rekonpensi/Termohon
Konpensi
yang
besarannya
akan
dicantumkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dalam hal ini, majelis perlu mengetengahkan ketentuan dalam Al Qur’an Surat al-Ahzab ayat 49, yang artinya : Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik; Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi berupa nafkah hidup dan biaya keperluan sekolah dan atau kuliah bagi keempat anak-anak Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi sampai mereka menginjak dewasa (berumur 21 tahun) atau sampai mereka berumah tangga setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedang Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi menyatakan keberatan dan menolaknya, sehingga tentang hal ini haruslah dipertimbangkan lebih lanjut;
20
Menimbang, bahwa menurut ketentuan
pasal 156 huruf d Kompilasi
Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tentang nafkah hidup dan biaya keperluan sekolah dan atau kuliah bagi keempat anak-anak Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi patut dikabulkan
dengan
nilai
yang
disesuaikan
dengan
kemampuan
Pemohon
Konpensi/Tergugat Rekonpensi; Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 tentang penetapan hak asuh anak Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi dan Tergugat rekonoensi/Pemohon konpensi yang ketiga bernama ANAK KETIGA (6 tahun) dan anak keempat bernama ANAK KEEMPAT (5 tahun) di bawah asuhan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (11), hak asuh anak atau kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (cerai); Menimbang,
bahwa
berdasarkan
fakta
persidangan,
Penggugat
rekonpensi/Termohon konpensi memiliki kemampuan lahir dan batin untuk melaksanakan tugas pemeliharaan/hadlonahnya serta telah terbukti
Penggugat
rekonpensi/Termohon konpensi sebagai ibu kandung tidak ada halangan syar’i maupun halangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendapatkan hak asuh anak/hadlonah atas anak ketiga dan keempat Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi dan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi tersebut; Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat rekonoensi/Termohon konpensi dan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi yang ketiga bernama ANAK KETIGA (6 tahun) dan anak keempat bernama ANAK KEEMPAT (5 tahun), oleh karena kedua anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sebagaimana
21
ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), maka yang lebih berhak untuk mengasuh/memeliharanya adalah Penggugat/ibu kandungnya sendiri; Menimbang, bahwa di samping hak asuh anak/hadlonah tersebut tetap dimiliki oleh Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pula, bahwa pihak yang paling menderita akibat perceraian adalah anak-anak, sebab sebaik-baik pemelihara dan pendidik terhadap anak-anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah-tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, akan tetapi dalam kasus ini tidak demikian keadaannya, maka untuk meminimalisir penderitaan anak-anak sebagai akibat terjadinya perceraian, dengan berpedoman pada pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak-anak pada masa mendatang, harus ditetapkan pula mengenai hak Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi sebagai ayah kandung untuk tetap dapat bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya serta membantu membiayai kebutuhan lahir batin kedua anak yang belum mumayyiz tersebut semata-mata demi kepentingan dan/atau kesejahteraan anak-anaknya ; Dalam Konpensi dan Rekonpensi Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi; Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI Dalam Konpensi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci; Dalam Rekonpensi : 1. Mengabulkan
gugatan
Penggugat
rekonpensi/Termohon
sebagian;
22
konpensi untuk
2. Menghukum kepada Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi berupa: a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) b. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); c. Nafkah hidup dan biaya keperluan sekolah dan atau kuliah bagi keempat orang anak Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi dan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi sampai mereka dewasa/mandiri setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 3. Menetapkan hak asuh/hadlonah kedua anak Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi dan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi bernama ANAK KETIGA, umur 6 tahun dan ANAK KEEMPAT, umur 5 tahun kepada Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi; 4. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi untuk selain dan selebihnya; Dalam Konpensi dan Rekonpensi : -
Membebankan kepada Pemohon konpensi/Termohon rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) Demikian putusan ini di jatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1432 H., oleh Kami Drs. HARMAINI sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMBALI,SH.MH dan Drs. MASGIRI MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MUHAMMAD YUNUS, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon serta kuasa hukum Termohon;
Ketua Majelis TTD
Drs. HARMAINI Hakim Anggota I
Hakim Anggota II
TTD
TTD
HAMBALI,SH.MH.
Drs. MASGIRI.MH
23
Panitera Pengganti TTD
MUHAMMAD YUNUS, S.H
Perincian Biaya : - Pendaftaran
Rp
30.000,-
- Biaya Proses
Rp
50.000,-
- Panggilan Sidang
Rp 525.000,-
- Redaksi
Rp
5.000,-
- Meterai
Rp
6.000,-
Jumlah
Rp 616.000, (enam ratus enam belas ribu rupiah)
ANITERA PANGADILAN AGAMA
24
