PA.Pkc

PUTUSAN Nomor: 105/Pdt.G/2012/PA.Pkc BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tani sawit,

tempat

kediaman

di

Kabupaten

PELALAWAN,

selanjutnya disebut PEMOHON; MELAWAN TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut TERMOHON; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengarkan keterangan Pemohon di muka persidangan; Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 105/Pdt.G/2012/PA.Pkc. tertanggal 3 April 2012 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/30/V/2004 tertanggal 17 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan; 2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pangkalan kuras (sekarang Kecamatan Ukui), selama satu tahun 2 (dua) bulan; 3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 7 tahun, anak tersebut ikut dengan Termohon;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor: 105/Pdt.G/2012/PA.Pkc

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2005 tepatnya sejak anak Pemohon dan Termohon lahir antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon menuntut Pemohon untuk memberi nafkah di luar kemampuan Pemohon seperti minta dibuatkan rumah, mengizinkan dan membiayai kuliah Termohon; 6. Bahwa orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon lebih mengikuti kata-kata orangtuanya daripada kata-kata Pemohon; 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2005, saat itu orang tua Pemohon datang dari Jawa untuk mengunjungi cucunya, namun sesampai di rumah Termohon, Termohon tidak menyapa orang tua Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon akan mengajak orang tua Pemohon, jika Pemohon sudah membutakab rumah untuknya. Karena sikap Termohon tersebut, Pemohon dan orang tua Pemohon pergi ke rumah bibi Pemohon. Sekembali dari rumah bibi Pemohon ternyata Pemohon sudah mengemasi pakaian Pemohon dengan maksud mengusir Pemohon dari rumah sehingga hari itu juga Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi; 8. Bahwa sejak bulan Juli 2005 tersebut di atas antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Termohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tinggal bersama di rumah bibi Pemohon, sampai sekarang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; 9. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini; 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No:105/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

11. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau Pegawai Pencatat Nikah

tempat

dilangsungkannya

perkawinan

Pemohon

dan

Termohon

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMAIR: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku; SUBSIDAIR: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil;


Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/30/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.1; Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut: 1. SAKSI PERTAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon sejak kecil dan kenal Termohon bernama Rika Nuryana; - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2004, dan telah dikaruniai seorang anak; - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2005 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon minta dibuatkan rumah dan juga ingin kuliah, sedangkan keduanya baru saja membina rumah tangga dan Pemohon pada saat itu belum dapat menyanggupinya; - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon dan juga orang tua Pemohon ketika saksi datang ke rumah mereka ; - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan 2005 sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri; - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil; 2. SAKSI KEDUA, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:


- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon; - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon bernama Rika Nuryana adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan; - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini tidak rukun lagi, karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah bibinya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya; - Bahwa penyebab pisah adalah karena Termohon minta dibuatkan rumah dan kuliah, namun Pemohon tidak dapat menyanggupinya; - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah bahwa Termohon dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) , sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No:105/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sampai putusan dijatuhkan, upaya perdamaian tersebut gagal, karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; Menimbang, bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka sah sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan alat bukti otentik yang bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah sejak bulan Januari 2005 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Termohon menuntut Pemohon untuk memberi nafkah di luar kemampuannya seperti minta dibuatkan rumah, mengizinkan dan membiayai kuliah Termohon dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon lebih mengikuti kata-kata orangtuanya daripada kata-kata Pemohon. Bahkan sejak bulan Juli 2005, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang; Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon dengan sengaja disebabkan ketidakhadirannya telah membiarkan kehilangan haknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dalam perkara perceraian masih diperlukan bukti-bukti lainnya yang ditunjuk oleh Undang-Undang, oleh karenanya hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan alat bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba’da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;


Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2005 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal tersebut disebabkan karena Termohon meminta kepada Pemohon agar membuatkan rumah dan membiayai Termohon untuk kuliah, sedangkan Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, menerangkan seorang demi seorang, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri Keterangan tersebut saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Mei 2004, telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sampai sekarang belum pernah bercerai; b. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekitar pertengahan tahun 2005 sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah bibinya sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya. Selama pisah tempat tinggal itu,Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri; c. Bahwa keluarga dekat kedua belah pihak telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;


Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dalam perkara aqua adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa fakta Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus, karena tidak mungkin pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dalam tempo waktu yang cukup lama dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya perselisihan yang terus menerus; Menimbang, bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon menuntut sesuatu yang di luar kemampuan Pemohon dan dampak dari perpisahan tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Sehingga akibat dari keadaan tersebut di atas sangat berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkarannya dalam bentuk pisah tempat tinggal bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil; Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dengan Termohon, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga kedua belah pihak yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil dan ketidakhadiran Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, juga fakta di persidangan di mana kedua belah pihak telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ; Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No:105/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

Pemohon berdasarkan alasan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg; Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami istri sudah dalam keadaan bakda dukhul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj’i; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian; Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras tempat di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan melangsungkan perkawinan; Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI 1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir ; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; 3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci; 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000, (limaratus empat puluh satu ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. ASY’ARI,M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAFRUDDIN, S.Ag.,MSI dan IMDAD,S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAKHRIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;


KETUA MAJELIS ttd Drs. ASY’ARI,M.H. HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

SYAFRUDDIN.,S.Ag.,M.SI.

IMDAD.,S.H.I.,

PANITERA PENGGANTI ttd

FAKHRIADI, S.H. Perincian biaya perkara: 1. Biaya Pendaftaran ----------------------------------------------------------Rp. 30.000,2. Biaya Administrasi ---------------------------------------------------------Rp. 50.000,3. Biaya panggilan para pihak -----------------------------------------------Rp.450.000,4. Redaksi ----------------------------------------------------------------------Rp. 5.000,5. Meterai ----------------------------------------------------------------------Rp. 6.000,---------------------------------------------------- J u m l a h-------------- Rp.541.000,( Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)


PA.Pkc

Recommend Documents