PA.Pkc

PUTUSAN Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Pkc

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga,

PELALAWAN,

bertempat yang

tinggal

selanjutnya

di

Kabupaten

disebut

sebagai

PENGGUGAT; melawan TERGUGAT, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Madya PEKANBARU, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang; DUDUK PERKARA Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 05 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/36/V/2004, tertanggal 21 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan; 2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 14 hal.Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Pkc

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah,Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah; 4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di

rumah orang tua Penggugat di

Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan selama 2 bulan, kemudian pindah kerumah sendiri di samping rumah orang tua Penggugat sampai bulan Juli 2014, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang; 5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: -

ANAK PERTAMA, umur 10 tahun;

-

ANAK KEDUA, umur 07 tahun; Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

6. Bahwa sejak bulan Januari 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada intinya disebabkan oleh : a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang mana antara Tergugat dengan perempuan tersebut pernah di sidang oleh RT dan RW setempat; b. Tergugat suka main judi; c. Tergugat mencabuli anak di bawah umur; 7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut di atas yaitu pada bulan Juli 2014, Tergugat di tahan oleh aparat ke Polisian akibat perbuatannya, kerena mencabuli anak di bawah umur, sekarang Tergugat di tahan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan selama 5 tahun 6 bulan penjara di Rumah Tahanan Negara Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya, Kota Madya Pekanbaru, sementara Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dan sejak Tergugat ditahan Tergugat sudah tidak ada lagi memberi nafkah terhadap Penggugat; 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali


bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan; 9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini; Berdasarkan

alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat

mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMAIR: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku; SUBSIDAIR: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya; Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci melalui

Pengadilan Agama Pekanbaru dengan

relaas panggilan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 20 Maret 2015 dan tanggal 13 Mei 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah; Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat; Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau


kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan; Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Maret 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; Bahwa,

untuk

membuktikan

dalil

gugatannya,

Penggugat

telah

mengajukan alat bukti surat berupa: 1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/36/V/2004, tertanggal 21 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf; 2. Foto

kopi

Putusan

Pengadilan

Negeri

Pelalawan

Nomor

221/Pid.Sus/2014/PN.Plw tanggal 10 Nopember 2014, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf; Bahwa selain dua alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;


Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); Menimbang,

bahwa

setelah

Majelis

Hakim

mempelajari

berkas

perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Kuras,

Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pangadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus


orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan; Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang pada intinya disebabkan karena: a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang mana antara Tergugat dengan perempuan tersebut pernah di sidang oleh RT dan RW setempat; b. Tergugat suka main judi; c. Tergugat mencabuli anak di bawah umur; Menimbang, bahwa sejak bulan Juli 2014 Tergugat ditahan oleh aparat Kepolisian akibat perbuatannya mencabuli anak dibawah umur, sekarang Tergugat di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara

Penggugat

dan

Tergugat layaknya suami isteri; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka


pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405); Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan

hukum

dan

beralasan,

oleh

karena

itu

Majelis

Hakim

membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2; Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 154/36/V/2004, tertanggal 21 Mei 2004, yang dikeluarkan, dibuat dan ditanda tangani oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-nazzeglen, dan oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2004 di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak melawan hukum, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona Standi In Judicio); Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor


221/Pid.Sus/2014/PN.Plw

tanggal 10 November 2014, yang dikeluarkan,

dibuat dan ditanda tangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-nazzeglen, dan oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.2 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan dalam amar putusannya bahwa “Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dan kepada Tergugat dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sengaja dibuat dan tidak melawan hukum, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci; Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat ini berdasarkan alasan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (c) dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 135 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memperoleh keputusan perceraian, sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa memerlukan bukti tambahan lagi;


Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 221/Pid.Sus/2014/PN.Plw

tanggal 10 November 2014 (bukti P.2)

Tergugat terbukti divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

dalil

gugatan

Penggugat

dan

keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat (P.1 dan P.2), Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2004 di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, setelah menikah tinggal bersama di

Kecamatan Pangkalan

Kuras, Kabupaten Pelalawan selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di samping rumah orang tua Penggugat sampai bulan Juli 2014, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA; 2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak Januari 2011 sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, suka berjudi dan pada bulan Juli 2014 Tergugat telah ditahan karena melakukan tindak pidana Dengan Sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dan

Tergugat telah divonis dengan pidana

penjara selama 5 (lima tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Pelalawan

Nomor

221/Pid.Sus/2014/PN.Plw tanggal 10 November 2014, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) Penggugat dan Tergugat

sudah

tidak

mungkin

lagi

mewujudkan

ketentraman

dan

keharmonisan dalam rumah tangga mereka yang disebabkan sejak bulan Nopember 2014 Tergugat telah divonis dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena Tergugat telah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, dan sejak bulan Juli 2014 Tergugat sudah berada dalam tahanan hingga sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, oleh karena itu dengan keadaan tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:


Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”; Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang tidak nyaman lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan Penggugat dan Tergugat dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka; Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya


yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil tersebut di atas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);


4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Darwin, SH., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Yang Ariani, S.Ag., M.H. dan Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Amri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Drs. Darwin, SH., M.Sy.

Hakim Anggota

TTD Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag. Panitera Pengganti

TTD Drs. Amri

Perincian Biaya : 1. Pendaftaran 2. Biaya proses

Rp Rp

30.000,50.000,-


3. Panggilan sidang 4. Redaksi 5. Meterai J u m l a h

Rp 350.000 ,Rp 5.000,Rp 6.000,Rp 441.000,(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)


PA.Pkc

Recommend Documents