panti
Rekomendasi Sidorejo, Lendah, Kulonprogo, DI Yogyakarta, 25 - 27 Agustus 2016
Kami, 910 peserta Temu Inklusi 2016 yang merupakan perwakilan organisasi Difabel / Penyandang Disabilitas, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah daerah serta kementerian / lembaga, yang merupakan pegiat gerakan inklusi difabel dari 15 provinsi di Indonesia, pada tanggal 25 - 27 Agustus 2016, bertempat di Desa Sidorejo, Lendah, Kulonprogo, telah berkumpul dalam forum Temu Inklusi 2016 yang diinisiasi oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) serta mitra organisasi masyarakat sipil dan pemerintah penggerak inklusi difabel di Indonesia. Temu inklusi 2016 diselenggarakan untuk kali ke dua sebagai forum dua tahunan yang mempertemukan berbagai kelompok dan individu penggerak inklusi difabel di Indonesia untuk saling berbagi gagasan, inovasi serta capaian dari berbagai wilayah di Indonesia dalam mendorong terwujudnya Indonesia yang inklusif di berbagai sektor dan level. Dengan tema ‘Dari Desa: Berbagi Gagasan dan Praktik Terbaik Menuju Indonesia Inklusi’, peserta Temu Inklusi 2016 melihat Desa sebagai lokus pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat, yang dengan sendirinya merupakan ujung tombak pemenuhan hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Karenanya, menjadi sebuah keharusan untuk memulai inklusi dari Desa. Peserta Temu Inklusi 2016 mengenali inisiatif Desa Inklusi sebagai sebuah inovasi strategis yang sangat potensial dalam mendorong inklusi dan penerimaan penuh Difabel dan kelompok rentan lainnya di Indonesia. Keberadaan data kependudukan, termasuk data Difabel yang komprehensif, terselenggaranya layanan umum di Desa yang lebih inklusif, terbukanya akses yang lebih luas untuk Difabel di Desa, serta munculnya anggaran yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
1
Difabel merupakan sebagian bukti keberhasilan yang berdampak pemenuhan hak Difabel yang lebih baik. Kementerian Desa, Kementerian Sosial, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam seminar yang merupakan bagian dari Temu Inklusi 2016 menegaskan bahwa perintisan Desa Inklusi sangat sejalan dengan amanat Undang-Undang no.6 tahun 2014 tentang Desa, serta UndangUndang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karenanya, Temu Inklusi 2016 merekomendasikan agar praktik baik Desa Inklusi yang telah dirintis oleh SIGAB maupun mitra organisasi masyarakat sipil lainnya perlu terus dikembangkan, diperluas dan direplikasi. Dalam sesi apresiasi praktik baik, Temu Inklusi 2016 menemukenali 12 praktik baik dari 11 organisasi terkait perubahan kebijakan, penyelenggaraan program, serta solusisolusi inovatif dalam mendorong perwujudan inklusi Difabel di berbagai sektor, termasuk pendidikan, penyelenggaraan layanan serta jaminan kesehatan, partisipasi Difabel dalam mempengaruhi penganggaran, penguatan akses terhadap peradilan dan hukum bagi Difabel serta penyelenggaraan layanan dan bantuan hukum, serta peran dan pemanfaatan teknologi dalam mendorong akses informasi, komunikasi dan pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif. Praktik-praktik baik tersebut memberikan bukti bahwa kontribusi masyarakat sipil dalam mendorong inklusi Difabel di berbagai sektor merupakan sumberdaya pengetahuan yang bukan hanya memberi dampak perubahan di tingkat lokal, namun berpotensi menjadi solusi nasional yang dapat direplikasi dan diadabtasikan di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk itu, Temu Inklusi 2016 merekomendasikan adanya ruang bertukar gagasan yang terbuka, berkelanjutan serta multi-sektoral, dimana pemerintah, masyarakat sipil, tokoh masyarakat, kelompok swasta, akademisi serta pihak-pihak lain dapat terus mempertukarkan gagasan dan praktik baik yang memberi kontribusi dalam menjawab penguatan inklusi di berbagai bidang. Temu Inklusi 2016 menyepakati forum Temu Inklusi sebagai forum dua tahunan yang akan menjadi wadah jejaring dan kolaborasi bagi penggerak inklusi Difabel. Sebagai sebuah ruang belajar dan pemerkuat gerakan inklusi Difabel, Temu Inklusi 2016 telah mendiskusikan 12 isu tematik yang sangat terkait dengan penguatan inklusi Difabel di berbagai sektor. Tema-tema yang dibahas yaitu: 1. Mewujudkan Desa Inklusi 2. Pendikan Inklusi 3. Kesehatan Reproduksi Untuk Difabel Rekomendasi Temu Inklusi 2016 - 2
4. Akses Layanan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Difabel 5. Deteksi Dini dan Intervensi Dini dalam Kerangka Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat pada Balita dan Usia Produktif 6. Pendampingan Difabel Berhadapan dengan Hukum di Desa 7. Perempuan dan Anak Difabel Korban Kekerasan 8. Perlindungan Anak 9.
Penggunaan Video Komunitas Untuk Pemahaman dan Penyebarluasan Isu Difabilitas
10. Ketenagakerjaan dan Difabilitas 11. Pengalaman Tata Kelola Sistem Informasi Desa 12. Pemberdayaan Ekonomi Untuk Difabel Dari keseluruhan proses Temu Inklusi 2016, Kami peserta Temu Inklusi 2016 menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:
Rekomendasi Umum: 1. Pelibatan difabel dalam Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. 2. Advokasi Organisasi Difabel berkaitan dengan jaminan kesehatan. 3. Advokasi Penanganan Kasus Difabel berhadapan dengan hukum. 4. Penguatan
jaringan-jaringan yang ada di masyarakat untuk mendukung
perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel 5. Harus ada program dan upaya pencegahan kekerasan pada difabel dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat,organisasi difabel dan lembaga swadaya masyarakat. 6. Mendorong partisipasi dan keterlibatan difabel dalam masyarakat. 7. Penyuluhan tentang difabilitas agar tercipta masyarakat inklusi 8. Kampanye yang positif tentang hak-hak difabel oleh Media 9. Advokasi penyusunan program dan anggaran yang prodifabel ke semua Organisasi Perangkat Daerah dan Desa 10. Dukungan keluarga dan orang tua untuk memotivasi difabel dengan hal-hal positif.
Rekomendasi Khusus Tema Mewujudkan Desa Inklusi : 1. Pembentukan forum belajar yang beragam seperti kunjungan silang ke desa inklusi dan pemanfaatan tehnologi Rekomendasi Temu Inklusi 2016 - 3
2. Mengembangkan media belajar seperti panduan menuju desa inklusi melalui video dan komik 3. Mentoring (pendampingan) antar perangkat desa 4. Mendorong desa
untuk melembagakan praktek desa inklusi dalam bentuk
kebijakan desa yang inklusif 5. Mendorong komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mereplikasi dan mengembangkan model desa inklusi melalui kebijakan dan anggaran
Rekomendasi Khusus Tema Pendikan Inklusi : 1. Sosialisasi konsep pendidikan inklusi ke masyarakat luas. 2. Sosialisasi informasi kebijakan tentang pendidikan inklusi 3. Koordinasi lembaga dan penggiat pendidikan inklusi dengan pemangku kepentingan untuk optimalisasi penyelenggaraan pendidikan inklusi
Rekomendasi Khusus Tema Kesehatan Reproduksi Untuk Difabel : 1. Pendidikan dan sosialiasi kesehatan reproduksi pada semua pihak antara lain ke lembaga pendidikan termasuk SLB, organisasi masyarakat , karang taruna, perangkat desa.
2. Penyediaan alat peraga edukasi kesehatan reproduksi. Rekomendasi Khusus Tema Akses Layanan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Difabel : 1. Optimalisasi pendataan layanan jamkesus bagi difabel (Rekomendasi ditujukan untuk Dinas Sosial dan Lembaga pemerintah yang terkait). 2. Penguatan sosialisasi tentang Jamkesus termasuk langkah layanannya. (Bapel Jamkesos) 3. Penerbitan kartu Jamkesos bagi difabel. (Bapel Jamkesos) 4. Aksesibilitas di layanan kesehatan. (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan) 5. Training isu disabilitas kepada petugas kesehatan (Dinas Sosial dan Organisasi Difabel) 6. Kerjasama lintas sektoral di bidang jaminan kesehatan khusus bagi difabel.
Rekomendasi Temu Inklusi 2016 - 4
Rekomendasi Khusus Tema Deteksi Dini dan Intervensi Dini (DDID) dalam Kerangka Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat pada Balita dan Usia Produktif : 1. Peningkatan kapasitas tentang DDID untuk Staf puskesmas (Rekomendasi ditujukan untuk Dinas Kesehatan) 2. Peningkatan kapasitas tentang DDID untuk orang tua (Dinas Kesehatan) 3. Peningkatan kapasitas tentang DDID untuk kader kesehatan (Dinas Kesehatan) 4. Peningkatan kapasitas tentang DDID untuk pendidik (Dinas Pendidikan ) 5. Puskesmas menyediakan informasi rujukan terkait kebutuhan difabel di bidang kesehatan, pendidikan, hukum, ekonomi (Dinas Kesehatan) 6. Pengetahuan DDID untuk masyarakat (Dinas Kesehatan) 7. Penanganan difabel harus secara komprehensif dan terpadu melalui strategi Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Sosial 8. Penilaian kebutuhan kepada anak (pada masuk SD / pendidikan dasar) untuk mengetahui gangguan kesehatan
dalam rangka pencegahan difabilitas dini
(Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan)
Rekomendasi Khusus Tema Pendampingan Difabel Berhadapan dengan Hukum di Desa : 1. Investigasi (telaah kasus) untuk memetakkan posisi kasus difabel berhadapan dengan hukum dan menentukan tindak lanjut penanganannya. 2. Penyelesaian kasus difabel (difabel menjadi korban kekerasan) harus diproses secara hukum termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual harus di proses secara hukum dan tidak ada upaya damai,tidak boleh dinikahkan dengan pelaku. 3. Pembelaan terhadap hak-hak asasi difabel yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan proses hukum termasuk aksesibilitas dan akomodasi yang layak sesuai dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). 4. Penempatan Polwan (Polisi Wanita) di tiap polsek yang memiliki prespektif difabilitas. 5. Perluasan kewenangan dan mandat PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di tingkat kepolisian untuk menangani perempuan, anak dan difabel. 6. Pelibatan Organisasi difabel dalam penanganan dan pemantauan peradilan atas kasus
difabel
berhadapan
dengan
hukum
untuk
mempermudah
dan
Rekomendasi Temu Inklusi 2016 - 5
menegakkan keadilan dalam proses peradilan bagi difabel berhadapan dengan hukum. 7. Penanganan difabel berhadapan dengan hukum melibakan multi pihak strategis (ahli, psikolog, dokter, penterjemah yang mampu menterjemahkan, pandai bergaul dan memberikan rasa nyaman bagi difabel , pendamping hukum, pendamping
disabilitas,
dll)
yang
dibutuhkan
untuk
mendukung
dan
mempermudah proses peradilan. 8. Peningkatan kapasitas bagi difabel tentang pengetahuan hukum. 9. Penguatan di tingkat korban dan keluarga untuk berkomitmen dalam penyelesaian kasus secara hukum. 10. Mekanisme peradilan cepat bagi kasus difabel berhadapan dengan hukum. 11. Modifikasi prosedur, sarana prasarana dan persyaratan untuk mengakses SIM (Surat Izin Mengemudi) bagi difabel yang disesuaikan dengan kebutuhan difabel. 12. SOP (standar operasional prosedur) di Puskesmas untuk Pelayanan Difabel dan untuk penanganan medis kasus kasus kekerasan.
Rekomendasi Khusus Tema Perempuan dan Anak Difabel Korban Kekerasan : 1. Organisasi Perangkat Daerah membangun kerja sama dengan pihak-pihak aparat penegak hukum (APH), Rumah Sakit, Instansi Pemerintah dan juga forum-forum penting terkait layanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak difabel korban kekerasan. 2. Penguatan kapasitas termasuk kesadaran dan dukungan dari warga desa terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak difabel 3. Penguatan kapasitas buat difabel dan keluarganya untuk penanganan korban termasuk penilaian kebutuhan awal terhadap korban.
Rekomendasi Khusus Tema Perlindungan Anak : 1. Sosialisasi tentang hak-hak anak termasuk pemahaman atas sikap dan perilaku yang aman dan nyaman ketika berhadapan dengan anak 2. Pentingnya Organisasi kemasyarakatan termasuk di desa membuat aturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak. 3. Perlindungan dan advokasi hak-hak anak merupakan tanggung jawab semua pihak (orang tua, masyarakat, pemerintah, organisasi masyarakat, dll) dan dimulai dari kesadaran individu Rekomendasi Temu Inklusi 2016 - 6
Rekomendasi Khusus Tema Penggunaan Video Komunitas Untuk Pemahaman dan Penyeberluasan Isu Difabilitas : 1.Pembuatan video komunitas yang disuarakan warga difabel untuk menciptakan ruang bertemu dan berinteraksi antar warga lebih setara. 2.Pemutaran dan diskusi terkait video komunitas.
Rekomendasi Khusus Tema Ketenagakerjaan dan Difabilitas : 1. Sosialisasi UU no 8/2016 tentang ketenagakerjaan yang relevan dengan hak difabel 2. Pelatihan keterampilan yang sesuai minat atau kebutuhan kewirausahaan oleh DINSOSNAKERTRANS dan swasta 3. Peningkatan keterampilan dan kepercayaan diri difabel untuk bekerja. 4. Perusahaan memberikan kesempatan / peluang tenaga kerja difabel dengan mengutamakan kapabilitas bukan belas kasihan. 5. Adanya dukungan dari semua pihak untuk penguatan mental dan semangat kerja difabel
Rekomendasi Khusus Tema Pengalaman Tata Kelola Sistem Informasi Desa : 1. Pelibatan aktif warga dalam penyediaan dan pemanfaatan SID. 2. Sinkronisasi SID dengan sistem informasi publik yang sudah ada (SID tidak menggantikan sistem yang ada namun sebagai penyempurna sistem yang sudah ada).
Rekomendasi Khusus Tema Pemberdayaan Ekonomi Untuk Difabel : 1. Membentuk kelompok difabel untuk pemberdayaan ekonomi difabel 2. Difabel dapat mengakses dana desa untuk pemberdayaan ekonomi difabel 3. Pengembangan usaha kelompok difabel
Sidorejo, 27 Agustus 2016
Rekomendasi Temu Inklusi 2016 - 7
Daftar Penyelenggara, Mitra, Pendukung dan Peserta Temu Inklusi 2016
Penyelenggara: 1. Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)
Mitra Penyelenggara 2.
PKBI DIY
3.
KARINA-KAS, Yogyakarta
4.
Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA)
5.
Rifka Annisa
6.
Pusat Rehabilitasi YAKKUM
7.
Kampung Halaman
8.
Combine Resource Institution
9.
Wahana Inklusi
10. UCP Roda Kemanusiaan 11. Pusham UII
Pendukung 12.
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
13.
The Asia Foundation (Program Peduli)
14.
Pemerintah Provinsi DIY
15.
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo
16.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
17.
Pemerintah Kecamatan Lendah
18.
Pemerintah Kecamatan Berbah
19.
Pemerintah Kecamatan Mlati
20.
Pemerintah Desa Sidorejo
21.
Pemerintah Desa Gulurejo
22.
Pemerintah Desa Ngentakrejo
23.
Pemerintah Desa Jatirejo
24.
Pemerintah Desa Bumirejo
25.
Pemerintah Desa Wahyuharjo
26.
Pemerintah Desa Sendang Adi
27.
Pemerintah Desa Sendangtirto Rekomendasi Temu Inklusi 2016 - 8
Peserta 28.
ADECO
29.
AIPJ Jakarta
30.
Aksara Institute
31.
Arru Dewa, Sumba
32.
Australian Embassy Jakarta
33.
AVI Indonesia
34.
Ayi Ate, Sumba
35.
BILiC Bandung
36.
BAPPEDA Kab GOWA
37.
Braille'iant Indonesia
38.
Cahaya mandiri, Kulonprogo
39.
CBM Indonesia
40.
Compassion on Disability (COD)
41.
DIFA Citi Tour, Jogja
42.
DPO DIFAWA
43.
DPO Dika Karya kalibawang
44.
DPO Dika mandiri
45.
DPO Maju Lancar Kutoarjo
46.
DPO Margo Mulyo Semin
47.
DPO Mitra Mandiri Kedungpoh
48.
DPO Mitra Sejahtera Nglipar
49.
DPO Ngudi Lestari Semanu
50.
DPO Restu Abadi Purworejo
51.
DPO Sedyo Maju
52.
DPO Subur Makmur
53.
DPO Suka Mandiri Wonosari
54.
DPO Sumber Makmur
55.
FBA
56.
FKDG Kec Patuk
57.
FKDG Kec Playen
58.
FKDG Kecamatan Panggang
59.
FKDG Kecamatan Tepus
60.
Forum Anak Disabilitas/RELAWAN DESA
61.
FPDB, Bantul
62.
GERKATIN Sleman
63.
GERKATIN Solo Rekomendasi Temu Inklusi 2016 - 9
64.
Hilu Wolu, Sumba
65.
HWDI Provinsi Jabar
66.
HWDI Provinsi Maluku
67.
Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP)
68.
Kades BAREMBENG Kab GOWA
69.
Kades CARIGADING Kab BONE
70.
Kades MALLARI Kab BONE
71.
Kades PAKATTO Kab GOWA
72.
KDD Sendangadi
73.
Kepala Desa Mareda Kalada, Sumba
74.
Kepala Desa Tebara
75.
KOMPAK
76.
Komunitas Akar Tuli Malang
77.
Komunitas Anak Tunarungu Rembang
78.
Komunitas Difabel Bandung
79.
Kontributor Solider
80.
KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Sulsel
81.
KPMD,Desa Kareka Nduku Utara
82.
lA Tekki, Sumba
83.
LPP BONE/BAPPEDA BONE
84.
Ma. Beingge Ndua
85.
Majalah DIFA Jakarta
86.
Manunggal Rasa
87.
OHANA, Yogyakarta
88.
Orang tua difabel
89.
ORDIPA, Pati
90.
Organisasi Difabel Desa Sendangadi
91.
Organisasi Difabel Melati
92.
Organisasi Difabel Sendang tirto (ODS)
93.
Paguyuban Difabel Warsamundung Kab Magelang
94.
Pasca
95.
EKKA
96.
Pem Desa Kedungpoh
97.
Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI) Nusa Tenggara
98.
Pertuni Kota Balikpapan
99.
PERTUNI Prov kal-sel
100. Pololo Wakida, Sumba Rekomendasi Temu Inklusi 2016 - 10
101. PLJ (Pusat Layanan Juru Bahasa), Jakarta 102. PPDI Prov Balikpapan 103. PPDI Kota Padang 104. PPDI Kab GOWA 105. PPDI Kab Situbondo 106. PPDI Kab Sleman 107. PPDI Kec Gamping 108. PPDI Kec Godean 109. PPDI Kec Mlati 110. PPDI Kec Moyudan 111. PPDI Kec Ngaglik 112. PPDI Kec Pakem 113. PPDI Kec Seyegan 114. PPDI Kec Turi 115. PPRBM Solo 116. SIGAB Kaltim 117. SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) 118. YAKUM Bantul DPO Barokah 119. YAKUM Bantul DPO Cipta Mandiri 120. YAKUM Bantul DPO Lindu Asih 121. Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB), Sulawesi 122. Yayasan Alumni RC Solo 123. Yayasan Bahtera, Sumba 124. Yayasan Bhakti Luhur Malang 125. Yayasan Cheshire Indonesia 126. Yayasan Harapan Sumba 127. Yayasan Penyandang Disabilitas Borneo Kaltim 128. Young Voices Indonesia Aceh 129. YPP Seribu Warna Jombang
Rekomendasi Temu Inklusi 2016 - 11
