PANDANGAN AKHIR MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
Disampaikan oleh
:
RINTO SUBEKTI, S.E.,M.M.
Nomor Anggota
:
A-425
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Yang terhormat;
Saudara Pimpinan Badan Anggaran DPR RI,
Saudara Menteri Keuangan RI Beserta Jajarannya,
Para Anggota Badan Anggaran DPR RI,
Rekan-rekan media dan hadirin yang kami hormati
1
I.
PENDAHULUAN Dalam
kesempatan
yang
berbahagia
ini,
marilah
kita
senantiasa
memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan tugas konstitusional kita sebagai anggota dewan, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI guna memberikan Pandangan Akhir FraksiFraksi mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Seperti kita ketahui bersama bahwa dasar hukum dari penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2016 adalah UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 15 tentang Keuangan Negara bahwa Pengambilan Keputusan RUU APBN dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya dua bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Sebagaimana telah disampaikan oleh Pemerintah mengenai RUU APBN 2016 ke DPR dan DPD RI yang termaktub di dalam pendahuluan mengenai Kebijakan Fiskal dan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran 2016 bahwa tahun 2016 merupakan tahun pertama (secara penuh) dari Pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden R.I Joko Widodo di dalam mengimplementasikan janji-janji politiknya, sehingga anggaran tahun 2016 menjadi cerminan secara utuh kebijakan dan program dari Pemerintahan Kabinet Kerja. APBN 2016 juga merupakan tahun kedua dari RPJMN tahun 2015-2019 yang merupakan langkah bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan kerjasama yang lebih baik dalam program pembangunan nasional dan tahun-tahun ke depan serta memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada keunggulan kompetitif perekonomian. Dalam kondisi tersebut Pemerintah juga menetapkan arah kebijakan fiskal tahun 2016 dengan sasaran pengendalian defisit pada tingkat sustainable 2
(lebih rendah dari APBNP 2015), Mengoptimalkan pendapatan negara, baik perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Pengendalian dan peningkatan kualitas belanja negara baik pusat maupun transfer daerah dan dana desa dengan detailnya seperti melanjutkan programprogram prioritas tahun 2015, memenuhi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dan memperkuat desentralisasi fiskal. Fraksi Partai Demokrat DPR RI memiliki tanggung jawab terhadap masa depan bangsa yang lebih baik dengan terus menyampaikan evaluasi, pandangan dan rekomendasi kepada Presiden RI Joko Widodo berserta Pemerintahan yang dipimpinnya. Fraksi Partai Demokrat memilki sikap untuk memberikan apresiasi jika yang dilakukan pemerintah positif dan memberikan capaian yang nyata. Sebaliknya, Partai Demokrat akan memberikan koreksi dan menyampaikan hal-hal yang belum dapat dikelola dan diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Fraksi Partai Demokrat
di dalam
memberikan pandangannya
juga
memberikan evaluasi umum, evaluasi khusus, pandangan, rekomendasi serta sikap Fraksi sebagai sebuah pandangan akhir yang utuh dan terdiri dari
hasil-hasil rapat yang dilakukan oleh Badan Anggaran bersama
Pemerintah menyangkut APBN 2016 , realiasi penyerapan serta isu ekonomi terkini . II.
OBSERVASI & EVALUASI UMUM SAUDARA PIMPINAN BADAN ANGGARAN, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI, Berdasarkan hasil laporan dari panitia kerja yang sudah dibentuk oleh Badan Anggaran bersama Pemerintah, APBN Tahun Anggaran 2016 mengalami perubahan seperti telah disampaikan dalam rapat kerja.
3
Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat mencermati beberapa hal sebagai berikut : 1. Dalam penyampaian nota laporan keuangan dan penetapan APBN-P 2015, Fraksi Partai Demokrat
pernah
mengingatkan Pemerintah
mengenai asumsi pertumbuhan makro dan target penerimaan Negara yang terlalu optimis yang semestinya dikoreksi untuk disesuaikan dengan
kemampuan
nyata
Pemerintah.
Pada
kenyataannya,
pelaksanaan APBN-P 2015 hingga triwulan ketiga, terdapat beberapa asumsi makro dan target postur APBN yang kemungkinan tidak mencapai
target
sesuai
dengan
Undang-Undang
APBN-P
2015,
diantaranya : pertumbuhan ekonomi, yang hanya mencapai 4,67 persen dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015 hanya 4,9 persen atau lebih rendah dari asumsi pertumbuhan dalam APBN-P 2015 sebesar 5,7 persen. NIlai tukar rupiah sampai akhir tahun 2015 diperkirakan di atas Rp13.000 per USD. Sementara itu terhadap pelaksanaan APBN-P 2015, penerimaan pajak sampai dengan September 2015 mencapai Rp686,27 triliun atau 53,02 persen dari target penerimaan dalam APBN-P 2015 senilai Rp1.294,25 triliun. Dari sisi belanja Negara, tingkat penyerapan anggaran sampai dengan September 2015 baru mencapai 53 persen dengan perkiraan sampai dengan akhir tahun hanya mencapai 91 persen. Sebagai akibat tidak tercapainya target-target tersebut diatas termasuk serapan anggaran yang menimbulkan implikasi yang cukup serius khususnya terhadap pemenuhan tingkat kesejahteraan masyarakat dan daya beli. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat DPR-RI meminta Pemerintah sungguh bertanggung jawab dan serius untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan APBN-P 2015 khususnya optimalisasi penerimaan pajak dan peningkatan realisasi belanja pemerintah. 4
2. Berdasarkan kesepakatan panitia kerja yang terbentuk oleh Badan Anggaran
terkait
APBN
2016,
disepakati
Penerimaan
negara
diperkirakan sebesar Rp1.800,10 triliun atau naik sebesar Rp38,36 triliun dibandingkan APBN-P 2015, volume anggaran belanja negara dalam APBN 2016 diperkirakan mencapai Rp2.095,72 triliun artinya mengalami peningkatan sebesar Rp111,57 triliun dibandingkan pagu APBN-P
2015,
dengan
prosentase
63,25
persen
untuk
belanja
pemerintah pusat dan 36,75 persen untuk transfer ke daerah dan dana desa. Sementara belanja pemerintah pusat dalam APBN 2016 sebesar Rp1.325,5 triliun atau menurun Rp13,5 triliun dari yang diusulkan Pemerintah dalam RAPBN 2016 sebesar Rp1.339,08 triliun. Fokus anggaran tahun 2016 antara lain untuk mempertahankan pendapatan riil aparatur pemerintah, program prioritas (infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, serta pengurangan kesenjangan), pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan pemenuhan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN, serta perluasan dan penajaman program KUR yang sudah berjalan. Sementara itu, panitia kerja juga sepakat melakukan penundaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp21,30 triliun pada 41 K/L sebagai potensi penambahan belanja prioritas dan selebihnya untuk tambahan belanja mendesak. 3. Belanja K/L dalam APBN TA 2016 sebesar Rp784,12 triliun atau meningkat Rp3,7 triliun dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2016 sebesar Rp780,37 triliun. Dengan faktor penyebab kenaikan antara lain penyesuaian
anggaran
akibat
perubahan
kurs,
perubahan
pagu
penggunaan PNBP akibat perubahan target PNBP, perubahan pagu akibat kebijakan penundaan belanja K/L, penyesuaian anggaran pendidikan sebesar Rp2,46 triliun, kesehatan sebesar Rp617,9 miliar, tambahan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan belanja mendesak 5
Rp5,5 triliun. Terakhir adalah tambahan belanja prioritas sebesar Rp18,06
triliun
yang
dialokasikan
untuk
beberapa
Kementerian/Lembaga (K/L) dengan kriteria-kriteria harus sejalan dengan RKP tahun 2016, dialokasikan secara efisien dan efektif dengan output yang terukur, memenuhi akuntabilitas dan governance yang berlaku. 4. Perubahan postur pendapatan negara dan hibah serta belanja negara pada APBN 2016 pada akhirnya mengakibatkan perubahan pada besaran defisit anggaran, yaitu Rp222,51 triliun dalam APBN-P 2015 menjadi Rp312,5 triliun atau meningkat 1,9 persen menjadi 2,46 persen terhadap PDB. Pembiayaan defisit dalam APBN 2016 sebagian besar bersumber dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp271,9 triliun dan penarikan luar negeri neto sebesar negatif Rp0,2 triliun. 5. Belanja Non Kementerian tercatat sebesar Rp541,42 triliun dengan detail Program pengelolaan utang negara Rp184,94 triliun terdiri atas pembayaran
bunga
utang
dalam
negeri
Rp168,51
triliun
dan
pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp16,42 triliun. Program pengelolaan subsidi sebesar Rp182,57 triliun terdiri atas Rp102,08 triliun untuk subsidi energi dan Rp80,49 triliun untuk subsidi non energi. Program pengelolaan hibah negara sebesar Rp3,96 triliun. Program pengelolaan belanja lainnya sebesar Rp59,91 triliun. Dan, Program pengelolaan transaksi khusus sebesar Rp110,03 triliun. 6. Terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disepakati sebesar Rp770,17
triliun
yang
jumlahnya
mendekati
anggaran
Kementerian/Lembaga (Belanja Kementerian/Lembaga). Dana Transfer ke Daerah disepakati sebesar Rp723,19 triliun, yang terdiri atas Dana Perimbangan sebesar Rp700,42 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp5,0 triliun, dan Dana Otonomi Khusus dan Dana Istimewa Yogyakarta 6
sebesar Rp17,76 triliun. Sementara, Dana Desa disepakati sebesar Rp46,98 triliun.
III. OBSERVASI & EVALUASI KHUSUS a. Pembangunan kekuatan pertahanan dan modernisasi alutsista TNI merupakan agenda penting yang dilaksanakan di era Pemerintahan Presiden SBY. Fraksi Partai Demokrat melihat kemungkinan penyusutan anggaran pertahanan saat ini dan ditahun mendatang. Hal ini sesungguhnya
bertentangan dengan salah satu janji Presiden Joko
Widodo yang akan meningkatkan anggaran pertahanan 3x lipat. Jika memang ada kesulitan pemerintah dengan penganggaran di bidang pertahanan ini, karena penurunan pertumbuhan ekonomi kita, Presiden Joko Widodo diharapkan bisa menjelaskan penyesuaian kebijakan anggaran
ini,
penambahan
karena dan
pasti
modernisasi
akan
berdampak
alutsista,
pada
termasuk
‘time-line’
kesejahteraan
prajurit hingga tahun 2019 mendatang. b. Terkait masalah Bela Negara yang menjadi perdebatan dan polemik di masyarakat, Fraksi Partai Demokrat berpendapat agar semuanya didasarkan kepada konstitusi dan undang-undang pertahanan serta sistem dan tatanan yang berlaku di negara demokrasi. Penggunaan anggaran yang besar mesti dibicarakan dengan DPR RI agar bisa dijaga ketertiban, dikaitkan
transparansi dengan
dan
akuntabilitasnya,
kemampuan
perekonomian
serta
tidak
negara
lupa untuk
mendukungnya. c. Realitas mengenai perlambatan ekonomi Indonesia memiliki dampak dan implikasinya yang disebabkan baik oleh faktor internal maupun eksternal. Hal ini biasa terjadi sebagaimana dahulu dialami oleh 7
Pemerintahan Presiden SBY. Yang penting Presiden Joko Widodo dan Pemerintahan saat ini berhenti untuk mencari kambing hitam atas seriusnya persoalan ekonomi saat ini dan dipersiapkan langkahlangkahnya agar lebih pasti dan efektif. d. Partai Demokrat bersama Fraksi Partai Demokrat DPR RI akan terus memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo agar kesemua kebijakan dan tindakan pemerintah benar-benar menyentuh 7 isu utama seperti pertumbuhan yang melambat (growth), stabilitas harga yang terganggu (inflasi), terjadinya PHK dan meningkatnya pengangguran (unemployment), melemahnya nilai tukar rupiah (currency),kemampuan dan efektifitas APBN dan APBD (fiscal), meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2015 (poverty), serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku dunia usaha (trust). e. Bahwa penyelamatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan harus menjadi perhatian khusus dalam fokus APBN 2016, mengingat dampak kerusakan lingkungan dan pengelolaan
lingkungan
yang tidak proporsional
menyebabkan bencana yang berdampak serius terhadap penderitaan rakyat termasuk kebakaran hutan dan dampak asap yang akhir-akhir ini sangat mengakibatkan rakyat menderita dan hubungan antar Negara menjadi terganggu akibat penanganan oleh Pemerintah yang terlalu lamban. Fraksi Partai Demokrat mencermati adanya sejumlah faktor yang mengakibatkan mengapa dunia menjatuhkan vonis bahwa tahun 2015 ini adalah tahun terburuk bagi Indonesia dalam hal penanganan asap dan kebakaran hutan. Beberapa hal memang disebabkan el nino dan suhu yang tinggi di sebagian wilayah Indonesia sehingga hutan kita mudah terbakar. Yang kedua antisipasi dan pencegahan terhadap kebakaran dibanyak daerah cenderung kurang dan terlambat. Dan ketiga adalah respon Pemerintah pusat dalam pengerahan personil dan 8
materiil untuk memadamkan kebakaran, termasuk koordinasi dan kesatuan komando pada minggu-minggu awal kurang. Kecepatan penggunaan anggaran bencana (Dana Cadangan Bencana Alam) dinilai juga kurang.
IV. TANTANGAN & TUGAS PEMERINTAH Mengatasi Persoalan Ekonomi Indonesia a. Tugas utama pemerintah setahun mendatang adalah memulihkan ekonomi nasional yang mengalami banyak persoalan dewasa ini. Fraksi Partai Demokrat DPR RI mengingatkan bahwa ekonomi dunia dan kawasan juga belum sepenuhnya pulih dari krisis dan tekanan. Karenanya, diharapkan pemerintah jangan terlalu cepat mengatakan bahwa ekonomi kita sudah aman b. Ekonomi Indonesia dinyatakan sudah pulih jika pertumbuhan ekonomi bisa dinaikkan kembali menuju 6 persen. Jika investasi dan sektor riil sudah tumbuh kembali. Jika daya beli rakyat sudah meningkat lagi. Jika gelombang PHK sudah berhenti dan lapangan pekerjaan dapat dibuka lebih luas lagi. Jika angka kemiskinan kembali mengalami tren penurunan. Jika nilai tukar rupiah dan harga saham gabungan sudah menguat. Jika harga-harga komoditas tambang dan pertanian kembali normal (meningkat). c. Terkait
penyusunan
dan
postur
APBN
2016,
Pemerintah
perlu
mengambil pelajaran dari kekeliruan dalam menghitung perkiraan penerimaan pajak, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam pembelanjaannya (spending). Serta defisit
anggaran yang tidak
menabrak ketentuan undang-undang. Hendaknya dalam penggunaan anggaran itu lebih baik diutamakan untuk menyukseskan langkah9
langkah stabilisasi perekonomian kita, termasuk meningkatkan daya beli masyarakat.
V.
KONKLUSI,REKOMENDASI & SIKAP FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI SAUDARA PIMPINAN BADAN ANGGARAN, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI, Berdasarkan yang telah disampaikan oleh pemerintah dan Panja yang sudah dibentuk oleh Badan Anggaran DPR RI dalam mencermati laporan pemerintah
maka
Fraksi
Partai
Demokrat
DPR-RI
menyampaikan
pandangannya sebagai berikut : 1. Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa Pemerintah harus realistis dalam melihat tantangan APBN ke depan seperti fiskal space yang terbatas, alokasi mandatory spending (Dana Pendidikan 20 persen, Dana Kesehatan 5 persen, dan Dana Desa) yang cukup besar, serta alokasi belanja dan penyerapan yang belum optimal. Fraksi Partai Demokrat mencermati bahwa krisis ekonomi global saat ini belum berakhir. Untuk itu Pemerintah harus waspada dan lebih serius dalam menstabilkan ekonomi dalam negeri baik yang diakibatkan oleh faktor eksternal ataupun internal demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan
daya
beli
dalam
pemenuhan
kesejahteraan
masyarakat. 2. Mengenai Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah untuk realistis terhadap Pertumbuhan Ekonomi, menjaga inflasi pusat dan daerah serta mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan akibat faktor internal dan eksternal yang terjadi seperti persoalan harga minyak dunia dan pengawasan terhadap cost recovery yang berpengaruh terhadap penerimaan Negara. Disamping 10
itu penghematan/pemanfaatan anggaran belanja perjalanan dinas perlu terus dilakukan dan mengurangi pendanaan kegiatan yang konsumtif serta kurang produktif. Fraksi Partai Demokrat juga memberikan apresiasi terhadap langkah negara khususnya Bank Indonesia yang menjaga nilai tukar rupiah sebagai langkah yang tepat dalam rangka melegakan masyarakat sehingga tidak sampai menyentuh angka psikologis Rp15.000 per 1 dolar Amerika Serikat. 3. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah menjaga dan menjalankan kesinambungan fiskal seperti mengendalikan defisit anggaran yakni memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan kualitas belanja dengan optimalisasi pada sektor penerimaan perpajakan dan PNBP dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan alokasi belanja produktif (Infrastruktur,
Penguatan
SDM,
Mengendalikan
Belanja)
serta
menurunkan rasio utang terhadap PDB (Pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang, mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif). 4. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah memperhatikan realisasi pertumbuhan ekonomi, Penerimaan Negara (Pajak dan PNBP) serta implikasinya dari perlambatan ekonomi yang disebabkan faktor internal dan eksternal, penyerapan anggaran yang rendah serta mengambil pelajaran dari kekeliruan dalam menghitung perkiraan penerimaan pajak pada APBN tahun sebelumnya dan tidak menimbulkan kesulitan dalam pembelanjaan (spending) sebagai pelajaran bagi penyerapan anggaran TA 2016 dan tahun-tahun berikutnya. Fraksi Partai Demokrat turut mencermati mengenai implikasi yang muncul seperti daya beli masyarakat yang menurun dan beban masyarakat semakin berat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
11
Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa Pemerintah perlu mengelola dan mengatasi persoalan fundamental dan isu ekonomi yang ada seperti pertumbuhan yang melambat (growth), stabilitas harga yang terganggu (inflasi), terjadinya PHK dan meningkatnya pengangguran (unemployment), melemahnya nilai tukar (currency), kemampuan dan efektifitas APBN & APBD (fiscal), meningkatnya angka kemiskinan pada tahun
2015
(poverty)
serta
menurunnya
tingkat
kepercayaan
masyarakat dan pelaku dunia usaha (trust) agar ekonomi Indonesia mampu pulih kembali dan menggunakan anggaran untuk menyukseskan langkah-langkah stabilisasi perekonomian. 5. Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 dalam fungsi pertahanan seperti peningkatan kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap pemenuhan minimum essential forces (MEF), peningkatan kesejahteraan prajurit melalui pembangunan perumahan dinas dan peningkatan kesiapan TNI dengan penyelenggaraan latihan, serta penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Presiden SBY. Termasuk memfungsikan unsur TNI dalam menangani bencana. Namun demikian Fraksi Partai Demokrat menyoroti adanya ketidaksesuaian antara sasaran dan alokasi anggaran pertahanan pada postur anggaran 2016. Fraksi Partai Demokrat memandang perlu Pemerintah terus mempertahankan ketangguhan Alutsista Indonesia demi menjaga keamanan, stabilitas dan kedaulatan. Fraksi Partai Demokrat memandang perlu ditingkatkannya peranan Badan Intelijen Negara (BIN) yang meliputi peningkatan sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensinya. 6. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk merealisasikan alokasi Dana Desa sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang 12
Desa, dengan penetapan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Hal ini juga perlu didukung dengan update data, payung kebijakan yang utuh dalam hal administrasi pelaporan dan penggunaan anggaran desa untuk menghindari persoalan hukum di dalamnya serta memperhatikan ketepatan waktu penyaluran yang sesuai jadwal dan diperlukan pengawasan yang melekat agar dana desa benar-benar menjadi pendorong bagi Pemerataan Pembangunan di Pedesaan. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa sangat penting untuk dijaga, sekaligus menepis kecurigaan berbagai kalangan adanya unsur politik dalam penggunaan anggaran dana desa. 7. Fraksi
Partai
Demokrat
sangat
memahami
adanya
kebutuhan
masyarakat terkait pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, kelautan, ekonomi kerakyatan, dan kesejahteraan. Fenomena yang terjadi hampir di seluruh tanah air mengenai dampak dan implikasi dari pertumbuhan ekonomi yang melambat telah menimbulkan beban hidup bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Untuk itu Fraksi Partai Demokrat tidak henti-hentinya meminta pemerintah terus memperhatikan, meningkatkan dan membuat terobosan baru program pro-rakyat (Raskin, KUR, KUBR, PKH, Lansia, PNPM, Bedah Rumah, Nelayan Pesisir, BOS, BSM, dll) pada tahun anggaran 2016. 8. APBN dan kebijakan fiskal yang tepat amat penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, terlebih disaat menghadapi tekanan ekonomi saat ini. Fraksi Partai Demokrat mencermati bahwa rencana penerimaan dan pembelanjaan negara untuk APBN 2016 harus ditetapkan dengan benar dan realistis serta diwujudkan dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran yang tepat dan terkontrol
13
dengan baik oleh DPR dan DPD RI. Pemerintah harus benar-benar menggunakan anggaran secara pruden, transparan, dan akuntabel. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang nyata dan efektif agar target penerimaan pajak tahun 2016 dapat tercapai . 9. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan Pemerintah bahwa dalam APBN TA 2016 perlu memperhatikan perimbangan yang tepat antara porsi anggaran
pembangunan
infrastruktur
fisik
dengan
anggaran
penanggulangan kemiskinan. Pemerintah perlu mempertimbangkan sumber-sumber
lain
selain
APBN
bagi
pembiayaan
anggaran
infrastruktur seperti BUMN, usaha swasta (dalam dan luar negeri) yang dahulu pernah digagas dalam MP3EI yang disusun bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, Ekonom, BUMN dan swasta. 10. Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah agar mengkaji ulang Penyertaan Modal Negara terhadap BUMN dengan memperhatikan setoran/bagi hasil laba yang perlu ditingkatkan, serta multiplier effect dari Penyertaan Modal Negara terhadap BUMN yang perwujudannya harus menjadi kontribusi nyata dalam penerimaan negara di APBN. PMN harus digunakan untuk peningkatan investasi dengan tujuan mendorong peningkatan deviden sebagai bagian dari sumber penerimaan Negara. PMN tidak ditujukan untuk pemenuhan modal kerja atau membayar kewajiban-kewajiban lain yang tidak ada hubungannya dengan investasi seperti contohnya hutang dan biaya operasional. Disamping itu Pemerintah juga perlu memperhatikan mengenai realisasi pencairan PMN BUMN yang masih rendah seperti terlihat pada APBNP 2015. Khusus di dalam realisasi pencairannya agar dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan disetujui terlebih dahulu oleh komisi teknis yang terkait. 14
11. Fraksi Partai Demokrat mengetahui rencana kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat dalam pembangunan proyek-proyek Infrastruktur, seperti proyek pembangunan rel kereta api cepat Jakarta-Bandung dengan Republik Rakyat Tiongkok. Fraksi Partai Demokrat berharap agar segala perlibatan BUMN termasuk pembiayaan proyek-proyek itu dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta dibicarakan dengan DPR-RI. Demikian juga perjanjian-perjanjian dengan negara lain yang berkaitan dengan pinjaman keuangan yang diberikan kepada tiga bank BUMN. 12. Fraksi
Partai
Demokrat
meminta
pemerintah
memperhatikan
konektivitas ekonomi nasional dan konektivitas ekonomi internasional Indonesia yang akan menghubungkan Integrasi Indonesia dengan pusatpusat perekonomian regional dan global dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Konektivitas nasional yang mandiri seperti sistem logistik nasional (sislognas), sistem transportasi nasional (sistranas) seperti halnya implementasi nyata dari Tol Laut, pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN) serta teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mendorong perdagangan dalam negeri dan efisiensi distribusi. 13. Fraksi Partai Demokrat mengharapkan Pemerintah cermat dalam mengurangi ketergantungan terhadap minyak mentah dunia ditengah fluktuasi harga pada saat ini. Ketahanan energi dan sumber energi terbarukan merupakan alternatif jawaban disamping tetap melakukan langkah-langkah
penting
dalam
meningkatkan
lifting
minyak.
Peningkatan lifting minyak dilakukan dengan cara antara lain meningkatkan koordinasi yang kuat antar instansi untuk mendukung operasi hulu migas, efisiensi cost recovery, dan percepatan produksi migas yang bersumber pada lahan baru. Selain itu, Fraksi Partai 15
Demokrat juga menilai Pemerintah perlu terus memperbaiki tata kelola migas yang efektif melalui pengendalian, pengawasan, dan pengaturan migas agar sesuai dengan aturan dan fokus pada usaha-usaha komersial untuk bisa bersaing ditingkat dunia. Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah harus melihat dan mengkaji secara strategis mengenai penambahan kapasitas tenaga listrik termasuk tepat sasaran dalam memberikan subsidi listrik kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Fraksi Partai Demokrat menilai pemberian subsidi BBM secara tepat jumlah dan sasaran tetap perlu dilakukan. Fraksi Partai Demokrat berpendirian untuk tidak menganut sistem ekonomi yang terlalu kapitalistik serta tidak mengadopsi sistem neo-liberalisme yang mentabukan adanya subsidi. Pengurangan subsidi yang telah dilakukan Pemerintah beberapa waktu lalu dinilai belum optimal dampaknya terhadap
pembangunan
dan
program-program
kesejahteraan
masyarakat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. 14. Dalam konteks stabilitas keamanan nasional dan penegakan hukum, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan POLRI dan Lembaga Penegak Hukum (KPK, Kejaksaan, MA, KY, dan lainnya) termasuk melengkapi infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menjalankan tugasnya.
16
Atas observasi, pandangan dan konklusi sebagaimana tersebut diatas, Fraksi Partai Demokrat pada dasarnya menerima RAPBN 2016, sepanjang pemerintah mengakomodasi seluruh catatan dan pandangan tersebut diatas. Fraksi Partai Demokrat berharap catatan dan pandangan tersebut dirumuskan dan dilakukan perubahan-perubahan mendasar terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ini sebelum disetujui menjadi Undang-Undang.
Demikian Pandangan Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran hari ini. Wabillahittaufik wal hidayah, Wassalamualaikum warohmatullahiwabarakatuh
Jakarta, 29 Oktober 2015
PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua
Sekretaris
EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc
DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.
Nomor Anggota: 434
Nomor Anggota: 437
17
