PANANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)
Diajukan Oleh
:
Nama : Gabe Ferdinal Hutagalung Nim
: 070200073
Jurusan/Dept : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : EDI YUNARA, SH. M.Hum
Dosen Pembimbing II : ALWAN, SH. M.Hum
Disetujui Oleh: KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
(Dr. M. HAMDAN, SH. M.Hum) NIP: 195703261986011001
Universitas Sumatera Utara
PANANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA) SKRIPSI Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi SyaratSyarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Oleh Gabe Ferdinal Hutagalung Nim: 070200073 Departemen : Hukum Pidana
Disetujui Oleh : Ketua Departemen Hukum Pidana
(Dr. M. Hamdan, SH.,M.Hum.) NIP: 195703261986011001 Dosen Pembimbing I
DosenPembimbing II
(Edi Yunara, SH., M.Hum)
(Alwan, SH., M.Hum)
NIP : 19601222198603100 NIP:196005201998021001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Kata Pengantar.................................................................................................... i Daftar Isi ............................................................................................................ ii Abstraks ............................................................................................................. v Bab I
Pendahuluan
...................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................ 1 B. Perumusan Masalah .......................................................................... 6 C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan ......................................................... 6 D. Keaslian Penulisan ............................................................................ 7 E. Tinjauan Kepustakaan....................................................................... 8 1. Pengertian Kejahatan.................................................................... 9 2. Pengertian
Penanggulangan ................................................................................ 1 2
3. Pengertian
Hukum
Pidana
................................................................................ 1 2 4. Pengertian
Kejahatan
Mayantara
(Cyber
Crime)
................................................................................ 1 8 F. Metode
Penelitian 20
G. Sistematika
Penulisan 23
Bab II
Ruang Lingkup Dan Eksistensi Kejahatan Mayantara
(Cyber
Crime)
25 A. Perkembangan
Kejahatan
Mayantara
(Cyber
Crime)
25 B. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Sebagai
Universitas Sumatera Utara
Kejahatan
Transnasional
34 C. Jenis
–
Jenis
Kejahatan
Mayantara
(Cyber
Crime)
37 Bab III Kejahatan Dunia Maya Menurut Perspektif Hukum Pidana
Dalam
Perundang
–
Undangan
Di
Indonesia
51 A. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dalam Kitab Undang
–
Undang
Hukum
Pidana.
51 B. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Diluar Kitab Undang
–
Undang
Hukum
Pidana.
54 1. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dalam Undang – Undang No No 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ......................................................................................................... 5 4 2. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dalam Undang – Undang
No
19
Tahun
2002
Tentang
Hak
Cipta
58 3. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dalam Undang– Undang
No
44
Tahun
2008
Tentang
Pornografi
60 4. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dalam UndangUndang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi
Elektronika
64 C. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dalam Rancangan
Undang
–
Undang
Di
Indonesia.
73 1. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dalam Rancangan Kitab
Universitas Sumatera Utara
Undang
–
Undang
Hukum
Pidana
Konsep
2008
..................................................................................................... 7 3 Bab IV Penanggulangan Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dalam
Perspektif
Hukum
Pidana.
79 A. Kebijakan Kriminalisasi Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). .... …79 1. Harmonisasi/Materi
Subtansi
Tindak
Pidana
Eksternal
..................................................................................................... 8 8 2. Harmonisasi/Materi
Subtansi
Tindak
Pidana
Internal
................................................................................ 9 4 3. Subjek
Hukum
Kejahatan
Mayantara
99 4. Kualifikasi
Tindak
Pidana
................................................................................ 1 01 5. Perumusan
Sanksi
Pidana
................................................................................ 1 02 6. Aturan
Pemidanaan ................................................................................ 1 04
B. Kebijakan Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum (Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Dalam Penanggulangan Kejahatan
Mayantara
(Cyber
Crime)
Penegak
Hukum
107 1. Aspek
Aparatur
................................................................................ 1 10
Universitas Sumatera Utara
2. Sarana Dan Fasilitas Penenggulangan Kejahatan Mayantara
(Cyber
Crime)
122 C. Pembuktian Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Mayantara
(Cyber
Crime)
129 D. Yurisdiksi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Mayantara
(Cyber
Crime)
143 Bab V Penutup 156 A. Kesimpulan 156 B. Saran 160 Daftar Pustaka Lampiran – Lampiran
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAKSI EDI YUNARA* ALWAN** GABE FERDINAL HUTAGALUNG*** Globalisasi teknologi informasi yang telah mengubah dunia ke era cyber dengan sarana internet yang menghadirkan cyberspace dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan cyber crime, kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah (borderless) serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. Cyber crime dapat dilakukan melalui sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran dan komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Produk hukum yang berkaitan dengan ruang siber (cyber space) atau mayantara ini dibutuhkan untuk memberikan
keamanan dan
kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian terhadap Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Mayantara
Universitas Sumatera Utara
Dalam Perspektif Hukum Pidana maka dalam skripsi ini dibatasi dalam 3 (tiga) permasalahan yaitu: Bagaimanakah ruang lingkup dan eksistensi kejahatan dunia maya (cyber crime) ? Bagaimanakah kejahatan dunia maya (cyber crime) menurut perspektif hukum pidana dalam perundang – undangan di Indonesia ? Bagaimana penanggulangan kejahatan dunia maya (cyber crime) dalam perspektif hukum pidana ? Permasalahan-permasalahan tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijakan formulasi atau kriminalisasi hukum pidana terhadap kejahatan mayantara. Mengetahui dilakukan oleh aparat penegak hukum
kebijakan aplikatif yang
dalam upaya penanggulangan
kejahatan mayantara, serta menggambarkan dan menganalisa kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana mayantara. Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundangundangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah kejahatan mayantara. Pendekatan yuridis dimasudkan untuk melakukan pengkajian terhadap bidang hukum, khususnya hukum pidana. Pendekatan yuridis komparatif juga dilakukan untuk melakukan perbandingan dengan negaranegara yang sudah mempunyai peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsepsi (conceptual approach) tentang tindak pidana teknologi informasi. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis
Universitas Sumatera Utara
yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Hasil analisa yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam tulisan ini terhadap
kebijakan formulasi hukum pidana terhadap kejahatan
mayantara saat ini adalah, sebelum disahkannya UU ITE terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanggulangan kejahatan mayantara, tetapi kebijakan formulasinya berbeda-beda terutama dalam hal kebijakan kriminalisasi-nya belum mengatur secara tegas dan jelas
terhadap tindak pidana teknologi informasi, kebijakan formulasi
dalam UU ITE masih membutuhkan harmonisasi/sinkronisasi baik secara internal maupun secara eksternal terutama dengan instrumen hukum internasional terkait dengan teknologi informasi. Upaya penegakan hukum tidak hanya terbatas terhadap peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana aparat penegak hukum tetapi juga diiringi kesadaran hukum masyarakat
yang didukung dengan kerjasama
dengan penyedia layanan internet. Dalam hal kebijakan formulasi tindak pidana teknologi informasi pada masa yang akan datang hendaknya berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, hal ini juga harus didukung dengan meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional terutama aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan mayantara (cyber crime).
Universitas Sumatera Utara
*
Dosen Pembimbing Satu Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara. **
Dosen Pembimbing Dua Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara. ***
Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
