Pada Acara Pelatihan Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak Tempat Hotel Aston Rasuna Tanggal 18 Juni 2013 Oleh Ka. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan BPLHD Provinsi DKI Jakarta Yusiono A. Supalal MAS
UU 32/2009 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 20 Ayat (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup b. mendapat izin dari Menteri,Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
LANDASAN HUKUM PPU PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PERATURAN PERUNDANGAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 1. UU 32/2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. PP 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 3. KEPMENLH No:KEP-13/MENLH/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. 4. KEPKA-BAPEDAL No. 205/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara 5. KEPMENLH 48/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan 6. KEPMENLH 49/1996 tentang Baku Mutu Getaran 7. KEPMENLH 50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan. 8. Permen LH No. 07/2007 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak bagi Ketel Uap 9. Permen LH No. 21/2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal 10. Permen LH No. 13/2009 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Minyak dan Gas 11. PERMENLH 12/2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah 12. Perda No. 2 Tahun 2005 ttg PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 13. Pergub No. 670 Tahun 2000 ttg Penetapan Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi DKI Jakarta
Setiap penanggungjawab jenis kegiatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman; 2. memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir volume untuk setiap cerobong emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin; 3. melakukan pencatatan harian hasil emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong emisi; 4. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala badan sekurangkurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan; 5. melaporkan kepada Gubernur serta Kepala Badan apabila ada kejadian tidak normal dan/atau dalam keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi dilampaui
LANJUTAN… 6. wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan setiap 3 bulan sekali baik dari peralatan CEM kepada Gubernur/Bupati/Walikota tembusan kepada Menteri 7. wajib memasang Continuous Emissions Monitoring (CEM) pada cerobong tertentu dan bagi cerobong yang tidak dipasang peralatan CEM wajib dilakukan pengukuran manual dalam waktu 6 (enam) bulan sekali (industri pupuk, semen, besi baja, pulp dan kertas, minyak dan gas); 8. wajib melakukan pengelolaan terhadap sumber-sumber yang berpotensi sebagai sumber fugitive emission 9. melakukan pengujian emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong paling sedikit 1 (satu) kali selama periode operasi setiap tahunnya bagi ketel uap yang beroperasi kurang dari 6 (enam) bulan 10. menggunakan laboratorium yang terakreditasi dalam pengujian emisi 11. melakukan pengujian emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong paling sedikit 2 (dua) kali selama periode operasi setiap tahunnya bagi ketel uap yang beroperasi selama 6 (enam) bulan atau lebih 12. melakukan pengujian emisi setelah kondisi proses pembakaran stabil
Keputusan Kepala Bapedal No. 205/1996 ttg Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
Persyaratan lainnya yang wajib dilaksanakan oleh setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, antara lain meliputi: 1. Periode pemantauan; 2. Penetapan lokasi pemantau emisi dan udara ambien; 3. Pemasangan alat pemantauan kualitas udara emisi (CEM); 4. Pengambilan contoh uji dan analisis kualitas emisi gas buang; 5. Persyaratan cerobong, meliputi: a) Pengaturan cerobong. b) Lubang sampling. c) Sarana pendukung. d) Unit pengendalian pencemaran udara, meliputi: 1) Electrostatic Precipitator. 2) Siklon. 3) Pengumpul proses basah (Wet Process Collector) 4) Cartridge Collector 5) Baghouse.
Untuk cerobong yang berbentuk lingkaran, penentuan titik lubang sampling adalah berada diantara minimal 8 x diameter stack (ds) untuk down stream dan 2x diameter stack (Ds) untuk upstream
2xD
Lubang pengambilan sampel harus memakai tutup dengan sistem pelat flange yang dilengkapi dengan baut Arah lubang pengambilan sampel tegak lurus dinding cerobong Diameter lubang pengambilan sampel sekurang-kurangnya 10 cm atau 4 inci.
8xD
Pemeriksaan Sarana Pendukung Sampling Lubang Sampling, Tangga, Lantai Kerja, Pagar pengaman dan Sumber Listrik
LETAK LUBANG SAMPLING
d 2D
2D
2De
2De
8D 8D
8De
8De
D D atau d = Diameter Dalam
De=2 x d x D / (D+d)
W
L
De=2LW/(L+W)
LETAK LUBANG SAMPLING GENSET/BOILER
2D
8D
Silentser
2D
8D
Silentser
Genset / Boiler
Genset / Boiler
SARANA PENDUKUNG PENGUKURAN EMISI CEROBONG
Pengertian Penegakan Hukum Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan hukum dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat ketaatan terhadap hukum.
Penegakan Hukum Lingkungan Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata, dan pidana.
SANKSI ADMINISTRATIF
1
PSL DI LUAR PENGADILAN
2A
UU PPLH No. 32/2009 3
PENEGAKAN HUKUM PIDANA
2B
PSL DI PENGADILAN
Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Penegakan hukum administrasi lingkungan bersifat preventif (pengawasan) dan represif (sanksi administrasi) untuk menegakkan peraturan perundangundangan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat diterapkan terhadap kegiatan yang melanggar persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan.
TELAH DIKELUARKAN PERMEN LH NO. 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TUJUAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI (Pasal 2 Permen LH No. 2/2013) 1.
Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/ atau kegiatan;
2.
Menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
3.
Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
4.
Memberi efek jera bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan.
DASAR PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI (Pasal 5 Permen LH No. 2/2013) a. LEGALITAS KEWENANGAN b. PROSEDUR YANG TEPAT c. KETEPATAN PENERAPAN SANKSI d. KEPASTIAN TIADANYA CACAT YURIDIS e. ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN
PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI
SANKSI ADMINISTRASI
REKOMENDASI PENEGAKAN HUKUM
MEKANISME PENGELOLAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK
JUKNIS PENGAWASAN DAN PEMBINAAN EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK
Apakah Faktor-faktor Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan 1. Izin yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian; 2. Persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, UKL-UPL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan; 3. Mekanisme pengawasan penaatan; 4. Keberadaan Pejabat Pengawas (PPLH/D) – kuantitas dan kualitas yang memadai; 5. Dana dan sarana prasarana yang memadai; dan 6. Sanksi administrasi yang efektif
MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI Bertahap :
Didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga yang berat (ex : teguran tertulis – paksaan pemerintah – pembekuan izin-pencabutan izin)
Bebas :
Keleluasaan pejabat yang bersenang untuk menentukan jenis sanksi didasarkan pada tinggak pelanggaran (ex : paksaan pemerintahpencabuatan izin tanpa didahului teguran tertulis)
Kumulatif :
Internal (penggabungan beberapa jenis sanksi admnistratif, ex : paksaan pemerintah dengan pembekuan izin). Ekternal (penggabungan salah satu jenis sanksi administratif dengan penegakan hukum lainnya, ex : paksaan pemerintah dengan pidana).
KAPAN DITERAPKAN TEGURAN TERTULIS Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan : 1. Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan LH; 2. Tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; 3. Secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan. Contoh : terjadi kerusakan mesin produksi, terjadi kerusakan IPAL, TPS belum sesuai persyaratan teknis.
KRITERIA TEGURAN TERTULIS 1. Bersifat administratif; 2. Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan (dapat dilakukan secara langsung atau tidak membutuhkan waktu yang lama).
KAPAN DITERAPKAN PAKSAAN PEMERINTAH ?
1. Melakukan pelanggaran terhadapa persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan LH; 2. Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan LH. Bentuk Paksaan Pemerintah (Psl 80 ayat (1) UUPPLH: Penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran .
Kapan Pengawasan Sanksi Adm dilakukan ? 1. Apabila telah habis batas waktu yang tercantum dalam keputusan sanksi; 2. Sesuai Dengan Ketentuan Penaatan Hukum (Izin Lingkungan UKL/UPL/AMDAL); 3. Berdasarkan Pengaduan Masyarakat Berkaitan Dengan Penaatan pelaksanaan Sanksi Adm.
BAGAIMANA SANKSI ADMINISTRASI TIDAK DITAATI ? 1. Pasal 79 UU PPLH Pembekuan izin atau Pencabutan izin apabila tidak melaksanakan paksaan pemerintah. 2. Pasal 81 UU PPLH Denda apabila tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
3. Pasal 82 (1) UU PPLH: Pemulihan lingkungan dg biaya oleh pencemar/ perusak (dipaksa pejabat yg berwenang). 4. Pasal 82 (2) UU PPLH: Pemulihan lingkungan oleh pihak ketiga (ditunjuk pejabat yg berwenang).
5. Pasal 114 UU PPLH: Pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 milyar, apabila tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
SANKSI ADMINISTRASI Pasal 76 – 83 UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH 1.
Menteri, Gub/Bupati/ Walikota
Menerapkan sanksi adm 2.
a. b. c. d.
Teguran tertulis; Paksaan Pemerintah; Pembekuan Izin Lingkungan; atau Pencabutan Izin Lingkungan.
terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan dan tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana jika Pemerintah menganggap pemda secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (psl 77, Secon line adm law enforcement)
Paksaan Pemerintahan : 1. berwenang memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan LH akibat pencemaran dan/atau perusakan LH yang dilakukannya. 2. berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan LH akibat pencemaran dan/atau perusakan LH yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
a. b. c. d. e. f. g.
penghentian sementara kegiatan produksi; pemindahan sarana produksi; penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; pembongkaran; penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; penghentian sementara seluruh kegiatan; atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi LH.
Dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan LH, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau kerugian yang lebih besar bagi LH jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PERLU MENGEMBANGKAN PERANGKAT
1. Izin yang harus didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian; 2. Persyaratan Izin wajib merujuk pada peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang, standar konstruksi, AMDAL Kawasan, dan standar baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Mekanisme dan Prosedur Pengawasan Penaatan;
4. Keberadaan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya manusia, baik pejabat pemberi izin maupun pejabat pengawas yang memadai; 5. Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Penegakan Hukum yang memadai; dan 6. Sanksi Administrasi yang Efektif Keenam perangkat ini merupakan prasyarat awal dari efektivitas penegakan hukum adminsitrasi di bidang lingkungan hidup
Paragraf 7 Pasal 36
PERIZINAN LINGKUNGAN Fungsi dan proses penyelenggaraan pemerintahan
Penerbitan Izin Lingkungan
FUNGSI IZIN LINGKUNGAN Instrumen pemerintahan Yuridis preventif Pengendalian Koordinasi Pengawasan publik
OBJEK IZIN LINGKUNGAN Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib
Amdal Pasal 36 ayat (1)
UKL-UPL
Analisis risiko lingkungan hidup Pasal 47 ayat (1)
KEWENANGAN Pemberian Izin Lingkungan
Menteri
Gubernur Bupati/walikota
1.
2.
Tujuan, bahwa izin itu harus jelas dan pasti apa yang menjadi tujuan diterbitkannya izin tersebut; Kewenangan, bawah izin itu dapat dinyatakan sah apabila dilandasi oleh kewenangan yang sah dari pihak yang mengeluarkan, yang mengawasi, dan yang menegakkan izin;
37
c) substansi, bahwa izin itu seyogianya memuat norma-norma yang wajib ditaati oleh pemegang izin, apa yang boleh dan apa yang dilarang dilakukan. Secara substansial izin itu memuat berbagai persyaratan yang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan keselamatan umum, lingkungan hidup, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat;
38
d) prosedur, bahwa untuk mendapatkan izin itu harus memenuhi berbagai prosedur, antara lain prosedur administratif, prosedur yuridis, prosedur teknis, dan prosesdur manajerial; e) penegakan, bahwa setiap izin itu harus dapat dilaksanakan (implementatif) dan dapat ditegakkan (enforceable). Tingkat penegakan ini diukur dari sejauhmana pengawasan perizinan itu efektif dilakukan dan sejauhmana pula pengenaan sanksi dapat diterapkan terhadap setiap pelanggaran.
Penegakan Hukum Perdata Lingkungan
Pengumpulan data dan penghitungan kerugian
Bantuan Ahli
Penunjukan pengacara
Penyiapan berkas gugatan
Penyerahan berkas ke pengadilan perdata
Persidangan (bila perlu ke lapangan)
Keterangan ahli
Putusan Hakim
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
Penyelidikan
Penyidikan
Keterangan saksi dan keterangan ahli
Penyerahan berkas ke JPU
Penyerahan Berkas ke Pengadilan oleh JPU
Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli
Persidangan
Putusan Hakim
