OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15 /POJK.05/2016 TENTANG PERSYARATAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pengelolaan dana pensiun yang berhasil guna dan berdaya guna, persyaratan orang yang dapat ditunjuk sebagai pengurus dan dewan pengawas dana pensiun pemberi kerja perlu diperjelas;
b.
bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dana pensiun lembaga keuangan kepada publik perlu menetapkan
persyaratan
bagi
orang
yang
dapat
ditunjuk sebagai pelaksana tugas pengurus dana pensiun lembaga keuangan; c.
bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
menetapkan
pertimbangan
huruf
Peraturan
a
dan
Otoritas
sebagaimana
huruf Jasa
b
perlu
Keuangan
tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
-2-
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2.
Undang-Undang
Nomor
21
Tahun
2011
tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2011
Nomor
111,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3508);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
OTORITAS
PERSYARATAN DANA
PENGURUS
PENSIUN
TUGAS
JASA
PEMBERI
PENGURUS
KEUANGAN
DAN
DEWAN
KERJA
TENTANG PENGAWAS
PELAKSANA
PENSIUN
LEMBAGA
DANA
DAN
KEUANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
ini
yang
dimaksud dengan: 1.
Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
2.
Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang
dibentuk
mempekerjakan
oleh
orang
karyawan,
atau
selaku
badan pendiri,
yang untuk
menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti
-3-
atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 3.
Dana
Pensiun
Lembaga
Keuangan
adalah
Dana
Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi
jiwa
untuk
menyelenggarakan
program
pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. 4.
Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja.
5.
Dewan
Pengawas
adalah
dewan
pengawas
Dana
Pensiun Pemberi Kerja. 6.
Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang ditugaskan untuk
melaksanakan
kegiatan
operasional
Dana
Pensiun Lembaga Keuangan. 7.
Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. BAB II PENUNJUKAN DAN PERSYARATAN PENGURUS DAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS Pasal 2
(1)
Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan harus menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus.
(2)
Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggantiannya harus dilaporkan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya penunjukan atau penggantian dimaksud.
-4-
Pasal 3 (1)
Orang yang dapat ditunjuk sebagai Pengurus atau Pelaksana
Tugas
Pengurus
harus
memenuhi
persyaratan sebagai berikut: a.
warga negara Republik Indonesia;
b.
memiliki akhlak dan moral yang baik;
c.
tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri
Dana
Pensiun
atau
jasa
keuangan
karena
terbukti
lainnya; d.
tidak
pernah
melakukan
dihukum
tindak
pidana
kejahatan
yang
dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau tindak pidana di bidang Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya; e. (2)
memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun.
Persyaratan untuk memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus dipenuhi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
pengesahan
OJK
atas
pendirian
Dana
Pensiun Pemberi Kerja. (3)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
persyaratan
pengetahuan di bidang dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e serta tata cara pemenuhannya bagi Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus diatur dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 4 (1)
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, orang yang ditunjuk sebagai Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus harus lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.
-5-
(2)
Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan penjaminan.
Pasal 5 Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota direksi atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain.
Pasal 6 Orang yang dapat ditunjuk sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
BAB III KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7 Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana
Pensiun
Pemberi
Kerja
dan
Pelaksana
Tugas
Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan tunduk pada Peraturan OJK ini.
Pasal 8 Peraturan
OJK
diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
-6-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2016 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 40 Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum
ttd Yuliana
