Optimalisasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM
mercusuarnews.com
Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terkait dengan pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air, pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 atas gugatan pengujian materi yang kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan berlaku kembali. Dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut dinyatakan bahwa “sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah”. Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta tetap dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu dan ketat Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)1 diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMN dan BUMD sebagai penyelenggara SPAM 2. Dalam hal terdapat wilayah atau kawasan yang tidak 1
Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum (Pasal 1 Angka 5 PP Nomor 122 Tahun 2015). Catatan Berita/BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/Tim UJDIH-Subbagian Hukum
terjangkau pelayanan SPAM oleh BUMN dan BUMD tersebut maka pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan membentuk UPT3 atau UPTD4 untuk melayani wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan BUMN dan BUMD. Apabila dalam suatu wilayah tidak terdapat Penyelenggaraan SPAM baik oleh BUMN dan BUMD maupun UPT atau UPTD maka dapat dilaksanakan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Kelompok Masyarakat5 dan Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri6. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan ketersediaan air minum bagi masyarakat menjadi hal yang penting. Terbukti menurut dia, adanya target 10 juta sambungan air minum hingga tahun 2019. "Pemerintah sejalan nawacita Jokowi-JK diharapkan hadir untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat," ungkap Tjahjo di Jakarta, (22/9). Dalam hal ini, peran BUMD penyelenggara SPAM memiliki peran yang strategis. Kondisi BUMD penyelenggara SPAM di tahun 2015 terdapat 53 persen dikategorikan sehat, 28 persen kurang sehat dan 20 persen kategori sakit. Terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh BUMD penyelenggara SPAM seperti ketersediaan air baku, sistem produksi, dan layanan ketersediaan air yang berkualitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk BUMD penyelenggara SPAM. “Saya berharap dengan terbitnya tiga permendagri, maka kinerja dari BUMD air minum dapat optimal,” tambah Tjahjo. Ketiga Permendagri tersebut, yaitu:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan 2
Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah (Pasal 1 Angka 12 dan Angka 13 PP Nomor 122 Tahun 2015). 3
Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPT adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya (Pasal 1 Angka 14 PP Nomor 122 Tahun 2015). 4
Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota (Pasal 1 Angka 15 PP Nomor 122 Tahun 2015). 5
Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri (Pasal 1 Angka 16 PP Nomor 122 Tahun 2015). 6
Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya (Pasal 1 Angka 18 PP Nomor 122 Tahun 2015). Catatan Berita/BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/Tim UJDIH-Subbagian Hukum
Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 merupakan pelaksanaan hasil rapat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)7, yang salah satunya membahas proses penghapusan hutang PDAM, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun pengaturan terkait penerimaan hibah non kas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan penyertaan modal non kas pemerintah daerah kepada PDAM. Pemerintah pusat menganggarkan hibah non kas kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM 8 kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah mengakui pendapatan hibah non kas dari pemerintah pusat setelah diterimanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Non Kas yang diterima pemerintah daerah dari Kementerian Keuangan. Berdasarkan SP2D hibah non kas yang diterima Pemerintah Daerah dari Kementerian Keuangan dan SP2D Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD. Berdasarkan SP2D Penyertaan Modal Daerah, PDAM mencatat sebagai penambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah. Pencatatan penambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah tersebut sekaligus dicatat sebagai penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat. Sementara itu, terkait penerbitan Permendagri Nomor 70 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016, Sekretaris Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi), Erlan Hidayat, mengatakan terbitnya kedua peraturan tersebut akan mengarahkan terhadap kalkulasi tarif berdasarkan konsep full cost recovery (FCR)9. Selain itu ungkapnya pemerintah daerah dapat melakukan subsidi atau public service obligation (PSO) supaya tidak adanya pembebanan kepada masyarakat dengan tarif berdasarkan FCR. Menurutnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendagri itu dapat membuat perencanaan PDAM ke depannya lebih baik pasca penghapusan utang. Dia juga mengapresiasi respons Kemendagri yang dinilainya cukup cepat dalam mengeluarkan peraturan ini.
7
Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Pasal 1 Angka 4 Permendagri Nomor 48 Tahun 2016). 8
Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan pemerintah pusat melalui cara hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM (Pasal 1 Angka 6 Permendagri Nomor 48 Tahun 2016). 9
Pemulihan biaya secara penuh (Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 70 Tahun 2016).
Catatan Berita/BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/Tim UJDIH-Subbagian Hukum
Subsidi10 kepada BUMD bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Besarnya subsidi dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi setelah diaudit. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD Penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD. Pemerintah daerah dapat menganggarkan subsidi kepada BUMD apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016. Sumber: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. 6. http://www.kemendagri.go.id/news/2016/09/22/kemendagri-terbitkan-tiga-permendagri-permudah-pelayananair-minum, Kemendagri Terbitkan Tiga Permendagri Permudah Pelayanan Air Minum, 22 September 2016. 7. http://infopublik.id/read/172262/permudah-penyediaan-air-minum-kemendagri-terbitkan-tiga-peraturan.html, Permudah Penyediaan Air Minum, Kemendagri Terbitkan Tiga Peraturan, 22 September 2016. 8. http://industri.bisnis.com/read/20161130/45/607434/kemendagri-terbitkan-dua-beleid-baru-dukung-pdam, Kemendagri Terbitkan Dua Beleid Baru Dukung PDAM, 30 November 2016.
Catatan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. a. Pasal 36 (1) Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar jangkauan pelayanan BUMN dan/atau BUMD, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya. (4) Pembentukan UPT atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama. b. Pasal 43 (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: 10
Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak (Pasal 1 Angka 11 Permendagri Nomor 70 Tahun 2016). Catatan Berita/BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/Tim UJDIH-Subbagian Hukum
a. b. c. d.
Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM; pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya; penyusunan prosedur operasional standar Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM; pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel; e. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM. (2) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN/BUMD menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (3) Ketentuan mengenai prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri. (4) Ketentuan mengenai peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Menteri. c. Pasal 44 Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMN dan BUMD berhak: a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif; b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan; c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki; d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM. d. Pasal 45 Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMN dan BUMD berkewajiban untuk: a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar; c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau d. keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan; e. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan; f. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan g. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas. a. Pasal 3 (1) Pemerintah pusat menganggarkan hibah non kas kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat. (2) Dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat berdasarkan hibah non kas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal. (3) Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada PDAM bersangkutan. (4) Peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka penambahan pagu penyertaan modal daerah sesuai jumlah hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Catatan Berita/BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/Tim UJDIH-Subbagian Hukum
b. Pasal 4 (1) Penetapan peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tanpa melalui proses Analisis Investasi. (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat satu (1) bulan setelah hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum. a. Pasal 10 (1) Subsidi kepada BUMD dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, objek dan rincian objek belanja subsidi sesuai kode rekening berkenaan pada PPKD. (2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama BUMD dan besaran subsidi yang diterima. b. Pasal 12 (1) Penyaluran belanja subsidi kepada BUMD dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS). (2) Penyaluran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulanan/triwulanan/semesteran sesuai dengan sistem dan prosedur pengeluaran yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pasal 13 (1) BUMD selaku pemerima subsidi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan subsidi kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan mempertanggungjawabkan target kinerja yang telah ditetapkan. (3) Pertanggungjawaban penggunaan subsidi disampaikan kepada kepala daerah paling lambat pada akhir setiap semester tahun anggaran berkenaan. d. Pasal 14 Realisasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berjalan. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. a. Pasal 20 (1) Pendapatan BUMD Air Minum terdiri dari: a. pendapatan air; dan b. pendapatan non air. (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. tarif air; b. beban tetap; c. pemeliharaan meter air; dan d. pendapatan air lainnya selain perpipaan. (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pendapatan sambungan baru; b. pendapatan pemeriksaan air lab; c. pendapatan penyambungan kembali; d. pendapatan denda; e. pendapatan penggantian meter rusak; f. pendapatan penggantian pipa persil; dan g. pendapatan non air lainnya.
Catatan Berita/BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/Tim UJDIH-Subbagian Hukum
