PERAN POLITIK MILITER (ABRI) ORDE BARU TERHADAP DEPOLITISASI POLITIK ISLAM DI INDONESIA (Studi Terhadap Hegemoni Politik Militer Orde Baru Terhadap Politik Islam Tahun 1967-1990)
Oleh EDHY HARIYANTO 101045222258
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH JURUSAN SIYASAH SYAR’IYYAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1427 H/2006M
PERAN POLITIK MILITER (ABRI) ORDE BARU TERHADAP DEPOLITISASI POLITIK ISLAM DI INDONESIA (Studi Terhadap Hegemoni Politik Militer Orde Baru Terhadap Politik Islam Tahun 1967-1990)
Oleh EDHY HARIYANTO 101045222258
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH JURUSAN SIYASAH SYAR’IYYAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1427 H/2006M
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Penulis panjatkan atas segala rahmat dan karunia-NYA yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, rasul paling mulia dan penutup para Nabi, serta iringan doa untuk keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman. Tidak terasa perjalanan panjang menempuh studi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta telah berakhir. Satu tahap perjalanan akademis yang merupakan perjalnan kecil dibalik kehidupan, telah penulis telusuri dengan segala suka dan duka, bahagia bercampur haru mengiringi rasa syukur atas karunia ini tidak dapat penulis sembunyikan dari lubuk hati yang paling dalam. Akhirnya penulis tersadarkan bahwa perjalan dalam menyelesaikan skripsi ini telah memberikan perjalanan hidup yang melekat dalam sanubari, sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan, apabila kita hadapi dengan penuh penghayatan dan keikhlasan, maka tak akan menghasilkan kesia-siaan. Dan seberat apapun pekerjaan bila kita nikmati sebagai tahapan pelajaran hidup yang harus kita lalui, maka tidak akan terasa sulit sesuatu yang pada awalnya menantang akan berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kebahagiaan besar bagi penulis adalah dapat menyelesaikan skripsi ini, dan merupakan karya istimewa yang penulis capai. Untuk itu terimakasih yang tak terhingga kepada Almarhum Ayahanda yang tercinta dan Ibunda yang tercinta dan sangat aku sayangi dan cintai yang merupakan pahlawan dalam hidupku, yang dengan segala pengorbanannya telah memberikan curahan kasih sayang,
membesarkan, mendidik serta memberikan dorongan, baik moril maupun materil kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sepenuhnya penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas usaha penulis sendiri. Namun juga karena bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulisa ingin menyampaikan terimakasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Suma, SH, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta serta staf-stafnya. 2. Bapak Asmawi M.Ag, selaku ketua jurusan Siyasah Syar’iyah, Ibu Sri Hidayati M.Ag selaku sekretaris jurusan Siyasah Syar’iyah yang penuh keikhlasan dan kesabaran telah mencurahkan ilmu dan pengetahuannya selama penulis dalam masa studi. 3. Bapak Drs. Tabrani Syabirin M.Ag, selaku pembimbing skripsi ini yang telah dengan tulus dan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan benar. 4. Dosen-dosen fakultas Syari’ah yang telah memberikan beberapa materi, ilmu dan tuntunan serta budi pekertinya semasa kuliah hingga selesainya skripsi ini. 5. Pimpinan
dan
karyawan
perpustakaan
utama
UIN
Syarif
Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Syari’ah, perpustakaan Imparsial, dan perpustakaan CSIS yang telah memberikan fasilitas terhadap penulis dalam megadakan penelitian kepustakaan.
6. Sahabat-sahabat dan teman-temanku
yang telah memberikan
motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi. 7. Terseleaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari motivasi dan dorongan dari teman - teman yang tergabung dalam organisasi primordial mahasiswa daerah Bangka Belitung, PAMALAYU BABEL
(Persatuan
Mahasiswa
Melayu
Kepulauan
Bangka
Belitung), Bung Juned, Bung Marbawi, Bung Alfi, Bung Cablak, Bung Sigit, Bung Imam, dan semuanya. Hanya kepada merekalah penulis berucap: terimakasih yang tiada taranya, semoga pengorbanan, dukungan, ilmu, dan kebaikan serta ketulusan dan keikhlasan mereka dibalas oleh Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat.Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna serta tidak lepas dari kesalahan-kesalahan, maka enulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi. Semoga skripsi ini menjadi petunjuk yang berharga bagi mereka yang membacanya, dan khususnya bagi penulis sendiri. Akhirnya penulis hanya bisa berdoa kepada mereka yang sudah membantu dengan tulus semoga jasa dan kebaikan yang tak ternilai dapat balasan yang lebih dan berlipat ganda dari Allah SWT. Amin Ya Robbul Alamin. Ciputat, 20 Februari 2007 Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i DAFTAR ISI .......................................................................................................... iv BAB I
PENDAHULUAN .............................................................................
1 A. Latar Belakang Masalah............................................................. 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ....................................... 11 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ................................................. 13 D. Metodelogi Penelitian ................................................................. 14 E. Sistematika Penulisan ............................................................... 17
BAB II
POTRET POLITIK ISLAM ERA AWAL ORDE BARU DAN 1990 ........................................................................................
18 A. Pandangan Umat Islam Indonesia Terhadap Politik Kenegaraan Indonesia .................................................................................... 18 B. Budaya Politik Islam Indonesia dan Dampaknya Terhadap Politik Militer ........................................................................................ 42
C. Peranan Politik Islam Masa Awal Orde Baru ....................... 49 D. Partai Politik Islam Tahun 1970-an ........................................ 52
BAB III
ORIENTASI ORDE BARU TERHADAP PEMBANGUNAN INDONESIA .................................................................................. 57 A. Hubungan Orde Baru dan ABRI ............................................ 57 B. Karakteristik Politik Militer ABRI ......................................... 60 C. Misi Politik Militer ABRI Pada Masa Orde Baru .................. 66
BAB IV
ABRI DALAM MENATA PERPOLITIKAN NASIONAL ......
70 A. Sejarah Politik Hukum ABRI/TNI ........................................... 70 B. Konsep Dwifungsi ABRI/TNI dan Dampaknya Terhadap Politik Sipil ..... ............................................................................ 91 C. Kegagalan Orde Lama dan Peran ABRI/TNI ......................... 103 D. Strategi ABRI Dalam Rangka Depolitisasi Politik Islam ....... 107
BAB V 115
PENUTUP .......................................................................................
A. Kesimpulan (Runtuhnya Orde Baru, dengan Indikatorindikator politik militer di akhir Orde Baru) ...................................... 115
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 120
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
Setelah terjadi tragedi nasional gerakan tiga puluh September 1965 atau lebih dikenal dengan G-30S/PKI yang gagal, maka suksesi kepemimpinan nasional terjadi dalam keadaan tidak normal. Pada tahun 1966 Soeharto menerima surat perintah 11 Maret 1966 dari presiden Soekarno dan diberi kekuasaan eksekutif untuk mengamankan keadaan. Hal ini menggambarkan bahwa secara nonsubstansial Soeharto telah menjadi pemimpin nasional. Tampuk kekuasaan nasional nonsubstansial yang berada di tangan Soeharto pada tahun 1967 lewat sidang umum MPRS telah memindahkan seluruh kekuasaan eksekutif kepada Soeharto, dan secara resmi Soekarno tidak memiliki kekuasaan apapun.1 Pada saat pertama Jenderal Soeharto menjabat sebagai presiden Republik Indonesia, hal ini menandai berakhirnya rezim Orde Lama dan lahirnya rezim baru yaitu Orde Baru. Pada masa awal kelahirannya, Orde Baru yang diidentikkan dengan Soeharto sebagai presiden yang berlatar belakang militer telah menyadari bahwa tugas dari kaum militer bukanlah untuk membuat kebijakan-kebijakan perekonomian.2 Dia mempercayakan pembuatan kebijakan ekonomi tersebut kepada orang-orang sipil, khususnya kepada sekelompok ahli ekonomi dari Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Widjojo Nitisastro. Hal ini 1
Eep Saefulloh Fatah, Agenda – Agenda Besar Demokratisasi Psca Orde Baru,
(Bandung: Mizan), cet.I, h.163 2
Noor Azmah Hidayah, Millah Jurnal Studi Agama, ( Yogyakarta: Magister Studi Islam
UII), vol.IV,h.49
ditandai dengan pengiriman beberapa orang dari kelompok ini oleh presiden Soeharto ke Universitas California-Berkeley untuk mengikuti pelatihan yang berkenaan dengan upaya stabilitas ekonomi dalam negeri, di samping bantuan dari sebuah perutusan dana moneter internasional yang dikirim ke Jakarta untuk pertama kalinya memperjelas posisi hutang luar negeri Indonesia. Ciri terpenting bentuk daripada perpolitikan yang dijalankan oleh Orde Baru pada masa awal terbentuknya rezim ini tahun 1967-1990 adalah dominannya peran politik militer melalui penerapan ideologi “dwifungsi ABRI” sehingga mensubordinasikan kekuatan politik lain secara relatif penuh. Sekalipun secara de facto ”dwifungsi ABRI” telah dijalankan bersamaan dengan sejarah awal terbentuknya republik, namun perumusan dwifungsi ABRI sebagai sebuah konsepsi dan ideologi politik baru terjadi pada dekade 1950-an.3 Dalam pidatonya A.H. Nasution pada saat dies natalis Akademi Militer Nasional di Magelang, 11 Nopember 1958 mengintrodusir konsepsi “jalan tengah “tentang posisi dan peran militer di Indonesia.4 A.H. Nasution tidak menginginkan ABRI dalam posisi dan peran militer model negara Barat yang hanya menjadi kekuatan HANKAM (Pertahanan dan Keamanan), dan tidak pula dalam posisi militer model negara-negara junta militer sebagai diktator. Menurut Nasution, ABRI harus mengambil posisi “jalan tengah” yaitu dengan menjalankan
3
Eep Saefulloh Fatah, Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru, Masalah Dan Masa
Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya 2000 ),cet I Edisi II, hal.135 4
Ibid, hal,135
fungsi sosial politik lain sambil tetap menghindari terbentuknya dominasi politik militer atas sipil. 5 Namun dalam perkembangan politik kemudian, konsepsi jalan tengah Nasution diberi baju baru oleh rezim Orde Baru dipenghujung tahun 1960-an, setelah Soeharto menjabat sebagai presiden RI. Baju baru itu, berupa konsep “ dwifungsi ABRI “ yang dihasilkan melalui seminar AD II ditahun 1966 melegitimasikan tidak saja peran politik militer terbatas, melainkan dalam prakteknya sebuah kekuasaan politik yang sangat luas.6 Dilihat dari sisi pertarungan pemikiran politik, ideologi dwifungsi ABRI yang kemudian disosialisasikan dan dimapankan dalam praktek politik Orde Baru adalah hasil pertarungan antar tiga versi pemikiran tentang peranan militer dalam politik yang berkembang diawal kelahiran Orde Baru, yaitu: versi Soeharto – Ali Murtopo, versi A. H. Nasution, dan juga versi Mohammad Hatta. Soeharto sebagai presiden dan Ali Murtopo menginginkan peran militer yang besar untuk melakukan stabilisasi kehidupan politik. Nasution juga menginginkan peran militer yang besar, namun kemudian segera dikurangi dari waktu ke waktu sejalan dengan berkurangnya tingkat krisis sosial, ekonomi dan politik warisan Orde Lama. Berbeda dengan keduanya, Hatta malah menyarankan militer untuk kembali ke tangsi atau barak untuk membuka jalan bagi Orde Baru merealisasikan janji-janji demokratisasi dan keadilan sosialnya.7
5
A.H.Nasution, Kekarjaan ABRI ( Jakarta : Seruling Mas,1971),cet. I, hal.19
6 Eep Saefulloh Fatah, Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru, Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional , hal.136 7 Deliar Noer, Mohammad Hatta: Biografi Politik (Jakarta: CSIS,1974),cet.I, hal.92
Maka, dwifungsi ABRI dalam persepsi penguasa Orde Baru adalah melibatkan militer dalam proses politik dan pemerintahan baik di tingkat lokal maupun nasional secara luas. Elemen-elemen yang terlibat dalam proses politik dan pemerintahan, seperti birokrasi, partai politik, parlemen, dan badan eksekutif secara umum, hampir tidak ada satu pun yang steril dari penetrasi militer.8 Setelah terjadinya perdebatan antara ke tiga versi pemikiran di atas mengenai peran dan fungsi militer dalam politik nasional, maka pada akhirnya versi Soeharto - Ali Murtopo yang diterima untuk diterapkan. Ali Murtopo merupakan seorang intelektual militer yang sangat anti dengan Islam.
Ali Murtopo ketika itu
memangku jabatan sebagai komandan Intelijen yang merekayasa tentang politik Islam.9 Dengan demikian, diterimanya versi Soeharto dan Ali Murtopo yang sangat Islamifobia (anti dengan gerakan Islam politik dan memusuhi Islam), dan tergesernya versi Nasution dan Hatta, tidak saja menyebabkan Nasution harus terdepak dari lingkaran kekuasaan dan dibatasi peranannya dalam pemerintahan Soeharto, namun lebih jauh lagi berimplikasi terhadap keterbukaan jalan bagi akumulasi kekuasaan ekonomi dan politik militer dan jalan untuk mereduksi dan bahkan melenyapkan peran dan aktivitas politik Islam dari arena perpolitikan di Indonesia. Budaya politik Orde Baru dengan jargon politiknya ideologi “Depelopmentalisme “atau ideologi paham pembangunan ekonomi nasional yang digagas dan dikembangkannya, kemudian dijadikan sebagai instrumen legitimasi rezim. Ideologi yang dikonsepsikan oleh Orde Baru pada saat itu melalui sebuah
8 Eep Saefulloh Fatah, Pengkhianatan Demokrsi Ala Orde Baru, Masalah Dan Masa Depan demokrasi Terpimpin Konstitusional, hal. 136 9 S. Yusnanto, et al, Gerakan Militan Islam (Jakarta: The Ridep Institute, 2003), cet. II, hal 8
langkah rekayasa politik, karena dengan rekayasa politik tersebut Orde Baru menyakini dapat menciptakan stabilitas politik nasional. Dan dengan demikian ideologi yang telah dikonsepsikannya dapat diterapkan.
Dalam langkah
penerapan ideologi inilah Orde Baru pada akhirnya mewajibkan pengamalan Pancasila secara mutlak dalam kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Cara ini merupakan salah satu langkah Orde Baru untuk merealisasikan gagasan-gagasan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Orde Baru beralasan bahwa pembangunan ini tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya kestabilan politik. Sebab itu kestabilan merupakan syarat mutlak yang harus ada. Masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin telah membuktikan kegagalannya dalam pembangunan yang disebabkan tidak adanya kestabilan politik atau keadaan negara yang dipenuhi oleh kegiatan politik yang banyak ditandai oleh perdebatan ideologis yang tidak habis-habisnya serta perebutan kursi dan jabatan antar kelompok elit bangsa, sehingga energi pemerintah tercurahkan hanya untuk mengurusi masalah-masalah yang dapat menghambat pembangunan. Pada masa awal Orde Baru dengan diterapkan konsep Soeharto dan Ali Murtopo tentang dwifungsi ABRI berdampak terhadap timbulnya perasaan dan pikiran bahwa keterlibatan Islam dalam politik praktis cenderung mengganggu kestabilan politik. Orde Baru dengan konsep dwifungsinya yang dijalankan oleh ABRI telah menganggap bahwa gerakan Islam politik yang dijalankan oleh kelompok aktivis politik Islam yang ketika itu diwakili oleh Masyumi sebagai gerakan ekstrem kanan. ABRI pada saat itu telah menggap bahwa Masyumi sama dengan PKI, yaitu menyimpang dari Pancasila dan UUD 45, dan menyatakan
akan menindak tegas setiap individu atau kelompok yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 45.10 Ini dibuktikan dengan pernyataan ABRI ketika pada tanggal 21 Desember 1966 dalam pertemuan komandan militer wilayah ABRI, yang dipimpin oleh Jenderal Panggabean, seorang Katolik yang taat, bahwa pembentukan politik Islam yang terorganisasi akan menjadi tantangan terhadap rezim baru dan kepemimpinan militer. Sikap ini juga berakar dari antagonisme budaya masa lalu antara santri dan abangan, karena kebanyakan pejabat tinggi pada waktu itu berkultur abangan sekuler.11 Keadaan ini juga mengindikasikan bahwa Soeharto yang juga ditopang oleh ABRI tidak menyukai pengorganisasian kembali politisasi Islam. Usaha menghidupkan atau memformulasikan kembali agama Islam sebagai sebuah alat gerakan politik, seperti pada masa Orde Lama, dimana Islam oleh kelompok politik tertentu telah dijadikan sebagai sebuah ideologi untuk kepentingan politik mereka, dan itu oleh Orde Baru telah dipersamakan dengan radikalisme Islam. Ali Murtopo yang Islamfobia ini diangkat oleh Soeharto sebagai salah satu dari dua belas perwira staf pribadi Soeharto, sebagai pembantu politik kepercayaannya. Dalam menjalankan tugas dan perannya Ali Murtopo yang Islam fobia bersekutu dengan kelompok Katolik dan tokoh Jawa. Tidak mengherankan jika kebijakan politik pada awal pemerintahan Orde Baru banyak merugikan kaum muslimin, karena kelompok Ali Murtopo yang memegang kendali pemerintahan didominasi orang-orang yang cenderung memusuhi Islam. Dalam pikiran kelompok ini, Islam merupakan potensi yang amat membahayakan apabila diberi kesempatan untuk terlibat di 10
M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik; Era Orde Baru ( Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu 2001), cet. I, hal.36 11 Ibid, hal. 36
dalam membuat dan mengatur kebijakan pemerintahan negara. Menurut asumsi mereka, Islam itu identik dengan “ Darul Islam “ atau negara Islam dengan hukum Islamnya. Sehingga mereka cenderung untuk menghancurkan dan melenyapkan peran politik Islam. Oleh karena itu pandangan yang dimiliki Orde Baru mengenai politik Islam adalah pandangan yang menganggap Islam tidak lebih dari sebuah agama dalam pengertian ibadah yang sempit dan soal-soal kemasyarakatan yang tidak bersifat politik praktis.12 Orde Baru pada tahun 1973 dalam rangka menciptakan stabilitas politik dan kehidupan masyarakat telah menetapkan beberapa kebijakan yaitu pemerintah pada tahun 1973 telah memutuskan untuk melakukan restrukturisasi sistem kepartaian. Dalam struktur politik yang baru ini, seluruh partai politik, kecuali Golkar harus bergabung dalam dua partai politik. Keempat partai Islam; NU, Parmusi, PSII dan Perti digabung dalam partai baru yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan ), yang tidak mencantumkan kata-kata Islam, baik dalam namanya maupun dalam asasnya. Sedangkan lima partai lain yang berlatar belakang nasionalis ( PNI, IPKI dan Murba ), Parkindo dan Katolik digabung dalam Partai Demokrasi Indonesia ( PDI ). Dan pada tahun 1985 pemerintah memberlakukan asas tunggal Pancasila untuk seluruh partai politik dan organisasi massa. Setelah Pancasila dikukuhkan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan, tentu tidak boleh ada lagi perdebatan ideologi kenegaraan dan kemasyarakatan, karena semua rakyat dan bangsa Indonesia, melalui MPR, telah 12
Alfian dan Nazaruddin Syamsuddin, Profil Budaya Politik Indonesia, ( Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti 1991),cet.I hal.80
menyatakan kebulatan tekadnya untuk menganggap Pancasila sebagai satusatunya asas dalam kehidupan kenegaraan, politik dan kemasyarakatan. Langkah-langkah dan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh aktoraktor politik Orde Baru tersebut merupakan sebuah langkah atau kebijakan dalam rangka Orde Baru untuk melenyapkan peran dan aksi kelompok politik Islam atau yang disebut dengan depolitisasi politik Islam. Oleh karena itu depolitisasi politik Islam berarti sebuah usaha dan kegiatan yang diorganisasikan secara sistemik dan prosedural oleh ABRI sebagai aktor utama Orde Baru untuk melenyapkan dan menyingkirkan formalisasi ideologi Islam dari kehidupan panggung politik nasional. Peranan dan pengaruh presiden Soeharto yang berlatar belakang militer dan di topang oleh ABRI sebagai penyokong utama penyelenggaraan kekuasaan yang sangat besar dan tak terbatas atau suatu kekuasaan yang telah menjelma menjadi suatu kekuasaan absolut atau otoriter. Dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Orde Baru dari masa awal kekuasaannya hingga tahun 1990 yang ABRI sebagai pilar utamanya telah memainkan peranan yang sangat besar dalam menyingkirkan Islam sebagai gerakan politik atau golongan Islam politik tidak akan mendapat tempat lagi untuk hidup dan bernapas dalam suatu alam di mana Pancasila telah dikukuhkan sebagai satu-satunya sumber kehidupan sosial dan politik di negara Indonesia.13 Pergantian rezim kekuasaan pemerintahan baru membuat kalangan pemimpin dan aktivis politik Islam menaruh harapan yang sangat besar untuk
13
Ibid, hal.82
memainkan peran politik mereka. Harapan itu terutama tampak jelas di kalangan pemimpin Masyumi dan pengikut-pengikutnya yang selama demokrasi terpimpin benar-benar disudutkan oleh presiden Soekarno. Ini dikarenakan mereka merasa menjadi bagian penting dari kekuatan-kekuatan koalisi (seperti militer, kelompok fungsional, kesatuan pelajar, organisasi sosio-keagamaan dan sebagainya ) yang telah behasil menghancurkan PKI dan menjatuhkn rezim Soekarno, dan mereka sudah memperkirakan kembalinya Islam dalam panggung diskursus politik nasional. Sejarah politik Islam di Indonesia sejak dulu memang sering dipakai hanya sebagai instrumen atau alat oleh kekuasaan pemerintahan. Harapan umat Islam untuk politik keislamannya ternyata membuat umat Islam harus gigit jari dan kembali bergumul seperti pergumulannya dimasa Orde Lama.14 Realita kegagalan politik Islam untuk berkiprah, yaitu dengan ditolaknya rehabilitasi partai Masyumi oleh rezim Orde Baru pada 17 Mei 1967. Kenyataan ini dipertegas oleh pernyatan presiden Soeharto, bahwa “ militer tidak menyetujui rehabilitasi kembali partai Masyumi “. Dari pernyataan ini nampak jelas bahwa kalangan militer masih amat curiga terhadap politik Islam. Seperti dicatat oleh Harold Crouch, ini terutama amat terasa di kalangan “ perwira – perwira yang pernah terlibat dalam pertempuran bersenjata melawan Darul Islam dan pemberontakan pemberontakan regional lainnya yang dilakukan oleh kaum muslim ”. Dan sebagai ganti dari partai Masyumi pemerintah memberikan izin untuk mendirikan Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), hal ini disepakati oleh 14
Al-Chaidar, Reformasi Prematur, Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total (Jakarta: Darul Falah, 1998), cet.I hal.32
Orde Baru setelah terjadi negosiasi antara aktivis politik Islam dengan pemerintah Orde Baru. Kesediaan Orde Baru untuk mendirikan partai tersebut, setelah pemerintah Orde Baru mempertimbangkan bahwa ketiadaan mekanisme politik untuk
mengartikulasikan
dan
mengagregasikan
kepentingan-kepentingan
konstituen politik Islam di atas akan menumbuhkan rasa frustasi yang lebih dalam, yang pada gilirannya dapat mendorong mereka ke arah ekstrimisme politik yang lebih membahayakan. Akan tetapi pemberian izin tersebut telah diikuti dengan pembatasan dan kontrol yang sangat ketat oleh pemerintah terhadap para mantan aktivis partai Islam Masyumi, kalau tidak , dilarang sama sekali. Yang lebih penting lagi, obsesi memperoleh kemenangan mutlak di seluruh wilayah Indonesia telah mengakibatkan rezim Orde Baru, yang didominasi oleh kelompok militer (ABRI), menggunakan langkah koersif dan kooptasi untuk mempengaruhi hasil pemilu.15 Berbagai perkembangan setelah pemilu I Orde Baru 1971 hanya memperbesar rasa frustasi umat Islam. Kekalahan dalam pemilu tidak hanya tercermin dalam merosotnya wakil Islam di parlemen. Dan ini juga tampak dalam komposisi kabinet baru pemerinthan Orde Baru, dimana keterlibatan tokoh-tokoh politik Islam benar-benar mulai dikebiri. Salah satu kasus yang paling jelas mengindikasikan hal itu, yaitu mulai memudarnya dominasi NU (Nahdatul Ulama) di Departemen Agama (Depag). Dengan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang peran dan pengaruh hegemoni politik militer (ABRI)
15
Ibid, hal.34
serta pandangan militer tahun 1967–1990 terhadap politik Islam di Indonesia. Bermula dari persoalan dan permasalahan diatas maka penulis bermaksud menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “PERAN POLITIK MILITER (ABRI) ORDE BARU TERHADAP DEPOLITISASI POLITIK ISLAM DI INDONESIA “(Studi hegemoni politik militer Orde Baru terhadap politik Islam tahun 1967 – 1990)”. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Praktek politik militer telah mendominasi panggung perpolitikan nasional di Indonesia lebih kurang dua dekade. ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang pada masa Orde Baru terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian merupakan tulang punggung penggerak dari sistem pengelolaan dan pengaturan sistem pemerintahan Orde Baru. Dari ketiga angkatan dan satu dari kepolisian, Angkatan Darat merupakan aktor atau pelaku utama dalam merekayasa sistem perpolitikan nasional. Dominasi atau hegemoni kelompok elit militer terhadap panggung politik nasional berimplikasi terhadap peran politik masyarakat sipil. Dengan permasalahan ini, penulis akan membatasi pembahasan skripsi ini yaitu tentang peran yang telah dilakukan oleh politik militer yang merupakan kekuatan nyata (real power) yang didesain melalui institusi formal sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Pembahasan ini akan ditinjau dari tahun 1967 – 1990. Dan juga akan menganalisa proses serta peran atau kiprah yang telah dilakukan politik militer dalam menghancurkan dan menyingkirkan peran politik Islam.
Dari tema yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini agar supaya lebih terarah dan jelas dalam pembahasannya, maka obyek penelitian akan penulis batasi hanya pada peran politik yang telah dimainkan oleh kelompok militer pada masa Orde Baru yaitu dari tahun 1967-1990. Dan dampak apa yang telah ditimbulkan oleh politik militer tersebut terhadap politik Islam, yaitu sebuah usaha atau gerakan politik untuk menerapkan kembali Islam secara formalistik sebagai sebuah ideologi politik atau disebut juga Islam politik. Pembahasan skripsi ini penulis batasi hanya sampai pada tahun 1990 oleh karena penulis melihat kebijakan dan strategi politik pemerintahan Orde Baru ketika mulai memasuki era 90-an sudah mulai berbalik arah, yaitu pemerintahan Orde Baru ketika dimulainya dekade 90-an sudah banyak mengakomodir dan menempatkan tokoh-tokoh muslim di dalam lingkaran kekuasaannya dan pada waktu yang sama Soeharto juga menyingkirkan tokoh-tokoh militer (ABRI) yang sudah mulai terlihat sulit untuk dikendalikan oleh Soeharto, dan mencapai puncaknya ketika presiden Soeharto waktu itu mengizinkan berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada tahun 1991 yang dimotori oleh tokoh muslim kepercayaan Soeharto yaitu B.J.Habibie. Sikap akomodatif presiden Soeharto terhadap tokoh-tokoh muslim ketika itu berarti menandai berakhirnya dominasi politik militer Orde Baru dan strategi depolitisasi politik Islam oleh kelompok militer (ABRI). Dalam penulisan ini, agar pembahasan skripsi lebih terarah, jelas dan mudah untuk dipahami penulis akan merumuskan masalah mengenai peran politik yang dijalankan oleh kelompok elit militer, khususnya angkatan darat dalam
rangka melakukan depolitisasi politik Islam di Indonesia yang merupakan kelompok mayoritas. Untuk lebih rinci dan jelasnya dapat penulis ajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut : 1. Apa peran yang telah dimainkan oleh kelompok politik militer ? 2. Bagaimakah kelompok militer menjalankan peran politiknya pada masa dua dekade awal Orde Baru ? 3. Bagaimanakah kelompok militer memandang politik Islam yang diperankan oleh kelompok muslim sebagai mayoritas penduduk ? 4. Bagaimanakah elit politik militer mereduksi dan bahkan menyingkirkn kelompok politik Islam pada masa dua dekade awal Orde Baru ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Dengan munculnya berbagai permasalahan yang ada, sehingga tujuan dan urgensi yang ingin penulis dapatkan dari penelitian ini sebagai berikut : 1. untuk mengetahui ideologi yang diperankan oleh militer 2. untuk mengetahui politik praktis militer dalam pengelolaan pemerintahan negara 3. untuk mengetahui pandangan kelompok militer terhadap politik Islam 4. untuk mengetahui politik militer pada dua dekade awal Orde Baru 1967-1990 Sedangkan manfaat dari penulisan ini, antara lain:
1. manfaat teoritis; hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dibidang ilmu politik, khususnya yang berkenaan dengan politik militer di Indonesia era 1967-1990 serta dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi para pengelola negara ini untuk tidak melibatkan kalangan militer dalam panggung politik nasional. 2. manfaat praktis; yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan prinsip kehati-hatian bagi kalangan politik sipil, khususnya umat Islam di Indonesia untuk tidak mengulang kembali sejarah kelam panggung politik nasional masa lalu. D. Metodelogi Penelitian Dalam penelitian ini sesuai dengan tema yang penulis pilih, maka penulis membutuhkan data-data yang berhubungan dengan tema penelitian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu berdasarkan tema tersebut maka data yang dibutuhkan yaitu data-data yang berhubungan dengan politik, baik politik militer maupun politik sipil, khususnya pada masa Orde Baru. Dan juga literatur tentang ideologi, pembangunan dan literatur tentang politik Islam. Adapun data-data tersebut penulis dapatkan diantaranya diperpustakaan utama UIN Jakarta, perpustakaan TNI, LIPI, Imparsial, tulisan berbagai media yang berhubungan dengan penelitian dan juga diskusi dengan pakar politik militer dari CSIS dan LIPI.
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach), maka penelitian yang dipakai dan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah: 1. Penelitian kepustakaan Penelitian ini digunakan untuk memperoleh landasan teori yang dipakai dalam menganalisa data. Dasar-dasar dari teori ini diperoleh dari mencari dan mengumpulkan serta buku-buku yang bisa dikategorikan sebagai pustaka primer dan data pustaka sekunder. Karena bertitik tolak dari penelitian yang bersifat literer, maka sumber data penulisan skripsi ini sepenuhnya didasarkan pada riset kepustakaan (library reseach). Artinya pengumpulan data-data diperoleh dari karya-karya otoritatif (sumber primer) dan karya-karya yang mendukung relevansi pembahasan skripsi ini. Kajian tentang politik militer di Indonesia sebelumnya telah banyak ditulis oleh ilmuan dan para peneliti di bidang ilmu politik,
beberapa
diantaranya
karya:
Abdoel
Fatah
“Demiliterisasi Tentara, Pasang Surut Politik Militer 19452004”, Bahtiar Effendy “Islam dan Negara”, M. Din Syamsuddin “Islam dan Politik; Era Orde Baru” dan juga Bahtiar Effendy, “Jalan Tengah Politik Islam;Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah”, akan tetapi pembahasan yang membatasi peran hegemoni politik militer sampai pada tahun
1990 belum penulis temukan, oleh karena itu penulis melihat adanya pergeseran politik Orde Baru memasuki era 90-an. 2. Analisis data setelah diperoleh data dari berbagai sumber (primer dan sekunder) yang berkaitan dengan objek penelitian maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh tersebut. Adapun metode analisis yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bersifat deskriptif analitif, yang mana hal ini dimaksud untuk menggambarkan objek penelitian secara gamblang dan terperinci dengan cara mengelaborasi berbagai pendapat atau data yang muncul, demi untuk menggambarkan sosok dari sebuah objek. Selanjutnya menganalisis secara cermat konsep maupun metodelogi pemikiran yang dipakai dimana ia menjadi titik tolak pemikiran itu sendiri. Adapun teknis penulisan skripsi ini, mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi, tesis dan disertasi yang diterbitkan oleh UIN Jakarta press tahun 2004. E. Sistematika penulisan Untuk merealisasikan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menuangkannya dalam bentuk sistematika penulisan agar memudahkan pembaca dalam menelaah karya tulis ini. Dan sebagai langkah awal adalah sebagai berikut:
BAB I.: Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan. BAB II.: Potret politik Islam era awal Orde Baru dan 1990 yang terdiri dari pandangan Islam terhadap politik kenegaraan Indonesia, budaya politik Islam Indonesia dan dampaknya terhadap politik militer, peran politik Islam masa awal Orde Baru, partai politik Islam tahun 70-an. BAB III.: Orientasi Orde Baru terhadap pembangunan Indonesia yang terdiri dari hubungan Orde Baru dan ABRI, karakteristik politik militer ABRI, misi politik militer ABRI pada Orde Baru. BAB IV.: ABRI dalam menata perpolitikan nasional terdiri dari sejarah politik hukum ABRI/TNI, konsep dwifungsi ABRI/TNI dan dampaknya terhadap politik sipil, kegagalan Orde Lama dan peran TNI, strategi ABRI dalam depolitisasi politik Islam. BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta beberapa buku yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.
BAB II POTRET POLITIK ISLAM ERA AWAL ORDE BARU SAMPAI 1990
A. Pandangan Umat Islam Indonesia Terhadap Politik Kenegaraan Indonesia Negara Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, secara kuantitas umat Islam sebagai komponen masyarakat sipil yang terbesar merasa memiliki hak dan tanggungjawab terhadap perkembangan, pertumbuhan dan kemajuan bangsa dan negara ini. Hal ini dikarenakan umat Islam telah berperan besar dalam sejarah kelahiran negara bangsa Indonesia. Islam sebagai sebuah agama dan Islam sebagi sebuah ajaran telah hadir jauh sebelum wujud negara Indonesia tampak. Dan ia hadir dalam denyut jantung dari pra embrio sampai menjadi embrio yang pada akhirnya lahir apa yang disebut dengan bangsa Indonesia.16 Umat Islam Indonesia bukan hanya hadir sebagai bangsa Indonesia, tapi ia telah banyak melahirkan atau menjadi ibu kandung dari pergerakan nasional sampai mengantarkan bangsa ini kepintu gerbang kemerdekaan untuk lepas dari cengkeraman bangsa penjajah dan penindas. Setelah negara bangsa Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta, maka sejak saat itu bangsa Indonesia memasuki tahapan baru dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara. Pada tahun-tahun awal pasca revolusi kemerdekaan di negeri yang mayoritas 16 Adi Sasono, dalam pengantar; Tidak Ada Negara Islam, Surat-surat Nurcholish Madjid-Mohammad Roem, ( Jakarta: Djambatan), hal.XIX
penduduknya Islam ini diwarnai dengan pergulatan demokrasi yang sangat kental. Pergulatan
tersebut
terjadi
di
antara
kelompok-kelompok
yang
ingin
memperjuangkan ide-ide mereka mengenai bentuk dan ideologi negara bangsa menurut perspektif kelompok mereka masing-masing. Perjalanan sejarah politik Indonesia, di mana Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan, juga diwarnai perdebatan ideologis yang justru mengganggu usaha mereka dalam menegakkan negara demokratis. Perdebatan ideologis pertama yang terjadi diantara para pendiri bangsa ini, yaitu dalam sidang pertama BPUPKI (Badan Persiapan Usaha Proklamasi Kemerdekaan Indonesia), yaitu ketika para pendiri bangsa ini sedang mempersiapkan “perangkat lunak” kenegaraan Indonesia.17 Pada kesempatan itu, semangat “formalisasi” hubungan antara Islam dan negara. Menurut Herbert Feith di dalam buku “Partisipasi dan Partai Politik” yang disunting oleh Miriam Budiarjo, bahwa konflik perdebatan ideologi telah terjadi di Indonesia, yaitu sejak bangkitnya nasionalisme modern yang dimulai pada tahun 1900 dan 1910-an. Faktor perselisihan ideologi ini terjadi di dalam gerakan tersebut, yaitu perselisihan antara golongan Islam dan komunis pada tahun 1920an, antara golongan Islam dan nasionalis sekuler pada permulaan tahun 1930-an, serta antara golongan
nasionalis yang pro dan yang anti-Jepang pada tahun
sebelum 1942.18 Setelah proklamasi kemerdekaan, pada saat tokoh-tokoh gerakan nasionalis menjadi tokoh-tokoh pemerintahan, ruang lingkup mereka semakin 17
Bahtiar Effendy, Jalan Tengah Politik Islam;Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah, (Jakarta: Ushul Press), hal.34 18
hal.227
Miriam Budiarjo, Partisipasi dan Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia),
meluas dan cepat. Mereka mencurahkan sebagian besar waktu mereka untuk menuangkan ide-ide, ini disebabkan setelah 1945 pertentangan-pertentangan ideologi semakin meruncing. Sehingga banyak dari kesatuan militer dari republik muda itu yang berjuang melawan Belanda selama empat tahun berikutnya, jelasjelas mempunyai dasar ideologi-sosialis, nasionalis, Islam dan sebagainya. 19 Sebagaimana
semua
partai
politik,
republik
juga
harus
menghadapi
pemberontakan komunis dan pemberontakan kelompok Islam radikal, seraya tetap mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Untuk mengetahui bagaimana Umat Islam di Indonesia memandang hubungan antara agama yang mereka anut, dengan negara sebagai sebuah organisasi yang harus dikelola untuk kemajuan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dari fakta sejarah dapat kita ketahui bahwa, kondisi bumi nusantara sebelum agama Islam datang sudah berkembang berbagai kepercayaan, baik berupa kepercayaan asli seperti animisme, maupun agamaagama Hindu dan Budha yang berasal dari Asia Selatan. Bahkan percampuran ajaran pun (sinkretisme) dari berbagai kepercayaan dan agama-agama itu telah berkembang dengan pesat. Dari keadaan itu dapat diketahui bahwa, bagian dari masyarakat tertentu telah mencampur adukkan unsur-unsur dari ajaran agama. Peranan agama dalam kehidupan masyarakat pada masa itu sangat besar dan sangat mempengaruhi pola dan karakter kehidupan. Dari peninggalan sejarah
19
Ibid, hal.227
dapat diketahui bagaimana suatu agama sangat berperan dalam kehidupan termasuk pengaruh agama terhadap kekuasaan dan susunan masyarakat.20 Masuknya agama Islam, tidak merubah hubungan agama dengan negara (kekuasaan). Kerajaan-kerajaan Islam seperti raja-raja terdahulu, kerajaan Islam sesuai dengan ajaran agama Islam mempergunakan agama sebagai landasan kekuasaan raja.21 Perkembangan membawa perubahan dan perkembangan baru di kalangan masyarakat Indonesia. Umat Islam Indonesia seperti umat Islam di negara lainnya, atau bahkan di negara asal agama Islam itu sendiri, yaitu dunia Arab, memiliki satu pandangan yang sama, bahwa eksistensi suatu negara adalah satu keniscayaan yang wajib dan harus ada demi keberlangsungan kehidupan umat manusia. Artinya, mengutip pendapat Husein Muhammad di dalam buku civic education dan pendidikan kewargaan, negara diperlukan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat manusia secara bersama-sama. Kata negara telah diterima secara umum, sebagai pengertian yang menunjukkan sebuah organisasi teritorial suatu bangsa yang memiliki kedaulatan yang mandiri. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara juga sebagai sebuah agensi (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Ini dikarenakan manusia hidup didalam suasana kerjasama dan antagonistis (pertentangan). Dan negara adalah
20
Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia; Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan, (Jakarta: CV. Rajawali), hal.36 21
Ibid, hal.36
organisasi yang di dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.22 Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas, yaitu pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lainnya, supaya
tidak
antagonistis
yang
membahayakan.
Dan
yang
kedua,
mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongangolongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Berdasarkan definisi negara di atas, dalam hubungannya dengan umat manusia yang secara sosial memiliki hak dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan negara. Maka negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki pandangan yang beraneka ragam dalam memahami hubungan antara agama dengan negara. Hal ini disebabkan perbedaan cara memahami dan menginterpretasikan ajaran yang terdapat di dalam agama Islam itu sendiri. Jadi tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan negara oleh sebagian umat Islam tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab manusia sebagai mahluk sosial akan tetapi juga sebagai mahluk Tuhan yang harus mempertanggung jawabkan kehidupannya di kehidupan akhirat. Hubungan antara agama dan negara telah menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan tidak hanya terjadi di negara Indonesia, namun juga di negaranegara lainnya di belahan dunia ini. Pada hakekatnya, negara sebagai sebuah persekutuan hidup manusia secara bersama, merupakan suatu manifestasi dari 22 A.Ubaidillah (et.all), Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, (Jakarta: IAIN Jakarta Press), hal.33
sifat manusia yaitu sifat kodrati manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial.23
Perlu disadari bahwa manusia sebagai warga negara selain sebagai
mahluk sosial, juga merupakan mahluk Tuhan. Pada dasarnya yang menjadi perdebatan adalah, apakah hal-hal yang berkaitan dengan negara hanya merupakan suatu manifestasi dari kesepakatan antara manusia sebagai mahluk sosial, atau hal itu berkaitan dengan manusia sebagai mahluk Tuhan yang menerima wahyu dan petunjuk dari Tuhan dalam ajaran-ajaran-Nya. Oleh karena itu dasar ontologis manusia masing-masing sangat menentukan pemahaman konsep hubungan antara agama dengan negara.24 Pola hubungan antara agama dan negara, pada umumnya terdapat beberapa konsep menurut beberapa aliran dan paham
yang berkembang di
beberapa negara dan termasuk juga di Indonesia. 1. Hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Menurut paham teokrasi bahwa hubungan antara agama dan negara seperti dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan dan politik merupakan manifestasi firman Tuhan. Sistem pemerintahan teokrasi ada yang langsung dan tidak langsung, menurut paham teokrasi langsung, raja atau kepala negara memerintah sebagai penjelmaan Tuhan, maka dalam paham teokrasi tidak
23
Ibid, hal.124
24
Ibid, hal.125
langsung, yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan adalah raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan atau kehendak Tuhan. 2. Hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Selain paham teokrasi, terdapat juga paham sekuler dalam praktik pemerintahan, dalam kaitan hubungan agama dan negara. Menurut paham sekuler agama dan negara harus dibedakan dan dipisahkan. Dalam negara sekuler, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dan agama. Dalam paham sekuler, negara adalah mutlak urusan manusia dengan manusia lainnya (antroposentris). Sedangkan agama adalah urusan manusia dengan sang penciptanya ( Tuhan ). 3. Hubungan agama dan negara menurut paham komunis. Komunisme merupakan suatu paham yang berlandaskan pada filosofi materialisme dialektis dan materialisme historis. Paham ini dipelopori oleh Karl Marx. Dalam pandangan paham ini agama sebagai candu masyarakat. Menurutnya, manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Agama dalam pandangan ini merupakan suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Manusia adalah dunia manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis mahluk manusia, dan agama adalah keluhan mahluk tertindas, oleh karena itu agama harus ditekan bahkan dilarang. 4. Hubungan agama dan negara menurut pandangan Islam Dalam Islam, hubungn agama dan negara menjadi perdebatan yang cukup hangat dan berlanjut hingga kini di antara para ahli. Bahkan menurut Azyumardi
Azra, perdebatan ini telah berlangsung sejak hampir satu abad, dan berlangsung hingga dewasa ini.25 Masih menurut Azyumardi, ketegangan perdebatan tentang agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (din) dan negara (dawlah). Dan adapun menurut Munawir Sjadzali, ada tiga aliran dalam rangka hubungan agama dan negara. Pertama, aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segalagalanya, termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama, serta sebaliknya. Aliran kedua, mengatakan bahwa bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, nabi Muhammad tidak punya misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga, berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara. Maka ada dua model hubungan Islam dan Negara dalam aliran ketiga tersebut, yaitu pertama model hubungan integralistik. Model hubungan integralistik ini diartikan sebagai hubungan totalitas, dimana agama Islam dengan seperangkat ajarannya dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan lembaga yang menyatu (integral). Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama.
25
Ibid, hal.127
Model hubungan kedua adalah hubungan simbiosis-mutualistik. Menurut model ini hubungan antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Dimana agama harus dijalankan dengan baik. Hal ini hanya dapat dilaksanakan jika ada lembaga yang bernama negara. Sementara itu, negara juga tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama. Sebab tanpa agama, akan terjadi kekacauan dan amoral dalam negara. Menurut Ibnu Taimiyah (tokoh Sunni salafi terkemuka), bahwa agama dan negara benar-benar berkelindan. Tanpa kekuasaan yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Sementara itu, negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Hal seperti ini juga dikemukakan oleh Al-Ghazali dan Al-Mawardi. Dalam buku teori politiknya yang sangat terkenal “al-ahkaamu as-shulthaniyyah” Al-Mawardi mengungkapkan bahwa “negara dibangun untuk menggantikan tugas kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia “. Dalam menafsirkan politik Islam di Indonesia dapat digunakan beberapa tinjauan teoritis. Dalam tinjauan teoritis ini, hubungan Islam dan politik di Indonesia telah memiliki tradisi yang amat panjang. Akar-akar genealogisnya dapat ditelususri ke belakang hingga abad ke-13 dan awal abad ke-14, ketika pertama kali diperkenalkan dan disebarkan di kepulauan ini. Dalam perjalanan sejarah inilah Islam sambil mengadakan dialog yang bermakna dengan realitas sosio-kultural dengan politik setempat. Upaya teoritisasi politik Islam di Indonesia didasarkan kepada kisah mengenai kekalahan-kekalahan politik Islam secara formal.26 Upaya teoritisasi
26
Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, (Jakarta: Paramadina), hal.23
politik Islam Indonesia berkembang menjadi kurang normatif dibandingkan dengan upaya-upaya serupa di jantung wilayah Islam, baik pada periode klasik maupun modern. Oleh karena itu, teori mengenai politik Islam Indonesia secara substantif dibangun diatas landasan-landasan empirik dimana perjumpaan antara Islam dan politik di kepulauan ini berlangsung. Dari landasan di atas dapat dikemukakan, bahwa selama empat dekade upaya-upaya teoritis tersebut, sedikitnya terdapat lima pendekatan teoritis dominan yang pengaruhnya, hingga tingkat tertentu, masih terasa hingga dewasa ini. Pendekatan Dekonfensionalisasi Islam Pendekatan ini dikembangkan oleh C.A.O. Van Nieuwenhuijze, ia mencoba menjelaskan hubungan politik antara Islam dan negara nasional modern Indonesia, terutama untuk melihat peran Islam dalam revolusi nasional dan pembangunan bangsa dalam kerangka teori dekonfensionalisasi. 27 Dalam
teori politik dekonfensionalisasi ini yang dilihat adalah
kecenderungan akomodasionis kelompok-kelompok sosio-kultural dan politik Belanda. Situasi sosio-keagamaan Indonesia dimungkinkan dilakukannya studi kasus perbandingan untuk menguji sejauh mana teori ini bisa diterapkan secara lintas kultural dan kebangsaan. Indonesia pada periode awal kemerdekaan dapat dilihat sebagai sebuah arena dengan cukup banyak aktor kuat dengan latar belakang sosial-keagamaan yang berbeda (misalnya muslim, kristen, nasionalis, sekularis, modernis, dan ortodoks).
27
Ibid, hal. 24
Islam, menurut Cieuwenhuijze, adalah faktor yang dominan dalam revolusi nasional. Kalangan Islam, dalam interaksi mereka dengan faktor-faktor lain, rela melepaskan orientasi mereka “ yang formal dan kaku.” Ini, katanya lebih lanjut, “agar daya panggil mereka mencakup daya jangkauan yang lebih luas, dan pada saat yang sama tetap ada jaminan bahwa umat Islam mengakui peran yang telah mereka mainkan”. Pesan pokok pendekatan teoritis Nieuwenhuijze terhadap politik Islam di Indonesia modern barangkali adalah keharusannya untuk menampilkan diri dalam bentuknya yang obyektif, bukan subyektif, dan karenanya tidak “skripturalistik”. Teori di atas dalam konteksnya merupakan penafsiran kreatif atas prinsip-prinsip Islam secara sedemikian rupa, dalam rangka memapankan kembali relevansinya dengan kehidupan di Indonesia abad ke-20 an, yang lebih penting, di zaman Indonesia kontemporer. Pendekatan Domestikasi Islam28 Teori ini sering diasosiasikan dengan karya-karya Harry J.Benda mengenai Islam di Indonesia. Dalam teori ini salah satu unsur terpenting adalah perkembangan perebutan kekuasaan antara Islam dan unsur-unsur non Islam dalam masyarakat Indonesia.29
Indonesia pada periode pasca kolonial
digambarkan sebagai duplikasi ajang pertempuran dimana perebutan kekuasaan yang terulang kembali antara kalangan Islam dan Jawa tampaknya dimenangkan kelompok yang terakhir, yaitu” Jawa”. Hal ini tampak dalam rangka tujuan yang ingin dicapai yaitu: menghilangkan pengaruh “cengkeraman politik” Islam. Jika 28 29
Ibid, hal. 28 Ibid, hal.30
demikian, maka dapat dikatakan bahwa Islam di Indonesia kontemporer telah didomestikasi secara terus menerus. Pendekatan Skismatik dan Aliran30 Jika Benda menawarkan analisis mengenai politik Islam di Indonesia sebagai perebutan kekuasaan terus menerus antara Islam dan Jawa-isme, dimana yang pertama selalu berhasil dikalahkan, maka teori ini mencoba untuk menunjukkan salah satu
sumber
paling
esensial dari pengelompokan-
pengelompokan sosial politik yang berkembang dalam realitas politik di Indonesia. Dari teori ini politik Indonesia di asumsikan sebagai arena pertarungan politik antara ortodoksi dan sinkretisme. Teori ini memilah-milah lapisan yang membentuk masyarakat politik Jawa kedalam “dua kelas religio-ideologis yang secara logika berbeda satu sama lainn: Jawa (priyayi-abangan) dan Islam. Menurut Clifford Geertz proses Islamisasi di Indonesia, khususnya pulau Jawa merupakan proses sinkretisasi antara Islam dan Hinduisme. Pada tahun 1950-an Geertz, mengamati tiga varian kebudayaan Jawa, yaitu priyayi, santri dan abangan, sebagaimana dijelaskan dalam bukunya, The Religion of Java. Menurutnya, sub-varian priyayi banyak dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Budha dan pandangan mistik Jawa. Sementara sub-varian abangan sangat kental dipengaruhi animisme Jawa. Hanya sub-varian santri yang lebih murni mempertahankan ajaran Islam, dan itupun disertai pandangan elemen-elemen Jawa.31
30
Ibid, hal. 31 Masykuri Abdillah, Demokrasi Di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), (Yogyakarta: Tiara Wacana), hal.23 31
Dalam perkembangan, sub-varian santri dan abangan cenderung membedakan umat Islam Indonesia menurut orientasi-orientasi keagamaan mereka. Abangan merupakan kelompok umat Islam yang tidak menjalankan kewajiban-kewajiban Islam dan masih mempraktikkan unsur-unsur tradisional tertentu yang berhubungan dengan Hinduisme, Buddhisme dan Animisme. Sebaliknya, santri adalah muslim yang taat, yang menjalankan kewajibankewajiban Islam dalam kehidupan masyarakat.32 Pendekatan Trikotomi33 Dalam pendekatan ini dirumuskan pertanyaan bagaimanakah para aktivis politik Islam memberi respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapkan kepada mereka oleh kelompok elit penguasa. Dalam pandangan pendukung teori ini, mereka mengakui obsesi masyarakat politik Islam dengan gagasan negara Islam.34 Mereka juga menyadari antagonisme politik antara kelompok santri dengan abangan. Terlepas dari itu, mereka tidak otomatis mengasumsikan bahwa semua aktivis politik Islam memperlihatkan intensitas yang sama sehubungan dengan agenda negara Islam. Dalam teori ini nampak sekali keragaman dan kompleksitas politik Islam, dan terdapat tiga pendekatan politik, yaitu fundamentalis, reformis, dan akomodasionis dalam masyarakat politik Islam.35 Dalam pandangan ketiga kelompok aktivis politik Islam tersebut, Islam merupakan bagian integral dari batang tubuh politik Islam. Akan tetapi dalam
32
Ibid, hal.24
33
Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, hal. 40 Ibid, hal.40
34 35
Ibid, hal.40
pandangan mereka mengenai konsep dan ideologi perjuangan umat Islam terdapat perbedaan yang sangat fundamen. Sejalan dengan konsep kekuasaan, maka tujuan akhir dari konsep perjuangan politik kelompok fundamentalis, tidak diragukan lagi, adalah pembentukan negara Islam.36 Sementara itu, bagi kelompok reformis, tujuan akhirnya adalah kemenangan partai-partai Islam secara formal dalam pemilihan umum. Dengan itu, kesempatan untuk membangun sebuah masyarakat Islam tidak serta merta harus dengan negara Islam. Sedangkan dalam pandangan kelompok akomodasionis, bahwa tuntutan ideologis dan politisnya mendapatkan jaminan-jaminan administratif dan politik. Menurut Allan Samson dalam bukunya “Conception of Politik, Power, and Ideology in Contemporary Indonesian Islam”, keragaman respon politik umat Islam juga menunjukkan berkembangnya pandangan berdimensi ganda umat Islam mengenai ideologi negara. Bagi kelompok fundamentalis, berbanding lurus dengan pandangan mereka tentang kekuasaan dan perjuangan umat Islam, pertarungan demi memperjuangkan ideologi Islam adalah sebuah tuntutan imperatif. Sebaliknya, kelompok akomodasionis dan reformis bersedia menerima kompromi ideologis untuk mendapatkan konsesi-konsesi politis tertentu. Kepemimpinan dua kelompok politik terakhir ini jelas lebih pragmatis. Mereka bisa bekerja sama dengan kelompok penguasa-penguasa sekular jika hal itu menguntungkan kelompok-kelompok yang mereka wakili. Dalam perdebatan mengenai masalah ideologi dan undang-undang dasar negara, kelompok santri secara politik mengelompokkan diri dalam aliran politik
36
Ibid, hal.43
dengan ideologi yang agamis (Islam), sedangkan kalangan priyayi dan abangan secara politik mengelompokkan dalam aliran politik dengan ideologi yang sekuler.37 Pada masa sebelum kemerdekaan memang telah terjadi perdebatanperdebatan antara A.Hasan dan Mohammad Natsir dari kalangan modernis disatu pihak dengan Soekarno dari kalangan sekuler. Arti penting dari pendekatan trikotomi ini adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia dapat memecahkan permasalahan politik dalam kerangka persoalan yang realistik. Pendekatan Islam Kultural Teori terakhir adalah pendekatan Islam kultural, yang dikembangkan oleh Donald K. Emmerson. Dalam teori ini diupayakan untuk meninjau kembali kaitan doktrinal yang formal antara Islam dan politik atau Islam dan negara.38 Menurutnya, kelompok Islam militan mungkin menganut pandangan bahwa Islam yang berada di luar kekuasaan adalah Islam yang tidak lengkap. Emmerson juga mengatakan, jika diletakkan dalam perspektif historis dan empirisnya di Indonesia, maka perumusan teori ini tampaknya dilandaskan kepada upaya-upaya umat Islam, setelah tahun-tahun kekalahan politis pada sedikitnya lima bidang: konstitusi, fisik, pemilihan umum, birokrasi, dan simbol untuk mengerahkan kembali energi mereka dalam rangka mengembangkan sisi nonpolitis dari agama mereka. Hal ini dilakukan adalah untuk menghindari
37
Firdaus Syam, Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra Di Pentas Politik Indonesia Modern, (Jakarta: Khairul Bayan), hal.47 38
Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, hal.45
perseteruan politik dengan golongan lain dan sesama rekan sendiri, dalam rangka menumbuhkan kesadaran keagamaan dan sosial para pengikutnya. Yang lebih inheren dari pendekaan ini adalah agar supaya Islam yang lebih substantif dan simpatik bisa hadir dan lebih memainkan perannya.39 Strategi ini dilakukan dengan cara menerapkan ajaran Islam sebagai kesalehan individu para pengikutnya dan tidak dengan menonjolkan simbol-simbol yang bersifat formalistik. Dari upaya ini diharapkan umat Islam dapat mempengaruhi pemerintah yang bersifat otoriter dan menawarkan konsesi-konsesi yang tidak merugikan umat Islam. Dari kelima pendekatan teoritis yang dominan di atas, maka dapat ditelusuri dan diketahui bagaimana umat Islam Indonesia memandang hubungan politik dan negara. Umat Islam Indonesia bukan merupakan suatu kelompok umat Islam yang tunggal dan homogenitas, akan tetapi umat Islam Indonesia merupakan suatu umat yang sangat beragam dan heterogenitas. Sifat dasar Islam Indonesia yang heterogenitas ini telah melahirkan pandangan yang berbeda-beda di dalam umat Islam sendiri mengenai politik kenegaraan Indonesia. Dengan tidak tunggalnya umat Islam yang ada di wilayah nusantara ini, maka akan melahirkan pandangan yang berbeda-beda juga mengenai hubungan politik dan negara. Dan dari lima pendekatan teoritis diatas, maka umat Islam Indionesia dapat di kelompokkan ke dalam tiga kelompok arus utama dalam memandang hubungan Islam dan negara.
39
Ibid, hal.46
Tiga arus utama (mainstream) politik Islam di Indonesia pada masa awal Orde Baru tidak berbeda dengan politik Islam pada masa Orde Lama. Lahirnya ketiga kelompok arus utama politik Islam di Indonesia juga merupakan hasil dialektis antara umat Islam dengan sosio-kultural dan politik tertentu di tanah air.40 Tiga arus utama politik Islam di Indonesia tersebut, yaitu arus Islam formalistik, arus Islam substantivistik, dan arus Islam fundamendalistik. Arus yang pertama dimaksudkan untuk mengacu pada bentuk pemikiran mereka yang mempertahankan pelaksanaan yang ketat dari bentuk-bentuk Islam yang formal. Dalam konteks politik mereka menunjukkan orientasi yang cenderung mempertahankan bentuk-bentuk pra-konsepsi politik Islam, misalnya pentingnya partai politik Islam yang formal (menggunakan nama Islam), ungkapan, idiomidiom, dan simbol-simbol politik Islam, dan terutama, landasan organisasi secara konstitusional Islam.41 Formalisme Islam dalam politik dapat dilihat, misalnya pada masa awal Orde Baru berdiri. Kelompok ini sangat vokal menyerukan dihidupkan kembali piagam Jakarta, karena menurut mereka umat Islam telah memainkan peran penting dalam mendirikan rezim Orde Baru. Arus formalistik dan legalistik juga dapat dilihat dalam orientasi politik para aktivis partai dari kalangan umat Islam, yang secara historis telah menyakini bahwa partai politik dengan nama Islam sebagai satu-satunya sarana yang mungkin bagi artikulasi kepentingan politik orang-orang Islam. 40
M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, (Jakarta: Logos), hal.151
41
Ibid, hal.152
Orientasi politik formalistik dan legalistik di satu pihak menunjukkan bahwa kulturisasi Islam harus ditrasformasikan ke dalam politisasi. Dan politisasi harus memunculkan simbolisme Islam.42 Agenda-agenda para aktivis politik Islam pada masa awal Orde Baru ini menurut sejumlah pengamat menggambarkan keadaan bahwa ketidakmapuan mereka dalam mensintesakan landasan teologis dan filosofis dengan realitas sosio-kultural dan politik yang ada.43
Hal ini
khususnya berkenaan dengan upaya mereka untuk merumuskan hubungan antara Islam dan negara yang dapat diterima secara nasional. Arus yang kedua, yaitu arus yang menekankan keniscayaan adanya lembaga-lembaga sebagai badan formal untuk melaksanakan prinsip-prisip Islam merupakan sifat dasar dari formalisme Islam. Kelompok ini menekankan pentingnya tingkat makna substansial sambil menolak bentuk-bentuk pemikiran formalistik. Istilah ini dimaksudkan untuk menunjukkan orientasi politik mereka yang menekankan tuntutan manifestasi substansial nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik, bukan sekedar manifestasinya yang normal, baik dalam ide-ide maupun kelembagaannya. Bagi pendukung orientasi ini, yang lebih penting adalah eksistensi intrinsik ajaran-ajaran Islam dalam arena politik Indonesia, dan untuk mendorong Islamisasi perlu dilakukan kulturalisasi, yaitu penyiapan landasan budaya, menuju terwujudnya masyarakat Indonesia modern.44
42
Ibid, hal.153
43
Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, hal.128
44
M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, hal.156
Bagi kaum substantivis, bahwa dalam persfektif sejarah, kulturalisasi ini telah memasuki persaingan antara kekuatan-kekuatan budaya yang beragam di Indonesia, dan Islam hanya salah satu di antaranya. Agar Islam memenangkan kompetisi ini, Islamisasi menurut kaum substantivis, mestinya mengambil bentuk kulturalisasi, bukan politisasi; gerakan-gerakan Islam mestinya menjadi utamanya gerakan budaya daripada gerakan politik. Gagasan-gagasan bagi penekanan Islamisasi budaya telah diperjuangkan oleh mereka yang dikenal sebagai pemikir-pemikir indigenis (pemikir yang menekankan pentingnya memperhatikan unsur-unsur pribumi atau lokal dalam memahami Islam), yang berupaya memperhatikan cita-cita Islam bagi budaya nasional Indonesia, yang membedakannya secara jelas antara Islam dan negara. Sebagai sebuah strategi baru untuk revitalisasi Islam dengan penuh kesadaran para pemikir-pemikir indigenis merasa yakin bahwa hanya dengan pendekatan Islam “kultural” jangka panjanglah yang dapat menetralkan kecurigaan militer sambil secara perlahan-lahan memperkuat akar Islam dalam kehidupan bangsa secara keseluruhan.45 Salah seorang pencetus indigenisme adalah Abdurrahman Wahid, tokoh NU yang sejak awal tahun 80-an terkenal karena gagasannya tentang “pribumisasi Islam” dalam menghadapi kultur masyarakat Indonesia, dimana Islam hanya berfungsi sebagai salah satu faktor komplementer bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Tapi, sebagaimana yang dikemukakan Fahry Ali dan Bahtiar Effendy, bahwa pemecahan masalah yang ditawarkan Abdurrahman Wahid sifatnya 45
Robert W. Hefner dan Patricia Horvatich, Islam Di Era Negara Bangsa, (Yogya: Tiara Wacana), hal.106
temporal dan hanya bermakna praktis. Idenya Islam sebagai faktor komplementer bagi kultur Indonesia hanya memberikan “manuver” politik sesaat, dan kemudian hanya mengarah pada status quo.46 Ini dikarenakan Abdurrahman Wahid, sebagai aktivis dalam gerakan Islam, nampaknya telah menghadapi logika politik situasional, yaitu pada saat munculnya ide pendirian ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) oleh B.J. Habibie yang telah berhasil merangkul beberapa orang tokoh dan pemikir Islam. Dengan lantang Abdurrahman Wahid sebagai ketua NU pada saat itu menolak untuk bergabung meskipun sudah didekati oleh B.J Habibie, bahkan Abdurrahman menuduh bahwa ICMI sebagai sarang fundamentalis Islam dan sektarianisme dan fokusnya adalah eksklusivistik dan elitis daripada pan-Indonesia.47 Menurutnya perjuangan demokrasi dan keadilan dalam sejarah ini seharusnya menerima preseden yang kurang lebih inklusif, termasuk dari komunitas muslim. Islam seharusnya tidak diidealkan sehingga ia dianggap sebagai satu-satunya alasan untuk demokrasi, hukum atau keadilan ekonomi.
Sebaliknya
Islam
digunakan
semata-mata
sebagai
“landasan
inspirasional untuk kerangka nasional tentang masyarakat demokratik”.48 Ide Abdurrahman tersebut dalam bacaan sebagian pemikir Islam ketika itu merupakan sebuah ide responsif yang kelihatannya bersifat pragmatis, dan belum terbangun secara utuh. Akan tetapi kritikan Abdurrahman Wahid tersebut sangat direspon oleh sebagian kelompok militer yang memang sangat membenci Islam. Dan hal ini sangat disadari oleh Abdurrahman Wahid, karena militer sudah mulai 46
Fahri Ali dan Bahtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam, (Bandung: Mizan), hal.
191-192 47
Robert W. Hefner, Islam Pasar Keadilan, (Yogyakarta: Lkis), hal.23 Robert W. Hefner dan Patricia Horvatich, Islam Di Era Negara Bangsa, (Yogya: Tiara Wacana), hal.139 48
ditinggalkan oleh Suharto dengan mendirikan ICMI itu adalah sebagai salah satu jalan untuk mengimbangi penentang-penentangnya di militer, akan tetapi juga untuk memecah belah gerakan pro-demokrasi berdasarkan garis keagamaan. Akan tetapi kritikan dan tuduhan Abdurrahman Wahid terhadap ICMI ketika itu telah ditanggapi oleh sebagian orang-orang yang tergabung di dalam ICMI, bahwa Abdurrahmanlah yang sebenarnya mengipas-ngipas api sektarianisme dan bukan mereka.49 Karena Abdurrahman Wahid setelah itu terlihat menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Jenderal L.B Moerdani dengan kelompok pro demokrasi yang mereka bentuk, seorang jenderal Katolik Jawa yang sangat membenci Islam. Hal ini menurut mereka berbeda dengan Nurcholish Madjid, seorang pemikir “non-sektarian” substantivis. Dengan program pembaharuannya, ia telah berupaya menawarkan kerangka pemikiran yang lebih substansial dan sistematik.50 Nurcholish Madjid menemukan bahwa, Islam adalah agama fitrah yang menekankan potensi-potensi yang inheren dalam diri manusia dalam kebebasan dan kebaikan, Islam adalah agama universal yang mengajarkan cita-cita kemanusiaan universal, yang mengajarakan inklusivisme, bukan eksklusivisme.51 Pandangan ini didasarkan oleh Nurcholis Madjid dari renungannya atas Islam dan historisitas umat Islam Indonesia.52 Hakikat Islam yang inklusif ini, menurut Nurcholish Madjid menyatakan bahwa bentuk interrelasi dan interaksi yang
49
Robert W. Hefner, Islam Pasar Keadilan, hal.23 Ibid, hal. 193 51 Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Kita, (Jakarta: Univ.Paramadina), hal.40 50
52
M.Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, hal. 158
inklusif mesti ditegakkan oleh umat Islam Indonesia dalam hubungannya dengan pluralisme masyarakat Indonesia. Justifikasi filosofis dan historis para pemikir Islam mengenai hubungan yang serasi antara Islam dan negara telah mendorong mereka melakukan substansiasi atas bentuk-bentuk yang ada dari lembaga-lembaga politik. Tingkat substansi dari pengamatan atas masalah-masalah umat Islam mendorong mereka meluncurkan pengembangan masyarakat lewat kegiatan-kegiatan non-politik, yang walaupun demikian memiliki implikasi politik. Oleh karena itu mereka dimasukkan ke dalam mainstream politik substantivistik. Arus yang ketiga yaitu, arus fundamentalisme yang secara diametral mainstreamnya bertentangan dengan mainstream arus pertama dan kedua. Pada arus ketiga ini cenderung untuk mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas politik sekarang. Mainstream ini, pada titik pangkalnya berkeyakinan bahwa kedua mainstream pertama telah gagal menunjukkan Islam sebagai keseimbangan tandingan dalam merespon sistem politik Indonesia. Kemunculan fundamentalisme Islam di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internasional, yakni perkembangan fundamentalisme Islam di dunia Islam, dan oleh dinamika dialektis internal dalam politik Islam Indonesia itu sendiri.53 Dengan disebabkan ketidakmampuan dan ketidakefektipan gerakangerakan Islam yang mapan di hadapan rezim yang melakukan depolitisasi atas Islam melahirkan kelompok penentang dalam masyarakat Islam Indonesia. Kelompok ini bersikap sangat reaksioner dalam menantang penguasa, dan
53
M.Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, hal.160
diantara mereka juga menantang kemapanan Islam dengan menawarkan semacam alternatif. Sejarah Islam di Indonesia masa Orde Baru telah menyaksikan kemunculan sejumlah kelompok sempalan, termasuk Islam Jamaah di Jawa Timur, kelompok Islam Isa Bugis, Jamaah Tabligh dan Jamaah Tanbih. Selain itu terdapat pula di kalangan generasi muda Islam lingkaran-lingkaran keluarga (usrah).54 Bagi kalangan fundamentalisme menjelaskan bahwa, Islam terdiri dari dasar –dasar yang imperatif untuk “aksi”, suatu ide yang keluar dari karakteristik transformatif dari Islam dan pembelaannya yang nyata bagi orang-orang “lemah dan dilemahkan” (mustad’afin). Ide tentang transformatif Islam dikemukakannya dari elaborasi atas sejumlah ayat-ayat al-Qur’an, terutama ayat-ayat yang menyatakan bahwa misi Islam adalah mentransformasi masyarakat dari kegelapan menuju terang. Jika transformasi masyarakat berarti perubahan sosial, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat Islam transformatif menuntut suatu proses perubahan, apakah itu secara revolusioner ataupun evolusioner. Maka pilihan antara kedua kemungkinan perubahan ini tidak jelas dalam pemikiran mainstream politik fundamentalis Islam Indonesia.55 Dan ketiga arus utama politik Islam tersebut masih tetap eksis hingga kini di bumi nusantara ini. Semuanya menjadi bagian dari nuansa Islam Indonesia, dan
54
Ibid, hal.161
55
Ibid, hal.163
menjadi arus utama dalam memandang pemikiran hubungan antara Islam dan negara.
B. Budaya Politik Islam Indonesia dan Dampak terhadap Politik militer Politik Indonesia mencerminkan kompleksitas budaya dari suatu eksistensi negara kepulauan (nusantara) yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang sangat beragam dalam geografi, bahasa, maupun identitas etnik disatu pihak, dan dalam status sosial, posisi ekonomi, dan ideologi keagamaan dipihak lain. Konstruksi fisik negara Indonesia dan sosial masyarakatnya yang sangat heterogen ini sangat berpengaruh terhadap konstruksi bangsa Indonesia yang dicita-citakan. Ikatan kebangsaan merupakan salah satu bentuk ikatan sosial, disamping ikatan keluarga dan ikatan kesukuan. Sebagai sebuah negara bangsa, kebangsaan Indonesia yang terdapat di wilayah nusantara ini, dalam pembentukan awalnya sangat dipengaruhi oleh unsur Islam sebagai agama mayoritas penduduknya.56 Dari realitas sosial, Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia, maka dari sebagian elite bangsa Indonesia menjadikan agama Islam sebagai ideologi perjuangan politiknya, dan sebagian lagi menjadikan Islam sebagai panduan moral dan etika saja, dan bahkan sebagian lagi Islam tidak dijadikan sebagai standar apapun di dalam politik Indonesia. Umat Islam di Indonesia, walaupun sebagai umat mayoritas negara Indonesia, akan tetapi bukan merupakan suatu komunitas tunggal (monolitik) 56 Tatang Muttaqin, dkk, Membangun Nasionalisme Baru, (Jakarta: Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga BAPPENAS), hal.27
dalam pandangan dan budaya politiknya.57 Dari komunitas yang monolitik inilah, maka tercipta budaya politik yang sangat beragam dan kompleks. Budaya politik di satu sisi dan Islam di sisi yang lain merupakan dua hal yang berkaitan sangat erat dalam sejarah perjalanan pendirian negara dan bangsa ini. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai mahluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat, model-model pengetahuan, yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai referensi atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkup yang dihadapinya. Oleh karena itu, budaya merupakan nilai- nilai dan adat kebiasaan yang terdapat di dalam masyarakat.58 Sedangkan Islam sendiri merupakan suatu agama yang dibawa oleh nabi Muhammad, rasul Tuhan dengan ajaran-ajaran yang langsung dari Tuhan untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia. Kebudayaan lebih dekat dengan ilmu fenomena masyarakat, hal ini disebabkan karena sistem politik dapat ditinjau sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dalam sociosphere yang merupakan bidang penelaahan bidang sosiologi, antropologi, maupun geografi.59 Maka budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu yang terlibat di dalam politik kenegaraan secara langsung dan orientasi para pelakunya terhadap kehidupan politik yang dihayati, 57
Asep Gunawan (ed), Artikulasi Islam Kultural, Dari Tahapan Moral Ke Periode Sejarah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal.VIII 58
A.Ubaidillah,dkk, Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, (Jakarta: IAIN Jakarta Press), hal. 14 59 Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo), hal. 24
diamalkan dan diperjuangkan oleh para anggota suatu sistem politik tertentu.60 Budaya politik juga merupakan persefsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik yang terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintahan, karena menyangkut soal kekuasaan, aturan, dan wewenang.61 Pada prinsipnya, budaya politik sebagai salah satu unsur atau bagian kebudayaan merupakan satu dari sekian banyak jenis lingkungan dan unsur yang mengelilinginya dapat memberi pengaruh dan dampak terhadap perkembangan dan aktivitas politik dan sistem politik tertentu. Hubungan saling mempengaruhi antara budaya Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang sebelum negara bangsa Indonesia berdiri dengan agama Islam yang masuk ke nusantara ini, telah memberi warna dan pola hidup dan budaya politik tersendiri. Secara historis, umat Islam dengan ajaran yang dianut dan dijadikan pegangan hidupnya berperan besar dalam menentukan sejarah tumbuh dan berkembangnya perjalanan politik bangsa dan negara ini, dari sejak pra kemerdekaan, pada masa kemerdekaan; Orde Lama, Orde Baru dan bahkan pada masa sekarang. Interaksi antara ajaran Islam dengan budaya bangsa-bangsa yang ada di negara Indonesia telah menghasilkan pola dan bentuk pemikiran umat Islam tentang politik berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, kultur politik Islam atau orientasi atas nilai-nilai Islam yang diperjuangkan. Nilai-nilai dari kultur politik Islam, jika dilihat dari sejumlah pengukuran, dan secara umum ada tiga 60
Ibid, hal. 24
61
Ibid, hal. 26
dimensi dari orientasi politik Islam, yaitu orientasi nilai-nilai politik simbolik Islam, kedua orientasi atas politik Islam sebagai tuntutan legal spesifik, dan ketiga yaitu orientasi politik Islam yang substantif.62 Budaya politik yang pada umumnya mencakup beberapa hal, yaitu orientasi politik, sikap terhadap sistem politik, bagian-bagiannya, serta sikap terhadap peran kita sendiri dalam sistem tersebut.63 Maka kebudayaan politik suatu masyarakat merupakan suatu proses menginternalisasikan suatu nilai-nilai ke dalam kesadaran dirinya, perasaan, dan evaluasi diri serta perilaku hidupnya. Oleh karena itu mengutip pernyataan Almond ;
64
budaya politik bukan
merupakan suatu kenyataan yang statis dan tidak berkembang dalam ruang lingkup kehidupan manusia, sebaliknya merupakan sesuatu yang terus berubah dan berkembang sesuai dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dengan dinamika politik yang selalu berubah dan berkembang, maka budaya politik Islam di Indonesia juga akan terus berubah dan berkembang, ini dipengaruhi berbagai faktor perubahan di dunia global. Budaya politik Islam di Indonesia dari periode pra kemerdekaan sampai pada periode sekarang terus berubah dan berkembang. Studi ini untuk mengetahui sejauh mana doktrin dari ajaran Islam mempengaruhi para elite politik muslim dalam berpolitik. Studi ini menekankan pembahasan tentang budaya politik Islam pada masa akhir Orde Lama dan masa awal Orde Baru hingga tahun 1990. Pada masa 62
Jamhari (ed), Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada),
63
Firdaus Syam, Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra Di Pentas Politik Indonesia,
hal. 213 hal.21 64
Ibid, hal.22
akhir Orde Lama budaya politik Islam sangat simbolistik dan ideologis, seperti keadaan pada masa awal Orde Lama. Masa akhir dari Orde Lama merupakan masa demokrasi terpimpin sejak Presiden Soekarno mengeluakan dekrit presiden 5 Juli 1959, yaitu Soekarno dengan didukung oleh kelompok militer menyatakan kembali ke UUD 1945.65 Dengan keluarnya dekrit tersebut, secara simbolik menandai kekalahan kultur atau budaya politik Islam yang bersifat legalistik dan formalistik. Di bawah demokrasi terpimpin presiden Soekarno, artikulasi legalistik dan formalistik perjuangan gagasan, cita-cita, dan ide dari praktik politik Islam, terutama gagasan perjuangan Islam sebagai dasar ideologi negara, mulai menunjukkan implikasiimplikasi bawaannya yang negatif.66 Adapun budaya politik Islam yang legalistik dan formalistik pada masa akhir Orde Lama yang diwakili oleh partai Masyumi, pada akhirnya dibubarkan oleh presiden Soekarno dan pemimpin utamanya (seperti Mohammad Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara) di penjarakan. Dengan alasan bahwa oposisi mereka terhadap pemerintah yang tak berkesudahan, dan juga keterlibatan mereka dalam pemberontakan PRRI. Memasuki tahun 1966, setelah terjadinya pemberontakan G30-S PKI terjadilah pergantian rezim. Rezim Orde Lama dengan demokrasi terpimpinnya telah digantikan oleh rezim Orde Baru yang dinahkodai oleh Letnan Jenderal Soeharto sebagai presidennya. Pada tahun pertama dengan mulai berkuasanya pemerintah Orde Baru, banyak pemimpin politik Islam yang menaruh harapan 65
Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, hal. 110
66
Ibid, hal.110
besar. Ini disebabkan oleh karena kelompok politik Islam merasa menjadi bagian penting dari kekuatan-kekuatan koalisi (seperti militer, kelompok fungsional, kesatuan mahasiswa dan pelajar, organisasi soaial-keagamaan dan sebagainya) yang telah berhasil menghancurkan PKI dan menjatuhkan presiden Soekarno. Kedua, yaitu langkah pemerintah Orde Baru membebaskan bekas - bekas tokoh Masyumi yang pada masa Soekarno di penjara (termasuk Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem, Kasman Singodimedjo, Prawoto Mnagkusasmito, dan Hamka). Harapan kelompok politik Islam tersebut, pada akhirnya tidak menjadi kenyataan setelah pemerintah Orde Baru, dengan kelompok militer dalam upaya memperkuat perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945, pada Desember 1966 menyatakan bahwa mereka: "akan mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap siapa saja, dari kelompok mana saja, dan dari aliran apa saja, yang ingin menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang pernah dilakukan melalui pemberontakan Partai Komunis di Madiun, Gestapu, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia [sebuah gerakan Islam yang paling fanatik pada 1950-an dan memperoleh basis dukungannya di Jawa Barat yang berupaya mendirikan negara Islam dengan kekuatan senjata] dan Masyumi- Partai Sosialis Indonesia…dikutip dari Allan Samson di dalam buku Bahtiar Effendy, Islam dan Negara. Pemikiran politik Islam di Indonesia, khususnya gagasan mengenai hubungan antara Islam dan negara yang sangat bersifat ideologis di kalangan aktivis politik Islam pada masa akhir Orde Lama, pada kenyataannya terus diperjuangkan sampai pada masa awal Orde Baru. Dalam pandangan kelompok
ini, bahwa dimensi-dimensi teologis atau filosofis politik Islam dalam memahami hubungan agama dan negara menjadi prasyarat mutlak dalam membangun dan mengembangkan bentuk dan landasan dasar negara bangsa ini. Pada dasarnya pemahaman ini merupakan produk pemahaman umat Islam atas doktrin-doktrin keagamaan mereka, akan tetapi pada akhirnya merupakan faktor yang sangat esensial dalam mepengaruhi dan membentuk pemikiran dan praktik para politisi muslim, khususnya generasi pada masa Orde Lama.67 Dinamika politik Indonesia pada masa Orde Lama yang sangat tidak menentu, yang pada umunya diakibatkan oleh perdebatan perjuangan untuk kepentingan ideologis kelompok tertentu dari bangsa yang sangat heterogen dan multikultural ini, berakhir dengan kebuntuan, permusuhan ideologis dan politis yang sangat meruncing, dan bahkan kekerasan. Setelah pemerintah Orde Baru berusaha menata kembali format politik Indonesia, berberapa pemimpin politik Islam generasi lama menunjukkan sikap reaktif. Karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa agenda-agenda politik mereka pada tahun-tahun pertama pemerintahan Orde Baru (yakni mendesak supaya legalisasi piagam Jakarta; menuntut rehabilitasi Masyumi; dan berusaha keras untuk melibatkan secara langsung para mantan pemimpin Masyumi dalam Parmusi yang baru didirikan) ditolak, sikap formalistik politik Islam masa lalu tetap tidak berubah. Inilah yang membuat budaya politik Islam yang merupakan suatu orientasi politik, sikap terhadap sistem dan perilaku diri sendiri terhadap format politik dan agama menjadi kaku.
67
Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, hal.128
C. Peran Politik Islam Era Awal Orde Baru Era awal Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 sejak Soeharto mengambil alih kekuasaan untuk mengendalikan ketertiban dan keamanan dalam negara, dan disahkan melalui sidang MPRS tahun itu. Orde Baru yang pada saat berdirinya dinakhodai oleh jenderal Soeharto, dikonsepsikan sebagai orde koreksi total terhadap segala penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Lama yang afiliasi politiknya lebih cenderung kepada kelompok komunis. Pilihan politik Orde Baru adalah pembangunan yang berorientasi kepada modernisasi sebagai pilihan strategis yang memiliki dua pengaruh. Pertama, pemerintah Orde Baru memiliki basis ideologi yang kuat yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak, sehingga dapat menaikkan dukungan serta partisipasi politik. Kedua, dukungan dan partisipasi politik masyarakat pada giliran berikutnya mendukung kelangsungan proses pembangunan sekaligus mengukuhkan posisi pemerintahan Orde Baru itu sendiri. Dan dalam pidato kenegaraannya 16 Agustus 1967, Jenderal Soeharto menyatakan bahwa tujuan Orde Baru adalah untuk mempertahankan dan memurnikan eksistensi dan implementasi Pancasila serta UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Tap. MPRS No.10/MPRS/1966. Politik Islam hanya memainkan peran sebagai aktor yang ikut membidangi kelahiran rezim Orde Baru, dan setelah Orde Baru terciptakan, peran politik Islam seperti pada masa Orde Lama tidak pernah terdengar lagi. Keterlibatan politik Islam dalam membidangi kelahiran Orde Baru sangat tampak sekali yaitu ketika
umat Islam berperan besar dalam usaha untuk menghancurkan PKI (Partai Komunis Indonesia). Hal ini dikarenakan umat Islam, di sisi lain menganggap komunisme sama dengan ateis, dan karena itu menjadi musuh utama agama dan sila pertama Pancasila. Dengan demikian, perjuangan melawan komunisme dianggap sebagai salah satu aspek jihad melawan musuh-musuh Islam.68 Tidak ada seorangpun yang dapat menafikkan bahwa umat Islam telah memainkan peranan yang sangat besar dalam menghancurkan kekuatan komunis di Indonesia dan sebagai salah satu komponen penegak Orde Baru yang sangat utama.69 Oleh karena itu, pada permulaan lahirnya Orde Baru peranan politik Islam untuk mendorong dan menjadi penggagas utama untuk melakukan kegiatan politik yang dilandasi oleh sistem demokrasi. Kegagalan para aktivis politik Islam untuk memperjuangkan rehabilitasi partai Masyumi, maka pada pertengahan tahun 1967, dibentuk panitia tujuh untuk bernegosiasi dengan pemerintah Orde Baru mengenai kemungkinan didirikannya partai baru.70 Wadah politik baru ini dimaksudkan untuk “menyatukan seluruh aspirasi dan kekuatan organisasi Islam yang ada dan yang tidak tergabung dalam sebuah partai“. Pada mulanya Orde Baru tidak mengizinkan berdirinya partai baru tersebut, dikarenakan Orde Baru sangat khawatir akan ketiadaan mekanisme politik untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan-kepentingan konstituen politik Islam di atas, akan menumbuhkan rasa frustasi yang lebih 68 Masykuri Abdillah, Demokrasi Di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), hal.40 69
Asep Gunawan (ed ), Artikulasi Islam Kultural, Dari Tahapan Moral Ke Periode Sejarah, hal.267 70
Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, hal. 113
dalam, yang pada gilirannya dapat mendorong mereka ke arah ekstremisme politik yang lebih membahayakan.71 Dikarenakan alasan tersebut maka pemerintahan Orde Baru menyepakati maksud mereka untuk mendirikan organisasi politik baru. Akan tetapi kesuksesan tersebut diraih setelah melalui perjuangan yang sangat berat, izin mendirikan partai politik baru pun akhirnya diberikan kepada bekas konstituen Masyumi. Demikianlah, pada tanggal 20 Februari 1968, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) didirikan di bawah pimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun, dua aktivis Muhammadiyah. Akan tetapi didirikannya Parmusi tampaknya tidak menunjukkan adanya perubahan apa pun dalam hal hubungan antara para pemimpin dan aktivis Islam politik dengan elite pemerintahan Orde Baru. Hal ini dikarenakan pemerintahan Orde Baru setidak-tidaknya sama khawatir dengan para pendahulunya yang selalu mengartikulasikan ideologi politik Islam dengan; (1) tuntutan kelompok Islam agar Piagam Jakarta dilegalisasikan kembali pada sidang MPRS tahun 1968, dan (2) dilangsungkan kongres umat Islam Indonesia pada tahun yang sama. Dari perkembangan awal ini, pada akhirnya berimplikasi pada, (1) harapan kelompok Islam untuk memainkan peran lebih besar di bawah pemerintahan Orde Baru segera menyusut, (2) perkembangan-perkembangan itu menumbuhkan sikap saling curiga dan memusuhi yang jauh lebih dalam antara para pemimpin serta aktivis politik Islam dan elite pemerintahan Orde Baru.
71
Ibid, hal.113
D. Partai politik Islam tahun 1970-an Partai politik merupakan salah satu sarana masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Definisi partai politik secara umum adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan citacita yang ingin diperjuangkan secara bersama-sama.72 Partai politik yang terdapat di dalam suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara. Mengutip pendapat seorang sarjana bernama Sigmund Neumann , definisi partai politik adalah, organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada cara untuk menguasai kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.73 Dengan demikian partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Pada umumnya masih banyak definisi partai politik, akan tetapi di dalam pembahasan ini hanya dikemukakan dua definisi saja. Partai
politik
sebagai
sebuah
sarana
dan
instrumen
untuk
mengartikulasikan suatu orientasi dan cita-cita, maka partai politik memiliki beberapa fungsi. Baik artikuasi kepentingan maupun penggabungan kepentingan (interest aggregation) yang dilakukan oleh partai politik dalam suatu sistem
72
Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia),
73
Ibid, hal. 16
hal. 16
politik merupakan sebuah masukan (input) yang disampaikan kepada instansiinstansi yang berwenang untuk membuat keputusan yang bersifat mengikat. Partai politik sebagai sebuah instrumen perjuangan dan artikulasi kepentingan dari suatu kelompok yang memiliki keragaman kepentingan seperti di negara Indonesia ini, semestinya harus bersifat alamiah dan berdasarkan seleksi alam dalam evolusi kehidupan partai tersebut. Artinya di negara yang sangat multi etnis, multi kultural, dan multi agama yang menjadi realita yang tidak tunggal; tentunya memiliki keragaman kepentingan yang ingin diperjuangkannya, apalagi umat Islam sebagai umat mayoritas pemilik saham terbesar di negara ini harus diberi kebebasan dalam membentuk dan menetapkan corak dan ideologi partainya. Kebebasan dalam menentukan hidup dan matinya suatu partai di negara yang menganut sistem demokrasi adalah konstituen partai tersebut, dan bukan rezim suatu pemerintahan, seperti yang terjadi di negara Indonesia pada masa Orde Baru dahulu. Peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru di Indonesia pada tahun 1966 telah menjadi malapetaka besar bagi kehidupan perpartaian di Indonesia. Dalam hal ini yang merasakan dampak kerugian besar dari kebijakan rezim tersebut adalah umat Islam. Pada kenyataannya sistem yang telah diterapkan oleh rezim Orde Baru tidak memberi ruang kebebasan dan kesempatan bagi kelomopk umat Islam tertentu untuk memperjuangkan aspirasi dan mengaktualisasikan kepentingan mereka melalui partai politik yang sesuai dengan corak dan karakter kelompok mereka.
Pada masa awal lahirnya Orde Baru, umat Islam menaruh harapan besar untuk dapat berpartisipasi dan berperan dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan negara dengan berjuang melalui partai politik mereka. Akan tetapi harapan tersebut menjadi sirna dan hilang setelah pemerintahan Orde Baru yang di topang oleh militer (TNI-Angkatan Darat), pada tahun 1971 menetapkan suatu kebijakan yang sangat melukai hati dan perasaan umat Islam. Militer (khususnya TNI-AD) sebagai penopang utama rezim Orde Baru sangat mencurigai dan mengkhawatirkan jika umat Islam Indonesia akan menjadikan Islam sebagai dasar negara dan membentuk negara Islam Indonesia. Di atas kanvas yang besar, inilah periode yang diisi oleh militer yang membangun dominasinya dalam politik Indonesia dan dengan dukungan kekuasaan Barat, mengintegrasikan kembali negara ini dengan sistem kapitalis global. Kepemimpinan militer yang dominan memandang bahwa partai-partai politik hanya berhasil memecah–belah Indonesia menurut garis-garis agama dan ideologi, yang mengancam persatuan nasional dan pada akhirnya menimbulkan kehancuran politik dan ekonomi.74 Orde Baru yang dikomandani oleh Soeharto mempercayakan kepada Ali Murtopo untuk menciptakan kendaraan politik yang mampu memenangi pemilihan. Dan Ali Murtopo menjadikan Golkar yang lahir pada tahun 1964 sebagai kendaraan politik Orde Baru yang pada pemilu pertama Orde Baru sangat sukses dan meraih suara terbanyak.
74
Vedi R. Hadiz dan David Bouchier (ed), Pemikiran Sosial Dan Politik Indonesia 1965-1999, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), cet. I, hal. 15
Setelah kekalahan partai-partai politik pada pemilu pertama tahun 1971 berimplikasi terhadap masa depan sistem politik dengan multi partai seperti pada masa Orde Lama. Diperlemah oleh kinerjanya yang buruk, posisi tawar partai-partai sangat berkurang. Ali Murtopo tidak menyia-nyiakan waktu untuk memprakarsai suatu reorganisasi sistem politik secara besar-besaran, dengan memaksa sembilan partai politik oposisi untuk melebur menjadi dua partai yang disponsori oleh pemerintah dengan nama yang sama sekalipun tidak menjelaskan apa-apa, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Militer setelah sukses memaksa difusi partai-partai politik, untuk selanjutnya semakin mendepolitisasi masyarakat, dengan ketentuan baru diciptakan, yaitu untuk mencegah keberadaan partai-partai politik di tingkat yang lebih rendah di tingkat kabupaten.75 Organisasi-organisasi massa yang berafiliasi ke partai juga dilarang dan para anggaotanya diserap ke dalam badan-badan korporatis yang didukung oleh negara, yang pada gilirannya digabung ke dalam Golkar.76 Dari gerakan Orde Baru didukung oleh militer ini, kelompok muslim merupakan target khusus dan utama untuk menyeragamkan perpolitikan melalui penyederhanaan keberadaan partai-partai politik.77
Ini mencerminkan bahwa
kaum militer pada waktu itu yang kebanyakan abangan dan mitra-mitranya yang sekuler atau beragama Kristen sama-sama takut akan kemungkinan munculnya partai partai Islam sebagai kekuatan politik penting.
75
Ibid, hal.17 Ibid, hal.17 77 Ibid, hal.18 76
Setelah penyederhanaan partai-partai poltik dan dengan dihapuskannya sistem multi partai setelah pemilu pertama Orde Baru, maka politik Islam yang semestinya memiliki kebebasan untuk mengekpresikan orientasi politik mereka secara langsung telah hilang dan mati dari hiruk pikuk panggung politik nasional.
BAB III ORIENTASI ORDE BARU TERHADAP PEMBANGUNAN INDONESIA
A. Hubungan Orde Baru dengan ABRI/TNI Orde Baru yang lahir dalam situasi ketidakstabilan politik, ekonomi dan hukum di tanah air yang diakibatkan oleh G30-S/PKI yang berdampak pada kekacauan dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hancurnya perekonomian negara Indonesia pada saat itu disebabkan tingginya tingkat angka inflasi, sehingga rakyat mengalami kesusahan untuk mendapatkan kebutuhan untuk hidup mereka keseharian. Dari keadaan perekonomian negara yang tidak stabil inilah, Orde Baru atau era pemerintahan nasional baru yang dimulai dengan kepemimpinan Soeharto melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1966. Orde Baru dengan pemerintahan baru telah mengkonsepsikan dirinya sebagai koreksi total terhadap pemerintahan Orde Lama yang lebih cenderung berpihak kepada kalangan kiri (Komunis). Sebagai koreksi total terhadap pembangunan yang telah dipraktikkan oleh Orde Lama, pilihan Orde Baru adalah pembangunan yang berorientasi kepada modernisasi sebagai pilihan strategis yang memiliki dua pengaruh.78 Pertama, pemerintah Orde Baru dengan demikian memiliki basis “ideologi” kuat yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak, sehingga dapat menarik dukungan serta partisipasi politik. Kedua,
78 Firdaus Syam, Amien Rais & Yusril Ihza Mahendra Di Pentas Politik Indonesia Modern, (Jakarta: Khairul Bayan), hal.74
dukungan dan partisipasi politik rakyat pada giliran berikutnya mendukung kelangsungan proses pembangunan sekaligus mengukuhkan posisi pemerintahan Orde Baru itu sendiri. Koreksi total Orde Baru terhadap segala penyelewengan yang terjadi pada masa Orde Lama, adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk mempercepat proses pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD’45. Hal ini bertolak belakang dengan konsep pemerintahan pada masa Orde Lama, jika pada masa Orde Lama pembangunan ditekankan pada bidang politik, maka pada masa Orde Baru mengubahnya menjadi pembangunan pada bidang ekonomi. Orde Baru selalu mengusung jargon “politik no” dan “ekonomi yes” yang sangat lantang disuarakan pada masa-masa awal Orde Baru. Pada masa itu para pendukung Orde Baru malah menciptakan pemikiran-pemikiran tandingan seperti ide-ide pragmatik, deideologisasi, deparpolisasi, berorientasi pada program pembangunan.79 Pada masa awal Orde Baru stabilitasi politik telah dianggap sebagai salah satu dasar berpikir yang empiris bagi masyarakat di Indonesia, termasuk proses dalam sistem politik itu sendiri. Oleh karena itu usaha penataan kembali kekuatankekuatan politik di Indonesia, telah dianggap sebagai pembuktian terhadap teori yang melihat adanya hubungan yang positip diantara kehidupan politik dengan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya kenyataan ekonomi dengan kenyataan politik.
79 Fahry Ali dan Bahtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Orde Baru, (Bandung: Mizan), hal.95
Setelah kekuasaan secara penuh berada ditangan Soeharto pada tahun 1968 dan berakhirnya dualisme kepemimpinan di Indonesia, maka untuk pertama kalinya sidang MPRS menghasilkan rencana ekonomi lima tahun pertama Orde Baru yang di sahkan MPRS sebagai tugas kabinet mendatang.80 Soeharto dan orang-orang kepercayaannya, di bawah petunjuk asisten intelijen pribadinya Ali Murtopo, maka telah mulai untuk meletakkan dasar-dasar dari rezim Orde Baru. Langkah pertama yaitu dengan menjadikan organisasi birokrasi dan Golkar sebagai instrumen utama Orde Baru.81 Pada awal berdirinya rezim Orde Baru, TNI telah memainkan peran yang sangat dominan, bahkan rezim ini menurut sebagian pengamat politik Barat sebagai rezim diktator militer.82 Perwira-perwira tinggi militer khususnya AD (Angkatan Darat) telah menjabat posisi kunci di kabinet dan pada level atas birokrasi, dan telah dialokasikan 20% untuk kursi jabatan di DPR. Golkar pada masa Orde Baru diposisikan sebagai partai pemerintah, oleh karena itu Golkar memiliki dua sokoguru yang kuat, yaitu Angkatan Bersenjata (kelompok pendukung utama) mempunyai misi untuk menjamin kemenangan Golkar. Alasannya adalah, bahwa hanyalah melalui kemenangan Golkar stabilitas politik dan Pancasila bisa dipertahankan. Sedangkan kekuatan kedua adalah birokrasi. Semua pegawai negeri sipil adalah anggota organisasi yang disebut
80
Sjahrir, Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok, (Jakarta: LP3ES), hal.128
81
Angel Rabasa dan John Haseman, The Military And Democracy In Indonesia, (Santa Monica: RAND), hal.36 82
Ibid, hal. 36
Korpri (Korp pegawai republik Indonesia) dengan garis hirarkisnya turun sampai ke tingkat desa untuk menjamin kemenangan Golkar. Orde Baru yang ditulang punggungi oleh militer amatlah traumatis dengan disintegrasi nasional dan stabilitas politik yang dapat menghambat rencana pemerintah untuk menjalankan pembangunan ekonomi. Lebih jauh lagi Orde Baru melakukan penekanan dan pembatasan secara luas partisipasi politik rakyat secara langsung. Kooptasi negara terhadap berbagai kekuatan masyarakat, serta berbagai regulasi ekonomi dan politik pada masa Orde Baru juga dilakukan melalui intimidasi dan kebijakan politik represif kelompok militer, yang berlindung dibalik jargon stabilitas dan keamanan nasional. Menurut Richard Tante, pada masa Orde Baru juga aktualisasi politik masyarakat telah ditekan di bawah bayang-bayang kekuasaan militer yang sangat besar, terutama melalui praktek intelijen. Dalam kerangka ini, Tante kemudian menyebutkan Orde Baru sebagai pemerintahan yang menjalankan model “negara militer rente”.83
B. Karakteristik Politik Militer ABRI/TNI Karaktristik militer Indonesia pada masa Orde Baru adalah militer politik dan bukan militer profesional. Militer politik merupakan antitesa dari teori Huntington. Persepsi tentara mengenai dirinya sebagai kekuatan politik berasal
83 Eef Saefullah Fatah, Zaman Kesempatan, Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru, (Bandung: Mizan), hal.10
dari perbedaan yang kabur tentang fungsi militer dan fungsi politik dalam masa perang kemerdekaan melawan Belanda.84 Sebagai tentara politik, ABRI memiliki karakter inti yang dipopulerkan oleh Finer dan Janowitz, yaitu: militer secara sistematis mengembangkan keterkaitan yang erat dengan sejarah perkembangan bangsa serta arah evolusi negara. Hal ini dilakukan dengan mengkombinasikan prinsip hak sejarah (birthright principle) dan prinsip kompetensi (competence principle). Berangkat dari dua prinsip dasar inilah ABRI/TNI menciptakan peran sosial dan politiknya. Prinsip hak sejarah menurut ABRI/TNI didasarkan pada suatu interpretasi sejarah bahwa militer berperan besar dalam sejarah pembentukan bangsa dan juga telah melakukan
pengorbanan
yang
tidak
terhingga
untuk
membentuk
dan
mempertahankan negara. Pada gilirannya, sejarah asal–usul dan peran awal militer tersebut telah membentuk suatu tradisi dan seperangkat nilai.85 Sedangkan prinsip kompetensi didasarkan pada ide bahwa militer merupakan institusi terbaik yang dimiliki negara untuk mempertahankan dan mencapai kepentingan nasional bangsa. Faktor utama bagi kelompok militer yang mendasari penilaian ini pada masa Orde Baru, yaitu wacana tentang ketidak mampuan institusi sipil untuk mengelola negara, ditandai dengan merebaknya berbagai krisis nasional. Dari dua prinsip hak yang dikombinasikan oleh ABRI ini, maka pada akhirnya ABRI menjelma menjadi kekuatan sosial politik yang paling berpengaruh dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Perpaduan dua prinsip
84 85
Harold Crouch, Militer dan Politik Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan), hal.22 Indria Samego, “…Bila ABRI menghendaki”, (Bandung: Mizan), hal. 62
tersebut dilakukan sepanjang sejarah perkembangan militer Indonesia, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga pasca Orde Baru. Pada masa Orde Lama, militer
Indonesia
berkonsentrasi untuk
mengedepankan hak sejarah, terutama dengan mengidentifikasi dirinya sebagai aktor yang berperan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan mendukung penuh kebijakan nasionalistik pemerintah untuk meredam gerakan– gerakan separatis serta upaya untuk mewujudkan kedaulatan teritorial Indonesia. Wacana ini dikembangkan terus untuk membentuk pemahaman bahwa ABRI merupakan suatu entitas yang lahir dengan sendirinya (self-creating entity) yang berbeda dengan militer di negara Barat dan memiliki kemanunggalan dengan rakyat. Di tahap kedua, militer Indonesia menjelma menjadi penjaga dan penyelamat bangsa (the guardian and the savior of
the nation). Ini dilakukan dengan
menempatkan militer Indonesia sebagai pelindung utama Pancasila. Penempatan ini mulai dirintis oleh Nasution melalui perumusan doktrin dwifungsi di tahun 1950-an dan mendapat kulminasinya dalam pemberontakan PKI 1965. Pada tahap akhir, yaitu dengan mengkombinasikan antara hak sejarah dengan prinsip kompetensi militer dengan menempatkan militer Indonesia sebagai satu- satunya aktor yang mampu menegakkan integritas bangsa sekaligus menjadi aktor pembangunan nasional. Perpaduan ini dilakukan dengan memperkenalkan strategi pembangunan politik - ekonomi yang menggabungkan tahap pertumbuhan lima tahun yang diperkenalkan oleh Rostow dengan strategi stabilisasi politik keamanan yang diungkapkan oleh Huntington. Kombinasi model Rostow–
Huntington ini menghasilkan strategi pembangunan terencana jangka panjang yang menempatkan stabilitas politik keamanan sebagai prasyarat utama pembangunan ekonomi. Strategi ini menempatkan militer di titik sentral. Politik militer di Indonesia yang telah di mulai sejak masa Orde Lama dan mencapai puncak akumulasinya pada masa Orde Baru. Politik militer Indonesia sangat dipengaruhi oleh karakter budaya Jawa, seperti mitologi Jawa dan konsep Jawa tentang kekuasaan, dimana seorang satria harus memiliki kesetiaan tanpa pamrih kepada raja.86 Dipihak lain, satria tidak terbatas kepada peran militer semata – mata. Ia juga adalah seorang administrator, yang pada akhirnya melahirkan karakter militer yang sangat otoriter dan refresif. Dalam mengidentifikasi karakter politik militer ABRI/TNI yang berjalan selama masa pemerintahan rezim Orde Lama dan Orde Baru, maka dapat ditelusuri dengan berbagai peran politik dan sejauh mana keterlibatan kelompok militer dalam suatu pemerintahan. Konsep pemerintahan (pretorianisme) lebih banyak mengacu pada fenomena keterlibatan atau intervensi kelompok militer dalam arena politik atau urusan-urusan pemerintahan suatu negara. Alasan keterlibatan militer ini menurut Nodlinger
disebabkan
oleh
pandangan
subyektif
kaum
militer
yang
menggambarkan korp mereka sebagai perwira-perwira yang bertanggung jawab
86 Ulf Sunddhaussen, Politik Militer Indonesia 1945 – 1967, Menuju Dwi fungsi ABRI, (Jakarta: LP3ES), h.468
dan berjiwa patriotik yang mengintervensi pemerintahan sipil karena tanggung jawabnya kepada konstitusi dan negara.87 Dalam konteks pemerintahan negara modern campur tangan korp militer dalam arena politik dirujuk dengan beberapa sebutan diantaranya, “prajurit berkuda” karena posisi tradisional para perwira militer tersebut sebagai penunggang kuda, atau dikenal juga sebagai “tentara berbaju sipil”. Julukan lain adalah “pasukan bedah besi” karena pengalaman campur tangan militer melalui tindakan tegas tentara untuk memulihkan situasi politik dan ekonomi.88 Sedangkan sebutan militer sebagai “birokrat bersenjata” lantaran sikap politik mereka dan cara pemerintahan korp perwira militer yang nyaris mirip dengan pemerintahan sipil. Campur tangan militer terhadap pemerintahan sipil melalui beberapa cara yang kemudian lazim menjadi ciri khas rezim militeristik. Diantara bentuk campur tangan militer itu antara lain: a.Ancaman militer secara terang-terangan untuk tidak melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil jika tuntutan yang mereka ajukan dikabulkan. b.Mengambil alih kekuasaan pemerintah dan mengubah rezim sipil menjadi rezim militer. Sedangkan cirri-ciri rezim militer (sekalipun pimpinannya telah mengganti atribut-atribut militer dengan sipil, seperti presiden atau perdana menteri) adalah: a.Tentara mendapat kekuasaannya melalui kudeta
87
A. Ubaidillah, et. Al, Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: IAIN Press), hal.103 88
Ibid, hal.104
b.Para pejabat petinggi negara telah bertugas atau terus bertugas dalam angkatan bersenjata. c.Pemerintahan masih terus bergantung kepada dukungan perwira militer aktif dalam mempertahankan kekuasaannya. Elit militer atau para pretorian memiliki sikap politik yang umumnya sama, di antaranya memiliki sikap meragukan kegiatan politik massa dan peranan politisi sipil, dan sikap menunjukkan tingkah laku politik mempertahankan kepentingan kelompok militer yang bersekutu. Dan dalam pemerintahan, mereka membentuk struktur otoritarian Secara
umum
tipologi
pretorianisme,
menurut
Nordlinger,
dapat
diklasifikasikan ke dalam tiga model pretorian, yaitu : 1. Moderator Pretorian Ciri khas moderator pretorian adalah mereka menggunakan hak veto atas keputusan pemerintahan dan politik, tanpa menguasai pemerintahan itu sendiri. Meskipun pihak sipil yang memerintah, namun kekuasaan mereka diawasi oleh militer yang tidak akan menerima supremasi pihak sipil. 2. Pengawal Pretorian Pemerintahan militer model ini merupakan fase lanjutan dari model moderator pretorian. Jika yang pertama bersifat konservatif, kelompok ini lebih bersifat reaksioner terhadap kebijakan sipil ketika menjalankan pemerintahannya. Sebagai kelompok reaksioner mereka berusaha melakukan perubahan-perubahan, prinsip-prinsip dasar dalam politik, ekonomi dan kehidupan sosial, dengan tetap membatasi kegiatan dan hak sipil.
3. Penguasa Proterian Pemerintahan militer model ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kedua model pemerintahan militer di atas. Model ketiga ini tidak saja menguasai pemerintahan tapi juga mendominasi rezim yang berkuasa, bahkan kadangkala mencoba menguasai sebagian besar kehidupan politik-ekonomi dan sosial melalui pembentukan struktur dan cara-cara mobilisasi.
C.
Misi Politik Militer ABRI Pada Masa Orde Baru Kekecewaan para perwira ABRI terhadap pemerintah sipil muncul
kembali pada awal 1950-an, ketika pemerintah akan melakukan rasionalisasi tentara. Kekesalan juga muncul karena pemerintah ingin menentukan jabatan – jabatan kunci di Angkatan Darat. Ini menghasilkan pertistiwa 17 Oktober 1952 yang merupakan gerakan politik yang dilakukan oleh perwira-perwira ABRI untuk memaksa presiden Soekarno membubarkan DPRS yang dianggap telah merugikan pihak militer.89 Perkembangan politik berikutnya di Indonesia adalah terjadinya ketidakstabilan politik sebagai akibat dari pertentangan politik yang hebat dan mendalam antara partai-partai politik. Ketidakstabilan dan konflik ideologis antara partai-partai politik berujung pada pemberontakan daerah yang dilakukan oleh PRRI/Permesta.90 Kekacauan–kekacauan politik yang terjadi pada masa Orde Lama berakhir setelah Orde Baru tampil ke atas panggung kekuasaan di tengah kemelut sekitar 89 90
Indria Samego et. al,’’....Bila ABRI Menghendaki, hal. 83 Ibid, hal. 83
kehancuran sistem demokrasi terpimpin. Di bawah demokrasi terpimpin kaidahkaidah birokrasi telah menjadi lumpuh ketika inflasi merajalela tak terkendali dengan konflik-konflik politik yang memuncak, sehingga polarisasi kekuatankekuatan yang paling bertentangan itu tidak dimungkinkan dilakukannya perbaikan-perbaikan administratif.91 Setelah pengambilalihan kekuasaan ditahun 1966, perhatian utama para perwira senior lebih tertuju pada terciptanya kondisikondisi menguntungkan untuk meluasnya kesempatan perdagangan, dengan harapan akan dapat dimanfaatkan bersama rekan-rekan usaha mereka dengan sebaik–baiknya. Dan banyak pula perwira yang relatif berorientasi “profesional” berhasrat untuk mengembangkan sistem yang lebih tertib, yang menghormati patokan-patokan birokrasi dan profesi. Dalam tahun – tahun permulaan Orde Baru, jenderal-jenderal “politik” dan “uang” pada lingkaran terdekat dengan presiden diberi keleluasan bergerak sebebas – bebasnya. Pada dekade tahun 1970-an kekuasaan yang berlebihan tersebut mendapat tantangan-tantangan dari perwira-periwa yang berhaluan pembaharuan, yang berhasrat untuk membangun suatu sistem yang lebih berdisiplin. Mereka yang mendengungkan pembaharuan itu, sebenarnya bukanlah untuk mengadakan perubahan yang radikal, akan tetapi untuk menyelamatkan sistem itu menurut aturannya. Seperti lawan-lawan militernya, mereka pun menginginkan militer yang tetap berkuasa. Politik militer Orde Baru merupakan suatu fase kontinuitas dari peran politik militer pada masa Orde Lama. Seperti pada masa Orde Lama, militer pada
91
Harold Crouch, Militer dan Politik Di Indonesia, hal.343
masa Orde Baru terus berusaha memantapkan dan mengokokohkan posisi dan peran politiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Militer Pada masa Orde Baru menghendaki adanya ketertiban dan kondisi yang stabil dan baik dari segi politik, ideologi maupun masyarakat. Militer pada masa ini memposisikan dirinya sebagai penjaga integritas bangsa dan negara, pengaman jalannya pembangunan, melindungi keamanan dan ketertiban negara, penjaga ideologi tunggal Pancasila, dan sebagai dinamisator dari pada pembangunan. Pada masa awal Orde Baru, tindakan politik yang dimainkan oleh kelompok militer adalah untuk mengembangkan kepentingan bersama yang melampaui kepentingan golongan militer dan menentang kepentingan kelas yang diwakili oleh golongan komunis.92 Hal ini dikarenakan ABRI/TNI-AD tujuan utamanya adalah stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi nasional. Landasan
politik
militer
ABRI
khususnya
TNI-AD
mendapat
legitimasinya setelah lahirnya konsep “Dwifungsi ABRI” pada masa Orde Baru dan pada masa Orde Lama dikenal dengan “konsep jalan tengah” ABRI yang diperkenalkan oleh Nasution pada 1958, yang intinya pemberian kesempatan kepada ABRI, sebagai salah satu kekuatan politik bangsa, untuk berperan serta di dalam pemerintahan atas dasar “ Asas Negara Kekeluargaan”. Konsep Nasution juga dicetuskan sebagai upaya untuk mencegah militer melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil.93 Karena jika sekali kudeta dilakukan, maka kudeta berikutnya secara simultan akan datang silih berganti.
92
Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967,Menuju Dwi Fungsi ABRI,
93
Indria Samego et al, “....Bila ABRI Menghendaki”, hal.59
hal.445
Pada masa awal Orde Baru dari konsep dwifungsi ABRI tersebut lahirlah suatu perwujudan yang nyata dari orientasi politik militer ABRI, yaitu dengan penugasan prajurit ABRI dalam lembaga-lembaga, instansi, badan, atau organisasi diluar jajaran ABRI.94 Penugasan ini dalam rangka untuk mengamankan bangsa Indonesia dari pengaruh komunisme, dan pada masa selanjutnya untuk menyukseskan pembangunan nasional.
94
Ibid, hal.96
BAB IV ABRI/TNI DALAM MENATA PERPOLITIKAN NASIONAL
A. Sejarah Politik Hukum ABRI/TNI Dalam catatan berbagai produk hukum yang dibuat sejak Republik ini berdiri, tarik menarik posisi ABRI yang pada awalnya disebut TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam politik nasional berhubungan secara langsung dengan situasi politik konstekstual dan besarnya desakan keterlibatan TNI didalam politik. Tidak bisa di pungkiri bahwa dilegalisasi kehendak TNI dalam kebijakan masa lalu adalah hasil dorongan otoritas politik sipil disatu sisi dan desakan TNI disisi lain. Dalam sejarah politik hukum TNI ada empat persoalan mendasar yang melatar belakangi dan memberi legitimasi bagi TNI untuk terlibat di dalam dunia politik yang semestinya menjadi hak masyarakat sipil.
a. Konsep manunggal TNI dengan rakyat Konsep “manunggal dengan rakyat”,” tentara rakyat”, atau “tentara pejuang” yang telah menjadi ciri khas jati diri TNI di masa revolusi fisik (yang pada awalnya adalah tentara keamanan rakyat/TKR) kemudian memberi watak dan kepribadian tersendiri pada angkatan perang Indonesia yang dilahirkan dari dan oleh rakyat.95 Dalam pengertian TNI dari dan oleh rakyat mengandung makna
95
Hidayat Mukmin, TNI dalam politik luar negeri, (Jakarta: sinar harapan), hal.43
bahwa TNI pada mulanya berasal dari berbagai golongan masyarakat, elemen, dan organisasi. Kelompok pergerakan yang dimaksud antara lain ialah PETA, KNIL, Laskar
pemuda
sosialis
Indonesia
(Pesindo)
yang
condong
kekiri
(sosialis/komunis), Barisan banteng yang dekat dengan partai nasional Indonesia (PNI/Nasionalis), Hizbullah yang erat dengan partai Islam Masyumi, Tentara pelajar (TP), Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) dan kumpulan orangorang daerah. Diantara golongan itu, ada yang sangat setia kepada organisasi politik yang mereka ikuti. Ketika memasuki tentara, corak politik dan sikap organisasi masing-masing masih dibawa serta. Disamping itu, perang gerilya melawan kolonial memaksa tentara melakukan tugas diluar bidang militer, karena sifat perang itu menyeluruh dan semesta.96 Mereka yang berasal dari berbagai elemen itu pada sidang PPKI ke-3 tanggal 22 Agustus 1945 ditetapkan untuk dibentuk menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR). memelihara ketertiban dan kemanana di daerah-daerah.
BKR bertugas untuk 97
Mereka ini didorong
untuk berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan Negara yang kedaulatannya menghadapi pihak penjajah. BKR mempersenjatai, melengkapi, dan membekali diri sendiri; disusun secara kedaerahan (teritorial administrative), menurut daerah asal mereka masing-masing. Baru pada tanggal 7 juni 1947 dikeluarkan penetapan presiden yang antara lain menetapkan bahwa mulai tangggal 3 juni 1947 disahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam TNI ini
96
Abdoel Fatah, Demiliterisasi tentara, pasang surut politik militer 1945-2004, (Yogyakarta: LkiS), hal.54 97 Hidayat Mukmin, Dwifungsi ABRI, Perkembangan dan perannya dalam kehidupan politik di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada university press), hal.10
tergabung TRI, biro kesatuan dari perjuangan, dan pasukan-pasukan bersenjata lainnya. Pada masa itu, para perwira militer juga mengurusi masalah politik, ekonomi, pemerintahan dan sebagainya. Oleh karena itu keterlibatan ABRI/TNI dalam panggung politik di tanah air tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahir, tumbuh dan berkembangnya ABRI/TNI dalam perjuangan bangsa Indonesia. ABRI/TNI lahir bersamaan dengan meletusnya revolusi rakyat, ia lahir dari anakanak rakyat sendiri, oleh karena itu ABRI/TNI menyatakan dirinya juga sebagai anak kandung dari revolusi kemerdekaan. ABRI adalah angkatan bersenjata yang lahir dan tumbuh dengan kesadaran untuk melahirkan kemerdekaan, membela dan mengisi kemerdekaan. ABRI pertama-tama angkatan bersenjata pejuang dan baru setelah itu angkatan bersenjata profesional. Kelahiran dan pertumbuhan ABRI yang demikian itu membuat ABRI juga berhak dan merasa wajib ikut menentukan haluan Negara dan jalannya pemerintahan. Inilah sebab pokok, mengapa ABRI mempunyai dua fungsi, yakni sebagai kekuatan militer dan pertahanan dan keamanan yang merupakan status dan kedudukan ABRI sebagai alat Negara, dan fungsi sebagai kekuatan sosial dan politik yang merupakan alat pejuang rakyat.98 TNI sebagai alat perjuangan rakyat selama masa perang gerilya setelah terjadi agresi militer Belanda ke-2 dengan menyerang dan menduduki ibu kota RI Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Dengan adanya serangan tersebut presiden Soekarno dan wakil presiden Mohammad Hatta beserta beberapa menteri di tahan Belanda. Dan mandat untuk memimpin pemerintahan darurat republik
98
Ibid, hal.7
Indonesia (PDRI) diserahkan Soekarno kepada Mr. Syarifudin di Sumatera.99 Namun perjuangan sesungguhnya terletak pada perjuangan bersenjata seluruh rakyat dengan pemimpin TNI sebagai inti kekuatan, yang secara strategis dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pelaksanaannya dikendalikan oleh kolonel A.H.Nasution selaku
panglima
komando
Jawa,
menyatakan berlakunya
“pemerintahan militer untuk seluruh tanah Jawa” dengan tujuan untuk menyelamatkan
Republik
Indonesia.
Dikelurkanlah
instruksi
MBDK
No.1/MBDK/1948 yaitu “intruksi bekerja pemerintah militer untuk seluruh Jawa” yang menetapkan landasan perjuangan : 1.Republik harus tetap berjuang sebagai negara 2.Pemerintahan harus terus berjalan 3.Pemerintahan militer adalah satu-satunya alat dan perjuangan Dan adapun susunan pemerintah militer seluruh Jawa adalah sebagai berikut: a). Panglima besar angkatan perang sebagai pemimpin tertinggi b). Panglima tentara dan teritorial Jawa untuk pimpinan Jawa dan Madura c). Gubernur militer untuk propinsi d). Komando militer daerah untuk keresidenan e). Komando distrik militer untuk kabupaten, dan f). Komando onder distrik militer untuk kecamatan Dari uraian diatas dapat diketahui, bahwa selama mengobarkan perang gerilya itu TNI tidak hanya melaksanakan fungsi militer, melainkan juga melaksanakan fungsi sosial politik, dengan menugaskan pula personil militer pada
99
Ibid, hal.17
bidang-bidang non militer. Disamping itu para komandan daerah untuk masingmasing tingkat juga melaksanakan fungsi pembinaan politik; minimal mencegah timbulnya ketegangan dan atau bentrokan antara kekuatan-kekuatan politik yang ada dan maksimal menggalang potensi rakyat untuk menghadapi musuh. Selama perang gerilya itulah TNI secara nyata hidup menyatu dan manunggal dengan rakyat dan melaksanakan perang rakyat semesta.100 Konsep kemanunggalan TNI dengan rakyat atau ”tentara rakyat”, atau “tentara pejuang” yang selanjutnya menjadi simbol dari ciri khas jati diri TNI, secara formal konsep tersebut di tuangkan dan menjadi salah satu bagian dari Doktrin Ubaya Cakti yang ditetapkan dalam seminar Angkatan Darat I di Bandung, April 1965. Dalam doktrin itu disebutkan bahwa jati diri dan citra diri mereka adalah sebagai “anak revolusi, tentara rakyat, tentara pejuang” dan kekuatan “progresif revolusioner” yang salah satu tugasnya adalah membela sang saka merah putih hingga titik darah penghabisan, serta menjadi suatu kekuatan sosial politik dan kekuatan militer yang berperan sebagai alat revolusi, alat demokrasi, dan alat kekuasaan negara.101 Dan adapun doktrin Tri Ubaya Cakti yang dihasilkan pada seminar Angkatan Darat I di Bandung tahun 1965, terdiri atas tiga bagian : pertama, Doktrin Kekaryaan TNI yang menetapkan Angkatan Bersenjata merupakan suatu “kekuatan sosial politik dan kekuatan militer, ”bagian daripada “kekuatan-
100
Ibid, hal.18
101
Salim said, Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi, (Jakarta: Aksara karunia), hal.60
kekuatan progresif revolusioner,”menetapakan sekaligus perannya sebagai alat revolusi, alat demokrasi, dan alat kekuasaan negara.102 Bagian kedua dari doktrin Tri Ubaya Cakti disebut Doktrin Perang Revolusi Indonesia. Di sini ditekankan bahwa hakikat perang revolusi Indonesia adalah “Perlawanan adil yang bersifat semesta dan dilakukan secara ofensifrevolusioner tanpa kenal menyerah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai bagian dari Perjuangan Umat Manusia terhadap OLDEFO (old emerging forces) atau kekuatan lama yang memaksa – NEKOLIM (neokolonialisme) untuk mentjapai tujuan Revolusi Indonesia dan tudjuan membentuk Dunia Baru jang adil dan makmur bersih dari penindasan dan penghisapan.”103 Sedangkan bagian ketiga disebut Doktrin Pembinaan Potensi Perang Revolusi Indonesia. Doktrin ini menekankan perlunya penggalangan kekuatankekuatan progresif – revolusioner domestik dan internasional dalam menghadapi ancaman NEKOLIM. Menurut doktrin ini, tugas pokok dari pembinaan potensi perang revolusi Indonesia ialah menghimpun secara maksimal semua potensi yang laten, semua daya dan dana dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan militer, baik didalam maupun di luar negeri, dalam sistem persenjataan sosial dan sistem persenjataan teknologis, untuk menyusun dan memperoleh kekuatan, kesiagaan daya tahan serta mengerahkannya guna menjamin kelangsungan dan tercapainya tujuan revolusi.
102
Departemen Angkatan Darat, Doktrin perdjuangan “Tri Ubaya Cakti “, (Djakarta: Departemen Angkatan Darat), hal.10 103
Departemen Angkatan Darat, Doktrin Perdjuangan, hal.21
Perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, menurut doktrin ini, tidak harus hanya bertumpu pada penggunaan senjata-senjata canggih, melainkan juga pada peran kader-kader revolusioner yang menurut dokumen ini merupakan faktor penentu untuk menunjang konsepsi pembinaan potensi perang revolusi Indonesia. “ Karena itu diperlukan pembentukan kader-kader yang berjiwa progresif – revolusioner sebagai INSAN POLITIK yang sadar dan sanggup mengamalkan doktrin-doktrin Revolusi.
b. Fungsi Kekaryaan ( Dwifungsi TNI ) Fungsi kekaryaan TNI adalah bentuk tindak lanjut merupakan suatu materialisasi dari fungsi TNI sebagai kekuatan sosial politik. Peran sospol atau dwifungsi TNI tersebut mengacu kepada konsep “jalan tengah” seperti yang diungkapkan Nasution di Magelang pada tahun 1958. Pada tahun 1958 dalam peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang, Jawa Tengah 13 Nopember, Jenderal A.H.Nasution selaku KSAD mengucapkan pidato seperti berikut: Posisi TNI bukanlah sekedar alat sipil seperti di negara-negara Barat, dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara, ia adalah sebagai suatu kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu membahu dengan kekuatan rakyat lainnya. Ia berbeda dengan sifat individualistis disatu pihak dan sifat totaliter di pihak lain, seperti yang dikenal di dunia Barat dan Timur.104
104
A.H.Nasution, Dwifungsi ABRI: Pada mulanya dan kini, (Jakarta: Prisma), hal.41
Nasution juga menjelaskan bahwa TNI tidak mengikuti tingkah laku kaum militer di Amerika latin yang memainkan peran politik secara langsung, dan tidak pula merupakan institusi yang pasif dalam politik, seperti militer di Eropa Barat. TNI akan mencari “jalan tengah” diantara kedua hal yang ekstrim itu. TNI tidak melibatkan dirinya kedalam politik dengan kudeta, tetapi tidak pula menjadi penonton di dalam arena politik. Nasution menyatakan, perwira TNI harus diberi kesempatan melakukan partisipasinya di dalam pemerintahan atas dasar individu, artinya tidak ditentukan oleh institusi.105 Isi pidato tersebut pada masa selanjutnya dianggap sebagai konsepsi awal tentang pemikiran dwifungsi, meski pada masa itu istilah itu belum ada dan belum diberi nama. Kemudian oleh Prof. Djoko Sutono, sarjana hukum ketatanegaraan yang terkemuka pada masa itu, memberi nama “jalan tengah” (middle way), yaitu jalan tengah yang memadukan antara perwira militer professional yang menolak keterlibatan militer dalam politik dan perwira militer yang menginginkan militer mendominasi kehidupan politik.106 Konsepsi “jalan tengah” diatas mengandung makna sebagai berikut. Pertama, militer Indonesia tidak akan melakukan kudeta dan mendominasi kekuasaan. Kedua, militer Indonesia tidak bersikap pasif atau hanya sebagai penonton dipinggir arena politik, tetapi akan ikut terlibat dalam menentukan kebijakan negara. Ketiga, militer Indonesia adalah sebagai kekuatan sosial, disamping sebagai kekuatan pertahanan. Keempat, militer Indonesia hanya 105
Yahya A.Muhaimin, Perkembangan militer dalam politik di Indonesia 1945-1966, (Yogyakarta: Gadjah Mada university), hal.116 106 Stanley Adi Prasetyo (ed), Jenderal tanpa pasukan, politisi tanpa partai :Perjalanan hidup A.H.Nasution, (Jakarta: pusat data analisa Tempo), hal.35
merupakan salah satu kekuatan sosial diantara kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Kelima, keikutsertaan perwira TNI dalam politik adalah secara individual, bukan institusional.107 Selanjutnya, pada Maret 1962, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung merumuskan doktrin Perang Wilayah, yang membuat tentara bisa menjangkau langsung ke masyarakat. Karena itu, staf umum Angkatan Darat ditambah dengan staf teritorial dan bagian staf kekaryaan. Dengan konsep perang wilayah ini, tentara lebih mudah menjalankan peran di luar bidang pertahanan, terutama di bidang politik. Kemudian dibentuk Komando Daerah Militer (Kodam) di tingkat propinsi; Komando Resort Militer (Korem) yang sama tingkatnya dengan keresidenan; Komando Distrik Militer ( Kodim) yang sejajar dengan Kabupaten (district); Komando Rayon Militer ( Koramil ) setingkat dengan kecamatan (subdistrict); dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di desa. Dari fungsi teritorial inilah pada masa Orde Baru lebih banyak digunakan untuk sarana kegiatan politik tentara.108 Pelibatan militer untuk masuk ke dalam wilayah sipil sebenarnya telah diperkuat oleh presiden Soekarno sebelumnya, Soekarno menyatakan didalam pidatonya di Dewan Konstituante Bandung pada 22 April 1959 “ABRI merupakan golongan fungsional yang telah berjasa dimasa lalu, sehingga wajar bila mereka duduk di dalam DPR akan datang”.
107
Abdoel Fattah, Demiliterisasi Tentara, Pasang surut politik militer 1945-2004, (Yogyakarta: LkiS), hal.141 108
Ibid, hal.142
Secara yuridis pengakuan fungsi kekaryaan tersebut kembali diperkuat dan dilegalisasikan ketika Nasution bersama masa pemuda serta anggota golongan karya lainnya yang dimobilisasi oleh tentara berhasil mendesak presiden Soekrno mendeklarasikan
kembali
UUD
1945.109
Kesediaan
Soekarno
untuk
mendeklarasikan kembali UUD 1945 di satu sisi telah menjadi momentum yang sangat urgen dan sebagai dasar bagi TNI bahwa fungsi sosial politik (sospol) TNI telah mendapat landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUD 45 yang membolehkan golongan fungsional untuk duduk di MPR. Dengan demikian, dekrit presiden 1959 telah memberikan legalitas yang lebih kuat bagi keterlibatan politik militer. Setelah berakhirnya rezim Orde Lama yang ditandai dengan jatuhnya Soekarno dari kursi kepresidenan, maka rezim Orde Lama yang disimbolkan dengan Soekarno beralih kerezim Orde Baru yang diawali dengan tragedi 30 september 1965 yang dilakukan oleh PKI. Orde Baru yang terbentuk pada tahun 1966 diawali dengan Jenderal Soeharto sebagai presiden kedua. Latar belakang Soeharto yang militer pada tahun 1967 telah memperkuat dan bahkan memberi kedudukan yang lebih istimewa fungsi sosial politik TNI khususnya Angkatan Darat ( TNI AD). Pada masa Soekarno konsep dwifungsi diperkuat melalui Tap MPRS No.II/MPRS/1960 dan pada masa awal Orde Baru lebih diperkokoh kembali dengan Tap.MPRS No.XXIV/MPRS/1966. Dan bahkan kemudian diperkuat melalui pencantumannya dalam Tap.MPR No.IV/MPR/1978 tentang GBHN Bab.IV mengenai pola umum pelita.
109
Salim Said, Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi, hal.40
Kendati fungsi sosial politik ABRI/TNI sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, pemerintah masih menganggap perlu untuk mengaturnya secara lebih ekplisit dalam undang-undang. Barulah pada tahun 1982 fungsi ABRI sebagai kekuatan HANKAM dan kekuatan sosial politik diatur dalam UU No.20 tahun 1982, khususnya tercantum dalam pasal 26 dan 28. Pada pasal 26 dari undang-undang ini ditegaskan sekali lagi bahwa, Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial. Sedangkan pada pasal 28 dijelaskan, bahwa Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski ruang berpendapat dan melontarkan ide serta kritik makin dikontrol ketat oleh pemerintahan Orde Baru, namun hal tersebut pada masa ABRI dibawah kepemimpinan Jenderal M. Jusup tentara masih membiarkan Nasution mengemukakan pendapat dan kritikannya terhadap penyimpangan konsep dwifungsi ABRI/TNI, namun hal dan keadaan tersebut tidak dapat dinikmati dan didapatkannya lagi ketika ABRI/TNI di bawah pimpinan Jenderal TNI L.B.Moerdani.110 Demikianlah pada akhir tahun 1980 Nasution pada satu wawancara mengemukakan111: …Epilog Peristiwa 30 September 1965 telah memproses perubahan yang melampaui “jalan tengah“ itu, baik di tingkat politik maupun tekniknya. Saya 110
Salim Said, Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi, hal.126
111
A.H.Nasution, Dwifungsi ABRI: Pada Mulanya dan Kini, hal.66
tetap berkeyakinan bahwa hal itu perlu dikoreksi karena tidaklah serasi, baik dengan semangat kekeluargaan yang dibawa Pancasila dan UUD 45, maupun khususnya dengan asas kedaulatan ditangan rakyat yang tercantum dalam pasal 1 UUD 1945. Jika tidak kita koreksi maka kita membuka perkembangan identitas kenegaraan dan ketentaraan yang lain dan yang kita cita-citakan dan yang kita junjung tinggi sejak 1945. Sikap pemerintahan Orde Baru yang tetap mempertahankan konsep dwifungsi sospol ABRI, mencerminkan bahwa presiden Soeharto yang berlatar belakang militer memiliki kepentingan dan ambisi politik yang lebih besar untuk melibatkan TNI masuk lebih jauh ke dalam wilayah politik. Tujuannya agar TNI dapat menjadi pilar kekuatan yang menopang rezim otoritarian yang dibentuknya. Selama kepemimpinan Soeharto terbukti bahwa TNI telah menjelma dan bahkan menjadi sebuah instrumen kontrol yang sangat efektif dan produktif untuk meredam dan membunuh kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik yang menjadi hak setiap warga masyarakat Indonesia. Sejak tahun 1967 dengan semakin dikokohkannya legalisasi peran sosial politik TNI di masa Orde Baru mendorong terjadinya invasi politik militer yang semakin deras ke dalam wilayah yang semula menjadi domain kaum sipil. Jabatan-jabatan dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, semakin lama semakin banyak yang diduduki oleh kelompok tentara. Dari rentang waktu tahun 1967 sampai tahun 1990, mengutip pernyataan kepala staf kekaryaan Hankam, Letjen TNI M.Kharis Suhud menyebutkan bahwa ada 8.025 anggota
ABRI yang ditugas-karyakan di posisi-posisi strategis. Diantaranya ada yang menjabat duta besar, konsul jenderal, gubernur, bupati, sekjen di berbagai departemen, dirjen, irjen, kepala lembaga, asisten menteri dan sekretaris menteri.112
c. Komando Teritorial (Koter) dan Pembinaan Teritorial (Binter) Lahirnya konsep teritorial TNI memang tidak bisa dipisahkan dari sejarah kelahirannya, nilai-nilai yang membentuk jati diri tentara, dan doktrin yang dianutnya. Sebagai lembaga yang lahir dimasa awal kemerdekaan dan di tengah keharusan menangkal ancaman, baik yang datang dari dalam (pemberontakan) maupun dari luar (agresi militer), oleh karena itu TNI membentuk struktur organisasinya yang dimulai dari tingkat pusat sampai ketingkat yang paling rendah yaitu desa. Komando teritorial ini berfungsi sebagai bagian dari strategi militer, yang menempatkan perang gerilya sebagai strategi utama. Pada tahun 1960 Nasution sebagai kepala staf angkatan darat (KSAD) memerintahkan Seskoad untuk merumuskan pengalaman perang gerilya TNI kedalam bentuk doktrin-doktrin militer. Maka lahirlah doktrin perang wilayah pada bulan Desember 1960.113 Perang wilayah adalah “perang yang bersifat semesta, yang menggunakan seluruh kekuatan nasional secara total, dengan mengutamakan kekuatan militer sebagai unsur kekuatannya, agar dengan counter offensive dapat menetukan kesudahan perang untuk mempertahankan kedaulatan
112
Salim Said, Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi, hal.94
113
Ibid, hal.44
negara.114 Doktrin perang wilayah berakar jauh kedalam sejarah TNI. Perang wilayah yang merupakan sebuah nama baru sistematisasi berbagai pengalaman dan praktek perang gerilya. Hal tersebut seperti yang diputuskan oleh Nasution beberapa bulan setelah berakhirnya perang gerilya. Nasution selaku kepala staf angkatan darat (KSAD) pada tanggal 20 Juli 1950 menandatangani surat keputusan No.83/KSAD/Pnt/50 yang membagi wilayah Indonesia ke dalam tujuh wilayah militer yang masing-masing disebut Tentara dan Teritorium(T dan T).115 Jenderal T.B.Simatupang menjelaskan pembentukan T dan T sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari ancaman perang dunia ketiga sebagai akibat perang dingin yang amat mencemaskan pada waktu itu. Menurut Simatupang, “untuk menghadapi kemungkinan pecahnya perang dunia yang dapat mengakibatkan invasi salah satu pihak ke Indonesia sekalipun kita menjalankan, maka digariskan cara berperang yang disebut perang teritorial dan pada dasarnya merupakan dari pengalaman kita selama perang rakyat melawan Belanda.” Oleh karena itu tulisnya selanjutnya, “Apa yang disebut organisasi teritorial yang telah berkembang selama perang rakyat melawan Belanda tidak dihapuskan melainkan justru dikembangkan.”116 Masih merupakan kelanjutan pemanfatan pengalaman perang gerilya, pada tahun 1958, ketika sedang menumpas pemberontakan PRRI yang berubah dari perang konvensional menjadi perang gerilya, Nasution membentuk panitia doktrin 114 Dikutip dari dokumen Seskoad dalam Hidayat Moekmin, “PKI versus Perang Wilajah, penilaian kembali suatu doktrin”, (Karya wira jati: edisi khusus), No.21, 1966,hal.11 115 116
A.H.Nasution, Tjatatan – tjatatan, hal.135
Simatupang, ”Saya Adalah orang yang Berhutang” dalam Viktor Matondang (ed), Percakapan dengan Dr.T.B. Simatupang, (Jakarta: Gunung Mulia), hal.65-87
Angkatan Darat dengan Letkol Rukminto Hendradiningrat sebagai ketuanya. Menurut Pauker, laporan panitia doktrin itu menyimpulkan bahwa operasi-operasi TNI dalam menghadapi para pemberontak di Sumatera Tengah dan Sulawesi Utara itu, hanya akan berhasil jika mendapat dukungan rakyat seperti yang dialami TNI pada masa perang gerilya melawan Belanda dahulu.117 Hasil kerja panitia inilah yang mempercepat lahirnya Doktrin Perang Wilayah. Sementara Doktrin perang wilayah dipersiapkan di Seskoad pada tanggal 24 Oktober 1958 sejumlah 16 Komando Daerah Militer (Kodam) dibentuk untuk menggantikan tujuh T dan T yang ada sejak tahun 1950. Bersamaan dengan selesainya perumusan Doktrin Perang Wilayah di Seskoad pada tahun 1960, dibentuk pulalah Komando Distrik Militer (Kodim) di hampir semua ibu kota daerah tingkat II. Dengan dipelopori oleh Siliwangi, Komando Rayon Militer (Koramil) dibentuk disetiap kecamatan pada tahun berikutnya. Pada tahun 1963, untuk setiap desa tentara menempatkan sejumlah bintara yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa). Dengan cara seperti ini, maka di akhir tahun 1963 seluruh wilayah Indonesia sudah hampir sempurna dikontrol oleh militer dengan menggunakan aparat teritorial mereka.118 Proses institusionalisasi Koter sebagai bagian dari perang gerilya sebenarnya hanya diperuntukkan sementara dan bersifat tentativ. Namun seiring dengan menguatnya politik militer/TNI –AD pada 1958-1959, yang ditandai dengan “konsep jalan tengah” sebagai dasar fungsi sospol TNI (dwifungsi TNI) serta berhasilnya tentara mendesak Soekarno untuk melakukan Dekrit Presiden 5 117
Guy J.Pauker, The Indonesian Doctrine, hal.16
118
Sundhasen, The Road, hal.141-142
Juli 1959, sifat dan tujuan konsep teritorial mulai bergeser. Konsep tersebut yang awalnya hanya bersifat tentativ, lambat laun menjadi permanen dengan ditandai terbentuknya doktrin teritorial TNI pada 1960-an. Salah satu konsekuensi dari doktrin-doktrin tersebut, menurut Pauker, adalah keputusan TNI untuk mendukung pemerintahan otoriter rezim demokrasi terpimpin di bawah presiden Soekarno, yakni suatu rezim yang memberi kesempatan legal bagi tentara memainkan peran politik. Lewat pelaksanaan Doktrin Perang Wilayah, TNI akhirnya juga menciptkan sebuah pola baru hubungan sipil-militer dalam semua tingkat pemerintahan, dari pusat hingga ke tingkat paling bawah. Apa yang dilakukan oleh para perwira yang bertanggung jawab mengembangkan Doktrin Perang Teritorial itu menurut Pauker, adalah “memformulasikan sebuah filsafat pemerintahan berdasarkan konsep militer mengenai hubungan sipil-militer.”119 Konsep hubungan sipil-militer masa itu dijelaskan lebih jauh oleh Panglima Angkatan Darat, Letjen.TNI Ahmad Yani, dalam kuliahnya di Seskoad Pakistan pada 1965. Menurut Ahmad Yani, hubungan sipil-militer menurut UUD 1945, berbeda dengan norma-norma Barat yang sudah baku di mana kontrol sipil atas militer dipertahankan dengan kuat. “Sistem kami,” kata Yani,” tidak mengenal perbedaan antara sipil dan militer.” Keduanya dianggap sebagai “pemegang saham” Revolusi. Angkatan Bersenjata Indonesia diakui sebagai suatu kekuatan yang memainkan peran yang amat penting dimasa Revolusi, dan karena itu diberi kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan nasional, sama
119
Pauker, The Indonesian Doctrine, hal.5
kedudukannya dengan partai-partai politik dan lembaga-lembaga politik lainnya. Kata Yani selanjutnya, berbeda dengan kecurigaan barat, kekhususan militer yang dimilki oleh Indonesia itu tidak pernah dimanfaatkan untuk menguasai negara. Militer Indonesia lebih melihat diri sebagai pengawal Revolusi. “ Karena itu para politisi sipil sepanjang mereka loyal kepada cita-cita Revolusi dan tidak melihat kami sebagai ancaman”.120 Memasuki masa Orde Baru pada 1965 konsep teritorial yang telah dikembangkan pada masa Orde Baru tidak diubah, bahkan justru menjadi salah satu bagian infrastruktur yang menopang rezim otoritarian Soeharto. Struktur serta unsur-unsur teritorial di tingkat Kodam sampai Koramil dibebani tugas sospol, di antaranya melakukan seleksi calon bupati sampai lurah, penempatan anggota ABRI pada jabatan-jabatan pemerintahan daerah, mendorong masyarakat agar memilih Golkar yang pada awal dibentuknya sebagai sekretariat bersama (sekber Golkar) dalam pemilu, dan menjadi salah satu penentu dalam memutuskan kebijakan-kebijakan di daerah melalui peran pemimpin koter di dalam Muspida. Selain itu, koter telah menjadi alat kekerasan yang bersifat legal untuk dijadikan alternatif utama dalam resolusi konflik dan penyelesaian berbagai pesoalan sosial, seperti sengketa perburuhan, pertanahan, dan sebagainya. Organisasi Teritorial pada masa Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 digunakan untuk tujuan politik dan stabilitas negara, yang dalam perjalanannya sangat efektif sebagai alat politik rezim Orde Baru untuk mendukung dan
120 Liutenant General Ahmad Yani, The Indonesian Doctrine of War, (Djakarta: Indonesian Army Informtion Service), hal.11
memenangkan Golkar pada tiap pemilu, yang membuat rakyat tidak senang kepada tentara.121 Salim Said menyatakan dalam tulisannya122 : ….Dalam kenyataannya, aparat teritorial pada masa Orde Baru digunakan atau disalahgunakan untuk tujuan-tujuan politik penguasa dengan mengangkat panglima Kodam menjadi aparat pelaksana Kopkamtib dan pembina Golkar. Kedudukan sebagai pelaksana khusus (Laksus) Kopkamtib inilah yang menjauhkan rakyat dari aparat teritorial tersebut, karena pada akhirnya aparat teritorial menjadi alat untuk menggiring dan mengontrol rakyat bagi suksesnya program politik dan ekonomi penguasa. Komando teritorial pada masa Orde Baru merupakan sebuah mekanisme kontrol eksternal pemerintah terhadap lembaga dan kekuatan politik lain. Pengembangan sistem kontrol eksternal ini mengacu pada usaha kepemimpinan tentara dalam rangka usaha untuk mengendalikan prilaku setiap entitas, terutama entitas politik dalam masyarakat dalam rangka menciptakan dan menjamin stabilitas politik dan keamanan yang diyakini sebagai syarat pembangunan ekonomi. Kontrol eksternal ini dilakukan baik dengan mengefektifkan struktur organisasi tentara, membangun lembaga kontrol baru maupun bekerja sama dengan institusi-institusi pemerintahan lainnya yang banyak dikepalai oleh orangorang berlatar balakang ketentaraan.123
121 Harold Crouch, Indonesia: Democratization and The Threat of Disintegration, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies), hal.118 . 122
Salim Said, Militer Indonesia Dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hal.301 123
Dwi Pratomo Yulianto, Militer dan kekuasaan, (Yogyakarta: Narasi), hal.41
Oleh karena itu dilakukan langkah-langkah pengamanan dan pencegahan kemungkinan gejolak dalam masyarakat, baik yang disebabkan oleh ketidak puasan dalam masyarakat maupun hal-hal yang bersifat ideologis.
d. Bisnis Militer Keterlibatan militer dalam bidang ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dampak negatif peran ganda yang dijalankan oleh militer Indonesia, yang dikenal secara umum dengan dwifungsi ABRI.124 Terdapat dua aspek yang menonjol dalam tubuh militer, pertama aspek yang terkandung di dalam konsep dwifungsi ABRI, yaitu pertama, peran militer sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, dan kedua peran strategis yang berkaitan dengan bidang kekaryaan ABRI. Dan adapun dalam bidang kekaryaan ini terdapat dua aspek penting dalam keterlibatan politik ekonomi militer Indonesia, yakni kekaryaan di bidang sosial ekonomi dan kekaryaan di bidang sosial politik. Secara histories, aktivitas bisnis militer telah dimulai sejak tahun 1950-an, yaitu sejak A.H.Nasution membenarkan tujuh institusi tentara dan teritorium (T dan T) ketika itu untuk menghimpun logistik sendiri. Menurut catatan Richard Robinson, aktivitas mereka terbatas hanya pada “pengadaan barang secara illegal” yang meliputi “pemasukan secara paksa berbagai macam peralatan barang-barang transportasi dan pengerahan jasa tenaga kerja dari para petani”.125 Pada awalnya belum terorganisasi secara mapan dan teratur dan masih dalam konteks perang 124
Iswahyudi, Bisnis Militer Orde Baru: Keterlibatan ABRI dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Rezim Otoriter, (Bandung: P.T Remaja Rosda Karya), hal.103 125
Ibid.
gerilya, kegiatan mereka bersifat illegal yang dikenal dengan penyelundupan candu. Tanda-tanda untuk membuat bisnis tentara menjadi formal dimulai sejak Ibnu Sutowo menjabat staf kepala teritorium II di Sumatera Selatan pada 1949. Pada saat itu Ibnu Sutowo berhasil mengkoordinir pengelolaan tambang emas di Rejang Lebong Tandai untuk keperluan perjuangan militer, yang kemudian mengantarkannya menduduki jabatan direktur utama P.T Ekploitasi tambang minyak di Sumatera Utara pada Desember 1957. Perusahaan tersebut merupakan cikal bakal PT Pertamina yang berlokasi di Plaju sungai Gerong. Proses formalisasi bisnis militer kemudian bersamaan dengan keluarnya surat edaran KSAD saat itu, Letjen A.H. Nasution. Ia dengan mengatasnamakan pemerintah/penguasa perang pusat (peperpu), pada 3 Juni 1959 mengeluarkan keputusan dengan nomor: Prt/Peperpu/040/1059 yang isinya melarang semua kegiatan politik untuk sementara. Keputusan ini diambil ketika Soekarno berada di luar negeri. Dari keputusan inilah, timbulnya perubahan konstalasi politik yang tajam pada 1959. Kekuasaan Parlemen dan partai politik makin melemah, dan pengaruh militer semakin meluas dan menguat.126 Adanya penahanan dan tuntutan pemecatan jaksa agung Gatot Tarunamiharja, S.H. karena berusaha membongkar kasus penyelundupan dan korupsi yang dilakukan perwira Angkatan Darat.127 Hal ini mengindikasikan makin kuatnya kekuatan politik ekonomi militer dan jaringan bisnis militer di Indonesia. 126
Moch.Nurhasim (Ed), Praktek-praktek Bisnis Militer: Pengalaman Indonesia, Burma, Filifina dan Korea Selatan, (Jakarta: The Ridep Institute), hal.20 127 Herbert Feith, Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hal.76
Penguasaan sumber- sumber ekonomi oleh militer setelah era nasionalisasi pada masa Orde Lama, semakin membesar dan meggurita pada masa Orde Baru. Para perwira militer baik tinggi maupun menengah, semakin banyak ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan negara. Dalam tulisannya Arief Yulianto mencatat, bahwa sejak 1970-1980 ada sekitar 18 BUMN dengan status khusus dan persero yang jabatan terasnya ditempati oleh perwira tinggi AD, mulai dari direktur hingga presiden komisaris128, yang berkat hasil nasionalisasi terbagi dalam beberapa kriteria. Kriteria tersebut mencakup perusahaan-perusahaan BUMN yang masuk generasi pertama, kedua dan ketiga. Sementara generasi keempat BUMN didorong oleh gelombang “Deregulasi, globalisasi dan swastanisasi”. Pada generasi ini sifat dan status hukumnya kabur, tidak jelas dan ambivalen. Bila ditilik dari aspek ekonomi makro Indonesia, lingkup keterlibatan militer dalam bidang bisnis diera Orde Baru berkaitan erat dengan model teknokratisme dan birokratisme yang bersifat otoritarian sebagai konsekuensi dari bentuk sistem pemerintahan praetorian.129 Menurut catatan Arief Yulianto, BUMN-BUMN yang ditempati oleh para perwira TNI- AD pada 1970-1980 yaitu: Bank Indonesia, BNI 46, Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Tabungan Negara, Taspen, Asuransi Jiwasraya, Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Percetakan Uang RI, Perusahaan Daerah Industri Batam dan Asuransi Jasa Indonesia.
B. Konsep Dwi Fungsi ABRI/TNI Dan Dampaknya terhadap Politik Sipil 128
Arif Yulianto, Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Orde Baru; Di tengah Pusaran Demokrasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal.583-586 129 Iswahyudi, Bisnis Militer Orde Baru: Keterlibatan ABRI dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Rezim Otoriter, hal.125
Pada masa perang kemerdekaan Tentara Nasional Indonesia (TNI)-AD merupakan aktor utama dalam membawa Indonesia untuk lepas dari agresi militer Belanda ke dua. Dengan pengalaman sebagai aktor utama selama sekitar empat tahun inilah Tentara Nasional Indonesia (TNI)-AD telah berhasil mengukir jati dirinya yang memiliki otonomi relativ secara kelembagaan, bahkan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. TNI-AD dalam ini telah merasa mengukir sebuah histories yang pada akhirnya menjadi landasan bagi mereka untuk bertindak. Mereka berani menentang setiap upaya yang mereka pandang mencampuri apa yang diyakini sebagai “urusan intenal tentara”. Berlandaskan
kemenangan
pihak
tentara
dalam
mempertahankan
kebenaran sikap mereka selama menghadapi tentara pendudukan Belanda telah memberikan rasa percaya diri yang besar untuk langkah-langkah berikutnya, terutama dalam rangka untuk mempertahankan dan menegakkan keutuhan bangsa dan negara tanpa harus mengikuti garis kebijakan ataupun bimbingan dari para “politisi sipil” yang selama itu dipandang lebih berpengalaman dan terampil dalam urusan pengelolaan negara. Masa pasca revolusi, pergulatan dan pertarungan politik tentang otonomi kelembagaan tentara ini justru semakin berkepanjangan. Hal ini disebabkan timbulnya pandangan untuk menempatkan institusi tentara di bawah supervisi otoritas politik sipil atau penerapan asas supremasi sipil atas tentara dalam konstelasi politik demokrasi parlementer pada saat itu.130 Kepemimpinan Angkatan Darat menurut A.H.Nasution, pada dasarnya tak pernah keberatan
130
Dwi Pratomo Yulianto, Militer dan Kekuasaan, hal.172
dengan pandangan tersebut, namun menuntut adanya garis batas yang jelas antara wewenang dan prerogative ’antara elit sipil dan militer sebagai sebuah prasyarat untuk dipertahankannya supremasi sipil tersebut.131 Dari pernyataan tokoh militer ketika itu kita dapat mengetahui bahwa tokoh militer yang dikenal paling Barat sekalipun, menuntut adanya “otonomi militer” atas segala urusan internal mereka, terutama ayng berkaitan dengan masalah-masalah teknis ketentaraan dan pertahanan. Hal ini belakangan terbukti menjadi sebuah fakta dengan adanya resistensi dari pihak tentara apabila terjadi intervensi yang dilakukan oleh para politisi sipil terhadap segala urusan internal kelembagaan tentara; pengalokasian anggaran, promosi jabatan, kebijakan kepangkatan, teknis pertahanan, mutasi jabatan dan sebagainya. 132 Peran politik militer yang telah dimulai pada masa Orde Lama berperan besar bagi para politisi militer untuk melangkah lebih jauh dalam memainkan peran politik mereka. Pada masa Orde Baru tentara telah mampu menempatkan dirinya sebagai bagian dari atau bahkan identik dengan kekuasaan itu sendiri. Hal ini bukan tidak sekedar hanya tampak dari peran yang mereka mainkan secara massif dalam bidang-bidang non kemiliteran terutama dalam bidang politik dan pemerintahan, serta ekonomi maupun keterlibatan mereka dalam “urusan perumusan kebijakan publik”, namun juga adanya upaya menggunakan segala instrumen dan mekanisme yang dimiliki tentara untuk menjaga kelangsungan
131
Ulf Sundhase, Politik Militer 1945-1967, Menuju Dwifungsi ABRI terj. Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES), hal.172 132
Dwi Pratomo Yulianto, Militer dan Kekuasaan, hal.174
kondisi politik.133 Pada masa Orde Baru yang dimulai pada tahun 1967, yang ditandai dengan naik Jenderal Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia, juga telah terjadi perluasan makna ‘urusan internal tentara’ dalam arti klasik; masalah teknis pertahanan dan kebijakan pesonalia militer, kini juga tercakup di dalamnya ‘klaim’ militer atas posisi politik dan pemerintahan serta ekonomi.Hal diatas sangat berkaitan erat dan bahkan sebagai implikasi yang sangat signifikan daripada konsep “dwfungsi ABRI/TNI”, yang memberikan landasan doktrinal bagi tentara untuk terlibat dalam urusan-urusan non kemiliteran. Dari konsep dwifungsi ABRI inilah yang pada akhirnya menempatkan ABRI sebagai sebuah institusi atau lembaga menjadi lembaga politik istimewa dengan hak otonom dan perwira militer secara personal sebagai pelaku politik praktis yang sangat otoriter dan menjadikan negara ini sebagai negara yang militeristik (penulis). Dari penjabaran dan interpretasi konsep dwifungsi ABRI/TNI ini telah menjadikan peran politik militer sangat mendominasi dan bahkan menghegemoni peran politik kelompok sipil sejak tahun 1967 sampai tahun 1990, walaupun masih tersisa pada masa menjelang keruntuhan rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998. Dari tahun 1990 sampai 1998 peran politik kelompok militer sudah mulai berkurang, hal ini ditandai dengan mulai berubahnya afiliasi politik Soeharto, di mana kelompok politik Islam dari kalangan sipil sudah banyak menduduki posisi penting dalam lembaga negara.134 Konsep dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru yang pada mulanya berasal dari “konsep jalan tengah” yang dikemukakan oleh pimpinan Angkatan Darat 133
Ibid, hal.247
134
Noor Azmah Hidayati, Jurnal Studi Agama Millah, (Yogyakarta), hal.54-55.
(AD) Jenderal A.H.Nasution, Nopember 1958 di Akademi Militer Nasional di Magelang. Konsep jalan tengah yang di introdusir oleh Nasution kemudian dipertegas lagi pada seminar Angkatan Darat II pada Agustus 1966 yang menegaskan perlunya peran sosial politik TNI diakui dan didukung oleh masyarakat Indonesia.135 Demikian pula menurut Salim Said yang harus diingat bahwa pertama, pemerintahan Orde Baru adalah sebuah rezim yang didirikan oleh TNI, khususnya TNI-AD, yang dinyatakan secara terbuka
pada seminar
Angkatan Darat II, pada bulan Agustus 1966 di Bandung. Kedua, ketetapan untuk mendirikan pemerintahan itu didasarkan pada asumsi adanya hak sah TNI terlibat dalam urusan-urusan non militer –terutama dalam bidang politik sebagai implementasi
dari
konsep
jalan
tengah
kepala
staf
Angkatan
Darat
A.H.Nasuiton.136 Konsep dwifungsi ABRI/TNI sebagaimana telah disebutkan diatas, yaitu mempunyai akar sejarah yang sangat panjang sejak berdirinya tentara Republik Indonesia, yang membentuk diri sendiri, mencari senjata sendiri dan memilih pemimpinnya sendiri. Dari sejarah kelahiran tentara inilah mengakibatkan mereka merasa memiliki hak yang sama dengan kaum sipil dalam menentukan kebijakan dan jalannya pembinaan dan pembangunan negara. Tentara juga telah menjalankan pemerintahan militer selama masa agresi militer Belanda I dan II, akibat dari lumpuhnya beberapa pemerintahan sipil di daerah-daerah. Dan juga terjadinya pemberontakan-pemberontakan dibeberapa daerah menyebabkan
135
Juwono Sudarsono, dalam pengantar buku Salim Said Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi, hal.xxii 136
Salim Said, Militer Indonesia dan Politik:Dulu, Kini dan Kelak, hal.4
tentara selalu menjadi alat pemadam api kerusuhan di dalam negeri. Penetapan keadaan darurat perang juga membuat tentara masuk lebih dalam lagi pada perkara-perkara politik, ekonomi, dan administrasi umum pengelolan negara. Pada masa presiden Soekarno yaitu Orde Lama, selain Soekarno juga militer merasa tidak puas dengan elit politik dan partai yang selalu gagal menunjukkan prestasi yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain itu juga keterlibatan dan campur tangan politisi sipil ke dalam tubuh TNI,137 seperti kasus pelantikan Bambang Utoyo menjadi KSAD, kasus Iwa Kusumasumantri melantik secara langsung anggota TNI menjadi pejabat, dan lainnya, telah menciptakan pihak militer. Untuk mengatasi persoalan ini, timbullah beberapa pendapat dikalangan perwira tentang peran TNI dalam bidang politik. Pertama, TNI menerima saja posisi sebagai alat sipil; kedua, TNI tidak harus memandang hanya dari sisi teknik militer dalam menghadapi berbagai persoalan, tapi juga harus ikut dalam menyelesaikan berbagai krisis politik pada masa itu.138 TNI tidak bisa sekedar menjadi penonton dalam berbagai masalah pembinaan bangsa. Semua keputusan seminar Angkatan Darat kedua itu dibawa kepada seminar pertahanan keamanan pada Nopember 1966, yang menghasilkan doktrin pertahanan keamanan nasional dan doktrin perjuangan ABRI yang diberi nama Catur Dharma Eka Karma (CADEK), yang mengembangkan dan memperluas konsep dwifungsi ABRI. Catur Dharma Eka Karma (CADEK) adalah doktrin ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan doktrin ABRI sebagai kekuatan sosial 137
Abdoel Fattah, Demiliterisasi Tentara, Pasang Surut Politik Militer 1945-2004,
hal.139 138 Stanley Adi Prasetyo (ed), Jenderal Partai:Perjalanan Hidup A.H.Nasution, hal.116
Tanpa
Pasukan,
Politisi
Tanpa
politik. Doktrin itu berlaku bagi semua angkatan dan polisi, sebelumnya, masingmasing angkatan dan polisi memiliki doktrin sendiri-sendiri, yaitu Tri Ubaya Cakti untuk TNI-AD, Eka Casana Jaya untuk TNI-AL, Swa Bhuana Paksa untuk TNI-AU dan Tata Tentrem Kerta Raharja untuk Polisi. 139 Setelah seminr pertahanan keamanan itu, para elit pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto memutuskan untuk merumuskan kembali “jalan tengah“ konsepsi Nasution, dan menyatakan bahwa peran ABRI pertama-tama sebagai kekuatan pertahanan, kemudian sebagai kekuatan sosial politik. Langkah ini ditempuh adalah untuk membenarkan peran militer yang semakin meluas setelah G30S. Konsep dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru juga dirumuskan secara jelas dalam kertas kerja Panglima ABRI pada seminar Asosiasi Ilmu Politik Indonesia pada Februari 1991. Dalam CADEK disebutkan juga penampilan ABRI sebagai pelopor, dinamisator dan stabilisator dalam rangka pembangunan Indonesia. Landasan konsep Dwifungsi ABRI/TNI sebagai kekuatan Sosial dan Politik: a. Secara defacto, sejak Dewan Nasional dibentuk 12 Mei 1957 ketiga kepala staf
angkatan dan kepolisian dimasukkan sebagai anggota
dalam Dewan Nasional itu. b. Secara yuridis, ketika Dewan Perancang Nasional dibentuk Oktober 1958, wakil-wakil dari militer diikutsertakan, dan terbitlah Undangundang No.80 tahun 1958, yang mengatur militer sebagai golongan fungsional, undang-undang itu dirancang oleh presiden bersama DPR.
139
Mabes TNI
c. Dekrit presiden 5 Juli 1959 tentang berlakunya kembali UUD 45, maka fungsi sosial politik militer memiliki landasan konstitusional yang semakin kuat, pasal 2 ayat 1 UUD 45, “MPR terdiri atas DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongangolongan menurut aturan yang ditetapkan dengan UU. d. Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 yang menyebutkan pertama, tentara dan polisi diikutsertakan dalam proses produksi dengan tidak mengurangi tugas utama masing-masing. Kedua, golongan-golongan di dalam masyarakat wajib berusaha mencapai tujuan nasional dan tak terkecuali juga tentara dan turut juga memikul tanggungjawab. Ketiga, peran dan kegiatan tentara dan polisi di bidang produksi membuat pendekatannya dengan rakyat menjadi lebih intensif dalam proses pembangunan,
terutama dalam industrialisasi dan pelaksanaan
reformasi tanah. e. Tap MPRS No.XXIV/MPRS/1966, yang memuat penyelenggaran Dwifungsi ABRI, khususnya kekaryaan dan operasi bakti (civic mission)
supaya
betul-betul
dilandaskan
dasar
manfaat,
dan
memperhitungkan suasana dan keadaan yang dinilai kembali oleh MPR setiap lima tahun sekali. f. Undang-undang No.15 tentang pemilu dan Undang-undang No.16 tahun 1969 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD, baik ditingkat I maupun tingkat II, juga disebutkan fungsi ABRI sebagai alat negara dan sebagai kekuatan sosial. Berawal dari kedua UU inilah Demokrasi
di bawah Orde Baru terhalang dan bahkan lumpuh total, dimana peran MPR dan DPR sebagai parlemen tidak berjalan signifikan.140 g. Undang-undang No.20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang memuat juga fungsi ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial. Dalam UU ini tidak disebutkan fungsi politik ABRI, di dalam pasal 26 hanya dinyatakan “Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan”. Akan tetapi di dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan “Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama dengan kekuatan
sosial
lainnya
memikul
tugas
dan
tanggungjawab
mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. h. Undang-undang No.2 tahun 1988 tentang prajurit ABRI. Hal yang terpernting dalam UU ini adalah tentang sumpah prajurit. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa “Prajurit ABRI bersumpah setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45”. Ini berarti bahwa tentara harus setia kepada pemerintah selama pemerintah setia dan melaksanakan Pancsila dan
UUD 45, membela, melindungi, dan
memperjuangkan kepentingan rakyat, serta didukung oleh rakyat.
140
Moh,Mahfud MD, Konfiurasi Politik dan Hukum pada Era Orde Lama dan Orde Baru, dalam A.S Hikam dan Mulyana W. Kusuma (ed), Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), halxxxiii-xxxiv
Disamping landasan konstitusional di atas, dwifungsi mempunyai landasan doktrin. Catur Dharma Eka Karma (CADEK) adalah doktrin ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan doktrin ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Dengan keberadaan seperangkat aturan-aturan hukum yang menjadi asas legal formal bagi tentara, baik secara kelembagaan maupun secara personal yang mengatur tentang peran dan fungsi sosial politik kelompok militer, telah menyebabkan tersentralisasinya kekuasaan pada satu kelompok, baik di tingkat pusat maupun daerah (penulis). Dari tersentralisasinya kekuasaan pada kelompok militer khususnya TNI AD, berimplikasi terhadap peran politik sipil, khususnya umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia. Dwifungsi ABRI, yang merupakan alat utama Orde Baru Soeharto, mengakibatkan tindakan aparat pemerintah menjadi penghalang utama dalam pertumbuhan civil society, yang merupakan salah satu faktor utama dalam tataran negara demokrasi. Akan tetapi Orde Baru dengan didukung oleh berbagai komponen seperti, birokrat, kelompok teknokrat, pemilik modal dan yang utama yaitu kelompok militer, Orde Baru memiliki orientasi sebuah negara yang sangat kuat. Orientasi negara kuat Orde Baru ditempuh dengan berbagai cara, antara lain politik sentralisasi dan penguatan eksekutif, pendekatan keamanan, dan pendayagunaan dan perluasan Dwifungsi militer. Perluasan peran sosial politik militer mau tak mau akan menyempitkan dan membatasi ruang dan waktu gerak masyarakat sipil untuk bertindak secara lebih otonom dalam menyampaikan aspirasinya, karena militer merupakan kekuatan utama pihak eksekutif yang
sekaligus memiliki hak monopoli untuk menggunakan kekerasan.141 Menurut pendapat Liddle dalam rumusan hasil penelitiannya menyebutkan, bahwa dalam tindakan awal-awal Soeharto, terdapat dua unsur kunci strategis politiknya, yaitu mengandalkan Angkatan Darat sebagai tonggak dukungan politik yang utama (membangun sumber daya koersifnya), dan upaya mendapatkan legitimasi lebih luas dengan tetap bekerja dalam jalur kostitusional (membangun sumberdaya persuasive).142 Selanjutnya Liddle menyatakan,” semua aktivitas dijustifikasi dengan doktrin dwifungsi, membela negeri dan memainkan peran aktif dalam kehidupan politik dalam negeri.”143 Pada masa Orde Baru konsep dwifungsi ABRI berperan aktif dan sangat produktif untuk menghambat pertumbuhan civil society. Kemandirian politik tidak diciptakan karena adanya depolitisasi yang dilakukan oleh Orde Baru, dengan mekanisme kontrol korporatisasinya yang dijalankan secara eksklusioner, dan tak mustahil dengan jalan kekerasan. Kebebasan juga tidak bisa diciptakan, karena Orde Baru tidak membolehkan organisasi atau kelompok kepentingan yang ingin bebas dari negara.144 Konsep dwifungsi dengan perpaduan strategi yang dijalankan oleh Orde Baru ternyata sangat efektif untuk mempengaruhi kondisi psikologis (alam bawah sadar ) masyarakat sipil khususnya yang berada di pedesaan, yang merupakan 60% penduduk Indonesia (penulis). 141
Abdoel Fattah, Demiliterisasi Tentara, Pasang Surut Politik Militer 1945-2004,
hal.174 142 Robert W Liddle, Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kewenangan Politik, (Jakarta: LP3ES), hal.114 143 144
hal.176
Ibid, hal.115 Abdoel Fattah, Demiliterisasi Tentara, Pasang Surut Politik Militer 1945-2004,
Politik tentara pada masa Orde Baru dengan konsep dwifungsi ABRI jelas berbeda dengan konsep politik sipil, yang pada umunya umat Islam, hal ini dikarenakan Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia. Karena di dalam politik militer tidak dikenal istilah kelompok oposisi. Oleh karena itu, pemerintah yang berkuasa cenderung otoriter.145 Dari sistem pemerintahan negara yang dijalankan dan diterapkan oleh Orde Baru dengan sistem politiknya yang ditopang oleh militer sangat bertolak belakang dengan sistem politik yang diperankan oleh kelompok sipil, yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Dan pada masa Orde Baru juga tidak ada satu ideologi pun yang boleh bertentangan dengan ideologi rezim Orde Baru. Orde Baru dengan ditopang oleh militer telah memaksakan masyarakat untuk menerima hanya satu ideologi, padahal ideologi merupakan cita-cita sebuah kelompok yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat.146 Ideologi politik militer pada dasarnya adalah ideologi politik tertutup, yang biasanya bersifat totaliter pada seluruh bidang kehidupan. Pada umunya suatu negara yang menganut suatu ideologi tertutup mengandaikan bahwa kekuasaan secara ekslusif terletak dalam genggaman tangan suatu elit yang melegitimasikan monopolinya atas kekuasaan, dengan klaim bahwa mereka itu pengemban kemurnian sebuah ideologi.147 Dan adapun ciri khas dari sebuah
145
M.Alfan Alfian M, Mahalnya Harga Demokrasi, (Jakarta: Intrans), hal.10
146
Franz Mgnis Suseno, Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal 367 147
Ibid, hal.368
ideologi tertutup ialah bahwa, betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan pelbagai ideologi, namun selalu akan ada tuntutan, bahwa orang harus mutlak taat terhadap ideologi itu, dan itu berarti terhadap elit yang mengembannya, dan orang tidak diizinkan mempersoalkannya.
C. Kegagalan Orde Lama dan Peran TNI Kebijakan ABRI di bidang sosial politik telah dimulai sejak ABRI menetapkan konsep dwifungsinya. Dari konsep tersebut mengakibatkan ABRI mendominasi dan sebagai aktor utama dalam perjalanan sejarah perpolitikan rezim Orde Baru. ABRI sebagai tulang punggung penopang kekuasaan rezim Orde Baru, telah dimulai sejak awal berdirinya rezim otoriter orde ini pada tahun 1967. Hal ini tampak dari elit-elit penguasa Orde Baru yang secara kuantitas mereka berasal dari kalangan militer, baik militer aktif maupun pasif (purnawirawan). Orde Baru yang sejak kelahirannya mengorientasikan diri kepada negara yang kuat (strong state). Dalam rangka membangun negara yang kuat ini, Orde Baru membangun elit penguasa yang terdiri dari kelompok militer, birokrat, teknokrat, dan pemilik modal. Rezim Orde Baru untuk mewujudkan sebuah negara yang kuat telah merancang sebuah sistem pemerintahan yang terpusat, yaitu sistem pemerintahan yang terpusat ditangan sebuah lembaga negara yaitu lembaga eksekutif. Akibatnya lembaga-lembaga lainnya secara tidak langsung menjadi lemah atau telah diperlemah oleh sistem yang sengaja direkayasa.
Kenyataan empiris menunjukkan bahwa pada saat kelahirannya, Orde Baru disibukkan oleh “ pengelolaan krisis dan pengendalian kerusakan” dalam berbagai lapangan kehidupan.148 Dalam kerangka ini, menjadi wajar apabila sejak kelahirannya, Orde Baru memiliki obsesi yang khas: “melakukan pembangunan tanpa ada gangguan-gangguan berbentuk konflik politik “. Dari obsesi Orde Baru yang ingin membangun dalam keadaan dan suasana politik yang tertib dan terkendali, maka Orde Baru menerapkan strategi maksimalisasi produktivitas ekonomi dan minimalisasi konflik politik. Dalam kerangka maksimalisasi produktivitas ekonomi dan minimalisasi konflik ini, keamanan, harmoni, konsensus, dan kompromi dijadikan sebagai tujuan sekaligus batasan kegiatan politik masyarakat.149 Sementara konflik politik “diharamkan”. Orde Baru yang ditulangpunggungi oleh militer sangat traumatis dengan disintergrasi nasional dan instabilitas politik yang terjadi sepanjang dua puluh tahun pertama masa pasca kemerdekaan. Dalam kerangka ini, stabilitas politik dan pembatasan partisipasi menjadi pilihan yang dianggap tak tertawarkan. Sebagaimana telah disinggung diawal, Orde Baru sejak awal kelahirannya telah berusaha untuk menghindarkan diri sejauh mungkin dari akibat-akibat buruk dan merugikan akibat polarisasi ideologi dan politik serta merebaknya konflik politik.150
Orde Baru merupakan pemerintahan yang berkesimpulan bahwa
polarisasi dan konflik itulah yang telah membusukkan sistem politik Indonesia 148 Eef Saefulloh Fatah, Zaman Kesempatan; Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca- Orde Baru, (Jakarta: Mizan), hal.49 149 150
Ibid, hal.49
Eep Saefulloh Fatah, Zaman Kesempatan; Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca- Orde Baru, hal.51
pada masa lalu. Sebagaimana dikataakan oleh William Liddle di dalam buku Eep Saefulloh, bahwa ada tiga bentuk konflik politik yang pernah terjadi masa praOrde Baru dan dihindari pengulangannya oleh Orde Baru, yaitu konflik keagamaan (1950-1955), konflik kesukuan (1956-1961), dan konflik kelas (19611965). Sesuai dengan jargon Orde Baru ketika itu, pembangunan ekonomi, yes dan konflik politik, no. Maka Orde Baru untuk mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, Orde Baru menerjemahkan lebih lanjut lagi pendekatan keamanan dengan memberikan tanggung jawab tersebut kepada ABRI sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk menggunakan kekerasan (manajemen kekerasan). Dari tanggung jawab itu telah menjadikan asas legalitas bagi ABRI untuk
bertindak “super
agresif
”
terhadap
semua
yang
dianggapnya
membahayakan stabilitas, dan stabilitas sendiri dipandang oleh ABRI sebagai sesuatu yang statis, pada hal dinamika masyarakat menghendaki stabilitas yang dinamis.151 Tindakan ABRI dengan pendekatan keamanan yang berlebihan ini menimbulkan suasana yang menakutkan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Keterlibatan ABRI lebih jauh untuk mengkaji dan membahas berbagai kebijakan mengenai persoalan negara telah dimulai sejak embrio awal kelahiran Orde Baru pada 1966. Hal tersebut tercermin dari berbagai seminar yang diadakan ABRI, khususnya Angkatan Darat (AD).
151
hal.159
Abdoel Fattah, Demiliterisasi Tentara, Pasang Surut Politik Militer 1945-2004,
Didorong oleh rasa tanggung jawab ABRI atas nasib bangsa dan negara, maka diadakanlah seminar Angkatan Darat II di SESKOAD Bandung pada tanggal 25-31 Agustus 1966.152 Seminar ini membahas tiga permasalahan pokok bangsa dan negara, pertama; stabilitas sosial dan politik, yang meliputi: (1) masalah persatuan dan kesatuan yang kokoh dan dinamis sebagai prasyarat untuk mensukseskan program-program nasioanal kita, serta peranan Angkatan Bersenjata/TNI-AD khususnya; (2) masalah memelihara situasi yang stabil dan dinamis, walaupun diselenggarakan pemilu tepat pada waktunya; (3) masalah penyelenggaraan pemilu yang aman agar terjamin representasi yang demokratis dan kuat bagi kekuatan-kekuatan Pancasilais, sehingga konsensus nasional berdasarkan Pancasila tetap terjamin utuh dalam MPR pilihan rakyat; dan (4) masalah landasan dan norma-norma kepemimpinan nasional pada umumnya sebagai prasyarat untuk membina negara dan bangsa kearah terciptanya Orde Baru berdasarkan Pancasila. Kedua, stabilitas sosial ekonomi, yang melikputi: (1) masalah pengendalian dan pengusahaan, dan penekanan inflasi serta cara-cara meningkatkan daya beli rakyat; (2) pengembangan produktivitas dan efisiensi kerja dari semua kekuatan sosial ekonomi kita; dan (3) peranan angkatan bersenjata, TNI-AD khususnya dalam sektor produksi dan distribusi. Ketiga, kedudukan dan peranan ABRI khusus TNI-D dalam revolusi Indonesia sebagai alat revolusi, alat penegak demokrasi dan sebagai alat pertahanan dan keamanan negara (alat revolusi =
alat perjuangan). Masalah ketiga merupakan
penyempurnaan dari Doktrin perjuangan TNI-AD “Tri Ubaya Cakti “ hasil dari 152 Hidayat Mukmin (et. All), Dwifungsi ABRI, Perkembangan dan Perannya dalam Kehidupan Politik Di Indonesia, hal.34
seminar Angkatan Darat I yang diselenggarkan pada tanggal 2-9 April 1965. Sebagaimana diketahui, dalam doktrin perjuangan TNI-AD “ Tri Ubaya Cakti “ inilah untuk pertama kalinya dirumuskan doktrin dwifungsi ABRI. Dalam doktrin tersebut ditegaskan bahwa kedudukan TNI-AD sebagai golongan karya ABRI merupakan suatu kekuatan sosial politik dan kekuatan militer; adalah bagian daripada kekuatan progresif-revolusioner yang menetapkan sekaligus peranannya sebagai alat revolusi, alat demokrasi, dan alat kekuasaan negara.
D. Strategi ABRI dalam Rangka Depolitisasi Politik Islam Dengan mulai berkuasanya pemerintahan Orde Baru menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965, banyak pemimpin politik Islam yang menaruh harapan besar. Harapan itu nampak jelas dikalangan bekas pemimpin Masyumi dan pengikut-pengikutnya yang selama periode demokrasi terpimpin merasa benarbenar disudutkan. Ini dikarenakan mereka merasa menjadi bagian terpenting dari kekuatan-kekuatan koalisi (seperti militer, kelompok fungsional, kesatuan mahasiswa dan pelajar, organisasi sosial-keagamaan dan sebagainya) yang telah berhasil menghancurkan PKI dan menjatuhkan pemerintahan Soekarno, mereka membayangkan kembalinya Islam dalam panggung diskursus politik nasional.153 Pada masa awal Orde Baru berkuasa, ABRI merupakan salah satu elemen utama yang turut berperan dalam membidangi kelahiran Orde Baru. Pada masamasa awal Orde Baru inilah ABRI mulai banyak memainkan perannya di bidang politik, sehingga kemudian ABRI menjadi faktor utama yang menetukan hampir 153 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, Transformasi pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina), hal.111
seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Besarnya peran ABRI dalam pengaturan dan pengelolaan negara, disebabkan oleh Orde Baru yang konsepnya berorientasi pada pembangunan ekonomi dan mensejahterakan bangsa dan negara menghendaki suatu keadaan negara yang stabil dan terkendali. Dengan alasan, ketidak normalan kondisi dan situasi negara pada saat itu telah memaksa ABRI memainkan peran yang sangat dominan dalam politik negara.154 Dan peran dominan ABRI dalam politik sebagaimana dikatakan oleh jenderal Ali Murtopo, disebabkan pada saat itu juga belum adanya kelompok politik sipil yang mempunyai program pembangunan yang baik dan jelas.155 Dengan kekacauan dan ketidak jelasan kondisi dan situasi negara yang terjadi pada masa Orde Lama yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan kemajuan ekonomi bangsa dan negara, telah memaksa kelompok militer sebagai kekuatan politik yang sangat dominan dalam merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan. Dominasi kelompok militer dalam panggung politik nasional berdampak pada peran dan ruang politik sipil. Oleh karena itu hampir semua kelompok pernah menjadi korban daripada hegemoni politik militer Orde Baru tersebut. Dari banyaknya korban hegemoni politik kelompok militer tersebut, maka kelompok politik Islam yang paling menyakitkan.156
154 Salim Said, Genesis of Power General Sudirman and The Indonesian Military In Politics 1945-49, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies and Heng Mui Keng Terrace), hal.146 155
Ibid, hal.146
156
M Alfan Alfian M, Mahalnya Harga Demokrasi, hal.9
Penjinakan aktivisme dan idealisme politik Islam oleh kalangan militer didasarkan pada pandangan kelompok militer terhadap aktivitas dan cita-cita umat Islam pada masa Orde Lama yang ingin mendirikan “negara Islam” dan menjadikan “Islam sebagai dasar negara”.157 Kecurigaan kelompok militer terhadap politik Islam ditandai dengan ketidaksediaan kelompok militer terhadap rehabilitasi partai Masyumi pada masa awal Orde Baru. Dalam hal ini, beberapa kali kontak senjata antara mereka dengan unsur-unsur politik Islam pada masa lalu sangat memainkan peran seperti dicatat oleh Harold Crouch, hal ini terutama sangat terasa
dikalangan “perwira-perwira yang
pernah terlibat dalam
pertempuran bersenjata melawan Darul Islam dan pemberontakan-pemberontakan regional lainnya yang dilakukan oleh umat Islam.” Demikian pula, mereka yang “ikut serta dalam upaya pemerintah pusat untuk menumpas PRRI benar-benar merasa tidak senang dengan “pengkhianatan” Masyumi yang bersimpati, atau sedikitnya tidak menyalahkan pemberontakan yang mengorbankan 2.500 nyawa tentara itu.”158 Dari pengalaman kelompok militer dalam memadamkan pemberontakan umat Islam yang terjadi pada tahun 1950 dan 1960-an, mengakibatkan militer berpandangan bahwa politik Islam sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan negara.159 Dengan kekhawatiran Orde Baru terhadap stabilitas dan
157
Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Di Indonesia, hal.112 158
Harold Crouch, Indonesia: Democratization and The Threat of Disintegration,
hal.201 159
Angel Rabasa dan John Haseman, The military And Democracy In Indonesia; Challenges, Politics, and Power, (Santa Monica: RAND; National Security Research Division), hal.61
keamanan negara yang dapat menghambat dan menghalangi cita-cita yang telah dikonsepkannya, maka Orde Baru yang ditopang oleh institusi militer telah melakukan depolitisasi terhadap kelompok politik Islam yang bersifat ideologis dan fundamentalis.160 Depolitisasi politik Islam merupakan sebuah usaha dan strategi politik yang dijalankan oleh ABRI khususnya Angkatan Darat sebagai unsur utama kekuatan Orde Baru untuk menyingkirkan aktivis politik Islam yang berusaha untuk menghidupkan dan memformulasikan kembali ideologi Islam sebagai sebuah ideologi politik mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Don Emerson,
mereka
berusaha
melakukan domestikasi atas politik Islam;
menempatkannya pada posisi “minoritas” dan “out sider” dimana situasi ini pernah dikeluhkan oleh Natsir dengan pernyataan,” mereka telah memperlakukan kami sebagai kucing kurap”.161 Dalam rangka kelompok militer untuk melenyapkan dan menyingkirkan peran dan aktivitas kelompok politik Islam yang ideologis dan formalistik, maka kelompok militer yang disebut dengan TNI/ABRI telah merumuskan beberapa strategi politik. Strategi politik TNI/ABRI dilakukan melalui beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh institusinya maupun perwira tinggi militer. 162 Diantara kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh militer, yaitu; pertama, pada Desember 1966, kelompok militer menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakantindakan tegas terhadap siapa saja, dari kelompok mana saja, dan dari aliran apa 160 Bahtiar Effendy, Jalan Tengah Politik Islam; Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah, (Jakarta: Ushul Press), hal.36 161 162
Ibid, hal.36
Angel Rabasa dan John Haseman, The Military and Democracy In Indonesia; Challenges, Politics, and Power, hal.62
aja, yang ingin menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang pernah dilakukan melalui pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun, Gestapu, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (sebuah gerakan Islam fanatik yang paling kuat pada 1950-an dan memperoleh dukungannya di Jawa Barat yang berupaya mendirikan negara Islam dengan kekuatan senjata) dan Masyumi”. Kedua, ABRI/TNI
menggunakan
langkah-langkah
Koersif
dan
kooptatif
untuk
mempengaruhi hasil pemilu pertama tahun 1971, dimana ABRI/TNI menjadi tulang punggung Golkar. Ketiga, Amir Machmud yang kala itu sebagai menteri dalam negeri mengeluarkan peraturan menteri (Permen 12/1969)” yang dimasudkan untuk memurnikan wakil-wakil Golkar di badan-badan legislatif tingkat provinsi dan lokal”, peraturan ini menyebutkan bahwa “ seluruh anggota kelompok-kelompok fungsional yang ditugaskan di badan-badan pemerintahan di tingkat provinsi dan lokal harus diganti jika mereka bergabung ke dalam partaipartai politik (PNI, NU, Parmusi, PSII, Perti, dan lain sebaginya). Selain itu juga, ia juga mengeluarkan sebuah peraturan pemerintah (PP 6/1970) yang mempunyai konsekuensi luas dalam pemilihan umum, yang menegaskan bahwa “kelompokkelompok tertentu dikalangan pegawai negeri sipil tidak diperbolehkan menjadi anggota partai-partai politik: anggota ABRI, semua pegawai negeri sipil yang bekerja pada Departeman pertahanan, hakim dan penuntut umum, pejabat-pejabat khusus seperti Gubernur BI, dan para pemegang jabatan penting lain yang ditetapkan oleh presiden.” Keempat, pemerintah melakukan restrukturisasi sistem kepartaian pada januari 1973, yaitu pemerintah mengharuskan kesembilan partai yang ada bergabung kedalam dua partai politik baru. Kelima, penerapan konsep
massa mengambang di mana aktivitas-aktivitas partai di tingkat desa dan kecamatan hampir sepenuhnya dihapuskan. Keenam, yaitu dalam pidato tahunanya di depan DPR, 16 Agustus 1982, presiden Soeharto menegaskan bahwa dasar ideologi mereka satu-satunya adalah Pancasila. 163 Ketujuh, yaitu pemberlakuan UU keormasan yang dikeluarkan pada tahun 1985, yang mewajibkan semua organisasi sosial-keagamaan dan mahasiswa untuk menerima pancasila sebagai asas tunggal. Dalam kondisi negara yang tidak menentu pada masa Orde Lama, di mana kekacauan
yang
terjadi
berimplikasi
pada
pertumbuhan
ekonomi
dan
pembangunan bangsa dan negara seutuhnya. Oleh kaena itu, Soeharto sebagai presiden yang berlatar belakang militer (Angkatan Darat) dan berpangkat terakhir jenderal, ia melihat bahwa penyebab dari stagnasinya pembangunan dan pertumbuhan negara adalah: 1. Tidak adanya pemimpin yang kuat dan bisa mengintegrasikan seluruh elemen kekuatan negara. 2. Konflik ideologi politik (khususnya Islam Politik) dengan kelompok kepentingan yang lainnya yang tidak ada kesudahannya. 3. Lemahnya elit-elit politik sipil yng mengendalikan dan menjalankan roda pemerintahan negara. 4. Tidak
adanya
kekuatan
yang
dominan
dalam
mengendalikan
perpolitikan negara.
163
hal.11
Presiden Soeharto, Amanat Kenegaraan IV 1982-1985, (Jakarta: Inti Idayu Press),
Oleh karena itu, berangkat dari keempat faktor tersebut diatas, Soeharto yang telah resmi menjadi presiden RI kedua pada 1967, mulai mengatur dan menetapkan strategi dan taktik untuk menata faktor-faktor yang dipandang sebagai penghambat kemajuan dan pertumbuhan negara. Dalam rangka penataan tersebut Soeharto telah menjadikan tiga poros utama sebagai penyangga kelangsungan kekuasaan rezim Orde Baru. Ketiga poros itu adalah; TNI AD sebagai kekuatan utama, Golkar (sebagai golongan yang dikaryakan, yang juga diisi oleh sebagian orang-orang dari petinggi Angkatan Darat, maupun pegawai negeri sipil pemerintahan), dan ketiga birokrasi (semua pegawai pada lembaga pemerintah yang juga sebagian diisi oleh kalangan dari militer dan wajib mendukung dan bergabung di Golkar). Sehingga pada masa Orde Baru dikenal dengan istilah “tiga jalur kekuasaan, yaitu jalur A (ABRI), jalur B (birokrasi) dan jalur G (Golkar) sebagai mesin politik utama untuk melegitimasikan dan melanggengkan kekuasaan Soeharto yang dikenal dengan rezim Orde Baru.
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN Keterlibatan tentara Indonesia (khususnya Angkatan Darat) dalam politik berbeda dengan tentara di negara lain pada umumnya yang telah melakukan kudeta dalam perebutan kekuasaan politik. Militer Indonesia sudah memainkan peranan politiknya dari sejak revolusi kemerdekaan dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru memegang tampuk kekuasaan dibawah komando Mayor Jenderal Soeharto. Tumbangnya Orde Lama merupakan suatu berkah bagi tentara, khususnya Angkatan Darat (TNI-AD) yang mengasumsikan korps mereka sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan keutuhan negara dan Pancasila sebagai asas negara dari ancaman negara komunis. Keberhasilan
Angkatan
Darat
mendominasi
kekuasaan
setelah
menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang kurang terorganisasi. Angkatan Darat mengembangkan organisasi politiknya untuk memenuhi tanggung jawab di bawah undang-undang darurat perang serta membangun dirinya sendiri menjadi kekuatan politik penting yang mandiri. Setelah Angkatan Darat berhasil mendominasi kekuasaan, maka satu persatu Angkatan Darat mulai menyingkirkan orang-orang yang dipandang sebagai lawan politiknya. Dalam hal ini pada puncaknya tahun 1990 Orde Baru berhasil menghapus pusat-pusat kekuatan sipil
yang mandiri itu disertai dengan konsolidasi kekuasaan dalam angkatan bersenjata. Orde Baru setelah melakukan konsolidasi kekuasaan mulai menjalankan program-program pembangunan ekonomi yang telah terpuruk akibat krisis ekonomi. Seiring dengan langkah Orde Baru melakukan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, Orde Baru disatu sisi berusaha melakukan pembungkaman dalam rangka pembangunan politik dan rasionalisasi politik rakyat. Hal ini dilakukan oleh Orde Baru karena Orde Baru telah mengharamkan rakyat untuk bebas membicaakan urusan politik, sehingga Orde Baru sangat terkenal dengan jargonnya “ekonomi yes, politik no”. Dalam pembungkaman urusan politik inilah, umat Islam sebagai umat mayoritas penduduk negeri ini merasakan bahwa ketidakbebasan tersebut telah merugikan mereka dalam mengekpresikan kebebasan politik dan obsesi politik mereka. Hal ini dikarenakan Orde Baru yang ditopang oleh militer masih trauma dengan politik Islam yang terjadi pada masa Orde Lama. Dan khususnya Angkatan Darat tidak menginginkan kembalinya gerakan politik Islam yaitu suatu gerakan yang sangat gigih untuk memformalisasikan Islam sebagai sebuah ideologi negara Indonesia dan gerakan Islam yang lebih mengutamakan simbolisasi Islam sebagai alat perjuangan kepentingan politik mereka. Hal yang pada hakikatnya menurut Abdurrahman Wahid gerakan yang lebih mengarah pada sektarianisme dan menghambat proses demokratisasi di negara kita, sebagaimana kritikan Abdurrahman Wahid pada saat pendirian ICMI. Kritikan Abdurrahman Wahid ketika itu ternyata sangat tepat jika kita melihat realitas politik yang terjadi
pasca Orde Barut. Karena gerakan politik sektarianisme seperti yang dikatakan Abdurrahman Wahid itulah yang pada hakikatnya sangat berpotensi mengundang militer untuk mengalahkan dan menyingkirkan mereka dari panggung kekuasaan politik. Jadi penyingkiran Islam politik pada masa Orde Baru tidak lebih merupakan sebagai reaksi dari ketakutan dan kekhawatiran dari pihak TNI (TNIAD) akan kehilangan pengaruh dan kekuasaan dalam mengendalikan urusan politik negara ini. Orde Baru yang ditopang oleh militer (Angkatan Darat) dari sejak berdirinya tahun 1966 telah berhasil mendominasi seluruh lapangan kehidupan dan menghegemoni politik sipil yang mayoritas umat Islam. Kekuasaan Orde Baru yang ditopang oleh militer, memasuki tahun 1991 sudah menandakan kelemahan dan longgarnya kontrol kekusaan yang dilakukan oleh kelompok militer sebagaimana sebelum tahun 1990-an, dimana segala sesuatu harus mendapat izin dari pihak militer. Kelemahan politik tentara atau Orde Baru setelah mengalami masa penurunan, dan mencapai puncaknya pada tahun 1998, di mana Presiden Soeharto pada waktu itu sebagai komandan Orde Baru tidak dapat mempertahankan tampuk kekuasaannya dari desakan gelombang reformasi. Lenyapnya legitimasi Orde Baru tidak terlepas dari bencana krisis politik yang terjadi di Indonesia pada 1998 yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan kawasan regional Asia Tenggara sejak juli 1997. Dampak dari krisis tersebut yaitu terjadinya pelarian modal besar-besaran ke luar negeri, terjadinya tekanan terhadap mata uang rupiah. Akibat ini semua yaitu;
pengangguran dan kemiskinan meningkat drastis, harga kebutuhan hidup pokok sehari-hari melambung dan bahkan sangat susah untuk didapatkan, bahakan inflasi mencapai 100%. Krisis politik ini melemahkan legitimasi rezim Soeharto yang memang sudah semakin lemah dari sejak 1991. Kejatuhan Orde Baru disebabkan juga karena menjelang kejatuhannya, para pejabat Orde Baru banyak yang melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi yang tujuannya untuk memperpanjang kekuasaan. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah dua kali pertemuan dengan IMF pada Oktober 1997 dan Januari 1998, yang membiarkan dolar bergerak bebas pada Agustus 1997, likuidasi 16 belas bank pada November 1997, dan menyususn RAPBN pada Januari 1998. Pada saat jatuhnya nilai tukar rupiah, kegagalan mekanisme pembayaran perdagangan luar negeri, penyelesaian kredit atau pinjaman dari perusahaan besar, dan sistem perbankan yang buruk, serta besarnya pinjaman swasta nasional diluar negeri telah meruntuhkan fundamental ekonomi Indonesia yang rapuh. Ini semua pada realitanya disebabkan oleh kelambatan pemerintah mengantisipasi krisis ekonomi dan langkah-langkah kebijakan pemerintah yang tidak berarti banyak untuk perbaikan ekonomi yang pada akhirnya membuat kepercayaan masyarakat hilang terhadap upaya kesungguhan pemerintah dalam mengatasi krisis. Kejatuhan rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998 yang ditandai dengan pengunduran diri sang jenderal besar Soeharto sebagai presiden, jika kita bandingkan dengan kejatuhan presiden Soekarno pada rezim Orde Lama, maka
sangat serupa. Pola dan cara kejatuhan Orde Baru hampir tidak berbeda dengan apa yang dialami oleh Orde Lama menjelang kejatuhannya. Kejatuhan dari dua rezim ini khususnya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda negara ini. Akan tetapi pada masa Orde Lama krisis ekonomi bukan disebakan oleh ketidak mampuan kerja para elit pemerintah dalam menangani dan mengatur perekonomian negara, akan tetapi lebih disebabkan oleh suasana dan kondisi politik yang terus menenrus dalam suasana konflik dan pertentangan antara elitelit politik. Sedangkan pada masa Orde Baru sebelum terjadinya krisis ekonomi, kondisi politik di Indonesia masih dalam keadaan aman dan tenang. Maka kejatuhan rezim Orde Baru lebih disebabkan ketidak mampuan elit-elit Orde Baru, khususnya tim ekonomi yang menangani krisis pada tahun 1997.
DAFTAR PUSTAKA Abdillah, Masykuri, Demokrasi Dipersimpangan Makna, Yogyakarta, Tiara Wacana, cet. II, 2004 Abdulgani, Roeslan, Indonesia Menatap Masa Depan, Jakarta, Pustaka Merdeka, cet. I, 1986 Alfian ,M.Alfan, Mahalnya Harga Demokrasi, Jakarta, INTRANS, cet. I, 2001 Ali, Fahri dan Effendy Bahtiar, Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Orde Baru, Bandung, Mizan, 1999 A.Muhaimin,Yahya , Perkembangan militer dalam politik di Indonesia 19451966, Yogyakarta,Gadjah mada university Angkatan Darat, Doktrin Perjuangan “Tri Ubaya Cakti” Djakarta: Departemen Angkatan Darat, 1965 Angkatan Darat, Doktrin Perdjuangan, 1965 Angel, Rabasa and Haseman, John, the military and Democracy in indonesia; challenges, politics, and power, Santa Monica, RAND, MR-1599-SRF, 2002 Azmah Hidayati, Noor Jurnal Studi Agama Millah, Yogyakarta, vol.IV,2005
Bourchier, David dan Hadiz, Vedi R , Pemikiran Sosial Dan Politik Indonesia 1965-1999, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, cet. I, 2006 Budiardjo, Miriam (peny), Partisipasi Dan Partai Politik, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, cet. III, 1998 Chaidar, Al, Reformasi Prematur, Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total, Jakarta, cet.I, 1998 Crouch, Harold, Militer dan Politik Di Indonesia, (terj) Th. Sumarthana, Jakarta, Sinar Harapan, cet.I, 1986 ____________, Indonesia: Democratization and The Threat of Disintegration, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2000 ____________, Indonesia: Democratization and The Threat of Disintegration, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2000 Effendy, Bahtiar, Jalan Tengah Politik Islam;Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah, Jakarta, Ushul Press, Ushul Press, cet. I, 1998 _____________,Islam dan Negara Transformasi pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta, Universitas Paramadina, cet. I, 1998 Fatah, Eep Saefulloh, Zaman Kesempatan Agenda – agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru, Bandung, Mizan, cet.I, 2000
________________, Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru, Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional, Bandung, Remaja Rosda Karya, cet.I, 2000 Fattah, Abdoel, Demiliterisasi Tentara, Pasang Surut Politik Militer 1945-2004, Yoyakarta, LKiS, cet.I, 2005 Feith, Herbert, Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin (terj), Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, cet. I, 1995 Gunawan, Asep (ed), Artikulasi Islam Kultural; Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 2004 Harmain, Bennya K, Konfiurasi Politik dan Hukum pada Era Orde Lama dan Orde Baru, Yogyakarta, ELSAM ,cet. I, 1997 Hefner, W Robert dan Horvatich, Patricia, Islam Di Era Negara Bangsa; Politik dan Agama Muslim Asia Tenggara, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001 Hefner, W Robert, Islam Pasar Keadilan; Artikulasi Lokal, Kapitalisme, dan Demokrasi,Yogyakarta: Lkis, 2000 Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru: Keterlibatan ABRI dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Rezim Otoriter, Bandung,P.T Remaja Rosda Karya, 1998 Jamhari (ed), Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 2004
Kantaprawira, Rusadi, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, Bandung, Sinar Baru Algesindo, cet. VI, 1990 Karim, M. Rusli, Negara Dan Peminggiran Islam Politik, Yogyakarta, Tiara Wacana, cet.I, 1999 Kompas, Persoalan Paradigmatis RUU TNI, 16 Agustus 2004 Liddle, R.William, Islam, Politik Dan Modernisasi, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, cet.I, 1997 Liddle,R.William, Pemilu-Pemilu Orde Baru:Pasang Surut Kewenangan Politik, Jakarta,LP3ES Madjid, Nurcholish, Indonesia Kita, Jakarta, Univ.Paramadina Jakarta, cet. III, 2004 Marpaung, Rusdi,dkk, Menuju TNI Profesional Tidak Berbisnis Dan Tidak Berpolitik, Jakarta, Imparsial, cet. I, 2005 Mukmin, Hidayat (ed), Dwifungsi ABRI, Perkembangan dan Perannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, cet.VII, 1993 Muttaqin, Tatang,et.all, Membangun Nasionalisme Baru, Jakarta,
Direktorat
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olah Raga (Bappenas), cet. I, 2006
Nasution, Abdul Haris, Dwifungsi ABRI: Pada Mulanya dan Kini, Djkarta, Prisma, 1980 ___________, DwiFungsi ABRI, Djakarta: Seruling Masa, cet.I,1971 ___________, Kekarjaan ABRI, Jakarta, cet.I,1974 ___________, Tjatatan-Tjatatan tentang Politik Militer Indonesia, Djakarta, C.V.Pembimbing, cet. I, 1955 Noer, Deliar, Mohammad Hatta: Biografi Politik, Jakarta, cet.I, 1974 Novianto,Cholid et all, Memenangkan Hati Rakyat; Akbar Tanjung Dan Partai Golkar 1998-2004, Jakarta, cet. II, 2004 Nurhasim, Moch (Ed), Praktek-praktek Bisnis Militer: Pengalaman Indonesia, Burma, Filifina dan Korea Selatan, Jakarta, The Ridep Institute, 2003 Nusa Bhakti, Ikrar (et.all), Tentara Yang Gelisah, Posisi ABRI dalam Gerakan Reformasi, Bandung, Mizan, cet. I, 1999 Pauker, J Guy, The Bridge Between Generations in Indonesian Military Politics, May 1976, Internet, http:/www.rand.org/publications/P/P5655/ Presiden Soeharto, Amanat Kenegaraan IV 1982-1985, Jakarta: Inti Idayu Press, 1985 Said, Salim, Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi, Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000, Jakarta, Aksara Karunia, cet.I, 2002
_________, Genesis of Power, General Sudirman And The Indonesian Military in Politic 1945-49, Institute of Southeast Asian Studies and Pustaka Sinar Harapan, Singapore & Jakarta, cet.I, 1992 _________, Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak, Jakarta, pustaka sinar harapan, cet.IV 2001 Samego, Indra, Bila ABRI Menghendaki, Bandung, Mizan, cet.I, 1998 Sanit, Arbi, Sistem Politik Indonesia; Kestabilan, Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan, Jakarta, CV.Rajawali, cet. II, 1982 _________, Perwakilan Politik Di Indonesia, Jakarta, CV.Rajawali, cet. I, 1985 Santoso, Agus Edy (peny), Tidak Ada Negara Islam; Surat-surat Nurcholish Madjid-Mohammad Roem, Jakarta, Djambatan, cet.II, 2000 Simatupang,T.B., Saya adalah Orang yang Berhutang, Victor Matondang (ed), Percakapan dengan Dr.T.B.Simatupang, Jakarta, Gunung Mulia,1955 Sjahrir, Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok; Sebuah Tinjauan Prospektif, Jakarta, LP3ES, cet. I, 1986 Stanley, Adi Prasetyo & Toriq Hadad (ed), Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Lain, Terj.Bambang Cipto, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1996 Stanley, Adi Prasetyo (ed), Jenderal tanpa pasukan, politisi tanpa partai :Perjalanan hidup A.H.Nasution, Jakarta : pusat data analisa Tempo
__________, Jenderal tanpa pasukan, politisi tanpa partai :Perjalanan hidup A.H.Nasution, Jakarta : pusat data analisa Tempo __________, The Role of Military in Indonesia, dalam John J. Johnson (ed), The Role of the Military in Underdeveloped Countries, Princeton, New Jersey: Princeton University Press,1962 Sundhaussen, ULF, Politik Militer Inonesia 1945-1966; Menuju Dwifungsi ABRI ,(terj). Hasan Basari, Jakarta,LP3ES,cet,I, 1986 Suseno, Fanz Magnis, Etika Politik; Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, cet. VI, 2001 Symsuddin, Nazaruddin, Alfian, Profil Budaya Politik Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, cet.I, 1991 Tebba, Sudirman, Islam Orde Baru; Perubahan Poltik Dan Keagamaan, Yogyakarta, cet. I, 1993 Widjajanto, Andi, dkk, Dinamika Reformasi Sektor Keamanan, Jakarta, Imparsia; The Indonesian Human Rights Monitor,cet. I, 2005 Yani,Ahmad, The Indonesian Doctrine of War, Djakarta: Indonesian Army Informtion Service, 1965 Yulianto, Dwi Pratomo, Militer dan Kekuasaan, Puncak-Puncak Krisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia, Yogyakarta, Narasi, cet.I, 2005
