oleh : Dr. NURDIN, S.Sos, M.Si

12/21/2015

KEBIJAKAN PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN, KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

oleh : Dr. NURDIN, S.Sos, M.Si.

Kepala Sub Direktorat Wilayah I Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Disampaikan pada Rapat Koordinasi Kementerian Koperasi dan UMKM

Jakarta, 16 Desember 2015

I. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI

UU 32 /’04 mencari keseimbangan

UU 22 / 1999 Dominan Destr

UU 5 / 1974 Dominan Sentrl

UU 18 / 1965 Dominan Desentr

Penetapan Presiden 6 / 1959 Dominan sentrl

UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi

UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi

UU 1 / 1945 Dominan Sentralisasi

DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi

1

12/21/2015

II. MEMBANGUN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN BERBASIS PADA URUSAN Sinergitas Kualifikasi SDM

Sinergitas Kelembagaan

Sinergitas kebijakan

• • •

• • •

Sinergitas Perencanaan

Membangun Efektivitas Pemerintahan

Sinergitas Pertanggung jawaban kepada masyarakat

II. MEMBANGUN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN BERBASIS PADA URUSAN (LANJUTAN …..)

Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasaikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

2

12/21/2015

III. KONSTRUKSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

II/0

K/L

Pemerintah PRESIDEN & WAPRES KDH & DPRD 5

1

Pembentukan Daerah Otonom

PEMBIAYAAN

3

Penyerahan Urusan

Organisasi Perangkat Daerah 7

KINERJA PEMDA

I/9

PERSONIL

Urusan Pem

III

2

4

Jabatan2

Pengisian Personil

berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh pegawai.

RAKYAT (PUBLIC SERVICE DAN CIVIL SERVICES)

BINWAS

6

8

PARTISIPASI

IV. URUSAN PEMERINTAHAN

1. Urusan Pemerintahan Absolut, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu: • politik luar negeri; • pertahanan; • keamanan; • yustisi; • moneter dan fiskal nasional; dan • agama.

2. Urusan Pemerintahan Konkuren, dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

1. Urusan Pemerintahan Umum, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

3

12/21/2015

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

ABSOLUT

KONKUREN

UMUM

1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL

Dibagi prinsip: Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi, serta kepentingan strategis nasional

WAJIB

PELAYANAN DASAR

PILIHAN

NON PELAYANAYAN DASAR

SPM

Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Wajib diselenggarakan oleh semua daerah)

1.Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 6. Sosial.

4

12/21/2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar (Wajib diselenggarakan oleh semua daerah)

Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan;

10.Komunikasi dan informatika; 11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12. Penanaman modal; 13. Kepemudaan dan olah raga; 14. Statistik; 15. Persandian; 16. Kebudayaan; 17. Perpustakaan; dan 18. Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan (Wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai potensi)

1. Kelautan dan perikanan; 2. Pariwisata; 3. Pertanian; 4. Kehutanan; 5. Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Transmigrasi.

5

12/21/2015

URUSAN PEMERINTAHAN (lanjutan ….)

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. 2. bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 3. bidang energi dan sumber daya mineral: • pengelolaan minyak dan gas bumi - Pusat • pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota- kabupaten/kota. •

1. 2. 3. 4.

Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

V. PRINSIP PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

“prinsip akuntabilitas” : berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. “prinsip efisiensi” : berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

“prinsip eksternalitas” : berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. “prinsip kepentingan strategis nasional” berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

6

12/21/2015

VI. PRINSIP PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

VI. PRINSIP PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah Kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/kota; d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

7

12/21/2015

VI. PRINSIP PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah Kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/kota; d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

VII. LANGKAH STRATEGIS PENATAAN URUSAN, KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH (lanjutan…) URUSAN PEMERINTAHAN WNYD & PILIHAN Pemetaan Urusan Pemerintahan (Non Yan Dasar dan Pilihan)

Kelembagaan

1 2 3

• Beban Tugas • Tipe OPD

• Peta Jabatan • Kualifikasi Jab

• Persyaratan Jab • Kompetensi & Bakat

Intensitas Urusan Pemerintahan

Perencanaan dan Anggaran

Kepegawaian pd Perangkat daerah

1 2 3

• Jumlah • Kompetensi • Potensi Kerja • Local Wisdom

1 2 3

•Indikator Kinerja Utama •Kode Program •Kode Anggaran •Mengawal prioritas nasional •Efisien Pengelolaan Keuangan Negara

KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

8

12/21/2015

VIII. KERANGKA INTEGRASI PENATAAN URUSAN, KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH SERTA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Urusan Pemerintahan

Kelembagaan Perangkat Daerah

Program & Anggaran IKU PROGRAM ANGGARAN

Peta Jabatan dan Atributnya

• • • • •

Kepala Administrator Pengawas JFT JFU

Sub Urusan Pemerintahan Kewenangan

Fungsi Dasar/ Tugas Urusan Pemerintahan

Indikator

Langkah Kerja

Kriteria Unjuk Kerja Pemaketan dan Penilaian Kompetensi

Pegawai ASN pd Perangkat Daerah Kualifikasi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah • JPT/Admnistrator • Administrator • Pengawas • JFT • JFU

Penilaian Kinerja Individu

Kinerja Organisasi, Daerah, Program dan K/L di Daerah

IX. PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan

Kelembagaan Perangkat Daerah

• Kepala • Administrator • Pengawas • JFT • JFU

TIPELOGI Perangkat Daerah Peta Jabatan

Sub Urusan Pemerintahan Kewenangan

Jenis Layanan/Fungsi Dasar/Tugas Urusan Pemerintahan

Jangkauan Layanan/Indik ator

Analisis Jabatan Evaluasi Jabatan

9

12/21/2015

X. PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan

Program & Anggaran IKU

Kelembagaan Perangkat Daerah Peta Jabatan dan Atributnya

Sub Urusan Pemerintahan Kewenangan

Fungsi Dasar/ Tugas Urusan Pemerintahan Langkah Kerja

Kriteria Unjuk Kerja Pemaketan Kompetensi

Pegawai ASN pd Perangkat Daerah Kualifikasi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah

JPT/ Admnistrator Administrator Pengawas JFT JFU

KKNIPDN: Ahli Suvervisor Operator

Penilaian Kompetensi dan Sertifikasi

XI. PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. (Pasal 1, Angka 17 UU Pemda). Indikator SPM adalah sejauhmana pemerintah daerah mampu mencapai target penyediaan jenis dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan Standar. Prsetasi puncak (Target 100 %) adalah apabila semua warga masyarakat memperoleh setiap jenis layanan dengan mutu yang sesuai

Untuk mencapai SPM tersebut, diperlukan kapasitas daerah (Kebijakan, Kelembagaan, SDM) dan standarisasi sarana, prasarana yang diperlukan dalam penyediaan jenis pelayanan dasar dengan mutu yang sesuai, sebagai indikator pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian SPM.

10

12/21/2015

XII. PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Indikator pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam rangka pencapaian suatu SPM tertentu. Kondisi Akhir

Kondisi Awal 50%

100%

masukan proses hasil manfaat pelayanan

2015

2019

XIII. LANGKAH STRATEGIS PENATAAN URUSAN, KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan

Sub Urusan Pemerintahan

Program & Anggaran IKU PROGRAM ANGGARAN

Kewenangan

SPM

Fungsi Dasar/ Tugas Urusan Pemerintahan

Indikator

Langkah Kerja

Kriteria Unjuk Kerja Penilaian Kinerja Individu

Kinerja Organisasi, Daerah, Program dan K/L di Daerah

11

12/21/2015

XIV. PENYUSUNAN PETA JABATAN URUSAN PEMERINTAHAN

Setiap Jabatan ditetapkan sesuai Kompetensi yang dibutuhkan (Ps 16 ASN)

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH

Administrator: 4 Pengawas : 8 Pelaksana: ?

Administrator: 3 Pengawas : 6 Pelaksana: ?

Administrator 2 Pengawas : 4 Pelaksana: ?

Ketrampilan Keahlian Sesuai kebutuhan

Ketrampilan Keahlian Sesuai kebutuhan

Ketrampilan Keahlian Sesuai kebutuhan 23

XV. PENYUSUNAN KUALIFIKASI PEGAWAI PERANGKAT DAERAH PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah.

Pengangkatan PNS dalam jabatan ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Administrator: 4 Pengawas : 8 Pelaksana: ?

Pengawas : 5 Pelaksana: ?

Ketrampilan Keahlian Sesuai kebutuhan

Ketrampilan Keahlian Sesuai kebutuhan

Pegawai aparatur sipil yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, harus memenuhi persyaratan kompetensi: a. teknis; b. manajerial; dan c. sosial kultural.

Selain memenuhi kompetensi tersebut, memenuhi kompetensi pemerintahan.

harus

Kompetensi teknis ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri. Kompetensi pemerintahan ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrator di bawah kepala 24 Perangkat Daerah dan jabatan pengawas.

12

12/21/2015

XVI. KUALIFIKASI PEGAWAI PERANGKAT DAERAH (Lanjutan …….) N Jabatan o . 1

2 3

Kompetensi Teknis

Kepala Perangkat Daerah JPT PRATAMA

Umum

Inti

Kompetensi Pilihan

Manajerial

Sosio Kultural

Pemerin -tahan

Syarat Jab. Lain

Pangkat

Bakat (???)

Temperamen

Administrator Pengawas

25

XVII.

A. B.

JENIS PERANGKAT DAERAH MENURUT UU 23/2014 SUPPORTING STAFF : 1. SETDA 2. SET DPRD OPERATING CORE :DINAS YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN.

C.

TECHNO STRUCTURE : MEMBERIKAN DUKUNGAN SELURUH SKPD.

BADAN YANG TEKNIS KEPADA

D.

TECNO STRUCTURE YANG SECARA EKSPLISIT SUDAH DISEBUTKAN NOMENKLATURNYA INSPEKTORAT DAERAH DAN SATPOL PP.

13

12/21/2015

XVIII. JENIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI

SEMUA PERANGKAT YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DISEBUT DINAS SEMUA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS KEPADA SELURUH PRANGKAT DAERAH DISEBUT BADAN, KECUALI YG DISEBUT KHUSUS. SELAIN DINAS DAN BADAN DIBENTUK SEKRETARIAT DAERAH, SET DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH SERTA SAPOL PP

XIX. JENIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SEMUA PERANGKAT YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DISEBUT DINAS SEMUA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS KEPADA SELURUH PRANGKAT DAERAH DISEBUT BADAN SELAIN DINAS DAN SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH. PERANGKAT KECAMATAN.

BADAN DIBENTUK SET DPRD DAN

KEWILAYAHAN

DISEBUT

14

12/21/2015

XX. TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH PADA PRINSIPNYA SETIAP DILAKSANAKAN OLEH 1 DINAS

URUSAN

PEMERINTAHAN

PADA PRINSIPNYA SETIAP FUNGSI PENUNJANG DILAKSANAKAN OLEH 1 BADAN UNTUK MELAKSANAKAN PRINSIP TERSEBUT DI ATAS, DINAS DAN BADAN DIKATEGORIKAN KE DALAM TIPE A, TIPE B DAN TIPE C. KECAMATAN DIKATEGORIKAN KE DALAM TIPE A DAN TIPE B TIDAK LAGI DIKENAL PERUMPUNAN DINAS DAN BADAN, KECUALI URUSAN YANG SANGAT KECIL SEHINGGA BEBAN TUGASNYA TIDAK MASUK KATEGORI TIPE C

KONSEP PENGATURAN DINAS DAERAH DALAM RPP PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (TINDAK LANJUT UU 23/2014)

Klasifikasi ditentukan berdasarkan kriteria:

Untuk Urusan Pemerintahan Wajib variabel Umum (jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD) Variabel Teknis (besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah) Untuk Urusan Pemerintahan Pilihan variabel Umum (jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD) Variabel Teknis (potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan)

15

12/21/2015

KONSEP PENGELOMPOKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK MEMENUHI KRIERIA DINAS TIPE C 1. Bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; 2. Bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 3. Bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, industri, perdagangan dan tenaga kerja 4. Bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; 5. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, energi dan sumber daya mineral dan pertanahan serta perhubungan; 6. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Transmigrasi 7. Bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, 8. Bidang lingkungan hidup dan kehutanan; 9. bidang perpustakaan dan arsip, pariwisata;

KONSEP PENGATURAN DINAS DAERAH DALAM RPP PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (TINDAK LANJUT UU 23/2014) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pada dinas) dapat dibentuk UPT dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang membutuhkan satu kesatuan manajemen dalam penyelenggaraannya; untuk Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berbentuk satuan pendidikan.

UPT untuk Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berbentuk rumah sakit. Selain UPT untuk Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat membentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kabupaten/kota. Pembentukan UPT dinas \ditetapkan melalui peraturan gubernur. Peraturan Gubernur) ditetapkan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri.

16

12/21/2015

KONSEP PENGATURAN DINAS DAERAH DALAM RPP PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (TINDAK LANJUT UU 23/2014)

1. Pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi, dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota yang mempunyai urusan pemerintahan pada wilayah tersebut. 2. wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi lebih dari satu kabupaten/kota. 3. Pembentukan cabang ditetapkan dengan peraturan daerah. 4. Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan, cabang dinas mendapat pelimpahan wewenang dari gubernur. 5. Pelimpahan wewenang dari gubernur dilaksanakan melalui peraturan gubernur.

KONSEP PENGATURAN DINAS DAERAH DALAM RPP PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (TINDAK LANJUT UU 23/2014)

1. UPT pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

2. Khusus untuk UPT dengan beban tugas yang besar, dapat terdiri atas 1 (satu) sub bagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi, berdasarkan penetapan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan bidang aparatur negara.

3. Susunan organisasi UPT yang berbentuk rumah sakit, Puskesmas, dan satuan pendidikan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17

12/21/2015

KONSEP PENGATURAN TERKAIT PENYEDIAAN APARATUR YANG MENJADI KEWENANGAN PUSAT DALAM RPP PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (TINDAK LANJUT UU 23/2014) 1. Urusan pemerintahan daerah yang oleh undang-undang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, aparatur pemerintah pusat tersebut bekerja pada dinas. 2. 3. 4.

Aparatur pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional berada di bawah dinas dan secara administrasi berada di bawah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Belanja pegawai bagi aparatur pemerintah pusat dibeban pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, sedangkan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan anggaran dinas. Penilaian kinerja aparatur pemerintah pusat yang bekerja pada dinas dilakukan oleh kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas.

LEMBAGA TERTENTU

KETENTUAN PASAL 231 UU 23/2014 : Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan

dijadikan Perangkat Daerah yang ada setelah

pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut

bagian dari

dikonsultasikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara

18

12/21/2015

No

LEMBAGA

1.

Sekretariat KPID Provinsi

2.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

3.

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi

4. 5. 6. 7.

No.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sekretariat Korpri

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Dasar Hukum

Permendagri

Pasal 7 ayat (3) UU 32/2002 Tentang Penyiaran

19 Tahun 2008

Pasal 8 ayat (2) UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan

Belum ada

Pasal 25 UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

46 Tahun 2008

Pasal 128 UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 47 PP 41/2007 tentang OPD

20 Tahun 2008

Pasal 8 ayat (2) UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan

Belum ada

Pasal 30 ayat (2) UU 43/1999. PP 42/2004

17 Tahun 2009

Pasal 22,39,66,80 UU 41/1999. 61 Tahun 2010 Pasal 8 PP 6/2007. Pasal 32 PP 44/2007

LEMBAGA

Dasar Hukum

Permendagri

8.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Pasal 18 UU 43/2008. Pasal 24 Perpres 1/2010

2 Tahun 2010

9.

Satpol Pamong Praja

Pasal 148 UU 32/2004 PP 6/2010

40 dan 41/2011

10.

Sekretariat Komisi Informasi

Pasal 29 UU 14/2008

Tidak ada

11.

Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Pasal 14 Perpres 54/2010

Belum ada

12.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)

Pasal 54 UU 52/2009

Belum ada

13.

Semacam UKP4 di Daerah

Belum ada

Belum ada

19

12/21/2015

PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN

• Pemetaan urusan pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas urusan pemerintahan urusan wajib dan potensi urusan pilihan serta beban kerja peneyelnggaraan urusan. • Pemetaan urusan pemerintahan digunakan untuk menentukan susunan dan tipe perangkat daerah.

TATA CARA PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN

• Berdasarkan kriteria variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pemerintah daerah dan kementrian/lembaga pemerintah nonkementrian melaksanakan pemetaan urusan pemerintahan; • Untuk membantu kelancaran pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian mengembangkan sistem informasi pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah. • Untuk melaksanakan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyampaikan rencana pemetaan urusan pemerintahan kepada masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan berkoordinasi dengan Menteri dengan menggunakan sistem informasi pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). • Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri/kepala pembaga pemerintah nonkementrian setelah mendapat pertimbangan Menteri.

20

12/21/2015

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun perda pembentukan perangkat daerah berdasarkan tipe perangkat daerah.

FAKTOR PENGALI KESULITAN WILAYAH a. Jawa dan bali dikalikan 1; b. Sumatera, kalimantan, dan sulawesi dikalikan 1,1; c. Nusa tenggara dan maluku dikalikan 1,2; d. Papua dikalikan 1,4; e. Daerah provinsi dan kabupaten/kota kepulauan dikalikan 1,4. • f. Kabupaten di daerah perbatasan dikalikan 1,5. • • • • •

21

12/21/2015

TINDAK LANJUT

• Untuk pertama kalinya, pemetaan urusan pemerintahan harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat bulan Maret tahun 2016. • hasil pemetaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan paling lambat bulan bulan April tahun 2016. • Perda pembentukan perangkat daerah harus sudah ditetapkan paling lambat akhir Agustus 2016. • Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah paling lambat awal Desember 2016.

TINDAK LANJUT

• Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang selama ini melaksanakan tugas-tugas tersebut sepanjang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dengan kualifikasi, kompetensi dan persyaratan jabatan. • kualifikasi, kompetensi dan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang dikoordinasikan oleh Menteri. • Dalam hal hasil pemetaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, untuk pertama kali, Daerah dapat menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan perangkat daerah tanpa menunggu hasil penetapan sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

22

12/21/2015

SIMULASI PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN TIPELOGI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN http://fasilitasi.otda.kemendagri.go.id

• [email protected] • 0852 1042 0329 • 0815 9676 440

23

12/21/2015

DI PAPUA TEMPATNYA BURUNG CENDRAWASIH CUKUP SEKIAN DAN TERIMA KASIH

47

24