IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 DI SMA KESATRIAN 1 KOTA SEMARANG
Oleh : Dewi Mayangsari, R Slamet Santoso Jurusan Administrasi Publik Fakultas IlmuSosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http//www.fisip.undip.ac.id email
[email protected]
ABSTRAK Untuk memajukan mutu pendidikan, Pemerintah merumuskan kebijakan dalam pembaharuan kurikulum yaitu kurikulum 2013 dengan tujuan menghasilkan insan Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, afektif; melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum ini merupakan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum 2013 sendiri merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pada pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, dimana siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam proses berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi. Kurikulum ini secara resmi menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang sudah diterapkan sejak 2006 lalu. Kurikulum ini pun mempunyai kelemahan dan keunggulan.
Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan kurikulum 2013 ini dinilai sudah tepat. Namun masih ditemukan adanya permasalahan terkait dengan perubahan KTSP 2006 ke kebijakan kurikulum 2013 di SMA Kesatrian 1 Semarang antara lain kendala fasilitas yang dalam jumlah masih kurang kemudian kesiapan pelaksana yang masih menggunakan metode lama saat mengajar dan banyak kelas kosong yang muridnya tidak diberi tugas pengganti.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMA Kesatrian 1 kota Semarang sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Dibalik komunikasi yang terjalin dengan baik dari antar pihak, masih ada sikap pelaksna yang kurang tepat saat ada kepentingan lain diluar jam mengajar dan fasilitas internet yang kurang cepat. Saran dari peneliti adalah pihak sekolah lebih memperketat aturan tidak hanya untuk siswa melainkan guru dan menambah fasilitas wifi di sekolah. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Di SMA Kesatrian 1 Kota Semarang
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan nasional adalah upaya untuk
meningkatkan
seluruh
aspek
dengan
pendidikan,
memajukan
Indonesia
generasi
dapat
penerus
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara
ujung
yang
proses
Meningkatkan
sistem
diawali
untuk
Pengelolaan pendidikan harus berorientasi
mewujudkan Tujuan Nasional. Dalam
kepada bagaimana menciptakan perubahan
pengertian lain, pembangunan nasional
yang lebih baik. Visi pendidikan nasional
dapat
rangkaian
adalah terwujudnya masyarakat madani
yang
sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia
berkesinambungan dan meliputi seluruh
baru dengan tatanan kehidupan yang
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara
sesuai dengan amanat proklamasi Negara
untuk melaksanakan tugas mewujudkan
Kesatuan
Tujuan Nasional.
proses pendidikan.
sekaligus
merupakan
pengembangan
keseluruhan
penyelenggaraan
negara
diartikan
upaya
merupakan
pembangunan
Dalam tersebut
proses
peranan
pembangunan
pendidikan
amatlah
tombak
sebagai
dimasa
sumber
dari
daya
tingkat
Republik
depan. manusia
pendidikan.
Indonesia
melalui
Pemerintah merumuskan kebijakan dalam
pembaharuan
kurikulum
strategis. Pendidikan mampu menciptakan
kurikulum
sumber daya manusia yang berkualitas.
menghasilkan
Untuk itu peningkatan kualitas sumber
produktif, kreatif, inovatif, afektif; melalui
daya manusia mutlak harus dilakukan.
penguatan
Karena dengan kualitas sumber daya
pengetahuan yang terintegrasi.
manusia
yang
berkualitas
memberikan multiplier efect
merupakan
insan
sikap,
dengan
tujuan
Indonesia
yang:
keterampilan,
dan
dapat
Kurikulum 2013 adalah sering
terhadap
disebut juga dengan kurikulum berbasis
pembangunan perekonomian. Pendidikan
2013
yaitu
karakter.
Kurikulum
ini
merupakan
unsur
kurikulum baru yang dikeluarkan oleh
utama dalam pengembangan sumber daya
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
manusia di Indonesia. Pertama kali kita
Republik
dikenalkan oleh pendidikan formal di
sendiri merupakan sebuah kurikulum yang
sekolah, sekolah adalah lembaga yang
mengutamakan pada pemahaman, skill,
meletakkan dasar perkembangan anak
dan pendidikan berkarakter, dimana siswa
Indonesia.
Kurikulum
2013
dituntut untuk paham atas materi, aktif
Kota Semarang menunjuk SMA Kesatrian
dalam proses berdiskusi dan presentasi
1 untuk melanjutkan kurikulum 2013
serta memiliki sopan santun dan sikpa
sebagai pedoman dalam pembelajaran
disiplin yang tinggi. Kurikulum ini secara
untuk seterusnya dengan alasan sekolah
resmi menggantikan Kurikulum Tingkat
tersebut telah melaksanakan kebijakan
Satuan Pendidikan yang sudah diterapkan
tersebut selama tiga semester, alasan
sejak
lainnya
2006
lalu.
bukan
hanya
itu,
SMA
Kesatrian
1
dianggap
Kurikulum ini pun mempunyai kelemahan
mampu memenuhi fasilitas belajar dan
dan keunggulan. Dalam Kurikulum 2013
mengajar
tersebut, mata pelajaran wajib diikuti oleh
tersebut dan satu-satunya sekolah swasta
seluruh peserta didik pada satu satuan
yang
pendidikan pada setiap satuan atau pun
Karena tidak semua sekolah menggunakan
jenjang pendidikan. Sementara untuk mata
kurikulum
2013
pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta
mengajar
dengn
didik, dipilih sesuai dengan pilihan dari
diantaranya kemampuan guru dan fasilitas
nmereka. Kedua kelompok mata pelajaran
yang tersedia. Kurikulum 2013 akan
bersangkutan
pilihan)
terlaksana, tepat atau tidak, merata atau
terutamanya dikembangkan dalam struktur
hanya di kota saja, semua tergantung
kurikulum pendidikan tingkat menengah
kepentingan
yakni SMA.
pendidikan kita. Kurikulum 2013 akan
(wajib
dan
dijadikan
berhenti Dengan adanya kebijakan baru yaitu kurikulum 2013, Dinas Pendidikan
sesuai
dan
standard
sekolah
Tujuan
Implementasi Kebijakan 2013
di
SMA
Kesatrian
mengenai Kurikulum 1
Kota
Semarang yaitu :
pemerintah
kebijakan
kurikulum 2013
berjalan di SMA Kesatrian 1 Semarang
alasan
terhadap
ditiadakan
jika
tidak
disosialisasikan sampai ke pelosok oleh pihak
berwenang
seperti faktor
KTSP. penentu
implementasi
kebijakan kurikulum 20113 di SMA Kesatrian 1 Semarang C. Tinjauan Pustaka Tinjauan
1. Mendeskripsikan implementasi
pedoman
berbagai
keberhasilan
penelitian
percontohan.
sebagai
2. Mencari B. Tujuan Penelitian
kebijakan
penelitian
ini
pustaka adalah
dalam
administrasi
public, kebijakan publik, implementasi kebijakan. Menurut Gerald Caiden (1982) Adminisrasi negara melingkupi segala
kegiatan
yang
berhubungan
penyelenggaraan
E.
Anderson
mengartikan
kebijakan sebagai serangkaian tindakan
lingkup
yang mempunyai tujuan tertentu yang
adalah bagaimana orang
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang
mengorganisir diri mereka sebagai publik
pelaku atau sekelompok pelaku guna
secara kolektif dan dengan tugas dan
memecahkan suatu masalah tertentu.
kewajiban masing-masing memecahkan
Pengertian kebijakan akan lebih mudah
masalah publik untuk mencapai tujuan
dipahami dalam contoh seperti:
bersama.
1.
tujuan: mengatasi kemiskinan;
2.
strategi:
publik.
administrasi
publik
James
atau
kebutuhan
urusan
dengan
Ruang
Nicolas Henry dalam Harbani
program
pengelolaan
Pasolong (2007:27-32), mengemukakan
raskin;
lima paradigma administrasi publik, yaitu:
3.
sumber usulan: Pemerintah;
4.
penyediaan input:
a. Paradigma pertama, Prinsip-prinsip administrasi negara (1923-1937). b. Paradigma
kedua,
dikotomi
antara
a. peraturan-peraturan,
Paradigma politik
b. dana,
dan
c. pembentukan
administrasi (1900-1926). c. Paradigma
ketiga,
kelompok
sasran,
administrasi
d. perangkat pelaksana bulog,
negara sebagai ilmu politik (1950-
dan lain-lain.
1970). d. Paradigma keempat, administrasi
Parsons
negara sebagai ilmu administrasi
mengumpulkan
(1954-1970)
kebijakan publik, yaitu: 1) sebagai publik
e. Paradigma
x-xi)
beberapa
telah
pengertian
administrasi
dan problem-problemnya; 2) studi tentang
negara sebagai ilmu administrasi
bagaimana, mengapa dan apa efek dari
negara.
tindakan aktif dan pasif pemerintah; 3)
Carl
J.
kelima,
(2005:
Friedrick
mengartikan
studi
tentang
apa
yang
kebiajakan sebagai serangkaian tindakan
pemerintah,
yang diusulkan seseorang, kelompok atau
mengambil tindakan tersebut, dan apa
pemerintah
akibat dari tindakan tersebut; 4) studi sifat,
dalam
suatu
lingkungan
mengapa
dilakukan pemerintah
tertentu dengan menunjukkan hambatan-
sebab, dan akibat dari kebijakan publik.
hambatan
D. Fenomena Penelitian
dan
kesempatan-kesempatan
terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan.
1. Implementasi
Kebijakan,
gejala
implementasi kebijakan adalah :
1. Ketepatan Kebijakan
masyarakat. Kebijakan yang bertujuan
Ketepatan kebijakan ini dinilai dari:
mengarahkan
kegiatan
kegiatan
masyarakat, seperti bagaimana perusahaan a. Sejauh mana kabijakan yang ada telah
bermuatan
memang
hal-hal
memecahkan
yang
masalah
yang hendak dipecahkan? b. Bagaimana
tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti
pembangunan
industri-industri
berskala menengah dan kecil yang tidak
kebijakan
tersebut
sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah
harus dikelola, atau di mana pemerintah
strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.
yang hendak
dipecahkan?
3. Ketepatan Target
c. Bagaimana kebijakan dibuat oleh lembaga
yang
mempunyai
kewenangan (misi kelembagaan) yang
sesuai
dengan
karakter
kebijakan?
Ketepatan berkenaan dengan tiga hal, yaitu: a. Apakah target yang dintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih
2. Ketepatan Pelaksanaan
dengan intervensi lain, atau tidak Aktor
implementasi
kebijakan
tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu
pemerintah,
kerjasama
bertentangan
dengan
intervensi
kebijakan lain. b. Apakah targetnya dalam kondisi
antara
siap untuk dintervensi ataukah
atau
tidak. Kesiapan bukan saja dalam
implementasi kebijakan yang diswastakan
arti secara alami, namun juga
(privatization atau contracting
out).
apakah kondisi target ada dalam
pemerintah-masyarakat/swasta,
Kebijakan-kebijakan
yang
bersifat
konflik atau harmoni, dan apakah
monopoli,
kartu
identitas
kondisi target ada dalam kondisi
seperti
penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan
mendukung atau menolak. c. Apakah intervensi implementasi
dan keamanan, sebaiknya diselenggarakan
kebijakan
oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat
memperbarui
memberdayakan
kebijakan
masyarakat,
seperti
bersifat
baru
atau
implementasi
sebelumnya.
Terlalu
penanggulangan kemiskinan, sebaiknya
banyak kebijakan yang tampaknya
diselenggarakan
baru
pemerintah
bersama
namun
pada
prinsipnya
mengulang kebijakan yang lama
(b) Lingkungan
dengan hasil yang sama tidak efektifnya
dengan
Eksternal
Kebijakan
kebijakan Lingkungan ini oleh Calista
sebelumnya.
disebut sebagai variabel eksogen, 4. Ketepatan Lingkungan
yang
terdiri
dari
atas public
opinion, yaitu persepsi publik akan Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu:
kebijakan
dan
implementasi
kebijakan, interpretive instutionsyang berkenaan dengan
(a) Lingkungan Kebijakan
interprestasi Yaitu interaksi antara lembaga
lembaga-lembaga
strategis dalam masyarakat, seperti
perumus
kebijakan
dengan
media massa, kelompok penekan,
pelaksana
kebijakan
dengan
dan kelompok kepentingan, dalam
lembaga yang terkait. Donald J.
menginterpretasikan kebijakan dan
Calista
menyebutnya
implementasi
sebagai
variabel
sebagai endogen,
dan individuals, individu
yaitu authoritative
kebijakan, yakni
tertentu
individu-
yang mampu
berkenaan
memainkan peran penting dalam
dengan kekuatan sumber otoritas
menginterpretasikan kebijakan dan
dari
implementasi kebijakan.
arrangement yang
kebijakan, network
composition yang
berkenaan
dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat
5. Ketepatan Proses Terdiri atas tiga proses yaitu;
kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, implementation setting yang posisi
berkenaan
dengan
tawar-menawar
antara
otoritas kebijakan
yang dan
mengeluarkan jejaring
yang
berkenaan dengan implementasi kebijakan.
a. Menerima
Kebijakan,
publik
memahami
kebijakan sebagai aturan dan
pemerintah
memahaminya tugas
yang
sebagai harus
dilaksanakan b. Mengadopsi
Kebijakan,
publik menerima kebijakan
sebgai
aturan
pemerintah
dan
menerimanya
ketersediaan
Sumber
daya non manusia, dapat diukur
dilaksanakan
dengan :
siap
melaksanakan
menjadi
bagian
atau dari
kebijakan, dan birokrat siap menjadi
pelaksana
kebijakan
a. Ketersediaan dana yang akan diimplementasikan b. Ketersediaan
sarana
dan
prasarana c. Standar dan Sasaran ,gejala standar dan sasaran :
penghambat
keberhasilan
1) Manfaat
yang diperoleh dari
kebijakan, dapat diukur dengan :
kebijakan a. Komunikasi,
gejala
Komunikasi
a. Kebijakan
dapat
memenuhi
kebutuhan
yaitu : 1) Kelancaran proses transmisi dari implementor kepada masyarakat penerima bantuan, dapat diukur
a. Intensitas
pertemuan
antara
aparatur
pelaksana
dan
dapat diukur dengan : a. Aturan
dalam
menjalankan
b. Media yang digunakan dalam
2) Pemahaman masyarakat, dapat
b. Kendala selama implementasi
a. Jelas terstruktur siapa yang
a. Tingkat sosialisasi
merumuskan
b. Informasi yang diterima b. Sumber Daya, gejala sumber daya : ketersediaan dapat
Sumber diukur
hingga
kebijakan
kebijakan tersebut
harus diimplementasikan oleh siapa f. Lingkungan, dapat diukur dengan:
dengan : sumber
daya
a. Seberapa besar dukungan dari lingkungan sekitar terhadap
manusia b. Kecukupan
a. Kemampuan pegawai dalam
e. Struktur Organisasi:
diukur dengan :
a. Kemampuan
1) Kosistensi Implementor, dapat
bekerja di lapangan
proses komunikasi
manusia,
d. Sikap, gejala Sikap:
diukur degan :
penerima program
1) Tingkat
2) Standar pelaksanaan kebijakan,
program
dengan :
daya
2) Tingkat
sebagai tugas yang harus
c. Siap dengan strategi, publik
2. Aspek
daya manusia
jumlah
sumber
berhasilnya
kebijakan
tersebut
d. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data
E.
Metode Penelitan
e. Menulis Hasil Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian
deskriptif
pendekatan kualitatif.
dengan Penggunaan
desain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan
implementasi
kebijakan kurikulum 2013 di SMA Kesatrian 1 Kota Semarang. Subyek penelitian menggunakan purposive dengan mencari informasi dari
Dinas
Semarang,
Pendidikan
Kota
sekolah
SMA
pihak
Kesatrian 1 Cara
Pengumpulan
digunakan
yaitu
data
yang
observasi
yang
dilakukan peneliti, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Model
analisis
data
dalam
penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Marshall dan Rossman. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa
tahapan-tahapan
yang
perlu
dilakukan (Marshall dan Rossman dalam Kabalmay, 2002), diantaranya : a. Mengorganisasikan Data b. Pengelompokan
berdasarkan
Kategori, Tema dan pola jawaban c. Menguji
Asumsi
atau
Permasalahan yang ada terhadap Data
PEMBAHASAN
memfokuskan pada sekolah yang dinilai sudah siap, menurut narasumber sudah
A. Implementasi Kebijakan
tepat.
1. Ketepatan kebijakan Perubahan
3. Ketepatan Target ini
Target dalam kebijakan ini adalah
menyesuaikan dengan kemajuan teknologi
seluruh siswa dengan tujuan menjadikan
dimana siswa sudah terbiasa dengan
penerus bangsa yang berkualitas dan
menggunakan alat elektronik seperti tablet
memiliki daya saing yang kuat. Indikator
dan laptop yang terkoneksi dengan internet
ini sudah dinilai tepat karena target dalam
untuk
keadaan siap dan tidak diintervensi.
mencari
teknologi
ini
kurikulum
informasi. perlu
Kemajuan
disikapi
dengan
perubahan metode belajar yang mampu mengakomodasi
kemajuan
teknologi
tersebut.
4. Ketepatan Lingkungan Kurikulum 2013 yang telah diuji cobakan saat ini pada beberapa sekolah, salah satunya adalah pada SMA Kesatrian
Perkembangan dunia pendidikan
1 Semarang. Kendala secara internal yang
tak dapat dipisahkan dengan pesatnya
dihadapi guru adalah sistem penilaian dan
kemajuan teknologi. Melalui kemajuan
administrasi yang dinilai terlalu rumit
tersebut, siswa diharap lebih mudah dalam
secara administratif. Adanya masalah ini
belajar.
dan
membuat Kementerian Pendidikan dan
pendidikan yang bersinergi adalah hal
Kebudayaan mengeluarkan peraturan yang
yang ditekankan dalam Kurikulum 2013
merupakan
agar
Menteri
Untuk
dapat
itu
membuat
teknologi
siswa
menjadi
inovatif dan lebih kreatif.
Pendidikan
dari dan
Peraturan
Kebudayaan
Nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian
2. Ketepatan Pelaksanaan Masih
perubahan
hasil belajar menjadi Peraturan Menteri
banyaknya permasalahan
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53
terkait dengan perubahan kurikulum 2006
tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar
ke 2013 antara lain kesiapan guru dan
oleh pendidik dan satuan pendidikan pada
siswa, ketersediaan sarana dan prasarana
pendidikan
pendukung dari sekolah, ketersediaan buku
menengah. Hasil dari adanya peraturan
dan tidak ada uji coba pada sekolah
menteri ini adalah penilaian ssaat ini telah
tertentu pada awal pelaksanaan. Hal ini
disederhanakan sehingga tidak membebani
membuat pelaksanaan kurikulum 2013
guru secara administratif.
dengan penundaan penggunaan kurikulum 2013
untuk
semua
sekolah
dan
dasar
dan
5. Ketepatan Proses
pendidikan
Ketepatan
proses
dalam
kapasitas
internet
yang
dirasa
implementasi kebijakan Kurikulum 2013
kurang cepat bisa menghambat
adalah ketepatan cara yang semestinya
proses belajar siswa dalam mencari
diimplementasikan telah dijalankan sesuai
materi
tambahan
aturan yang ada baik dari pemahaman
terdapat
di
tugas yang diemban oleh birokrat dari atas
pendingin
ruangan
ataupun bawah.
beroperasi
sehingga
Sekolah dan guru merupakan pihak
siswa
kemudian
beberapa
dalam
kelas
yang
konsentrasi
nelajar
sedikit
yang paling bertanggung jawab dalam
teganggu,
proses
kondusif akibat suhu kelas yang
pelaksanaan
dan
penyampaian
kurikulum 2013 kepada siswanya. Dinas Pendidikan Kota juga memiliki peran untuk
membantu,
membimbing
guru,
suasana
tidak
kelas
tidak
panas. 3) Standar dan Sasaran SMA Kesatrian 1 memiliki standar
memberikan pelatihan dan pelayanan bila
sesuai
guru maupun sekolah menghadapi masalah
dijalankan,
dalam proses pelaksanaan kurikulum 2013.
diberikan
B. Faktor
pemahaman kurikulum 2013 juga
Penentu
implementasi
dengan
kebijakan pelatihan
untuk
yang yang
guru
dalam
kebijakan
sudah terlaksana, bantuan buku
1) Komunikasi
paket juga
Sosialisasi kebijakan implementasi kurikulum
2013
4) Sikap
dilakukan
Implementor kurang bertanggung
pengarahan dari Pemerintah pusat
jawab dalam menjalankan program
yang
sehingga
mengundang
perwakilan
masih
ada
kendala-
Dinas Pendidikan Kota/Provinsi di
kendala yang muncul dari dalam
seluruh
dengan
SKPD terkait, yaitu koordinasi
mengadakan pertemuan di Jakarta.
pertemuan antar SKPD yang sangat
Setelah
kurang mengakibatkan ada batuan
Indonesia
itu
Dinas
mensosialisasikan
Pendidikan kebijakan
tersebut pada UPTD dan sekolahsekolah di bawah naungannya. 2) Sumber daya
yang
sama
dalam
skpd
yang
berbeda. 5) Struktur organisasi Perumus kebijakan yaitu Menteri
Sumberdaya manusia tidak menjadi
Pendidikan
dan
Kebudayaan-
masalah dalam proses pelaksanaan
Pengawas
Dinas
Pendidikan-
kebijakan, sumberdaya fisik yaitu
Sasaran SMA Kesatrian 1
6) Lingkungan
masalah yang sedang dihadapi, melihat banyak pelajar saat ini
Pemberlakuan kurikulum 2013 ini mengundang
pro
kontra
lebih
dan
baru yang tidak membuat siswa
seringkali membuat orang tua yang paham
jenuh namun tetap fokus dalam
dengan
kurikulum 2013 menjadi khawatir dan melakukan penolakan. Namun
belajar. 2.
ditentukan
paham dengan adanya kurikulum karena
disesuaikan
Ketepatan Pelaksanaan Aktor-aktor
tidak sedikit pula orangtua yang
ini
gadget
dibuatlah metode pembelajaran
dalam berbagai media. Hal ini
cukup
dengan
dibanding buku pelajaran maka
diberitakan dalam porsi berlebihan
belum
dekat
secara
telah tepat
sesuai
dengan bidangnya masing-masing.
dengan
Aktor
kondisi pelajar saat ini.
implementasi
kurikulum
2013 adalah Dinas Pendidikan
PENUTUP
Kota Semarang sebagai pengawas
A. Kesimpulan
berjalannya kurikulum dan guru di
1.
SMA
Ketepatan Kebijakan a. Implementasi
kebijakan
kurikulum
2013
telah
dilaksanakan
sesuai
dengan
Peraturan
1
sebagai
pelaksana kebijakan tersebut dalam kegiatannya belajar mengajar. 3.
Ketepatan Target
prosedur yang ditetapkan, ada pula
Kesatrian
Dalam
implementasi
Menteri
kebijakan ini target sudah tepat
Pendidikan dan Kebudayaan
yaitu siswa, dalam pelaksanaannya
nomor 160 tahun 2014 tentang
sendiri ada siswa yang lebih senang
pelaksanaan kurikulum 2013.
dengan
Pembuatan kebijakan ini telah
suasana baru dengan menonjolkan
tepat
keaktifan siswa.
dirumuskan
menjadikan
penerus
guna bangsa
yang berkualitas dan mampu bersaing khususnya
dalam siswa
pendidikan di
SMA
Kesatrian 1 Semarang
4.
proses
belajar
dengan
Ketepatan Lingkungan Lingkungan
sangat
berpengaruh dalam keberhasilan implementasi
kebijakan
karena
dukungan datang dari lingkungan
b. Kebijakan tersebut dirumuskan
sekitar tetapi implementasi dapat
memang untuk memecahkan
terganggu jika lingkungan tersebut
tidak
memberikan
dukungan
seperti berita yang disiarkan di televisi bahwa kebijakan kurikulum 2013
akan
dihapus
2013. 7. Sumberdaya
dan
Jumlah tenaga pengajar di
buruk
SMA Kesatrian 1 tidak ditemukan
tentang isi kebijakan kurikulum
masalah karena semua guru sudah
2013.
melakukan
memberikan
5.
pendorong berjalannya kurikulum
komentar
Hal
ini
menimbulkan
tugas
sesuai
yang
menjadi
kebingungan pada siswa kurikulum
kewajibannya,
mana yang akan digunakan untuk
masalah adalah sumberdaya fisik
pedoman belajar di sekolah.
atau fasilitas karena masih ada
Ketepatan Proses
beberapa yang harus dibenahi dan
Ketepatan proses melihat bagaimana
kegiatan
dalam
menjalankan
kebijakan
tersebut
ditambahi
seperti
internet (wifi) yang tersedia di lingkungan
sekolah
telah sesuai dengan prosedur atau
oleh
belum.
kecepatannya
Di
SMA
Kesatrian
1
kecepatan
siswa
dikeluhkan
yang krang
dirasa sehingga
Semarang masih terlihat beberapa
mereka sedikit terganggu dalam
kendala dalam belajar mengajar
mencari
salah
masih
Selanjutnya pendingin ruang kelas
menggunakan metode kurikulum
beberapa tidak beroperasi atau
lama belum sepenuhnya menguasai
rusak
mengajar dengan cara kurikulum
konsentrasi belajar siswa karena
2013.
ruang kelas tidak kondusif karena
satunya
guru
6. Komunikasi
materi
sehingga
pembelajaran.
mengganggu
suhu yang panas.
Komunikasi yang terjalin
8. Disposisi
antara Pemerintah pusat dengan
Disposisi
atau
sikap
Dinas terkait sudah sangat jelas,
pelaksana dari birokrat maupun
begitu
implementor memiliki tanggung
juga
pihak
Dinas
menginformasikan kepada sekolah
jawab
dan UPTD yang dibawahinya apa
kebijakan
saja yang akan dilaksanakan dalam
Pendidikan Kota Semarang siap
pencapaian
tujuan
kebijakan
membantu jika sekolah mendapat
kurikulum
2013.
Dikatakan
kesulitan
komunikasi sudah menjadi faktor
atas
tercapainya
tujuan
tersebut.
Dinas
dalam
implementasi
kurikulum 2013 kemudian guru
selalu berusaha memberikan yang
mengaspirasikan
terbaik pada siswa agar menjadi
Namun masih ada beberapa murid
penerus bangsa yang berguna. Hal
yang pasif di dalam kelas.
tersebut menjadi faktor pendorong
jawabannya.
11. Lingkungan (ekonomi, sosial, dan
berjalannya kebijakan kurikulum
politik)
2013 dengan dipegang teguhnya
Lingkungan
tanggung jawab baik pihak Disdik
berpengaruh
maupun sekolah.
implementasi kebijakan, ekonomi
9. Struktur Birokrasi
bagi
sangat keberhasilan
tidak menjadi masalah besar karena
Birokrat yang bersangkutan
semua pelatihan yang diberikan
dengan kebijakan kurikulum 2013
pada guru selama satu bulan semua
adalah
sudah
Pemerintah
merumuskan
pusat
kebijkan
yang dan
ditanggung
pengadaan
buku
mensosialisasikan kebijakan pada
dilakukan
untuk
birokrat di bawahnya yaitu Dinas
pembelajaran siswa.
terkait, kemudian Dinas pendidikan yang telah mendapatkan arahan dari
pusat
berhak
A.
Pemerintah, paket
telah
menunjang
Saran Berdasarkan hasil dari pembahasan
memberi
dan kesimpulan yang diperoleh, maka
pengarahan terhadap UPTD yang
peneliti mengajukan beberapa saran yang
dibawahi dan sekolah yang ada.
dapat dijadikan masukan. Adapun saran
Sekolah
dari peneliti adalah sebagai berikut :
menjadi
target
utama
karena di dalamnya terdapat siswa yang menjadi sasaran kebijakan, guru sebagai implementor.
Untuk menghindari hal negatif
Standard kurikulum 2013 ada
lima
mengamati,
aspek
menanya,
Lingkungan
(Eksternal)
10. Standard dan Sasaran
ini
a) Ketepatan
yaitu
baik bagi Pemerintah maupun orangtua
murid,
penulis
menalar,
memberikan saran sebaiknya
mencoba, dan komunikasi di mana
diadakan pengawasan terhadap
aspek-aspek tersebut sudah bisa
media terkait penyebaran berita
diaplikasikan
sesuai
dengan
yang belum tentu kebenarannya
pengertiannya
dalam
kegiatan
belajar mengajar bertujuan agar siswa
lebih
aktif
dalam
yang
dilakukan
Pemerintah pusat.
oleh
b) Ketepatan Proses Untuk
fasilitas tersebut memang
pengembangan
lebih
sudah saatnya diperbarui
lanjut maka saran dari penulis
diharapkan
untuk
memikirkan
masalah
ini
bisa
dilakukan dengan memberikan
pengadaan
latihan
Karena
lebih
banyak
lagi
sekolah untuk barang
hal
baru.
seperti
sepele
ini
terhadap guru, pelatihan yang
memang
diberikan juga dapat membuat
sangat berpengaruh pada
guru lebih kreatif dan mudah
tingkat semangat belajar
dipahami oleh murid sehingga
siswa dikelas,.
pelajaran di dalam kelas tidak
d) Standard dan Sasaran
membosankan.
Dalam
c) Sumberdaya Fisik (internet dan pendingin ruang kelas)
kesimpulan
namun
dikatakan
masih ada siswa yang jarang ikut berpartisipasi dalam pembelajaran
Dari beberapa permasalahan yang
atau pasif. Saran yang ingin
diangkat
diberikan
oleh
mengenai
penulis
fasilitas
yaitu
dari
penulis
adalah
kecepatan
melakukan pendekatan pada siswa
internet atau wifi dan beberpa
memberikan motivasi kemudian
pendingin ruangan yang kurang
menjadikan suasana belajar di
berfungsi, maka dari itu penulis
dalam kelas tidak terlalu tegang
mengajukan saran sebagai berikut: a. Pihak
sekolah
dapat
menambahkan
jumlah
akses internet seperti wifi di beberapa titik sekolah dengan lebih
kecepatan
yang
tinggi
dari
sebelumnya. b. Jika ada fasilitas seperti ac yang rusak pihak sekolah segera memanggil petugas atau
teknisi
yang
bersangkutan
untuk
memperbaiki.
Apabila
DAFTAR PUSTAKA Agus Purwanto, Erwan dan Ratih
Rohman, Arif. (2012). Kebijakan
Sulistyastuti, Dyah. (2012).
Pendidikan. Yogyakarta: Aswaja
Implementasi Kebijakan Publik
Pressindo.
Konsepdan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan publik. Yogyakarta: Gava Medika
Suwitri, Sri. (). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. Pasolong, Harbani. Metode Penelitian
Pasolong, Harbani.(2007). Teori
Administrasi Publik.Bandung: Alfabeta
Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Bandung.
