ISSN 1829 8001 Terakreditasi dengan predikat A
No
IMP LIPI
JI
I
renelitian
ul p
135 Akred LIPI P2MBI 06 2008
oHo
Vo1 8
No 1
2011
o
MENGGUGAT POLITIK PARLEMEN Koalisi dalam Sistem Demokrasi Presidensial Indonesia Faktor faktor Kerapuhan Koalisi Era Presiden Yudhoyono Aspirasi Rakyat clan Reformasi Parlemen
Rekonstruksi clan Revitalisasi Koalisi dalam Sistem Quasi Presidensial
Perempuan di Parlemen Berjuang di Tengah Keraguan Politik Pengawasan DPRD dalam Upaya Pemakzulan Kepala Daerah Studi Kasus Walikota Surabaya DPR clan Reformasi Polri
Kajian Evaluatif Fungsi DPR terhadap Pelaksanaan Reformasi Polri Menelisik Peran Tenaga Ahli Anggota Legislatif
Pola clan Kecenderungan Studi Konflik di Indonesia
Analisis terhadap Studi Kekerasan pada Kasus Aceh clan Ambon Polri di Era Demokrasi
Dinamika Pemikiran Internal
Politik Luar Negeri Indonesia clan Lingkungan Hidup
Indonesia
Negara Demokrasi Berkualitas Rendah
Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif Sejarah
Jurnal
Jurnal Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia P2P
Penelitian Politik
LIPI
merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah masalah
strategis yang terkait dengan bidang bidang bidang politik nasional lokal
dan internasional khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi pemilihan umum konflik otonomi daerah pertahanan dan keamanan poli
tik luar negeri dan diplomasi dunia Islam serta isu isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia P2P LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini dihadapkan
pada tuntutan dan tantangan baru baik yang bersifat akademik maupun prak tis kebijakan khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah demokrasi HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional Secara akademik P2P LIPI dituntut menghasilkan kajian
kajian unggulan yang bisa bersaing dan menj adi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional Sementara secara moral P2P LIPI dituntut
untuk memberikan arab dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka mem
bangun Indonesia baru yang rasional adil dan demokratis Oleh karena itu kajian kajian yang dilakukan tidak semata mata berorientasi praksis kebi jakan tetapi juga pengembangan ilmu ilmu pengetahuan sosial khususnya
perambahan konsep dan teori teori baru ilmu politik perbandingan politik studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial politik baik lokal nasional regional maupun internasional
41 LIPI Penanggung Jawab
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Pemimpin Redaksi
Heru Cahyono
Dewan Redaksi
Ikrar Nusa Bhakti Syamsuddin Haris Ganewati Wuryandari Dhuroruddin Mashad M Hamdan Basyar Awani Irewati
Redaksi
Indriana Kartini Mardyanto Wahyu Tryatmoko Sri Yanuarti
Sekretaris Redaksi
Luky Sandra Amalia
Keuangan
Sarah Nuraini Siregar
Produksi dan Sirkulasi
Nanto Sriyanto Anggih Tangkas Wibowo
Alamat Redaksi
P2P LIPI Widya Graha LIPI Lantai XI Jln Jend Gatot Subroto No 10 Jakarta 12710
Telp 021 525 1542 ext 757 763 Faks 021 520 7118 ISSN
1829 8001
Jurnal Penelitian
Vol 8 No 1 2011
DAFTAR ISI Catatan Redaksi
iii
Artikel
Koalisi dalam Sistem Demokrasi Presidensial Indonesia Faktor faktor Kerapuhan Koalisi Era Presiden Yudhoyono Syamsuddin Haris
1
Aspirasi Rakyat dan Reformasi Parlemen
Al Muzzammil Yusuf
15
Rekonstruksi dan Revitalisasi Koalisi dalam Sistem Quasi Presidensial A Bakir Ihsan
31
Perempuan di Parlemen Berjuang di Tengah Keraguan Eva K Sundari
45
Politik Pengawasan DPRD dalam Upaya Pemakzulan Kepala Daerah Studi Kasus Wali Kota Surabaya
Luky Sandra Amalia DPR dan Reformasi Polri Kajian Evaluatif Fungsi DPR terhadap
53
Pelaksanaan Reformasi Polri Sarah Nuraini Siregar
71
Menelisik Peran Tenaga Ahli Anggota Legislatif
Yogi Setya Permana dan Pandu Yuhsina Adaba
83
Resume Penelitian
Pola dan Kecenderungan Studi Konflik di Indonesia Analisis terhadap Studi Kekerasan pada Kasus Aceh dan Ambon Wawan Ichwanuddin
95
Polri di Era Demokrasi Dinamika Pemikiran Internal Sri Yanuarti
109
Politik Luar Negeri Indonesia dan Lingkungan Hidup Ganewati Wuryandari
125
Review Buku Indonesia Negara Demokrasi Berkualitas Rendah
Aisah Putri Budiatri
139
Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif Sejarah
Muhammad Fakhry Ghafur
Tentang Penulis
151
159
CATATAN REDAKSI
Tengoklah wajah parlemen kita dari hari ke hari
brilian Mereka juga idealnya adalah kumpulan
kita disuguhi maraknya kasus korupsi yang meli
negarawan yang dengan kebajikannya mampu
batkan para anggota Dewan Kita menyaksikan
melahirkan gagasan gagasan yang memberi
pula mengemukanya atau hilangnya kasus kasus
pencerahan kepada masyarakat
besar seperti kasus Century bukan didasarkan
sebagai legal drafter para politisi di Senayan
Sementara
atas pertimbangan keadilan atau penegakan
idealnya dituntut membuat undang undang yang
hukum
melainkan lebih dilatarbelakangi
dapat menjamin keadilan sosial kesejahteraan
pertimbangan bargaining politik dan kepentingan
rakyat dan keteraturan hidup bermasyarakat Dan
jangka pendek kalangan elite politik Di depan
sebagai legislator mereka harus menjadi tempat
mata kita para politisi senantiasa sibuk berpikir
rakyat mengartikulasikan aspirasi kepentingan
tentang suksesi kepemimpinan Seakan akan politik hanya menjadi ajang untuk memperkaya diri dan saling menjatuhkan Jauh dari etika dan moral politik yang sehat Nyata sudah bahwa
Karena itu menjadi aneh jika dalam pelaksanaan
energi politik kita dewasa ini nyatanya dihabiskan
dalam kasus koalisi Hiruk pikuk politik antarpar
hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok
tai politik anggota koalisi kembali mengemuka
Di sisi lain pelbagai persoalan bangsa
yakni tatkala dua partai politik anggota koalisi
mulai
dari perampokan kekayaan negara oleh asing meluasnya korupsi dari pusat hingga ke daerah masalah lain
kemiskinan krisis pangan dan lain
tugas tugas mereka justru mengabaikan etika dan moralitas politik
Parlemen sebagi medan transaksi nyata
Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera PKS
mendukung usulan hak angket pajak
Usulan hak angket pajak itu dibatalkan Partai De
menjadi terabaikan padahal segenap
mokrat yang dibantu empat partai politik lainnya
itulah yang mestinya menjadi fokus perhatian yang harus diselesaikan
pada rapat paripurna DPR RI 22 Februari 2011
Setelah pembatalan usulan hak angket pajak
Pelbagai kasus yang menambah sisi gelap
tersebut muncul desakan agar Partai Golkar dan
parlemen kita di level pusat maupun daerah
PKS keluar dari koalisi Selain itu Presiden SBY
seakan akan hendak menggugurkan tesis Max
didesak agar melakukan reshuffle perombakan
Weber bahwa politikus harus menyadari bahwa
kabinet dengan mencopot menteri menteri dari
politik adalah tugas jabatan dan panggilan hidup Memang para anggota legislatif tentu bukanlah nabi atau malaikat yang luput dari dosa dan
partai partai yang dianggap tidak sejalan dengan
tidak punya hawa nafsu untuk mendapatkan
Pembentukan Sekretariat Gabungan Partai
pemerintah dan adanya usulan untuk melakukan perbaikan kontrak politik
keuntungan dari setiap tugas yang dilaksanakan
Koalisi Setgab sedari awal memang menimbul
Akan tetapi
kan polemik Setgab dibentuk menyusul sepan
para politikus sebagai anggota
dewan harus mampu menjaga kehormatan dirinya
jang tahun 2010 dijalani oleh pemerintahan SBY
lewat pelaksanaan tugas yang menjadikan etika
dengan penuh tantangan akibat mengemukanya
dan moralitas
berbagai permasalahan bangsa mulai dari soal
baik sebagai pijakan maupun
sebagai tujuan
Etik moral politik parlemen tak pelak meng
kemiskinan dan pengangguran hingga bencana
alam yang datang silih berganti Perang terbuka
hadapi dilema Parlemen secara ideal laksana
kemudian pecah tatkala Partai Golkar mengangkat
Academy nya Plato yaitu lembaga politik tempat
isu Century namun belakangan kasus itu mereda
persemaian dan pertukaran pemikiran pemikiran
setelah SBY mencopot Menteri Keuangan Sri
iii
Mulyani Ketika lamat lamat masih terdengar
dalam Sistem Quasi Presidensial melihat bahwa
desakan dari berbagai elemen masyarakat agar
koalisi memang bukan sekadar power sharing
DPR ter us mengusut isu tersebut lahirlah Setgab
Koalisi mensyaratkan komitmen bersama untuk
sebagai deal politik di antara partai partai koalisi
menjalankan konsesus secara konsisten dalam
pendukung pemerintah yakni Demokrat PKB
roda pemerintahan melalui soliditas partai politik
PAN PPP PKS dan Golkar
di parlemen Karena itu koalisis sejatinya menjadi
Muncul hiruk pikuk di antara anggota koalisi
j alan lapang stabilitas bagi pemerintahan dalam menjalankan kebijakan yang telah disepakati ber
lantaran sedari awal koalisi tidak menentukan
sama sekaligus menjadi kekuatan penyeimbang
agenda agenda utama yang akan diperjuangkan
yang konsisten mengontrol pemerintah
Belakangan terbukti Setgab tidak solid
Secara teknis setgab juga belum mengatur men
Dalam artikel berjudul
Aspirasi Rakyat
genai bagaimana cara pengambilan keputusan
dan Reformasi Parlemen
dalam koalisi
mengatakan bahwa permasalahan koalisi saat ini
bagaimana bila terjadi perbe
Al Muzzammil Yusuf
daan perselisihan antara anggota koalisi Para
karena belum adanya kesamaan pandangan soal
anggota koalisi memang belum sepakat mengenai
konsep aturan dan agenda utama koalisi Bahkan
banyak hal
Mereka masih memperdebatkan
yang tampak oleh publik adalah perebutan
apakah koalisi ada di pemerintahan dan juga di
kekuasaan antar anggota koalisi seraya saling
parlemen ataukah hanya di pemerintahan saja
menegasikan peran anggota koalisi satu sama
Alhasil memang sulit mewujudkan harmonisasi
lain Padahal koalisi harus bekerja sama untuk
koalisi parpol pendukung pemerintah Ini karena
mewujudkan clean governance dan good gover
partai partai politik anggota koalisi memiliki
nance Ia selanjutnya menulis bahwa amandemen
pandangan dan kepentingan yang berbeda beda setiap partai memiliki pelbagai kepentingan
Undang undang Dasar 1945 telah memosisikan
khususnya kepentingan jangka pendek
negara yang strategis dalam pembentukan
Dewan Perwakilan rakyat sebagai lembaga
Mengingat pentingnya permasalahan di atas
perundang undangan pelaksanaan pengawasan
maka Jurnal Penelitian Politik kali ini hadir
terhadap eksekutif dan penetapan anggaran sehingga membawa konsekuensi pada mening katnya beban tanggung jawab parlemen dan semakin tingginya harapan masyarakat terhadap
dengan mengangkat tema tentang Menggugat Politik Parlemen
Kami menyajikan sejumlah
tulisan yang terkait dengan tema tersebut Syamsuddin Haris dalam tulisannya
Ko
alisi dalam Sistem Demokrasi Presidensial
Indonesia menegaskan bahwa untuk membentuk
per crir twH yang bisa memerintah
dalam
skema presidensial berbasis multipartai seperti
berlaku di Indonesia diperlukan koalisi berbasis kesamaan ideologi dan haluan platform politik
antarparpol yang berkoalisi Melalui basis koalisi semacam ini diharapkan bahwa dukungan
kinerja DPR Namun kenyataan menunjukkan
bahwa sebagian besar rakyat Indonesia tidak puas dengan kinerja DPR Kondisi demikian disebut sebagai defisit demokrasi di dalam demokrasi perwakilan karena tidak ada korelasi positif antara aspirasi rakyat dalam proses penentuan
kebijakan dengan hasil yang dikeluarkan oleh lembaga perwakilan
Dalam perspektif gender kami menampilkan
ataupun penolakan terhadap suatu kebijakan
artikel
lebih berorientasi kepentingan kolektif bangsa
Tengah Keraguan
Perempuan di Parlemen Berjuang di yang ditulis oleh Eva K
kita bukan semata mata kepentingan jangka
Sundari Di sana dikemukakan bahwa perjuangan
pendek para politisi parpol di DPR Koalisi
perempuan untuk berkiprah di lembaga legislatif
berbasis ideologi dan haluan politik yang sama
dan membuat transformasi sosial masih panjang
juga diperlukan agar relasi Presiden DPR tidak
dan berliku Wakil perempuan pun belum tentu
semata mata menjadi arena transaksi politik
bisa dan mampu memperjuangkan perempuan
antara petinggi pemerintah dan politisi parpol
dan kelompok marginal dengan baik Untuk itu
di Senayan
perlu upaya untuk memperbaiki dan meningkat
Bagi A
Bakir Ihsan
dalam artikelnya
berjudul Rekonstruksi dan Revitalisasi Koalisi
iv
kan kapasitas dari politisi perempuan
Bagaimana sosok parlemen dapat dinilai pula
juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah
dalam peran lembaga tersebut di dalam mengawal
dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan
reformasi di tubuh Polri Sarah Nuraini Siregar
daerah Dengan kata lain sebenarnya DPRD tidak
dalam artikel berjudul
memiliki fungsi pengawasan sebagaimana yang
DPR dan Reformasi
Polri Kajian Evaluatif Fungsi DPR terhadap
dimiliki oleh DPR RI Sebab DPRD merupakan
Pelaksanaan Reformasi Polri
bagian dari pemerintahan daerah
memperlihatkan
bahwa implementasi dari reformasi Polri diten tukan oleh banyak faktor Salah satu faktor ialah
bagaimana fungsi dan peranan dari parlemen
Tentu saja kinerja dari DPR dapat dimaksi
malkan bila terdapat sistem yang mendukung di antaranya adanya tenaga ahli Namun Yogi Setya
karena parlemen sesungguhnya memiliki peran
Permana dan Pandu YuhsinaAdaba dalam tulisan
yang penting dalam menjaga implementasi dari
mereka
reformasi Polri melalui fungsi fungsi parlemen
Legislatif
Ketidakefektifan fungsi DPR dalam melakukan
peran tenaga ahli belumlah optimal Kondisi ini
monitoring terhadap pelaksanaan reformasi polri
akibat ketiadaan aturan yangj elas mengenai peran dan fungsi tenaga ahli di parlemen yang kemu
sebenarnya dimulai dari fungsi legislasi DPR
yang masih belum berjalan dengan maksimal Redaksi juga menampilkan artikel mengenai
Menelisik Peran Tenaga Ahli Anggota memperlihatkan kenyataan bahwa
dian memunculkan distorsi dalam pelaksanaan Ketidakjelasan aturan operasional tenaga ahli
upaya pemakzulan kepala daerah oleh DPRD
anggota ini memicu penafsiran dan pemaknaan
Dalam tulisan berjudul
yang beragam baik dari anggota dewan maupun
Politik Pengawasan
DPRD dalam Upaya Pemakzulan Kepala Daerah
partai politik
Studi Kasus Walikota Surabaya
Luky Sandra
sebagai tenaga ahli anggota sementara honornya
Amalia menulis bahwa proses pemakzulan
Walikota Surabaya oleh DPRD Kota Surabaya
ditanggung oleh negara Aturan tentang tenaga ahli anggota legislatif yang banyak memiliki
merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan
celah ini bisa menimbullcan konsekuensi negatiP
menurut undang undang sebab undang undang
bagi pembelajaran keparlemenan di Indonesia
tidak mengatur impeachment
pemakzulan
terhadap kepala daerah oleh DPRD meskipun undang undang menyebutkan bahwa DPRD me miliki fungsi liengawasan selain fungsi legislasi
seperti mengangkat sanak saudara
Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik ini bisa disambut baik oleh para pembaca
Akhir kata kami ucapkan selamat membaca REDAKSI
dan fungsi anggaran Selain itu undang undang
v
KOALISI DALAM SISTEM DEMOKRASI PRESIDENSIAL INDONESIA
Faktor faktor Kerapuhan Koalisi Era Presiden Yudhoyono Oleh Syamsuddin Haris
Abstract
Although the concept ofcoalition is only prevalent in parliamentary democratic system but multi party pre sidential system scheme which is applied in Indonesia necessitates the existence ofcoalition among its party The presence of Coalition is necessary to minimize the risk ofpolitical deadlock in relations between President and
Parliament on the one hand and due to built effectiveness in the government as the outcome ofgeneral election But in fact political coalition do not guarantee effectiveness in government administration even on the contrary it has become a prison for president because opposition comes from inside of The Parliament which also part of the coalition member in government In the era ofPresident Yudhoyono there are three important factors that
lead to fragility of the coalition the coalition design factor personality factor of the President and character of the party in theparliament In order to Built effectiveness in government which requires restructuring the coalition form especially related to coalition base political nature of the agreement and contract among the members of coalition scope of material agreement and internal mechanism in the coalition in the future the effectiveness is
also going to be base on restructuring general election format to become national general election to elect Pre sident and Vice President and members ofparliament and local elections to choose head of local government province and district and members of local house ofrepresentatives
Pengantar
Keuangan
Hanya beberapa bulan setelah membentuk Kabi
sebagai pejabat paling bertanggung jawab dalam
net Indonesia Bersatu II 2009 2014
skandal tersebut
Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono harus menghadapi perlawanan
sebagian partai politik
parpol
koalisi pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat DPR
Melalui penggunaan hak angket
Partai Golongan Karya Golkar Sejahtera
PKS
Partai Keadilan
dan Partai Persatuan Pemba
ngunan PPP bersekutu dengan parpol oposisi di
KSSK
Sri Mulyani Indrawati
Fenomena ini jelas suatu ironi karena Partai Golkar PKS
dan PPP bersama sama dengan
Partai Demokrat PD PAN
Partai Amanat Nasional
dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB
tergabung ke dalam koalisi parpol pendukung pemerintah yang sebelumnya menandatangani
kesepakatan dan kontrak politik dengan Pre
DPR PDI Perjuangan Partai Gerindra dan Partai
siden Yudhoyono Atas dasar kesepakatan itu
Hanura mempersalahkan kebijakan pemerintah
Yudhoyono mendistribusikan lebih dari separuh
terkait pemberian daria talangan
kursi menteri KIB 11 kepada enam parpol
bail out atas
Bank Century Dalam pemungutan suara yang disiarkan langsung oleh televisi nasional dan
pendukungnya PD
disaksikan sendiri oleh Presiden dan para anggota
Sebagai kompensasi distribusi kursi menteri
kabinetnya di Istana Negara Golkar PKS dan PPP di DPR mempermalukan Yudhoyono dengan
tersebut Presiden Yudhoyono tentu berharap keenam parpol koalisi tidak hanya mendukung
menyetujui posisi parlemen yang menyatakan
kebijakan kebijakan pemerintah di parlemen
telah terj adi pelanggaran hukum dalam skandal
tetapi juga turut mengawal pemerintahannya
bail out atas Bank Century Selain itu DPR juga menyebut mantan Gubernur Bank Indonesia
Boediono dan Ketua Komite Stabilitas Sistem
Golkar
3
PAN
6 kursi menteri 2
PKB
2
PKS
4
dan PPP
2
hingga Pemilu 2014
Alih alih menghukum Golkar PKS
dan
PPP yang telah mempermalukan pemerintah
1
di DPR Presiden Yudhoyono justru menunjuk
pada umumnya serta dalam konteks pemerintahan
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie
Presiden Yudhoyono pada khususnya Selain itu
sebagai Ketua Harian Sekretariat Gabungan
akan coba dikemukakan mengenai perspektif
Parpol Pendukung Pemerintah Setgab Koalisi membuat format baru koalisi yang ditata ulang
alternatif bagi terbentuknya format koalisi yang menjanjikan efektivitas pemerintahan
usai perlawanan Golkar PKS dan PPP terkait
skandal Bank Century
Koalisi dalam Skema Presidensial
Sebaliknya pada saat hampir bersamaan
Sebelum menjawab beberapa pertanyaan di atas
meski memuji tinggi prestasi dan integritas Men
tulisan ini terlebih dahulu akan menguraikan
teri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Presiden
penjelasan atas konsep konsep pokok yang digunakan di dalamnya di antaranya konsep demokrasi presidensial itu sendiri konsep koalisi konsep hubungan eksekutif legislatif dan konsep
Yudhoyono akhirnya mencopot menteri keuangan
terbaik Asia versi Emerging Market 2006 terse but I Dengan kata lain Presiden Yudhoyono lebih
memilih bersekutu kembali dengan Golkar yang telah mempermalukan pemerintah ketimbang menghukum dan mengeluarkannya dari barisan
parpol koalisi
pemerintahan yang efektif
Sistem presidensial yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah sistem pemerin
tahan yang menempatkan presiden sebagai pusat Memasuki semester ketiga pemerintahan hasil Pemilu 2009
fenomena politik hampir
kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara Ini berarti bahwa presiden adalah kepala
serupa kembali terulang Hampir semua pe
pemerintahan dan juga kepala negara
tinggi PD di luar Yudhoyono meminta Presiden
itu sistem presidensial dicirikan oleh pemilihan
menghukum Golkar dan PKS yang lagi lagi
kepala eksekutif secara langsung oleh rakyat
melakukan perlawanan politik melalui peng gunaan hak angket pajak di DPR Meski usulan
bukan dipilih oleh parlemen seperti berlaku
pembentukan Pansus hak angket pajak akhirnya
dari parlemen dan tidak bisa diberhentikan oleh
kandas melalui pemungutan suara di parlemen
parlemen kecuali melalui proses pemakzulan
para petinggi PD berpendapat sudah waktunya Presiden Yudhoyono mengeluarkan Golkar dan
PKS dari Setgab Koalisi serta menggantikannya dengan PDI P dan atau Partai Gerindra Kendati
sempat berpidato secara nasional dan menyebut
satu dua parpol dianggap melanggar kesepakat an dan kontrak koalisi dengannya Presiden Yu
dhoyono akhirnya merangkul kembali Golkar ke dalam pangkuan Setgab Koalisi setelah bertemu
dalam sistem parlementer Presiden bukan bagian
impeachment
dan Presiden tidak dapat mem
bubarkan parlemen sebagaimana halnya sistem
parlementer yang memberi hak kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen
Ciri lain dari presidensialisme adalah
kedudukan lembaga parlemen yang tidak hanya terpisah dari eksekutif melainkan juga independen terhadapnya serta menteri menteri
yang diangkat oleh dan bertanggung jawab
langsung dengan Aburizal Bakrie 2
kepada presiden 3 Dari berbagai ciri tersebut
Mengapa koalisi dalam praktiknya di Indo nesia pasca Orde Baru lebih menjadi
Selain
beban
ketimbang solusi bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif Apa yang salah dalam format koalisi di bawah sistem demokrasi presidensial Dalam kaitan tersebut tulisan ini mencoba memetakan problematik koalisi di bawah sistem presidensial
menurut Arend Lijphart sebenarnya hanya tiga
ciri yang menjadi elemen esensial dari sistem presidensial
yakni
1
presiden atau kepala
pemerintahan dipilih untuk masa jabatan yang 2 presiden dipilih bersifat tetap fixed term secara langsung oleh rakyat ataupun melalui dewan pemilih
electoral college
Amerika Serikat dan
3
seperti di
presiden merupakan
Dalam pemyataan resmi yang disiarkan langsung oleh televisi nasional Presiden menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani
mengundurkan diri karena yang bersangkutan diminta sebagai Managing Director oleh Bank Dunia
menter lihat Lijphart Ed
z Lihat misalnya
Parlementer dan Presidensial
SBY dan Ical Sepakat Tetap Berkoalisi
dalam wwwrepublika co id 8 Maret 2011
2
3 Tentang perbedaan sistem presidensial dan parle
do Persada 1995
Sistem Pemerintahan Jakarta RajaGrafin
kepala eksekutif yang bersifat tunggal 4 Karena
mutlak partai politik di parlemen Format koalisi
itu perlu segera dicatat bahwa kecuali tiga ciri
yang terbentuk lazimnya memengaruhi kecende
pokok tersebut desain institusi dan praktik sistem
rungan relasi kekuasaan antara lembaga eksekutif
presidensial di berbagai negara sebenarnya tidak
dan legislatif
pernah seragam terdapat variasi variasi yang signifikan termasuk di negara negara Amerika
Konsep hubungan eksekutif legislatif mengacu pada pola relasi baik yang dibangun
Latin di mana presidensialisme menjadi pilihan
melalui desain institusional maupun terbangun
popular ketimbang parlementarisme Akan tetapi
dalam realitas politik antara lembaga eksekutif
terlepas dari berbagai varian presidensialisme
di satu pihak dan parlemen di pihak lain Pada
hampir semua negara yang menganut sistem
sistem parlementer lembaga eksekutif dan le
presidensial cenderung menjadikan praktik
gislatif pada dasarnya merupakan satu kesatuan
presidensialisme di Amerika Serikat sebagai
sedangkan di dalam sistem presidensial eksekutif
inspirasi sekaligus model terbaik
dan legislatif terpisah satu sama lain Secara
Konsep koalisi lazimnya menunjuk pada persekutuan dua partai atau lebih yang didasarkan
umum desain institusi dan realitas relasi ekse
pada kepentingan politik dan platform haluan
diwarnai oleh dua kecenderungan utama yakni
politik yang sama Pemerintahan koalisi coali
pertama pola relasi yang bersifat dominasi satu lembaga atas yang lain baik dominasi eksekutif
tion government
adalah suatu pemerintahan
kutif legislatif dalam konteks sistem demokrasi
yang dibentuk oleh lebih dari satu partai politik s
atas legislatif maupun sebaliknya Kedua pola
Pemerintahan koalisi lazimnya adalah peme
relasi yang didasarkan pada keseimbangan
rintahan gabungan partai partai di dalam sistem
kekuasaan di antara eksekutif dan legislatif
parlementer yang berbasis multipartai Namun konsep koalisi pemerintahan government
eksekutif dan legislatif di dalam realitas sistem
coalition
menunjuk pada pemerintahan yang
presidensial apakah pola pertama pola kedua
didukung oleh lebih dari satu partai di dalam
atau fluktuatif di antara kedua pola tersebut
konteks sistem presidensial
tidak hanya ditentukan oleh desain institusi yang
Secara teoritik model koalisi sebenarnya
sangat beragam namun atas dasar skala atau be sarannya model koalisi dapat dibedakan atas tiga
Sejauhmana kecenderungan pola relasi antara
dibangun dan dilembagakan melainkan juga
varabel variabel lain yang bersifat kondisional suatu negara demokrasi Bagaimana sesung
kategori yaitu minimal winning coalition minor
guhnya pola relasi kekuasaan antara eksekutif
ity coalition dan grand coalition atau oversized
dan legislatif ini menjadi salah satu faktor
coalition Kategori pertama koalisi pemenang
penting yang turut mempengaruhi terbentuknya
minimal
pemerintahan yang efektif
menunjuk pada pemerintahan yang mendapatkan dukungan mayoritas sederhana di parlemen Kategori kedua
koalisi minoritas
Konsep pemerintahan yang efektif go vernability menunjuk pada situasi di mana
koalisi pemerintahan dari partai partai kecil dan
lembaga eksekutif dapat mewujudkan proses
karena itu tidak mendapat dukungan mayoritas
pelaksanaan kebij akan yang berorientasi aspirasi
sederhana di parlemen Sementara itu kategori
dan kepentingan rakyat tanpa hambatan berarti
ketiga
dari lembaga legislatif Singkatnya pemerin
koalisi besar
mentinjuk pada koalisi
pemerintahan yang didukung oleh mayoritas
tahan efektif adalah pemerintahan yang bisa memerintah
Arend Lijphart Presidentialism and Majoritarian Democracy Theoritical Observations
dalam Linz dan Valenzuela Ed
The Failure ofPresidential Democracy Volume I Baltimore and London The Johns Hopkins University Press 1994 hlm 91
105
Frank Bealey Dictionary of Political Science Oxford UK Blackwell Publisher Ltd 2000
Sistem presidensial secara teoritis
memungkinkan terwujudnya pemerintahan
yang efektif karena lembaga presiden memiliki
legitimasi dan mandat yang kuat lantaran dipilih secara langsung oleh rakyat Selain itu prinsip sistem presidensial yang memisahkan kekuasaan
hlm 64
6 Arend Lijphart Patterns ofDemocracy Government Forms and Performance in Thirty Six Countries
New Haven and
London Yale University Press 1999 hlm 134 138
Lijphart Democracies Patterns ofMajoritarian and Consen sus Government in Twenty One Countries Yale Yale Univer
sity 1984 hlm 67 89 juga Lijphart Pattern ofDemocracy h1m
116 142
3
dual
eksekutif dan legislatif memberi peluang bagi
sebagai
legitimasi demokratis ganda
Presiden untuk melaksanakan kebijakan peme
rintahan tanpa harus terganggu oleh dinamika
democratic legitimacy dalam relasi eksekutif legislatif Kedua akibat kekakuan sistemik yang
lembaga legislatif
melekat pada sistem presidensial presiden yang
Asumsinya semakin minim distorsi dan
terpilih dengan suara mayoritas mutlak potensial
interupsi proses pembentukan dan pelaksanaan
mengabaikan suara parlemen sehingga cenderung
kebijakan akan membuat pemerintahan lebih
menjadi otoriter Ketiga parlemen yang juga
efektif sehingga pencapaian tujuan bernegara dan
merasa memiliki legitimasi sebagai representasi
berbangsa menjadi lebih nyata Hanya saja sejauh
rakyat potensial menghambat dan bahkan men
mana efektivitas pemerintahan di dalam konteks
jegal
sistem presidensial tampaknya sangat tergantung pada pola relasi antara eksekutif dan legislatif di
kebijakan kebijakan pemerintah yang
akhirnya berujung pada instabilitas demokrasi presidensial
satu pihak dan sistem kepartaian yang berlaku
Problematik presidensial semakin bertambah
di pihak lain Persoalannya sistem presidensial
ketika dikombinasikan dengan sistem multipartai
cenderung akan menghasilkan pemerintahan yang
seperti berlaku di Indonesia
efektif apabila presiden didukung oleh mayoritas
tambahan itu di antaranya pertama
Problematik sebagai
sederhana kekuatan parlemen melalui minimal
akibat banyaknya partai yang bersaing pemilu
winning coalition Sebaliknya jika Presiden
presiden hampir selalu menghasilkan
hanya didukung kekuatan minoritas parlemen cenderung membuka peluang pemakzulan bagi Presiden dan bila Presiden didukung kekuatan
minoritas
mayoritas mutlak parlemen maka yang cenderung
terjadi adalah pemerintahan yang koluti 8
minority president
presiden
atau presiden
dengan basis politik minoritas di parlemen Ujung dari realitas politik seperti ini tentu saja adalah
terbentuknya pemerintahan minoritas minority Kedua pemilu legislatif hampir
government
selalu menghasilkan peta kekuatan parlemen Problematik Presidensial Indonesia Seperti dikemukakan sebelumnya
sistem pre
sidensial memang memiliki kelebihan kelebihan dibandingkan sistem parlementer di antaranya keterpisahan institusi presiden dan lembaga par
lemen masa jabatan presiden dan wapres yang bersifat tetap dan pemilihan langsung presiden oleh rakyat Ketiga ciri tersebut tak hanya diang gap dapat tnenjamin tegaknya prinsip checks and balances dalam relasi eksekutif legislatif
melainkan juga terbentuknya pemerintahan yang Namun bagi Juan Linz9 kelebihan kelebihan tersebut justru merupakan sumber kelemahan presidensialisme Pertama sebagai konsekuensi
keterpisahan antara lembaga presiden dan insti
tusi parlemen potensial terjadi apa yang disebut 8 Denny Indrayana Mendesain Presidensial yang Efektif Bu kan Presiden Sial atawa Presiden Sialan
Makalah seminar
yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat Forum Komunikasi Parpol dan Politisi serta FNS 13 Desember 2006
Juan J Linz Ed
Presidential or Parliamentary Democracy Does
Baltimore and London The Johns
Hopkins University Press 1994 hlm 3 90 FA
seperti dikhawatirkan oleh Mainwaring adalah potensi terjadinya jalan buntu politik deadlock
dalam relasi presiden parlemen 0 Dalam kasus Indonesia problematik in
stitusional presidensial tersebut tidak hanya
dialami Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2004
tetapi juga dialami Presiden
Abdurrahman Wahid 1999 2001 dan Presiden Megawati 2001 2004
meski pada era Wahid
seperti amanat UUD 1945 hasil amandemen Baik Yudhoyono
Partai Demokrat
maupun
Wahid PKB dan Megawati PDI Perjuangan pada dasarnya adalah
presiden minoritas
karena basis politik mereka tidak mencapai mayoritas sederhana kekuatan DPR
Karena itu tidak mengherankan jika Wahid Megawati dan Yudhoyono membentuk kabinet
yang menyertakan pula partai partai lain Kabinet Persatuan Nasional yang dibentuk Wahid Kabi
dalam Linz dan Arturo Valenzuela
The Failure of Presidential Democracy Comparative
Perspectives Volume 1
mayoritas di parlemen Dampak dari situasi ini
dan Megawati belum berlaku presidensial murni
stabil dan efektif
It Make a Difference
yang sangat fragmentatif serta tanpa partai
10 Scott Mainwaring Presidentialism Multipartism and Democracy The Difficult Combination dalam Comparative Political Studies Vol 26 No 2
1993 hlm 198 228
net Gotong Royong era Megawati dan Kabinet Indonesia Bersatu KIB
di bawah Yudhoyono
saat ini pada hakikatnya adalah kabinet ko alisi partai partai dalam rangka mengamankan
kebijakan pemerintah di parlemen
Akan tetapi alih alih melembagakan peme
rintahan yang efektif koalisi politik pendukung Presiden justru menjadi perangkap sekaligus penjara bagi Yudhoyono sendiri Betapa tidak
Kabinet
selama periode 2004 2009 Presiden Yudhoyono
koalisi partai partai hasil pemilu demokratis
harus melayani sekurang kurangnya 14 usulan
pasca Soeharto tersebut secara teoritis memiliki
hak interpelasi dan sembilan usulan hak angket
basis lebih dari 70
di DPR Hal itu sudah dialami oleh Abdurrahman
yang diajukan DPR Ironisnya sebagian usulan dilakukan atas inisiatifparpol parpol pendukung
Wahid
pemerintah di parlemen Untuk meredam konflik
kursi kekuatan partai politik
1999 2001 11 dan Presiden Megawati
Soekamoputeri 2001 2004
ketika PKB yang
dan ketegangan politik dalam relasi Presiden
menjadi basis politik Wahid hanya menguasai
dan DPR selama periode yang sama sekurang
51 kursi dari 500 kursi DPR dan PDI P sebagai
kurangnya dilakukan 12 kali rapat konsultasi
basis politik Megawati
antara Presiden dan Pimpinan DPR
hanya memiliki 153
kursi tak sampai sepertiga dari total kursi DPR
Sebenarnya tidak ada yang salah dengan
Kecenderungan yang sama dialami Presiden
penggunaan hak interpelasi hak angket dan rapat
Yudhoyono pasca amandemen konstitusi ketika
konsultasi antara presiden dan pimpinan DPR
Partai Demokrat yang menjadi basis politiknya
karena secara politik dijamin oleh konstitusi dan
hanya memperoleh 55 dari 550 kursi DPR 10
pada Pemilu 2004
kursi DPR 26 6
perundang undangan Hanya saja persoalannya
dan 149 dari 560
Presiden Yudhoyono selaku kepala pemerintahan
pada Pemilu 2009 padahal
harus melayani politickingparpol parpol di DPR
PD memenangkan pemilu parlemen terakhir tersebut
sehingga segenap energi tersita untuk itu yang akhirnya berdampak pada produktivitas peme
Realitas politik ini melatarbelakangi keputus an Presiden Wahid Megawati dan Yudhoyono
rintahan yang rendah
Faktor institusional lain di balik keberhasilan
membentuk kabinet yang bersifat koalisi partai
amandemen konstitusi pada 1999 2002 adalah
partai politik
konstruksi konstitusi yang cenderung DPR heavy ketimbang Presiden heavy sebagaimana
Seperti diketahui
selain Partai
Demokrat yang menjadi basis politiknya Kabinet Yudhoyono periode pertama
2004 2009
didukung oleh tujuh parpol lainnya Golkar 128 kursi
PPP 58
PBB 11
PAN 53
PKB 52
PKS 45
dan PKPI 1 sehingga secara keseluruh
an parpol koalisi menguasai 403 dari 550 kursi DPR 73 3
seharusnya dalam skema demokrasi presidensial Konstruksi demikian dilatarbelakangi oleh pe
ngalaman panjang sistem otoriter Orde Baru yang sangat Presiden heavy sementara DPR tak lebih
dari stempel bagi setiap kebijakan politik yang
Sementara itu kabinet Yudhoyono
didesain oleh eksekutif Tidak mengherankan jika
periode kedua 2009 2014 didukung oleh PD
amandemen konstitusi diwarnai oleh semangat
149
37
Golkar
106
dan PKB 28
DPR 75 5
PKS
57
PAN 46
PPP
atau total 423 dari 560 kursi
Dengan demikian pemerintahan
Yudhoyono I dan II menguasai lebih dari 70
kursi DPR sehingga menjadi modal politik besar bagi jenderal purnawirawan TNI Angkatan Darat itu untuk membawa Indonesia keluar dari
perangkap salah urus negara dan pemerintahan serta merealisasikan pemerintahan yang bersih adil serta sejahtera bagi rakyat
menghabisi
otoritas Presiden dan sebaliknya
memperbesar otoritas DPR 1a Salah satu
celah
yang dimanfaatkan
DPR untuk terus memperkuat dan mem perbesar otoritasnya adalah Pasal 20 UUD
1945 hasil amandemen yang mengubah locus fungsi pembentukan undang undang UU dari Presiden ke DPR kendati tetap harus melalui persetujuan Presiden Melalui celah ini DPR secara terus menerus semakin memperbesar
12 Antara lain lihat Syamsuddin Haris
I Tentang periode Abdurrahman Wahid lihat misalnya Syam suddin Haris
Konflik Presiden DPR dan Dilema Transisi
Dernokrasi di Indonesia
Jakarta Grafiti Press 2007
Format Baru Relasi
Presiden DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen Konstitusi 2004 2008
Disertasi Doktor
di FISIP UI Jakarta 2008
5
dibentuk Yudhoyono yakni problematik basis
kekuasaannya sendiri dengan cara merancang UU yang memberi hak politik bagi DPR untuk
koalisi sifat kesepakatan dan kontrak politik
turut menyeleksi dan menentukan pejabat publik
cakupan materi kesepakatan dan problematik
otoritas yang seharusnya merupakan domain
mekanisme internal koalisi
presiden dalam skema presidensial Oleh karena itu
tidak mengherankan jika hampir semua
anggota dan pimpinan komisi komisi negara
Pertama problematik basis koalisi Sudah menjadi pengetahuan umum koalisi politik
pendukung pemerintah yang dibentuk oleh Presi
seperti KPK KPU KPI KY dan seterusnya
den Yudhoyono lebih berbasiskan kepentingan
lebih ditentukan oleh DPR ketimbang Presiden
mengamankan kelangsungan pemerintahan basil
Termasuk di dalamnya pimpinan institusi negara
pemilu ketimbang faktor kesamaan ideologi dan haluan politik tentang arah reformasi dan pena taan bangsa ke depan dari parpol parpol yang tergabung di dalamnya Sebagai kompensasi dukungan politik parpol terhadap pemerintah
yang sangat strategis seperti Gubernur Bank Indonesia dan para deputi gubernurnya serta para anggota Badan Pemeriksa Keuangan
Faktor Kerapuhan Koalisi Era
Presiden Yudhoyono membagikan kursi menteri
Yudhoyono
kabinet kepada parpol pendukung secara propor sional yakni sesuai perolehan suara setiap parpol
dalam pemilu legislatif Skema basis koalisi
Faktor Desain Koalisi
Secara teoritis terutama jika dilihat dari skala
atau besaran kekuatan parpol pendukung peme rintah di DPR koalisi yang dibentuk Presiden Yudhoyono sebenarnya termasuk kategori koalisi besar besar
atau bahkan
koalisi super
Seperti dikemukakan sebelumnya KIB I
2004 2009 didukung oleh delapan parpol yang mencakup 73 3 kekuatan DPR Sementara itu KIB II 2009 2014 didukung oleh enam parpol yang mendominasi 75 5 kekuatan politik di
seperti ini dibangun Presiden Yudhoyono baik ketika membentuk KIB I 2004 2009
KIB II
2009 2014
separuh anggota KIB I berasal dari parpol dan meningkat menjadi lebih dari separuh pada KIB II
Konsekuensi logis dari skema koalisi berbasis kepentingan jangka pendek seperti ini
adalah lemahnya ikatan dan soliditas koalisi
sehingga dukungan parpol terhadap pemerintah acapkali ditentukan oleh
Senayan
maupun
sehingga hampir sekitar
mood politik
para
politisi parpol anggota koalisi apakah tengah
Namun demikian koalisi besar pendukung Yudhoyono tersebut ternyata rapuh secara inter nal Fenomena pengusulan 14 hak interpelasi dan sembilan hak angket selama periode 2004 2009
begitu pula perpecahan koalisi terkait kesimpulan
Panitia Khusus Angket skandal Bank Century jelas menunjukkan kerapuhan koalisi
Dalam
kaitan ini penataan ulang melalui pembentukan sekretariat gabungan
Setgab
parpol koalisi
pasca hak angket Century serta reposisi Ketua Harian Setgab Koalisi Aburizal Bakrie pasca
hak angket pajak harus dilihat sebagai upaya
Presiden Yudhoyono mengonsolidasikan kembali
koalisi yang rapuh tersebut Pertanyaannya kemudian mengapa koalisi
besar yang dibangun Yudhoyono begitu rapuh Terlepas dari persoalan teoritis bahwa konsep koalisi lazimnya merupakan skema sistem
demokrasi parlementer paling kurang ada empat faktor problematik di balik desain koalisi yang 1
kecewa dengan Presiden atau sebaliknya
sedang berbulan madu dengan Yudhoyono Tak mengherankan jika Golkar dan PKS misalnya seolah olah tak memiliki beban untuk sewaktu
waktu berbeda sikap politik dengan parpol koalisi lainnya PD PAN PPP dan PKB seperti tampak dalam penggunaan hak angket dalam skandal
Bank Century dan upaya pengusulan hak angket pajak yang akhirnya kandas di DPR Implikasi lain dari koalisi yang bersifat pragmatis seperti ini adalah tidak munculnya kompetisi antarpartai
di parlemen sehingga tidak tampak perjuangan
ideologis parpol dalam memengaruhi mengubah ataupun membentuk kebijakan Kedua problematik sifat kesepakatan dan kontrak politik Seperti dilansir berbagai media
koalisi yang dibentuk oleh Presiden Yudhoyono didasarkan pada sejumlah kesepakatan politik
yang ditandatangani oleh pimpinan parpol
anggota koalisi Selain kesepakatan pada tingkat
pimpinan parpol tersebut
2
Yudhoyono juga
mengikat para menteri dari parpol anggota koalisi
tahan presidensial
3
dengan kontrak politik yang bersifat individual yaitu dokumen pakta integritas yang harus ditan
datangani sebagaimana lazimnya kewajiban yang dibebankan bagi setiap pejabat publik
II
4 Presiden menetapkan sejumlah nama yang diusulkan menjadi menteri dan dalam hal lain
parpol tidak akan menolak putusan
Presiden
politik tersebut adalah bahwa komitmen koalisi
di tingkat pusat ketimbang suatu komitmen parpol secara intitusi yang disosialisasikan dan dilembagakan secara internal parpol masing masing Di sisi lain kontrak politik yang bersifat
Presiden akan mengikutsertakan kader parpol
sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu
Problem mendasar dari sifat kesepakatan
lebih merupakan keputusan pimpinan parpol
Bersepakat melaksanakan sistem pemerin
5
Para menteri wajib melaksanakan tugas sesuai
kontrak kerja dan berperilaku sesuai dengan
pakta integritas yang ditandatangani
6
Presiden dapat memberhentikan menteri yang tidak memenuhi kontrak kerja dan pakta
individual antara Yudhoyono dan para menteri
integritas Presiden memberitahu pimpinan
dari parpol pada dasarnya tidak bisa mengikat
parpol untuk dicarikan penggantinya
parpol secara institusi karena sesuai UUD 1945 hasil amandemen
7
otoritas pengangkatan dan
Presiden baik langsung maupun melalui wakil presiden dan para menteri
dapat
pemberhentian para menteri kabinet sepenuhnya
berkonsultasi ke pimpinan parpol mengenai
berada di tangan Presiden Realitas ini tak hanya
membatasi ruang gerak parpol dalam mengontrol
kebijakan khusus dan strategis Parpol ang gota koalisi harus mendukung kebij akan yang
kader parpol dalam kabinet melainkan juga tidak
telah diputuskan presiden baik melalui fraksi
bisa memberi garansi apa pun bagi Presiden
di DPR maupun saluran lain
Yudhoyono untuk mengontrol sikap politik
8
tak pernah jelas bagi publik Masyarakat hanya menduga duga cakupan materi kesepakatan tanpa
memperoleh konfirmasi yang jelas baik dari Presiden Yudhoyono maupun parpol anggota
fraksi partai koalisi selalu
berkomunikasi dengan sesama fraksi anggota
Ketiga problematik cakupan materi kese
pakatan koalisi Apa saja cakupan atau ruang lingkup materi yang disepakati oleh parpol ko alisi pendukung Presiden Yudhoyono sebenarnya
Dalam menyikapi keputusan dan pelaksanaain tugas di DPR
parpol di DPR
koalisi
9
Tanpa harus kehilangan daya kritis dan fungsi pengawasan fraksi partai koalisi wajib men
dukung kebijakan pemerintah sebagaimana disebut pada poin 7 dan 8 10 Pimpinan parpol anggota koalisi tidak dapat secara sepihak menarik menterinya yang
koalisi mengenai isi kesepakatan yang telah
memiliki masalah internal dengan partainya
ditandatangani oleh pimpinan parpol koalisi pada
Pimpinan parpol harus berkonsultasi dahulu
15 Oktober 2009 yang lalu Secara umum publik
dengan Presiden untuk mencari solusi
hanya tahu bahwa parpol koalisi bersepakat
11 Jika pimpinan parpol secara resmi dan terbuka
mendukung dan mempertahankan pemerintahan Yudhoyono hingga Pemilu 2014 dengan kom
menyatakan menarik dukungan terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yu
pensasi pembagian kursi menteri sesuai dengan
dhoyono koalisi atau keberadaan para men
proporsi kekuatan parpol di DPR
teri di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono Boediono akan batal berakhir
Terkait cakupan materi ada 11 sebelas butir
kesepakatan yang ditandatangani oleh pimpinan parpol anggota koalisi pada pertengahan Oktober
2009 yang lalu yakni 13 1
Bersepakat memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI
Menarik bahwa ternyata tidak semua
pimpinan parpol anggota koalisi benar benar tabu
cakupan materi kesepakatan politik yang telah ditandatangani di depan Presiden Yudhoyono dan
Wapres Budiono Wakil Sekjen PKS Mahfudz
13 Dikutip dalam Cepat Selesakan Koalisi dalam Kompas 4
Siddik misalnya beranggapan bahwa kesepakat
Maret 2011 hlm 3
7
an antara Yudhoyono dan parpol hanya terkait
seksi bagi kalangan media sehingga polemik
kerja sama di pemerintahan dan di legislatif 14
antarpolitisi parpol koalisi seringkali berkembang menjadi debat kusir yang tidak bermanfaat
Selain itu baik Golkar maupun PKS yang berbeda sikap dengan parpol koalisi lainnya dalam kasus hak angket pajak yang gagal secara
menyita energi dan belum tentu bermanfaat bagi
kepentingan bangsa
publik acapkali mengatakan tidak tahu persis apa
sebenarnya yang dilanggar oleh mereka ketika mengajukan usulan hak angket pajak padahal
jelas dimaksudkan untuk turut mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak di satu pihak dan memberantas mafia pajak di pihak
lain Di sisi lain tidak ada kesepakatan internal
Setgab sendiri bahwa memang ada larangan bagi anggota koalisi untuk menggulirkan hak angket
Faktor Personality Presiden Pilihan pilihan kebijakan seorang presiden tidak cukup dipahami dari prosedur institusional serta interaksi dan saling pengaruh antaraktor politik di lingkaran dalam kantor kepresidenan melain
kan juga perlu dicari penjelasannya dari watak
personal sang presiden sebagai locus kekuasaan dalam skema presidensialisme Amerika Serikat AS
misalnya meskipun telah memiliki lem
pajak
Selain itu problematik terpenting di balik sebelas butir kesepakatan koalisi adalah tidak
jelasnya koridor bagi parpol anggota koalisi apa saja cakupan kebijakan khusus dan strategis
yang harus didukung oleh parpol di DPR seperti dinyatakan dalam butir 7 kesepakatan tersebut Terlepas dari kemungkinan adanya agenda lain
apakah upaya membongkar pelanggaran hukum
dari skandal Century serta membongkar mafia pajak di balik usulan hak angket pajak tidak bisa
dianggap sebagai bagian dari komitmen Golkar dan PKS mendukung penegakan hukum dan
pembentukan pemerintahan yang bersih Keempat problematik mekanisme internal koalisi
Meskipun Presiden Yudhoyono me
baga kepresidenan yang sudah mapan dan pola interaksi politik yang teruji lebih dari satu abad pilihan pilihan kebijakan Presiden AS seringkali
dilatarbelakangi oleh watak personal dan gaya
kepemimpinan presiden yang bersangkutan Stephen Skowronek misalnya
mengi
dentifikasi sekurangnya kurangnya empat
kelompok karakteristik kepemimpinan presi
densial sepanjang sejarah AS yakniJeffersonian leadership dengan contoh Thomas Jefferson James Monroe John Quincy Adam Jacksonian leadership Andrew Jackson James Polk dan Franklin Pierce Republican leadership Ab raham Lincoln Theodore Rossevelt
Herbert
Hoover
dan Liberal Leadership Franklin D Roosevelt Lyndon Johnson Jimmy Carter 15
nata ulang format koalisi pasca skandal Century
Jadi meskipun pemilu pemilu AS didominasi
dengan mPmbentuk Setgab
oleh dua partai politik utama Partai Demokrat
menarik bahwa
parpol anggota koalisi lebih suka memperde batkan persoalan koalisi secara publik melalui
media ketimbang mendiskusikannya secara internal melalui forum rapat Setgab Sejatinya Setgab diciptakan sebagai forum pendahuluan
bagi parpol koalisi untuk menyepakati atau tidak menyepakati suatu isu kebijakan strategis tertentu
sebelum rapat rapat formal DPR tetapi dalam realitasnya para politisi parpol anggota koalisi
lebih sering memperdebatkan isu isu kebijakan secara publik melalui media ketimbang mendis kusikannya dalam rapat rapat internal Setgab Akibatnya berbagai perbedaan pendapat dan
sikap politik parpol koalisi menjadi santapan
dan Partai Republik
namun karakteristik
kepemimpinan presiden bisa sangat beragam dan
cenderung mengikuti watak personal dan gaya kepemimpinan sang presiden
Hal yang sama tampaknya berlaku bagi Indonesia di bawah Yudhoyono Kajian psiko
logis yang dilakukan oleh Bagus Takwin dan Niniek L Karim misalnya menemukan bahwa
secara personal Yudhoyono memiliki cukup banyak aspek yang menonjol sebagai modal kepemimpinan
di antaranya
mementingkan intelektualitas
sifat moderat keterbukaan
S Lihat Stephen Skowronek The Politics Presidents Make
14 Mahfudz Ada 2 Kesepakatan PKS SBY Bukan 11 Poin
Leadership From John Adam to Bill Clinton Cambridge Massachusetts London England Harvard University Press
dalam www metronews com 3 Maret 2011 jam 17 08
cetakan ketiga 2000
i
pikiran pola penalaran sistematik kebutuhan
prestasi kebutuhan afiliasi dan penampilan yang
presiden sebelum memutuskan suatu kebijakan 0
2
pencitraan bahwa pemerintah sungguh
selalu terj aga serta berwibawa 16 Akan tetapi per
sungguh bekerja keras 21 dan
3
pencitraan
soalannya berbagai aspek personal Yudhoyono
bahwa kebijakan pemerintah berpihak kepada
yang menonjol tersebut bukan hanya berpotensi
kepentingan rakyat 22
menjadi kekuatan melainkan juga sekaligus bisa
Kedua kepemimpinan yang terlalu hati hati
menjadi sumber kelemahan yang melekat dan
dan tidak berani mengambil risiko lamban tidak
sulit diubah pada diri Yudhoyono
tegas
Salah satu
dan kompromistis
Meskipun Presiden
kelemahan terpenting Presiden Yudhoyono adalah
memuji tinggi Sri Mulyani sebagai menteri
kecenderungan membangun gaya kepemimpinan
yang paling kompeten kredibel dan profesional
yang berselimut pencitraan
dalam kabinetnya namun Yudhoyono memilih
Kecenderungan Yudhoyono membentuk
bersekutu secara politik dengan Aburizal Bakrie
citra positif dalam penampilan personal dan kepemimpinannya ini berhubungan dengan
dan Golkar yang melakukan perlawanan politik terhadapnya di DPR ketimbang mempertahankan
latar belakangnya sebagai anak tunggal dengan
mantan Menteri Keuangan tersebut Kecende
pendidikan dan pengasuhan yang baik Menurut
rungan serupa tampak dalam respons Presiden
pelopor psikologi individual Alfred Adler anak tunggal dengan pengasuhan
terhadap upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan terhadap
dan pendidikan yang baik akan cenderung
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang
tampil baik di depan umum untuk menjaga agar
menyebabkan dua orang pimpinannya Chandra
perhatian orang lain tetap tertuju padanya 17
M
1870 1937
Hamzah dan Bibit Chandra
dijadikan
terus diperhatikan mendorongnya untuk cen
tersangka oleh kepolisian Publik berharap Presiden melakukan tekanan terhadap kepolisian
derung menjaga perasaan orang lain Orang
dan kejaksaan dalam rangka menyelamatkan
seperti ini akan berusaha untuk tidak melakukan
institusi KPK
hal hal yang mungkin menimbulkan konflik 18
membentuk Tim Delapan yang dipimpin oleh
Selanjutnya dikemukakan
Kebutuhan untuk
tetapi Yudhoyono memilih
Selain selalu berupaya menghindari konflik terutama dalam berhadapan dengan DPR tiga ciri kepemimpinan Yudhoyono lainnya adalah
1 terlalu banyak pertimbangan sehingga lambat mengambil keputusan
2
terkesan ragu ragu
karena menunggu banyak masukan dari pihak lain sebelum membuat keputusan
3
dapat
menimbulkan kesan berpura pura dan tidak
menampilkan yang sebenarnya 19 Watak personal Presiden Yudhoyono se perti di atas berdampak pada dua kecenderungan
20 Politik pencitraan yang dilakukan Presiden Yudhoyono telah tampak dalam prosesi penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu I
2004 2009 dan II 2009 2014 yang hendak menggambarkan betapa cermat hati hati dan seriusnya Yudhoyono memilih
para calon menteri Setiap calon menteri yang diundang ke kediamannya di Puri Cikeas Bogor diminta memberikan
pandangan tentang isu tertentu sebagai bagian dari proses fit andproper test yang harus dilalui Kentalnya suasana prosesi atau upacara pencitraan juga tampak pada perombakan kabi net terbatas pertama 2005 dan kedua 2007
padahal esensi
reshuffle kabinet yang dilakukannya temyata hanya pergeseran posisi menteri yang berasal dari partai politik 21 Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah bekerja irtensitas
pertama kepemimpinan yang cenderung mengu
rapat kabinet seringkali tidak mengenal tempat waktu dan
tamakan pencitraan publik Politik pencitraan
bahkan jarak Dari segi tempat untuk pertama kalinya rapat
demikian sekurang kurangnya tampak dalam tiga hal yakni 1 pencitraan tentang keseriusan
kabinet berpindah pindah dari kantor departemen yang satu ke kementerian lainnya bahkan dari bandara yang satu ke bandara lainnya Dari segi waktu rapat rapat kabinet acapkali dilakukan pada hari hari libur bahkan juga pada malam hari ketika presiden wapres dan para menteri seharusnya beristi
16 Lihat Bagus Takwin dan Niniek L Karim Sang Kandidat
rahat Sementara itu dari segi jarak putra Pacitan kelahiran 9
Analisis Psikologi Politik Lima Kandidat Presiden dan Wakil
September 1949 tersebut melakukan rapat kabinet jarak jauh
Presiden RI Pemilu 2004
Jakarta Penerbit Kompas 2004
secara teleconference dari Amerika Serikat yang akhirnya
him 239 247
memicu usulan interpelasi DPR
17 Seperti dikutip Bagus Takwin dan Niniek L Karim dalam
22 Presiden Yudhoyono hampir selalu menegaskan kebijakan
Sang Kandidat him 239
nya yang pro rakyat ataupun pro poor tetapi menurut Hendri Saparini Managing Director Econit Advisory Group hal itu sebenarnya tidak tercermin dalam strukturAPBN yang diajukan
Ibid him 241
19 Ibid I him 246
pemerintah ke DPR
0
an dan kerja sama antarparpol lebih berpusat
Adnan Buyung Nasution Sinyalemen publik tentang bahaya mafia hukum dan atau mafia kasus
pada perburuan rente rent seeking ketimbang
pun direspons dengan membentuk Satuan Tugas
kompetisi memperjuangkan kebijakan atas dasar
Satgas Mafia Hukum padahal publik berharap agar Presiden Yudhoyono memerintahkan dua
institusi pemerintah dalam penegakan hukum
ideologi tertentu untuk kepentingan umum23
Tampaknya fenomena politik kartel inilah
terutama yang menjelaskan mengapa semua
tersebut melakukan pembersihan internal tanpa
parpol ingin mendekat dan menjadi bagian dari
pandang bulu
pemerintah yang berkuasa atau negara
Karakter personal dan kepemimpinan
sumber
dana terbesar dan perputaran roda ekonomi
yang lembek lamban tidak tegas dan berpusat
Indonesia saat ini Partai Golkar misalnya baik
pada pencitraan ini tampaknya menjadi faktor
pasca Pemilu 2004 maupun pasca Pemilu 2009
penting di balik kerapuhan koalisi politik yang
lebih memilih menjadi bagian dari kekuasaan dan
dibentuk Yudhoyono Persoalannya tanpa harus
koalisi politik yang dibentuk Presiden Yudhoyono
tergantung sepenuhnya pada dukungan koalisi Presiden Yudhoyono yang memiliki legitimasi besar bisa menggalang dukungan rakyat jika
daripada menjadi oposisi di Parlemen
kebijakan kebijakan pemerintah yang berpihak
Kongres Bali
pada kepentingan bangsa
sebagian elitenya di bawah kubu Taufik Kiemas
diganggu
oleh
manuver para politisi parpol di DPR
yang sama tampak jelas dalam perilaku PDI Perjuangan pasca Pemilu 2009 dan menjelang 2010
Secara teoritis sistem kepartaian Indonesia adalah sistem multipartai Dari 38 partai politik peserta Pemilu 2009 dewasa ini terdapat sembilan partai
politik yang memperoleh kursi di parlemen nasional Sementara itu di tingkat lokal struktur kepartaian jauh lebih kompleks dan beragam
yakni keinginan besar
Ketua Dewan Pertimbangan PDI Perjuangan suami Megawati
Faktor Karakter Parpol di DPR
Hal
dan Ketua MPR
untuk
bergabung dengan koalisi politik pemerintahan Yudhoyono
Meskipun keinginan ini ditolak
oleh Megawati Kongres PDI Perjuangan di Bali tidak lagi menggunakan istilah
oposisi
dalam
merumuskan sikapnya terhadap pemerintahan Yudhoyono melainkan sebagai pengontrol dan penyeimbang
kendati esensinya sama
berlaku di DPRD provinsi dan kabupaten kota
Karakter parpol yang cenderung berorien tasi perburuan rente seperti inilah yang tidak
sehingga parpol dengan perolehan satu kursi pun
diwaspadai oleh Presiden Yudhoyono Akibatnya
dapat duduk di parlemen setempat
baik koalisi politik yang dibentuk pada Pemilu 2004 maupun 2009 cenderung menjadi perang kap politik sekaligus penjara bagi Yudhoyono sendiri ketimbang meningkatkan efektivitas dan produktivitas pemerintahan yang dipimpinnya
karena persyaratanparliamentary threshold tidak
Meskipun berlaku sistem multipartai
relatif tidak tampak perbedaan ideologis yang signifikan di antara parpol di DPR dewasa ini Dengan kata lain secara formal semua parpol
mengklaim memiliki ideologi yang berbeda satu sama lain namun dalam realitas politik hal itu tidak begitu tampak dalam perdebatan terkait
berbagai isu politik dan kebij akan Semua parpol termasuk PKS yang dianggap lebih ideologis dibandingkan parpol lainnya bisa saling bekerja sama satu sama lain tanpa hambatan ideologis
sehingga fenomena kepartaian Indonesia lebih merefleksikan fragmentasi politik di antara para
elite partai ketimbang suatu polarisasi ideologis antarpartai Konsekuensi logis dari fenomena
Seperti dikemukakan sebelumnya pada periode
2004 2009 parpol koalisi pendukung pemerintah di DPR turut menggugat berbagai kebijakan pemerintah melalui penggunaan hak interpelasi
dan hak angket sehingga energi waktu dan perhatian pemerintah dan DPR tersita untuk
menyelesaikan konflik dan ketegangan politik dalam relasi eksekutif legislatif Pada Maret 2008 parpol koalisi di DPR bahkan menolak Agus
Martowardoyo dan Raden Pardede yang diajukan Presiden sebagai calon Gubernur Bank Indonesia
ini adalah berkembangnya politik kartel dalam
sistem kepartaian yang antara lain ditandai oleh kecenderungan faktual bahwa konflik persaing 10
23 Selanjutnya lihat Kuskridho Ambardi Mengungkap Politik Kartel Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Re formasi
Jakarta Kepustakaan Populer Gramedia 2009
menggantikan Burhanudin Abdullah
Secara
Namun
seperti diuraikan sebelumnya
teoritis pemerintahan Yudhoyono didukung oleh
secara personal Yudhoyono tidak memiliki
kekuatan parpol di DPR sehingga
semestinya tidak ada penolakan DPR atas calon
cukup keberanian untuk memenuhi harapan publik Presiden tampaknya tetap berang
gubernur bank sentral
gapan bahwa pemerintahannya akan
lebih dari 70
apalagi Jusuf Kalla
aman
sebagai Ketua Umum Golkar parpol terbesar di
jika didukung oleh koalisi politik lebih besar
parlemen dan pada saat yang sama menduduki
sehingga akhirnya membentuk kabinet koalisi
jabatan wakil presiden
superjumbo karena mencakup lebih dari 75
Akan tetapi itulah fakta politik tentang karakter parpol di DPR yang tidak disiplin dalam berkoalisi cenderung pragmatis dan oportunistik
kekuatan parpol di DPR
dalam berperilaku serta lebih berorientasi per
presiden seorang profesional serta mantan menteri koordinator perekonomian dan gubernur
buruan rente ketimbang mendukung efektivitas
Pilihan Yudhoyono
tampaknya didasarkan pula pada keyakinan bahwa dia kini memilih Boediono sebagai wakil
pemerintahan dalam skema presidensial Meski
bank sentral sehingga potensi
pun konflik dan ketegangan politik dalam relasi
disharmoni dengan pasangannya seperti dialami
eksekutif legislatif tidak menghasilkan deadlock
dengan Jusuf Kalla telah teratasi
seperti dikhawatirkan Mainwaring terutama
gangguan
dari
Selain faktor karakter parpol yang sangat
karena adanya mekanisme persetujuan bersama
pragmatis tidak disiplin dan berorientasi perbu
antara DPR dan Presiden dalam pembentukan
ruan rente problematik mendasar koalisi politik
UU tetapi fenomena tersebut jelas menghambat
demokratisasi untuk memacu pertumbuhan
yang dibentuk Yudhoyono adalah tidak adanya konsensus minimum yang bersifat institusional sehingga cenderung longgar dan tidak mengikat
ekonomi yang lebih signifikan
secara publik Artinya tidak begitu jelas bagi
kesempatan Indonesia memanfaatkan momentum
publik apa saja cakupan kesepakatan di antara
Koalisi 2009 2014 dan Kasus Century Koalisi politik yang dibentuk oleh Presiden Yudhoyono melalui Kabinet Indonesia Bersatu II
pada dasarnya masih sama dengan sebelumnya
Kecuali parpol kecil seperti PBB dan PKPI yang gagal memenuhi persyaratan parliamentary threshold untuk duduk di DPR hasil Pemilu
2009 semua parpol lain dalam koalisi 2004 2009
turut bergabung dalam koalisi 2009 2014 Per bedaan lainnya Partai Demokrat yang menjadi basis politik Yudhoyono menjadi partai terbesar dengan meraih 149 dari 560 kursi DPR hasil Pemilu 2009
dibandingkan hanya 55 dari 550
kursi DPR pada Pemilu 2004 Atas dasar pengalaman 2004 2009 publik
sebenarnya berharap Presiden Yudhoyono mem bentuk kabinet profesional ketimbang kabinet politik agar pemerintahannya lebih fokus pada agenda perbaikan kehidupan ekonomi Apalagi
Yudhoyono menang pemilihan presiden dalam satu putaran secara langsung dan partainya sendiri Partai Demokrat memenangkan pemilu
parpol dalam mendukung Presiden Yudhoyono apa ruang lingkup kode etik pihak pihak yang berkoalisi
serta mekanisme hukuman dan
ganjaran seperti apa yang mengikat parpol yang
berkoalisi Karena itu koalisi tak hanya sangat
longgar tetapi juga bersifat elitis Ironisnya pola koalisi serupa bahkan jauh lebih longgar dan terfragmentasi
terjadi pula pada tingkat lokal
hasil pemilihan kepala daerah
langsung
secara
Realitas politik seperti itu melatarbelakangi munculnya gugatan keras parpol
termasuk
parpol koalisi di DPR terhadap kebijakan peme rintah Yudhoyono
atas dasar rekomendasi
KSSK yang waktu itu dipimpin oleh Menkeu Sri Mulyani menyelamatkan Bank Century melalui penalangan dana sebesar Rp6 7 triliun Kebijakan pemerintah pada akhir 2008 tersebut sebenarnya telah memperoleh persetujuan DPR periode
2004 2009
namun nilai awal dana bail out
yang disepakati dan dikucurkan oleh Lembaga 4 Lihat misalnya Pratikno
Political Parties in Pilkada Some
legislatif Artinya mandat politik dan legitimasi
Problems for Democratic Consolidation
Yudhoyono pada Pemilu 2009 jauh lebih besar
dan Priyambudi Sulistiyanto Ed
dibandingkan pada Pemilu 2004
Pilkada
za
Indonesia
dalam Maribeth Erb
Deepening Densocracy in
Direct Elections for Local Leaders
Singapore ISEAS 2009
Pilkada
hlm 53 73
11
Penjamin Simpanan LPS pada 23 November 2008 hanya Rp632 miliar atau sekitar 10
dari
total dana penalangan yang dipersoalkan DPR
Bambang Susatyo Golkar Maruar Sirait PDI Perjuangan
dan inisiator hak angket lain
nya mewacanakan perlunya penggunaan hak
2009 2014 sebesar Rp6 7 triliun Parpol parpol
menyatakan pendapat sebagai tahap awal
di DPR mencurigai bahwa pembengkakan dana
proses pemecatan impeachment terhadap Wakil Presiden Boediono yang dianggap turut
penalangan atas Bank Century terjadi karena ada penyimpangan penyaluran dana yang diduga masuk ke kantong Partai Demokrat dalam rangka
bertanggung jawab dalam skandal Century Namun demikian sikap resmi parpol koalisi
kampanye Pemilu 2009 Kecurigaan parpol di
sebenarnya tidak sampai sejauh itu Apalagi
DPR sangat wajar karena pembengkakan dana
secara teoritis
bail out Century berlangsung pada periode 23
tentang Parlemen
November 2008 hingga 21 Juli 2009
menyatakan pendapat membutuhkan dukungan
yakni
sesuai UU No 27 Tabun 2009
usulan penggunaan hak
momentum berlangsungnya kampanye pemilu
kehadiran sekurang kurangnya 3 4 tiga perempat
legislatif dan pemilu presiden 2009
anggota DPR sedangkan keputusannya memer
Selama
periode tersebut LPS mengucurkan empat tahap
lukan dukungan minimal 2 3 dua pertiga suara
dana penalangan yakni dari pengucuran pertama
Dewan Syarat dukungan minimal 2 3 suara juga
Rp632 miliar pada 23 November 2008 hingga
dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi hasil
total Rp6 762 triliun pada 21 Juli 2009 25
amandemen Artinya jika seluruh anggota Fraksi
Meskipun DPR gagal membuktikan adanya
Partai Demokrat di DPR sekitar 26
dari total
penyimpangan dan korupsi namun melalui vot
560 anggota tidak menghadiri sidang maka
ing parlemen akhirnya memutuskan bahwa kebijakan bail out atas Bank Century bermasalah
rapat paripurna yang mengagendakan usulan
dan melanggar hukum 26 Beberapa parpol koalisi
syarat korum yang ditentukan UU
hak menyatakan pendapat tidak akan memenuhi
seperti Golkar dan PKS menyebut Sri Mulyani
Meskipun telah menyatakan sikapnya bahwa
dan Boediono sebagai pejabat paling bertanggung jawab dalam skandal bail out Bank Century Di
kebijakan bail out atas Bank Century sudah benar
pihak lain Presiden Yudhoyono melalui pidato
hampir mustahil bagi DPR memecat Boediono
secara nasional menyatakan kebijakan tersebut
Presiden Yudhoyono tampaknya tetap merasa
sudah tepat dan harus diambil dalam rangka
tidak nyaman melihat kenyataan bahwa dia
menghindari dampak krisis keuangan global
berhadapan dengan DPR Karena itu kendati
pada 2008 Dalam pidato yang sama Yudhoyono bahkan memuji keputusan KSSK yang dipimpin
berkali kali para elite Partai Demokrat meminta
oleh Menkeu Sri Mulyani dan Boediono selaku
atau merombak Kabinet Indonesia Bersatu II
Gubernur Bank Indonesia
dengan menendang para menteri dari Golkar
Sebagai tidak lanjut keputusan DPR beberapa politisi seperti Akbar Faisal Hanura
dan tepat dan di sisi lain secara parlementer
Presiden agar melakukan kocok ulang koalisi
dan PKS tetapi jenderal kelahiran Pacitan Jawa
Timur ini tidak melakukannya Seperti dikemu kakan sebelumnya secara personal Yudhoyono
adalah sosok pemimpin yang tidak percaya diri
25 Lihat misalnya http www detikfinance com read 2010 03 0 4 221600 1311609 5 sby tak singgung ketidakakuratan data
berorientasi
bailout century dari bi 4 Maret 2010
berusaha menghindari konflik
26 Menurut keterangan Daniel Sparingga staf khusus Presiden
parlemen meskipun dia memperoleh dukungan
bidang komunikasi politik dalam suatu diskusi tertutup dengan
elektoral secara absolut dalam Pemilu 2009
beberapa akademisi di Jakarta pada Mei 2010 yang lalu sidang paripurna DPR terkait skandal Bank Century dipantau langsung oleh Yudhoyono sejak pagi hingga tengah malam Pada mula nya Yudhoyono memperoleh kepastian dari Aburizal Bakrie
bahwa Golkar di DPR akan berubah sikap untuk mendukung pemerintah pada saat parlemen mengambil keputusan Namun
sikap politikAburizal ternyata ditolak oleh para anggota fraksi nya yang mencurigai adanya deal politik antara Presiden dan Aburizal Menurut kesaksian Daniel Sparingga Yudhoyono
mukanya merah dan marah besar atas sikap Golkar yang me lawan pemerintah tersebut
12
harmoni
dan sebaliknya selalu apalagi dengan
Watak dan karakter personal Yudhoyono seperti ini tampaknya dipahami benar oleh
Golkar dan ketua umumnya Aburizal Bakrie Apalagi Yudhoyono dan Partai Demokrat secara
finansial acapkali konon masih tergantung pada dukungan pemimpin korporasi Bakrie
ini
Karena itu meski tampak ada konflik dan
parpol di DPR Koalisi berbasis ideologi dan
ketegangan politik antara Presiden dan Golkar
haluan politik yang sama juga diperlukan agar
dan secara publik Presiden pernah secara tidak
relasi Presiden DPR tidak semata mata menjadi
langsung menyebut kelompok usaha Bakrie
arena transaksi politik antarpetinggi pemerintah
sebagai pengemplang pajak dengan nilai triliunan
dan politisi parpol di Senayan
rupiah28 hal itu tampaknya tidak mengganggu
Koalisi politik yang cenderung rapuh dan
intensitas komunikasi personal antara Yudhoyono
diwarnai konflik internal adalah harga politik
dan Aburizal
Gabungan berbagai faktor yang diuraikan
yang harus dibayar oleh Presiden Yudhoyono yang telanjur membentuk koalisi semu clan long
singkat di atas tampaknya melatarbelakangi
gar serta tanpa kesamaan ideologis di satu pihak
keputusan Presiden Yudhoyono meminta Menkeu
Selain itu keadaan tersebut merupakan buah
Sri Mulyani mundur dari kabinet pasca skandal
pahit dari kepemimpinan politik yang lembek
Bank Century Yudhoyono akhirnya lebih memilih mempertahankan harmoni koalisi yang dibentuknya ketimbang mempertahankan men teri terbaiknya Sri Mulyani Partai Golkar yang
tidak percaya diri dan tidak memiliki keberanian
sebelumnya merupakan lawan politik Yudhoyono dalam Pilpres 2009 akhirnya setidak tidaknya
politik dalam berhadapan dengan parpol di DPR
Kalau saja Yudhoyono yang memiliki legitimasi politik begitu besar cukup percaya diri dengan popularitas elektoral yang direbutnya dalam Pemilu 2009 sebenarnya tak ada alasan yang
memenanglcan pertarungan
masuk akal bagi putera Pacitan Jawa Timur
politik panjang terkait skandal Bank Century yang ditandai dipilihnyaAburizal Bakrie sebagai
pemerintahannya jika muncul gangguan politik
Ketua Harian Sekretariat Gabungan
dari DPR Apalagi seperti diuraikan sebelumnya
untuk semelitara
Setgab
ini untuk khawatir terhadap kelangsungan
Koalisi mendampingi Yudhoyono sebagai
parpol parpol yang dihasilkan pemilu pemilu
ketua 29
demokratis pasca Orde Baru adalah parpol tanpa
komitmen ideologis yang jelas Ironisnya keterlanjuran dan kesalahan mem
Catatan Penutup Untuk membentuk memerintah
pemerintah yang bisa
dalam skema presidensial berbasis
bentuk koalisi politik superbesar tetapi semu dan
longgar yang dilakukan Presiden Yudhoyono
multipartai seperti berlaku di Indonesia diper
pada 2004 2009 diulangi kembali dalam periode
lukan koalisi berbasis kesamaan ideologi dan
kedua pemerintahannya pada 2009 2014 Karena
haluan platform politik di antara parpol yang
itu penataan kembali seperti apa pun yang di
berkoalisi
Melalui basis koalisi semacam ini
lakukan oleh Presiden Yudhoyono te1 kait format
diharapkan bahwa dukungan ataupun penolakan
dan mekanisme internal koalisi hal itu tidak
terhadap suatu kebijakan lebih berorientasi
pernah bisa menj adi j aminan bagi kohesifitas dan
kepentingan kolektif bangsa kita bukan semata
soliditas di antara parpol koalisi Persoalannya
mata kepentingan jangka pendek para politisi
berakar pada desain koalisi
personalitas
dan
gaya kepemimpinan Yudhoyono sendiri serta Menurut keterangan salah seorang Wakil Ketua Umum Partai
Demokrat Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 21 23 Mei 2010 konon turut dibiayai oleh Ketua Umum Golkar
Aburizal Bakrie
zs Lihat misalnya Rakyat
Presiden Pengemplang Pajak Khianati
dalam http
www korantempo com kor antempo
koran 2010 03 18 headline krn 20100318 194215 id html tanggal 18 Maret 2010
2e Dalam perkembangan mutakhir pasca usulan hak angket
karakter oportunistik dari para politisi parpol
di DPR
Dalam kaitan ini salah satu solusi yang ditawarkan ke depan adalah menata ulang format pemilu dalam arti luas Maksudnya ke
depan hanya terdapat dua momentum pemilu yakni pemilu nasional untuk memilih Presiden
pajak yang akhirnya gagal di DPR struktur Ketua Harian
dan Wakil Presiden yang dilakukan secara
Setgab akhimya ditiadakan Ketua Umum Golkar Aburizal
bersamaan dengan pemilu DPR dan DPD serta
Bakrie diposisikan sebagai Wakil Ketua Setgab sementara
Ketua Setgab dijabat langsung oleh PresidenYudhoyono Lihat antara lain Aburizal Jadi Wakil Ketua dalam http nusional kompas com read 2011 04 l2 02350838 AburizaLJadi Wakil
pemilu lokal untuk memilih kepala daerah dan
DPRD provinsi serta kabupaten dan kota yang dilakukan dua tahun sesudah pemilu nasional
Ketua Selasa 12 April 2011 1 02 35 WIB 13
Melalui perubahan format pemilu seperti ini parpol parpol dipaksa berkoalisi sejak sebelum
pemilu legislatif sehingga peluang terbentuknya koalisi berbasis ideologi dan haluan politik
Mainwaring Scott 1993 Presidentialism Multi partism and Democracy The Difficult Combi nation
dalam Comparative Political Studies
Vol 26 No 2
Pratikno 2009
menjadi lebih besar
Political Parties in Pilkada Some
Problems for Democratic Consolidation
dalam Maribeth Erb dan Priyambudi Sulis tiyanto
Daftar Pustaka
Ambardi Kuskridho 2009 Mengungkap PolitikKar
tel Studi tentang Sistem Kepartaian di Indone sia Era Reformasi Jakarta Kepustakaan Popu
Bealey Frank 2000 Dictionary ofPolitical Science Oxford UK Blackwell Publisher Ltd Syamsuddin
Format Baru Relasi
2008
Presiden DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen Konstitusi 2004 2008
Disertasi Doktor di FISIP UI
Haris Syamsuddin 2007 KonflikPresiden DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia Ja
Singapore ISEAS
Skowronek Stephen 2000 The Politics Presidents Clinton
Cambridge Massachusetts London
England Harvard University Press Cetakan ketiga
Sparingga Daniel Staf Khusus Presiden Bidang Ko munikasi Politik Diskusi tertutup dengan be berapa akademisi di Jakarta pada Mei 2010
Indrayana Denny
didat Analisis Psikologi PolitikLima Kandidat
Presiden dan Wakil Presiden RI Pemilu 2004 Jakarta Penerbit Kompas
karta Grafiti Press
Mendesain Presidensial yang
Efektif Bukan Presiden Sial atawa Presiden
Makalah Seminar yang diselengga
rakan oleh Partai Demokrat Forum Komuni kasi Parpol dan Politisi serta FNS 13 Desem ber 2006
Aburizal Jadi Wakil Ketua
Lijphart Arend 1999 Patterns ofDemocracy Gov ernment Forms and Performance in Thirty Six
dalam http
rizal Jadi Wakil Ketua Selasa 12 April 2011
Cepat Selesakan Koalisi
dalam Kompas 4 Ma
ret 2011 Ada 2 Kesepakatan PKS SBY Bukan
11 Poin
dalam wwwmetronews com 3 Ma
ret 2011
Presiden Pengemplang Pajak Khianati Rak yat
dalam http
www korantempo com
ko ran tempo koran 2010 03 18 headline
Countries New Haven and London Yale Uni
krn 20100318 19421 S id html
versity Press
2010
1994
Presidentialism and Majoritarian
Democracy Theoritical Observations Linz dan Valenzuela Ed
dalam
The Failure ofPres
idential Democracy Volume I Baltimore and
London The Johns Hopkins University Press 1995 Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial Jakarta RajaGrafindo Persada
Linz Juan J 1994 Presidential or Parliamentary De mocracy Does It Make a Difference Linz dan Arturo Valenzuela
Ed
dalam
The Failure
ofPresidential Democracy Comparative Per spectives Volume 1
Baltimore and London
The Johns Hopkins University Press
nasional
kompas com read 2011 04 l2 02350838 Abu
Mahfudz
Lijphart 1984 Democracies Patterns of Majoritar ian and Consensus Government in Twenty One Countries Yale Yale University
14
Deepening Democracy in In
Direct Elections for Local Leaders
Takwin Bagus dan Karim Niniek L 2004 Sang Kan
Jakarta
Sialan
Pilkada
Ed
Make Leadership From John Adam to Bill
ler Gramedia
Haris
donesia
18 Maret
SBY dan Ical Sepakat Tetap Berkoalisi dalam www republika co id 8 Maret 2011
SBY Tak Singgung Ketidakakuratan Data Bailout Century Dari BI dalam http www detikfi nance comlreadl2O OlO3lO4l221600113116091
S sby tak singgung ketidakakuratan data bail out century dari bi 4 Maret 2010
ASPIRASI RAKYAT DAN REFORMASI PARLEMEN Oleh Al Muzzammil Yusuf
Abstract
Survey shows that Indonesian citizens are not satisfied with the performance of their Parliament because
the Members ofParliament do not do their function optimally in legislating controlling and budgeting It creates a democratic deficit Therefore a parliamentary reformation based on aspiration and participation of Indone sian citizens is very much needed The Reformation will be done through Policy Products Some of those policy products are including issuing Law that pro citizen strengthening public participation in controlling process of the Executive Board and using Media optimally as tools for political socialization and communication towards Indonesian citizens
Latar belakang
UUD 1945
Pasca tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998
Baru Perubahan tersebut membawa konsekuensi
Indonesia telah melakukan reformasi
Sebagai
meningkatnya beban tanggung jawab parlemen
salah satu buah penting reformasi kalau tidak yang terpenting adalah amandemen konstitusi
dan semakin tingginya harapan masyarakat
Undang undang Dasar Negeri Republik Indone
dibandingkan pada masa Orde
terhadap kinerj a DPR I Namun setelah dua belas tahun pascareformasi masyarakat menilai bahwa
sia Tahun 1945 sehingga kemudian berdampak
DPR belum dapat melaksanakan fungsinya secara
sangat luas Termasuk berlangsungnya reformasi
optimal seperti yang diharapkan Secara umum
parlemen Parlemen pada masa Orde Baru hanya
dikatakan bahwa kinerja DPR RI relatif rendah
sekadar stempel dari kebijakan politik pemerintah
dan menyebabkan citranya buruk
Orde Baru Peran dan fungsi parlemen dibatasi
dan dimanipulasi sehingga fungsi pengawasan
Hasil riset yang dilakukan beberapa lembaga survei publik terhadap kinerja DPR pascare
terhadap pemerintah tidak berjalan dengan baik
formasi menunjukkan bahwa pada umumnya
Di sisi lain fungsi legislasi pun kewenangannya
masyarakat tidak puas terhadap kinerja DPR
ada di tangan Presiden
baik dalam fungsi pengawasan legislasi maupun
Reformasi parlemen ini lebih penting karena
anggaran International Foundation for Election
melalui parlemen kebijakan kebijakan reformis
System IFES Indonesia melakukan survei pada
dapat dilembagakan sehingga akan mendorong perubahan yang signifikan dalam penyelengaraan
bulan Maret April 2002 dengan menggunakan
pemerintahan Parlemen diharapkan benar benar
representasi dari kepentinganTakyat dan wujud
stratified random sampling
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa separuh dari masyarakat 52
merasa tidak puas dengan kinerja DPR
dari kebhinekaan bangsa Indonesia yang terdiri
sedangkan yang merasapuas 32
atas berbagai macam suku
masyarakat tidak menilai kinerja DPR karena
ras
agama
dan
tidak mengetahui apa itu DPR dan apa saj a yang
golongan
Sebagai wujud dan buah dari reformasi
parlemen melalui perubahan Undang undang Dasar 1945
Sisanya 16
telah memosisikan Dewan Per
wakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang strategis dalam pembentukan perundang undangan pelaksanaan pengawasan terhadap eksekutif dan penetapan anggaran
Pasal 20A
telah dicapai oleh DPR
Dalam menjalankan
Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR 2006 Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rl 2006
Jakarta Sekjend DPR
hlm 1
Ahmad Budiman Mengukur Citra Dewan dengan Meng gunakan Skala Semantic Differential
Online
2007
dalam
http images piirwagarlaky multiply multiplycontent com at tachment ukuran pencitraandewan pdf diunduh pada 1 Maret 2011 hlm 3
15
fungsinya sebagai lembaga pengawas eksekutif tampak bahwa 50
masyarakat tidak puas de
ngan kinerja DPR Sementara dalam menjalankan
fungsinya sebagai lembaga pembuatan undang undang dan anggaran tingkat ketidakpuasan masyarakat masing masing 54 dan 42 Sementara itu
beberapa kali hasil riset
untuk mewujudkan good governance dan clean government
Sementara itu di bidang penganggaran masalah yang ada di antaranya pertama Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara APBN belum menjawab kebutuhan masyarakat Dalam
pandangan masyarakat APBN lebih banyak
Litbang Kompas yang dilakukan pada masa
dihamburkan untuk kepentingan birokrasi peme
Era Reformasi membuktikan bahwa penilaian
rintahan sedangkan anggaran yang langsung
negatif terhadap parlemen masih terus dominan
dirasakan oleh rakyat miskin sedikit
Pada 2005 lebih dari separuh responden 58 8
mekanisme penyusunan APBN belum efektif dan
menilai citra DPR buruk Penilaian negatif itu
banyak anggota DPR RI yang belum memahami
berlanjut pada tahun tahun sesudahnya dan
siklus mekanisme penyusunan APBN Ketiga
mencapai puncak tahun 2008 yakni 68 5
tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Komisi
Jajak pendapat terakhir pada September 2009
dan Kelengkapan DPR RI lainnya kurang efektif Inilah yang menyebabkan banyaknya kebocoran
penilaian buruk citra DPR masih diutarakan oleh 64
Kedua
anggaran tanpa mampu diadvokasi ke ranah
responden 3
Penilain buruk terhadap kinerja DPR RI
hukum oleh DPR
telah diidentifikasi oleh Tim Kajian Peningkatan
Selain itu penulis mengidentifikasi penilaian
Kinerj a DPR RI yang dibentuk secara independen
buruk dari publik terhadap anggota DPR RI
oleh Sekjen DPR RI Tim tersebut menilai secara
selama ini karena masih banyak perilaku tidak
umum belum optimalnya peran dan fungsi DPR
di bidang legilasi pengawasan dan pengang
terpuji yang telah dilakukan oleh para oknum anggota DPR yang terjerat korupsi tersandung
garan sehingga menyebabkan kinerja DPR buruk
skandal seks berperan sebagai mafia kasus
di mata publik 4 Dalam bidang legislasi masalah yang diidentifikasi sebagai berikut pertama kualitas undang undang yang dihasilkan belum memberi manfaat langsung terhadap kehidupan
melakukan perjudian
masyarakat Kedua target jumlah penyelesaian
berulang ulang Dampak berikutnya menye
RUU yang ditetapkan dalam Prioritas Tahunan
babkan aktivitas dan terobosan program kerja
Program Legislasi Nasional belum dapat di
dan produktivitas anggota dewan tertutupi oleh
penuhi Ketiga proses pembahasan RUU kurang
rendahnya efektivitas
pemberitaan yang tidak berimbang oleh media massa Hal inilah yang menyebabkan penilaian yang buruk itu muncul dari publik secara umum Padahal banyak pula hal positif yang telah
pengawasan dalam rapat rapat Kedua aspirasi
dihasilkan oleh DPR dalam menjalankan tugas
masyarakat konstituen pada saat anggota DPR
dan fungsinya sebagai lembaga legislatif
transparan sehingga sulit diakses publik
Dalam bidang pengawasan masalah yang muncul adalah pertama
RI melakukan pengawasan ke daerah dalam
kunjungan kerja reses sering kali tidak ditindak
dan rendahnya tingkat
kehadiran dalam rapat rapat DPR Lebih parah
lagi ketika perilaku tidak terpuji itu diekspose besar besaran di berbagai media massa secara
Dari identifikasi masalah di atas maka
belum efektif menjalankan tugas dan fungsi
penulis memandang penilaian buruk masyarakat terhadap DPR RI memperlihatkan bahwa upaya reformasi parlemen yang sudah dij alankan
checks and balances
lanjuti sebagaimana mestinya
Ketiga
DPR
Fungsi pengawasan ini
oleh DPR belum dirasakan manfaatnya oleh
pada praktiknya dimanfaatkan untuk politik
masyarakat luas padahal hampir dalam setiap
transaksional agar menguntungkan kelompok
tahapan pengambilan kebijakan masyarakat
tertentu untuk menutupi perilaku koruptif bukan
dilibatkan
Selain itu proses pengambilan
kebijakan di DPR telah menghabiskan dana
yang tidak sedikit dalam menjalankan fungsi dan 3 Ibid
perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat
Tampaknya ada kesenjangan antara proses dan 4 Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR Op Cit hlm 47
16
mekanisme pembuatan keputusan dengan hasil
butuhkan parlemen untuk meredam perlawanan
keputusannya sendiri sehingga menimbulkan
dari kelompok bangsawan dan rakyat jelata atas
ketidakpuasan dari masyarakat Jika demikian
kebijakan politik raja dalam pemungutan pajak
dibutuhkan terobosan agar reformasi parlemen
kepada rakyatnya Parlemen bukan diposisikan
dapat mengakomodasi aspirasi rakyat sebagai
sebagai lembaga untuk mengakomodasi dan
pemegang utama kedaulatan negara
memperjuangkan kepentingan rakyat namun
Dalam paper ini penulis mencoba untuk menggali lebih dalam permasalahan dan ham
lebih berperan sebagai stempel dari kebijakan
yang menguntungkan raja dan keluarganya
batan DPR dalam menjalankan peranannya
Dalam perkembangan selanjutnya lembaga
sebagai wakil rakyat Kemudian memaparkan
perwakilan dimapankan dengan sistem demokrasi
terobosan apa saja yang hams dilakukan oleh
modern yang banyak dianut oleh banyak negara sebagai instrumen penting dalam demokrasi
DPR dalam menjalankan reformasi parlemen
agar aspirasi masyarakat berbanding lurus dengan produk kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR
perwakilan
Dengan demikian masyarakat selain dilibatkan
pemilu yang menghasilkan parlemen yang ang gotanya mewakili semua golongan dan kelompok
juga merasa diuntungkan dari produk kebijakan
Pilihan demokrasi perwakilan
diterjemahkan melalui pembentukan sistem
sehingga diharapkan dapat mengakomodasi
yang dikeluarkan oleh DPR
aspirasi rakyat
Defisit Demokrasi dalam Demokrasi
Dalam demokrasi perwakilan hubungan
Perwakilan
wakil dan tervakil dalam lembaga perwakilan
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka konsep demokrasi langsung yang digagas
sangat penting karena pola hubungan keduanya
oleh Rousseau tidak relevan untuk diaplikasikan
sangat menentukan kualitas demokrasi Beberapa
ilmuwan politik menjelaskan berbagai teori
dalam konteks kekinian Lahirlah demokrasi
untuk menjelaskan hubungan wakil dan terwakil
tidak langsung atau demokrasi perwakilan me lalui lembaga lembaga perwakilan yang disebut
yang membagi empat tipe mengenai hubungan
Gilbert Abcarian adalah seorang ilmuwan politik
sebagai parlemen atau disebut Dewan Perwakilan
antara keduanya g yaitu pertama
Rakyat s Penyebutan kata parlemen biasanya
bertindak sebagai
hanya ditujukan untuk negara yang mengadopsi sistem demokrasi parlementer Namun saat ini
kata parlemen yang berasal dari bahasa Perancis ini digunakan juga di negara yang menggunakan sistem demokrasi presidensial sebagai bahasa umum dalam menyebut lembaga perwakilan Pada mulanya parlemen ini lahir dari
kelicikan sistem feodal di Inggris bukan dari ide demokrasi Parlemen dibentuk karena adanya
kepentingan raja untuk meminta dukungan wakil wakil bangsawan dan tokoh tokoh masyarakat untuk memungut pajak kepada rakyatnya Hal
ini dijelaskan oleh A F Pollard dalam bukunya
wali
trustee
si wakil dan wakil
memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa harus berkomunikasi dengan terwakil Kedua si wakil bertindak sebagai
utusan
delegate
di sini
wakil hanya boleh menyuarakan instruksi dan tugas dari terwakil Ketiga si wakil bertindak sebagai
politico
yaitu si wakil terkadang
menjadi utusan atau wali disesuaikan dengan
substansi materi yang sedang dihadapi Keempat si wakil bertindak sebagai partisan politik si wakil
dari partai
Setelah si wakil dipilih oleh
pemilihnya maka loyalitas bukan kepada terwakil
namun kepada partai politik
Sementara itu ilmuwan politik Indonesia Bintan Saragih dalam bukunya berjudul
Ilmu
yang berjudul The Evaluation of Parliament yang menjelaskan tentang bangunan konstruksi
Negara
Parlemen Inggris sebagai parlemen yang tertua
menjelaskan tentang 4 teori hubungan wakil
di dalam subbab lembaga perwakilan
di dunia 6 Pollard menjelaskan bahwa raja mem Tim Penulis Kerja untuk Rakyat Buku Panduan Anggota
Bintan Saragih dan Kusnardi Ilmu Negara
Media Pratama 1995
6lbid
hlm 237
Jakarta Gaya
Legislatif Depok Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik UI 2009
hlm 41
Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR Op Cit hlm 8
17
dan terwakil 9 Pertama teori mandat Teori
Keempat terwakil harus proaktif mengawasi
ini menempatkan wakil sebagai mandataris
kinerja wakilnya agar sesuai dengan harapan
rakyat Pada perkembangannya teori mandat ini
terwakil Jika tidak diawasi maka bisa saja janji
diklasifikasikan dalam mandat imperatif mandat
yang telah disampaikan dalam kampanye tidak
bebas dan mandar representatif
dijalankan oleh wakil
bahwa negara merupakan suatu sistem organ
Kendati demikian pada praktiknya hubung an wakil dan terwakil dalam konsep demokrasi
yang memiliki kelengkapan lembaga eksekutif
perwakilan sangat dipengaruhi oleh cakupan
legislatif
memiliki fungsinya masing masing yang diatur
luas wilayah dan besarnya jumlah yang diwakili sehingga cakupan kepentingan yang harus di
dalam konstitusi
respons oleh si wakil menjadi sangat luas dan
Kedua teori organ Teori ini menjelaskan
dan mempunyai rakyat
Mereka
Ketiga teori sosiologi Rieker Teori ini
biaya operasionalnya sangat tinggi 10 Untuk itu
menjelaskan bahwa lembaga perwakilan meru
sulit bagi si wakil untuk mengakomodasi semua
pakan bangunan masyarakat yang didasari oleh
kepentingan yang diwakilinya Di sisi lain dalam
keahlian dan kepentingan masyarakat sehingga
konteks kekinian peranan partai politik sangat
terwakil akan memilih wakil yang memiliki
parlemen sehingga bisa tidak sejalan dengan
keahlian dalam mengurus negara
Keempat teori hukum objektif dari Duguit Teori ini menjelaskan bahwa ada pembagian
tugas antara rakyat dengan wakil yang didasari oleh solidaritas Rakyat memilih wakil untuk
duduk di parlemen sedangkan parlemen men jalankan tugas negara Hukum objektif inilah
yang membentuk lembaga perwakilan menjadi satu bangunan hukum dan bukan hak yang diberikan kepada mandataris yang membentuk lembaga perwakilan
Dari penjelasan teori hubungan wakil dan terwakil di atas menurut penulis ada empat hal
penting yang harus diperhatikan dalam lem baga perwakilan Pertama
hubungan wakil
dan terwakil harus terjalin dengan baik karena keberadaan wakil pada hakikatnya adalah repre
sentasi rakyat Seorang wakil harus berkomitmen untuk menjalankan amanah dari terwakil dengan
sebaik baiknya dengan menjalankan semua fungsi dalam lembaga perwakilan
kentara dalam memengaruhi si wakil dalam
Kedua
keberadaan partai politik merupakan mesin politik untuk menjaring aspirasi rakyat yang
akan disampaikan kepada wakil di lembaga perwakilan sehingga tidak ada dikotomi mana
kepentingan terwakil Padahal terwakil memiliki
harapan besar agar si wakil menyuarakan aspirasinya dalam proses politik di parlemen
sehingga terwakil mendapat manfaat dari pilihan politiknya untuk memilih si wakil
Untuk itu muncul ketidakpuasan masyarakat dalam demokrasi perwakilan ini karena rakyat sebagai terwakil merasa banyaknya aspirasi
dari mereka dengan cost politik yang besar yang telah dikeluarkannya tidak seban4ing dengan produk politik yang telah dihasilkan oleh lembaga perwakilan
Kondisi ini oleh para
pakar politik disebut sebagai defisit demokrasi yakni kesenjangan antara proses dan mekanisme pembuatan keputusan dengan keputusannya
sendiri Singkatnya sekalipun setiap warga negara secara aktif berpartisipasi dalam proses
pembuatan keputusan keputusan yang diambil lebih banyak ditentukan oleh mereka yang tidak memiliki privilege politik dalam proses demokrasi
Kebijakan yang dihasilkan hanya mementingkan sekelompok orang Hal ini tentunya menjadi proses politik dalam demokrasi perwakilan menjadi tidak sehat
Menurut Riggs
1985
kondisi demikian
yang merupakan kepentingan partai politik dan mana kepentingan rakyat Ketiga wakil tetap
terjadi saat dalam kehidupan demokrasi sehari
harus diberikan kewenangan untuk menentukan
hari kita dijebak oleh apa yang dinyatakan
pilihan politiknya meskipun berbeda dengan
aspirasi rakyat selama dapat dipertanggung
10 Tim Penulis Kerja untuk Rakyat Buku Panduan Anggota
jawabkan baik secara politik maupun hukum
Legislatif 2009 hlm 220 Muhadi Sugiono Demokrasi dan Dinamika Glogalisasi
2007 dalam http 9Bintan Saragih dan Kusnardi op cit hlm 240
IN
msugiono staff ugm ac id publikasi de
mokrasi dinamika global pdf diunduh pada 5 Maret 2011
formalisme
Artinya apa yang sudah menjadi cita cita dan garis besar yang
laekruitmen Partai Politik dan Kualitas
sudah ditulis dan disepakati kian jauh dari yang seharusnya dipraktikkan l Proses politik yang
Langkah pertama dalam reformasi parlemen
sebagai
berbelit belit dan prosedural menjadikan rakyat
Parlemen
menurut penulis adalah reformasi dalam tubuh
partai politik karena setiap wakil rakyat di
lesu dan kecewa dengan kebijakan wakilnya di
DPR merupakan anggota partai politik Selama
parlemen karena rakyat merasa tidak diakomodasi
ini masyarakat pada umumnya lebih banyak
kepentingan di parlemen
menyalahkan DPR karena hanya menyuarakan
Defisit demokrasi muncul karena adanya
kepentingan dirinya dan partai politik bukan
fenomena terputusnya demokrasi perwakilan
kepentingan rakyat yang telah memilihnya
Beberapa ilmuwan politik menyebutnya dengan
dalam pemilihan umum Hal ini membuktikan
istilah diskontinuitas demokrasi representatif 13
bahwa fungsi partai politik dalam menjaring
Diskontinuitas demokrasi representatif terjadi
aspirasi masyarakat tidak berjalan dengan baik
ketika masyarakat hanya diminta untuk berpar pesta demokrasi lima tahun Namun selanjutnya
Oleh karena itu ketidakpuasan rakyat terhadap lembaga perwakilan berbanding lurus dengan ketidakpuasaan rakyat terhadap partai politik
anggota DPR yang dipilih tidak menghiraukan aspirasi yang berkembang dari rakyat yang
rosotnya citra DPR merupakan potret kegagalan
tisipasi aktif dalam pemilihan umum sebagai
telah memilihnya Tak heran jikaAristoteles me
Para pengamat politik menilai bahwa me
ngatakan bahwa demokrasi berdasarkan seleksi
partai politik dalam menjaring aspirasi rakyat dan mengelola konflik kepentingan yang ada dalam
lebih aristokratis daripada nilai demokrasi itu
kelompok masyarakat dan internal partai politik 14
sendiri karena ia tak berbeda dengan aristokrasi
yang mampu menciptakan kelompok elite Ke lompok elite di era demokrasi tak lain adalah
elite politik yang tidak lagi merepresentasikan kepentingan publik yang diwakilinya melainkan
Di sisi lain mereka memandang bahwa buruknya kualitas kinerja anggota DPR mengindikasikan
ada yang keliru dengan sistem perekrutan yang terperangkap pada praktik politik uang dan nepotisme dalam tubuh partai politik
merepresentasikan kepentingan golongannya
Hal ini terjadi karena fungsi fungsi yang dimiliki oleh wakil dalam lembaga perwakilan tidak berjalan dengan baik
Fungsi legislasi
Menurut penulis hal tersebut di atas tidak akan terjadi jika partai politik menjalankan fungsi
utatnanya yang dituangkan dalam UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Fungsi itu
fungsi pengawasan clan fungsi anggaran yang
di antaranya sebagai sarana pendidikan politik
pada umumnya melekat pada lembaga perwakilan
pemersatu bangsa
masih harus terns diperbaiki dalam menj alankan
partisipasi politik rakyat
amanah rakyat agar adanya hubungan positif
tik 15 Kelima fungsi tersebut sangat berpengaruh
antara aspirasi rakyat dengan produk kebijakan
yang telah dikeluarkan oleh lembaga perwakilan
penyalur aspirasi rakyat dan rekruitmen poli
dengan fungsi yang dijalankan oleh anggota DPR di parlemen
Untuk itulah diperlukan langkah penyempurnaan
reformasi parlemen yang berdasarkan atas kehendak aspirasi rakyat
12 Benny Susetyo Defisit Demokrasi dalam http
menjalankan pendidikan
politik bagi anggota dan masyarakat luas agar
www
unisosdem org article detail php aid 8067 coid 3 caid 3
Dalam reformasi politik yang harus dilaku kan adalah Pertama
gid 2 diunduh pada 5 Maret 2011
menj adi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berma
syarakat berbangsa dan bernegara Masyarakat
13 Kemal Stambul Jangan Berharap Banyak pada Demokrasi
harus dipahamkan bahwa negara kita menganut
Perwakilan
sistem demokrasi yang membagi kekuasaan an
dalam http
www kernalstan boel com blog
manajemen masa depan detnokrasi perwakilan kita htrnl
diunduh pada 20 Maret 2011
1 Hanta Yudha AR
Rapor Merah DPR
dalam http wx w
theindonesianinstitute corrs index php publikasi artikel opirzi haratayuda ar 214 rapor naerah dpr
diunduh pada 20 Maret
2011
15 Naskah Undang undang No 2 Tahun 2008
19
tara lembaga legislatif eksekutif dan yudikatif
ringan bakal calon sampai penentuan calon
Peran anggota legislatif bukan sebagai eksekutor
terpilih dari partai politik
kebij akan namun lebih kepada pembuat undang undang pengawas kerja eksekutif dan penentu
c
Proses rekruitmen yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal menentukan kriteria
anggaran Adapun pelaksana kebijakan politik
dan menjaring nama nama calon kandidat anggota DPR yang menurut rakyat layak
ada pada lembaga eksekutif
untuk menjadi wakil mereka
Kedua partai politik harus berusaha untuk
menyerap menghimpun dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan
Penguatan Fungsi Legislasi untuk
dan menetapkan kebijakan politik yang ada di lembaga perwakilan Aspirasi tersebut dijaring
Rakyat
dari seluruh masyarakat di Indonesia melalui
struktur partai politik yang ada di daerah atau melalui fasilitas teknologi informasi yang saat ini ada Jika ini dilakukan maka penulis yakin bahwa tidak akan ada delegitimasi politik dari
Langkah kedua dalam penyempurnaan reformasi
parlemen adalah dengan melakukan penguatan
fungsi legislasi untuk yang dikonsentrasikan untuk kepentingan rakyat Perubahan pertama
terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun
terutama dengan konstituennya Jelaskan ke
1945 memberikan dorongan yang kuat dalam fungsi legislasi yang merupakan kekuasaan utama yang dimiliki DPR Pada pasal 20 UUD 1945 menjelaskan 1 DPR memegang kekuasaan membentuk undang undang 2 Setiap ranca
pada mereka tentang alasan dan tujuan dari
ngan undang undang dibahas DPR dan Presiden
kebijakan politik yang diambil oleh anggota
untuk mendapat persetujuan bersama
DPRnya di parlemen
Karena anggota DPR
rancangan undang undang itu tidak mendapat
tidak memiliki sarana dan waktu yang cukup untuk menyampaikan setiap kebijakan yang
persetujuan bersama RUU tersebut tidak boleh
rakyat kepada wakilnya di DPR Ketiga
partai politik harus membangun
komunikasi politik yang intensif dengan rakyat
diambilnya kepada konstituen
3
Jika
diajukan dalam persidangan DPR pada masa itu
maka syarat
4 Dalam hal rancangan undang undang yang
mutlak berjalannya fungsi ini seorang anggota DPR mesti membangun komunikasi yang intensif
telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan
dengan struktur partai politik dari pusat hingga
jak rancangan undang undang tersebut disetujui
daerah pemilihan
rancangan undang undang tersebut sah menjadi
Keempat rekrutmen politik dalam proses
oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semen
undang undang dan wajib diundangkan 16
pengisian jabatan politik melalui mekanisme
Dari perubahan atas pasal 20 UUD Negara
demokrasi dengan memperhatikan keadilan
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mem
bagi semua anggota Praktik korupsi kolusi dan
berikan konsekuensi pada kekuasaan dan peran
nepotisme dalam proses rekrutmen pejabat publik
DPR yang dapat disarikan sebagai berikut
dalam tubuh partai politik hanya akan menyisakan
1
konflik Untuk itu dalam upaya reformasi partai
sebagai operasionalisasi kekuasaan legisla
politik maka yang harus dilakukan dalam rekrut men politik adalah sebagai berikut a
tif
2
Partai politik harus menyosialisasikan kriteria
calon yang berkualitas di antaranya yang me miliki kapasitas intelektual yang mumpuni memiliki integritas yang tidak diragukan dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat
b Proses rekruitmen yang berlangsung secara adil jujur dan terbuka
Selain itu
UU merupakan produk legislatif yang utama
Presiden sebagai kepala eksekutif tidak me miliki kekuasaan membentuk UU
3
Peran Presiden dalam fungsi legislasi adalah
mengajukan rancangan undang undang ikut serta dalam pembahasan dan pengesahan
keberlakuan UU yang telah disetujui bersama oleh DPR
partai
politik harus berkomitmen untuk menghindari
praktik KKN dalam proses seleksi Terbuka terkait dengan proses mulai dari awal penja
16 Naskah Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945 Pasal 20
17 Tim Penulis Kerja untuk Rakyat Buku Panduan Anggota
Legislatif op cit 2009 hlm 43
20
4
Memberikan otonomi pada anggota DPR un
tuk mengajukan usul RUU yang harus dijamin oleh berbagai peraturan di bawah konstitusi
Penguatan fungsi legislasi ini disepakati
melalui sidang MPR RI pada tahun 2000 dengan
Tabel 1 Prioritas RUU Kumulatif Tahun
Prioritas RUU Kumulatif
2005
55
14
2006
45
39
2007
80
40
2008
79
61
2009
76
19
Disetujui
harapan agar DPR dapat menghasilkan produk Sekj end DPR RI Laporan Kinerja DPR RI Periode 2004
undang undang yang berpihak kepada kepen
2009 Mengemban Amanat Rakyat
tingan rakyat dan memberikan manfaat sebesar
RI 2009
besarnya untuk seluruh masyarakat
Jakarta Setjen DPR
h1m 14
Legislasi
ini sangat penting karena memiliki kekuatan yang mengikat bagi semua warga negara tanpa kecuali Di dalamnya mengatur apa saja yang
rancangan undang undang mentok karena tidak
boleh dan tidak boleh sehingga menimbulkan
ada titik temu antarfraksi di DPR dan pemerintah
sanksi hukuman bagi si pelanggar dan menjamin
sehingga menghabiskan waktu lama untuk me
perlindungan atas hak warga negara Selain itu
kepada DPR untuk membentuk lembaga baru
nyelesaikan satu undang undang Ketiga belum optimalnya sistem pendukung dalam menyiapkan bahan bahan rancangan undang undang baik
negara yang di dalamnya memberikan hak
di Sekretaris Jenderal DPR Badan Legislasi
dan kewenangan serta menguatkan lembaga
komisi maupun fraksi di DPR Keempat adanya
yang sudah ada agar mendukung kebutuhan
pengajuan rancangan undang undang di luar dari yang telah ditetapkan dalam Prolegnas
fungsi legislasi ini memberikan kewenangan
masyarakat 18
Untuk mendukung perubahan konsti
draft dan naskah akademik Kedua pembahasan
Untuk point nomor empat Ketua Mahkamah
tusi tersebut maka ditetapkan Program Legislasi
Konstitusi Mahfud MD menilai bahwa DPk
Nasional Prolegnas
tidak tertib dalam menjalankan Prolegnas
yaitu instrumen perenca
Seharusnya rancangan undang undang yang tidak
naan program pembentukan Undang Undang yang disusun secara berencana terpadu dan
menjadi prioritas Prolegnas tidak dibahas pada
sistematis 19 Prolegnas ini ditetapkan dalam
masa sidang tahun tersebut namun dapat disepak
Undang Undang No 10 Tahun 2004 Pasal 16 dan
ati untuk dibahas pada tahun berikut Kalaupun
diatur dalam Peraturan Presiden RI No 51 Tahun
tetap harus dibahas maka harus memenuhi salah
2005 Prolegnas ditetapkan untuk jangka waktu
satu dari 4 alasan 20 Pertama jika ada peraturan
panjang menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang Undang
pemerintah pengganti undang undang Perpu meski tidak ada dalam Prolegnas pada tahun
RUU yang telah ditetapkan dapat dibahas Pada
tersebut tetap harus dibahas Kedua karena ada perjanjian internasional yang harus diratifikasi Ketiga pembahasan RUU yang tidak masuk Pro
masa kerja DPR RI periode 2004 2009 dari 335
legnas harus dilihat urgensinya Sebagai contoh
RUU yang diprioritaskan hanya 173 RUU yang dibahas dan yang disahkan Artinya produktivitas DPR pada periode 2004 2009 dalam menjalankan
jika ada putusan MK yang menyebabkan adanya
fungsi legislasi hanya 50 75
ada di Prolegnas tapi karena MK memutuskan
Pada pelaksanaan Prolegnas ini tidak semua
Beberapa kendala dalam penyelesaian daftar
rancangan undang undang menurut pengalaman penulis disebabkan beberapa hal
Pertama
kekosongan hukum Sepexti UU pemerintahan
yang membolehkan calon independen yang tidak harus ada maka harus dibahas Keempat ada
kejadian yang luar biasa yang urgensinya harus diatur dalam UU
rancangan undang undang yang diajukan dalam prioritas Prolegnas tersebut belum dilengkapi 20 Primair Online
2s Ibid
dalam http
Mahfud Nilai DPR RI Tidak Tertib
2010
www djpp info berita hukum dan perundang un
dangan 823 mahfud nilai ar2ggota dpr tidak tertib bahas ruu
19Naskah Undang Undang RI No 10 Tahun 2004
diprolegnas htn2l diunduh pada 20 Maret 2011
21
Tabe12 Komposisi Bidang RUU Tahun 2005 2009 Bidang RUU
Jumlah RUU
Prosentase
Politik Hukum dan Keamanan
159
55 98
Ekonomi
78
27 46
Kesejahteraan Rakyat
42
14 78
Lain Lain
5
1 76
Ibid
h1m 48
Permasalahan dalam fungsi legislasi tersebut
tidak ada korelasi positif antara sistem demokrasi
bukan hanya masalah kuantitas namun juga kuali
dengan tingkat kesejahteraan masyarakat
tas dari produk undang undang yang dihasilkan
Kesej ahteraan hanya milik para kawula elit bukan
oleh DPR Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR
kawula alit
RI dalam laporannya menyampaikan bahwa
Dengan demikian reformasi parlemen dalam
kualitas undang undang yang dihasilkan belum memberi manfaat langsung terhadap kehidupan
bidang legislasi penting untuk segera dilakukan
masyarakat 21 Sebagai contoh hal ini dapat dilihat
sosialisasi mekanisme dan proses penyusunan
Di antaranya adalah pertama
meningkatkan
dari jumlah RUU yang telah ditetapkan dalam
rancangan undang undang kepada masyarakat
Prolegnas nasional tahun 2005 2009 berikut
DPR dan partai politik memiliki kewajiban untuk
Selain itu Tim yang dibentuk oleh Setjend
menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat
DPR RI tersebut mengidentifikasi penyebab
Tujuannya adalah agar masyarakat terlibat dalam
dari kurang berpihaknya produk undang undang yang telah disetujui oleh DPR karena minimnya
setiap proses legislasi
partisipasi publik dalam penyusunan daftar
Kedua dalam setiap proses legislasi harus diberikan waktu yang lebih besar untuk menerima
RUU dalam Prolegnas Kendati ada peluang
masukan dari masyarakat baik melalui rapat
keterbukaan publik untuk memberikan masukan
dengar pendapat umum rapat dengar pendapat
lisan dan tulisan baik melalui kunjungan kerja
maupun dengan reses ke daerah pemilihan
pada saat reses maupun rapat dengar pendapat
Masyarakat atau kelompok masyarakat yang
umum namun dalam pelaksanaannya tidak
hendak memberikan aspirasi harus memberikan
semua kelompok yang berkepentingan dapat
data data yang valid dan dijadwalkan setiap hari
menyampaikan aspirasinya ke DPR Kalaupun
kerja Proses ini bisa dilakukan kepada anggota
aspirasi itu masuk melalui sarana yang ada ke
DPR fraksi ataupun alat kelengkapan lainnya
DPR namun belum tentu diakomodasi dalam
produk undang undang yang sedang dibahas 2 Jika benar demikian maka waj ar j ika para ilmuwan politik menilai negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan akan cenderung
Ketiga pelibatan permanen para pakar dari
perguruan tinggi dalam setiap proses legislasi Para pakar ini bukan mengatasnamakan individu tapi sebagai wakil dari institusi perguruan tinggi
mengalami defisit demokrasi Kondisi di mana
Hal ini penting agar hubungan kerja yang terjalin bukan antara DPR dengan personal seorang
aspirasi masyarakat sebagai pemegang ke
pakar namun dengan institusi perguruan tinggi
daulatan negara telah disalurkan melalui lembaga
sehingga ada kontrol dan pertanggungjawaban
perwakilan yang ada namun tidak memberikan
lembaga atas rekomendasi dan analisis dari pakar
manfaat yang berarti bagi masyarakat Jika
tersebut
kondisi ini dibiarkan maka wajar jika ada di
antara kelompok masyarakat yang meminta agar meninjau ulang konsep demokrasi yang tengah diterapkan sejak lama di Indonesia Bagi mereka
Keempat
agar waktu anggota dewan
lebih luang untuk fokus dalam menyerap aspirasi publik dan membahas legislasi di komisi dan
fraksi masing masing maka tidak perlu adanya
kewajiban hadir dalam setiap rapat paripurna yang Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR Reformasi Dewan Per
wakilan Rakyat Republik Indonesia op cit 2006 hlm 48 Zlbid hlm 49
22
hanya menyampaikan sikap fraksi Paripurna cukup dihadiri jika ada pengambilan keputusan
yang menuntut kehadiran semua anggota seperti
Komisi dengan pasangan kerja masing masing
dalam penentuan hak DPR interpelasi angket
atau rapat gabungan komisi kunjungan kerja
menyatakan pendapat
dan membentuk kepanitiaan seperti Pansus dan
pemilihan pimpinan
dewan dan lembaga negara dan laporan pertang gungjawaban eksekutif
Kelima
Panja urituk menanggapi permasalahan yang berkembang di masyarakat
DPR harus memprioritaskan
Fungsi pengawasan DPR pada dasarnya
undang undang yang langsung dirasakan oleh masyarakat dan memiliki daya dorong yang
dilekatkan pada hak yang dimiliki oleh anggota DPR dan DPR yang diatur dalam Pasa120A ayat
besar untuk melakukan perubahan dalam tatanan
2 UUD 1945 2 yaitu pertama hak interpelasi
masyarakat Sebagai contoh rancangan undang undang reformasi birokrasi dalam meningkatkan
adalah hak DPR untuk meminta keterangan ke
pada Pemerintah yang penting dan strategis dan
pelayanan publik dan menurunkan praktik KKN
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat
RUU perlindungan terhadap pasar tradisional
berbangsa dan bernegara Kedua hak angket
yang terancam oleh keberadaan pasar modern
adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan
mal revisi UU pemilihan kepala daerah agar lebih
efisien dan meminimalkan praktik moneypolitics RUU untuk pemberdayaan potensi kelautan yang
terhadap pelaksanaan Undang Undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis dan berdampak
jauh tertinggal RUU Integrated Criminal Justice
luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa
System untuk menegakkan supremasi hukum
dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan Ketiga hak
secara komprehensif
Keenam kunjungan kerja ke luar negeri
yang dilakukan dalam rangka studi banding
menyatakan pendapat atas
a
Kebijakan pemerintah atau mengenai ke
legislasi negara lain hams diinformasikan secara
jadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau
terbuka kepada publik Jelaskan secara resmi
di dunia lnternasional
kepada publik urgensi berangkat ke luar negeri
Perwakilan yang berangkat cukup satu fraksi satu orang Tidak perlu pembagian proforsional sesuai dengan jumlah anggota di fraksi Ini untuk meng hemat APBN
Sampaikan kepada publik data
apa saja yang ingin didapat untulc mendukung rancangan undang undang yang sedang dibahas Setelah pulang dari luar negeri perwakilan komisi menyampaikan secara terbuka data yang didapat Namun jika data dari KBRI dirasa cukup maka
b
Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi
c
Hasil hak angket
d
Dugaan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum
baik berupa penghianatan terhadap negara korupsi
penyuapan
tindak pidana berat
lainnya maupun perbuatan tercela dan atau Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden
tidak diperlukan kunjungan keluar negeri Hal ini
penting untuk mendapatkan kepercayaan rakyat agar mereka tidak mempersepsikan kunjungan
kerja ke luar negeri hanya untuk kepentingan pelesiran
Pada masa periode kerja DPR RI mulai
tahun 2005 sampai 2009 pelaksanaan fungsi
pengawasan DPR terhadap eksekutif melalui hak angket dan hak interpelasi terkait dengan
Pelibatan Publik dalam Pengawasan
beberapa kasus penting sebagai berikut Dari hasil Tim Peningkatan Kinerja DPR
Fungsi pengawasan DPR adalah fungsi yang
RI permasalahan dalam fungSi pengawasan
dilakukan oleh DPR dalam mengawasi eksekutif
ini pertama
terhadap pelaksanaan undang undang APBN
rapat rapat rendah Tidak dapat penulis pungkiri
dan kebijakan pemerintah Fungsi pengawasan
DPR merupakan bentuk hubungan dalam konsep checks and balances sebagai sebuah konsep
efektivitas pengawasan dalam
bahwa terkadang hanyak anggota yang tidak hadir dalam rapat kerja DPR dengan pemerintah dengan berbagai alasan
Selain itu
kualitas
pengawasan antarlembaga negara Fungsi pen
gawasan ini dilakukan dengan mengadakan raker
23 Naskah UUD Negara Republik Indonesia Pasa120A a at 2
23
Tabe13 Penggunaan Hak DPR Periode 2005 2009 No
Kasus
Hak
Keterangan
1
Masalah Kebijakan Pemerintah Menaikkan
Angket
ditolak hak angket ini terjadi
Angket
Diterima
BBM
2
Kasus Penjualan Tanker Pertamina
tiga kali
3
Kasus Skandal Kredit Macet Bank Mandiri
Angket
Ditolak
4
Lelang Gula Ilegal
Angket
Ditolak
5
Masalah Kebijakan Impor Beras
Angket
Ditolak
6
Masalah Pelanggaran Hak Konstitusional
Angket
Diterima
7
Masalah Kebijakan Impor Beras oleh Pemerin
Interpelasi
Ditolak
Interpelasi
Presiden mengutus menteri
Interpelasi
Pembentukan Tim Pengawas
Warga Negara terkait dengan DPT Pemilu 2009
tah
8
Masalah Persetujuan Pemerintah RI atas Reso lusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747
9
Masalah Penyelesaian Kasus Lumpur Sidoarjo
untuk memberi penjelasan
Lumpur Sidoarjo
Setjen DPR RI Laporan Kinerja DPR RI Periode 2004 2009 Mengemban Amanat Rakyat Jakarta Setjen DPR RI 2009 hlm l7 18
rapat pengawasan kurang berkualitas Hal ini dikarenakan kurangnya data dan informasi yang dimiliki oleh anggota DPR dalam kasus yang sedang dihadapi Kedua aspirasi masyarakat konstituen pada
dilakukan DPR melalui rapat rapat tersebut tidak efektif Ini karena pemerintah merasa bahwa
tidak memiliki kewaj iban untuk menj alankannya jika tidak dipantau langsung oleh DPR dalam pelaksanaannya
saat anggota DPR RI melakukan pengawasan
Dalam rangka reformasi parlemen dalam
ke daerah dalam kunjungan kerja reses sering
menjalankan fungsi pengawasan ini yang harus
kali tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya
dilakukan di antaranya pertama pengawasan
Pada umumnya ini tidak terjadi ketika ada ke
dalam bentuk penggunaan hak DPR seperti hak
salahpahaman masyarakat bahwa DPR itu adalah
angket interpelasi dan mengajukan pendapat
eksekutor sehingga ekspektasi mereka terhadap
perlu dikomunikasikan terlebih dahulu ke
DPR begitu besar
pada masyarakat Jelaskan kepada publik duduk
Ketiga DPR belum efektif menjalankan
perkara argumentasi keputusan yang akan
tugas dan fungsi checks and balances Fungsi
diambil dan disampaikan bahwa masih terbuka
pengawasan ini pada praktiknya dimanfaatkan
untuk menampung aspirasi dari masyarakat
untuk politik transaksional agar menguntungkan
Kedua hasil keputusan dalam rapat rapat
kelompok tertentu untuk menutupi perilaku
kerja DPR dengan pemerintah adalah bagian
koruptif dan bukan untuk mewujudkan good
dari fungsi pengawasan Tidak dilaksanakannya
governance dan clean government
Sebagai
hasil rapat kerja tersebut oleh pemerintah karena
contoh interpelasi terhadap lumpur lapindo angket BBM dan yang terakhir adalah angket terhadap kasus Bank Century Terkait fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah yang dinilai tidak menghasilkan hal yang positif
kurangnya pengawasan dalam pelaksanaannya
oleh DPR Oleh karena itu setiap rapat berikut nya mesti ditanyakan apakah sudah dilaksanakan
atau belum Jika tidak dilaksanakan maka harus diberikan sanksi sosial dan politik
yaitu dalam mewujudkan fungsi pengawasan
Ketiga fungsi pengawasan ini tidak harus
pemerintahan terhadap pemerintah yang efektif
dilakukan dengan pendekatan refresif berupa
Hal ini menimbulkan tanda tanya di masyarakat
sanksi hukum Namun untuk mendorong para
tentang keseriusan DPR sebagai representasi
menteri mitra komisi agar menjalankan hasil
rakyat dalam menjalankan fungsinya
rapat kerja perlu ada peringkat kementerian
Keempat tidak semua hasil rapat kerja antara pemerintah dengan DPR dijalankan oleh
pemerintah sehingga fungsi pengawasan yang 24
terbaik dan terburuk dalam menjalankan hasil
kesepakatan dalam rapat kerja dengan DPR
Keempat dalam menjalankan fungsi pe
terutama masyarakat kecil seperti anggaran
ngawasan ini DPR perlu membuat MOU dengan
untuk mengurangi tingkat kemiskinan pendi
kelompok masyarakat
dikan pengangguran akselerasi pembangunan
Masyarakat
Lembaga Swadaya
Komisi Pemberantasan Korupsi
pedesaan dan infrastruktur yang menopang
Ombudsman Republik Indonesia dan lembaga
peningkatan ekonomi rakyat Berikan ruang
lainnya Hal ini dilakukan agar fungsi penga
kepada masyarakat untuk mengkritisi rancangan
wasan dapat berjalan secara menyeluruh
anggaran yang akan dibahas Apa saj a yang perlu ditambah dan dikurangi hal mana dilakukan
Prioritas Anggaran untuk Rakyat Fungsi anggaran DPR merupakan alat ukur
yang menunjukkan keberpihakan DPR terhadap konstituennya dalam perwujudan Anggaran
sebelum disahkannnya APBN oleh DPR
Kedua anggaran yang telah disepakati mesti diawasi penggunaannya agar tepat sasaran dan meminimalisir praktik penyalahgunaan anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang
oleh birokrasi Selain itu berikan sanksi kepada
disusun
DPR yang berperan sebagai makelar anggaran
Berbagai kalangan masyarakat me
mandang bahwa kewenangan besar pada
dalam proyek proyek baik untuk anggaran
fungsi anggaran DPR tidak mampu bekerja
pusat maupun daerah Jika ini dibiarkan maka
untuk menyejahterakan rakyat yang diwakili
Fungsi anggaran yang dimiliki DPR terkesan
akan terjadi ketimpangan anggaran sehingga menimbutkan kecemburuan sosial
menjadi senjata untuk melakukan tawar menawar
Keempat lakukan penghematan anggaran
eksekutif legislatif dalam politik anggaran untuk
dengan mengurangi anggaran birokrasi yang tidak
memperoleh kenikmatan di atas kesengsaraan
penting seperti protokoler untuk pejabat fasilitas
rakyat za
rumah dan mobil mewah untuk pejabat anggaran
Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil
untuk honor tambahan untuk proyek proyek
temuan Tim DPR bahwa permasalahan dalam
bagi pejabat pejabat yang sudah mendapatkan
menjalankan fungsi anggaran pertama APBN
gaji besar dan proyek proyek akhir tahun yang
belum menjawab kebutuhan masyarakat Dalam
biasanya digunakan untuk menghabisi anggaran
pandangan masyarakat APBN lebih banyak
akhir tahun Birokrasi dibiasakan untuk membuat
dihamburkan untuk kepentingan birokrasi peme
perencanaan yang tepat sehingga jika ada
rintahan sedangkan anggaran yang langsung
kelebihan maka wajib untuk dikembalikan ke kas
dirasakan oleh rakyat miskin hanya sedikit
negara Budaya ini hendaknya disosialisasikan
Kedua mekanisme penyusunan APBN belum
kepada para birokrat
efektif dan banyak anggota DPR RI yang belum
Kelima wajibkan setiap kementerian
memahami siklus mekanisme penyusunanAPBN
untuk memublikasikan laporan keuangannya
Ketiga tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh
dan buatkan peringkat kementerian terbaik dan
Komisi dan Kelengkapan DPR RI lainnya kurang
terburuk dalam laporan keuangan sehingga
efektif Inilah yang menyebabkan banyaknya
bentuk reward dan punishmentnya jelas Jika
kebocoran anggaran tanpa mampu diadvokasi
tidak dilakukan maka wajib dikenai sanksi
ke ranah hukum oleh DPR
dan dalam pengajuan APBN selanjutnya harus
Untuk itu terobosan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan fungsi anggaran yang
dimintai pertanggungjawdbannya
berpihak kepada kepentingan rakyat adalah
Hubungan Media Parlemen
pertama DPR seyogianya menyepakati budget
dan Aspirasi Rakyat
terbesar dari belanja negara adalah untuk mata
I
anggaran yang langsung dirasakan oleh rakyat
DPR tergolong pada institusi politik dengan daya tarik yang khusus Bagi masyarakat DPR
Z Redaksi Budget Info
adalah wadah penyaluran segala aspirasi yang
Rapot Merah Anggaran DPR
RI 2004 2009
dalam http www budget info com in dex php option con con tent view article id 147 3Arapot merah fungsi anggaran dpr 2004 2009 catid 51 3Anation al budget sektor
lain ltemid 200 Zang in diunduh pada 20 Maret 2011
diharapkan dapat diperjuangkan olc h para wakilnya Sementara itu bagi pers DP
adalah
sumber berita yang karena adanya huhur gan yang interdependensi maka keduanya sa ing 25
membutuhkan 25 Untuk itu beberapa wartawan
Medialah yang memiliki cakupan siaran yang
baik dari media cetak maupun eletronik setiap hari berada di gedung DPR untuk memberitakan
lebih luas kepada masyarakat Untuk itu pers
hasil kerja DPR
merupakan partner penting dalam menyampaikan program kerja dan kebijakan yang dihasilkan
Keberadaan media dalam lembagaperwakilan
sehingga dampaknya dapat menciptakan citra
sebagai pengeras suara dari kebijakan yang
bagi parlemen Dengan demikian perlu cara
dikeluarkan oleh DPR kepada rakyat Indonesia
untuk membangun hubungan yang baik dengan
Jadi wajar jika hasil riset menunjukkan proporsi
media
anggota DPR RI yang ingin dipublikasi media 6 Eksposur cukup tinggi yakni mencapai 42
pers mengirim berita melalui email melayani
media bertujuan untuk memperlihatkan kepada
serta diskusi tukar pikiran terkait isu yang berkembang di masyarakat
rakyat bahwa seorang anggota DPR itu bekerja dan memperjuangkan hak hak rakyat
Oleh
di antaranya dengan membuat siaran
permintaan berita mengajak makan bersama
Selain media di atas parlemen perlu meng gunakan website resmi DPR fraksi dan anggota
karena itu setiap anggota DPR perlu memiliki hubungan yang baik dengan media massa baik
untuk menjalankan komunikasi politik dengan
lokal maupun nasional
masyarakat Jadi website tidak hanya diposisikan
Namun menurut pakar komunikasi politik
sebagai sosialisasi program kerja dan produk
Firmanzah DPR hendaknya memiliki strategi
undang undang dari parlemen tapi menyediakan
media dengan melihat komposisi jumlah pen
pula space khusus aduan atau aspirasi rakyat un
duduk di desa dan kota dengan media yang digunakan Z Dengan jumlah penduduk yang
tuk disampaikan kepada anggota fraksi komisi
lebih besar di pedesaan media cetak seperti
ataupun pimpinan DPR Website ini penting untuk menjaring aspirasi rakyat kepada anggota
surat kabar tidak sampai ke pelosok desa Selain
dewan tanpa harus bertemu secara fisik karena
itu tingkat baca masyarakat desa lebih rendah
keterbatasan waktu dan jarak yang jauh antara
dibandingkan masyarakat kota
rakyat dengan wakilnya
Penggunaan
media massa yang efektif yang paling utama adalah radio dan televisi Kedua media eletronik
ini mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa Untuk itu DPR harus memahami
Pelembagaan Koalisi dalam Parlemen29 Dalam reformasi parlemen posisi koalisi pendu
media
kung pemerintahan di parlemen sangat berperan penting dalam membangun stabilitas politik guna mendukung program kerja pemerintah yang ber pihak pada kebutuhan rakyat Kekisruhan yang terjadi dalam koalisi pendukung pemerintahan
massa merupakan entitas yang memiliki peran dan fungsi untuk mengumpulkan sekaligus
koalisi di parlemen melalui Setgab tidak berjalan
media apa saja yang harus digunakan dalam rangka menyosialisasikan kebijakan kebijakan
politik di parlemen Selain itu
menurut Firmanzah
akhir akhir ini menunjukkan bahwa pelembagaan
mendistribusikan informasi dari dan ke ma
dengan baik Perbedaan sikap politik dalam
syarakat 8 Peran struktur partai politik baik di
menyikapi permasalahan sejak terbentuk pada
daerah maupun pusat tetap saja masih kurang
Pilpres 2009 tidak dapat diselesaikan oleh
untuk menyosialisasikan kebijakan di parlemen
fraksi fraksi pendukung pemerintah Perbedaan sikap politik di parlemen yang paling kentara di
dan dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat
antaranya dalam kasus pemberian dana talangan
nakan Skala Semantic Differential op cit 2007 h1m 1
sebesar Rp6 7 triliun untuk Bank Century kasils deponeering Wakil Ketua KPK Bibit Samad
2e Republika Online
Rianto dan Chandra Hamzah serta terakhir
25 Ahmad Budiman Mengukur Citra Dewan dengan Menggu
Media Massa
42 Persen Anggota DPR Ingin Tampil di
dalam http
www republika co id berita break
ing news politik 11 03 06 167666 42persen anggota dpr in gin tampil di media massa diunduh pada 15 Maret 2011
berkenaan dengan hak angket mafia pajak yang menyebabkan terjadinya keretakan antara ang
Z Finnanzah MarketingPolitik AntaraPemahaman dan Reali tas
Jakarta Yayasan Obor Indonesia 2008
hlm 264 Al Muzzammil Yusuf
Ibid hlm 265
26
Tempo 11 Maret 2011
Pasca Keretakan Koalisi
Koran
gota partai koalisi dengan muncul isu pendepakan
bagaimana cara pengambilan keputusan dalam
dalam koalisi dan reshuffle kabinet
koalisi dan bagaimana menyikapi perbedaan
Koalisi yang ada saat ini menurut penulis
atau perselisihan antaranggota koalisi Komuni
tidak masalah jika harus dilembagakan secara
kasi antaranggota koalisi intens dilakukan untuk
rinci dalam undang undang karena konstitusi
membahas agenda utama koalisi Kendati Jerman
sudah mengisyaratkan keberadaan koalisi partai
menerapkan
politik di DPR Pada pasal 6A ayat 2 UUD Negara
koalisinya dapat pula diadopsi dalam sistem
Republik Indonesia Tahun 1945 pasangan calon
presidensial
sistem parlementer
pelembagaan
Presiden atau Wakil Presiden diusulkan oleh
Sistem presidensial yang diterapkan di
partai politik atau gabungan partai politik peserta
Indonesia memungkinkan untuk menerapkan
pemilu sebelum pelaksanaan pemilu Dari dua
pelembagaan koalisi seperti di Jerman Evaluasi
kali pelaksanaan pemilu kemarin tidak ada calon
terhadap Sekretariat Gabungan sebagai wujud
yang mandiri diusung oleh satu partai politik
dari pelembagaan koalisi yang mendukung
Jadi kemungkinannya sangat besar untuk adanya
pemerintahan SBY saat ini adalah tidak adanya
koalisi dan itu perlu diatur
agenda struktur dan mekanisme pengambilan
Permasalahan koalisi saat ini menurut penulis karena dua hal
Pertama belum ada
kesamaan pandangan soal konsep aturan dan agenda utama koalisi sehingga setiap anggota
keputusan yang jelas dan mengikat Untuk itu kedepan perlu membangun pelembagaan koalisi yang mapan
koalisi tidak dapat bekerja sama secara sinergis
Dalam menata pelembagaan koalisi yang mapan ada empat hal yang harus diperhatikan
dalam mendukung pemerintah Bahkan yang
Pertama membangun kembali kesepahaman
tampak oleh publik adalah perebutan kekuasaan
bersama mewujudkan visi utama koalisi dalam
antaranggota koalisi seraya saling menegasikan
mewujudkan clean government dan good
peran anggota koalisi satu sama lain Padahal
governance Visi ini dioperasikan dalam agenda
koalisi tidak semata soal siapa menjabat apa dan
utama koalisi di parlemen Agenda utama koalisi
kapan tetapi harus bekerja sama untuk mewu
di parlemen harus diarahkan untuk menghasil
judkan clean government dan good governance
kan legislasi yang berpihak pada kemaslahatan publik Banyak agenda legislasi yang sangat dekat dengan kebutuhan rakyat yang semes
yang telah dicita citakan dari awal pembentukan koalisi
Kedua tidak ada pelembagaan koalisi yang
tinya dibahas dalam koalisi secara serius dan
baik dalam memberdayakan potensi besar 75 5
mendalam Agenda legislasi itu di antaranya
kursi di DPR yang dimiliki oleh anggota koalisi Sementara itu syarat pelembagaan koalisi yang baik adalah membangun komunikasi yang baik
rancangan undang undang reformasi birokrasi
antaranggota koalisi sehingga semua anggota
terhadap pasar tradisional yang terancam oleh
dalam meningkatkan pelayanan publik dan menurunkan praktik KKN RUU perlindungan
merasa terlibat dan dihargai dalam pengambilan
keberadaan pasar modern mal
keputusan Itulah prinsip demokrasi yang harus
pemilihan kepala daerah agar lebih efisien dan
diterapkan dalam koalisi
meminimalkan praktik money politics RUU
Dalam hal pelembagaan koalisi ini
kita
patut belajar dari praktik koalisi di parlemen
yang sudah mapan seperti di Jerman Di Jer man setelah ada kesepakatan untuk berkoalisi
tahap selanjutnya penentuan agenda agenda utama yang akan diperjuangkan dalam koalisi yang diwujudkan dalam produk rancangan undang undang Koalisi mengumumkan secara terbuka kepada publik ihwal konsensus dan
struktur koalisi sehingga tidak ada yang ditutupi Selain itu secara teknis koalisi di Jerman diatur
revisi UU
untuk pemberdayaan potensi kelautan yang jauh tertinggal
RUU Integrated Criminal Justice
System untuk menegakkan supremasi hukum
secara komprehensif yang akhir akhir ini terasa carut marut dan lain lain Jika agenda besar legislasi dapat disepakati empat tahun ke depan kita akan semakin memperkokoh regulasi refor
masi sebagai bagian yang integral dari sebuah reformasi
Kedua perlu disepakati struktur koalisi yang
merepresentasikan anggota koalisi yang dibagi
27
dalam tugas tugas agenda utama koalisi dalam
kebijakan penting yang akan merasakan imbas
menyelesaikan permasalahan bangsa Jika struk
dari kebijakan tersebut
tur koalisi ini terbentuk akan ada komunikasi
yang intens dalam koalisi baik di pemerintah maupun di parlemen Pada struktur pimpinan
utama koalisi yang terdiri atas pemimpin tertinggi partai koalisi dilakukan pertemuan khusus yang membahas dan mengevaluasi cita cita serta agenda utama koalisi secara berkala Pertemuan antarstruktur pimpinan utama koalisi ini sangat
penting untuk menjaga komunikasi politik antar anggota koalisi sehingga melahirkan stabilitas politik dalam koalisi Jika ini tidak dilakukan
akan rentan terjadi kekisruhan dalam koalisi
yang seharusnya tidak perlu terjadi Keputusan penting di tingkat ini ditindaklanjuti oleh struktur di bawahnya atau oleh masing masing partai Ia bisa menj adi arahan untuk program eksekutif dan juga menjadi program legislatif termasuk perda
j ika dibutuhkan untuk itu Ketiga perbedaan sikap politik anggota koalisi yang terjadi dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR harus tetap dihormati Se bab kekritisan parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah amanah Konstitusi Pe ngawasan adalah keniscayaan dalam demokrasi demi terwujudnya cita cita clean government dan good governance Akan tetapi pada saat
yang sama ketika pemerintah memperjuangkan agenda utama koalisi yang sudah disepakati setiap anggota koalisi harus berjuang mati matian
Penutup Amandemen Undang Undang Dasar 1945 yang telah memposisikan Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai lembaga negara yang strategis dalam pembentukan perundang undangan pelaksanaan
pengawasan terhadap eksekutif dan penetapan anggaran membawa konsekuensi meningkatnya
beban tanggung jawab parlemen dan semakin tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja DPR Namun
hasil penelitian
baik secara
kuantitatif maupun kualitatif menunjukkan
rakyat Indonesia tidak puas dengan kinerj a DPR Padahal reformasi parlemen sudah dijalankan lebih dari 12 tahun dan tidak sedikit anggaran
yang harus dikeluarkan dalam proses demokrasi perwakilan ini
Kondisi demikian menurut para ilmu wan politik sebagai defisit demokrasi dalam
demokrasi perwakilan
di mana tidak ada
korelasi positif antara aspirasi rakyat dalam
proses penentuan kebijakan dengan hasil yang dikeluarkan oleh lembaga perwakilan
Untuk
itu segala fungsi yang dijalankan oleh DPR dan koalisi di parlemen harus diarahkan agar tidak hanya melibatkan partisipasi rakyat dalam
setiap proses pengambilan keputusan tetapi hasil dari keputusan itu harus memberikan manfaat
sebesar besarnya bagi rakyat
untuk mengawalnya
Keempat
dalam proses pengambilan
kebijakan koalisi aspirasi rakyat tidak boleh dinegasikan karena koalisi parpol di parlemen
merupakan representasi dari koalisi rakyat yang mendukung pemerintahan Jadi tiap partai koalisi harus menjaring aspirasi dari konstituennya yang kemudian menjadi pijakan kebijakan bersama
dalam koalisi
Dengan demikian kebijakan
partai politik tidak mudah berbalik arah karena adanya kepentingan sempit elite politik tertentu
Sejatinya penentu kebijakan itu seharusnya
aspirasi rakyat bukan intervensi elite Aspirasi
itu penting bagi koalisi agar sejalan dengan logika dan naluri kepentingan rakyat sehingga tidak
terjadi defisit demokrasi yang saat ini bergejolak di negara Timur Tengah dan Afrika yaitu keti
Selain itu harus diberikan sanksi yang tegas kepada oknum anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi melakukan perzinaan
berjudi tidak hadir dalam rapat rapat penting Sementara itu sikap kritis pribadi anggota DPR yang konstruktif dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah perlu diapresiasi dan tidak dibelenggu karena kekri
tisan setiap anggota dalam fungsi sebagai wakil rakyat dilindungi undang undang Jika ini dijalankan tentunya akan memperbaiki citra
DPR Peran media sangat penting di sini untuk bersikap proporsional dalam memberitakan hal yang positif dan negatif dari para anggota DPR Jika ini dilakukan akan memberikan dampak
pendidikan politik yang baik bagi khalayak pembaca pemirsa
dakhadiran partisipasi rakyat dalam pengambilan
F4 3
Pada dasarnya citra Dewan Perwakilan
Romli Lili 2008 Pemilu 2009 dan Konsolidasi De
Rakyat ini ditentukan oleh 560 anggota DPR
mokrasi Jakarta P3DI Setjend DPR RI
yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia Artinya citra yang melekat pada DPR
Rodja Maryam dkk 2010 Catatan PSHK tentang
merupakan wajah dari rakyat Indonesia karena seluruh anggota DPR dipilih oleh rakyat dalam
pemilihan umum yang digelar lima tahunan Jika rakyat memilih calon wakilnya dengan pilihan pragmatis maka akan menghasilkan wakil
Kinerja Legislasi DPR 2004 2009 Jakarta Pu sat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Redaksi Budget Info
Rapot Merah Anggaran DPR
RI 2004 2009 Dalam http www budget info com index php option com content view a rticle
id 147
3Arapot merah fungsi angga
ran dpr 2004 2009
catid 51
3Anational
rakyat yang pragmatis cenderung korup dan
budget sektor lain Itemid 200 lang in di
berperilaku tidak terpuji Tentunya citra DPR
unduh pada 20 Maret 2011
akan buruk dan rakyatpun kecewa Untuk itu dibutuhkan kesadaran rakyat Indonesia untuk memilih wakil rakyat yang amanah
memiliki
track record bersih dan kompeten Jika ini di
lakukan sembari proses reformasi parlemen tetap dijalankan InsyaAllah defisit demokrasi dalam demokrasi perwakilan dapat diminimalisir
Republika Online
42 Persen Anggota DPR Ingin
Tampil di Media Massa Dalam http www republika co id berita breaking news poli tik 11 03 06 167666 42persen anggota dpr ingin tampil di media massa
Saragih Bintan dan Kusnardi 1995 Ilmu Negara Jakarta Gaya Media Pratama Sugiono Muhadi 2007
Demokrasi dan Dinamika
Glogalisasi dalam http msugiono staff ugm Daftar Pustaka
ac id publikasi demokrasi dinamika global
Asshiddigie Jimly 2006 Perkembangan dan Kon
pdf diunduh pada S Maret 2011
solidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
Jakarta Setjen dan Kemanitraan MK RI Budiman Ahmad 2007
Mengukur Citra Dewan
dengan Menggunakan Skala Semantic Differ
ential
dalam http images purwagarlaky mul
Susetyo Benny Defisit Demokrasi dalam http www unisosdem org article detail php aid 8 067 coid 3
caid 3
gid 2 diunduh pada
5 Maret 2011
tiply multiplycontent com attachment ukuran
Stambul Kemabl Jangan Berharap Banyak pada De mokrasi Perwakilan Dalam http wwwkemal
pencitraandewan pdf diunduh pada 1 Maret
stamboel com blog manajemen masa depan
2011
demokrasiperwakilan kita html diunduh pada
Fimanzah 2000 Persaingan Legitimasi Kekuasaan
dan Marketing Politik Jakarta Yayasan Obor Indonesia
duan Anggota Legislatif Depok Pusat Kajian
Firmanzah 2008 Marketing Politik Antara Pema haman dan Realitas Jakarta Yayasan Obor Indonesia
Kamelus Deno 2006
20 Maret 2011
Tim Penulis 2009 Kerja untuk Rakyat Buku Pan Politik Departemen Ilmu Politik UI Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR 2006 Refor masi Dewan Perwakilan Rakyat Republik In
Hubungan Antara Ekseku
tif dengan Partai Politik dalam http www forumpolitisi org downloads Hubungan Ek
sekuitif dan Parpol
28Dr Deno Kame
lus 29 pdf diunduh pada 20 Maret 2011
Nadz Shobirin 2003 Menjaring Aspirasi Rakyat Catatan dari Dialog Anggota DPR dengan Rakyat Jakarta CESDA LP3ES
donesia Jakarta Sekjend DPR RI Tim Peneliti 2008 Studi Tata Kelola Proses Legislasi Jakarta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Yani Ahmad 2011 Pasang Surut Kinerja Legislasi Jakarta Rajawali Pers Yudha Hanta
Rapor Merah DPR
Dalam http
www theindonesianinstitute com index php
Naskah Undang undang RI No 2 Tahun 2008
pu blikasi artikel opin i hanta yuda ar 214
Naskah Undang undang Dasar Negara Republik In
rapor merah dpr
donesia Tahun 1945
Naskah Undang undang RI No 10 Tahun 2004 Primair Online 2010
Mahfud Nilai DPR RI Tidak
diunduh pada 20 Maret
2011 Yusuf Al Muzzammil
Pasca Keretakan Koalisi
Koran Tempo 11 Maret 2011
Tertib dalam http wwwdjpp info berita hu kum dan perundang undangan 823 mahfud nilai anggota dpr tidak tertib bahas ruu di prolegnas html diunduh pada 20 Maret 2011
FIE
REKONSTRUKSI DAN REVITALISASI KOALISI DALAM SISTEM QUASI PRESIDENSIAL Oleh
A Bakir Ihsan
Abstract
Coalition is not merely apower sharing Coalition requires shared commitmentfrom allparties to consistently run the consensus in governing the executive branch ofgovernment through solidity ofpoliticalparty in parliament Therefore coalition actually can be a pathway to stability for government in implementing the mutually approved policy It also can be a consistent balancer in controlling government As a matter offact Indonesian democratic lives coalition is based on power distribution which symbolized with position as ministry in presidential cabinet and any others structural position in government But the coalition is built without support of shared vision and mission Due to limited interest coalition would only work temporary Coalition like that seems to become the market which merely contain unstable daily political transaction
Pendahuluan
Koalisi dalam sisteln presidensial atau quasi
Koalisi menjadi pilihan tak terelakkan di tengah
kehadiran beragam partai politik dan tidak adanya
partai politik pemenang mayoritas di parlemen Koalisi merupakan jalan sintesis yang menjem
presidensial menjadi penting ketika parlemen memiliki ruang intervensi yang eksesif terha dap kerja pemerintahan seperti yang terjadi di Indonesia Pemerintah merasa perlu membangun
batani beragam kepentingan partai politik untuk
koalisi yang bisa menstabilisasi dan memuluskan
bersama dalam membangun dan menjalankan
kebijakan dan kerja kerja pemerintahan Dalam
pemerintahan
koalisi
rangka itulah koalisi dibangun oleh pemerintah
biasanya dijalankan dalam sistem parlementer
dengan pembagian kursi kekuasaan sebagai
Pada tataran praksis
yang pemerintahannya dibentuk melalui koalisi atau oleh pemenang mayoritas dalam pemilihan umum Berbeda dengan sistem presidensial yang
ikatan koalisi Dan itulah yang tampak dalam proses demokrasi sejak era reformasi Walaupun
dalam perjalanannya koalisi mengalami beragam
kepala pemerintahannya dipilih langsung oleh
bentuk penekanan dalam pelaksanaannya namun
rakyat atau melalui perwakilan yang memiliki
pemerintahan yang terbentuk sejak era reformasi
legitimasi dari proses kontestasi Karena itu
tidak bisa dilepaskan dari koalisi partai Koalisi
koalisi bukanlah kemestian atau harga mati dalam
menjadi pilihan paling mudah untuk merangkul
sistem presidensial atau quasi presidensial
beragam kepentingan Dengan demikian koalisi
walaupun kepala pemerintahan tersebut diusung oleh partai politik minoritas di parlemen
tersebut tidak serta merta menjadi jalan lapang bagi kebijakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bahkan bagi eksistensi Presiden
1 Quasi presidensial di sini mengacu pada sistem presidensial yang masih menyisakan ruang
intervensi
yang diusung bersama sejak sebelum pemilu berlangsung
oleh parlemen
Yaitu adanya kekuasaan presiden yang masih menjadi domain
Keragaman bentuk koalisi yang berlangsung
parlemen seperti pengangkatan Panglima TNI Kapolri atau
sejak era reformasi tidak bisa dilepaskan dari
duta besar yang merupakan ranah kekuasaan presiden Dalam
hal ini DPR RI memiliki hak veto Ruang intervensi parlemen
sistem politik dan sistem kepartaian yang ada
ini dimungkinkan karena amandemen UUD 1945 dimotivasi
Tulisan ini akan menelaah dinamika koalisi
oleh semangat antitesis terhadap UUD 1945 yang memberi
dan urgensi koalisi dalam sistem pemerintahan
ruang eksesif bagi eksekutif executive heavy sehingga yang
lahir dari hasil amandemen tersebut adalah legislative heavy Baca Edward Aspinall dan Marcus Mietzner Ed Problems of Democratisation in Indonesia Elections Institutions and
quasi presidensial dan di tengah keragaman partai politik serta kemungkinan dampaknya bagi
kelangsungan pemerintahan ke depan
Society Singapore ISEAS Publishing 2010 hlm 163 31
Ragam Konsepsi Koalisi
memperjuangkan inisiatif mitra koalisinya dan
Selama ini para pengamat memetakan koalisi
bisa memblokir atau menveto inisiatif saingan
dalam berbagai model yang dikaitkan dengan tujuan berkoalisi dan sistem politik yang ada Tujuan koalisi menjadi pijakan yang akan
nya Ada juga possible coalitions yaitu koalisi
besar oleh beberapa partai koalisi pemenang Setiap tipe tersebut dibedakan berdasarkan
menentukan bentuk maupun cakupan koalisi
konteks area keterlibatan jumlah partai dalam
Begitu juga sistem politik demokrasi yang
koalisi dan pengaruhnya terhadap koalisi yang lain Secara lebih gamblang Terrence E Cook
dijalankan akan memengaruhi model koalisi
yang dibentuknya Secara garis besar koalisi dapat dipetakan dalam dua tipe Pertama koalisi
mengilustrasikan kisaran wilayah keempat tipe
koalisi tersebut sebagai berikut 5
yang dilatarbelakangi oleh kepentingan untuk meraih kemenangan di parlemen Kemenangan
ini menjadi penting karena politik lebih dimaknai sebagai kuantitas suara di parlemen yang
Winning Coalitions Surplus Majority Coalition
akan menentukan kelangsungan pemerintahan
eksekutif Koalisi ini sering disebut minimum winning coalition Kedua koalisi yang didasarkan
Minimally Winning
pada kesamaan ideologi Walaupun kemenangan
Coalitions
tetap menjadi target namun koalisi ini tetap berpij ak pada kesamaan ideologi yang dianutnya
Minimum
Koalisi ini biasanya disebut minimum connected
Winning
winning coalition
Coalition
Dari dua tipe koalisi tersebut terdapat vari
an varian yang merupakan penj abaran lebih j auh dari substansi yang melatarbelakangi terjadinya koalisi Di antara varian varian tersebut adalah
Gambar 1 Cakupan Koalisi
minimum winning coalition yaitu sebuah koalisi pemenang minimal yang terdiri atas sejumlah partai peraih kursi terkecil dari semua koalisi
Dalam bahasa yang berbeda Munroe Eagles
pemenang minimal Ada juga minimally winning coalitions 4 yaitu koalisi apapun yang berubah dari
menempatkan winning coalition sebagai surplus
mayoritas ke koalisi minoritas karena pembelotan
bagaimana Arend Lijphart menyebutnya sebagai
salah satu anggota Dan koalisi ini bisa bubar bila salah satu anggotanya mengundurkan diri Selain
itu ada winning coalitions yaitu koalisi yang bisa
majority coalition dan possible coalition se
adanya perbedaan pada ranah cakupan koalisi
yang dibangun oleh partai politik Selain cakupan jumlah koalisi
2 Pemetaan model koalisi oleh sebagian kalangan dikaitkan
dengan model demokrasi Arend Lijphart misalnya menem
Kedua tipe ini menunjukkan
grand coalition
Eagles dan kawan kawannya
menambahkan koalisi yang didasarkan pada kesamaan ideologi sebagai bagian penting
patkan koalisi sebagai kemestian dalam demokrasi konsensus
consensus model ofdemocracy karena tidak adanya satu partai dominan Arend Lijphart Democracies Patterns ofMajoritar
ian and Consensus Government in Twenty One Countries New Haven Yale University Press 1984 hlm 33
3A minimum winning coalition contains the smallest number ofseats of all minimal winning coalitions Konsep ini digagas oleh William Riker 1962 sebagai penjelas dari konsep mini
mal winning coalitions yang digagas oleh Von Neumann dan Morgenstern 1953
Baca Dennis C Mueller Public Choice III
Cambridge Cambridge University Press 2003
hlm 281
4 Terrence E Cook Nested Political Coalition Nation Regime
Program Cabinet USA Greenwood Publishing Group Inc 2002
hlm 4
Ibid hlm 5 Data bagan diolah dengan memasukkan tipe
tipe koalisi yang ditulis Munroe Eagles Christopher Holoman Larry Johnston dalam bukunya The Institutions of Liberal Democratic States Canada Broadview Press Ltd 2004 hlm
57 Baca juga Larry Johnston Politics An Introduction to the Modern Democratic State Press 2009
6 Grand coalition dalam perspektifArend Lijphart tidak sekadar gerombolan partai besar tapi juga diikat oleh sebuah perjanjian
yang mengikat secara komprehensif dan bersama menjalankan roda pemerintahan Baca Arend Lijphart The Politics ofAc
commodation Pluralism and Democracy in The Netherlands Edisi II Revisi California University of California Press 1975
32
Canada University of Toronto
hlm 267
hlm
195
dalam pembentukan koalisi Koalisi berdasarkan
oleh Christophe Crombez disebutnya sebagai
kesamaan ideologi dapat mengikat erat kerja
proposal power theory
sama di antara partai koalisi Sebaliknya kereng gangan ideologi dapat memperlonggar ikatan atau kontrak politik di antara partai koalisi
Koalisi
Ketiga koalisi sebagai respons atas ke
bijakan status quo yang ekstrem Koalisi ini
dibentuk karena tidak adanya partai pemenang
yang didasarkan pada kesamaan ideologi yang
tunggal mayoritas sehingga memungkinkan
oleh Eagles disebut sebagai minimum connected
terjadinya kesepakatan untuk membentuk
winning coalition menjadi penting di tengah kecenderungan pragmatisme partai politik g
pemerintah dan berbagi keuntungan
baik
pada ranah jabatan maupun kebijakan baik di
Terdapat banyak faktor munculnya koalisi
eksekutif maupun di legislatif David Baron dan
besar di antara partai politik Secara sederhana
Daniel Diermeier menyebutnya sebagai status
faktor koalisi bisa diklasifikasi ke dalam lima
quo extremism theory
faktor teori 9 Pertama koalisi karena persa
maan ideologi Menurut teori ini koalisi yang didasarkan pada kesamaan ideologi akan lebih
kuat dalam membentuk kerja sama dan dapat meretas atau mengurangi konflik kepentingan Robert Axelrod berpendapat bahwa koalisi
semacam ini digolongkan sebagai minimum con nected coalition theory Kedua koalisi karena adanya kepentingan partai besar untuk
menetralisasi
kepentingan
ideologi ekstrem Untuk itu diperlukan daya
tawar yang memungkinkan masing masing ang
gota koalisi mengajukan agendanya Inilah yang
Keempat koalisi karena adanya kebijakan
balas jasa Koalisi ini lebih didasarkan pada ke pentingan pragmatis yang saling menguntungkan
karena tidak adanya partai mayoritas Koalisi ini sulit bertahan apabila tidak disertai oleh koalisi
besar yang kuat karena masing masing anggota koalisi mempunyai daya tawar tersendiri dan
sewaktu waktu bisa hengkang dari koalisi Clifford J Carrubba dan Craig Volden menyebut koalisi seperti ini sebagai logrolling theory Kelima koalisi karena mengamankan suara
di parlemen Karena itu dibutuhkan koalisi besar
grand coalition yang melibatkan partai besar Menurut Arend Lijphart sistem bikameral telah
Robert D Cooter The Strategic Constitution New Jersey
memberi peluang bagi munculnya koalisi besar
Princeton University Press 2000 hlm 74 Buku ini menjelas
di parlemen Dan koalisi besar dibentuk untuk
kan bahwa ideologi merupakan alat pijak bagi kuat tidaknya
keria sama dalam koalisi Ideological connection may increase the ability ofparties to cooperate Conversely ideological dis tance may decrease the ability ofparties to cooperate
memastikan kontrol parlemen dalam sistem bikameral
Kelima faktor koalisi tersebut memperlihat
Munroe Eagles Christopher Holoman Larry Johnston The
kan ragam kepentingan di balik pembentukan
Institutions ofLiberal Democratic States Canada Broadview Press Ltd 2004 hlm 57 Lebih rinci buku ini membagi koalisi
koalisi Namun secara umum koalisi bisa
dalam pertama minimal winning coalition yaitu koalisi yang
terjadi karena kepentingan pragmatis bisa juga
dibentuk dengan melibatkan banyak partai dengan tujuan umuk
karena pertimbangan ideologis dengan segala
sekadar mengendalikan mayoritas legislatif Kedua minimum
konsekuensinya baik bagi dinamika di dalam
winning coalition koalisi yang dibentuk oleh partai untuk seka dar mencapai minimum suara mayoritas Koalisi ini merupakan
parlemen maupun dampaknya bagi pemerintahan
koalisi sederhana karena tujuan yang dicapai dan jumlah partai
dan partai politik itu sendiri
yang terlibat sedikit sehingga distribusi kekuasaan bisa lebih
dimaksimalkan Karena itu pula koalisi ini mudah bubar ketika salah satu partai keluar Ketiga minimum connected winning coalition yakni koalisi partai pemenang dengan partai kecil
Secara faktual praktik koalisi berlangsung cair dan melampaui batas batas tipe koalisi
yang didasarkan pada kedekatan ideologis untuk memudah
yang dikonsepsikan para ahli Hal ini sangat
kan pembentukan pemerintahan Keempat surplus majority
dimungkinkan terjadi karena adanya realitas
coalition koalisi yang dibemuk oleh partai pemenang bersama dengan partai besar lainnya untuk mengontrol legislatif Ini
kebalikan dari minimal winning coalition Kelima grand co alition koalisi yang dibentuk dengan melibatkan lebih banyak partai di parlemen
9 Craig Volden
Clifford J Carrubba
The Formation of
Oversized Coalitions in Parliamentary Democracies Ameri can Journal of Political Science Vol 48 No 3 Juli 2004 hlm 522
sistem kepartaian yang tidak selalu berada dalam koridor kerangka teori sebagaimana dikonstruk
sikan dalam khazanah ilmu politik Koalisi yang berlangsung sejak era reformasi memperlihatkan sebuah konstruk koalisi yang tak lazim dalam kategori tipe tipe koalisi di atas Dan hal tersebut berdampak atau berjalin kelindan dengan sistem
33
kekuasaan yang terbangun di atas koalisi yang
keterlibatan banyak partai menjadi simbol koalisi
tak lazim tersebut
besar grand coalition bagi pemerintahan
Dinamika Koalisi di Era Reformasi
pada pemerintahan Abdurrahman Wahid maupun
Sejak pemilu pertama dilangsungkan di era
Megawati Soekarnoputri tidak menunjukkan
Dalam perkembangannya koalisi besar baik
reformasi koalisi partai politik sebagai bentuk
power sharing sudah terbentuk dengan segala dinamika kepentingannya 10 Pada Pemilu 1999
terbentuk koalisi Poros Tengah yang mengusung
ikatan yang kuat sebagaimana layaknya koalisi Koalisi hanya lebih terformat dalam bentuk
distribusi kursi kekuasaan tanpa loyalitas pada visi dan misi bersama untuk membangun
dan berhasil menempatkan Abdurrahman Wahid
pelrerintahan yang kuat dan solid Hal ini
sebagai Presiden dan Amien Rais sebagai Ketua
terbukti dengan adanya beberapa gejolak politik
MPR RI Koalisi Poros Tengah yang terdiri
yang digerakkan oleh partai politik pendukung
atas partai politik Islam ini menunjukkan ikatan
pemerintah
berdasarkan kesamaan identitas l Koalisi Poros
Pada masa Abdurrahman Wahid misalnya
Tengah terdiri atas partai politik Islam yaitu PPP
terjadi penggunaan hak interpelasi yang berujung
PAN PKB PBB PK dan Partai Daulah Ummat
pada pelengserannya dari kursi kepresidenan
yang merupakan gabungan dari partai partai dengan kursi terkecil di DPR RI Kemenangan
Ironisnya pelengseran terhadap Abdurrahman Wahid didukung oleh partai dan tokoh yang
Abdurrahman Wahid merupakan hasil dari soli
mendukungnya sebagai Presiden
ditas koalisi dan ditambah oleh dukungan Partai
itu sendiri dikukuhkan oleh sidang MPR RI yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Amien Rais
Golkar setelah kehilangan calon presiden yang diusungnya Koalisi plus ini sejatinya menjadi
kekuatan di parlemen untuk mendorong tercip tanya pemerintahan yang stabil Apalagi dengan
Pelengseran
yang notabene sebagai salah satu penyokong utama terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai
presiden Bahkan Wakil Ketua MPR RI dari PKB
ngaburkan identitas politik Hal ini terlihat dalam
Matori Abdul Dj alil yang juga Ketua Umum PKB juga ikut menghadiri sidang pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden yang secara tidak langsung mendukung terhadap pelengseran
susunan kabinet pemerintahan Abdurrahman
Abdurrahman Wahid
Wahid Megawati Soekarnoputri yang melibatkan semua partai pendukung Begitupun pada masa
Soekarnoputri keterlibatan partai partai besar
terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden keanggotaan koalisi semakin
meluas bahkan nyaris tak tersisa sekaligus me
Megawati Soekarnoputri menjadi presiden
Begitu juga pada periode Megawati
dalam pemerintahan Megawati Soekarnoputri Hamzah Haz tidak serta merta menjadi jalan
aman bagi Megawati 10Koalisi sejatinya bukan sekadar power sharing Namun bentuk paling formal dari koalisi adalah power sharing yaitu pemba gian kekuasaan baik secara maksimal plus maupun minimal minus dalam satu bangunan kekuasaan Baca Sid Noel Ed
Partai politik bersatu
untuk menikmati kue kekuasaan dengan daya
tawar yang bermacam macam Kekuatan daya tawar tersebut bisa dilihat dari komposisi kabinet
gotong royong yang dibentuk Megawati yang
From Power Sharing to Democracy Canada McGill Queen s University Press 2005 hlm 86
tidak berkorelasi dengan perolehan kursi di
11 Poros tengah merupakan terminologi yang menggambarkan
parlemen PAN yang perolehan kursinya berada
posisi partai partai Islam yang berusaha memecah kebekuan politik yang terjadi antara PDIP yang mencalonkan Megawati
Soekarnoputri sebagai calon presiden dan Partai Golkar yang ingin mempertahankan BJ Habibie sebagai Presiden PDIP dan
Partai Gollkar merupakan dua partai yang menempati urutan 1 dan 2 dalam perolehan suara pada Pemilu 1999 Poros tengah
di urutan kelima mendapatkan porsi jabatan di
kabinet sama dengan PDIP Kalau memakai teori
balas jasa logrolling theory bisa jadi pemberian kursi kabinet tersebut karena jasa Amien Rais
muncul sebagai alternatif dari tarik menarik kedua kekuatan
sebagai Ketua MPR RI yang memuluskan per
tersebut Partai yang bergabung dalam poros tengah ini tidak hanya partai politik yang berasaskan Islam tapi juga partai politik yang berbasis Islam tapi berasaskan Pancasila seperti PAN dan PKB Baca Chris Manning Peter van Diermen In
gantian Abdurrahman Wahid kepada Megawati
donesia di Tengah Transisi Aspek Aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis
34
Yogyakarta LKiS 2000
hlm 401
Soekamoputri Namun demikian koalisi yang tercermin dari distribusi kekuasaan sebagai
Tabel 1 Perolehan Kursi Partai Politik di DPR RI No
Nama Partai
Kursi
462 38
Koalisi Pemerintah pada Pemilu 1999
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarnoputri
1999
I
33
II
31
31
154
33 3
5
4
6
Golkar
120
26
5
4
4
PPP
59
116
2
1
3
4
PKB
51
10 2
5
6
1
5
PAN
35
6 8
5
4
6
6
PBB
13
2 6
1
1
1
7
PK PKS
6
1 3
1
1
8
PKP PKPI
6
1 3
9
PNU
3
0 6
10
PDKB
3
0 6
11
PBTI
3
0 6
12
PDI PPDI
2
0 4
13
Partai politik lain
7
14
14
TNI
5
4
4
15
Profesional
4
6
6
1
PDIP
2 3
Diolah dari data KPU Center for Electoral Reform Cetro dan Kuskridho Ambardi Mengungkap Politik Kartel Jakarta KPG LSI 2009
Partai politik lain adalah partai politik yang hanya mendapatkan 1 kursi di DPR RI yaitu Partai Persatuan Partai Daulat
Rakyat PDR Partai Syarikat Islam Indonesia PSII PNI Front Marhaenis PNI Massa Marhaen Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKI
Partai Kebangkitan Ummat PKU
bagian dari power sharing tidak mencerminkan
sufKalla ini koalisi juga masih menjelma sebagai
substansi koalisi
Penggunaan hak interpelasi terkait kasus
gerombolan partai politik yang berbagi berebut kue kekuasaan tanpa visi dan misi yang jelas
lepasnya Sipadan dan Ligitan menjadi cermin
sebagai sebuah koalisi Mereka hanya bersatu
tidak berfungsinya komunikasi di antara partai
secara temporal dalam merespons kasus kasus
partai penyokong pemerintah Penggunaan hak
tertentu yang dinilai bisa menganggu terhadap jalannya pemerintahan Dan itulah yang terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yu
interpelasi apalagi hak angket oleh DPR selalu
ditengarai sebagai upaya penggulingan kekua
saan paling tidak menjadi batu sandungan bagi
dhoyono Jusuf Kalla DPR pada periode ini juga
eksistensi kekuasaan Karena itu penggunaan
menggunakan hak haknya Bahkan dalam kasus
hak hak DPR tidak jarang menjadi pemicu
kenaikan BBM DPR menggunakan hak angket
kerenggangan sekaligus ketegangan di dalam
yang belum pernah digunakan sebelumnya
koalisi
Walaupun penggunaan hak angket ini gagal
Pemilu 2004 juga menghasilkan koalisi be
berapa partai politik besar dengan menempatkan
beberapa kadernya dalam pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang untuk pertama kalinya dipilih langsung oleh rakyat Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama
mengungkap substansi persoalan namun hal tersebut menunjukkan sebuah problem koalisi dalam sistem quasi presidensial Koalisi baik
bagi pemerintah maupun partai parlemen hanya
menjadi alat tawar transaksi politik yang jauh dari substansi koalisi itu sendiri
dalam sejarah Republik yang memilih langsung
Kerentanan soliditas koali i dalam sistem
presiden dan wakil presiden Kecuali PDIP dan
quasi presidensial juga ditandai oleh langkah
beberapa partai lain seperti PBR partai partai
yang memperoleh kursi signifikan di DPR RI
perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap anggota
menjadi bagian dari koalisi pemerintah
kabinet dari partai koalisi Dua kali perombakan
Tidak jauh berbeda dengan model ko alisi pada periode sebelumnya
pada masa
kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Ju
kabinet selama 2004 2009 menunjukkan adanya
problem dalam pengelolaan pemerintahan yang ditopang oleh koalisi partai politik Hal ini terlihat
35
Tabe12 Perolehan Kursi Partai Politik di DPR RI No
Nama Partai
Kursi 2004
Koalisi Pemerintah pada Pemilu 2004
550
Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla 1
11z
36
I113
2
3
4
10 55
2
2
2
10 00
2
2
2
53
9 64
2
2
2
PKB
52
9 45
2
2
2
7
PK PKS
45
8 18
3
3
3
8
PBR
14
2 55
9
PDS
13
2 36
10
PBB
11
2 00
3
3
1
11
PPDK
4
0 73
12
Partai Pelopor
3
0 55
13
PKPB
2
0 36
14
Partai politik lain
3
0 54
2
2
2
Golkar
128
23 27
2
PDIP
109
19 82
3
PPP
58
4
Demokrat
55
5
PAN
6
1
Diolah dari data KPU Center for Electoral Reform Cetro dan Kuskridho Ambardi Mengungkap Politik Kartel Jakarta KPG LSI 2009
Pergantian menteri pada reshzffle terbatas pertama
zal Bakrie
Golkar
digantikan oleh Boediono
Aburizal Bakrie Golkar Golkar
5 Desember 2005
Profesional
meliputi
Menkoperekonomian Aburi
Menkokesra Alwi Shihab
PKB
digantikan oleh
Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja Profesional digantikan oleh Fahmi Idris
Menakertrans Fahmi Idris digantikan oleh Erman Suparno
Profesional digantikan oleh Paskah Suzeta Golkar
PKB
Menteri PPPBapenas Sri Mulyani
Menteri Keuangan Yusuf Anwar Profesional digantikan
oleh Sri Mulyani
Pada reshuffle terbatas kedua Rajasa PAN
7 Mei 2007
Mensesneg Yusril Ihza Mahendra PBB digantikan oleh Hatta
Menkumham Hamid Awaluddin Profesional
digantikan oleh Andi Mattalata Golkar
ri Perhubungan Hatta Rajasa digantikan oleh Jusman Syafii Djamal Profesional
digantikan oleh Muhammad Nub
Profesional
Profesional
Menkominfo
Men PDT Saifullah Yusuf PKB
Mente
Sofyan Djalil
digantikan oleh
Muhammad Lukman Edy PKB Menteri BUMN Soegiharto Profesional digantikan oleh Sofyan Djalil Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh PBB digantikan oleh Hendarman Supandji Profesional
dari perombakan kabinet yang memperlihatkan pergeseran posisi menteri yang berasal dari kader
timbangan yang terkait langsung dengan kinerja
partai tertentu ke kader partai lainnya atau bahkan
soliditas koalisi itu sendiri sekaligus menjadi
kabinet Fakta ini menjadi preseden buruk bagi
reposisi terhadap kabinet yang berasal dari unsur
hambatan bagi evaluasi obyektif terhadap kinerja
profesional Z Nuansa alasan politik lebih kental
pemerintahan secara keseluruhan
mewarnai perombakan kabinet terbatas daripada
Bermodalkan kemenangan satu putaran
evaluasi kinerja menteri secara komprehensif
dalam pemilihan presiden 2009 dan didukung oleh kemenangan Partai Demokrat yang cu kup signifikan di parlemen Susilo Bambang
Tarik menarik kepentingan politik di antara anggota partai koalisi menjadi pertimbangan
yang lebih dominan dibandingkan dengan per Pergantian menteri dari unsur profesional ke kader partai bisa
dilihat pada pergantian Menteri Perindustrian Andung Nitimi
Yudhoyono berusaha membangun koalisi melalui
mekanisme yang lebih jelas dan mengikat secara prosedural Paling tidak pembentukan Sekretariat
hardja sebagai unsur profesional oleh Fahmi Idris sebagai kader
Gabungan
Golkar pada reshuffle pertama Pada reshuffle kedua pergantian
bagi partai koalisi menjadi bentuk yang lebih
Menkumham HamidAwaluddin sebagai unsur profesional oleh
Andi Mattalata sebagai kader Golkar Pada Tabel 2 terlihat
adanya partai politik yang berkurang kadernya di kabinet yaitu PBB ada yang bertambah yaitu Golkar
9W
Setgab
sebagai wadah konsolidasi
konkret akan adanya koalisi daripada periode
sebelumnya Pembentukan wadah koalisi yang
Tabe13 Perolehan Kursi Partai Politik di DPR RI Nama Partai
No
Koalisi Pemerintah pada Pemilu 2009
Kursi 2009
560
Susilo Bambang Yudhoyono Boediono 34
1
Demokrat
149
26 43
6
2
Golkar
106
19 2
3
3
PDIP
95
16 61
4
PK PKS
57
10 54
4
5
PAN
46
7 5
3
6
PPP
37
6 96
2
7
PKB
28
5 64
2
8
Gerindra
26
4 36
9
Hanura
16
2 68
Diolah dari data KPU dan Center for Electoral Reform Cetro dan Kompas 21 Oktober 2009
diikat dalam kontrak politik ini merupakan
dengan dukungan suara yang signifikan ternyata
fenomena baru dalam konteks politik Indonesia
harus berhadapan dengan kepentingan partai
dan dalam khazanah sistem pemerintahan
politik di parlemen bahkan dengan partai anggota
presidensial maupun quasi presidensial
koalisi yang dibentuknya Pembentukan wadah koalisi yang sebenarnya merupakan penunjang
Koalisi besar ini hanya menyisakan tiga partai politik di parlemen yaitu PDIP Partai
bukan pokok
Gerindra dan Partai Hanura yang tidak terlibat
ternyata menjadi problem yang menyita kon sentrasi kerja pemerintahan Respons langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap sikap partai anggota koalisi yang bersuara
dalam koalisi Suara mayoritas di parlemen nrien
jadi modal penting bagi stabilitas kerja peme rin tahan Namun seperti koalisi sebelumnya koalisi
bagi stabilitas pemerintahan
dengan modal yang sangat besar tersebut tidak
berbeda dalam kasus mafia pajak menunjukkan
terkonsolidasi secara efektif sehingga menjadi
ketergangguan presiden atas ketidakefektifan
ganjalan tersendiri bagi pemerintahan Susilo
keberadaan dan peran koalisi
Bambang Yudhoyono Boediono Pelaksanaan hak angket Century yang dimotori di antaranya oleh partai koalisi menjadi bukti longgarnya
Dinamika koalisi sejak era reformasi
memperlihatkan sebuah fenomena transisi seiring proses demokrasi yang sedang mencari bentuk
bangunan koalisi yang sangat besar tersebut Koalisi yang kemudian diinstitusionalisasi
idealnya Konsepsi koalisi belum sepenuhnya
menjadi Setgab gagal berfungsi layaknya sebuah
quasi presidensial
koalisi yang memberi jalan lapang bagi kerja pemerintahan Kepentingan politik partai ang
untuk menggandeng inclusion maupun kerja sama cooperation partai politik yang beragam
gota koalisi masih lebih mengemuka daripada
bagi stabilitas kerja pemerintahan menjadikan
komitmen untuk menjaga soliditas koalisi dan
koalisi sebagai sebuah keniscayaan Karena itu
mendukung terhadap jalaiinya pemerintahan sebagaimana tertuang dalam kontrak politik yang
upaya membangun koalisi yang lebih solid baik
ditandatangani oleh semua partai politik anggota
penyeimbang di parlemen menjadi urgen Paling tidak upaya yang dilakukan dalam pembentukan
koalisi
Bahkan koalisi menjelma menjadi
ruang sandera untuk membuka peluang bagi transaksi politik yang melibatkan kepentingan partai politik
Koalisi dalam sistem quasi presidensial yang
lazim baik dalam sistem presidensial maupun dorongan tak terelakkan
bagi kepentingan pemerintah maupun kekuatan
koalisi melalui Setgab pada pemerintahan
kedua Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan upaya bagi terbentuknya sebuah koalisi yang lebih stabil sesuai dengan visi dan misi koalisi
coba dibangun melalui kesepakatan bersama
Koalisi sejatinya tidak hanya menjadi domain
kontrak politik ternyata menyisakan problem
partai penguasa tapi juga di kalangan oposisi
baru Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat
sehingga memiliki daya kontrol yang kuat bagi
37
kekuasaan
Dengan demikian
keberadaan
problem internal partai politik di sisi yang lain
koalisi tidak dikesankan sebagai upaya bagi bagi
Partai politik kehilangan warna kompetisinya
kekuasaan semata tapi merupakan kesungguhan
berdasarkan ideologi yang dianutnya karena
untuk merawat sekaligus mengimplementasikan
lebih mengedepankan kepentingan pragmatis
agenda agenda kerakyatan dari pemerintah
Koalisi dibentuk tidak didasarkan pada sekadar
Dengan demikian
masyarakat bisa melihat
menjadi mayoritas di parlemen sebagaimana
secara jelas kerja kerja koalisi sebagai referensi
minimum winning coalition atau karena kesa maan ideologis minimum connected winning
pilihan politik pada pemilu berikutnya Secara formal prosedural pembentukan
coalition
tapi menjadi cara mendapatkan jatah
rumah koalisi
kursi kekuasaan semaksimal mungkin Akibatnya
merupakan langkah awal bagi institusionalisasi
partai politik lebih siap untuk bergerombol mencari keuntungan politik daripada bersaing
Setgab atau sejenisnya sebagai
koalisi Hal ini menjadi modal awal dan penting karena koalisi memang membutuhkan sebuah organisasi yang bisa menggerakkan dan
berkompetisi
dengan segala konsekuensinya
sesuai ideologi partai Dan hal tersebut akan terus
mengarahkan kerja kerja partai anggota koalisi
terjadi tanpa adanya rekonstruksi sekaligus revi
Karena itu
talisasi terhadap keberadaan koalisi di parlemen
peran kordinator atau ketua dari
koalisi menjadi sangat penting untuk menjaga
baik koalisi bersama pemerintah maupun koalisi
soliditas koalisi 13 Namun yang tidak kalah pen tingnya adalah visi dan misi yang menggerakkan
sebagai oposisi
kerja koalisi sehingga output dari koalisi sesuai
hanya terkait dengan pola dan perilaku interaksi
kontrak yang disepakati bersama
Problem sistem kepartaian saat ini tidak
Begitujuga partai politik yang berada di luar
di antara sejumlah partai politik yang labil tapi juga inkonsistensinya pada ideologi yang
pemerintahan sejatinya bisa membentuk koalisi
dianutnya Padahal sistem kepartaian menurut
sebagai penyeimbang yang kuat berhadapan de
Giovanni Sartori ditentukan oleh ragam ideologi
ngan partai koalisi lainnya Namun dari pengala
sebagai landasan bagi perilaku politik partai 14
man yang ada partai politik baik yang memilih untuk bergabung dengan pemerintah maupun yang memilih berada di luar koalisi oposisi
Polarisasi partai politik berdasarkan jarak
tidak memaksimalkan perannya sesuai dengan pilihan politiknya Pragmatisme politik lebih
ideologi menjadi jalan bagi tumbuhnya kompetisi
sebagai unsur penting dalam kontestasi dalam tubuh demokrasi Ada beberapa perspektif dalam menjelas
mengemuka dibandingkan bersikap konsisten terhadap komitmen koalisinya Inilah yang me
kan masalah ideologi yaitu ideologi sebagai
nyebabkan keberadaan koalisi menjadi kekuatan
dan norma ideologi sebagai bahasa simbol dan
yang tidak menarik dan tidak diperhitungkan oleh
mitos serta ideologi sebagai kekuasaan elite 15
berbagai kalangan Partai politik lebih tergoda
Beberapa perspektif tentang ideologi tersebut memiliki benang merah sebagai kerangka dasar
untuk memainkan dua kaki politiknya dengan
pemikiran politik ideologi sebagai kepercayaan
harapan mendapatkan keuntungan berlipat Inilah
dalam mengoperasikan masing masing ranah
yang menyebabkan sistem pemerintahan quasi
tersebut Tujuan pengoperasian ideologi pada
presidensial selalu
politik
terancam
oleh manuver
bahkan oleh partai politik anggota
tingkat praksis tergantung pada kepentingan yang bendak dicapai Secara garis besar tujuan ide ologi dioperasikan dalam tiga kategori pertama
koalisi
status quo yaitu ideologi yang digunakan untuk Ideologisasi
mempertahankan stabilitas ekonomi sosial dan
Koalisi
Dari perjalanan koalisi yang ada selama ini problem koalisi merupakan bagian dari problem
politik dalam segala situasi dan kondisi Kedua
revolusioner atau radikal yaitu ideologi yang
sistem politik kepartaian di satu sisi dan 13 Democrito T Mendoza Kampanye Isu dan Cara Melobi
Jakarta Yayasan Obor Indonesia Yayasan TIFA 2004 102
K
hlm
Giovanni Sartori Parties andParty Systems A Framewordfor Analysis UK Cambridge University Press 1976 hlm 198
11 Roger Eatwell fan Anthony Wright Ed Kontemporer
Yogyakarta Jendela 2004
Ideologi Politik hlm 3
digunakan untuk mendorong adanya perubahan
menyeluruh terhadap ekonomi politik dan sosial Ketiga reformis yaitu ideologi yang dijadikan
menjadi pilihan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Hal ini sebagaimana dialami oleh
bebarapa partai agama di beberapa negara yang
alat terjadinya perubahan secara gradual 16
belakangan mulai mendapatkan tempat di hati
Dari ketiga kategori tersebut ideologi tetap memiliki satu dimensi yang menjadi benang
masyarakat setelah partai politik sekuler diang gap gagal mengartikulasi kepentingannya 18
merahnya yaitu sebagai penggerak kepentingan
Berdasarkan asas atau ideologi partai politik
bersama Sebagaimana Roy C Macridis menye butkan Above all ideology moves people into
di Indonesia dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu partai nasionalis sekuler dan
concerted action Sometimes it moves a whole
nasionalis agama Partai nasionalis sekuler adalah
nation sometimes it is a group a class or apoliti
semua partai politik yang mendasarkan dirinya
cal party that unite behind certain principles to
pada nilai nilai umum kebangsaan
express their interests demands and beliefs
partai nasionalis agama adalah partai yang
Dengan demikian ideologisasi partai politik
bisa berfungsi sebagai panduan komitmen partai politik sekaligus ikatan loyalitas para anggotanya
bagi perwujudan visi dan misi yang dibawa oleh partai politik Alasan pilihan ideologi masing masing partai merupakan komitmen kolektif para pendirinya yang menjadi ruh dari gerak seluruh kader partai politik Dengan demikian ideolo
Sementara
memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung terhadap agama Partai nasionalis agama ini terbagi dua ada yang ideologis atau dalam tipologi Larry Diamond dan Richard Gunther sebagai fundamentalis dan ada yang berbasis agama atau denominasional 19 Sesuai dengan salah satu fungsi partai
politik
kedua kategori partai sekuler dan
gisasi partai dengan sendirinya akan mencegah
agama tersebut sejatinya memiliki fungsi yang
terjadinya sikap menyimpang deviasi sebagian
berbeda Agregasi dan artikulasi kepentingan
anggota partai dalam memperkuat loyalitas dan
termasuk dalam hal pilihan koalisi seharusnyd
soliditas koalisi Sikap menyimpang sebagian
mengacu pada ideologi yang diaktualisasikan
anggota partai koalisi dalam pengambilan kepu
dalam kerangka kerja dan fungsi partai Kalau
tusan menunjukkan longgarnya ikatan ideologis
merujuk pada kategorisasi Clifford Geertz dalam
baik pada kultural maupun struktural pada diri
memetakan ranah sosiologis masyarakat Jawa 20
kader partai
maka partai sekuler memiliki wilayah cakupan
Penegasan dan konsistensi pada ideologi
dalam jangka pendek mungkin
kurang me
konstituen yang lebih luas dibandingkan partai agama Begitu juga dalam hal aspirasi partai
masyarakat yang masih mengambang dan cende rung homogen Akan tetapi ia secara perlahan
sekuler memilih ruang agregasi dan artikulasi aspirasi yang lebih luas Hal ini terlihat dari agenda perjuangan yang dijalankan partai agama
memberi sumbangsih bagi terbangunnya kom
dalam hal ini partai Islam pada Pemilu 1955
petisi secara berkualitas dalam proses penguatan
yang lebih fokus pada simbol simbol keagamaan
nguntungkan
karena realitas budaya politik
demokrasi dan memberikan ruang pilihan yang
keislaman
jelas bagi masyarakat dalam mempertaruhkan
aspirasi politiknya Terlebih seiring dengan arus modernisasi yang mendiferensiasi masyarakat
ke dalam keragaman disiplin hidup tawaran ideologi menj adi relevan dan urgen Ketika partai politik dirasa kehilangan kekhasannya karena
pragmatisme yang meminggirkan ideologi seperti saat ini maka ideologisasi bagi partai politik
Baca Statis N Kalyvas The Rise OfChristian Democracy in Europe New York Cornell University Press 1996
19 Larry Diamond dan Richard Gunther Ed and Democracy Press 2001
Political Parties
Baltimore The Johns flopkins University
hlm 9
21 Clifford Geertz memilah tiga kategori sosiologis yaitu santri abangan dan priyayi maka secara kuantitas jumlah abangan dan priyayi masih lebih banyak dibandingkan kelompok santri Isti
16
Roy C Macridis Contemporary Political Ideologies Move
ments and Regimes
1983
hlm 13
Ibid hlm 12
Canada
Little
Brown
Company
lah santri merupakan kategorisasi antropologis yang dipakai oleh Clifford Geertz sebagai pembeda dalam tingkat keislaman
keberagamaan yang dianggap lebih taat dibandingkan kelom pok abangan Baca Clifford Geertz Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa
Jakarta Pustaka Jaya 1981
39
partai politik di
suara karena tidak terjebak dalam kubu tertentu
era reformasi sejatinya menjadi titik awal
dan memberikan peluang yang lebih luas bagi
pengelompokan partai politik yang berdampak
pilihan rational para pemilih Lebih jauh Jack
pada pilihan atau pembentukan koalisi Hal ini
Lively menjelaskan postulat yang ditawarkan oleh Anthony Downs
Potensi
ideologisasi
sangat dimungkinkan karena undang undang memberikan peluang bagi ideologisasi sekaligus
As basic axioms Downs postulates an
aktualisasinya dalam dinamika kompetisi di antara partai politik Dengan berpijak pada fungsi
ideologi sebagai penjelas explanatoty evaluasi orientasi dan fungsi fungsi programatik politik 21
electorate of rational voters and politicians
whose aim either immediately or in the long run is the winning of elections For the voter the point of voting is to affect government policies
maka partai politik tidak sekadar memonumenkan
in such a way as to benefit himself forpolitical
ideologi dalam rangkaian kata dan kalimat yang
parties
which Downs treats as homogeneous
tertera secara eksplisit di dalam AD ART Akan
bodies
all actions are intended to maximize
tetapi juga menggerakkannya dalam agenda
votes and policy decisions are merely means towards this end
agenda dan program partai secara praksis
Pengabaian terhadap ideologi partai ber dampak pada kaburnya agenda kepartaian
bagi kepentingan rakyat
termasuk dalam
Kalau logika ini dipakai untuk menjelaskan
partai politik yang meraih kemenangan di Indonesia di era reformasi
bisa dipahami
penentuan koalisi Deideologisasi partai politik
bahwa kemenangan bisa diraih oleh partai
telah berdampak pada matinya kompetisi dalam
politik yang menjadi tempat berlabuh semua
setiap kontestasi di alam demokrasi Padahal
kepentingan masyarakat Yaitu partai politik
kompetisi merupakan bagian yang sangat penting
yang tidak mengeksklusiflcan diri pada ideologi spesifik yang justru memberi ruang sempit bagi aspirasi masyarakat yang heterogen Namun cara pandang ini tidak bisa menjelaskan semua
bagi tumbuhnya partisipasi politilc masyarakat
Kontestasi berlangsung sebatas pada pertimbang an pragmatis yang lebih memungkinkan untuk meraih keuntungan politi5 tanpa mempedulikan
fenomena politik di Indonesia karena secara fak
tingkat relevansinya dengan ideologi yang
tual partai politik yang membuka diri melakukan
dianutnya Lebih dari itu
konvergensi
ideologi partai tidak
bagi semua kepentingan tidak
jarang hanya dijadikan simbol untuk daya tawar
selalu meraih kemenangan Bahkan pada Pemilu
berkoalisi dan mendapatkan kursi Pada titik ini
2009 PKS sebagai partai yang berideologikan
partai politikjustru mendeviasi terhadap aspirasi
Islam mampu meraih kursi di urutan keempat
yang masyarakat pertaruhkan pada partai politik
di atas sebagian partai politik lain yang berasas
dengan ideologi yang dianutnya
umum
Pilihan partai politik terhadap ideologi tertentu pada satu sisi bisa menyebabkan ruang
Ini membuktikan bahwa
Pancasila
ideologi partai yang bisa merangkul semuanya atau dalam istilah Otto Kircheimer catch all
Karena
partv 24 ternyata tidak serta merta menjadi
itu dalam khazanah Ilmu Politik dikenal adanya
lebih unggul dibandingkan partai yang memiliki
upaya konvergensi antarideologi agar partai poli
ideologi spesifik
gerak partai politik menjadi terbatas
tik bisa tampil lebih leluasa Dalam teori ekonomi
seperti partai politik Islam
Bisa jadi konvergensi ideologi atau upaya partai
demokrasi sebagaimana dinyatakan Anthony Downs misalnya konvergensi ideologi kiri dan
kanan lebih membuka peluang bagi kemenangan partai politik 22 Ia bisa meraup lebih banyak
masyarakat yang mapan homogen konvergensi titik temu akan mudah terjadi tapi dalam masyarakat yang terpolarisasi heterogen
konvergensi sulit dilakukan
23 Jack Lively Democracy
Oxford Basil Blackwell 1975
hlm 90 21 Terence Ball dan Richard Dagger Political Ideologies and
the Democratic Ideal 1991
New York Harper Collins Publishers
and Democracy
him 8 9
Press 2001
22 Miriam Budiardjo Dasar Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi
Jakarta Gramedia 2008
2a Larry Diamond
hlm 401 Dengan mengutip Rod
Richard Gunther
Ed
Political Parties
Baltimore The Johns Hopkins University
hlm 26 Diamond
Gunther menyebutkan be
berapa partai politik yang memiliki tipe catch all party yaitu Partai Demokrat di Amerika Partai Buruh di Inggris di bawah
Hague buku Miriam Budiardjo menjelaskan perbedaan konver
Tony Blair Partai Buruh Sosialis Spanyol dan beberapa partai
gensi dalam masyarakat yang mapan dan terpolarisasi Dalam
di Asia seperti di Korea dan Taiwan
M
politik untuk menempatkan diri ke garis tengah
politik bisa bermetamorfose dari partai elite ke
justru melahirkan ketidakjelasan pemihakan
partai massa dari partai massa ke partai catch all
politik partai Karena itu ideologi tetap menjadi penting bagi partai politik terlebih dalam sistem kepartaian yang banyak multiparty Begitu
dari catch allparty ke partai kartel cartel party Kemungkinan metamorfose tersebut tergantung pada konteks sosial politik yang ada baik pada
juga dalam pembentukan dan penguatan koalisi
ranah sosial maupun politik
yang berdampak pada stabilisasi pemerintahan ideologi menjadi urgen
Namun demikian metamorfose partai politik
tersebut tidak bisa dilepaskan dari tiga aspek yang
The stability of multiparty governments is itself highly variable depending on several factors One area ofcontinuing interest and in vestigation is the kind ofcoalitionformed which
has to do with the number ofparties involved in government and their relationships to each
saling terkait Pertama motivasi dan landasan sikap partai Kedua program kerja partai Ketiga implementasi program kerja partai Asas atau
ideologi partai sebagai landasan sikap partai merupakan bagian penting dalam mendefinisikan dan memahami partai politik Motivasi dan
other ideology relative strength and to the
landasan tersebut menjadi akar dari program
rest of the legislature size of majority etc Second stability depends greatly on the politi
kerja dan proses implementasi program kerja
cal culture political practice and institutional
partai 27 Ideologisasi sebagai proses penguatan
rules of individual nation state
ideologi bagi kerja partai politik merupakan
Upaya penguatan koalisi tentu tidak cukup hanya dengan ideologisasi partai politik yang berdampak pada pilihan atau pembentukan ko alisi Peran partai politik bagi penguatan budaya
politik masyarakat yang tercermin dalam praktik politik kader partai akan menjadi penguat bagi
pilihan pilihan partisipatif masyarakat terhadap partai politik Karena itu ideologisasi koalisi sebagai aktualisasi dari ideologisasi partai politik
harus diimbangi oleh keseriusan dan konsistensi partai politik dalam pemberdayaan budaya politik
langkah penting untuk membangun kompetisi dalam sistem politik yang multipartai Ketiadaan aktualisasi ideologi karena lebih mengedepankan pragmatisme politik berupa transaksi politik
kekuasaan hanya memperdaya masyarakat dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan politik warga
Bahkan pada titik tertentu
masyarakat akan sampai pada titik kejenuhan
dalam menentukan pilihan politiknya di antara
deretan partai politik yang tidak jelas kabur jenis ideologinya
masyarakat
Ideologi partai secara legalitas formal dapat
Menuju Konsistensi dan Kompetisi
dibaca dalam AD ART masing masing partai politik Namun upaya penguatan dan sosialisasi
Partai politik sebagai instrumen demokrasi
ideologi hanya bisa dilakukan melalui aktualisasi
memiliki beragam fungsi dan karenanya ia
ideologi dalam sikap dan perilaku kader partai
bergerak di antara beragam isu Bahkan secara
secara konsisten baik pada ranah parlemen
faktual partai politik bisa berubah dari bentuk
maupun ranah sosial termasuk dalam penentuan
yang ideologis menjadi partai massa dari partai yang mengedepankan isu isu spesifik
maupun pembentukan koalisi di parlemen
ke isu isu yang serba mencakup Perubahan ini memungkinkan karena adanya perubahan
keeenderungan pemilih 26 Lebih jauh partai
Perpecahan di dalam tubuh partai politik
yang terjadi selama ini dan
liarnya wacana
yang digagas atau direspons oleh kader kader partai politik
baik di parlerVen maupun di
eksekutif membuktikan tidak adanya ikatan
Munroe Eagles Christopher Holoman Larry Johnston The Institutions ofLiberal Democratic States hlm 58
Peter Mair Wolfgang C Muller dan Fritz Plasser Ed Political Parties and Electoral Change
California Sage
Publications Ltd 2004 him 13 Dalam buku ini disebutkan
More generally and as with the targeting ofgroups ofvoters parties may move between a more sectorally speck approach and a catch all approach Alternatively parties which had
already transformed themselves into catch all parties in the
earlier postwar period may later come to believe that a catch all strategy is no longer viable under the changed conditions ofparty competition
27 Moshe Maor Political Parties Routledge 1997
Party System
London
hlm 3
41
ideologi yang kuat pada diri partai Inilah agenda mendesak yang harus dilakukan oleh partai
Budiardjo Miriam 2008 Dasar Dasar Ilmu Politik
politik untuk membentuk soliditas kualitas dan
Cook Terrence E 2002 Nested Political Coalition
Edisi Revisi Jakarta Gramedia
integritas kader kadernya dalam menentukan
Nation
pilihan politik bagi kepentingan masyarakat Hal
Greenwood Publishing Group Inc
ini mendapatkan momentumnya saat ini karena
partai yang berideologi umum sekuler sudah cenderung menguat pada partai partai tertentu
di satu sisi sementara koalisi yang ada masih sangat longgar dan cair Karena itu kemungkinan rekonstruksi koalisi masih sangat terbuka di tengah longgarnya soliditas ideologi partai dan
ikatan koalisi yang ada Di antara partai politik yang ada masih terbuka mencari partner untuk
Regime
Program
Cabinet USA
Cooter Robert D 2000 The Strategic Constitution
New Jersey Princeton University Press Diamond Larry
Richard Gunther Ed
2001 Po
litical Parties and Democracy Baltimore The Johns Hopkins University Press
Eagles Munroe Christopher Holoman dan Larry Johnston 2004 The Institutions of Liberal Democratic States Canada Broadview Press Ltd
Eatwell Roger dan Anthony Wright Ed 2004 Ide
berkoalisi seperti PDIP atau partai lainnya yang
ologi Politik Kontemporer Yogyakarta
tidak berkoalisi dengan pemerintah tapi tidak
dela
juga berkoalisi untuk oposisi Kondisi ini meru
pakan ruang bagi dimulainya penataan kembali terhadap model koalisi yang konsisten dan efektif sekaligus pemantapan ideologi sebagai bagian dari upaya revitalisasi koalisi
Jen
Johnston Larry 2009 Politics An Introduction to the Modern Democratic State Canada University of Toronto Press
Katz Richard S dan William Crotty 2006 Hand book ofParty Politics London Sage Publica tions Ltd
Dinamika koalisi yang berlangsung selama ini bisa menjadi jalan masuk bagi rekonstruksi koalisi Selain itu juga sebagai upaya revitalisasi
koalisi dalam sistem quasi presidensial yang selama ini menjadi ajang transaksi politik karena masing masing tersandera oleh kepentingan partai yang beragam Dalam jangka panjang rekonstruksi dan revitalisasi koalisi ini dapat mempercepat
sekaligus
memperkuat proses
konsolidasi demokrasi dengan terbangunnya
koalisi yang didasarkan pada kesamaan ideologi minimum connected winning coalition maupun
pertimbangan kontrol yang kuat dan solid di parlemen minimum winning coalition Dengan demikian partai politik telah menyicil kepastian
tentang daya guna koalisi dalam sistem quasi presidensial bagi kepentingan bangsa dan negara Semoga
Lijphart Arend 1984 Democracies Patterns of Majoritarian and Consensus Government in
Twenty One Countries New Haven Yale Uni versity Press Lijphart Arend 1975 The Politics of Accommoda tion Pluralism and Democracy in The Nether lands Edisi I1 Revisi California University of California Press
Lively Jack 1975 Democracy Oxford Basil Black well
Macridis Roy C 1983 Contemporary Political Ide ologies Movements and Regimes Canada Lit tle Brown
Company
Mair Peter Wolfgang C Muller dan Fritz Plasser Ed
2004 Political Parties and Electoral
Change California Sage Publications Ltd Peter van Diermen 2000 Indone Manning Chris sia di Tengah Transisi Aspek Aspek Sosial dari
Reformasi dan Krisis Yogyakarta LKiS Maor Moshe 1997 Political Parties
Daftar Pustaka
Ambardi Kuskridho 2009 Mengungkap PolitikKar tel Jakarta KPG LSI
Aspinall Edward dan Marcus Mietzner Ed
Political
Ideologies and the Democratic Ideal New
York Harper Collins Publishers
42
Kampanye Isu dan
Cara Melobi Jakarta Yayasan Obor Indone sia Yayasan TIFA
Elections Institutions and Society Singapore ISEAS Publishing 1991
Mendoza Democrito T 2004
2010
Problems of Democratisation in Indonesia
Ball Terence dan Richard Dagger
Party System
London Routledge
Mueller Dennis C 2003 Public Choice IH Cam
bridge Cambridge University Press Noel Sid
Ed
2005 From Power Sharing to De mocracy Canada McGill Queen s Univer sity Press
Sartori Giovanni 1976 Parties and Party Systems A Frameword for Analysis UK Cambridge
University Press
Segal David R 1974 Society and Politics Uniformity and Diversity in Modern Democracy Illinois Scott Foresman and Company
Volden Craig
Clifford J Carrubba 2004
The
Formation of Oversized Coalitions in Parlia
mentary Democracies
American Journal of
Political Science Vol 48 No 3 Juli 2004
w
PEREMPUAN DI PARLEMEN BERJUANG DI TENGAH KERAGUAN Oleh Eva Kusuma Sundari
Abstract
Women representation in parliament has been determined 30 by law The 30 gender quota is still consi dered ineffective in voicing out the problems and needs of women and other marginalized groups One ofthe root cause ofthe ineffectiveness is the domination ofpatriarchy value and norms over women in which stands that men
are better handlingpolitical issues rather than women This domination ofpatriarchal values can be traced back to
political parties through their commitment in giving or not giving proper and right political education and equal
opportunity to both men and women to fill in the seat ofpolitical arena which is still disadvantage to women
Pendahuluan
sistem kuota tersebut
Hampir di manapun keterlibatan perempuan
perempuan sudah terjamin untuk duduk sebagai
di dunia politik adalah sebuah situasi yang
wakil rakyat Ditambah dengan sistem zipper
diwarnai kontradiksi Indonesia dengan populasi
yang mengharuskan sekurangnya satu caleg
sekitar 237 641 326 jiwa
yang diperkirakan sekitar separuh dari ke
perempuan diletakkan di antara tiga orang caleg dalam nomor urut sehingga caleg perempuan
seluruhan populasi itu faktanya hanya memiliki
tidak tersisih ke nomor besar Namun
keterwakilan perempuan di lembaga lembaga
pelaksanaannya ternyata tidak semua partai mau
negara yang kurang dari kuota yang diharapkan
menerapkan sistem kuota dan aturan nomor urut
Keterwakilan perempuan di DPR RI periode
dan sebaliknya memutuskan untuk mengikuti
2009 2014 diisi sekitar 101 orang dari 560 ang
aturan suara terbanyak sebagai kebijakan internal
gota atau sekitar 18 03
dengan perempuan
Z Angka ini meningkat
dari periode sebelumnya 2004 2009 yang men
setidaknya 30
caleg
pada
partai Lebih buruknya lagi adalah aturan suara
terbanyak ini kemudian disahkan pemberlakuan
3 Meskipun terus mengalami
nya oleh Mahkamah Konstitusi melalui judicial
peningkatan sejak Pemilu 1955 dalam konteks
reviewnya tanggal 23 Desember 2008 dengan
keterbukaan dan demokrasi saat ini rendahnya
mencabut pasal 214 UU No
jumlah keterwakilan perempuan memperlihatkan ada persoalan dengan pelibatan perempuan dalam
Ketetapan Mahkamah yang mencabut sistem zipper dan nomor urut dipandang tidak sejalan
politik
dengan aksi afirmatifuntuk meningkatkan jumlah
capai sekitar 11 6
Kewajiban untuk melibatkan perempuan
10 Tahun 2008
keterwakilan perempuan di parlemen Kini faktanya adalah parlemen diisi oleh
dalam pemilu sudah ditetapkan oleh UU No
10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Undang undang ini menetapkan sistem kuota 30 untuk keterwakilan caleg perempuan
jumlah wakil perempuan yang masih jauh dari
sistem zipper dan aturan nomor urut Dengan
yang mengurusi pendidikan dart kesehatan dan
30
Pada periode 2004 2009
perempuan itu umumnya masuk ke dalam komisi
urusan perempuan Badan Pusat Statistik 2010 angka sementara
2 Dewi Safitri Perubahan
Perempuan di Parlemen Sudahkah Membawa artikel Laporan Khusus BBC Indonesia 7 Maret
2011
Ibid Sementara sumber lain seperti dalam buku Gender and Politics 2009 menyebutkan angka 11 09
para wakil
seperti komisi VIII Perta
nyaan berikutnya yang mungkin juga sudah kerap dilontarkan adalah bagaimana dengan kapasitas 18 03
wakil itu
Apakah mereka
sudah berdaya untuk melakukan transformasi sosial atau hanya sekadar simbol keterwakilan saja
Jawaban sementaranya adalah kapasitas
45
mereka belum mencapai tahap agen transfor masi sosial dan lebih cenderung kepada simbol
pendekatan lain yang menambahkan kategori
keterwakilan saja Tulisan ini akan menelusuri
bentuk kehadiran transformasi personal 5 yang
bagaimana efektivitas kinerj a politisi perempuan
melalui dirinya mencoba memengaruhi secara
di parlemen Dengan melihat dari hasil kinerja
politik perubahan perubahan sistem dan cara
politisi perempuan dalam menjalankan fungsinya
pandang world view
keterwakilan perempuan
sebagai pengawas jalannya pemerintahan pem
yaitu sebagai sebuah
Di Indonesia sendiri kuota gender ditetapkan
buat perundang undangan dan penganggaran
sebesar 30
Persoalan kapasitas dan kapabilitas politisi
perempuan juga perlu ditelusuri ke dalam partai
berapa dasar normatif yang memunculkan kuota 30 antara lain adalah UUD 1945 yang telah
politik
Selain itu juga melihat bagaimana
diamandemen khususnya Pasal 28 pada beberapa
komitmen partai politik menjalankan aksi
butirnya yang menjelaskan hak perempuan dalam bidang politik UU No 7 Tahun 1984 mengenai
afirmatif dalam merekrut caleg perempuan dan membezikan pendidikan politik yang sangkil dan mangkus untuk kader caleg perempuannya Kuota Gender 30
dan Persoalannya
Kuota gender pada lembaga legislatif adalah salah
satu cara untuk mengatasi
persoalan
rendahnya keterwakilan perempuan agar dapat menyuarakan kebutuhan kebutuhan mendasar
oleh UU No
10 Tahun 2008 Be
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan UU No 39 Tahun 1999 Pasal 46 tentang Hak Keterwakilan Perempuan di Lembaga Tinggi Negara dan Inpres No
9
Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender
Namun sayangnya tidak ada sanksi apapun yang dikenakan kepada parpol jika tidak memenuhi kuota tersebut
Argumen untuk menetapkan kuota gender
perempuan yang mungkin oleh laki laki menjadi urusan yang tidak terlalu penting Kebutuhan ke
sudah cukup jelas yaitu usaha meningkatkan
butuhan akan kesehatan reproduksi pendidikan
representasi perempuan untuk bisa menyuarakan
jaminan perlindungan fisik dalam bekerja rasa
perbaikan kondisi kehidupan perempuan dan
aman bebas dari rasa takut kemerdekaan untuk
kelompok marginal lain Namun yang juga
menyuarakan pendapat dan meraih kesempatan
mendasar adalah apakah peningkatan jumlah
yang sama di bidang ekonomi dan politik Semua
representasi perempuan di parlemen merupakan
itu merupakan kebutuhan kebutuhan mendasar
tanda bahwa para perempuan sudah benar benar
perempuan yang dipahami lebih baik oleh
menjadi manusia berdaya empowered sehingga
perempuan itu sendiri daripada oleh laki laki
mampu melakukan transformasi sosial yang
Oleh sebab itu keterwakilan perempuan menj adi
diharapkan
sangat penting untuk melakukan pembelaan dan
keterwakilan perempuan dan kualitasnya
mewujudkan pemenuhan kebutuhan mendasar
Dahlerup6 berpendapat bahwa kuota tidak akan
tersebut
meningkatkan kualitas berpolitik perempuan
Mengenai korelasi antara jumlah
Keterwakilan perempuan di parlemen atau
selama partai partai politik tidak menaati
pemerintahan pada literatur politik umumnya
peraturan yang ada dan tidak mendapat sanksi
diartikan dengan dua cara yaitu secara deskriptif
atas ketidakpatuhannya memenuhi kuota Jika
dan substantif 4 Perspektif deskriptif mengartikan
demikian kuota akan tetap dijadikan simbol dan
keterwakilan perempuan sebagai keberadaan fisik
bukan tujuan perjuangan untuk mendudukkan
yang mewakili perempuan Perspektif substantif
perempuan di lembaga politik
mengartikan keterwakilan perempuan berdasar
kan substansi pengetahuan dan isi yang hendak disampaikan oleh perempuan sebagai wakil dari
perempuan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda dari laki laki Ada
IAnne Phillips Ed
dikutip oleh June Cahyaningtyas dalam
Identifying Gender in Political Doxa and Heterodoxa Gender and Politics
Yogyakarta Tiara Press
Ed
Introduction
dalam Women s Politi
cal Participation and Representation in Asia Nias Press 2008
we
him 3 6
Copenhagen
him
144
6 Drude Dahlerup
Gender Quotas in Politics Empowerment
from Above or from Below
IKazuki Iwanaga
dalam
2009
in Kazuki Iwanaga
Ed
Political Participation and Representation in Asia gen Nias Press 2008
Women s Copenha
Di Indonesia hal itupun tampaknya berlaku
Tiga fungsi DPR baik legislasi pengang
Parpol tidak semua mematuhi kuota 30
garan maupun pengawasan belum sepenuhnya
dan tidak ada sanksi untuknya
dijiwai keadilan gender Tidak semua anggota
Upaya untuk
sungguh sungguh melibatkan perempuan ke
DPR memiliki cara pandang dan kesadaran
dalam politik terasa setengah hati saja Aksi
berperspektif gender Bisa ditebak produk dari
afirmasi untuk memperjuangkan keterwakilan
ketiga fungsi DPR itu masih bias gender Mau
perempuan semakin panjang dan alot saja dengan dipatahkannya aturan nomor urut j adi dan
tidak man agar produk DPR adil gender dalam
sistem zipper oleh MK Ke depan dengan segala
perempuan kesadaran dan keadilan gender harus
kendala struktural maupun kultural yang harus dituntaskan tindakan afirmatif tetap diperlukan
bersangkutan Dengan beberapa contoh produk
untuk mengupayakan peningkatan keterlibatan
di bawah akan memperjelas bias gender
artian adil dan baik untuk laki laki maupun
ditumbuhkan di kalangan anggota DPR yang
perempuan di lembaga legislati
Bidang legislasi Pengarusutamaan Gender di Parlemen
Produk produk legislasi DPR belum sepenuhnya
Upaya pengarusutamaan gender untuk memas
berkeadilan gender Beberapa produknya bahkan
tikan keterlibatan perempuan pada lembaga
cenderung merugikan perempuan Sekali lagi
lembaga negara juga tidak sepenuhnya berjalan
hal ini muncul karena di kalangan perumus
dengan baik termasuk di parlemen yang terken dala oleh beberapa hal Kendala kendala yang
masih belum berwawasan adil gender sehingga
dihadapi perempuan dalam proses pembuatan
kehidupan perempuan yang sesungguhnya
undang undang dan penyusunan anggaran
Paling tidak ada sekitar 20 an peraturan perun
produknya pun jauh dari pengalaman dan realitas
melingkupi hampir semua aspek dan menjadi
dangan yang substansinya merugikan perempuan
terkait satu sama lainnya sehingga menjadi cukup
menurut Departemen Hukum dan HAM clan
kompleks
UNDP 2007
Hambatan kultural dan ideologis
adalah hambatan yang lahir dari ideologi gender mengenai pola pola sosial kultural laki laki dan perempuan menjadikan perempuan merasa
kurang percaya diri untuk menyuarakan sendiri
Beberapa produk perundangan yang diang gap miskin perspektif gender antara lain 1 UU Pornografi yang perumusan di dalamnya tidak sungguh sungguh melindungi perempuan dan
pendapatnya Perempuan masih memersepsikan
anak dari eksploitasi seksual dan cenderung
bahwa politik itu kotor dan laki laki lebih baik
mengkriminalisasi perempuan juga masyarakat
dalam mengurusi politik
gender
2
adat
Tidak semua perempuan sadar akan keadilan Jika mereka tidak sepenuhnya sadar
Undang undang Perkawinan No
1 Tahun 1974 memiliki banyak pasal yang menunjukkan standar ganda dan ketidak adilan 3
UU Penempatan dan
akan konstruksi sosial budaya yang merugikan
untuk
perempuan maka sulit bagi mereka untuk berpikir
Perlindungan Tenaga Kerj a Indonesia yang sarat
kritis dalam membuat kebijakan yang berkeadilan
dengan konflik kepentingan tetapi lemah dalam
gender Berpikir kritis menjadi kendala teknis
bagi perempuan untuk duduk dan menjadi mitra
perlidungan untuk perempuan buruh Undang undang penempatan tenaga kerja Indonesia akan
diskusi yang sejajar dengan kolega laki lakinya
dibahas lebih khusus di bawah ini
perempuan
Kendala teknis seperti ini persoalannya terletak
Tak pelak lagi sektor ketenagakerjaan di
pada kualitas politisi perempuan yang kurang
Indonesia adalah sebuah ironi khususnya yang
mendapatkan pembekalan dan pengetahuan
menyangkut buruh migran perempuan
mengenai pengetahuan politik
migran atau dahulu disebut tenaga kerja Indo
lingkungan
politik dan kesadaran gender
nesia TKI
Buruh
yang menyumbang devisa terbesar
kedua sesudah devisa migas dan hampir 80 Luky SandraAmalia Mengamankan TindakanAfirmatif pada RUU Paket Politik 2010 dalam http hvivtivpolitik lipi go id ift dex php in kolom gender and politics 287 mengamankan tin dakan afirrttatifpada ruepaketpolitik 2010 1ipi html 2010
nya diisi oleh perempuan hampir selalu diwarnai oleh kerugian material penyiksaan kekerasan
fisik dan mental sampai kematian dari pihak
47
buruh migran perempuan Tampaknya semua
Tidak adanya peran pemda dalam pengawasan
akan setuju bahwa salah satu akar masalah yang
gerak PJTKI menyulitkan pemda untuk memberi
mendasar dari buruh migran perempuan adalah
kan perlidungan kepada tenaga kerja Indonesia
lemahnya peran negara melalui undang undang ketenagakerj aan yang seharusnya bisa memberi
dari daerab Selain itu pemerintah daerah tidak
kan perlindungan kepada warganya khususnya
PJTKI daerah untukAPBDnya padahal otonomi
kepada perempuan pencari kerja di luar negeri
daerah juga menghendaki daerah untuk lebih
Upaya perlindungan negara kepada buruh
dapat mengenakan biaya administratif kepada
mandiri secara finansial Biaya administratifyang bisa dipungut oleh pemerintah daerah dari PJTKI
migran tertuang dalam UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlidungan Tenaga
juga sebenarnya bisa digunakan untuk membiayai
Kerja Indonesia di luar negeri
upaya upaya perlindungan pembekalan kepada
Sesudah pene
tapannya undang undang ini langsung menjadi
calon tenaga kerja dari daerah yang akan berang
sorotan dan perhatian banyak pihak dari berbagai
kat ke luar negeri Akan tetapi hal itu semua tidak
kalangan seperti dari akademisi
LSM dan
dimungkinkan karena pemerintah daerah tidak
pemerhati buruh UU ini dianggap masih belum
boleh mengurusi PJTKI daerah Pemerintah pusat
mencerminkan perlindungan untuk buruh migran
yang langsung berhubungan dengan PJTKI di
yang diharapkan dan masih berkutat pada urusan
daerah juga bisa menimbulkan kecurigaan adanya
teknis penempatan dan bisnis penempatannya 8
upaya rent seeking dari pemerintah pusat
Paling tidak ada 3 kelompok persoalan yang bisa dilihat sebagai kelemahan UU No
membelit tenaga kerja Indonesia sejak mengurus
39 Tahun 2004 yaitu
persoalan kewajiban
keberangkatan hingga mereka pulang kembali
dan kewenangan pemerintah dalam tata kelola
Tenaga kerja Indonesia juga mengalami ketidak
1
penyelenggaraan penempatan dan penyaluran
biaya dan
3
adilan dalam pengurusan dokumen dokumen
dokumentasi dan pengaturan
untuk kelengkapan administrasi penempatan
persoalan perlindungan kepada
mereka Hanya tiga komponen biaya dokumen
2
tenaga kerja
Persoalan biaya dan pungutan pungutannya
yang dikenakan kepada tenaga kerja yang harus
tenaga kerja
Dalam hal kewajiban dan kewenangan tata kelola penyelenggaraan UU No 39 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga dan Transmigrasi ber
tindak sebagai regulator pembina pengawas dan sekaligus pelaksana dan pemberi perlindungan kepada TKI di luar negeri Pasal ini rentan dengan
potensi konflik kepentingan karena pemerintah
memegang banyak peran secara tumpang tindih sehingga obyektivitasnya patut dipertanyakan
dibayar oleh tenaga kerja
yaitu dokumen jati
diri dokumen kesehatan dan dokumen pelatihan kerja Tapi pada kenyataannya seluruh biaya
dokumen apa pun dikenakan kepada tenaga
kerja Indonesia yang akan pergi Di sini bisa jadi memperlihatkan sekali lagi adanya upaya untuk memungut biaya di luar pungutan biaya
yang semestinya dan menjadikan pungutan itu seolah legal Ketika mereka kembali dari bekerj a pun urusan pembiayaan menjadi persoalan yang merugikan buruh migran Sudah menjadi rahasia
Kepentingan pemerintah pusat atas penem
patan dan bisnis tenaga kerja Indonesia di luar negeri juga tampak dari tidak diberinya peme
rintah daerah wewenang untuk berurusan dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerj a Indonesia PJTKI Hanya pemerintah pusat yang bisa berhubungan dengan PJTKI daerah Hal ini sebenamya kurang bisa diterima karena pemerintah daerah perlu tahu keberadaan warganya dan wajib melindunginya
umum kepulangan buruh migran selalu diwarnai dengan pungutan pungutan liar dari sejak bandara sampai ke daerah asal Negara wajib melindungi
buruh migran terhadap praktik praktik merugikan ini Jika tidak negara bisa dianggap mengambil keuntungan dari keberadaan buruh migran yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar ini Besaran biaya untuk setiap komponen keg iatan seharusnya disebutkan dengan jelas dalam
undang undang untuk menghindari berbagai 8 Sita Aripumami
Lebih Mudah Mencari Uang daripada
Bertahan Hidup Persoalan perempuan Buruh Migran Potret Kemiskinan Perempuan bunga rampai 2006
ER
dalam
Jakarta WRI
pungutan liar dalam pelaksanaannya karena tidak
diatur oleh negara dengan jelas
Terakhir yang paling mengenaskan dari
tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri adalah perlindungan keamanan Buruh
migran khususnya buruh migran perempuan
adalah pihak yang paling rentan dari tindakan eksploitasi dan kekerasan Meskipun UU No 39 2004 menyebutkan tenaga kerja mendapatkan perlindungan gender
kesetaraan hak
dan keadilan
tapi tidak disebutkan dengan jelas
bentuknya Bentuk bentuk kekerasan yang dicantumkan di dalam undang undang inipun tidak disertai dengan definisi kekerasan Karena tidak didefinisikan kekerasan itu seperti apa maka
Fungsi Pengawasan
DPR mempunyai tugas dan wewenang melak sanakan pengawasan terhadap jalannya undang undang APBN dan kebij akan pemerintah DPR harus melakukan revisi undang undang jika dalam pemantauan dan evaluasinya dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi lagi DPR
juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dengan melihat memilih dan memi lah pelaksanaan program program pemerintah Disinilah sebetulnya peran DPR harus cermat untuk mengawasi program pemerintah yang
dipandang tidak memiliki sensitivitas gender
penanganannya yang tuntas dan adil jika terjadi
atau keadilan gender Sejauh ini pelaksanaan
kekerasan juga menjadi sulit Demikian pula
pengawasan oleh DPR belum memasukkan
dengan tindakan pelecehan kekerasan seksual
perspektif gender
juga perlu didefinisikan dengan jelas agar jika
terjadi dapat ditangani dengan baik Sampai saat
ini banyak kasus konflik yang dialami buruh migran diselesaikan hanya sampai mediasi saja
Perekrutan Kader Perempuan Potensial oleh Parpol
tidak sampai ke pengadilan Ini tentu saja sangat
Runtuhnya Orde Baru ditanggapi oleh banyak pi
merugikan dan mengusik rasa kemanusiaan
hak sebagai sebuah kesempatan untuk berpolitik
Pada akhirnya negara dengan peraturannyalah
dan menyuarakan diri untuk menuntut hak dan
yang seharusnya bisa memberikan perlindungan
keadilan yang semasa Orde Baru berjaya tidak
rasa aman dan keadilan kepada buruh migran
mampu dilakukan kecuali patuh kepada penguasa
yang mencari kerja di luar negeri itu yang kerap
rezim Pada beberapa bidang muncul perlawan an perlawanan rakyat kepada penguasa yang dianggap sebagai sisa Orde Baru Di bidang per
dijuluki pahlawan devisa
Fungsi Penganggaran
Di bidang penganggaran politisi perempuan di DPR tidak dapat terlalu mudah mewujudkan
anggaran berkeadilan gender Pagu indikatif yang diajukan pemerintah sering relatif kecil sehingga pagu definitif ikut kecil Bisa ditebak anggaran negara untuk masalah gender jadi relatif kecil
yang konon anggaran untuk gender di kemen
terian juga sering dipotong Paling tidak ada tiga anggaran untuk gender di departemen anggaran
untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas
hidup perempuan anggaran untuk meningkatkan
kapasitas dan kesempatan kerja yang setara dan adil dan anggaran belanja umum untuk pengarusutamaan gender Semua hal ini perlu
diperjuangan lebih dalam lagi agar anggaran
pemerintah dapat mencerminkan anggaran yang
tanahan dan perkebunan misalnya petani petani
yang merasa tanahnya dahulu diambil paksa oleh perkebunan kemudian mencoba melawan
dan merebut kembali tanah tanah mereka tidak lama sesudah Soeharto lengser di tahun 1998 9 Organisasi organisasi nonpemerintah seperti
LSM dan KSM juga ormas ormas di tingkat lokal semakin menjamur Kebebasan berbicara juga
mulai terasa di media media massa dan gaung HAM mulai dikenal masyarakat luas Organisasi
perempuan yang nyaris beku di masa Orde Baru kecuali Dharma Wanita dan PKK juga mulai
bermunculan Tak kurang aktifnya adalah partai partai politik yang mulai memunculkan divisi keperempuanannya Sebut saja antara lain PDIP dengan Departemen Urusan Pemberdayaan Perempuan Golkar dengan Kesatuan Perempuan
Partai Golkar Partai Amanat Nasional dengan
berkeadilan gender
vPinky Chrysantini Berawal dari Tanah Menelusuri Pendudaak
an Tanah di Blitar Bandung Akatiga 2007
M
Perempuan Amanat Nasioanal dan PKB dengan
Perjuangan kaderisasi untuk caleg caleg
Perempuan Kebangkitan Bangsa nya 10
perempuan dilakukan dengan memberikan
Persoalan di seputar rekrutmen partai men
materi kaderisasi tentang bagaimana mengelola
jadi isu krusial Pertanyaan yang kerap terlontar
kampanye dan memperdalam ideologi partai
mengenai rekrutmen kader perempuan melalui
PDIP juga membuka sekolah kaderisasi untuk
partai adalah apakah masuknya perempuan
kader kader perempuan dari seluruh Indonesia
ke partai didasari oleh kehendak perempuan
di tahun 1999 2004 Penjaringan kader untuk
sendiri atau perempuan hanya menj adi instrumen mesin politik Apakah kader perempuan yang masuk ke partai memang punya komitmen kuat
menjadi calon legislatif ke depan akan dilakukan
dengan menjaring kader secara internal diambil dari sekolah sekolah kader bangsa dan secara
untuk tujuan transformasi sosial dan kemajuan
eksternal dengan membuka pendaftaran caleg
bangsa
utuk perempuan potensial di kalangan umum 12
Dalam diskusi mengenai kuota dan desen
Pada kasus Partai Keadilan Sejahtera basis
tralisasi di tahun 2008 yang diselenggarakan
yang digunakan adalah basis keluarga dan bukan
oleh Women Research Institute
warga negara sehingga tidak semua perempuan
Delphi Panel
disepakati bahwa reformasi di partai politik
dalam keluarga
istri
diperbolehkan untuk
adalah langkah strategis untuk meningkatkan
partisipasi politik perempuan 11 Perlunya partai
maju sebagai caleg Pada pemilu 2004 kasus Partai Bintang Reformasi PBR adalah kesulitan
politik untuk direformasi karena beberapa sebab
mencari kader perempuan dari kalangan generasi
antara lain komitmen parpol untuk mendorong
muda 13 Kendala umum menjadi anggota partai
perempuan masuk dan terpilih dalam lembaga
politik adalah bahwa dunia politik bukanlah
politik formal masih kecil dan cenderung untuk lebih mengedepankan kader laki lakinya dalam
dunia yang akrab untuk perempuan Politisi dianggap cuma berpikir karir dan tidak selalu
kepengurusannya dan keterpilihannya dalam
mengurus persoalan yang nyata
pemilu Proses pengkaderan dan pendididkan politik di dalam parpol juga masih lemah sehingga
Penutup
dukungan untuk kader perempuan juga kecil dan
Perjuangan perempuan untuk duduk di lembaga
kewajiban kuota 30
tidak dapat dipenuhi oleh
legislatif dan membuat transformasi sosial masih
parpol Pengurus parpol yang mayoritas laki laki juga dipandang tidak sungguh sungguh dan jujur
panjang dan berliku Tidak semua perempuan
dalam merekrut kader perempuan Perempuan direkrut lebih untuk menjadi alat pendongkrak
untuk memenuhi kuota di tahap awal tetapi pada sesungguhnya diletakkan di nomor urut besar dan
di dapil yang bukan asal daerahnya Kaderisasi perempuan di tubuh parpol masih sangat lemah dan kalau ada pun kualitasnya masih rendah Menilik pada contoh rekrutmen kader
dari beberapa partai
ada beberapa variasi
bisa duduk menjadi wakil rakyat di DPR dan
dari yang sudah menjadi wakil pun belum tentu bisa dan mampu memperjuangkan perempuan dan kelompok marjinal dengan baik Akan tetapi semua perempuan mempunyai hak atas
kesempatan untuk berpolitik yang sama Selain itu mereka juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan politik yang baik agar dapat meniti jalan menuju lembaga perwakilan rakyat tersebut
yang dilakukan partai untuk kader atau calon
Produk produk DPR membuktikan bahwa
kader partainya Di Partai Demokrasi Indonesia
belum semuanya berjiwa keadilan gender dan
10 Luky Sandra Amalia Kiprah Perempuan di Ranah Politik dari Masa ke Masa dalam http wwwpolitik lipi go id index php en eolumns 296 kiprah perempuan di ranahpolitik dari
itu menandakan bahwa ada batu ganjalan bagi
masa ke masa html 2010
perempuan untuk memperjuangkan kebutuhan
perempuan dan kelompok marginal Akan tetapi upaya untuk terns memperbaiki dan meningkat
11 http wri or id id penelitian Penelitian 20Politik 20dan 20Perempuan q id penelitian 20po1itik 20dan empuan Delphi Politik
20dalam
201ndonesia
20Pane1 20Era
3A
20Perempuan
200tonomi
20per
20dan
20Daerah
20
20di
kan kapasitas sudah menjadi pengetahuan bagi 11 Sali Susiana dkk
Ibid
50
Pengarusutamaan Gender dalam Par
lemen Sekretariat Jendral DPR RI dan UNDP Proper 2008
hampir semua politisi perempuan hanya saja upaya untuk betul betul mewujudkan berkeadilan
gender membutuhkan semangat yang tidak putus Kuatnya nilai patriarki adalah
musuh
Aripurnami Sita 2006 Lebih Mudah Mencari Uang daripada Bertahan Hidup Persoalan perem puan Buruh Migran
Dalam Potret Kemiskinan
Perempuan bunga rampai Jakarta WRI
yang
kuat sekaligus paling halus untuk kesadaran berkeadilan gender Dengan demikian banyak
perempuan menganggap bahwa keadaan yang
Badan Pusat Statistik 2010 Dalam http www bps go id tab sub view php tabel 1
daftar
1
id szrbyek l2
notab
l
Chrysantini Pinky 2007 Berawal dari Tanah Me
tidak adil yang menimpa perempuan adalah
nelusuri Pendudukan Tanah di Blitar Band
sesuatu yang normal
ung Akatiga
Hampir di semua lini adalah tantangan
Dahlerup Drude 2008
Gender Quotas in Politics
untuk perempuan agar diperlakukan lebih adil
Empowerment from Above or from Below
Partai politik memegang kunci yang teramat penting dalam upaya mewujudkan keadilan gender tersebut Parpol bertanggung jawab atas kesempatan yang adil untuk perempuan terlibat dalam politik sekaligus bertanggung jawab akan kualitas perempuan yang kelak akan duduk di
Kazuki Iwanaga Ed
DPR Hingga saat ini belum semua parpol me
Women s Political Par
ticipation and Representation in Asia Copen hagen Nias Press Iwanaga
Kazuki
Ed
2008
Phillips Anne Dikutip oleh June Cahyaningtyas 2009 Identifying Gender in Political Doxa and Heterodoxa
semua gerakan perempuan dan aktivis perempuan
Yogyakarta Tiara Press
Safitri Dewi 2011
Dalam Gender and Politics
Perempuan di Parlemen Sudah
terus mengupayakan untuk mengawal
kah Membawa Perubahan
gerak parpol untuk pemilu yang akan datang dan
Khusus BBC Indonesia
memastikan peningkatan keterlibatan perempuan
http
gender
Wo
tion in Asia Copenhagen Nias Press
miliki visi misi keadilan gender namun hampir
serta dukungan normatif pengarusutamaan
Introduction
men s Political Participation and Representa
Artikel Laporan
7 Maret
dalam
Www bbc co uk indonesia laporan khu
sus 2011 03 1103 04 perempuan shtml
dalam politik
Susiana Sali dkk 2008 Pengarusutamaan Gender dalam Parlemen Sekretariat Jendral DPR RI
Daftar Pustaka
dan UNDP Proper
Amalia Luky Sandra 2010
Kiprah Perempuan
di Ranah Politik dari Masa ke Masa
Dalam
http Avwwpolitik lipi go id index php en co
WRI dan Delphi Panel 2008
Perempuan dan Poli
tik dalam Era Otonomi Daerah di Indonesia
Kuota dan Desentralisasi dalam http
lumris 296 kipr ah perempuan di ranah poli
or id id penelitian Penelitian
tik dari masa ke masa html
an
2010
Mengamankan Tinda
kan Afirmatif pada RUU Paket Politik 2010 www politik lipi go id index
Dalam http php in kolom gender andpolitics 287 men
20Politik
20Perempaian q id penelitian
wri 20d
20politi
k 20dan 20p ereinpatan Delphi 2 0Panel 3A alam
20Peremparan 20Era
20dafa
20Otonoini
20Politik 20Daerah
20d 20di
201ndonesia
gamankan tiridakan afirnzatifpada ruu paket politik 2010 1ipi html
51
POLITIK PENGAWASAN DPRD DALAM UPAYA PEMAKZULAN KEPALA DAERAH
Studi Kasus Wali kota Surabaya
Oleh Luky Sandra Amalia Abstract
Impeachment as apublic officialproceedings conducted byparliament has become a quitepopular discourse
lately despite the impeachment efforts that occurred over many issues associated with interparty rivalry rather than as a process ofparliamentary oversight Impeachment in the context oflndonesian politics under the existing constitution can only be carried by the House ofRepresentatives against the President Vice President on the basis of certain reasons such as violation of law national treason corruption and others The impeachment which is
carried by District Legislative Council of Surabaya against the local mayor can be an interesting case because of besides there is no legal basis under the constitution the process becomes a new precedent in the political dv namics of the local parliament This paper attempts to explore the District Legislative Council impeachment case comprehensively The case is to be analyzed from aspect of regulation and process as well as political motives behind the impeachment effort This paper will also unravel the dynamics that occur in the impeachment process
and its impact on parliamentary politics at the local level
Pendahuluan
Berdasarkan basil penghitungan suara
Pemerintahan Kota Surabaya periode 2010 2015
Komisi Pemilihan Umum Daerah Surabaya pa
dipimpin oleh pasangan Wali kota Tri Rismaha
rini dan Wakil Wali kota Bambang Dwi Hartono
sangan Tri Rismaharini Bambang D H berhasil Sementara itu meraup 367 472 suara 40 9
Sebagaimana dugaan banyak pihak pasangan
pasangan calon Arif Afandi Adies Kadir berada
ini berhasil mengalahkan empat pasangan
di urutan kedua dengan 327 834 36 4
calon yang lain pada Pemilihan Umum Kepala
Di posisi ketiga adalah pasangan yang diusung
Daerah 2010 Meskipun demikian kemenangan
koalisi Partai Damai Sejahtera Partai Keadilan
pasangan yang diusung oleh Partai Demokrasi
suara
Sejahtera Partai Persatuan Pembangunan dan
Indonesia Perjuangan ini tidak didapat dengan
Partai Kedaulatan Nahdlatul Ulama
mudah
Fandi Utomo Yulius Bustami yang memperoleh
Pemilukada 2010 diwarnai dengan
gugatan perselisihan hasil pemilukada yang dilanjutkan dengan pemungutan suara ulang di 5 kecamatan dan 2 kelurahan
serta di kecamatan
105 736
11 8
yakni
suara Posisi berikutnya ditem
pati oleh pasangan Sutadi Mazlan Mansyur yang diusung gabungan Partai Kebangkitan Bangsa
dan kelurahan yang lain dilakukan penghitungan
dan Partai Gerakan Indonesia Raya dengan
suara ulang Gugatan tersebut diajukan oleh pasangan calon Arif Afandi Adies Kadir yang diusung koalisi Partai Demokrat Partai Golkar
perolehan 52 718
dan Partai Amanat Nasional
45 459 5
5 9
suara Sementara itu
pasangan calon independen yakni Fitradjaja Purnama Naen Suryono berhasil mengumpulkan suara
Pemilukada 2010 merupakan kali kedua
Pemungutan suara ulang dilakukan di Kecamatan Bulak Kecamatan Semampir Kecamatan Krembangan Kecamatan
Rungkut Kecamatan Sukalelo Kelurahan Putat Jaya Sawah
an dan Kelurahan Wiyung Wiyung dan penghitungan suara ulang di seluruh kota kecuali di kecamatan Bulak Kecamatan Sumampir Kecamatan Kremanbangan Kecamatan Rungkut Kecamatan Sukolilo Kelurahan Putat Jaya Sawahan dan
Kelurahan Wiyung Wiyung
pemilihan wali kota secara langsung Pemilukada langsung pertama dilaksanakan pada tahun 2005 yang juga dimenangkan oleh pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu Bambang DH ArifAfandi Pasangan ini meraih kemenang an mutlak satu putaran dengan perolehan suara
53
Tabel 1 Perolehan Suara Pemilukada Surabaya Tahun 2010 Pasangan Calon
Parpol Pengusung
Perolehan Suara
Persentase
Tri Rismaharini Bambang DH
PD Perjuangan
367 472
40 9
Partai Demokrat Partai Gol
327 834
36 4
Arief Afandi Adies Kadir
kar PAN Fandi Utomo Yulius Bustami
PDS PKS PPP PKNU
105 736
11 8
Sutadi Mazlan Mansyur
PKB
52 718
5 9
Fitradjaja Purnama Naen Suryono
Non parpol
45 459
5
Sumber
Partai Gerindra independent
KPUD Surabaya diolah
sebesar 52 1
jauh mengungguli calon pasangan
lukada 2010 PDI Perjuangan menggandengkan
lain Namun pasangan ini tidak bisa melanjutkan
Bambang D H sebagai calon wakil wali kota
duetnya pada Pemilukada 2010 Ada beberapa
dengan Tri Rismaharini calon wali kota Risma
alasan
demikian ia biasa dipanggil tidak memiliki latar
di antaranya karena pada awal tahun
2008 Arif Afandi memutuskan untuk menjadi
belakang politik melainkan berlatar belakang
pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur Z
birokrat Meskipun ia bukan politikus tetapi pada
Pada Pemilukada 2010 ArifAfandi mencalonkan
diri sebagai wali kota melalui Partai Demokrat
saat itu tingkat popularitasnya cukup tinggi dan didukung oleh beberapa pengusaha 4
berpasangan dengan Adies Kadir kader Partai
Apapun latar belakangnya semenjak dilantik
Golkar
Alasan lain Bambang D H
pada tanggal 28 September 2010 Tri Rismaha anak emas
rini telah memasuki ranah baru yakni ranah
PDI Perjuangan tidak bisa lagi mencalonkan diri
jabatan politik Sejak saat itu Risma demikian
sebagai wali kota Surabaya 2010 karena dinilai
panggilan akrabnya
sudah menjabat sebagai Wali kota Surabaya
beradaptasi dengan lingkungan barunya Akan
selama dua periode 3 Oleh karena itu pada Pemi
tetapi kenyataannya dalam usia pemerintahan
Keputusan ini tentu saja dianggap sebagai sebuah pengkhi anatan oleh pihak PDI Perjuangan Sejak saat itu wali kota dan
dituntut untuk segera
yang baru tiga bulan Pemerintah Kota Surabaya periode 2010 2015 ini mendapatkan ujian besar
wakilnya seringkali terlihat berjalan sendiri sendiri bahkan
dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wali
tidak jarang tampak persaingan di antara mereka Misalnya kebijakan yang menyangkut reklame kota yang telah ditetap
kota digoyang isu pemakzulan yang digulirkan
kan oleh wali kota kemudian dipersoalkan oleh wakilnya di
melalui hak angket sebagai kelanjutan episode
media massa Informasi diperoleh dari pembicaraan informal dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Saleh Ismail Mukadar pada tanggal 25 Desember 2009 Namun keputusan
ArifAfandi berpindah ke Partai Demokrat bisa saja disebabkan dirinya merasa tidak terikat kontrak secara tertulis dengan PDI
Perjuangan yang mengharuskan dia bertahan Selain itu bisa jadi Arif Afandi merasa perlu melompat ke Partai Demokrat
sebab partai berlambang bintang mercy ini merupakan partai besar yang relatif baru sehingga kemungkinan dirinya bisa
a Nama Tri Risma Menguat PDIP Surabaya Retak
http
dalam
www beritajatim com detailnews php 6 Politik
Pemerintahan 2009 12 29152851 Nama TYi Risma Men
guat
PDIP Surabaya Retak
diunduh pada 29 Januari
2010 Risma pernah menjabat sebagai Kepala Badan Peren canaan Pembangunan Kota
Bappeko
Surabaya pada tahun
2008 2010 Sebelumnya Tri Rismaharini adalah Kepala Dinas
Kebersihan dan Pertamanan pada tahun 2005 2008 Prestasi
Perjuangan
Risma selama menjabat di pemerintahan juga cukup mumpuni antara lain Risma sukses menciptakan lelang via internet alias
s Pada periode 2002 2005 Bambang D H naik jabatan dari
Pembangunan Sistem barn tersebut mampu meminimalkan
wakil wali kota menj adi wali kota Surabaya menggantikan wali kota Sunarto Sumoprawiro yang berhalangan tetap meninggal dunia Periode kepemimpinannya yang pertama tidak genap
kongkalikong antara peserta lelang dengan pejabat pemkot Sehingga terjadi efisiensi anggaran proyek yang cukup sig
lima tahun Persoalan ini menimbulkan perbedaan penafsiran
gersang di jantung kota menjadi taman hijau ketika menjabat
di antara pihak Bambang D H dan PDI Perjuangan dengan
sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkot
mengembangkan karir politik lebih cepat daripada di PDI
eprocurement ketika menjabat sebagai Kepala Bagian Bina
nifikan Contoh lain Risma juga mampu menyulap lahan lahan
Mahkamah Konstitusi MK berpendapat bahwa periode jabatan
Surabaya Risma juga berhasil menekan anggaran anggaran
Bambang D H yang pertama termasuk satu periode jabatan
yang bemuansa pemborosan membentuk kampung kampung
sebab lebih dari 2 5 tahun setengah masa jabatan
binaan untuk memberdayakan masyarakat dan aktif dalam pro
Akhirnya
Bambang D H dan PDI Perjuangan harus menerima keputusan MK dengan lapang dada
54
gram pengentasan siswa putus sekolah selama dirinya menjabat sebagai Kepala Bappeko Surabaya
dari hak interpelasi yang digagas DPRD sebe lumnya Berawal dari masalah kenaikan pajak
dipegang oleh PDI Perjuangan namun partai moncong putih ini tidak berhasil menguasai
reklame yang dinilai terlalu tinggi dan dianggap
kursi wakil rakyat DPRD Surabaya dikuasai
menyalahi prosedur yang dituangkan dalam
oleh Partai Demokrat yang berhasil meraup 16
bentuk peraturan wali kota DPRD terus menerus
kursi 311 792 suara atau 31 3
memaksa Wali kota Surabaya Tri Rismaharini mundur dari jabatannya
Dalam upaya pemakzulan wali kota ini
mengalahkan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP
yang hanya berhasil mempertahankan 8 kursi 198 010 suara atau 19
hampir seluruh fraksi DPRD memiliki satu
Posisi selanjutnya ditempati oleh Partai
suara kecuali satu fraksi yang berbeda pan dangan Menariknya fraksi yang menolak
Keadilan Sejahtera PKS
upaya pemakzulan wali kota bukan fraksi partai
suara atau 6 4
pengusung wali kota di Pilkada 2010 Meskipun pada awalnya fraksi partai pengusung wali kota
suara atau 5 4
6 6
65 358 suara atau
Partai Kebangkitan Bangsa PKB 63 742 dan Partai Golkar
53 549
masing masing memperoleh 5
kursi Kemudian Partai Damai Sejahtera PDS
berusaha keras membela kebijakan Wali kota
mendapatkan 4 kursi 54 960 suara atau 5 5
tetapi belakangan Fraksi PDI Perjuangan ikut
Partai Gerindra 3 kursi 41 560 suara atau 4 2
mendukung upaya pelengseran orang nomor satu di Surabaya tersebut Sebaliknya satu satunya
Partai Amanat Nasional PAN meraih 2 kursi
fraksi yang menolak upaya pemakzulan wali kota
Pembangunan PPP 29 600 suara atau 3
adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Partai Kebangkitan Nasional Ulama PKNU
Keganjilan yang lain terkait perseteruan yang terjadi di antara DPRD dengan Wali kota
53 527 suara atau 5 4
23 686 suara atau 2 4
serta Partai Persatuan dan
masing masing mem
peroleh 1 kursi dari 50 kursi yang tersedia
Surabaya ini adalah nama Wakil Wali kota
Berdasarkan undang undang dari konversi
Bambang D H tidak tersentuh sama sekali Pa dahal pasangan ini dipilih secara langsung oleh
suara yang ada posisi ketua Dewan ditempati oleh Partai Demokrat yang dijabat oleh Whisnu
rakyat pada Pemilukada 2010 dalam satu paket
Whardana Sementara itu yang berhak menjadi
Tidak hanya itu satu hal lagi yang tidak bisa
wakil ketua adalah PDI Perjuangan
diabaikan adalah wali kota memiliki legitimasi
Sakti Buana
yang kuat sebab dipilih secara langsung oleh
PKS Akhmad Suyanto
Wisnu
dan PKB
Musyafak Rout
rakyat Dengan demikian sejatinya Dewan
Berdasarkan jumlah fraksi yang terbentuk
tidak bisa memberhentikan Wali kota di tengah
DPRD Surabaya terbagi atas tujuh fraksi
masa jabatannya sebab Wali kota tidak dipilih
yakni Fraksi Partai Demokrat
F PD
terdiri
oleh DPRD
dari 16 kursi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas ada beberapa pertanyaan yang hendak dijawab
Perjuangan
dalam tulisan ini yaituApakah upaya pemakzulan
Kebangkitan Bangsa F PKB
yang dilakukan oleh DPRD Surabaya terhadap Wali kota sesuai dengan aturan perundangan yang
Keadilan Sejahtera F PKS masing masing
ada Apa motif di balik upaya pelengseran Wali
PDS 4 kursi Terakhir Fraksi Apkindo Amanat
kota Surabaya
Persatuan Indonesia Raya dengan 7 kursi yang
F PDI Perjuangan
kursi Fraksi Partai Golkar F PG
memiliki 8
Fraksi Partai
dan Fraksi Partai
mempunyai 5 kursi Fraksi Damai Sejahtera F
merupakan gabungan dari Partai Gerindra 3 kursi
Peta Politik Surabaya Kekuatan politik Surabaya setidaknya dapat dilihat dari basil perolehan kursi DPRD Surabaya
PAN 2 kursi PPP dan PKNU masing masing 1 kursi
pada Pemilu Legislatif 2009 lalu 5 selain dari ha
sil Pemilukada 2010 Meskipun kursi eksekutif
6 Legislatif dalam http www sur abaya go id profilpemerin tah index php id 4 diunduh 2 Maret 2011
5www kpusurabaya go id diunduh pada tanggal 20 Oktober
Ibid
2009
55
Tabel 2 Perolehan Suara DPRD Kota Surabaya Hasil Pemilu Legislatif 2009 Partai Politik
Perolehan Suara
Prosentase
Partai Demokrat
311 792
31 3
16
PDIP
198 010
19
8
PKS
65 358
6 6
5
PKB
63 742
6 4
5
Partai Golkar
53 549
5 4
5
PDS
54 960
5 5
4
Partai Gerindra
41 560
4 2
3
PAN
53 527
5 4
2
29 600
3
1
2 4
1
PPP
PKNU
1 23 686
Sumber
Perolehan Kursi
www kpusurabaya go id diunduh pada tangga120 Oktober 2009
Tabel 3 Susunan Pimpinan DPRD Surabaya 2009 2014 No
Jabatan
Nama
Partai Politik
1
Ketua DPRD
Whisnu Whardana
Partai Demokrat
2
Wakil Ketua DPRD
Wisnu Sakti Buana
PDI Per uan an
3
Wakil Ketua DPRD
Akhmad Su anto
PKS
4
Wakil Ketua DPRD
Mus afak Rouf
PKB
Sumber http
wwwsurabaya go id profilpemerintah index php id 4 diolah
Tabel 4 Susunan Fraksi DPRD Surabaya 2009 2014 No
Fraksi
Partai Politik
1
Fraksi Partai Demokrat F PD Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrat
16
PDI Perjuangan
8
Partai Golkar
5
4
Fraksi Partai Golkar F PG Fraksi Partai Keban kitan Ban sa F PKB
Partai Keban kitan Ban sa
5
5
Fraksi Partai Keadilan Se ahtera
Partai Keadilan Se ahtera
5
6
Fraksi Partai Damai Se ahtera
Partai Damai Se ahtera
4
7
Fraksi Apkindo Amanat Persatuan Indonesia
Gabungan Partai Gerindra PAN
7
Ra a
PPP dan PKNU
2
Jumlah Kursi
F PDI Per uan an 3
Sumber http
F PKS
F PDS
wwwsurabaya go id profilpemerintah index php id 4 diolah
Kerangka Konseptual Impeachment pemakzulan
secara historis ber
asal dari abad ke 14 di Inggris Parlemen meng gunakan lembaga impeachment untuk memproses
pejabat pejabat tinggi dan individu individu yang sangatpowerful memiliki kekuatan penuh yang terkait dalam kasus korupsi atau hal hal lain
yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa Jadi artikel impeachment adalah satu surat
resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya suatu proses impeachment Encyclopedia Britanica menguraikan pengertian impeachment sebagai proses pendak
waan atas perbuatan menyimpang dari pejabat
publik yang dilakukan oleh lembaga legislatif a criminal proceeding instituted against a public official by a legislative body Pengertian ini seringkali kurang dipahami sehingga seolah olah impeachment identik dengan pemberhentian Padahal proses permintaan pertanggungjawaban
yang disebut impeachment tidak selalu berakhir dengan tindakan pemberhentian terhadap pejabat yang dimintai pertanggungjawaban 9 Menurut JimmlyAsshiddigie impeachment
berasal dari bahasa Inggris yaitu
to impeach
Dalam kamus bahasa Inggris maupun kamus kamus hukum to impeach artinya memanggil atau mendakwa untuk meminta pertanggungjawaban
Dalam hubungannya dengan kedudukan kepala g Luhut M P Pangaribuan Memproses Presiden
Impeachment
Kompas
Senin
Pranata untuk
19 Februari 2001
dalam Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Laporan Penelitian Kerja sama Mahkamah Kon
negara atau kepala pemerintahan impeachment berarti pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban atas persangkaan
stitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung Jakarta 2005 hlm 8
56
91bid hlm 30
M
pelanggaran hukum yang dilakukannya dalam
tercela telah terbukti tidak lagi memenuhi syarat
masa jabatan Dengan demikian penggunaan
sebagai presiden dan atau wakil presiden 12
pranata impeachment dalam sistem hukum yang sering digunakan terutama menurut hukum
Sementara itu undang undang tidak menga tur impeachment pemakzulan terhadap kepala daerah oleh DPRD meskipun undang undang
tata negara lebih diproyeksikan pada ketentuan
pelanggaran hukum yang tidak hanya disebabkan
menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi
faktor politik Dalam praktik pelaksanaannya
pengawasan selain fungsi legislasi dan fungsi
pranata impeachment itu ditujukan bukan
anggaran 13 Selain itu undang undang juga me
hanya kepada kekuasaan presiden sebagai kepala
nyebutkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD
negara atau kepala pemerintahan melainkan
adalah penyelenggara pemerintahan daerah la
setiap jenjang jabatan yang ada pada struktur pemerintahan negara baik negara yang berbentuk
Dengan kata lain
sistem presidensiil maupun parlementer lo
sebenarnya DPRD tidak
memiliki fungsi pengawasan sebagaimana yang dimiliki oleh DPR RL15 Sebab DPRD meru
Munir Fuady dalam bukunya Teori Negara
pakan bagian dari pemerintahan daerah Artinya
Hukum Modern Rechsstaat
menyatakan bahwa
penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan
model penyebutan istilah
kesalahan berat
bersama sama antara DPRD dan kepala daerah
yang dapat dijadikan dasar bagi suatu proses
Oleh karena itu DPRD harus ikut berperan dalam
impeachment
menyukseskan pemerintahan daerah
di antaranya terdapat istilah
istilah antara lain melakukan kesalahan berat
Menteri Dalam Negeri
Gamawan Fauzi
melanggar haluan negara sebagaimana yang
berpendapat bahwa ada kesalahpahaman di
berlaku di Indonesia sebelum UUD 1945 aman
masyarakat termasuk di kalangan DPRD
demen melakukan pengkhianatan treason
suap
sendiri yang menganggap DPRD memiliki
menyuap bribery dan kelalaian serta kej ahatan
fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah
berat lainnya dan tindakan tereela
Seharusnya pemerintah daerah dan DPRD tidak
crimes and misdemeanors
other high
sebagaimana yang
boleh berposisi diametral atau saling berhadap
terdapat dalam konstitusi federal Amerika
hadapan
Serikat melakukan penyalahgunaan kekuasaan
DPRD tidak boleh mengusulkan atau membuat
yang serius
serious abuse of power
melakukan pengkhianatan yang serius
dan
a gross
breach oftrust 11
Sebagai unsur pemerintah daerah
keputusan untuk memberhentikan impeachment
kepala daerah ketika dianggap ada penyimpangan dalam pembuatan kebijakan 16
Demikian halnya dalam Undang Undang
Namun
DPRD bisa mengusulkan pem
Dasar 1945 hasil amandemen Pasal 7A impeach
berhentian kepala daerah dan wakilnya jika
ment pemakzulan dapat dilakukan terhadap presiden dan atau wakil presiden berdasarkan
memenuhi syarat syarat yang ditetapkan undang undang Di antaranya kepala daerah dan atau
alasan alasan
antara lain telah melakukan
wakil kepala daerah tidak dapat melaksanakan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
terhadap negara telah melakukan korupsi telah
secara berturut turut selama enam bulan tidak
melakukan penyuapan
lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan
telah melakukan tindak
pidana berat lainnya Ielah melakukan perbuatan Ibid
13 Pasal 41 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10 Soimin Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di In donesia
Yogyakarta UII Press 2009
hlm 9 dalam Harris
I
14 Pasal 19 Undang Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Fadillah Wildan Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden dan wakil Presiden Antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Mewujudkan De
75 Fungsi pengawasan dalam hal ini bisa juga diartikan sebagai
mokrasi
Politik Edisi Revisi
2010
Skripsi
Surakarta
Universitas Sebelas Maret
him 18
u Munir Fuady Teori Negara Hukum Modern Rechsstaat Bandung RefikaAditama 2009 dalam Ibid hhn 19
fungsi control Lihat Miriam Budiardjo Dasar Dasar Ilmu 2010
Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama
hlm 324
16 Mendagri DPRD Tak Berhak Mengawasi Kepala Daerah Suara Karya 21 Maret 2011
57
atau wakil kepala daerah dinyatakan melang gar sumpah janji jabatan tidak melaksanakan
Selain itu kepala daerah dan atau wakil kepala daerah juga dapat diberhentikan sementara
kewajiban dan melanggar larangan bagi kepala
oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila
daerah dan atau wakil kepala daerah
dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan
Dalam hal kepala daerah dan atau wakilnya
dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun atau lebih berdasarkan putusan
pemberbentian kepala daerah dan atau wakilnya
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 23 Pemberhentian ini bisa terjadi
tersebut diusulkan oleh DPRD melalui Rapat
jika kepala daerah dan atau wakilnya didakwa
Paripurnalg dalam bentuk pernyataan pendapat
melakukan tindak pidana korupsi tindak pidana
pengadilan22
dan tidak melaksanakan kewajiban maka
Hal ini dengan ketentuan Rapat Paripurna DPRD
tersebut dihadiri oleh sekurang kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota Dewan dan putusan
terorisme makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara za Dengan demikian
proses pemakzulan
diambil dengan persetujuan minimal dua pertiga
kepala daerah berkaitan erat dengan dina
dari jumlah anggota Dewan yang hadir 19
mika kepentingan politik atas sebuah jabatan
Langkah selanjutnya
DPRD meminta
dalam pemerintahan daerah Oleh karena itu
kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa mengadili dan memutuskan persoalan yang diajukan tersebut paling lambat tiga puluh hari
masing masing lembaga tidak boleh melampaui batas kewenangan yang telah diberikan oleh
setelah permintaan Dewan diterima MA Apabila
adanya mekanisme checks and balances system
konstitusi
Dalam kerangka ini
diperlukan
MA memutuskan bahwa kepala daerah dan atau
sistem pengawasan dan keseimbangan di antara
wakilnya terbukti melanggar sumpah janji
lembaga lembaga negara tersebut agar tidak ada
jabatan dan atau tidak melaksanakan kewajiban
Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang
lembaga yang lebih powerful memiliki kekuatan lebih dari yang lain 21 Akan tetapi kenyataan nya situasi ini yang terjadi di Surabaya DPRD
kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota
Surabaya berupaya memakzulkan Wali kota
Dewan dan putusan diambil dengan persetujuan
melalui isu kenaikan pajak reklame yang dinilai
minimal dua pertiga dari jumlah anggota DPRD
terlalu tinggi
maka Dewan kembali menyelenggarakan Rapat
yang hadir untuk memutuskan usul pemberhen tian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah
Pemakzulan Wali kota Surabaya
kepada Presiden 2o
Kesalahan Intepretasi vs Pembelotan
Langkah berikutnya DPRD mengusulkan
Berawal ketika Wali kota Surabaya Tri Risma
pemberhentian kepala daerah dan atau wakil
harini menaikkan pajak reklame hingga 100
kepala daerah kepada Presiden berdasarkan
melalui Peraturan Wali kota Nomor 56 tahun
putusan MA atas pendapat DPRD bahwa kepala
2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
daerah dan atau wakilnya dinyatakan melanggar
dan kenaikan pajak reklame hingga 300
melalui
sumpah j anj ij abatan dan atau tidak melaksanakan
Peraturan Wali kota Nomor 57 Tahun 2010 tentang
kewajiban Untuk itu Presiden wajib memproses
Perhitungan Nilai Sewa Reklame Terbatas pada
usul pemberhentian kepala daerah dan atau
Kawasan Khusus di Kota Surabaya yang mulai
wakilnya paling lambat tiga puluh hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut 21 22 Pasal 30 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
18 Pasal 29 ayat 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
23 Pasal 31 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
24lbid
19 Pasal 29 ayat 4 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
21 Gwendolen M Carter dan John H Herz
tentang Pemerintahan Daerah
Totaliterisme Dua Ujung dalam Spektrum Politik
0 Ibid
Miriam Budiardjo Masalah Kenegaraan Cet III
Gramedia 1980 1lbid
Om
Demokrasi dan
op cit h1m 20
dalam Jakarta
hlm 88 dalam Mekanisme Impeachment
rl
diberlakukan sejak tanggal 1 November 2010 26
mengenai kebijakan Pemkot yang penting dan
Seperti yang telah diketahui DPRD memiliki
strategis serta berdampak luas pada kehidupan
fungsi legislasi anggaran dan pengawasan 27
bermasyarakat dan bernegara 32 Sementara itu
Untuk itu salah satu tugas dan wewenang DPRD
persoalan kenaikan pajak reklame bukan meru
adalah melaksanakan pengawasan terhadap
pakan isu yang berdampak luas pada kehidupan
pelaksanaan perda dan peraturan perundang un
bermasyarakat dan bernegara Sebab kenaikan
dangan lainnya peraturan kepala daerah APBD
pajak reklame hanya berpengaruh terhadap kepentingan segelintir orang yang terlibat dalam
dan kebijakan pemerintah daerah 28 Dalam melaksanakan fungsi pengawasan
DPRD berhak mengajukan interpelasi Undang undang mensyaratkan hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit tujuh orang anggota Dewan dan lebih dari satu fraksi untuk DPRD yang 29 beranggotakan di atas tiga puluh lima orang
usaha reklame
Sementara itu kenaikan pajak reklame yang dinilai terlalu tinggi menimbulkan intepretasi
yang berbeda di antara Wali kota dan anggota Dewan DPRD menilai kenaikan pajak reklame di atas 100
tidak wajar dan menyebabkan
Usulan tersebut bisa menjadi hak interpelasi
ekonomi biaya tinggi Selain itu kebijakan ini
DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat
juga dinilai melanggar peraturan perundangan
paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari
Sebagaimana bunyi Pasal 49 ayat 5 UU No
setengah dari jumlah anggota Dewan dan putusan
28 Tahun 2009 bahwa segala perhitungan nilai
diambil dengan persetujuan lebih dari setengah
reklame dituangkan dalam perda
dari jumlah anggota Dewan yang hadir so
dalam menetapkan suatu kebijakan Wali kota
Secara administratif usulan interpelasi
DPRD Kota Surabaya memenuhi unsur yang ditetapkan undang undang sebab 26 dari 50 anggota DPRD dan 5 dari 7 fraksi yang ada
seharusnya
mengacu pada perda Di sisi lain perda tentang pajak daerah sedang dalam tahap pembahasan oleh DPRD 33 Dengan kata lain Dewan merasa
ditelikung oleh Wali kota Anggota DPRD juga
dua
mencurigai Wali kota berkonspirasi dengan
fraksi tersisa yakni F PDI Perjuangan dan F PKS
pengusaha reklame besar untuk memonopoli
menolak interpelasi
reklame 34 Kenaikan pajak yang sangat tinggi
menyatakan dukungannya
Sebaliknya
PDI Perjuangan adalah
partai pengusung pasangan Wali kota Surabaya pada Pemilukada 2010 yang tentu saja harus
mengakibatkan hanya pengusaha reklame besar
mengamankan Wali kota hingga akhir masa
sedangkan pengusaha reklame kecil tidak mampu
jabatannya
Sementara itu PKS berpendapat
yang mampu memasang reklame di Surabaya memasangnya
bahwa langkah DPRD menggunakan hak
Sebaliknya Wali kota memiliki beberapa
interpelasi terlalu jauh sebab persoalan perwali
alasan menaikkan pajak reklame 35 pertama
cukup diselesaikan melalui revisi 31
untuk menjamin keamanan pengguna jalan
Namun undang undang juga menjelaskan
Artinya kenaikan pajak reklame berdampak
bahwa hak interpelasi adalah hak Dewan
pada penataan reklame di Kota Surabaya agar
untuk meminta keterangan kepada Wali kota
26 Wawancara dengan Sri Hadi Wahono Ketua PAC PDI Per juangan Tegalsari Surabaya 2 Februari 2011
27 Pasal 41 Undang Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
32 Pasal 349 ayat 2 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR DPR DPD DPRD 33 Pajak Reklame Melangit Dewan Gagas Interpelasi Wali kota
Surabaya dalam http
surabaya detik com read 2010 11 15
185556 1494978 466 pajak reklame melangit dewan gagas interpelasi wali kota surabaya diunduh pada 15 Februari
28 Pasal 42 ayat 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
2011
tentang Pemerintahan Daerah
sa Sidang Interpelasi Kenaikan Pajak Reklame Panas Sumpah Wali kota Ditolak dalam http surabaya detik com read 20
29 Pasal 357 ayat 1 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR DPR DPD DPRD
30 Pasal 357 ayat 3 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR DPR DPD DPRD
10 12 08 144230 1511522 466 sidang interpelasi kenaikan pajak reklamepanas sumpah wali kota ditolak diunduh pada S Maret 2011
ss Tiga Alasan Risma Terbitkan Perwali 56 dan 57 Tahun 2010
31 Wali kota Surabaya Diberhentikan DPRD dalam http www
http
tempointeraktif com hg surabaya 2011 01 31 brk 20110131
terbitkanperwali 56 dan 57 tahun 2010 htm1
310080 id html diunduh pada 31 Januari 2011
3 Maret 2011
www zonaberita com Surabaya raya tiga alasan risma diunduh pada
59
tertata rapi dan ukurannya tidak terlalu besar
di daerah provinsi dan kabupaten kota 38 Berbekal
Sebab Wali kota mengaku sering menerima
peraturan undang undang tersebut Gubernur
kritik dari masyarakat karena pengaturan reklame
Jawa Timur Soekarwo meminta Pemerintah Kota
yang tidak beraturan termasuk kejadian reklame besar yang sering roboh dan ada yang merenggut
Surabaya merevisi Peraturan Wali Kota Surabaya
Nomor 56 clan 57 Tahun 2010 yang mendasari
korban jiwa
kenaikan pajak reklame Kenaikan
Akhirnya Wali kota Surabaya merevisi dan
paj ak reklame menurut Wali kota untuk memberikan insentif kepada pengusaha yang memasang reklame berukuran di bawah 8 meter
menurunkan persentase kenaikan pajak reklame
Kedua memberi rasa keadilan
melalui penerbitan Perwali No 70 dan 71 Jika menggunakan Perwali sebelumnya
Pemkot
persegi Sebaliknya untuk ukuran reklame di atas
Surabaya menargetkan pendapatan Rp 119 miliar
lima puluh meter persegi merupakan disinsentif
per tahun Setelah direvisi pendapatan pemkot
Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong pengusaha reklame lebih memilih memasang Man di media massa daripada memasang Man
maksimal Rp98 miliar atau berkurang Rp21
ukuran besar di jalan jalan Hal ini berkaitan
perwali yang baru tetapi DPRD Surabaya tetap
dengan penataan wajah kota
berkeinginan melakukan penyelidikan terkait
Ketiga dari segi ekonomi kenaikan pajak reklame bertujuan untuk mengejar target pendapatan asli daerah PAD
miliar Meskipun Wali kota sudah merevisi kenaikan pajak reklame dengan menerbitkan
persoalan kenaikan pajak reklame melalui hak angket
Hal ini terbukti
Sebagaimana usulan hak interpelasi hak
dengan bertambahnya pemasukan Pemkot dari
diberlakukannya perwali tersebut Menurut Wali
angket juga didukung oleh 5 fraksi sedangkan 2 fraksi yang tersisa yakni F PDI Perjuangan dan F PKS tetap menolak usulan hak angket Dengan
kota selama ini tarif yang dikenakan kepada
demikian secara administratif jumlah pengusul
perusahaan pemasang reklame sangat tinggi
sektor reklame sebesar Rp5 miliar per bulan sej ak
kenaikan pajak
hak angket telah memenuhi persyaratan undang undang Sebagaimana bunyi undang undang hak angket diusulkan oleh paling sedikit tujuh orang
reklame tidak menyebabkan inflasi sebagaimana
anggota DPRD kabupaten kota dan lebih dari
yang dituduhkan anggota Dewan Titik reklame
satu fraksi untuk DPRD kabupaten kota yang 49 beranggotakan di atas tiga puluh lima orang
tetapi pajak yang disetor ke Pemkot Surabaya sangat rendah 36 Selain itu
besar hanya 8 8
dari seluruh titik reklame di
Surabaya 37
Selain anggota Dewan undang undang
Pelaksanaan hak angket dilalcukan setelah diaju kan hak interpelasi clan mendapatkan persetujuan
terhadap Wali kota juga dimiliki oleh Gubernur
dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang kurangnya tiga perempat dari jumlah
sebagai wakil pemerintah pusat di daerah Gu
anggota DPRD dan putusan diambil dengan
bernur bertugas dan berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
persetujuan sekurang kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD yang hadir
pemerintahan daerah kabupaten kota melakukan
Hak angket adalah hak DPRD untuk
juga menjelaskan bahwa fungsi pengawasan
koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah
melakukan penyelidikan terhadap kebijakan
pusat di daerah provinsi dan kabupaten kota
pemkot yang penting dan strategis serta berdam
dan melaksanakan koordinasi pembinaan dan
pak luas pada kehidupan masyarakat daerah
pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan
dan negara yang diduga bertentangan dengan
36 Sesuai dengan UU No 28 Tabun 2009 tentang Pajak Daerah
3 Pasal 38 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Retribusi Daerah bahwa pajak reklame paling tinggi 25 dari nilai sewa
37 Tiga Alasan
op cit diunduh pada 3 Maret 2011 Lima hal yang paling berpengaruh terhadap inflasi di Surabaya adalah harga beras emas minyak goreng bawang merah dan sayer
se Pasal 359 ayat 1 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR DPR DPD DPRD
40 Pasal 43 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
ketentuan peraturan perundang undangan 41
Berdasarkan pengakuan saksi saksi panitia
Kenyataannya kebijakan Wali kota menaikkan
angket menyimpulkan bahwa Wali kota menyalahi
pajak reklame yang dituangkan dalam perwali bukan merupakan isu yang berdampak luas pada
ketentuan dasar Permendagri No 16 Tahun 2006
kehidupan masyarakat daerah dan negara sebab
Daerah 44 Proses penyusunan perwali dimaksud
kelompok yang terlibat dalam persoalan ini hanya para pengusaha reklame yang jumlahnya tidak
mengabaikan rapat pembahasan dengan pejabat
besar Selain itu kebijakan Wali kota dalam
reklame dan tenaga ahli 45 Tidak hanya itu per
bentuk perwali bisa direvisi tanpa melibatkan
wali kenaikan pajak reklame seharusnya disusun
proses politik yang panjang sebab kebijakan
oleh Kadispenda dan Pengelolaan Keuangan
tersebut belum menjadi perda Terlebih Wali kota
Pemkot Surabaya tetapi kenyataannya perwali
Surabaya telah merevisi besaran kenaikan pajak
tersebut malah disusun oleh Kabid Pendapatan
reklame tersebut dengan menerbitkan perwal
dan Pengelolaan Keuangan 46
yang baru
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
lain ketua tim reklame
asosiasi pengusaha
Temuan DPRD semakin menemukan titik
Benarkah alasan Dewan menggulirkan hak
terang setelah Wali kota mengakui bahwa dirinya
angket karena merasa tidak puas dengan jawaban
tidak membaca rancangan perwali secara ke
Wali kota mengenai alasan kenaikan pajak
seluruhan Namun Wali kota menegaskan bahwa
reklame pada saat sidang intepelasi dan dianggap
dirinya memang tidak harus mempelajari secara
tidak ada relevansinya antara kenaikan pajak
keseluruhan sebab itu menyangkut persoalan
dengan ambruknya papan reklame Ataukah ada
teknis dan dirinya tidak memiliki waktu untuk
motif lain di balik kengototan Dewan menggulir
kan hak angket pemakzulan misalnya Benarkah
membaca isinya secara lengkap sebab ada 88 perwali yang dibuatnya dalam setahun Untuk itu
hak angket hanya pintu masuk untuk melakukan
terkait dengan perwali kenaikan pajak reklame
upaya pemakzulan terhadap Wali kota Surabaya yang baru memerintah selama empat bulan
Risma berpendapat bahwa perwali tersebut harus
Sebagaimana diamanatkan undang undang
42
panitia khusus hak angket memanggil sejumlah
pejabat Pemkot Surabaya yang disinyalir terlibat
Justamaji hingga Tenaga Ahli Wali kota Syarif Mustafa Amin Tomi
Don Rosano Emanuel Sudjatmoko dan Subagyo
Penyusunan perwali diawali dengan pembentukan tim pe
dalam pembuatan Perwali No 56 dan 57 tahun
rumus
2010 tentang kenaikan pajak reklame untuk
as Kesimpulan ini diperoleh setidaknya berdasarkan pengakuan
menyelidiki indikasi pelanggaran dalam Perwali
dari Asisten I II dan III Pemkot Surabaya yang mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan perwali yang dimaksud Padahal
dimaksud as
Asisten I Pemkot Surabaya Hadi Siswanto mengetuai bagian hukum tetapi mengaku tidak pernah dilibatkan dan tidak di
41 Pasal 349 ayat 3 Undang Undang Nomor 27 Tabun 2009 tentang MPR DPR DPD DPRD
mintai paraf Sama halnya dengan pengakuan Asisten II Pemkot
Surabaya Mukhlas Udin juga tidak pernah diajak berdiskusi padahal dirinya adalah Ketua Tim Reklame Demikian halnya
42 Pasal 43 Undang Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang
dengan Asisten III Pemkot Surabaya M Taswin dan Kepala
Pemerintahan Daerah Dalam melaksanakan tugasnya panitia
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya
angket dapat memanggil mendengar dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang
Suhartoyo juga mengaku tidak dilibatkan Pejabat Pemkot
sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau
dalam http
dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki Setiap orang yang dipanggil didengar dan diperiksa wajib
40038 466 pejabatpemkot Surabaya tidak dilibatkan penyu
memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang undangan Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut turut tidak memenuhi panggilan panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan
bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan
Surabaya Tidak Dilibatkan Penyusunan Perwali Reklame
8urabaya detik com read 2011 01 05 184716 15
sunanperwali reklame diunduh pada 5 Maret 2011
46 Kepala Bidang Pendapatan Kota Surabaya Justamaji justru mengaku menyusun draft Perwali No 56 dan 57 tentang Kenaik an Pajak Reklame itu seorang diri setelah mengumpulkan dan mempelajari berkas berkas sebelumnya Menurut pengakuan
Justamaji dirinya mampu membuat drafting perwali tersebut karena sejak SMP sudah aktif di organisasi kesiswaan OSIS
43 Di antaranya Sekretaris Kota Surabaya Sukamto Hadi Asisten I Pemkot Surabaya Hadi Siswanto Asisten II Pemkot Surabaya Mukhlas Udin Asisten III Pemkot Surabaya M Tas
Namun demikian Justamaji mengaku bahwa draft tersebut telah didiskusikan dengan sejawatnya di Dinas Pendapatan
clan dirinya juga mengundang asosiasi pengusaha reklame di
win Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota
antaranya P31 dan Puri untuk berdiskusi Tetapi dalam diskusi
Surabaya Suhartoyo Kepala Bagian Hukum Kota Surabaya
tersebut Justamaji tidak menyebutkan besaran persentase ke
Suharto Wardoyo Kepala Bidang Pendapatan Kota Surabaya
naikan pajak reklame itu Ibid
61
menegakkan prinsip keadilan keamanan dan
hitam bertuliskan
penataan 47
merupakan kostum kampanye pemenangan
Akhirnya
seperti diduga sebelumnya
Not The Others
Kaos ini
Cawali Cawawali Surabaya Tri Rismaharini
panitia angket merekomendasikan kepada DPRD
Bambang D H yang diusung PDI Perjuangan
Surabaya untuk mengusulkan pemberhentian
pada Pemilukada 2010 Sebagian dari mereka
Tri Rismaharini sebagai Wali kota Surabaya
adalah kader militan PDI Perjuangan selebihnya
Wali kota dinilai melanggar UU No 28 Tahun
berasal dari jaringan relawan yang telah bekerja
2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Permendagri No 16 Tahun 2006 tentang
keras memenangkan Wali kota Tri Rismaharini
Prosedur Penyusunan Perangkat Hukum Daerah
oleh Wali kota yang kebijakannya dinilai tidak
dalam proses pembuatan produk hukum Selain
berpihak kepada rakyat kecil Dalam aksinya
itu kebijakan Wali kota dianggap menimbulkan
mereka tidak mengatasnamakan partai karena
keresahan sebagian kelompok masyarakat
dilarang oleh DPP PDI Perjuangan 49
dan berakibat pada ekonomi biaya tinggi serta
Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi sikap F PDI Perjuangan dan DPC PDI Per
menghambat investasi
Dari uraian di atas memperlihatkan bahwa ada miskomunikasi antara DPRD dengan Wali
pada Pemilukada 2010 Mereka merasa dikhianati
jualigan Surabaya yang mengubah sikap dari menolak usulan hak angket menjadi mendukung
kota yang menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai perwali tentang kenaikan pajak reklame sehingga DPRD tetap merasa perlu melanjutkan
pemakzulan Tri Rismaharini dari kursi L1
di
usaha pemakzulan lneskipun Wali kota telah
melakukan revisi atas Perwali tentang kenaikan
dengan partai moncong putih Bahkan Wali kota dianggap lebih mempedulikan staf ahlinya yang
pajak reklame
berasal dari luar partai daripada berkonsultasi
antaranya setelah dilantik menjadi Wali kota Tri Rismaharini tidak pernah berkomunikasi
dengan PDI Perjuangan dalam pembuatan ke Peran PDI Perjuangan dalam Proses
keberadaan Bambang D H sebagai Wakil Wali
Pemakzulan Wali kota
kota dalam pemerintahan 50 Risma juga menolak
Rekomendasi pansus hak angket yang mengusul kan pemberhentian Tri Rismaharini sebagai Wall
kota Surabaya tidak bisa dilepaskan dari tekanan
yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Masyarakat Tegakkan Konstitusi Arek Surabaya
Matek Kon Asu
yang dilakukan tepat pada saat sidang paripurna pembacaan rekomendasi pansus hak angket ke
naikan pajak reklame Kelompok masyarakat ini menuntut Wali kota Surabaya Tri Rismaharini
yang baru menjabat selama empat bulan mundur dari jabatannya sebab dinilai tidak manlpu me mimpin Surabaya
bijakan Selain itu Wali kota juga mengabaikan
Menariknya ratusan massa
ini sebagian besar mengenakan kaos berwarna
keinginan PDI Perjuangan untuk mengganti 75
pejabat Surabaya mulai dari tingkat lurah hingga kepala dinas sesuai dengan keinginan partai 5 Tidak hanya itu banyak kebijakan Wali
kota yang dinilai tidak pro rakyat Dengan kata
lain Wali kota dinilai telah melenceng dari visi misi partai yang merupakan janji kampanye pada Pemilukada 2010 lalu
Selama ini PDI
Perjuangan dikenal dengan jargonnya yang pro wong cilik pro rakyat kecil tetapi kepedulian itu tidak termuat dalam kebijakan yang dibuat Wali kota Hal ini setidaknya bisa dilihat pada ran cangan kebijakan umum anggaran RKUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara
Sementara itu terkait dengan pengakuan Kabid Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Sustamaji
Risma menepisnya
dengan mengatakan bahwa yang mengajukan perwali adalah Suhartoyo sebab dirinya tidak pernah berhubungan langsung dengan pejabat setara kepala bagian dan di bawahnya Wali
kota Surabaya Mengaku Tidak Baca Lengkap Draft Perwali http surabaya detik corn read 2011 01 24 131734 1553097 4661wali kota Surabaya mer gaku tidak baca lengkap draft
RPPAS APBD Surabaya 2011 yang diajukan MassaAnti Risma Sebagian Besar Berkaos
dalam http
Not The Others
Surabaya detik com read 2011 0l 3l
l2349 l5
5693 3 4 66 massa anti risma sebagian besar berkaus not the others diunduh pada 3 Maret 2011
5 Wawancara Sri Hadi Wahono
Op Cit
perwali diunduh pada 2 Februari 2011
5 Repotnya Menolak Kompromi dalam http regional kompas as Selanjutnya mengenai aksi massa social movement lihat
com read 2011 01 18 02503438 Repotnya Menolak Kompromi
Miriam Budiardjo Dasar Dasar
diunduh pada 1 Maret 2011
62
Op Cit hlm 382
a s
oleh Wali kota kepada DPRD Surabaya Partai
Surabaya Utara saja tidak bagi PKL di wilayah
banteng gemuk menilai program yang ditawarkan
Surabaya yang lain
Wali kota tidak berpihak kepada rakyat bawah
Dengan demikian rekomendasi pansus hak
Misalnya di bidang pendidikan secara nominal anggaran yang diusulkan oleh Wali kota
angket untuk memakzulkan wali kota tidak hanya
mengalami peningkatan dibandingkan dengan
satu fraksi yakni F PDI Perjuangan sebagai
periode sebelumnya Namun anggaran tersebut
partai pengusung wali kota pada Pemilukada 2010 berbalik mendukung keputusan DPRD Sementara itu F PKS tetap pada pendiriannya semula F PKS beralasan bahwa belum cukup
secara persentase justru menurun Anggaran pendidikan pada masa pemerintahan sebelumnya
Bambang D H Arif Afandi sebesar Rp1 3 triliun
33 4
Rp1 4 triliun
dari APBD 30
saat ini menjadi
dari APBD termasuk gaji
guru 52 Jumlah lembaga PAUD
didukung oleh lima fraksi melainkan bertambah
bukti dan data untuk memberhentikan Wali kota
dari jabatannya Selain itu menurut PKS kesala han wali kota hanya masalah teknis dan DPRD
Pendidikan Anak
Usia Dini yang diberi bantuan oleh Pemkot sebagai contoh lain saat ini menurun dibanding kan dengan periode pemerintahan sebelumnya
bisa menilainya melalui laporan keterangan pertanggungjawaban
LKPJ
sehingga tidak
memerlukan hak angket
Perubahan sikap yang ditunjukkan fraksi
yakni dari 7551embaga dengan anggaran sebesar
partai pimpinan Megawati Soekarnoputri
Rp6 233 miliar menjadi 300 lembaga dengan
dikarenakan merasa dikecewakan oleh Wali kota
rencana anggaran sebesar Rp3 miliar Tidak
Surabaya Tri Rismaharini Kekecewaan PDI
hanya itu pada masa pemerintahan sebelumnya
Perjuangan merupakan akumulasi kekecewaan
para pengajar relawan yang biasa disebut
yang telah dipendam sejak Tri Rismaharini
dengan Bunda PAUD juga ditingkatkan kualitas
dilantik sebagai wali kota Rapat paripurna hak
pendidikannya Misalnya Bunda PAUD yang
angket ini merupakan waktu yang tepat untuk
hanya berpendidikan SMP dibiayai pendidikan
meluapkannya Persoalan akan semakin rumit
nya hingga SMA melalui kejar paket Sementara
itu Bunda PAUD yang telah menyelesaikan
j ika wali kota berhasil dilengserkan sebab Wakil Wali kota Bambang D H tidak serta merta naik
pendidikan SMA dibiayai hingga sarjana 5s
jabatan menjadi wali kota karena dirinya pernah
Contoh lain di bidang ekonomi dalam
menjabat sebagai wali kota selama dua periode 56
RKUA RPPAS tersebut hanya tampak pem bahasan mengenai perkembangan sektor pasar
i5 Wali kota Surabaya Turuti Dewan Anggaran Pendidikan
modern seperti mal mini market dan super
Dinaikkan dalam http sur abaya detik com read 2010 12 22 194044 1531106 466 wali kota surabaya turuti dewan ang
market tetapi tidak ada pembahasan mengenai
garan pendidikan dinaikkan
pasar tradisional yang keberadaannya juga sangat dibutuhkan masyarakat 54 Dengan kata lain
draft tersebut tidak menyebutkan pembatasan pertumbuhan pasar modern oleh Wali kota Tidak
hanya itu pada sektor pembinaan pedagang kaki lima PKL jtiga dianggap tidak adil Anggaran pembinaan PKL sebesar Rp3 miliar
hanya diperuntukkan bagi PKL yang berada di
diunduh pada 2 Januari 2011
Keberatan atas RKUA RPPAS tersebut bukan hanya diteriakkan oleh FPDI Perjuangan saja melainkan oleh semua fraksi DPRD
Surabaya menolak dengan keras draf rancangan anggaran yang diajukan oleh wali kota Oleh karena itu persoalan RKUA RP PAS APBD Surabaya 2011 akhirnya berakhir dengan kesediaan
wali kota melakukan revisi anggaran tersebut Contohnya
jumlah lembaga PAUD yang menerima bantuan telah direvisi menjadi 881 lembaga dengangnilai anggaran sebesar Rp9 86
miliar dari draft sebelumnya yang hanya 300 lembaga dengan anggaran sebesar Rp3 miliar Contoh lain perubahan anggaran
di bidang pendidikan yaitu anggaran pendidikan yang pada draf sebelumnya hanya sebesar 30 menjadi 35 48
termasuk gaji guru dikoreksi
Meskipun wali kota sudah merevisi draft
rancangan anggaran tersebut tetapi RAPBD Kota Surabaya 2011
12 PDIP Minta Wali kota Lanjutkan Program Bambang D H dalam detiksurabaya com diunduh pada 2 Febmari 2011
tidak bisa segera diputuskan mengingat DPRD dan Wali kota
Surabaya masih berseteru mengenai kenaikan pajak reklame
Akhimya rakyat yang menjadi korban perseteruan elit Rakyat S3lbid
tidak bisa menikmati pembangunan tepat waktu
54 PDIP Tuding Wali kota Surabaya Sudah Tidak Pro Rakyat
56Undang undang menyebutkan bahwa apabila kepala daerah
dalam http surabaya detik com read 2010 12 21 185604 15 3018814661pdip tuding wali kota surabaya sudah tidakpro
berhenti dari jabatannya maka jabatan tersebut digantikan oleh wakil kepala daerah hingga masa jabatannya berakhir Semen
rakyat diunduh pada 2 Januari 2011
tara itu kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang sisa
63
Isu Bambang D H di balik skenario pemakzulan
atasnya sg Dengan kata lain sebenarnya persoalan
wali kota sempat santer terdengar di tengah
kesalahan perwali bisa diselesaikan dengan lebih
bergulirnya hak angket
sederhana yakni melalui mekanisme koreksi
tudingan tersebut ditepis oleh
oleh gubernur Kenyataannya DPRD Surabaya
Bambang D H selaku Wakil Wali kota Surabaya dengan melayangkan surat pengunduran diri
memilih untuk menggulirkan hak angket yang berujung pada rekomendasi pemberhentian Wali
sebagai wakil wali kota kepada DPP PDI
kota
Namun
Perjuangan sebagai partai pengusung pada Pilkada 2010
Meskipun Wali kota memiliki titik lemah
Selain untuk menepis tudingan
dalam pembuatan kebijakan khususnya jika
miring Bambang D H juga ingin memberikan kesempatan kepada kader PDI Perjuangan yang lain untuk memimpin Surabaya Di samping itu
periode pemerintahan sebelumnya namun alasan
Bambang D H mengaku ingin lebih berkon
untuk memakzulkan Wali kota sebab persoalan
sentrasi melaksanakan tugas parpol yang lain 17 Namun alasan pengunduran diri Bambang D H
kesalahan dalam hal pembuatan kebijakan bisa
tidak bisa sepenuhnya dibenarkan
Keterangan Pertanggungjawaban
Meskipun
bermaksud untuk membersihkan nama baiknya
dibandingkan dengan kebijakan yang ada pada yang digunakan DPRD tidak cukup mendesak
dikoreksi oleh DPRD melalui Rapat Laporan LKPJ
wali
kota atau melalui rnekanisme koreksi oleh
terkait konflik antara Wali kota dan DPRD tetapi
gubernur Selain itu prinsip dasar pemberhentian
Bambang D H adalah Wakil Wali kota yang dipilih secara langsung oleh rakyat Surabaya Artinya Bambang D H harus menjalankan
kepala daerah dan wakilnya melalui usulan
amanah rakyat Surabaya hingga berakhir masa
melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
jabatannya Selain itu Bambang D H dipilih
berhalangan tetap secara berturut turut selama
satu paket bersama Tri Rismaharini pada Pilkada
enam bulan tidak lagi memenuhi syarat sebagai
DPRD hanya dapat dilakukan apabila kepala daerah dan atau wakil kepala daerah tidak dapat
2010 Oleh karena itu Bambang D H harus
kepala daerah dan atau wakil kepala daerah
bahu membahu dengan Wali kota menyelesaikan
dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan
konflik Wali kota DPRD yang berimbas pada molornya pengesahan APBD dan berujung pada
tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar
terhambatnya pembangunan
kepala daerah 59
larangan bagi kepala daerah dan atau wakil
Di samping itu rekomendasi pemberhentian Tri Rismaharini sebagai Wali kota Surabaya
Motif di Balik Hak Angket
mengundang campur tangan Gubernur Provinsi
Ada beberapa kemungkinan yang bisa dijadikan
Jatim sebagai perpanjangan tangan pusat untuk
sekali lagi
membentuk opini kedua sebagai
pertimbangan bagi Mendagri dan Presiden
Sebagaimana bunyi undang undang peraturan wali kota adalah tindak lanjut dari perda Oleh
karena itu perwali bisa dikoreksi oleh gubernur
Mekanisme ini biasa dijalankan ketika ada per
aturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi Jangankan perwali perda saja juga
sebagai motif di balik kengototan Dewan untuk
menggulirkan hak angket yang berujung pada rekomendasi pemakzulan Wali kota Pertama
menurut beberapa pengamat politik konflik antara legislatif dan eksekutif di Surabaya dise babkan karena persoalan kegagalan komunikasi
politik yang terjalin di antara keduanya 60 Tri Rismaharini tidak memiliki latar belakang sebagai politikus melainkan birokrat Sebagai
bisa salah Karena itu ada mekanisme koreksi
yang dilakukan oleh lembaga yang berada di masa jabatannya lebih dari delapan belas bulan kepala daerah
58 Surati Dewan Gubernur Pasang Badan untuk Risma dalam http 8urabaya detik com read 2011 02 l8 73630 57395 014661surati dewan gubernurpasang badan untuk risma diunduh pada 2 Maret 2011
mengusulkan dua orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripuma DPRD berdasarkan usul partai politik atau
19 Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
gabungan partai politik pengusungnya
tentang Pemerintahan Daerah
57 Lewat SMS Wakil Wali Kota Surabaya Mengundurkan Diri
co Mengenai komunikasi politik dan konflik politik lihat Ram
dalam http www tempointeraktifcom hg politik 2011 02 03
Ian Surbakti Memahami Ilmu Politik
brk 20110203 310862 id html diunduh pada 4 Maret 2011
Widiasarana Indonesia 1992
Jakarta PT Gramedia
hlm 119 dan 163
birokrat Tri Rismaharini dikenal sebagai pekerja
kuantitas kelompok ini tidak besar tetapi secara
keras dan tidak kenal kompromi Persoalannya
kualitas kelompok kecil ini bisa memengaruhi
gaya ini masih terbawa meskipun Tri Rismaharini
hajat hidup orang banyak Oleh karena itu revisi persentase kenaikan pajak dianggap belum
telah menjabat sebagai Wali kota Jabatan Wali
kota adalah jabatan yang masuk ke dalam ranah
menyelesaikan masalah
politik sehingga wali kota tidak bisa mengabai
Keempat kengototan anggota Dewan dalam
kan pendapat anggota Dewan Sebab sekali lagi
menggunakan hak angket bisa juga disebabkan
undang undang mengamanatkan bahwa kepala
sikap Wali kota yang mengabaikan keberadaan
daerah bersama sama dengan DPRD adalah
partai politik Dalam menyusun kebijakan Wali
unsur penyelengaraan pemerintahan daerah 61
kota seakan tidak peduli dengan kepentingan
Kedua bisa jadi hak angket merupakan
parpol clan lebih percaya dengan
bisikan
alat untuk menekan wali kota sebab wali kota
tenaga ahlinya yang notabene orang di luar
menolak rencana pembangunan megaproyek
parpol Padahal kepala daerah bersama sama
tol tengah kota sepanjang 23 8 kilometer yang membentang dari Waru Sidoarjo sisi selatan
dengan DPRD adalah unsur penyelengaraan
Surabaya hingga Morokrembangan
sisi utara
pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan
Surabaya yang telah disetujui Dewan Menurut
undang undang Sikap Wali kota tersebut menjadikan anggota Dewan menyerang dirinya
Wali kota rencana tersebut sudah ditolak Pemkot
melalui hak angket untuk memberi pelajaran
sejak tahun 2007 dan tidak dimasukkan lagi ke
politik kepada Wali kota 64
dalam rencana tata ruang tata wilayah 2009 62 rencana
Kelima kengototan Dewan dalam meng gunakan hak angket yang dimilikinya juga
tersebut masih berlaku selama Perda No 3 Tahun
tidak bisa dilepaskan dari kepentingan sebagian
Namun
menurut Anggota Dewan
2007 tentang pembangunan tol tengah masih
anggota Dewan yang ternyata merupakan
belum dicabut 63
pengusaha reklame di Surabaya 65 Kenaikari
Ketiga kemungkinan lain yang tidak bisa dipungkiri adalah pengaduan dua asosiasi
pengusaha reklame besar yang mengeluhkan
pajak reklame tentu akan berimbas pada bisnis
yang digelutinya Selain kemungkinan di atas ada satu per
kenaikan pajak reklame kepada DPRD tidak bisa
soalan penting yang tidak bisa diabaikan terkait
diabaikan begitu saja
konflik antara DPRD dan Wali kota Surabaya
sebab meskipun secara
yaitu kebijakan Wali kota terkait penyaluran 61 Wawancara melalui telepon dengan Haryadi Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya
2 Februari 2011
Selanjutnya mengenai masalah disharmoni hubungan antar
dana aspirasi Sejak Tri Rismaharini memimpin Surabaya
penyaluran dana aspirasi DPRD
lembaga lihat Firman Noor Menimbang Masa Depan Sistem
langsung diterimakan kepada pengaju proposal
Presidensial di Indonesia Problematika Demokrasi dan Kebu
tanpa melalui anggota Dewan Padahal selama
tuhan Perbaikan Sistemik dalam Moch Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti
Ideal
Ed
Sistem Presidensial dan Sosok Presiden
Yogyakarta Pustaka Pelajar 2009
hlm 61
6z Risma menolak rencana tersebut sebab pembangunan tol tengah kota dinilai justru akan memperparah kemacetan di
Surabaya Selain itu pembangunan tel tengah kota dianggap
ini dana aspairasi tersebut diterimakan melalui anggota DPRD
Dari beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya pemakzulan terhadap Wali kota tam
tidak memenuhi asas keadilan karena pengguna jalan harus
paknya kebuntuan komunikasi antara Wali kota
membayar saat melintas di jalan tol tersebut Tidak hanya itu
dengan Dewan menyebabkan timbulnya konflik
pembangunan tol tengah kota juga akan menggusur sekitar
4 500 rumah warga dan jalur hijau Sebaliknya Pemkot
Surabaya sedang membangun lingkar timur dan lingkar barat maupun frontage road dua sisi di Jl A Yani Selanjutnya
Pemkot Surabaya berencana menerapkan transportasi massal
cepat Bus Rapid Transit BRT atau yang biasa disebut busway pada tahun 2013
63 Selain itu proyek pembangunan tol tengah kota ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timor
selaku wakil pemerintah pusat di daerah Rencana pembangun
yang terakumulasi secara terus menerus Persa maan kepentingan antara sesama anggota Dewan
yang merasa terusik dengan manuver politik wali kota yang dianggap mengubah kebiasaan menjadikan DPRD seolah olah menemukan 64 Wawancara Sri Hadi Wahono
Op Cit
an tol tengah kota merupakan program pembangunan pusat di
6s Bambang D H Enggan Salami Tri Rismaharini dalam http www tempo interaktifcom hg politik12011 02 04 brk 20110204
seluruh daerah
3 11111 id html diunduh pada 4 Maret 2011
65
musuh bersama untuk diserang Misalnya terkait dengan kebijakan wali kota yang mengubah pe nyaluran dana aspirasi yang biasanya disalurkan melalui Dewan menjadi disalurkan langsung kepada masyarakat pengaju proposal Padahal
selaku Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC Partai
Demokrat Surabaya harus bertanggung jawab Whisnu Whardana dinilai terjebak pada politisasi
hak angket dan kesepatakan lintas partai bb Alhasil empat anggota F PD dicopot dari
sebagaimana diketahui dana aspirasi biasanya
keanggotaan Partai Demokrat termasuk Ketua
menjadi bekal bagi Dewan untuk membentuk
DPC Surabaya Whisnu Whardana yang juga
pencitraan di mata konstituennya sebagai wakil
merupakan Ketua DPRD Surabaya
rakyat yang peduli terhadap kepentingan ma
dari jabatannya Ketua Fraksi Partai Demokrat
syarakat dengan membagi bagikan dana aspirasi
juga diganti Susunan anggota F PD yang
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada
berada di Banmus dirombak
awalnya hak angket digagas oleh anggota Dewan
dicopot dari Banmus
untuk memberi pelajaran politik kepada wali kota
dipertahankan
Tri Rismaharini yang dinilai kerap berseberangan dengan sikap Dewan Namun pada akhirnya usaha untuk menekan wali kota menj adi melebar dan kebablasan hingga berujung pada upaya pemakzulan wali kota
dipecat
lima anggota
sedangkan tiga anggota
Demikian halnya dengan partai pengu
sung wali kota pada Pemilukada 2010 PDI Perjuangan
Ketua umum PDI Perjuangan
Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepada
DPC Surabaya dan F PDI Perjuangan untuk
mencabut dukungan terhadap hak angket dan Akhir Drama Pemakzulan Wali kota
melakukan komunikasi politik dengan fraksi lain
Surabaya
guna menj amin kelangsungan pemerintahan Kota
Upaya DPRD untuk memakzulkan Wali kota
Surabaya Artinya DPC dan F PDI Perjuangan
Surabaya yang baru menjabat selama lima
Surabaya harus mengamankan Tri Rismaharini
bulan itu harus berakhir di tengah jalan setelah
Bambang D H sebagai wali kota dan wakil wali
ada intervensi dari Dewan Pimpinan Pusat
kota hingga berakhir masa baktinya DPP PDI
masing masing parpol Setelah rekomendasi
Perjuangan tidak mengizinkan segala bentuk
pansus hak angket dibacakan sejumlah partai
upaya penurunan Tri Rismaharini dari jabatan
politik kebakaran jenggot Para petinggi parpol
nya 67
memerintahkan kepada fraksi untuk mencabut
kembali dukungannya dalam upaya memakzul
Selain itu DPP PDI Perjuangan juga mene
DPP Partai Demokrat memerintahkan
gaskan bahwa setiap tindakan yang bertujuan untuk melengserkan wali kota yang diusung PDI Perjuangan merupakan pelanggaran terhadap
kepada F PD DPRD Surabaya untuk mencabut
AD ART dan peraturan partai Di sisi lain DPP
dukungannya terhadap upaya pemakzulan wali
juga meminta kepada wali kota Surabaya Tri
kota
Rismaharini
kan wali kota
Selain itu
DPP juga membentuk tim
untuk memperbaiki hubungan
verifikasi untuk menyelidiki keterlibatan seluruh 66 Nasib Wisnu Wardhana Diputus DPP PD Setelah Ada Hasil
anggota F PD terkait dengan upaya pemakzulan wali kota Hasilnya tim verifikasi menemukan
adanya pelanggaran terhadap garis partai yang
TimVerifikasi dalam17ttp llsurabaya detik com read 2011 02 01 200900 1558510 466 nasib ticisnu wardhana diputus dpp pd setelah ada hasil tim ver ifikasi diunduh pada 20 Februari
2011 Sementara itu mengenai kesepakatan lintas parpol bisa
telah dilakukan anggota fraksi sebab instruksi
mengarah ke politik kartel dengan ciri pertama hilangnya peran
DPP menyebutkan bahwa Partai Demokrat tidak
ideologi partai sebagai penentu perilaku koalisi parpol Kedua
menjadi oposisi pemerintah termasuk di daerah
sikap permisif dalam pembentukan koalisi Ketiga tiadanya oposisi
Keempat
hasil pemilu hampir tidak berpengaruh
apapun latar belakang partainya Namun dari
dalam menentukan perilaku partai politik Kelima kuatnya
temuan tim verifikasi terkuak bahwa setengah
kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai
dari anggota F PD sebenarnya tidak menyetujui
satu kelompok Lihat Kukridho Ambardi Mengungkap Poli tik Kartel Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era
usulan pemberhentian wali kota Tim verifikasi
Reformasi
juga menyatakan bahwa selama ini fraksi tidak
6 PDIP Surabaya Terancam Dibekukan Bila Ngotot Lengserkan
melakukan koordinasi dengan pengurus partai
yang lain Oleh karena itu Whisnu Whardana
Jakarta PT Gramedia 2009
hlm 3
Risma dalam http sur abava detik com read 2011 02 02 000 555 1558565 466 pdip surabava terancam dibekttkan bila ngotot lengserkan risma 3 Februari 2011
dengan PDI Perjuangan sesuai mekanisme
tidak ada kaitannya dengan hajat hidup rakyat
koordinasi tiga pilar partai
Surabaya
petugas partai
Selain itu DPC dan F PKB DPRD
di eksekutif petugas partai di legislatif dan
Surabaya dinilai tidak berkonsultasi atau me
struktural partai dan membuat komitmen dalam
ngadakan rapat dengan DPW PKB Jatim dalam
melaksanakan kebijakan pro rakyat Artinya
pengambilan keputusan mendukung rekomendasi
DPP PDI Perjuangan menolak permohonan
pemberhentian wali kota Terlebih PKB memiliki
pengunduran diri Wakil Wali kota Bambang DH
pengalaman pahit terkait pemakzulan pada masa
dari jabatannya 68
pemerintahan Abdurrahman Wahid
Ketua DPRD Surabaya Whisnu Whardana mengumumkan
pembatalan
usulan
pember
Setelah itu
anggotanya yang ada di DPRD Surabaya Fraksi
hentian Wali kota Tri Rismaharini pada Rapat
Gabungan Apkindo
paripurna DPRD Surabaya dengan agenda
pemberhentian wali kota
pencabutan SK DPRD No 2 Tabun 2011 tentang Kesimpulan Pansus Hak Angket Perwali No
Gus Dur
giliran PAN memerintahkan dua
untuk menarik dukungan
Di lain pihak Fraksi Partai Golkar dan Fraksi
Gabungan yang masih tersisa menolak persoalan
56 dan 57 Tabun 2010 tentang Kenaikan Pajak
ini dihentikan dan menginginkan hasil temuan
Reklame Ada dua alasan DPRD mencabut
pansus hak angket diteruskan ke MA sebab wali
kembali SK tersebut 69 Pertama karena tiga
kota terbukti melakukan pelanggaran prosedur
fraksi dan satu partai mengirimkan surat kepada
dalam proses penerbitan perwali kenaikan
pimpinan Dewan untuk mencabut rekomendasi
pajak reklame sebagaimana temuan pansus hak
pemakzulan Wali kota Surabaya yang dikemuka
angket Kubu ini juga berpendapat bahwa hak
kan pada rapat paripurna tangga131 Januari 2011
angket tidak bisa dibatalkan melalui paripurna
Tiga fraksi tersebut adalah F Partai Demokrat
Dengan kata lain penghentian persoalan ini di
F PDI Perjuangan
ditambah satu
tengah jalan menyangkut kredibilitas Dewan 72
partai yakni PKNU yang merupakan gabungan
Kengototan kubu ini untuk tetap melanjutkan
Fraksi Apkindo
proses pemakzulan Wali kota bisa jadi untuk
dan F PDS
Kedua berdasarkan surat Gubernur Jatim
membentuk pencitraan yang baik di mata
131 2059 011 2011 tertanggal 16 Februari
masyarakat sebab partainya memiliki sikap
2011 yang menyatakan bahwa Perwali 56 dan 57 Tabun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame yang dijadikan dasar pengajuan hak
yang konsisten jika dibandingkan dengan partai lain yang mudah mengubah sikap politiknya dari mendukung pemakzulan Wali kota menjadi
angket di DPRD sudah dicabut dan diganti dengan
menolak atau sebaliknya dari menolak menjadi
Perwali 70 dan 71 maka tidak bisa dijadikan objek
mendukung pemakzulan wali kota Konsistensi
No
penggunaan hak angket Selain itu gubemur juga
sikap politik partai dianggap mampu membentuk
menyatakan penggunaan hak angket seharusnya
politik pencitraan di mata masyarakat
berakhir pada pernyataan pendapat DPRD Kota
Meskipun menolak pemakzulan dihentikan
Surabaya bukan rekomendasi pemberhentian
tetapi dua fraksi tersebut tidak bisa berbuat
wali kota 70 Oleh karena itu penggunaan hak
apa apa Sebab palu sidang berada di tangan
angket dewan tidak sesuai dengan peraturan
Ketua DPRD Surabaya Whisnu Whardana
perundang undangan
dan Ketua Dewan sudjah memutuskan bahwa
Belakangan instruksi pencabutan dukungan
usulan pemberhentian Wali kota Surabaya Tri
terhadap rekomendasi pemakzulan Wali kotajuga
Rismaharini dibatalkan Selain itu SK DPRD No
dilakukan oleh DPW PKB Jatim dengan alasan
2 Tahun 2011 tentang Kesimpulan Pansus Hak
upaya pemakzulan wali kota tidak masuk akal
Sebab Perwali bisa direvisi dan Perwali tersebut
71 Fraksi PKB Diultimatum Cabut Dukungan Pelengseran Risma
2 x 24 Jam dalam http Ibid
surabaya detik com read 2011 02 02
173803 1559280 466 fraksipkb diultimatum cabut dukur gan pelengseran risma 2 x 24jam diunduh pada 2 Maret 2011
69 paripurna Cabut Pemakzulan Wali kota Surabaya Ricuh dalam www antaranews com diunduh pada 2 Maret 2011
72 PDIP Berharap Pemakzulan Wali Kota Surabaya Berhenti di DPRD dalam http www tempointeraktif com hg suraba
70 PP No 16 Tabun 2010 tentang Pelaksanaan Susduk DPRD dan
ya 2011 02 08 brk 20110208 311959 id htnal diunduh pada 9
UU No 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Februari 2011
67
Kenaikan Pajak Reklame juga dicabut Dengan
angket Perwali No 56 dan 57 Tatum 2010 tentang
pengusaha reklame di Surabaya Selain kemung kinan di atas ada satu persoalan penting yang
demikian
berakhir sudah upaya pemakzulan
tidak bisa diabaikan terkait konflik di antara
terhadap Wali kota Surabaya Tri Rismaharini yang digagas oleh DPRD Surabaya Di sisi lain
DPRD Wali kota Surabaya yaitu kebijakan Wali
anggota Dewan dan wali kota seharusnya bisa
Rismaharini memimpin Surabaya penyaluran
kota terkait penyaluran dana aspirasi Sejak Tri
bekerja sama dalam membentuk pemerintahan
dana aspirasi DPRD langsung diterimakan
yang baik Sebab sebagaimana diamanatkan undang undang DPRD merupakan bagian dari
kepada pengaju proposal tanpa melalui anggota
pemerintahan daerah
Dewan
Dengan demikian hak angket yang pada awalnya digagas oleh anggota Dewan untuk
Penutup
memberi pelajaran politik kepada Wali kota Tri
Dari deskripsi proses pemakzulan Wali kota
Rismaharini yang dinilai kerap berseberangan dengan sikap Dewan Namun pada akhirnya
Surabaya dapat disimpulkan bahwa tindakan DPRD Kota Surabaya tidak bisa dibenarkan menurut undang undang sebab undang undang tidak mengatur impeachment
pemakzulan
usaha untuk menekan Wali kota menjadi melebar
dan kebablasan hingga berujung pada upaya pemakzulan Wali kota Namun upaya DPRD un
terbadap kepala daerah oleh DPRD meskipun undang undang menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan di samping
tuk memakzulkan Wali kota Surabaya yang baru
fungsi legislasi dan fungsi anggaran 73 Selain
Pimpinan Pusat masing masing parpol
itu undang undang juga menyebutkan bahwa
menjabat selama lima bulan itu harus berakhir di tengah jalan setelah ada intervensi dari Dewan
Sebagaimana disebutkan di awal tulisan
pemerintah daerah dan DPRD adalah penye
ini bahwa proses pemakzulan kepala daerah
lenggara pemerintahan daerah 74 Dengan kata
berkaitan erat dengan dinamika kepentingan
lain sebenarnya DPRD tidak memiliki fungsi
politik atas sebuah jabatan dalam pemerintahan
pengawasan sebagaimana yang dimiliki oleh
daerah Dan proses tersebut bisa berhenti kapan
DPR Rl Sebab DPRD merupakan bagian dari
saja oleh intervensi pimpinan pusat partai
pemerintahan daerah
Fraksi merupakan perpanjangan tangan parpol
Tindakan Dewan ini disebabkan beberapa kemungkinan
pertama
karena persoalan
kegagalan komunikasi politik di antara eksekutif legislati
Kedua bisa jadi hak angket merupakan
dalam mengatur anggotanya yang duduk di lembaga legislatif Oleh karena itu memiliki
parpol
kekuatan besar untuk memengaruhi
sepak terjang anggotanya
alat untuk menekan Wali kota sebab Wali kota menolak rencana pembangunan megaproyek tot
Daftar Pustaka
tengah kota yang telah disetujui Dewan Ketiga
Ambardi Kukridho 2009 Mengungkap PolitikKar tel Studi tentang Sistem Kepartaian di Indone
kemungkinan lain adalah pengaduan dua asosiasi
pengusaha reklame besar yang mengeluhkan
sia Era Reformasi Jakarta PT Gramedia
kenaikan pajak reklame kepada DPRD tidak bisa
Black Henry Campbell 1991 Black s Law Diction ary Definitions of the Terms and Phrases of
diabaikan begitu saja Sebab meskipun secara kuantitas kelompok ini tidak besar tetapi secara
kualitas kelompok kecil ini bisa memengaruhi
hajat hidup orang banyak
Keempat bisa juga disebabkan sikap wali kota yang mengabaikan keberadaan partai politik Kelima
sebagian anggota Dewan merupakan
American and English Jurisprudence Ancient
and Modern St Paul Minn dalam
West Group
Mekanisme Impeachment dan Hu
kum Acara Mahkamah Konstitusi
Laporan
Penelitian Kerja sama Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer
Stiftung Jakarta 2005 Budiardjo Miriam
2010 Dasar Dasar Ilmu Poli
tik Edisi Revisi Jakarta PT Gramedia Pusta
73 Pasal 41 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
74 Pasal 19
M
ka Utama
Bambang DH Enggan Salami Tri Rismaharini
Nasib Wisnu Wardhana Diputus DPP PD Setelah Ada
dalam http www tempointeraktif com hg poli
Hasil Tim Verifikasi
tik 2011 02 04 brk 20110204 311111 id html
detik com read 2011102101120090011558510
diunduh pada 4 Maret 2011
surabaya
466 nasib wisnu wardhana diputus dpp pd
Carter Gwendolen M dan Herz John H 1980
De
mokrasi dan Totaliterisme Dua Ujung dalam Spektrum Politik
dalam http
dalam Miriam Budiardjo
setelah ada hasil tim verfkasi diunduh pada 20 Februari 2011
Noor Firman 2009 Menimbang Masa Depan Sistem
2005 Masalah Kenegaraan Cet III Jakarta Gramedia Mekanisme Impeachment dan Hu
Presidensial di Indonesia Problematika De
kum Acara Mahkamah Konstitusi
dalam Moch Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti
Laporan
Penelitian Kerja sama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer
Stiftung Jakarta
ruari 2010
Harris Fadillah Wildan 2010
Perbandingan
Konstitusional Pengaturan Impeachment Presi
den dan wakil Presiden Antara Republik Indo
nesia dengan Amerika Serikat dalam Mewujud kan Demokrasi Skripsi Surakarta Universitas Sebelas Maret
Impeachment
untuk Memproses Presiden
Pranata
Kompas
Senin 19 Februari 2001 dalam
edisi
Mekanisme
Konstitusi
Laporan Penelitian Kerja sama
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia den
gan Konrad Adenauer Stiftung Jakarta 2005
PP No 16 Tabun 2010 tentang Pelaksanaan Susduk DPRD
Pajak Reklame Melangit Dewan Gagas Interpelasi
Wali kota Surabaya
dalam http surabaya
detik com read 2010 11 15 185556 1494978
Fraksi PKB Diultimatum Cabut Dukungan Peleng seran Risma 2 x 24 Jam dalam http 11suraba ya detik com read 2011 02 02 l73803 l55928 0 466fraksipkb diultimatum cabut dukungan pelengseran risma 2 x 24jam diunduh pada 2 Maret 2011 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun
2010 dalam http www surabaya go id dispen duk index php list stats id 39 width 600 height 600 diunduh pada 1 Maret 2011 Legislatif
dalam http www surabaya go idlpro fi1pemerintah1index php id 4 diunduh pada 2 Maret 2011
14661pajak reklame melangi t dewan gagas interpelasi wali kota surabaya diunduh pada 15 Februari 2011
PDIP Berharap Pemakzulan Wali Kota Surabaya Berhenti di DPRD dalam http www tem pointeraktif com hg surabaya 2011 02 08 brk 20110208 311959 id html diunduh pada 9 Februari 2011
Paripurna Cabut Pemakzulan Wali kota Surabaya
Ricuh
durkan Diri dalam http www tempointerak tif com hg politik 2011 02 03 brk 20110203 310862 id html diunduh pada 4 Maret 2011
Massa Anti Risma Sebagian Besar Berkaus Not The
surabaya detik com read
2011 01 31 112349 1556933 466 massa an ti
risma sebagian besar berkaus not the others diunduh pada 3 Maret 2011
Mendagri DPRD Tak Berhak Mengawasi Kepala Suara Karya 21 Maret 2011
Nama Tri Risma Menguat PDIP Surabaya Retak
dalam www antaranews com diunduh
pada 2 Maret 2011
PDIP Minta Wali kota Lanjutkan Program Bambang DH
Lewat SMS Wakil Wali Kota Surabaya Mengun
Daerah
Sistem Presidensial dan Sosok Presiden
Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah
Fuady Munir 2009 Teori Negara Hukum Modern Rechsstaat Bandung RefikaAditama dalam
dalam http
Ed
Ideal Yogyakarta Pustaka Pelajar Pangaribuan Luhut M P
Demografz dalam http www surabaya go id pro falkota index php id 22 diunduh pada 1 Feb
Others
mokrasi dan Kebutuhan Perbaikan Sistemik
dalam www detiksurabaya com diunduh
pada 2 Februari 2011
PDIP Surabaya Terancam Dibekukan Bila Ngotot Lengserkan Risma
dalam http
surabaya
detik com read 2011 02 02 0OO555 l558565
466 pdip surabaya terancam dibekukan bila ngotot lengserkan risma diunduh pada 3 Feb ruari 2011
PDIP Tuding Wali kota Surabaya Sudah Tidak Pro Rakyat dalam http surabaya detik com rea
d 2010 12 21 185604 1530188 466 pdip tudi ng wali kota surabaya sudah tidakpro rakyat diunduh pada 2 Januari 2011
dalam http www beritajatim com detailnews Pemerintahan 2009 12 php 6 Politik
Salang Sebastian M Djadijono I Made Leo Wirata
29152851 Nama Tri Risma Menguat PDIP
DPRD Menghindari Jeratan Hukum Bagi Ang
Surabaya Retak
gota Dewan Jakarta Forum Sahabat
2010
diunduh pada 29 Januari
ma TA Legowo 2009 Panduan Kinerja DPR
Soimin Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di
PDI Perjuangan Tegalsari Surabaya 2 Febru
Harris Fadillah Wildan 2010
ari 2011
Perbandingan
Konstitusional Pengaturan Impeachment Pre
siden dan wakil Presiden Antara Republik Indo
nesia dengan Amerika Serikat dalam Mewujud kan Demokrasi
Skripsi Surakarta Universitas
Sebelas Maret Surbakti Ramlan 1994 Memahami Ilmu Politik Ja
karta PT Gramedia Widiasarana Indonesia
UU No 28 Tabun 2009 tentang Pajak Daerah dan Re tribusi Daerah
Undang Undang Nomor 27 Tabun 2009 tentang MPR DPR DPD DPRD
Undang U ndang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Wawancara melalui telepon dengan Haryadi Dosen
70
Wawancara dengan Sri Hadi Wahono Ketua PAC
Indonesia 2009 Yogyakarta UII Press dalam
www kpusurabaya go id diunduh pada 20 Oktober 2009
Wali kota Surabaya Diberhentikan DPRD
http
dalam
www tempointeraktif com hglsuraba
yaI20111011311brk 20110131 310080 id html
Wali kota Surabaya Mengaku Tidak Baca Lengkap Draft Perwali http Surabaya detik com rea d 2011 Ol 2411317341155309714661wali kota
surabaya mengaku tidak Baca lengkap draft perwali diunduh pada 2 Februari 2011 Wali kota Surabaya Turuti Dewan Anggaran Pen didikan Dinaikkan
dalam http
surabaya
detik com read 2OlO l2 22 l94044 1531106
14661wali kota surabaya turuti dewan ang
Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya
garan pendidikan dinaikkan diunduh pada 2
2 Februari 2011
Januari 2011
DPR DAN REFORMASI POLRI
Kajian Evaluatif Fungsi DPR terhadap Pelaksanaan Reformasi Polri 01eh
Sarah Nuraini Siregar
Abstract
The implementation ofPolri Reform and its accountability principal is determined by manyfactors One ofthe factors is the parliament roles andfunctions It is showed us thatparliament has an important role in guarding the implementation ofPolri Reform through the parliament functions which are legislation function budgetfunction
and supervisionfunction This article is to analyze the implementation ofparliamentfunction which related to Polri
Reformation Are parliament functions be effective as a key tools for Polri Reformation or precisely has not been effective And how does the impact ofparliamentfunction to the implementation ofPolri Reform
Latar Belakang Secara umum dan juga berdasarkan tuntutan
Reformasi Bidang Keamanan Reformasi Polri bertujuan mengubah citra polisi dari karakternya
yang militeristik ke arah polisi sipil yang de mokratik profesional dan akuntabel Reformasi Polri juga dapat dimaknai sebagai penempatan
peran dan kewenangannya sesuai dengan kaidah demokrasi dan amanat konstitusi untuk mem
berikan jaminan hukum bagi para pelaksananya dalam menjalankan tugas di lapangan Reformasi Polri ditujukan untuk mem
bangun Polri sesuai dengan prinsip demokrasi Salah satu hal yang berbeda antara kepolisian di negara otokratik dan negara demokrasi adalah masalah akuntabilitas dan transparansi atas segala
kegiatan kepolisian 2 Akuntabilitas kepolisian secara umum didasarkan pada keinginan untuk
mencegah penyalahgunaan wewenang kepolisian melindungi hak hak dan kebebasan masyarakat
serta adanya pengawasan terhadap lembaga ini
Oleh karena itu
pelaksanaan reformasi
Polri dengan segenap prinsip akuntabilitasnya ditentukan oleh proses dua arah antara kebij akan nasional pada lapis otoritas politik beserta
segenap perangkat politiknya dan kesadaran dan pemahaman elit pejabat Polri untuk menyadari perannya sebagai bagian dari sistem demokrasi
Asumsi ini menunjukkan bahwa terdapat
pula peran penting DPR dalam mengawal pelaksanaan Reformasi Polri melalui fungsi yang dij alankannya Apalagi DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat dan bertanggung jawab alas kepentingan publik Di dalam UUD 1945 selaku Konstitusi Negara menggariskan tiga fungsi
mendasar yang dimiliki oleh DPR yaitu Fungsi Legislasi penyusunan Undang Undang Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan
Dalam sistem demokrasi DPR Parlemen
berperan penting dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Reformasi Polri DPR bukan hanya sebagai institusi yang menjadi
Selain itu pentingnya akuntabilitas juga akan
representasi dari kepentingan rakyat
berpengaruh kepada legitimasi aparat kepolisian
juga memegang peranan dalam sistem checks
tetapi
di mata masyarakat
and balances agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya Pada konteks inilah DPR dapat memainkan
Bambang Widodo Umar Arah Reformasi Polri makalah Yang disampaikan dalam diskusi Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan di Jakarta oleh Propatria
29 Januari 2008
peran sebagai titik sentral strategis yang sekaligus menghubungkan antara pemerintah Polri dan warga negara masyarakat 3
Z Ronny Lihawa Akuntabilitas Politik dan Operasional Poiri
s Kusnanto Anggoro
makalah dalam Diskusi Menyoal Kinerja Polri publikasi tang
dan Operasi Polri
gal 7 Agustus 2007
31 Maret 2011
Fungsi DPR dalam Kontrol Kebijakan
dalam www propatria or id diunduh pada
71
Terkait dengan uraian di atas maka tulisan
gunakan pengetahuan dan keahlian berdasarkan
ini akan mengulas bagaimana peran dan fungsi
pendidikan dan latihan berjangka panjang
yang dij alankan oleh DPR terhadap pelaksanaan
memberikan layanan terbaik
ii iv
iii otonom
Reformasi Polri selama ini Ulasan ini menjadi
memiliki kontrol kuat terhadap anggotanya v
penting karena pada prinsipinya DPR sebagai
mengembangkan kelompok profesinya melalui
lembaga representasi dari masyarakat Indonesia
asosiasi
memiliki fungsi dan peran yang krusial dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan Reformasi
kebanggaan profesi
Polri Bahkan lebih dari itu DPR juga memiliki
atas monopoli keahlian
kewaj iban untuk memastikan agar kinerj a insti
vi memiliki kode etik viii
vii memiliki
memilih
profesi
sebagai pengabdian dan ix bertanggungjawab
Untuk mencapai hal itu dilakukan melalui
tusi Polri berjalan dengan maksimal serta dapat
perubahan dalam hal sistem rekrutmen pendi
dipertanggungj awabkan kepada masyarakat sehingga kepentingan masyarakat yang terkait
dikan pelatihan dan pembinaan pengembang an karier yang mengacu pada merit system
dengan kebutuhan keamanan dapat terpenuhi
Demikian pula dalam hal sistem manajemen kepolisian
Dalam hal ini tentu dibutuhkan
Hubungan antara Fungsi Parlemen den
peran parlemen dalam melaksanakan fungsi
gan Kepolisian
legislasinya agar tersedia instrumen legal yang benar benar lengkap dalam merealisasikan hal hal yang menjadi prinsip profesionalisme kepolisian seperti yang dijelaskan di atas
Keberadaan parlemen merupakan salah satu
ujung tombak dalam mengawal pembentukan polisi yang sesuai dengan prinsip demokrasi Para anggota parlemen harus benar benar memahami
Selain demokratis dan profesional
lebih
bahwa polisi yang demokratis akan mengarahkan
penting lagi adalah polisi harus bersifat sipil
aktivitasnya kepada kebutuhan publik Dalam
karena dengan kriteria sipil pada dasarnya
hal ini polisi harus responsif artinya merespons
akan memasukkan pula karakter demokratis
baik kebutuhan individu dan kelompok kelompok
dan profesional Polisi sipil mengacu kepada
swasta maupun non negara Selain itu parlemen
pengertian polisi sebagai institasi publik yang
juga perlu menerapkan fungsi pengawasannya
ditumbuhkembangkan secara profesional dalam
untuk menjaga akuntabilitas kepolisian itu
masyarakat demokratik Polisi sipil berkewajiban
sendiri Akuntabilitas ditandai oleh kesediaan
menjalankan fungsi penegakan hukum ketertiban
polisi menerima pengawasan atas penggunaan
masyarakat dan pelayanan masyarakat dengan
wewenang yang diberikan Tiga elemen akun tabilitas yang perlu diimplementasikan pada lembaga kepolisian i Answerability mengacu
tunduk terhadap prinsip prinsip akuntabilitas
kepada kewajiban polisi untuk memberikan in
perubahan masyarakat
formasi dan menjelaskan atas segala apa yang
kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya
mer6ka lakukan
ii
Enforcement
penghormatan terhadap hak hak sipil responsif terhadap kebutuhan masyarakat adaptifterhadap dan mengutamakan
mengacu
kepada kemampuan polisi menerapkan sanksi
Reformasi Polri dan Penerapannya
kepada pemegang kebijakan apabila mereka
Reformasi Polri saat ini tidak hanya dilihat
mangkir dari tugas tugas negara publik
iii
Punishibility mengacu kepada kesediaan polisi untuk menerima sanksi apabila mereka terbukti
melanggar code of conduct atau tindak pidana 4 Di sinilah fungsi pengawasan parlemen menjadi signifikan
tumbuhnya kemampuan untuk s i meng makalah Ibid
72
tahun 1998 atau sekedar melakukan perubahan
institusional peran dan wewenang kepolisian Lebih dari itu Reformasi Polri menjadi kebu
tuhan yang mendesak karena faktor keamanan merupakan bagian integral dari tujuan nasional
Prinsip profesionalisme mengacu pada
4 Bambang Widodo Umar
dari perspektif tuntutan atau amanat reformasi
Jati Diri Polri Dimasalahkan
dipublikasikan 22 Agustus 2007
yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Terkait dengan hal ini maka fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban
dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan menjaga
agar individu masyarakat dan negara yang
anggota Polri siap dan mau melakukan reformasi
merupakan unsur unsur utama dalam proses
ternyata gejolak dalam beberapa tahun terakhir
tidak dirugikan
juga memperlihatkan tidak semua kalangan di
Oleh karena itu untuk menciptakan suatu
dalam Polri itu reformis Lebih jauh lagi setelah
kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat
melakukan perubahan cukup banyak fenomena
diperlukan sistem kepolisian yang cocok dengan masyarakatnya dan tetap berada dalam kerangka
belakangan ini sudah agak sulit menemukan
demokrasi Dengan mengacu pada acuan dasar
Polri
demokrasi polisi dapat menunjukkan adanya
anggota Polri yang masih menyebut Reformasi Fenomena yang justru tercipta adalah seolah olah bahwa suatu kondisi yang baru
kesetaraan antara masyarakat dengan aparat
hasil perubahan bernama Reformasi Polri telah
kepolisiannya mengacu dan berdasarkan pada
sepenuhnya dicapai dan telah tuntas dilakukan
supremasi hukum menjamin dan memberikan
perlindungan hak asasi manusia HAM
adanya
Selain itu
secara khusus terdapat pula
beberapa ketidakjelasan dalam pelaksanaan
transparansi atau keterbukaan pembatasan dan
Reformasi Polri
pengawasan kewenangan serta dalam memberi
peran dari fungsi DPR untuk memperjelasnya
kan pelayanan berorientasi pada masyarakat yang
seperti yang disebutkan di bawah ini
dilayaninya 6
1
dan sebenarnya dibutuhkan
Paradigma peran Polri dalam sistem ke
Harapan harapan tersebut dimaknai oleh
amanan dalam negeri yang selaras dengan
Polri sebagai upaya Reformasi Polri yang
UU Pemerintahan No 32 Tahun 2004 Pada
meliputi tiga aspek
konteks ini jelas dibutuhkan peran DPR un
yakni aspek struktural
instrumental dan kultural Gagasan ini terurai
tuk menciptakan keselarasan tersebut melalui
dalam beberapa capaian yang dinilai oleh Polri
fungsi legislasinya
telah berjalan di ketiga aspek tersebut seperti
2
Sistem kekaryaan bagi anggota Polri aktif
yang menduduki jabatan sipil Hal ini tentu
yang digambarkan pada tabel di bawah ini Di sisi lain
saja jauh dari harapan untuk menciptakan
terdapat penilaian bahwa
Polri yang profesional dalam arti tidak masuk
capaian capaian tersebut belum optimal Bahkan
dalam jabatan sipil politik Akan tetapi fak
upaya Reformasi Polri justru kerapkali bersing
tanya belum ada aturan maupun mekanisme
gungan dengan tugas tugas rutin sehingga
yang detail untuk masalah ini
parameter dalam melihat keberhasilan Reformasi Polri menjadi tidak jelas Capaian tadi masih di
3
Netralitas Polri dalam Pemilu maupun Pilka da
anggap belum mampu mengubah citra Polri yang cenderung negatif di mata masyarakat Harus diakui bahwa tindakan beberapa anggota Polri di lapangan masih mencerminkan kekerasan dan
ketidakadilan terhadap masyarakat Beberapa kasus memperlihatkan fenomena tersebut seperti penanganan demonstrasi penanganan keamanan
di daerah konflik seperti kasus di Ambon Aceh Papua Poso
Kalimantan
dan sebagainya
Karena itulah muncul penilaian bahwa keber
hasilan Reformasi Polri baru sebatas pada aspek instrumental dan struktural secara terbatas Persoalan mengenai pelaksanaan Reformasi
4
Hubungan Polri dengan satuan keamanan
lainnya yang ternyata belum diatur secara lengkap dalam sebuah UU khusus yang mem bahas tentang relasi ini dan tugas perbantuan di antara para institusi keamanan
5 Lembaga eksternal pengawas aktivitas ang gota Polri dalam melaksanakan tugas sehari
hari Pengawasan eksterpal dibutuhkan untuk menjamin transparansi
akuntabilitas
dan
legitimasi kepolisian Jaminan akan penga wasan ini tentu membutuhkan keberpihakan
fungsi DPR di dalamnya yaittt fungsi penga
Polri turut dipicu oleh masalah psikologi refor
wasan dan fungsi legislasi yang mengatur se cara lebih tegas wewenang Kompolnas dalam
masi di dalam institusi Polri Menurut Adrianus
melakukan pengawasan terhadap Polri
Meliala walaupun secara psikologis anggota a Chryshnanda DL Membangun Polri Sebagai Polisi Sipil Dalam Masyarakat Demokratis makalah Community Polic ing dipublikasikan pada 6 Maret 2007
Adrianus Meliala Tempo
Psikologi Reformasi
dalam Koran
16 November 2006
Bambang Widodo Umar Op Cit
73
Tabel 1
Beberapa Capaian Reformasi Polri
Aspek Struktural 1
2
Aspek Instrumental
Perubahan Polri menjadi lem
4
5
pedoman induk dari
tentang Pemisahan TNI
Doktrin Catur Darma Eka
Penempatan Polri sebagai mi
Polri dan Peran TNI Polri
Karma sebagai pedoman
Amandemen Pasal 30
induk di masa Orba dan
keamanan melalui Komisi III
UUD 1945 ayat 2 yang
Doktrin Sad Daya Dwi
DPR Bidang Hukum
memisahkan peran TNI dan
Bhakti sebagai doktrin
Pemisahan Struktur Kepega
Polri dalam usaha di bidang
pelaksanaan menjadi
waian dari Manajamen TNI
pertahanan dan keamanan
Doktin Tri Brata seba
Pembenahan penampilan polisi
sebagai kekuatan utama
gai doktrin induk dan
berseragam tidak berseragam
dalam upaya peranan perta
Doktrin Catur Prasetya
dan peralatan tugas
hanan dan keamanan negara
sebagai pedoman hidup
Penetapan Polda sebagai induk
yang dilakasanakan melalui
penuh kesatuan tidak sentral
sistem Hankamrata
2
3
anggota
2
Perumusan pedoman
Revisi 300 Petunjuk Pelak
perilaku polisi dalam
sanaan Juklak dan Petun
melaksanakan tugasnya
juk Teknis Juknis Polri
yaitu postur Polri yang
Penyusunan Grand Stra
profesional bermoral
2 Tahun 2002 Dalam hal ini
tegy 25 tahun Polri yang
dan modern sebagai
dalam melaksanakan tugas
terdiri dari jangka pendek
dan wewenangnya pejabat
untuk trust building jangka
pelindung pengayom dan pelayan masyarakat
Polri dapat bertindak menurut
menengah untuk memban
yang terpercaya dalam
penilaiannya sendiri
gun kemitraan dan jangka
melindungi masyarakat
Pelembagaan Komisi Kepoli
panjang untuk membangun
sian
strive for excellence
Penetapan titik pelayanan
diatur dalam pasal 18 UU No
8
Perubahan doktrin dan
No VI dan VII Tahun 2000
pada pengemban diskresi yang
7
1
kedudukan setingkat menteri
istik ke Mabes Polri
6
Dikeluarkannya TAP MPR
baga non epartemen dengan
tra kerja DPR RI dalam urusan
3
1
Aspek Kultural
4
dan menegakkan hukum 3
Pemberdayaan bintara
Likuidasi satuan Brimob
dan tamtama Polri dalam
dalam arti mereposisi Brimob
upaya community polic
Polri sebagai satuan khusus
ing Dalam hal ini polisi
polisi profesional dengan daya
tidak lagi menempatkan
tangkal tinggi yang berbeda
diri secara vertikal tetapi
fungsinya dengan militer
horizontal di dalam ma syarakat
Langkah langkah Reformasi Internal Polri
dalam IDSPS AJI dan FES Newsletter
Evaluasi Fungsi DPR Terhadap Pelaksa naan Reformasi Polri
Edisi VII 10 2008
Polri yang diikuti dengan dikeluarkannya TAP No VII 1 4PR RI 2000 tentang Peran TNI dan Polri lalu dilanjutkan dengan mengeluarkan UU
No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
a Fungsi Legislasi
Fungsi legislasi DPR menjadi dasar bagi keberhasilan
atau justru kemandegan dalam
pelaksanaan Reformasi Polri karena pelaksanaan
substansi dan operasional Polri ditentukan lewat instrumen legal UU melalui hasil keputusan
legislasi DPR Selama ini instrumen yang mengatur dan mengamanatkan pelaksanaan Reformasi Polri seolah olah dinilai sudah
cukup dan selesai melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TAP MPR
No
VI MPR RI 2000 tentang Pemisahan TNI dan
74
Republik Indonesia Pengertian fungsi legislasi DPR melalui keberadaan regulasi regulasi di
atas dianggap telah cukup menjadi patokan bagi pelaksanaan Reformasi Polri
Namun
substansi UU No 2 Tahun 2002 justru mendapat
kritik tajam dari kalangan organisasi masyarakat
sipil Susbtansi UU ini dianggap belum cukup mendorong memastikan dan menjamin bahwa Polri akan bekerja secara bertanggung jawab dan profesional meskipun diakui pula bahwa
keberadaan UU ini jauh lebih baik dibandingkan
sional pada tingkat lokal dan masih merefleksikan
dengan UU sebelumnya 9
karakter militeristik
Padahal jika ditelaah lebih kritis keberadaan
Di sinilah sebenarnya diperlukan peran legis
instrumen ini maka beberapa pertanyaan
lasi DPR yang optimal dal am membenahi proses
mendasar mestinya terlihat dan menjadi tugas
pertanggungjawaban Polri DPR semestinya juga
DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya
membuat aturan sebagai mekanisme bagi Polri
seperti 10
dalam memberikan pertanggungjawaban secara
1 Apakah legitimasi Polri tetap seperti dirumus kan dalam UU No 2 2002 yang bertanggung
institusional dan reguler kepada publik dan
jawab kepada Presiden atau diubah menjadi
nasional maupun tingkat lokal Namun hingga
bertanggung jawab kepada aturan hukum dan
saat ini tampaknya aturan main tersebut belum
kesepakatan publik sebagaimana pengalam
dirumuskan terutama oleh DPR sendiri
an di Inggris
lembaga perwakilan itu sendiri baik pada tingkat
Masalah lainnya yang belum diatur secara
2 Apakah fungsi Polri tetap seperti sekarang ini
komprehensif dalam instrumen legal Polri adalah
selaku penegak hukum sekaligus pengelola
kedudukan Polri di bawah Presiden
keamanan ketertiban dan pelayan masyara
menyebabkan Polri memosisikan diri sebagai
Status ini
kat atau menerapkan Conununity Oriented
lembaga yang membuat kebijakan dan ope
Policing yang menekankan pendekatan lokal
rasionalisasinya sekaligus
dalam pemolisian Perancis
seperti pengalaman di
dan
kesempatan untuk memolitisasi fungsi kepolisian
3 Apakah struktur Polri tetap seperti sekarang ini sentralisasi atau desentralisasi
seperti
pengalaman AS dan Britain
Tahun 2002 tidak memuat aturan hukuln yang secara spesifik mengatur soal legitimasi dan mekanislne pertanggungjawaban polisi
secara
berkala sebagai salah satu institusi keamanan
di Indonesia Walaupun pasal 11 ayat 1 di UU tersebut menyatakan bahwa pernberhentian dan pengangkatan Kapolri dilakukan oleh Presiden
dengan persetujuan DPR namun pasal ini tidak
bisa diartikan sebagai pasal yang mengatur per tanggungjawaban institusional Pasal ini justru
lebih merupakan aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri
Kesan ini semakin
menguat jika merujuk pada pasal 10 di UU ini
yang menyatakan bahwa Kapolri merupakan pengembang tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarkis disini terkesan bahwa Polri tidak
diharapkan memberikan tanggung j awab institu 9IDSPS Peran DPR dalam Reformasi Sektor Keamanan Edisi 04 2008 hlm 4
posisi ini juga menciptakan persoalan birokrasi
kebutuhan dan operasional Polri ditanggung oleh pemerintah pusat sehingga birokrasi yang harus dilalui menjadi panjang Akan tetapi di lain pihak muncul anggapan lain bahwa kepolisian merupakan institusi ke
amanan dan alat negara yang diberilcan kewenang an kewenangan tertentu yang sifatnya perlu pengaturan dan kontrol yang kuat secara struk tural dan tersentralisir oleh negara Pengontrolan
tersebut memang berdampak secara birokratis tetapi hal itu memang menjadi konsekuensi logis dari sebuah pengontrolan dan pengawasan
terhadap alat negara ini karena Kepolisian adalah salah satu institusi keamanan yang dapat melakukan kekerasan secara legal dalam konteks pengelolaan keamanan masyarakat
Anggapan lainnya yang muncul adalah po sisi yang ideal semestinya adalah Polri memiliki departemen tersendiri yang mepgatur institusi Polri secara terarah dan fungsional
Selain itu
dengan adanya departemen tersebut intervensi secara politis juga dapat diminimalisir sehingga
10 Bambang Widodo Umar makalah
itu sendiri Selain itu tnuncul anggapan bahwa
yang tidak efektif karena pemenuhan segala
Jika kita cermati secara kritis UU No 2
Kata hierarkis
Beberapa kalangan
mengkhawatirkan hal ini karena akan terbuka
Jati Diri Polri Dimasalahkan
tidak akan menganggu konsolidasi internal
dipublikasikan 22 Agustus 2007
Makmur Keliat
Reformasi Kepolisian
Araf dan Anton Aliabbas
dalam Al
TNI Polri di Masa Perubahan
Politik Bandung ITB 2007 hlm 43
Ibid
75
Polri 13 Akan tetapi kepemilikan departemen
penetapan strategi operasional untuk mewujudkan
tersendiri juga bukan merupakan solusi yang te
tujuan kebijakan tersebut Pada konteks inilah
pat bagi pembenahan struktural organisasi dalam
peran legislasi DPR menjadi signifikan
kepolisian Pengalaman di beberapa negara maju seperti Inggris memperlihatkan bahwa idealnya
Persoalan lainnya yang menyangkut instru men
regulasi
yang mengatur pelaksanaan
Polri bergabung atau menjadi bagian dari satu departemen tertentu tergantung dari tugas dan
Reformasi Polri juga masih belum lengkap Ini bisa dilihat pada regulasi yang mengatur
kebutuhan keamanan masyarakat Apabila tugas
bantuan TNI kepada Polri dan sebaliknya
Polri lebih diprioritaskan untuk menangani
melalui prosedur dan kriteria yang jelas untuk
persoalan keamanan dalam negeri maka posisi
tugas keamanan dalam negeri Dalam UU No 2
Polri dapat di bawah Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Jika prioritasnya lebih banyak
Indonesia disebutkan bahwa dalam menjalankan
Kemendagri
terkait dengan penindakan hukum
posisinya
dapat bergabung atau di bawah Kementerian Hukum dan HAM Aspek aspek inilah yang juga
tugas keamanan dalam negeri
Polri dapat
meminta bantuan kepada TNI yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah PP
Sementara itu
seharusnya dicermati lebih lanjut dan dikaji oleh
dalam UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan
DPR untuk menentukan
Negara disebutkan bahwa bantuan TNI kepada
bersama pemerintah
instrumen legal yang tepat dalam mengatur
Polri akan diatur dalam UU Adanya perbedaan
persoalan posisi Polri ini
penjabaran kerja sama antara Polri dan TNI
Perdebatan mengenai posisi Polri seperti
dalam menangani masalah keamanan dalam
yang terurai di atas semestinya turut dikaji ulang oleh DPR Melalui fungsi legislasinya DPR se
negeri menyebabkan perbedaan konsep yang akan diterapkan oleh masing masing institusi
benarnya bisa saja mengajukan usulan peraturan
di mana Polri membuat Peraturan Pemerintah
agar kedudukan struktural Polri perlu ditata ulang
tentang Perbantuan sementara TNI menghendaki
agar tujuan utama profesionalisme Polri dapat
adanya UU Perbantuan ls Hal ini mengakibatkan
tercapai Akan tetapi realitas menunjukkan DPR
pola relasi perbantuan TNI kepada Polri maupun
belum dapat memperlihatkan fungsi ini Bahkan
sebaliknya selalu berbeda pandangan dalam
DPR terkesan sibuk dengan kepentingan politik
mengamankan suatu wilayah khususnya daerah
kelompok dan partai ketimbang melakukan dorongan dan mengambil sikap atas masalah
konflik atau bila terjadi gangguan keamanan
dalam negeri Terjadi persepsi di kelompok TNI militer jika tidak diminta maka mereka tidak
tersebut
Tinjauan kritis UU No 2 Tahun 2002 juga
akan bertindak diam saja karena tugas mereka
menyangkut aspek lain Misalnya pasal 9 yang
hanya sebagai penjaga bangsa dari serangan luar
menyatakan kewenangan Kapolri dalam mene
Sebaliknya tugas keamanan domestik dianggap
tapkan menyelenggarakan dan mengendalikan
sebagai tugas polisi
kebijakan teknis Hal ini memberikan pengertian
Oleh karena itu kebijakan yang dike
bahwa Kapolri memiliki kewenangan teknis
luarkan terutama oleh DPR dalam memainkan
operasional yang identik dengan fungsi peng
peran legislasinya seharusnya juga komprehensif
gunaan
tidak hanya mengatur masing masing insti
ini
dan
pembinaan
14 Cakupan fungsi
dalam hubungannya dengan peran legislasi
tusi keamanan saja melainkan juga tindakan
idealnya perlu dirumuskan dalam suatu
komprehensif yang mengatur kerja sama dan
kebijakan secara nasional Ini menjadi penting
koordinasi dengan institusi lainnya terutama
DPR
karena hal hal yang diatur dalam kebijakan
yang terkait dengan pengelolaan keamaan dalam
tersebut akan berimplikasi pada perumusan
negeri Sebagai contoh dalam fungsi perbantuan
pengaturan atau mekanisme dalam pengambilan
kepolisian kepada TNI diperlukan aturan aturan
keputusan perumusan kebijakan strategis dan
teknis dan operasional yang mengatur kedua
Ali Usman
Saatnya Polri Profesional dan Independen
dalam www balipost com diunduh pada 30 Desember 2008
15 Lihat Ikrar Nusa Bhakti bagian Penutup dalam Ikrar Nusa Bhakti Ed
14 Kusnanto Anggoro
76
Peran
Op Cit
Relasi TNI Polri dalam Penanganan Keamanan
Dalam Negeri
Jakarta P2P LIPI 2002
hlm 172
institusi ini bagaimana pola tugas perbantuan
kenaikan setiap tahunnya Anggaran Polri sendiri
dan sebagainya Oleh karena itu pada level kebi
naik rata rata 4 10
jakan ini masih beradapada tahap garis besarnya
anggaran Polri berjumlah 23 triliun naik dari 18
saja sedangkan pada level operasionalnya masih
trilyun pada tahun 2007 11 Kenaikan anggaran
pertahun Untuk tahun 2008
belum terlihat Contoh lainnya mengenai masalah
ini memang merupakan hasil dari kerja DPR
yang muncul dalam pembuatan kebijakan untuk
tetapi di lain pihak jumlah kenaikan anggaran
mengatur institusi keamanan juga terlihat pada
ini dirasakan oleh beberapa kalangan internal
pembahasan RUU Keamanan Nasional Kamnas
Polri belum cukup memadai untuk memenuhi
Berbagai silang kepentingan saling beradu dalam
kebutuhan Polri terutama dalam melaksanakan
pembahasan RUU tersebut sehingga akhirnya
berbagai program penerapan Reformasi Polri
menjadi deadlock
Commztnitv Policing menciptakan civilian
Dengan demikian
upaya DPR dalam
police dan sebagainya
menjalankan fungsinya di bidang legislasi untuk mengawal pelaksanaan Reformasi Polri memang
nya kebutuhan anggaran kepolisian secara kom
belum maksimal Hal ini turut dibuktikan dengan
prehensi
Selain itu DPR juga perlu melihat penting Artinya penggunaan anggaran Polri
mandegnya proses penyelesaian sejumlah legis
tidak cukup hanya sebatas untuk melaksanakan
lasi di DPR yang terkait dengan upaya Reformasi
tugas keseharian
Sektor Keamanan secara umum dan Reformasi
apakah anggaran tersebut memang digunakan
Polri secara khusus Sejumlah legislasi yang
untuk mewujudkan penerapan Reformasi Polri
belum dibahas dan disahkan antara lain RUU
Di sinilah pentingnya fungsi pengawasan DPR
Keamanan Nasional RUU Keadaan Bahaya
terhadap akuntabilitas pertanggungjawaban
RUU Komponen Cadangan
yang dilaksanakan Polri Hal ini sangat penting
RUU Komponen
rutin
mereka melainkan
karena akuntabilitas adalah salah satu parameter
Pendukung dan sebagainya
keberhasilan yang bisa dilihat dalam pelaksanaan Reformasi Polri itu sendiri
b Fungsi Anggaran
Masalah kendala anggaran dalam Polri juga
Fungsi anggaran yang diemban oleh DPR juga berimplikasi terhadap proses pelaksanaan Re
masih perlu diperhatikan oleh DPR Kendala
formasi Polri Fungsi ini dapat dipastikan berpe
dalam anggaran ini meliputi mekanisme ang
ngaruh secara tidak langsung dalam menentukan postur Polri karena tanpa anggaran yang cukup
garan dan dukungan anggaran Pada mekansime
mustahil Polri dapat melaksanakan rencana
Polisi sebagai kepolisian nasional Ini berdampak
teknis pengembangan dari Reformasi Polri itu
pada mekanisme pemenuhan anggaran untuk se
sendiri
gala kebutuhan dan operasional Polri ditanggung
Selain itu
fungsi in juga merupakan
anggaran akan selalu terkait dengan kedudukan
bagian penting dari peran DPR karena pada
oleh pemerintah pusat
aspek inilah DPR dapat melakukan peninjauan
ketergantungan anggaran pada pernerintah pusat
dan persetujuan mengenai anggaran kepolisian
Hal ini dapat menjadi peluang bagi DPR untuk
sehingga birokrasi dan tali komando yang harus dilalui juga menjadi panjang Kemudian dalam
melakukan evaluasi secara periodik
hal dukungan anggaran Dukungan anggaran
tahunan
Hal ini menyebabkan
yang memadai untuk mernbangun Polri yang
terhadap kinerja Polri selamaini DPR juga memiliki hak menentukan be
sarnya anggaran belanja yang akan dialokasikan setiap tahun kepada Polri Karena itulah secara berkala pula sebenarnya DPR dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah dan Polri atas penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian
khususnya yang menyangkut pengelolaan ang
mandiri dan profesional semestinya dipikirkan oleh pemerintah termasuk DPR Anggaran dari APBN Polri pada tahun 2008 adalah Rp23 triliun
yang terbagi dalam tiga tahap yaitu untuk belanja pegawai belanja barang dan belanja modal Anggaran tersebut dirasakan belum mencukupi
untuk memenuhi kebutuhan tersebut
garan mereka
Sejak masa reformasi 1998
persentase
anggaran untuk sektor keamanan mengalami
16IDSPS Perara DPR Ali Usman
Op Cit
Saatnya Polri
Op Cit
77
Namun perlu dicermati pula bahwa angga
kinerja kepolisian Namun realitas tersebut
ran tersebut relatif cukup besar jika dibandingkan dengan anggaran TNI yang masih harus terbagi
mengakibatkan Polri harus mencari anggarannya
menjadi tiga bagian yaitu anggaran untuk TNI
sendiri Pada konteks ini DPR perlu memikirkan
Angkatan Darat Angkatan Laut dan Angkatan
ulang pengaturan pengaturan anggaran tersebut
Udara Polri memiliki besaran anggaran yang
melalui fungsi budgetnya demi tetap menjaga
utuh untuk satu institusinya saja
upaya profesionalitas Polri
Selain itu
sendiri dan hal ini didukung oleh UU Polri itu
Secara eksplisit
Polri juga mendapatkan dana dana bantuan dari
dalam UU ini tidak ditegaskan bahwa anggaran
negara negara lain yang terkait dengan kerja
Polri hanya berasal dari APBN kecuali anggaran
sama institusi dan pembangunan sarana prasa
untuk Kompolnas
Dengan demikian
dapat
rana kepolisian Akan tetapi ironisnya proses
dipastikan bahwa sumber anggaran off budget
akuntabilitas anggaran dan dana tersebut masih
dari pos masyarakat menjadi titik lemah dalam
dirasakan lemah dan belum terkontrol secara
akuntabilitas dan transparansi Polri 19
ketat
baik oleh pemerintah
DPR
maupun
internal kepolisian sendiri
c Fungsi Pengawasan
Selanjutnya persoalan paling klasik menge
Fungsi pengawasan DPR yang diselenggarakan
nai anggaran kepolisian adalah gaji anggota Polri
melalui berbagai forum dapat menjadi sebuah
Walaupun pascareformasi ini anggaran polisi
pemantauan atas kinerja dan progres pelaksanaan
mengalami peningkatan namun tidak diiringi
Reformasi Polri Pada tataran teoritis
dengan anggaran untuk kesejahteraan prajurit
pengawasan parlemen atau juga disebut pengon
polisi Kenaikan anggaran saat ini hanya dapat
trolan parlemen memiliki hak untuk menanyai
digunakan untuk menambah jumlah personel
fungsi
para anggota pemerintah termasuk mereka yang
kepolisian ironisnya penambahan tersebut masih
bertanggung jawab atas kepolisian Terkadang
jauh memadai
Polri hanya mampu merekrut
komite komite parlementer ad hoc didirikan
13 000 personel pertahun Dengan jumlah ini
untuk melakukan investigasi skandal atau
maka rasio ideal perbandingan Polri dengan
insiden yang berkaitan dengan polisi Bahkan
penduduk Indonesia baru tercapai 1 750 di tahun
sejumlah parlemen di beberapa negara memiliki
2004 dan kemungkinan berlanjut di tahun tahun
komite komite HAM yang mempertimbangkan masalah masalah yang bertalian dengan perilaku
berikutnya
Hal ini memperlihatkan bahwa
anggaran yang diberikan baru memenuhi sekitar 30
dari total kebutuhan Polri 18 Sementara
di lain pihak persoalan kesejahteraan prajurit
Polri masih luput dari perhatian pemerintah Jika
mengacu yang terjadi di lapangan persoalan eko nomi selalu melanda para anggota Polri di tingkat
prajurit seperti kesulitan memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari hari Bukan rahasia lagi
jika ada beberapa di antara mereka yang mencari penghasilan tambahan seperti menjadi tukang
ojek membuka warung dan sebagainya Di sisi lain dengan alasan keterbatasan tersebut kinerja
polisi di lapangan juga menjadi cenderung nega tif seperti pungutan liar
oleh oknum tertentu
sampai dengan keterlibatan dalam kriminalitas
polisi 20
Prinsip dari Fungsi pengawasan DPR juga mencerminkan supremasi sipil dalam sistem de mokrasi Menurut Huntington peran ini disebut
dengan kontrol sipil objektif yang salah satunya ditandai dengan munculnya profesionalitas yang tinggi dari institusi keamanan yang salah satunya adalah Polri
Pada konteks Indonesia fungsi pengawasan Polri dapat dilihat dari beberapa aspek Salah
satu institusi yang dapat melakukan fungsi ini selain DPR adalah Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas
Dalam aturan yang dikeluarkan
wewenang Kompolnas antara lain 21
narkoba perjudian dan lain lain
Memang semestinya keterbatasan anggaran Polri bukan menjadi alasan utama terhadap
19IDSPS Reformasi Kepolisian Republik Indonesia Seri 6 Edisi No 6 2008 h1m 5
2 Anneke Osse Memahami Pemolisian tartika CV 2007
18 Budi Gunawan
Quo Vadis Anggaran Polri
Senin 4 Agustus 2003
hlm 208
dalam Kompas
21IDSPS Reformasi Op Cit hlm 4
Jakarta Rinam An
1
Mengumpulkan dan menganalisis data seba
tindakan aplikatif dari DPR dalam melakukan
gai bahan pemberian saran kepada Presiden
fungsi pengawasan
yang terkait dengan anggaran pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sarana prasarana Polri
Contoh kasus yang mencoreng semangat pelaksanaan Reformasi Polri adalah keterlibatan perwira tinggi Polri dalam kasus Mafia Pajak
2
Memberikan saran profesional dan mandiri
Gayus Tambunan Proses pengawasan dan sanksi
3
Menerima saran dan keluhan dari masyarakat
yang diberikan hanya sebatas keterlibatan pihak
mengenai kinerja kepolisian dan menyampai
Majelis Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian
kannya kepada Presiden
Negara Republik Indonesia yang memutuskan perwira tinggi tersebut tak layak lagi bertugas
Namun sayangnya fungsi dan kehadiran Kompolnas masih terkesan samar di ma a
masyarakat
Bahkan masyarakat juga tidak
mengetahui siapa saja pihak yang berwenang yang duduk dalam institusi ini Kompolnas belum cukup memadai sebagai kontrol operasional terhadap Polri Dengan demikian keberadaan Kompolnas belum memiliki makna yang berarti di mata masyarakat Oleh karena itu pengawasan
yang dilakukan oleh DPR terhadap institusi Polri menjadi penting untuk diimplementasikan dengan benar Padahal
di negara lain
lembaga komisi
kepolisian nasional merupakan lembaga pe
ngawas yang memiliki wewenang investigasi bahkan penangkapan Sayangnya di Indonesia Kompolnas masih belum menjadi lembaga
pengawasan yang efektif karena tidak memiliki fungsi pengawasan Kompolnas di Indonesia
hanya dapat menampung keluhan masyarakat yang terkait dengan pelayanan kepolisian dan meneruskan laporan tersebut ke Mabes
di bagian reserse kepolisian Tindakan yang dilakukannya termasuk perbuatan tercela sebab tak mengontrol penyidik Hal tersebut menyebab
kan penyidik melakukan perbuatan tidak sesuai
dengan ketentuan 23 Hasil sanksi ini menunjukkan
dua hal Pertama sanksi yang diberikan ternyata tidak signifikan hanya diberikan sanksi tidak
layak lagi bertugas di bagian tersebut
atau
disebut dengan sanksi administratif Semestinya sanksi administratif tidak boleh menghilangkan atau menghentikan penyidikan dugaan tindak
pidana Pertanggungjawaban pidana juga harus
tetap dilakukan Apalagi publik tidak pernah tabu temuan pada sidang kode etik yang bersifat tertutup tersebut Kedua mekanisme pengawasan yang dipublikasikan melalui media massa ini terkesan hanya dilakukan oleh kalangan internal Polri melalui Majelis tersebut Semestinya DPR
khususnya panitia kerja di Komisi III DPR harus meminta berkas pemeriksaan dan meminta penjelasan Kepala Polri terkait dengan hasil
sidang kode etik itu Hal ini sebagai bagian dari pengawasan DPR pada institusi Polri
Polri tanpa dapat menindaklanjutinya secara Sejauh ini fungsi pengawasan DPR belum
independen 22
berjalan efektif Akibatnya potensi munculnya
Ketidakefektifan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kompolnas semestinya mendo
rong DPR untuk melakukan fungsi ini secara lebih mendalam DPR perlu lebih intensif dalam melakukan pengawasan
terutama pengawasan
terhadap pelaksanaan Reformasi Polri Pe ngawasan yang dilakukan tidak cukup dengan melakukan pembahasan bersama hearing atau rapat kerja dengan Polri Memang kontrol
dan monitoring DPR telah dilakukan terhadap kinerja kepolisian melalui forum forum tersebut Namun lebih dari itu sebenarnya dibutuhkan
penyelewengan terutama dalam hal anggaran dapat terjadi karena tidak berjalannya mekanisme
kontrol anggaran yang baik Beberapa faktor penyebab ketidakefektifan ini antara lain minim nya kapasitas sumber daya manusia anggota
dewan dan staf ahli dominasi dan hegemoni partai politik kuatnya pengaruh politik aktor
keamanan rendahnya disiplin dan kemauan politik
serta terbatasnya anggaran
Ditambah
lagi dengan minimnya perhatian masyarakat
terhadap masalah keamanan di Indonesia za 23 Kompas 1 Maret 2011 21 Suara Karya
221bid
Reformasi Sektor Keamanan Belum Optimal
28 Agustus 2010
79
Hal lainnya adalah pertanggungjawaban Potri
kemampuan sumber daya anggota DPR dalam
ternyata belum diatur dalam suatu undang un
memahami mengenai kepolisian
dang khusus yang substansinya secara detail mengatur pertanggungjawaban tersebut Selama
ini akuntabilitas operasional Polri hanya diatur
melalui mekanisme perundang undangan dalam rangka sistem peradilan pidana misalnya KU
HAP dan Kebijakan Kapolri Skep 737 X 2005 pada tanggal 13 Oktober 2005
Penutup Dari uraian dan kajian di atas ketidakefektifan
fungsi DPR dalam melakukan monitoring ter hadap pelaksanaan Reformasi Polri sebenarnya dimulai dari fungsi legislasi DPR yang masih belum berjalan dengan maksimal Fungsi ini
Kesulitan dalam melakukan fungsi pengawas
an juga dipicu oleh terbatasnya informasi yang disediakan polisi dan kurangnya keahlian para
anggota parlemen dalam melakukan kajian serta
menanyai apa arti data tertentu yang disajikan oleh kepolisian Kerapkali polisi hanya ditanyai mengenai tingkat kejahatan dengan asumsi me reka dapat mengendalikannya Kebijakan hanya
dipahami semata mata dalam hal penyediaan
anggaran yang lebih dan kekuasaan hukum
ketimbang substansi dari kinerja polisi sendiri 25 Bahkan terkadang ada semacam tendensi dari kepolisian untuk menolak pengawasan dari parlemen Mereka beralasan dengan seolah olah
memang sangat penting karena dari situlah
evaluasi dan pengawasan terhadap kepolisian dapat berjalan secara efektif pula
Keluarnya produk legislasi tentu bukan lang kah final juga Reformasi dalam bidang keamanan masih memerlukan beberapa produk legal lainnya
yang didasarkan atas fungsi legislasi DPR Sebab kemajuan legal yang telah dicapai belum menghasilkan institusi polisi yang benar benar memenuhi kriteria polisi sipil yang demokratis dan profesional Banyak kalangan berpendapat pasal pasal dalam UU No
2 Tahun 2002 itu
belum benar benar mencerminkan gagasan polisi sipil demokratis dan professional
menuduh bahwa upaya pengawasan yang dilaku kan oleh parlemen sebagai campur tangan politik
atau politisasi terhadap lembaga kepolisian Oleh karena itu muncul pendapat bahwa terlalu
seringnya DPR melakukan Rapat Kerja dengan
Polri justru akan cenderung berpengaruh negatif terhadap kinerja dan netralitas Polri 26 Sisi internal DPR dalam melakukan penga
wasan terhadap pelaksanaan Reformasi Polri juga masih lemah Hal ini pernah diungkapkan oleh
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Catur Sapto Edy Ia menilai pengawasan terhadap Polri masih sangat lemah Bahkan posisi Komisi Kepolisian Nasional
Kompolnas
tidak terlalu maksimal
dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri karena Kompolnas didanai oleh Polri De
mikian juga dengan peran pengawasan yang dilakukan oleh DPR karena secara kuantitas
yang mengawasi kepolisian hanya 50 orang anggota DPR
dan masih perlu dilihat juga
Memang telah ada upaya yang telah di lakukan oleh pimpinan Polri untuk membenahi
dan menciptakan jati diri Polri yang pasti dan konsisten Akan tetapi tampaknya hal ini tidak terlepas dari dinamika politik dan pergolakan sosial Akhirnya upaya itu sekadar menghasilkan
citra diri
self image atas prestasi yang dicapai
dalam mengungkapkan jaringan terorisme membongkar pabrik ekstasi menutup perjudian
lnemberantas illegal logging dan lain lain sedangkan upaya membangun jati diri polisi
yang responsif akuntabel dan profesional belum tampak hasilnya
Oleh karena itu DPR hanya mempunyai
dua pilihan yaitu mengubah perundang undang an yang berlaku dan menempatkan Polri di bawah sebuah departemen pemerintahan atau
memperkuat Kompolnas 29 Secara teknis dan
politis tampaknya pilihan jangka pendek yang dapat dilakukan adalah memperkuat Kompolnas
terlebih dahulu dengan mengeluarkan aturan baru
SAnneke Osse Menzahami Ronny Lihawa
Z Lihat http
Akuntabilitas Politik
agar Polri dan pelaksanaan reformasinya tidak
Op Cit
erabaru net nasional 50jakarta 16853 pen
gawasan terhadappolri lemah 27 Agustus 2010 pada 3 April 2011
M
untuk mendukung hal tersebut Hal ini bertujuan
Op Cit hlm 208
diunduh
BBambang Widodo Umar Jati Diri Polri 29 Kusnanto Anggoro Op Cit
Op Cit
hanya sekadar menjadi instrumen negara dan
akuntabilitas kinerja Polri dapat terjaga dengan
Gunawan Budi
Quo Vadis Anggaran Polri
Dalam
Kampas Senin 4 Agustus 2003
http erabaru net nasional 50jakarta 16853penga
baik
Selain itu anggota DPR juga perlu bersikap terbuka dan bertindak tegas terhadap pemerintah dan aktor keamanan dalam menjalankan fungsi
wasan terhadap polri lemah27Agustus 2010 diunduh pada 3 April 2011
IDSPS Peran DPR dalam Reformasi Sektor Keaman
an Edisi 04 2008
legislasi anggaran dan pengawasan Berbagai Reformasi Kepolisian Republik Indo
masalah yang terjadi dalam lingkup Polri seyo gianya diperhatikan dengan sungguh sungguh
nesia Seri 6
Edisi No 6 2008
Kompas 1 Maret 2011
oleh DPR karena akan memberikan konsekuensi
hukum terhadap aktor aktor di pemerintahan dan institusi keamanan Di lain pihak masyarakat sipil maupun kalangan akademisi juga perlu memberikan masukan dan mengawasi kerja DPR
dalam melakukan fungsinya Sebab perlu kita akui pula bahwa tanpa partisipasi dan masukan dari masyarakat sipil maka sulit pula adanya
kemajuan di dalam DPR dalam melaksakan
Lihawa Ronny Akuntabilitas Politik dan Opera sional Polri Makalah yang disampaikan dalam Diskusi Menyoal Kinerja Polri dipublikasikan tanggal 7 Agustus 2007 Meliala Adrianus
Dalam Ko
Osse Anneke 2007 Memahami Pemolisian Jakarta Rinam Antartika CV Suara Karya
Reformasi Sektor Keamanan Belum
Optimal
fungsinya tersebut
Psikologi Reformasi
ran Tempo 16 November 2006
28 Agustus 2010
Umar Bambang Widodo Arah Reformasi Polri Makalah yang disampaikan dalam diskusi Re
Daftar Pustaka
formasi Kepolisian Negara Republik Indone Anggoro Kusnanto
Fungsi DPR dalam Kontrol Ke
bijakan dan Operasi Polri
Dalam www propa
sia diselenggarakan di Jakarta oleh Propatria 29 Januari 2008
tria or id diunduh pada 31 Maret 2011
Jati Diri Polri Dimasalahkan
Araf Al dan Anton Aliabbas 2007 TNI Polri di Masa
Perubahan Politik Bandung ITB Bhakti
Ikrar Nusa
Ed
Usman Ali
2002 Relasi TV Polri
dalam Penanganan Keamanan Dalam Negeri Jakarta P2P LIPI
DL Chryshnanda
Membangun Polri Sebagai Polisi
Sipil Dalam Masyarakat Demokratis
Maka
lah Community Policing dipublikasikan pada 6 Maret 2007
Maka
lah dipublikasikan 22 Agustus 2007
Saatnya Polri Profesional dan Indepen
den Dalam wwwbalipost com diakses tang gal 30 Desember 2008
MENELISIK PERAN TENAGA AHLI ANGGOTA LEGISLATIF Oleh Yogi Setya Permana dan Pandu Yuhsina Adaba
Abstract
Performance ofthe parliament would be maximal ifit s been back up with optimal support system Part ofthe support systems is parliamentary expert staff As a matter offact performance and role of the expert staffs as part
ofsupporting Indonesia s parliamentary is not in optimal condition The condition is due to absence ofclear and detail regulation on the role anffunction ofparliament expert staff As a result of that condition many distortions in role andfunction ofexpert staffhas been dailyfact in the parliament This paper is to analyze that problem and give some recommendation related to the problem
dari para legislator tersebut Terlebih dengan
Latar Belakang pasca Orde Baru
inkompetensi pada diri para legislator dengan
menerima banyak harapan yang disematkan
bidang pekerjaan di DPR Ketidakcakapan dan
kepadanya
rendahnya kemampuan para legislator kemudian
Lembaga legislatif
DPR
Transisi politik pada tahun 1998
menyebabkan pendulum politik bergoyang dari executive heavy ke legislative heavy Institusi kepresidenan begitu kuat pada masa Orde Baru
negara yang mendapat informasi dan data yang relatif lebih baik 4
Berbeda dengan masa Orde
DPR periode 2004 2009 menargetkan
DPR saat ini menjadi salah satu aktor
288 rancangan undang undang dalam Program Legislasi Nasional Prolegnas namun yang berhasil disahkan menjadi undang undang
executive heavy Baru
membuatnya tidak bisa mengimbangi birokrasi
penting dalam pembuatan kebijakan Eksekutif harus selalu menghitung kekuatan di DPR dalam setiap pembuatan kebijakan Konteks politik yang
hanya 193 5 Tentunya sisa 95 RUU menambah
sudah berubah menyebabkan munculnya harapan
berat beban kerja DPR periode 2009 2014 yang
agar DPR mampu memaksimalkan fungsi dan
kinerjanya tidak jauh berbeda
kualitasnya DPR yang kuat dan berpengaruh
Oktober 2010 DPR baru menuntaskan 14 RUU
di antara lembaga negara lainnya merupakan
menjadi Undang Undang dari target 70 RUU yang sebenarnya telah dipangkas menjadi 35
prasyarat bagi konsolidasi demokrasi 2 Tebalnya harapan agar Indonesia memiliki
Hingga akhir
RUU sesuai dengan kesepakatan saat penutupan
DPR yang berkualitas tampaknya masih harus menempuh jalan panjang Kekritisan dan pe
masa sidang IV Tahun sidang 2009 2010 6
dasnya komentar politisi khususnya dari oposisi
semakin mengurangi tingkat kepercayaan dan
cukup berhenti di media saja dan tidak diiringi oleh produktivitas legislasi yang bermutu Kinerja para politisi di parlemen yang sejatinya merumus
kepuasan publik terhadap institusi DPR Ketidak puasan publik terhadap kinerja DPR mencapai
Rendahnya produktivitas legislasi ini
hampir 40
berdasarkan survei Lembaga Survei
kan undang undang sering terpinggirkan dengan agenda politik transaksionalis
Energi para
politisi dihabiskan untuk sibuk mengurusi intrik
Ibid hlm 44
politik yang kemudian menyisihkan kerja utama
Ibid hlm 48
s Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK
1 Ziegenhain dalam Marco Bunte
Andreas Ufen Eds
mocratization in Post Soeharto Indonesia
2009
hlm 33
Zlbid hlm 39
De
Refleksi Kinerja
Legislasi 2004 2009 Modal Perbaikan Legislasi ke Depart
London Routledge
6 Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK tentang Evaluasi Kinerja Legislasi DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2010 2011
83
Indonesia
LSI
per Desember 2009
Angka
yang tidak jauh berbeda juga diperoleh dari hasil survei Indobarometer yakni 36 2
publik
yang tidak puas dengan kinerja DPR Angka ketidakpuasan tersebut adalah sinyal penting yang harus direspons cepat oleh para wakil rakyat dengan mencari solusi untuk peningkatan kinerja yang signifikan
Stephen Sherlock menandaskan bahwa
sistem pendukung bagi kinerja DPR amat penting untuk peningkatan kinerj a parlemen 9 Legislator seharusnya mempunyai cukup dukungan analitis dan informasi terkait dengan tanggung j awab pe kerjaannya Seringkali legislator duduk di dalam
komisi yang pekerjaannya berbeda dengan latar belakang profesi keilmuan dan keahlian Hal itu menyebabkan mereka membutuhkan tanaga
ahli yang kompeten di bidangnya untuk mengisi kekurangan tersebut Staf ahli yang cakap dan berkemampuan baik akan sangat menunjang kerja para legislator dalam merumuskan kebijakan
Undang undang No 27 Tabun 2009 tentang MPR DPR DPD
ahli pada tiap anggota dewan yang dibiayai atau ditanggung oleh Setjen DPR
dan DPRD sudah memuat
tentang keberadaan staf ahli anggota DPR Hal ini kemudian diperjelas dengan aturan Tata
Tertib DPR tahun 2009 pada Bab 21 tentang Sistem Pendukung yang menggariskan bahwa
Fungsi fungsi Parlemen Secara umum fungsi parlemen atau lembaga
legislatif adalah fungsi legislasi dan kontrol Dikatakan
secara umum
karena ada beberapa
pemaknaan terhadap fungsi dari badan legislatif Ramlan Surbakti merumuskan bahwa fungsi lembaga legislatif ada empat hal sebagai berikut
Pertama membuat undang undang bersama dengan pihak eksekutif yang inisiatifnya bisa berasal dari masing masing pihak lembaga legislatif atau eksekutif Kedua menyusun ang garan penerimaan dan belanja negara Ketiga
mengawasi pelaksanaan undang undang serta penerimaan dan pengelolaan anggaran negara Keempat memilih menyetujui atau mengusul
kan seseorang atau lebih pejabat negara seperti yang dikehendaki konstitusi 10 Miriam Budiardjo menekankan fungsi lembaga legislatif ada dua yakni Pertama
menentukan kebijakan dan membuat undang undang Untuk melaksanakan fungsi yang demikian maka anggota lembaga legislatif diberi
hak inisiatif hak untuk mengadakan amandemen
para anggota dewan diberikan fasilitas berupa
terhadap rancangan undang undang yang disusun pemerintah dan hak budgeting Kedua fungsi
staf ahli yang keberadaannya ditanggung oleh
kontrol yakni menjaga dan mengawasi agar
Setjen DPR Staf ahli tersebut diangkat dan diber hentikan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota
Aturan inipuD kemudian diimplementasikan de ngan mengadakan rekrutmen masif untuk posisi
staf ahli anggota dewan Lebih dari 550 orang direlffut untuk menj adi staf ahli yang ditempatkan pada setiap satu orang anggota dewan Studi ini ingin mengetahui peran yang dilakukan oleh para staf ahli anggota dewan serta problematikanya dalam rangka meningkatkan
kinerja legislator Staf ahli yang dimaksudkan dalam tulisan ini yakni staf ahli atau tenaga Laporan Survei Lembaga Survei Indonesia LSI
tember 2009
9 15 Sep
Evaluasi Publik Terhadap DPR dan Ketua DPR
semua tindakan lembaga eksekutif sesuai dengan
kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan Untuk menjalankan fungsi kontrol ini maka lembaga legislatif inempunyai hak untuk bertanya hak
interpelasi hak angket dan mosi 11 Tiga fungsi legislatif menurut Patrick Ziegen hain adalah fungsi perwakilan pengawasan dan
legislasi l
Fungsi perwakilan dimaksudkan
bahwa lembaga legislatif sesungguhnya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat sehingga
harus mampu mengartikulasikan segenap aspirasi dan kepentingan warga masyarakat Indonesia Fungsi legislasi adalah perwujudan asas negara
berdasarkan hukum sehingga dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara harus ada payung
Pilihan Masyarakat
10Ramlan Surbakti MemahamillmuPolitik Jakarta Grasindo
6 Kinerja DPR 2004 2009 Belum Memuaskan Yivanews 5
1992
hlm
176
September 2009 diunduh pada 10 Maret 2010 Miriam Budiardjo
9 Stephen Sherlock Proses Legislatif di Parlemen Indonesia DPR
Isu
Perrnasalahan
Naumann Stiftung 2005
11
dan Rekoinendasi
Gramedia 2001
hlm
Dasar Dasar Ilmu Politik 182
Jakarta
185
Friedrich
12 Ziegenhain dalam Bunted an Ufen Eds
hlm 37
hukum terhadap aturan aturan tertentu melalui
kebutuhan informasi
data maupun berbagai
undang undang Produktivitas dan kualitas
macam dokumentasi
Staf juga mengerjakan
legislasi dapat digunakan sebagai ukuran dalam
perihal administrasi
menilai kinerja atau performa dari lembaga le Parliament should be serviced byprofes
gislatif Pengertian fungsi pengawasan tidak jauh
berbeda dengan fungsi kontrol yakni mengawasi pemerintah agar berjalan sesuai dengan aturan
yang ada Fungsi pengawasan adalah hal krusial yang harus diperhatikan sebagaimana negara yang baru mengalami transisi demokrasi
sional staff independent of the regular public
service Parliamentary staffperforms duties such as assisting in bill drafting tracking the status of bills in the legislative process main taining and in some cases designing web sites producing and drafting documents about the legislature undertaking accounting and various
other clerkship duties 15
Sistem Pendukung Parlemen Pasca Orde Baru harapan terhadap meningkatnya kinerja parlemen muncul dalam intensitas tinggi Menguatnya peran parlemen diharapkan bisa menjadi penyeimbang eksekutifyang pada giliran
nya akan menghasilkan kebijakan kebijakan
yang bermanfaat bagi rakyat Sejalan dengan itu dibutuhkan sistem pendukung parlemen yang baik Sistem pendukung parlemen yang baik merupakan prasyarat bagi kinerja lembaga
legislatif yang maksimal dan memuaskan Parlemen harus mempunyai cukup tempat untuk ruang kerja masing masing legislator beserta
Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan akan
staf atau tenaga ahli yang handal membutuhkan cukup biaya Para tenaga ahli legislator tersebut harus selalu ditingkatkan kemampuannya
sehingga mampu memenuhi tuntutan kerja Pela tihan pelatihan dan kursus perlu diselenggarakan secara berkelanjutan agar kompetensi mereka
tetap maksimal Staf atau tenaga ahli di parlemen harus berbeda dengan aparatus birokrasi yang lain Promosi seleksi dan tugas mereka harus
diatur secara jelas sesuai latar belakang keahlian transparan dan asas profesionalitas
Parliamentary staff should be indepen
staf atau tenaga ahlinya Beberapa fasilitas dan
dent from other public service offices
kebutuhan penting yang harus disediakan
selection promotion and discipline must be
lembaga legislatifkepada para anggotanya antara
clearly and reflect merit based criteria and
lain kantor sekretariat perpustakaan dan arsip
transparent processes Professional develop
unit pelayanan riset dan teknologi informasi 13 IFES menulis laporan bahwa
Their
ment opportunities and training should be of fered to them The longer support staff stay in parliament the more it benefits the institution
especially as it mayprovide new legislators with
Parliament should have at a minimum
the information and support necessary to adapt to their newfunctions faster 16
the necessary infrastructure and technical as sistance including research capacity adequate
facilities and equipment to enable it to carry out its basic democratic functions
14
Salah satu komponen dari sistem pendukung
Profesionalitas Tenaga Ahli Identitas anggota legislatif adalah bersifat ganda
kerja parlemen yang krasial adalah tenaga staf
Legislator adalah wakil rakyatzli parlemen maka
ahli Legislator harus memiliki cukup staf pendukung yang profesional dan kompeten guna
digaji oleh negara Di sisi lain mereka adalah
membantu kerjanya Kerja kerja dari para staf
balik dengan partai bersangkutan Tenaga ahli
atau tenaga ahli antara lain membantu legislator
legislator pun kemudian berada di tengah dua
dalam menyusun legislasi baik dalam pemenuhan
ayunan sifat tersebut Pada satu sisi mereka
IFES Global Best Practices A Model Annual State of The
bertugas membantu legislator dengan semua
Parliament Report A Strategic Monitoring and Reporting
kerja keparlemenannya dan mengedepankan
aktivis partai yang memiliki hubungan timbal
adalah tenaga ahli yang dibayar oleh negara untuk
Tool for Promoting Democratic Parliaments Worldwide 2005 hlm 27
Ibid
hlm 28
14lbid hlm 27
Ibid
hlm 28
profesionalitas namun di sisi yang lain mereka bekerja pada aktivis partai politik dengan segenap kepentingan politiknya 17
wakil rakyat di parlemen 19 Akan tetapi
Tenaga ahli bertugas untuk membantu
kerja legislator di parlemen Mereka diharapkan mampu meningkatkan performa legislator
dengan profesionalitas kerja yang dimilikinya Kriteria profesionalitas yang digunakan oleh Paul Webb dan Robin Kolodny dalam konteks tenaga ahli yang mendukung kerja kerja politik antara lain kompetensi
tradisional dan para aktivis partai yang menjadi
otonomi
mobilitas
aturan regulasi dan komitmen g Kompetensi
tenaga ahli dan profesio
nalitasnya memunculkan dilemanya sendiri
Rekrutmen yang berbasis teknokrasi ditengarai dapat memunculkan tenaga ahli yang visi dan ideologinya tidak sesuai dengan visi dan ideologi
partai tempat legislator itu bernaung Perekrutan hanya memperhatikan aspek kompetensi semata tanpa adanya dimensi loyalitas Tenaga ahli hanya memperhatikan karir profesionalnya saja tanpa
ada ikatan emosional dengan orientasi nilai yang
jelas mutlak dibutuhkan Kompetensi ini sesuai
dianut oleh partai padahal legislator adalah
dengan yang dibutuhkan oleh user dan memiliki spesifikasi keahlian tertentu Pengakuan terhadap
representasi partai di parlemen 20 Akhirnya
kompetensi tersebut biasa dibuktikan dengan
nonideologi meritokrasi dengan militansi
sertifikat atau gelar yang diberikan dari institusi yang berwenang Para profesional tersebut
kader ideologis loyalitas
juga tidak mudah untuk didikte oleh user karena
Kronologi Historis dan Narasi Yuridis
mereka memiliki otonomi yang membedakannya
Tenaga Ahli Anggota Dewan
dengan birokrat Dengan memiliki standar keahli an dan otonomi tersebut maka para profesional
relatif Inempunyai kebebasan dalam memilih
pekerjaan sehingga derajat mobilitasnya cukup tinggi
muncul ketegangan antara profesionalitas
Sebenamya sudah sejak 2003 Sekretariat Jenderal DPR menyediakan anggaran untuk pengadaan
satu asisten pribadi bagi setiap legislator sebagai bagian dari supporting system parliament yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja anggota
Hal ini berbeda dengan staf legislator lain
yang mendapatkan pekerjaannya atas dasar hubungan personal dan bukan karena profesiona
litas Staf legislator yang seperti ini memiliki derajat mobilitas yang rendah karena memiliki keterbatasan dalam
menjual
kemampuannya
untuk digunakan oleh legislator yang lain Para profesional tersebut juga memiliki regulasi sen
diri sebagai standar etik dan kompetensi sebagai acuan normatif Regulasi tersebut biasanya disusun ketika para profesional dalam politik tersebut bersepakat untuk mendirikan asosiasi
Hal ini seperti yang terjadi di Amerika yaitu berdirinya American Association of Political Consultant sebagai organisasi yang menaungi para konsultan politik dan tenaga ahli sional
profe
dewan 21 Asisten pribadi tersebut dibayar oleh
sekretariat jenderal yang tentunya pendanaannya berasal dari APBN untuk membantu kerja kerja
legislator agar mampu memenuhi fungsi fung sinya secara maksimal
Aturan normatif tersebut ternyata bertemu dengan banyak distorsi pada implementasinya Mayoritas legislator memanfaatkan fasilitas
tersebut dengan cara yang tidak semestinya Mereka mengangkat anggota keluarganya seperti
adik kandung keponakan saudara sepupu atau saudara ipar serta teman dekat untuk dijadikan
asisten pribadi Banyak dari mereka yang diang kat tidak memiliki latar belakang kemampuan keilmuan maupun pengalaman yang mendukung kerja kerja legislator Akhirnya mereka tidak
Berikutnya adalah komitmen terhadap
profesi yang harus dipegang oleh para tenaga
19lbid hlm 339
ahli Kriteria kriteria ini tidak ditemukan dalam
20 Ibid hlm 340 341
staf di lingkungan partai politik yang masih
Paul Webb dan Robin Kolodny dalam Katz Crotty Eds Handbook ofParty Politics London Sage 2006 hlm 338 18lbid hlm 338 339
V
Ziegenhain dalam Bunted an Ufen Eds Op Cit hlm 44 Tenaga ahli lainnya yang disediakan oleh Sekretariat Jen deral DPR sebagai bagian dari supporting system parliament
antara lain staf ahli badan legislatif staf ahli fraksi dan staf
ahli komisi Disediakan pula tenaga ahli dari Biro Pusat Peng kajian Pengolahan Data dan Informasi P3DI untuk melayani kebutuhan legislator
mengerjakan tugas sebagaimana mestinya misal
anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelak
kan ada yang menjadi supir clan lain lain Jamak
sanaan tugas fraksi
ditemui bahwa pengangkatan asisten pribadi
karena berdasarkan penampilan yang cantik atau
Sementara itu pasal 395 ayat 1 dan 2 berbunyi
tampan Penyelewengan ini diperparah apabila
legislator terkait duduk berada dalam bidang atau komisi yang tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya inkompentensi 22
1 Dalam rangka melaksanakan tugas
dan wewenang DPR dan DPD dibentuk kelom pok pakar atau tim ahli yang diperbantukan terutama kepada anggota
Kinerj a legislator pun tidak membaik sesuai yang diharapkan Lembaga legislatifpascarezim otoritarian ini belum menunjukkan pembuktian
atas banyaknya harapan yang diberikan ke padanya Produk legislasi yang dihasilkan dari tahun 1999 hingga 2004 hanya 139 yang tentunyz
2
Kelompok pakar atau tim ahli se
bagaimana dinaaksud pada ayat 1
diangkat
dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR atau Sekretaris Jenderal DPD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota
jumlah ini jauh dibawah target serta mayoritas
produk legislasi pun tentang pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru 23 Pada tahun
2005 DPR hanya bisa merampungkan 10 dari
55 RUU yang harus disahkan menjadi undang
Aturan perundang undangan tentang tenaga ahli legislator ini diturunkan ke aturan yang lebih rendah dalam Aturan Tata Tertib DPR 2009 pada pasa1293 ayat 1
8 dan tambahan
za
undang
1 Dalam rangka melaksanakan tugas
Pada tahun 2007 Sekretariat Jenderal DPR kembali memberikan fasilitas yakni satu tenaga
ahli kepada setiap legislator Pengadaan pos
dan wewenang DPR dibentuk kelompok pakar atau tim ahli yang diperbantukan terutama kepada anggota
tenaga ahli ini dimaksudkan agar mendongkrak
kinerja lembaga legislatif yang belum membaik setelah diberikan anggaran untuk mengangkat satu asisten pribadi
Rekrutmen tenaga ahli
dilakukan oleh Setjen DPR dengan mengadakan serangkaian tes administrasi
wawancara
2
Kelompok pakar atau tim ahli se
bagaimana dimaksud pada ayat
1
diangkat
dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota
dan
psikologi 25 Tenaga ahli tersebut statusnya
3
Kelompok pakar atau tim ahli se
kontrak selama setahun dan tiap tahunnya ada
bagaimana dimaksudpada ayat 1 terdiri atas
evaluasi Gaji yang diberikan oleh Setjen DPR
para ahli di bidang konstitusi perundang un
kepada tiap tenaga ahli adalah 7 500 000 rupiah per bulannya untuk 550 orang
dangan ekonomi dan keuangan dan berbagai
bidang keahlian yang dibutuhkan oleh DPR
Payung hukum yang kuat untuk menaungi kebijakan pengadaan tenaga ahli baru ada pada
tahun 2009 yakni dimasukkan dalam Undang Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR DPR DPD dan DPRD Aluran tentang tenaga ahli tertuang dalam pasal 80 ayat 6 dan pasal 395 ayat 1 dan 2 Pasal 80 ayat 6 tersebut berbunyi
Sekretariat Jenderal DPR menyediakan sarana
4
Kelompok pakar atau tim ahli se
bagaimana dimaksud pada ayat
1
direkrut
secara khusus oleh lembaga profesional
S
Kelompok pakar atau tim ahli se
bagaimana dimaksud pada ayat
1
secara
fungsional dalam menjalankan tugasnya ber
tanggungjawab kepada DPR
Ibid hlm 44
6 Ibid hlm 45
25 Wawancara dengan Sophia Mardaningrum Tenaga Ahli Wawancara dilaku
kan pada 11 Maret 2010 di Gedung Nusantara I Kompleks DPR MpR
1
dalam
menjalankan tugasnya dibantu oleh sebuah
24lbid hlm 45 anggota legislatif dari PDIP Edi Mihati
Kelompok pakar atau tim ahli se
bagaimana dimaksud pada ayat
sekretariat
7 Pakar atau ahli yang diperbantukan kepada anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat
1
direkrut secara khusus berdasarkan
usul dari anggota
8 Pakar atau ahli sebagaimana dimak
sudpada ayat 7 dalam menjalankan tugasnya
bertanggung jawab kepada anggota yang ber sangkutan zb
Mulai awal tahun 2011 Sekretariat Jen
deral DPR menambah lagi fasilitas satu orang tenaga ahli untuk setiap legislator Saat ini tiap satu legislator memiliki dua tenaga ahli yang dibiayai dari anggaran Setjen DPR Wacana yang mengemuka adalah tenaga ahli tersebut akan
Aturan tentang TA dalam Tata Tertib DPR 2009 yang cukup longgar dan tidak jelas memberikan batasan menyebabkan multi interpretasi dalam
peran dan pekerjaannya Tatib DPR 2009 hanya
menjelaskan tentang rekruitmen TAyakni sesuai dengan kebutuhan anggota dewan namun tidak
mengatur secara rigid tentang peran kerja dan batasan batasannya Ketidakrincian aturan ten
tang peran dan pekerjaan ini pun memunculkan distorsi dalam pelaksanaannya Aturan tentang rekrutmenpun sebenarnya juga belum jelas men gatur sehingga banyak ditemui penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan
Tenaga Ahli di Lingkungan Fraksi
ditingkatkan menjadi lima orang baik secara bertahap maupun langsung Wacana tentang
Pola Rekruitmen
penambahan tenaga ahli ini semakin menguatkan
Masing masing partai mempunyai mekanismenya
rencana pembangunan gedung baru DPR yang dianggap tidak bisa lagi menampung jumlah
sendiri dalam mengangkat tenaga ahli anggota
Hal ini disebabkan aturan tentang rekruitmen
anggota dewan beserta para stafnya
tenaga ahli di Tata Tertib DPR 2009 sebagai
perangkat operasional belum mengatur secara Rekruitmen Problematika dan Peran
Tenaga Ahli Anggota Dewan
jelas dan rinci tentang mekanisme perekrutan tersebut
Pengangkatan tenaga ahli anggota
merupakan otoritas dari legislator terkait sesuai Pada awal Januari 2011 Setjen DPR menambah
satu orang untuk tenaga ahli anggota dewan yang sebelumnya hanya ada seorang tenaga ahli dan seorang asisten pribadi Landasan hukum tentang keberadaan tenaga ahli anggota beserta peran
kerj anya diatur secara khusus dalam Aturan Tata Tertib DPR 2009 pasa1293 ayat 7 dan 8 Dalam pasal pasal tersebut dijelaskan bahwa anggota dewan memiliki otoritas untuk mengusulkan
calon tenaga ahli sesuai dengan kebutuhannya
Tenaga ahli bertanggung jawab kepada anggota dan bisa diberhentikan oleh Setjen DPR atas usul dari anggota dewan SK pengangkatan tenaga ahli
berlaku kontrak selama setahun dan diseleng garakan evaluasi tahunan Jika anggota dewan
yang bersangkutan tidak mempermasalahkan kinerja tenaga ahli dalam evaluasi tahunan
tersebut maka kontrak akan diperpanjang satu tahun yang akan datang Peran dan pekerjaan Tenaga Ahli TA dalam
dengan kebutuhan Sejumlah partai menafsirkan
sendiri sendiri bagaimana sistem rekrutmen itu didesain dan dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR hanya mengurusi persyaratan administrasi
dari para kandidat tenaga ahli anggota yang mendaftar Rekrutmenpun menjadi arena yang tertutup karena preferensi personal menjadi faktor penting Kedekatan personal sering kali menjadi pertimbangan utama dibandingkan
kompetensi Akibatnya banyak tenaga ahli
yang diangkat tidak memiliki kompetensi yang menunjang kerja legislator terkait Kernudian praktik ketidaktepatan rekrutmen ini tidak bisa
dikenai sanksi karena mernang tidak ada klausul yang mengatur hal itu dalam aturan tentang tenaga ahli baik di UU MD3 2009 maupun Tatib DPR 2009
Banyak anggota legislatifyang mengangkat sanak kerabatnya sebagai tenaga ahli Hampir di
setiap partai dapat ditemukan fenomena sejenis
membantu kerja anggota dewan cukup bervariasi
Bahkan ditemui juga pos tenaga ahli anggota
26 Sebagai tambahan kelompok pakar atau tim ahli dari DPR
tersebut diisi sopir pribadi dengan begitu gaji
yang hadir dalam rapat DPR atas undangan pimpinan alat
bulanannya memanfaatkan fasilitas dari negara
kelengkapan DPR yang bersangkutan memiliki hak berbicara
Pengangkatan sanak kerabat sebagai tenaga
atas permintaan ketua rapat
ahli anggota dianggap oleh sebagian kalangan a
tenaga ahli anggota tidak menjadi masalah
sehingga mereka juga aktivis partai
karena tidak melanggar aturan yang ada Aturan tentang tenaga ahli anggota baik pada UU MD 3 2009 maupun landasan operasionalnya dalam
kelamin mereka kemudian adalah hermaprodhite
Tatib DPR 2009 memang tidak ada pasal yang
kepartaian sesuai dengan kebutuhan anggota
mengatur pelarangan mengangkat sanak kerabat
dewan atau legislator terkait Informasi informasi
Satu satunya pertimbangan yang disebutkan
yang didapatkan tenaga ahli seputar urusan partai tidak jarang tergolong rahasia dan cukup berba
dalam aturan tersebut adalah
sesuai kebutuhan
anggota Akibatnya banyak legislator yang me
Jenis
karena selain legislator juga pengurus partai
Tenaga ahli pun dilibatkan dalam urusan urusan
haya bila jatuh kepada pihak pihak luar Dilema
rekrut tenaga ahli anggota semau mereka sendiri
semacam inilah yang membuat profesionalitas
Celah yang ada dalam aturan tenaga ahli anggota
kerja bukan hal mutlak dalam rekrutmen tenaga
dimanfaatkan oleh legislator untuk memfasilitasi
ahli khususnya di lingkungan PDIP 27
kepentingan pribadi Untuk menghindari pandang
Rekrutmen tenaga ahli anggota berasal
an negatif karena mengangkat sanak kerabat
dari kader partai juga dilakukan oleh Gerindra
terjadi pula praktik barter sanak kerabat untuk
Gerindra menjadikan pos tenaga ahli anggota
menjadi tenaga ahli anggota antarlegislator Dua
sebagai ruang penampungan kader partai Pos
legislator saling bertukar anggota keluarga untuk
tenaga ahli anggota digunakan sebagai tempat
dijadikan tenaga ahli Praktik seperti ini ditemui di lingkungan Partai Golkar
Problematika rekrutmen tenaga ahli ang gota lainnya adalah distribusi atau penempatan
untuk menampung gerbong gerbong politik
yang tidak terselamatkan atau para caleg yang gagal dalam pemilu Dengan demikian pengisian tenaga ahli anggota lebih dimaknai sebagai hasil
tenaga ahli anggota Para legislator kebanyakan
dari kompromi dan negosiasi politik di internal
tidak memiliki latar belakang keilmuan atau
partai Preferensi politik menjadi pertimbangan
pengalaman yang sesuai dengan komisi di
utama Akibatnya banyak tenaga ahli anggota
mana ia ditempatkan Hal ini diperparah dengan
tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan
pengangkatan tenaga ahli anggota yang latar belakang kemampuannya tidak sesuai dengan
mengusulkan tenaga ahli tidak mutlak Banyak
komisi saat legislator tersebut bertugas Hal ini
pintu untuk bisa menjadi tenaga ahli anggota
tugasnya
Otoritas anggota dewan dalam
tercermin dari situasi yang dihadapi oleh salah
di antaranya dengan memanfaatkan lobi yang
satu tenaga ahli anggota di lingkungan PDIP Pada
kuat dan kedekatan dengan pengurus partai di
awalnya ia bertugas untuk membantu legislator
DPP zs
di Komisi II yang sesuai dengan latar belakang
Berbeda dengan Gerindra Partai Golkar dan
keilmuannya sebagai sarjana politik yakni bidang
PDIP di lain pihak PKS berusaha menerapkan
pemerintahan dalam negeri otonomi daerah dan
sistem rekrutmen seprofesional mungkin tetapi
pendidikan
tetap dengan ketentuan yang diterima menjadi
Kemudian atas dasar kebijakan
partai legislator yang terkait dipindahkan ke
tenaga ahli anggota hanyalah kader partai
Komisi IX kesehatan tenagakerja transmigrasi
PKS membaca bahwa keberadaan tenaga ahli
dan kependudukan yang tentu saja tidak sesuai
merupakan salah satu bagian dari rute politik
dengan kemampuan baik legislator maupun
kader partai dalam menapaki jenjang karir politik Tenaga ahli juga bisa digunakan sebagai ruang untuk magang sebelum menjadi legislator
tenaga ahli anggotanya Akan tetapi karena kedekatan personal dan intimitas sudah terjalin
maka tenaga ahli tersebut dipertahankan Mereka
sendiri akhirnya mengaku cukup kesulitan untuk membantu kinerja legislator tersebut karena
kompetensi yang tidak sesuai Tenaga ahli anggota mengetahui seluk beluk
dapur politik baik anggota dewan yang dibantu atau partai tempatnya mengabdi Para anggota
dewan adalah representasi partai di parlemen
27Kebijakan dari PDIP sendiri membebaskan para legislatomya
untuk memilih tenaga ahli baik yang berasal dari kader partai
maupun profesional Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Sophia Mardaningrum tenaga ahli anggota legislatif dari PDIP
Edi Mihati
Wawancara dilakukan pada 11 Maret 2010 di
Gedung Nusantara I Kompleks DPR MPR 28 Wawancara dengan Yusak tenaga ahli anggota dari Gerindra Abdul Wahid Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2011 di
Gedung Nusantara I Kompleks DPR MPR
89
ia Tenaga ahli anggota harus berasal dari kader
dhan Pohan adalah legislator dari Partai Demokrat
partai karena PKS melihat bahwa kerja tenaga
yang merekrut tenaga ahlinya bukan dari kader
ahli merupakan kerja kerja ideologis sehingga
partai melainkan dari profesional murni Tenaga
bukan urusan profesionalitas semata Kerja dari
ahli yang membantu kerja Ramadhan Pohan
tenaga ahli anggota terkait dengan positioning
anggota dewan di Komisi I lebih dari jumlah
partai dalam ritme politik nasional Rekomendasi
yang disediakan Setjen DPR yakni 22 orang
yang mereka berikan bukan hanya berdasarkan tif ideologis Tenaga ahli anggota juga adalah
beserta tim teknis pendukung Ramadhan Pohan membiayai dari kantong pribadi sisa tenaga ahli yang tidak tertutup oleh dana dari Setjen DPR
pejabat struktural partai baik di tingkat daerah
Setjen DPR hanya membiayai satu asisten pribadi
maupun nasional sehingga rasa kepemilikan
dan dua tenaga ahli tiap satu anggota dewan
terhadap partai amatlah besar Mereka melihat bahwa hantaman terhadap partai juga hantaman
Pohan berawal dari kontak kontak pribadi
kacamata akademis melainkan juga dari perspek
baginya 29
Tenaga ahli yang direkrut oleh Ramadhan dan kedekatan informal Sesuai dengan aturan
Sosialisasi tentang rekrutmen tenaga ahli
gelombang kedua Januari 2011
diumumkan
Tatib ia mengajukan usulan kepada Setjen DPR
tentang kandidat tenaga ahli anggota untuk
secara terbuka namun khusus di internal partai
disetujui Meskipun berangkat dari kedekatan
Fraksi membuka lowongan bagi kader partai
personal para tenaga ahli yang direkrut berlatar belakang profesional Mereka bukan berasal dari
untuk mendaftar menjadi tenaga ahli
Selain
syarat formal administrasi dari Setjen DPR
kader partai dan setelah menjadi tenaga ahlipun
partai mempunyai beberapa kualifikasi tertentu
tidak harus bergabung dengan Partai Demokrat
yang harus dipenuhi Kader yang mendaftar harus
Ramadhan berusaha untuk membedakan urusan
melalui psikotes tes tertulis dan tes kompetensi
politik kepartaian dan kerja kerjanya sebagai
Tenaga ahli gelombang kedua ditujukan untuk mendukung content komisi sehingga faktor kompetensi menjadi penting walaupun harus
legislator Tenaga ahli direkrut untuk memban
tunya dalam bidang pekerjaan keparlemenan
kader partai
dari legislator yang bersangkutan dan Partai
Mereka ditempatkan di komisi
Rekrutmen tenaga ahli merupakan otoritas
yang bidang pekerjaannya sesuai dengan keahli
Demokrat tidak memiliki hak untuk intervensi
an tenaga ahli bersangkutan meskipun secara
Namun
pembedaan kerja politik kepartaian
administrasi nama mereka didaftarkan sebagai
dan kerja keparlemenan amatlah tipis Hal ini
tenaga ahli atas nama anggota dewan tertentu
membuat tenaga ahli sedikit banyak mengetahui
Jika anggota dewan tersebut dipindah ke komisi
tentang urusan politik partai walaupun bukan
lain terkena Pergantian Antar Waktu
termasuk kader
PAW
atau bahkan dipecat maka tenaga ahli content
akan dicarikan atau diatasnamakan anggota
Manajerial Kerja Tenaga Ahli Anggota
dewan yang lain di komisi yang sama Dalam teknis pekerjaan tenaga ahli gelombang kedua
Manajerial dari kerja para tenaga ahli anggota
ini content bisa saja melayani selain legislator
yang terikat secara administrasi namun semua
kader partai yang duduk di dalam komisi Hal ini dikarenakan tenaga ahli content fokus kepada
pekerjaan komisi
Legislator yang menerapkan pertimbangan profesionalitas tanpa melihat bahwa pos tenaga
amat beragam dimana legislator atau partai memiliki otoritas dalam menentukan peran
kerjanya masing masing Longgarnya aturan tentang peran tenaga ahli anggota menyebabkan
masing masing pemangku kepentingan baik legislator maupun partai yang terkait memiliki penafsiran masing masing bagaimana tenaga ahli anggota seharusnya bekerja Ada yang disertakan
ahli anggota hanya boleh diisi oleh kader partai
bukan hanya untuk membantu tugas tugas
ditemui dari lingkungan Partai Demokrat Rama
keparlemenan namun juga untuk membantu
z9 Wawancara dengan Arya tenaga ahli anggota dari PKS Mahfudz Sidik
Wawancara dilakukan pada 21 Maret 2011
di Gedung Nusantara I Kompleks DPR MPR
a
tugas tugas kepartaian Bahkan tidak jarang yang dipekerjakan untuk membantu pekerjaan di
luar tugas partai atau parlemen yakni melayani kepentingan pribadi
Tenaga Ahli TA salah satu anggota dewan
dewan yang jarang ke kantor membuat tenaga ahlinyapun juga jarang datang ke kantor
menyiapkan materi untuk rapat kunjungan kerja
Peran kerja yang detail dan terdesain dengan baikpun tetap ada di tengah maraknya penyimpangan penyimpangan yang ada Salah satunya dilakukan oleh Ramadhan Pohan yang
dan penyuluhan di lapangan 3D TA juga sering
berasal dari Partai Demokrat Ramadhan Pohan
untuk diajak diskusi oleh anggota dewan terkait
memiliki sekitar 22 tenaga ahli yang dibiayainya
dengan pekerjaan kepartaian
sendiri dan direkrut serta dipekerjakannya secara
dari PDIP yang duduk di Komisi IX mengung kapkan bahwa peran dan kerjanya antara lain
Agenda kerj a komisi IX yang tidak memiliki
profesional Ramadhan Pohan mempunyai mas
jadwal tentatif memunculkan masalah baginya
ing masing satu tenaga ahli pada tiap bidang di
Manajerial agenda kerja komisi yang berbasiskan isu menyebabkan banyak rapat yang digelar men dadak dan insidental Agenda kerja yang tidak
Komisi I di mana ia bertugas yakni pertahanan
terjadwal dengan baik tersebut mengakibatkan
sudah disediakan tenaga ahli yang mengurusinya Ada pula tenaga ahli yang disebut dengan tenaga ahli konstituen yang bertugas mengoordinasikan
TA tidak bisa bekerja secara optimal dalam menyiapkan materi rapat dan tugas tugas lainnya
komunikasi informasi intelijen dan hubungan internasional
Hubungan dengan media juga
yang berkaitan dengan kerja kerja komisi Hal ini berujung pada kualitas legislasi atau output yang
para Liason Officer
dihasilkan oleh komisi IX pun tidak sempurna
meliputi Ngawi Magetan Trenggalek Ponorogo
dan prematur Permasalahan agenda kerja yang
Di setiap kabupaten ada LO yang berwenang
tidak terjadwal seperti ini tidak ditemui sebe
mengurusi kebutuhan konstituen sehingga
lumnya di Komisi II yang membidangi masalah pemerintahan dalam negeri otonomi daerah dan pendidikan Komisi II mempunyai jadwal tentatif
bulanan yang bisa maju atau mundur sehingga
LO
di dapil Ramadhan
Pohan berangkat dari dapil 5 Jawa Timur yang
komunikasi dengan konsituen tidak melewati
struktur partai yang ada di daerah Ada pula tenaga ahli yang bertugas mengurusi content website dan majalah Garasi Dengan banyaknya
pekerjaan anggota dewan dan tenaga ahlinya
tenaga ahli tersebut maka jatah dana sebesar
cukup terprogram secara teratur
Rp7 5 juta untuk gaji bulanan tiap satu tenaga ahli yang dibiayai Setjen DPR dipotong untuk
Peran kerja yang tidakjauh berbeda ditunjuk kan oleh tenaga ahli anggota di lingkungan Partai Gerindra
Tenaga ahli anggota di lingkungan
Partai Gerindra dibagi dua yakni ada yang mengurusi konstituen sesuai dapil dan satu yang mengurusi dan menyiapkan materi rapat anggota
dewan bersangkutan Namun tetap ada distorsi dalam pelaksanaannya Sering ditemui tenaga ahli anggota yang melakukan outsource dengan mempekerjakan orang lain untuk melakukan tugas tugasnya
Pemotoligan honor tenaga
ahli anggota juga acap kali terjadi 31 Anggota
didistribusikan sebagai subsidi untuk tenaga
ahli yang lain Kebijakan pemotongan gaji ini merupakan bagian dari manajerial tenaga ahli
yang diputuskan oleh Ramadhan Pohan MURI memberikan dua penghargaan yakni politisi yang memiliki website yang memuat aktivitas
keparlemenan pertama dan politisi pertama yang menerbitkan majalah bulanan tentang kegiatan nya sebagai wakil rakyat Tenaga tenaga ahli
tersebut didukung oleb tim petidukung yang bertugas membantu sesuai dengan kebutuhan
Pembentukan tim tenaga ahli dan pengaturan
30 Wawancara dengan Sophia Mardaningrum Tenaga Ahli
pembagian kerja disupervisi oleh Andrinof
anggota legislatif dari PDIP Edi Mihati
Chaniago dan Anis Baswedan Kedua akademisi
Wawancara dilaku
kan pada I 1 Maret 2010 di Gedung Nusantara I Kompleks DPRJMPR Atas kebijakan partai Anggota Dewan Edi Mihati
tersebut yang merancang postur dan sistem kerja
dipindahkan dari Komisi II ke Komisi IX yang mengurusi ma
dari tim tenaga ahli Ramadhan Pohan s2
salah kependudukan tenaga kerja kesehatan dan transmigrasi Kepindahan tersebut juga mengakibatkan Tenaga Ahli anggota
yang bersangkutan untuk mengikuti kepindahan ke Komisi IX sesuai dengan kebijakan fraksi PDIP
31 Wawancara dengan Yusak TenagaAhli anggota dari Gerindra Abdul Wahid
Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2011 di
Gedung Nusantara I Kompleks DPR MPR 3 Wawancara dengan Irwan Supriadi Rambe Koordinator tenaga ahli Ramadhan Pohan fraksi Partai Demokrat
Wawan
cara dilakukan pada 15 Maret 2011 di Gedung Nusantara I Kompleks DPR MPR
91
0 Irwan Supriadi Rambe sebagai koordinator
kinerja tenaga ahli yang menempel kepada
tenaga ahli Ramadhan Pohan bertugas untuk
anggota tersebut Jika kinerjanya baik maka akan
menyusun talking points summary dan sub stansi press release yang akan dieksekusi oleh tim pendukung Penyusunan tersebut dengan
ditempelkan kembali kepada legislator yang lain Pendistribusian tenaga ahli baik yang pertama maupun kedua merupakan otoritas partai
mendengarkan masukan dari para tenaga ahli
Secara berkala tiap tiga bulan sekali kinerja
di tiap bidang Talking points adalah poin poin
tenaga ahli anggota dievaluasi Kriteria kriteria
pegangan atau acuan Ramadhan Pohan dalam
penilaian seperti tingkat kehadiran yang di
mengomentari isu isu politik baik yang dilon
buktikan dengan fingerprint PKS mengklaim
tarkan dalam rapat rapat parlemen maupun di
bahwa penggunaan finger print untuk merekam
media Contohnya ketika Ramadhan Pohan akan
kehadiran tenaga ahli belum dipraktikkan
merespons tentang pemberitaan The Age tim tenaga ahli yang dikoordinatori Irwan Rambe menyusun talking points yang berisi analisis tentang profil koran The Age profil wikileaks
di partai partai yang lain Tingkat kehadiran menjadi ukuran penilaian yang penting karena
efek strategis pemberitaan The Age
oleh partai secara berkelanjutan Pertama kali
respons
ini menunjukkan loyalitas kepada partai Pe ningkatan kompetensi tenaga ahli diberikan
berbagai aktor pengalaman negara lain korban
setelah mereka diangkat menjadi tenaga ahli
wikileaks kesimpulan dan ditutup dengan rekomendasi positioning dalam talking points serta materi press release Summary merupakan catatan atas rapat rapat keparlemenan yang diikuti
mereka langsung disertakan dalam workshop tentang legal drafting policy recommendation
oleh Ramadhan Pohan Catatan tersebut berisi
Mereka juga diberikan pelatihan pelatihan untuk
pertanyaan dan pernyataan yang dikeluarkan oleh Ramadhan Pohan sepanjang rapat serta kesimpulan yang dihasilkan 33
mengelola seminar dan sebagainya Partai cu
Sistem pengelolaan tenaga ahli anggota yang
media relation dan keterampilan keterampilan
profesional lainnya yang mendukung pekerjaan
kup memberikan perhatian terhadap keberadaan tenaga ahli anggota karena mereka bekerja untuk partai bukan anggota dewan semata
berbeda ditunjukkan oleh PKS Partai memegang otoritas dalam manajerial kerja tenaga ahli
mulai dari distribusi penempatan TA capacity building peran kerja evaluasi dan lain lain Legislator dari PKS harus menaati kebijakan dari partai terkait dengan tenaga ahli anggota Sesuai dengan kebijakan partai
tenaga ahli
anggota yang pertama menempel pada anggota
sedangkan tenaga ahli anggota gelombang kedua yang diangkat pada Januari 2011 ditentukan sebagai tenaga ahli content yang menempel
pada komisi Tenaga ahli anggota yang pertama membantu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh legislator sehingga sering kali juga dili batkan dalam masalah pribadi Jika legislator
yang bersangkutan dipindah ke komisi yang lain maka tenaga ahli yang ditempelkan pada anggota ini akan mengikuti ke mana legislator
tersebut bertugas Kalaupun legislator dipecat
atau di PAW maka partai akan mengevaluasi
Dilema Profesionalitas atau Kader
Tidak rincinya aturan tentang tenaga ahli anggota juga memunculkan problematika tentang siapa yang seharusnya mengisi pos tersebut Tiap partai memiliki penafsirannya sendiri Ada yang mengharuskan bahwa tenaga ahli anggota harus
diisi oleh kader partai dan ada juga yang lebih cenderung memakai jasa para profesional Pengisian pos tenaga ahli anggota oleh
kader partai atau profesional cukup mencip takan suatu dilema tersendiri Anggota dewan
membutuhkan tenaga ahli yang berkompeten
sehingga acap kali memilih para profesional yang sudah berpengelaman di bidangnya Namun
ciri ciri dari profesional adalah otonomi dan
mobilitas 34 Mereka tidak mudah untuk didikte
oleh user karena mereka memiliki otonomi yang membedakannya dengan birokrat Mereka sudah mempunyai orientasi nilai dan tujuan berkarir
ss Wawancara dengan Irwan Supriadi Rambe Koordinator tenaga ahli Ramadhan Pohan fraksi Partai Demokrat
cara dilakukan pada 15 Maret 2011 di Gedung Nusantara I Kompleks DPR MPR
92
yang tidak mudah untuk diubah oleh user Mereka
Wawan
Paul Webb dan Robin Kolodny dalam Katz hlm 338
Crotty Op Cir
memiliki standar keahlian dan otonomi sehingga para profesional relatif mempunyai kebebasan
Berbeda dengan Demokrat PKS mengha ruskan untuk yang menj adi tenaga ahli anggota
dalam memilih pekerjaan sehingga derajat
adalah kader serta bahkan harus yang menjadi
mobilitasnya cukup tinggi Dapat diartikan juga
pengurus struktural dalam organisasi partai PKS
bahwa mereka memiliki jarak dengan ideologi
memaknai tenaga ahli anggota sebagai bagian
atau nilai partai terkait karena sebelumnya telah
dari rute karir politik kader Kerja kerja dari
memiliki prinsip nilainya sendiri Hal ini mem
tenaga ahli pun adalah kerja ideologis bukan
buat ikatan antara mereka dengan anggota dewan
profesional semata Hal ini karena kerja dari
hanya sebatas kontraktual dan transaksional
tenaga ahli anggota tidak bisa dilepaskan dari
Kerja mereka dimaknai sebagai kerja mekanis
positioning partai terhadap isu politik yang berkembang dan konstelasi politik Tenaga ahli
dan tidak berkaitan dengan nilai ideologis partai Anggota dewan pun tidak bisa mempersalahkan
anggota tidak hanya memberikan pembacaan
atau mencampuri orientasi ideologi atau politik
terhadap situasi atau pemberian rekomendasi
yang menjadi pilihan tenaga ahli profesional kepemilikan dan ikatan emosional dengan partai
yang sesuai dengan standar akademik namun menekankan juga terhadap nilai ideologi yang dianut sebagai landasan dalam pemilihan sikap
Mereka hanya bertugas melayani anggota dewan
Tenaga ahli anggota di lingkungan PKS bukan
yang membayarnya
hanya melayani anggota namun juga melayani
Tenaga ahli profesional pun tidak memiliki rasa
Profesionalitas ini dapat dilihat dari tenaga
ahli anggota yang melayani Ramadhan Pohan dari Partai Demokrat Tenaga ahli bersangkutan
partai Mereka memiliki rasa kepemilikan yang kuat atas partai
Gerindra juga mengeluarkan kebijakan
merupakan para profesional yang memiliki kompetensi dan bekerja sesuai kontrak Tenaga
bahwa tenaga ahli anggota harus dari kader partai
ahli anggota memiliki kebebasan untuk memilih
menjadi tenaga ahli lebih didorong oleh motif
Akan tetapi pertimbangan pengangkatan kader
orientasi politik atau ideologinya masing masing
kompromi dan politik akomodasionis Alhasil
sehingga tidak bisa diwajibkan untuk menjadi
pengangkatan tenaga ahli anggota menjadi lahan
kader Partai Demokrat Hubungan atau ikatan
politik transaksional dan bukan bertujuan demi
tenaga ahli hanya dengan anggota dewan yang
peningkatan kualitas anggota dewan
mempekerjakannya
Dengan begitu partai
Tantangan bagi partai yang mengisi pos
tidak turut campur mengurusi keberadaan para
tenaga ahli anggota dengan kadernya harus men
tenaga ahli tersebut Partai tidak berkepentingan
jamin bahwa kader kader yang diangkat tersebut
untuk meningkatkan kompetensi TA lewat
memiliki kompetensi dan didistribusikan ke
pelatihan pelatihan atau workshop workshop
komisi komisi yang sesuai dengan latar belakang
yang diadakan Otoritas mutlak untuk evaluasi
keilmuannya Jangan sampai pengisian tenaga
kinerja tenaga ahli anggota hanya ada di tangan
ahli anggota oleh kader hanya dimaknai sebagai
anggota legislatif
proses politik transaksional yang akhirnya akan
Dilemanya adalah jika tenaga ahli anggota
mengesampingkan tujuan dibentuknya tenaga
yang berasal dari profesional dengan otonomi dan mobilitasnya mengetahui sedikit banyak tentang
harus menjadi orientasi utama sehingga akan
dapur politik partai bersangkutan kemudian
meningkatkan kualitas kerja parlemen
ahli anggota itu sendiri Kualitas anggota dewan
pindah untuk bekerja di partai lain maka tidak
ada jaminan bahwa informasi tentang partai
Kesimpulan
sebelumnya tidak bocor Bagi sebagian partai
yang lain tenaga ahli anggota haruslah kader partai sehingga loyalitas terjamin Tenaga ahli anggota bekerja bukan saja untuk melayani
anggota dewan namun institusi yang lebih besar yakni partai
Kurang jelas dan rincinya aturan tentang tenaga ahli anggota baik melalui UU MD3 maupun aturan Tata Tertib DPR 2009 menyebabkan munculnya distorsi dalam pelaksanaan Dalam
UU MD3 sebagai payung hukum tertinggi ten tang tenaga ahli hanya menyebutkan kelompok pakar dan tim ahli pada pasa180 dan 395 Jadi
93
belum ada penyebutan secara definitif tentang
boroskan anggaran negara Tenaga ahli sebagai
keberadaan tenaga ahli anggota Kemudian Tatib
bagian Bari supporting system parliament harus
DPR 2009 yang asumsinya adalah penjabaran
diperjelas peran dan tugasnya
dari UU tersebut sehingga bisa lebih operasional ternyata juga tidak menjelaskan secara rinci
Daftar Pustaka
tentang keberadaan tenaga ahli anggota Pasal 293 ayat 7 dan 8 Tatib DPR 2009 hanya mengatur bahwa tenaga ahli direkrut berdasarkan usul
Evaluasi Publik Terhadap DPR dan Ketua DPR Pilihan Masyarakat
Laporan Survei Lem
anggota dan bertanggung jawab terhadap ang
baga Survei Indonesia
gota dewan bersangkutan Namun mekanisme
ber 2009
rekrutmennya peran dan fungsi dari tenaga ahli
LSI
9 15 Septem
IFES Global Best Practices 2005 A Model Annual
State of The Parliament Report A Strategic
anggota tidak dijelaskan
Monitoring and Reporting Tool for Promoting
Ketidakjelasan aturan operasional tenaga
Democratic Parliaments Worldwide
ahli anggota ini memicu penafsiran dan pemak Kinerja DPR 2004 2009 Belum Memuaskan
naan yang beragam baik dari anggota dewan
Vivanews 5 September 2009 diunduh pada10
maupun partai politik Banyak anggota dewan
Maret 2010
yang kemudian mengangkat sanak saudaranya sebagai tenaga ahli anggota yang honor per bulannya ditanggung negara tersebut Bahkan ada tenaga ahli yang melakukan outsource dengan mempekerjakan orang lain untuk melakukan tugas tugas tenaga ahli
Perilaku perilaku
tersebut tidak bisa dimaknai sebagai pelanggaran
karena di dalam aturan pun tidak ada larangan
untuk berbuat demikian Aturan tentang tenaga ahli anggota ini banyak memiliki celah yang
Katz
Crotty Eds 2006 Handbook ofParty Poli tics London Sage
Miriam Budiardjo 2001 Dasar Dasar Ilmu Politik Jakarta Gramedia
Ramlan Surbakti 1994 Memahami Ilmu Politik Ja karta Grasindo
Refleksi Kinerj a Legislasi 2004 2009 Modal Perbaik an Legislasi ke Depan
pshk org diunduh pada 5 April 2011 lemen Indonesia
pembelajaran keparlemenan di Indonesia
dan Rekomendasi
gota perlu diperinci dan dipertegas Jika aturan
operasional tentang tenaga ahli anggota tersebut masih belum jelas maka rencana penambahan
tenaga ahli anggota dari dua menjadi lima pun
akan menjadi percuma Pasti banyak terjadi penyimpangan penyimpangan dan hanya mem
U
dalam www
Sherlock Stephen 2005 Proses Legislatif di Par
bisa menimbulkan konsekuensi negatif bagi
Aturan tentang keberadaan tenaga ahli ang
PSHK
DPR
Isu Permasalahan
Friedrich Naumann Stif
tung
Siaran Pers PSHK tentang Evaluasi Kinerja Legis
lasi DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2010 2011
Ziegenhain dalam Marco Bunte Eds
Andreas Ufen
2009 Democratization in Post Soeharto
Indonesia London Routledge 2009
POLA DAN KECENDERUNGAN STUDI KONFLIK DI INDONESIA
Analisis terhadap Studi Kekerasan pada Kasus Aceh dan Ambon Oleh Wawan Ichwanuddin
Abstract
Post Soeharto Indonesia is not only characterized by a democratic transition but also the outbreak of large scale violent conflicts in various regions Beyond the destruction ofproperty the wave ofconflict in many regions has also claimed thousands of lives andforced more than 1 3 million others into refugees This phenomenon in spires the emergence of initiatives from various parties to engage directly seek conflict resolution and buildpeace Some of them contribute through a series ofscientific studies to analyze the causes and alternative resolutions of
the conflicts This article presents the results of a review to conflict studies conducted in the case of Maluku and Aceh There are three issues that are thefocus ofanalysis in this article namely the causes ofviolence roles and relationships between parties and the conflict resolutions
flik tersebut mendekati apa yang dikategorikan
Latar Belakang Konflik dengan kekerasan di Indonesia bukanlah
Louis Kriesberg sebagai intractable conflict dan
sesuatu yang baru Setelah berdiri sebagai sebuah negara bangsa yang merdeka Indonesia dilanda berbagai konflik dengan kekerasan yang
protracted conflict
berkaitan dengan isu peran agama dalam politik
Tercatat konflik konflik
tersebut telah menelan ribuan korban jiwa dan
memaksa tidak kurang dari 1 3 juta jiwa lainnya menjadi pengungsi 3
nasional dan konflik konflik lain yang dikategori
Merebalcnya konflik kekerasan selama
kan oleh para pengalnat sebagai konflik komunal
proses transisi politik ini menggugah munculnya
konflik etnik
berbagai ikhtiar dalam mengatasi konflik yang
konflik agama
konflik politik
dan sebagainya Namun menjelang jatuhnya pemerintahan Orde Baru di penghujung 1990 an
terjadi antara lain ditandai dengan bermunculan
nya banyak lembaga baik di tingkat nasional
jumlah dan besaran konflik dengan kekerasan secara umum mengalami peningkatan
Louis Kriesberg menyebutkan ada tiga dimensi yang menye
Beberapa konflik dengan kekerasan yang paling menonjol antara lain terjadi di Poso Su lawesi Tengah 1998 2001 Utara
1999 2002
Sambas
Maluku dan Maluku
Kalimantan Barat terutama
1997 1999 2001
terutama Sampit 2001
Kalimantan Tengah
dan Acelr 1999 2005
Beberapa peneliti bahkan melihat sebagian kon
babkan sebuah konflik dapat dikategorikan sebagai intractable
conflict yaitu persistance destructiveness
dan resistance to
resolution Protracted conflicts berasal dari konflik identitas
yang merupakan perjuangan kekerasan yang panjang oleh sebuah kelompok komunal
seperti agama atau etnik untuk
kebutuhan keamanan pengakuan akses yang sama kepada institusi politik dan partisipasi ekonomi Intractable Conflict Eric C Marcus
Eds
Peter T Coleman
Morton Deutsch Peter T Coleman and
The Handbook of Conflict Resolution
Theory and Practice second edition
San Fransisco Jossey
Bass 2006 hlm 534 Louis Kriesberg Constructive Conflicts From Escalation to Resolution
Beberapa kasus ini dianggap paling menonjol tidak hanya
Littlefield Publisher Inc
Boulder New York Rowman
1998
hlm 160 161
karena berdasarkan jumlah korban atau durasi waktunya tetapi
juga karena mempunyai dinamika pertentangan yang sangat tinggi Tentang dvnarnics of contention yang diperkenalkan oleh Douglas McAdam Sidney Tarrow dan Charles Tilly lihat Gerry van Klinken Pelaku Baru Identitas Baru Kekerasan Antarsuku pada Masa Pasca Soeharto di Indonesia
Konflik Kekerasan Internal Tinjauan Sejarah Eko
nomi Politik dan Kebijakan di Asia Pasift Jakarta YOI LIPI LASEMA CNRS KITLVJakarta 2005
hlm 91
116
Introduction
dalam Freek Colombijn and J Thomas Lindblad Eds
of Violence in Indonesia
Singapore ISEAS 2002
Roots
him 1
dalam
Dewi Fortuna Anwar Helene Bouvier Glenn Smith dan Roger Tol Ed
Data pengungsi ini dikutip dari the Jakarta Post 20 Agustus 2001 Freek Colombijn and J Thomas Lindblad
Penelitian dengan judul tersebut ditakukan oleh tim peneliti
yang beranggotakan Wawan Ichwanuddin koordinator Hamdan Basyar Moch Nurhasim
R
Siti Zuhro
M
dan Asvi
Warman Adam
95
S
maupun lokal yang mempunyai perhatian dalam
Tengah 6 Sementara itu pada tahun 2006 pene
penyelesaian konflik Beberapa di antaranya
litian mengenai peran negara dan masyarakat
melibatkan diri secara langsung menengahi ke lompok kelompok yang bertikai dan membantu
dalam resolusi konflik dilakukan di Kalimantan
menemukan jalan keluar dari konflik kekerasan
Ada juga yang melakukan penguatan peran masyarakat sipil dalam mengatasi konflik yang ada dan mencegah kekerasan di masa yang akan datang Beberapa lembaga lain terlibat melalui serangkaian kajian ilmiah yang mereka lakukan
Barat dan Kalimantan Tengah
Kesepakatan damai antara Pemerintah
dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka GAM melalui MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 telah menjadikan perdamaian sebagai
topik
baru dalam studi konflik di Indonesia Selama dua tahun P2P LIPI memfokuskan kajian pada
untuk menganalisis mulai dari penyebab hingga
proses reintegrasi anggota GAM
alternatif penyelesaian konfiik konflik tersebut
2007 dan 2008 Pusat Penelitian Politik melaku
Pada tahun
Para peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan
kan penelitian megenai proses reintegrasi di
Indonesia LIPI sendiri sejak tahun 2003 hingga
Aceh pascaperjanjian damai antara Pemerintah
2008 telah melakukan sejumlah kajian multidisi
RI dan GAM
plin tentang konfiik komunal dan separatisme yang terjadi di Indonesia Pada tiga tahun pertama Tim Peneliti di bawah payung Penelitian
menimbulkan perdebatan dalam studi konflik
Terpadu LIPI
Konflik di Indonesia Penyebab
Karakteristik dan Penyelesaian Jangka Panjang mengkaji penyebab karakteristik dan penyelesa
ianjangka panjang konflik di Maluku dan Maluku Utara 4 Sementara itu pada tahap kedua tahun 2006 2008
Salah satu isu penting yang seringkali adalah mengenai apa sebenarnya akar dari
konflik yang terjadi Setidaknya ada dua hal yang biasa diperdebatkan pertama apakah faktor yang dianalisis benar benar merupakan penyebab konflik atau hanya isu yang muncul di permukaan sedangkan penyebab sebenarnya
Tim Peneliti LIPI memfokuskan
tersamarkan atau bahkan tak tersentuh sama
penelitiannya pada masalah problematika dan
sekali Kedua jika terdapat beberapa faktor
penyusunan model capacity building dalam
penyebab sekaligus faktor mana yang lebih
pengelolaan konflik di Maluku
dominan atau mungkin perlu dianalisis mana
Pada periode yang sama LIPI juga melaku
yang merupakan penyebab dan mana yang hanya
kan beberapa penelitian mengenai konflik Pada
sekedar pemicu
tahun 2004 dan 2005 ada dua penelitian yang memfokuskan kajiannya terhadap peran dan
menggali lebih jauh dan melakukan pemilahan
hubungan antara negara dan masyarakat dalam
tentunya juga akan menghasilkan kesimpulan
resolusi konflik Tahun 2004 tim yang dipimpin
yang berbeda dalam menganalisis aktor yang
Abdul Rachman Patji meneliti kasus Aceh
terlibat peran dan hubungan antaraktor pola
sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan tim yang dipimpin Syafuan Rozi pada tahun 2005
mobilisasi cara penyelesaian dan sebagainya
Ini menuntut peneliti harus
yang jelas Perbedaan perspektif yang digunakan
adalah Maluku Maluku Utara dan Sulawesi Abdul Rachman Patji dkk Sri Yanuarti dkk
Konflik di Maluku Tengah
Penyebab
Karakteristik dan Penyelesaian Jangka Panjang LIPI 2003
Sri Yanuarti dkk
Jakarta
Konflik di Maluku Utara
Penyebab Karakteristik dan Penyelesaian Jangka Panjang Jakarta LIPI 2004
dan Sri Yanuarti dkk Konflik di Maluku
Negara dan Masyarakat dalam
KonflikAceh Studi tentangPeran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelesaian KonflikAceh Jakarta PMB LIPI 2004 dan Syafuan Rozi Ed
Hubungan Negara dan Masyarakat
dalam Resolusi Konflik di Indonesia Kasus Sulawesi Tengah Maluku dan Maluku Utara
Jakarta P2P LIPI 2005
dan Maluku Utara Strategi Penyelesaian Jangka Panjang Jakarta LIPI 2005
Heru Cahyono
5 Sri Yanuarti dkk Problematika Capacity Building Kelem bagaan Pemerintahan Lokal dalam Pengelolaan Konflik di
Ed
Negara dan Masyarakat dalam Reso
lusi Konflik di Indonesia Daerah Konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
Maluku Jakarta LIPI 2006 Sri Yanuarti dkk Capacity Building Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat
8 M Hamdan Basyar Ed
Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku
MoUHelsinki
Jakarta LIPI
Jakarta
Reintegrasi Politik Aceh Pasca
Jakarta Pusat Penelitian Politik LIPI 2007
2007 dan Sri Yanuarti dkk Model Capacity BuildingKelem
Moch Nurhasim
bagaan Pemerintah dan Masyarakat untukPengelolaan Konflik
Merdeka Pasca Mo UHelsinki
di Maluku
LIPI 2008
M
Jakarta LIPI 2008
Pusat Penelitian Politik
LIPI 2006
Ed
Transformasi Politik Gerakan Aceh
Jakarta Pusat Penelitian Politik
Tulisan ini secara khusus akan membahas
pemberontakan Persoalannya di tanah air kita
analisis beberapa studi konflik yang pernah
kata separatisme itu dianggap tabu bahkan adakalanya menjijikkan PRRI Permesta eng
dilakukan dalam kasus konflik Maluku dan
konflik Aceh Ada tiga isu yang akan menjadi
gan disebut separatisme karena gerakan itu
fokus pembahasan
masih berlabel Indonesia Demikian pula dengan
yaitu mengenai penyebab
konflik aktor yang terlibat dalam konflik dan penyelesaian konflik Meskipun semua konflik
dan studi tentang konflik
DI TII yang masih mengandung unsur Indonesia Dalih ini ditanggapi pula oleh pihak RMS yang
tentu saja
mengatakan bahwa mereka tidak melakukan
adalah unik selalu ada karakteristik karakteristik
perlawanan terhadap Republik Indonesia
tertentu yang dapat diperbandingkan di antara
melainkan kepada Republik Indonesia Serikat
konflik konflik tersebut 9
RIS yang memang sekarang sudah bubar Keputusan Presiden Soekarno untuk memberikan
Analisis terhadap Stud a Konflik Aceh
amnesti abolisi kepada pelaku PRRI Permesta bila mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi
dan penolakan grasi kepada pemimpin RMS
Penyebab Konflik Aceh
Dari beberapa basil penelitian terlihat bahwa
penyelesaian konflik Aceh yang ditawarkan ter gantung kepada waktu penelitian apakah ketika konflik sedang intens mereda atau pascakonflik Aktor konflik juga tergantung kepada periode yang diteliti Bila sejak tahun 1976 sampai 2006 maka Hasan Tiro menjadi aktor utama konflik
Aceh Namun bila mundur ke belakang sejak zaman kemerdekaan maka Daoed Beureueh
menjadi pelaku terpenting Sementara itu
penyebab konflik tidak sepenuhnya tergantung kepada waktu penelitian tetapi lebih kepada
latar belakang penelitinya misalnya seorang sejarawan tentu akan melihat lebih jauh ke
Pada konflik Aceh dan Maluku memang terdapat perbedaan antara penyebab underlying causes
dengan pemicu proximates causes
Keduanya bisa dibedakan namun sebetulnya
tidak dapat dipisahkan Pembantaian terhadap Tengku Bantagiyah dan para santrinya menjadi
pemicu konflik Aceh namun pembunuhan
pembunuhan lain yang terjadi sepanjang sejarah Aceh
terutama setelah Indonesia merdeka
membuat kemarahan orangAceh Jadi kekerasan oleh negara tnenjadi penyebab konflik Aceh termasuk kasus Bantagiyah
Dari basil pembacaan beberapa tesis di UI
belakang Ada orang yang membedakan konflik Aceh
dengan Maluku dengan menganggap bahwa yang satu merupakan konflik vertikal sedangkan yang satu lagi konflik horisontal Tentu perbandingan
itu tepat bila dilihat kasus yang terakhir pada kedua daerah
Soumokil dikaitkan dengan penilaian terhadap separatisme
Namun jangan lupa bahwa
pembentukan Republik Maluku Selatan RMS
dan UGM terlihat beberapa kekeliruan fakta sejarah Sebuah tesis menyebutkan bahwa GAM menuntut pelaksanaan syariat Islam
Sebuah
karya akademis lainnya membedakan antara
periode GAM yang dipimpin Hasan Tiro tahun 1976 dengan gerakan sipil tahun 1989 1999 Padahal gerakan itu masih dalam kerangka perjuangan GAM
tahun 1950 menimbulkan konflik vertikal
Pembedaan konflik horisontal dengan vertikal itu akan rumit lagi ditambah lagi
dengan kategori separatisme Memang konflik antara pemilik tanah dengan negara bila dilihat
sebagai konflik vertikal meskipun itu bukan
Seorang penulis yang berasal dari Aceh dalam sebuah buku berbahasa Inggris me ngatakan bahwa masyarakat unik karena itu tidak
bisa dianalisis dengan ilmu sosial Pendekatan
yang agak aneh dilakukan para peneliti pada sebuah lembaga pemerintah non kementerian
yang mencoba mencari solusi konflik Aceh dari v Coleman menyebutkan bahwa analisis setiap kajian secara umum dipengaruhi terutama oleh struktur kognitif atau paradig ma yang digunakan oleh analisis tersebut Coleman Deutsch Morton Peter T Coleman and Eric C Marcus Eds
2006
perspektif komunikasi
Penyebaran ajakan
perdamaian dalam bahasa Aceh oleh sebuah
kelompok yang mirip milisi dianggap sebagai
The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice second edition San Fransisco Jossey Bass h1m 542
97
solusi Bahkan perpanjangan masa darurat sipil
politik saja Yang tidak kalah pentingnya adalah
di Aceh juga dipandang perlu
reintegrasi psikologis Oleh sebab itu perlu
Pembedaan antara penyebab dan pemicu
dipertimbangkan pembentukan lembaga Komisi
konflik dapat dilakukan walaupun sebetulnya
Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Walaupun
kedua hal itu tidak terpisahkan Hanya saja ada
secara nasional institusi payungnya telah mati
di antara tesis pascasarjana yang menganggap dukungan GAM di luar negeri dan pelatihan di
suri namun peluang untuk membentuk lem baga ini melalui UU No 11 Tahun 2006 tentang
Libya sebagai penyebab konflik Lebih tepat ka
Pemerintahan Aceh masih dapat dilakukan
lau kedua hal tersebut dianggap sebagai penyebab bertambah lamanya durasi konflik
Peran Aktor dalam Konflik Aceh
Kekerasan sudah berlangsung sejak lama di Aceh namun kekerasan yang berwujud
Hasan Tiro menjadi tokoh sentral dalam konflik
perlawanan terhadap pemerintah telah terjadi
politik di Aceh Sebagai tokoh utama ia memiliki
beberapa kali sejak Indonesia merdeka Tahun 1953 meletus pemberontakan DI TII dan
prasyarat yang dibutuhkan Selain merupakan cucu seorang ulama besar Aceh ia juga dikenal
sejak tahun 1976 muncul gerakan menuntut
cerdas dan memiliki pendidikan modern Pada
kemerdekaan Aceh Kebanyakan penulis melihat
berada dalam lingkungan Republik Indonesia
masa Soekarno ia turut bergabung dengan Daud Beureuh yang memperjuangkan berdirinya NII Dengan latar belakangnya sebagai seorang terdidik dan sekaligus pengusaha ia cukup
sedangkan yang kedua disebut sebagai gerakan
piawai dalam memainkan manajemen konflik
separatis
Seakan akan terjadi diskontinuitas
dan mengangkatnya sebagai isu internasional 10
dalam kedua gerakan tersebut Namun dari sini
Hal tersebut juga telah diperlihatkannya ketika
diskontinuitas pada kedua peristiwa tersebut
Yang pertama dikatakan gerakan yang masih
Secara umum aktor utama dari pihak GAM
terlihat bahwa terdapat kesinambungan pada
ia bergabung dengan gerakan separatisme Daud
keduanya terutama menyangkut aspek kekerasan
Beureuh
Jadi penyebab peristiwa itu lebih kurang sama yang berbeda adalah penanganannya Yang
kepiawaian Hasan di Tiro dalam memelihara
pertama diselesaikan dengan kekuatan senjata
Reid bahwa Hasan di Tiro berusaha mengangkat
sedangkan yang kedua dicoba di atas
isu Jawanisasi yang dipandang sangat memba
melalui perundingan
setelah
dengan mentransfrorma
Sejumlah literatur menggambarkan
konflik dengan pemerintah Seperti diungkap
hayakan kepentingan dan identitas etnik Aceh
sikan konflik ke dalam arena politik
Di pihak pemerintah aktor utama konflik
Tahun 1953 timbul pemberontakan DI TII
politik Aceh mengalami beberapa perubahan
dan tahun 1976 dideklarasikan kemerdekaan
seiring dengan terjadinya perubahan rezim yang
Aceh Sumatra yang bersambung dengan pem bentukan Gerakan Aceh Merdeka Memang ter
memerintah Selama kepemimpinan Soeharto
dapat perbedaan cara perjuangan kedua gerakan
dan tak membuka dialog Apalagi dengan mengundang pihak ketiga GAM dipandang
tersebut Yang pertama berdasarkan Islam dan yang kedua lebih mengarah kepada nasionalisme Aceh DI TII cenderung digolongkan sebagai gerakan yang bukan untuk mernisahkan diri dari Indonesia sedangkan GAM dianggap sebagai gerakan separatis
pemerintah menerapkan pendekatan keamanan
sebagai kelompok pengacau pembangunan
yang jumlah anggota dan ancamannya tidak signifikan Sikap politik tersebut didukung penuh oleh birokrasi dan TNI Polri untuk melindungi kepentingan politik dan ekonominya di Aceh Baru setelah lahirnya era reformasi pendekat
Namun kalau diteliti lebih jauh dari gerakan tahun 1953 sampai gerakan tahun 1976 unsur
an dialog mulai diperkenalkan berdampingan
kekerasan yang menimpa warga Aceh merupakan faktor yang menonjol dan berkesinambungan Karena itu upaya reintegrasi yang dilakukan di
dengan pendekatan militer Ketiga presiden
Aceh tidak akan berhasil bila hanya memusatkan
perhatian kepada reintegrasi bidang ekonomi dan
sipil yang memerintah sesudah Soeharto tersebut 10 Anthony Reid Ed to the Aceh Problem 2006
hlm 130 131
Verandah of Violence The Background Singapore Singapore University Press
merasakan pentingnya pencarian solusi konflik
politik di Aceh dengan cara cara damai tetapi
tetapi kekuatan politiknya tak cukup kuat untuk mengontrol TNI sehingga upaya damai yang
ketiganya gagal Salah satunya karena mereka
dilakukannya dengan GAM bukan saja gagal ia
tak memiliki kemampuan untuk mengontrol
sendiri harus kehilangan kekuasaannya
kekuatan politik TNI dan Polri yang tak berkenan untuk melepaskan kepentingan ekonomi mereka di Aceh
Sebagai mantan petinggi TNI SBY adalah
presiden yang mampu mengontrol kekuatan politik TNI dengan memanfaatkan momentum
Baru dalam pemerintahan SBYJusuf Kalla
tsunami
Keberhasilannya menggolkan MoU
pemerintah memiliki kontrol politik yang kuat
Helsinki menunjukkan kemampuan SBY dalam
atas TNI dan Polri Belajar dari pengalaman
membuat win win solution khususnya antara
perundingan sebelumnya
GAM dan TNI
pemerintah meman
dang penting perlunya mengedepankan para perunding pemerintah yang beretnik non Jawa
Galtung berakhirnya konflik politik di Aceh
guna menepis kuatnya pandangan sentimen Jawa
merupakan cermin kemampuan dari pihak pihak
di kalangan perunding GAM Strategi tersebut cukup meyakinkan pihak GAM dan membantu
yang berkonflik dalam menyingkirkan faktor faktor yang menjadi penyebab konflik tersebut
kelancaran perundingan
Dari pihak pemerintah hal ini tampak jelas dari
Bagaimanapun kesediaan kedua belah pihak
Dilihat dari pendekatan transcend nya
terobosan berani yang dilakukan pemerintahan
GAM dan pemerintah untuk menerima keha
SBYJK dengan mengalihkan dana operasional
diran pihak ketiga sebagai mediator merupakan
keamanan di Aceh menjadi dana kesejahteraan
faktor penting yang mengindikasikan keinginan
bagi mantan pejuang GAM Tanggapan positif
keduanya untuk mengakhiri konflik Kesediaan
pimpinan GAM khususnya Hasan di Tiro mem
keduanya untuk menerima HDC dan CMI sebagai
perlihatkan sikap kedua pihak untuk sama sama
penengah konflik memperlihatkan bahwa kedua
mengabaikan tujuan tujuan konflik mereka Di
lembaga sosial asing tersebut memiliki reputasi
sadari atau tidak bencana tsunami telah menjadi
dalam kenetralan dan kemampuan organisasi dan jaringannya termasuk dengan negara negara
blessing in disguise yang mempertemukan kedua pihak yang berkonflik dalam menciptakan dialog
donor
dan usaha kreatif bersama dalam menciptakan
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpul
realitas baru yakni perdamaian
kan bahwa secara internal salah satu kesulitan
Sebagai aktor utama yang kekuasaannya
pemerintah dalam menyelesaikan konflik politik
tak tertandingi sulit bagi elit elit GAM lainnya
di Aceh adalah karena sikap ambiguitas yang dimainkan TNI Di satu sisi ia adalah alat
untuk melawan kebijakan yang diambil Hasan di Tiro Di pihak lain hal yang sama juga dialami
pemerintah sehingga harus taat pada kebijakan
oleh pihak TNI khususnya Duet kepemimpinan
pemerintah
Di sisi lain
ia juga memiliki
SBYJK yang mencerminkan perpaduan antara
kepentingan ekonomi dan politik yang sudah
kepemimpinan TNI dan sipil merupakan faktor
dimainkannya jauh sebelum era Orde Baru
penting yang telah mengakhiri konflik politik
Soeharto
berkepanjangan di Aceh Apalagi mengingat
Sebagai pemelihara stabilitas politik dan
keamanan dapat dikatakan semua presiden yang
kedudukan JK sebagai pimpinan partai politik terbesar yakni Golkar
memerintah termasuk Soeharto berkepentingan
dengan TNI Selain Soeharto Megawati adalah
Penyelesaian Konflik Aceh
presiden yang memiliki kedekatan dengan TNI
karena baginya NKRI adalah harga mati yang tak bisa ditawar Di antara keempat presiden yang memerintah sejak Era Reformasi Gus Dur adalah
presiden yang paling berani membuat kebijakan yang dimaksudkan untuk mengeliminasi peran TNI dalam bidang ekonomi dan politik Akan
Pendekatan Non Militer sebagai Opsi Perdamaian
Dari beberapa tulisan yang di review umumnya para penulis menyusun rekomendasi dengan
mendominasi kurun waktu eskalasi konflik
bukan atas dasar faktor faktor penyebab konflik
DOM menjadi daerah yang
normal
atau
Akibatnya rekomendasi yang diberikan adalah bentuk reaksi dari kebijakan yang dilakukan oleh
tanpa status kedaruratan Rekomendasi yang diajukan sesuai dengan langkah langkah yang
pihak Pemerintah Indonesia
dianut oleh Pemerintah dan wacana masyarakat
Salah satu reaksi
yang kerap muncul dari sejumlah kajian yang
sipil pada masa itu di Aceh dan dengan kerangka
diteliti umumnya meyakini bahwa pendekatan
waktu masa itu
keamanan atau militeristik tidak akan berhasil menyelesaikan konflik Aceh
Dengan demikian secara umum hasil hasil kajian tersebut relatif gagal memberikan peta
Beberapa solusi antikekerasan
niisalnya
jalan road map
bagaimana memulai sebuah
tampak dari sejumlah rekomendasi kajian
pendekatan tanpa kekerasan dapat dilakukan
yang menyatakan bahwa kekerasan tidak akan
Ini terj adi karena para penulis mengalaini dilema
menyelesaikan masalah
penyelesaian konflik Aceh dari pihak pemerin
dalam memaknai konflikAceh yang sebenarnya telah berubah menjadi situasi perang Tidak jarang pula bentuk rekomendasinya terlalu umum contohnya tesis yang ditulis Suradi 14
tah adalah mendahulukan aksi dan tekanan
Rekomendasi ini akan menimbulkan persoalan
represif penyelesaian konflik yang dilakukan
terutama bagaimana mengatasi kejadian kejadian
Sebagai contoh
sebuah tesis S2 Ilmu Hubungan Internasional UI
menyatakan bahwa
Kecenderungan utama
11 Rekomendasi serupa juga
yang sedang berlangsung dan meminimalkan
dinyatakan oleh berbagai studi contohnya dalam
korban masyarakat sipil Penolakan pendekatan
buku Bara Dalam Sekam yang juga menyebut bahwa konflik di Aceh tidak dapat didekati
militeristikjuga kurang disertai oleh rekomendasi konkret yang dianggap efektif untuk menyele
melalui cara cara militeristik 12 Demikian pula
saikan konflik
secara paksa
studi studi dari ilmuwan sosial baik dari unsur
Sebagian penelitian yang dilakukan seperti
pemerintah intelektual maupun khususnya NGO
Bara dalam Sekam
yang bergerak di bidang HAM seperti Kontras
Penyebab dan Penyelesaiannya
Yappika YLBHI Elsam dan sejumlah NGO di
Sosial di Indonesia mencoba membangun dan
Aceh sendiri juga menyuarakan yang sama
mengembangkan beberapa solusi penyelesaian
Konflik Aceh
Faktor
Kerusuhan
Studi kebijakan yang dilakukan LIPI saat
konflik atas dasar akar dan sumber masalahnya
mengevaluasi pelaksanaan darurat militer
konflik yang dihadapi Namun karena persoalan konflik Aceh dianggap murni sebagai konflik
dan darurat sipil di Aceh
2003 2005
juga
merekomendasikan bahwa pendekatan militer
sosial dan tidak menempatkannya sebagai bagian
harus menjadi alternatif terakhir l Penolakan
dalam persoalan separatisme
mereka antara lain disebabkan oleh alasan bahwa
pendekatan yang dilakukan adalah solusi umum
pendekatan militeristik
dalam memahami konflik Padahal
mengacu pada pola
umumnya arah
dengan
konflik di Aceh dapat
penyelesaian yang pernah dilakukan oleh Orde
kerangka separatisme
Baru ternyata justru menimbulkan siklus konflik
dikategorikan sebagai konflik dengan penyebab
yang panj ang
yang kompleks mulai dari faktor sosial politik
Pola penyelesaian yang ditawarkan dari
ekonomi harga diri dan identitas Baik pemerintahan Habibie
berbagai kajian umumnya menekankan perlunya
maupun Megawati
Abdurrah
penyelesaian persoalan HAM menindak para
man Wahid
pelaku kekerasan dan melakukan pencabutan
sebenarnya menempuh jalan tengah Di satu
semuanya
status wilayah Aceh dari Daerah Operasi Militer
sisi melakukan pendekatan militeristik tetapi di sisi lain juga menawarkan sejumlah pendekatan
11 Jolanda Maureen H Samuel Upaya Resolusi Konflik di Aceh
Peranan HDC Sebagai Satu Tesis S2 Ilmu Hubungan
Internasional Universitas Indonesia 2004
hlm 19
11 Riza Sihbudi dan Moch Nurhasim Ed
Kerusuhan Sosial
di Indonesia
Jakarta Grasindo 2000
13 Moch Nurhasim Ed di Aceh 2003 2004
100
Evaluasi Pelaksanaan Darurat Militer
Jakarta LIPI 2006
non militeristik untuk mengatasi keadaan yang terjadi khususnya eskalasi konflik Namun ber
14 Suradi
Analisa Kriminologis terhadap Perlawanan GAM
kepada Pemerintah Pusat Studi Kasus Konflik Aceh Tahun 2000 2002 2003
Tesis S2 Krimonologi Universitas Indonesia
bagai kajian tersebut kurang dapat menjelaskan mengapa cara non kekerasan yang ditempuh oleh
kedua pihak yang bertikai Dengan demikian
pemerintahan tersebut gagal
umumnya tidak bermula dari hasil suatu kajian
Selain itu sedikit sekali kajian yang secara spesifik mengkaji mengenai opsi penyelesaian
oleh masyarakat
yaitu referendum merdeka
kajian kajian yang membahas perdamaian
tetapi lebih pada reaksi terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah
Sebagaimana diketahui
gagasan untuk
atau tetap bergabung dengan NKRI Tuntutan
membangun dialog bermula pada masa Pemerin
referendum ini merupakan rekomendasi musya
tahan Abdurrahman Wahid Upaya untuk meretas
warah Himpunan Ulama Dayah Aceh HUDA
perundingan dengan pihak GAM ditempuh
pada 13
ketika pada 15 Mei 2000 Presiden Abdurrahman
14 September 1999 Pada 8 November
1999 Sentral Informasi Referendum Aceh SIRA
Wahid berunding dengan GAM dan menandata
mengadakan Sidang Umum Masyarakat Pejuang
ngani Jeda Kemanusiaan Jeda kemanusiaan ini
Referendum SU MPR yang dihadiri oleh 1 juta
berlangsung sejak Juni Agustus 2000 setelah
rakyat Aceh Mereka menuntut agar dilakukan
berakhir masanya program ini dievaluasi dan
referendum untuk penyelesaian konflik Aceh ls
dilanjutkan kembali pada Jeda Kemanusiaan
tuntutan ini tidak memperoleh
II Pada 11 April 2001 Presiden Abdurrahman
tanggapan dari pemerintah Presiden B J Habibie
Wahid akhirnya menetapkan Instruksi Presiden
pada 26 Maret 1999 membuat sembilan janji
Nomor IV 2001 tentang langkah langkah
kepada rakyatAceh Atas kekerasan yang terjadi
menyeluruh dalam penyelesaian kasus Aceh
Namun
di Aceh Presiden B J Habibie meminta maaf
yang meliputi bidang politik ekonomi sosial
kepada seluruh rakyat Aceh Ia juga memerin
hukum dan ketertiban masyarakat keamanan
tahkan agar aparat keamanan tidak melakukan
serta informasi Banyak yang menganggap Inpres
tindak kekerasan
Wacana untuk pemberian
ini diarahkan untuk memberikan kewenangan
syariat Islam dan kekhususan Aceh juga digagas
kepada TNI agar melakukan operasi militer
pada era Pemerintahan B J Habibie Gagasan ini
terbatas dan GAM disebut sebagai kelompok
dituangkan pada Undang Undang No 44 1999 yang mengatur penyelenggaraan keistimewaan Aceh Masalahnya masih belum ada kajian yang
separatis 16
menggagas pemberian otonomi khusus kepada
mencoba memetakan keberhasilan dan kegagalan
masyarakat Aceh namun tidak sempat terealisir
konsep otonomi khusus Aceh ini
karena ia lebih dulu dimakzulkan ol
Selanjutnya Presiden Abdurrahman Wahid
MPR
Gagasan pemberian otonomi khusus akhirnya Analisis Kegagalan Opsi Perdamaian
Banyak kajian yang juga membahas solusi konflik
khususnya perundingan atau opsi
perdamaian
Akan tetapi
pembahasan opsi
diundangkan oleh Presiden Megawati Soe
karnoputeri melalui UU No 18 2001 tentang Nanggroe Aceh Darussalam NAD dan Syariat Islam untuk Aceh
perdamaian ini justru tereduksi pada substansi
Untuk meretas jalan bagi keamanan di
kegagalan CoHA Dalam konteks itu beberapa
Aceh Pemerintahan Presiden Megawati pada
kajian yang dianalisis misalnya Samuel 2004 mengatakan bahwa dialog penyelesaian konflik yang difasilitas oleh Henry Dunant Center HDC
2 Februari 2002 melakukan perundingan di Jenewa dengan pihak GAM Pada 9 Desember
2002 Pemerintah dan GAM secara resmi menan datangani Kesepakatan Penghentian Permusuhan
gagal
Sementara itu sebuah tesis dan beberapa riset melihat kehadiran HDC justru positif karena menarik perhatian internasional dan memberikan
kesempatan pihak ketiga sebagai penengah
COHA
Cessation ofHostilities Agreement dan
membentuk suatu Komite Keamanan Bersama untuk memantau kesepakatan tersebut dengan
mediator Henry Dunant Centre HDC 17
Namun upaya ini gagal karena kurang komitmen 16lbid hlm 62
15 Ahmad Farhan Hamid Jalan Damai Nanggroe Endatu
Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh Bebas 2006
hlm 45
Jakarta Penerbit Suara
17 Upaya upaya Penyelesaian Konflik Aceh Pasca DOM Sinar Harapan 14 Mei 2003
101
gamblang dua minggu menjelang gagalnya
konflikAceh yang telah digariskan oleh pemerin tah Sementara pandangan yang pesimis untuk
pertemuan CoHA 28 April 2003 di Tokyo Je
tidak menyebut sebagai fatalis
pang Bahkan antisipasi gagalnya CoHA tampak ketika kurang dari dua minggu pasukan organik
keragu raguan apakah cara yang ditempuh oleh
Intervensi pihak militer atas CoHA terlihat
berangkat dari
pemerintah untuk menyelesaikan konflik efektif
telah dikirimkan ke Aceh 18 Akhirnya pada 19
ataukah tidak memiliki manfaat sama sekali
Mei 2003 Presiden Megawati Soekarnoputeri
Pandangan pesimisme
misalnya tampak dari
mengeluarkan Keputusan Presiden No 28 2003
buku yang ditulis oleh Harold Crouch Political
tentang peningkatan keadaan status di wilayah
Reform in Indonesia after Soeharto 20
Nanggroe Aceh Darusalam
Hasil riset beberapa tahun 011e Tornquist
bersama dengan ISAI dan Demos hampir sama Peta Jalan Damai Pemerintah
dengan kajian P2P LIPI membangun kerangka
Beberapa hasil kajian mencoba menganalisis
kritisnya pada masa depan perdamaian dan
upaya penyelesaian yang dilakukan Pemerintah yang dapat digambarkan sebagai roadmap
politik di Aceh Dalam kajian P2P LIPI tentang
perdamaian menuju Helsinki Namun peta jalan
GAM cenderung lebih bernada optimis diban
tersebut bukan lahir dari suatu kajian akademik
dingkan 011e Tornquist 21 Dalam kesimpulannya
tetapi lahir dari kesadaran dan pengalaman
011e menyatakan bahwa perkembangan dan
Reintegrasi GAM dan Transformasi Politik
Jusuf Kalla dan orang kepercayaan dalam
situasi politik di Aceh mengarah pada kondisi
menyelesaikan konflik
transisi yang tidak memiliki kerangka frame less transition Kondisi ini yang akan menjadi
Gagasan ini muncul
setelah terjadinya jalan buntu akibat Operasi
Terpadu Darurat Militer yang dikeluarkan oleh Megawati Soekarnoputeri pada 19 Mei 2003
kendala utama dalam transformasi konflik di
Aceh melalui kerangka demokr asi zz
hingga 19 Mei 2004 Beberapa studi yang
Sebuah tesis tentang Aceh pasca MoU
membahas cara ini ditulis oleh Farhan Hamid dan
juga menyimpulkan bahwa masa depan Aceh
Moch Nurhasim dalam buku mereka Keduanya
kini tergantung pada gubernur terpilih Irwandi
mengambil fokus yang berbeda Farhan Hamid
Jusuf mantan petinggi GAM Menurut kajian
lebih pada kronologis
tetapi pada tesis dan
ini apapun hasil pemerintahannya dalam lima
buku Moch Nurhasim lebih pada menjelaskan
tahun ke depan permasalahan KKN pelanggaran
bagaimana sebuah proses perundingan dapat
HAM dan sebagainya di Aceh harus diselesaikan
dicapai dan menganalisis kerangka bagaimana
melalui proses demokrasi
sebuah konstruksi damai dapat diwujudkan 19 kajian pasca MoU Helsinki
Analisis Studi Konflik Maluku Penye
umurnnya juga membahas mengenai persoalan
bab dan Aktor dalam Konflik Maluku
Selai
i u
reintegrasi GAM ke dalam Republik Indonesia
Beberapa kajian yang membahas Aceh pasca MoU Helsinki antara lain disusun oleh Pusat
Penelitian Politik LIPI sejumlah mahasiswa pascasarjana UI
dan beberapa NGO
Harold
Crouch dan 011e Torquist adalah dua nama
Indonesianis yang juga membahas topik ini Dari tema pascakonflik ini cara pandang para penulis terbelah dua
Penyebab Konflik
Beberapa tulisan yang di review menyebutkannya beberapa faktor penyebab secara berbeda Hal itu
terutama karena adanya pengertian yang rancu antara penyebab dan pemicu konflik Geoffrey Robinson menjelaskan bahwa sumber konflik
politik dan kekerasan politik terletak dalam
antara pesimisme
dan optimisme Jalur pandangan yang optimis mencoba merekonstruksi bangunan penyelesaian
20 Harold Crouch Political Reform in Indonesia after Soeharto Singapore ISEAS 2010
21 M Hamdan Basyar Ed 18 Moch Nurhasim
Ed
Evaluasi
19 Moch Nurhasim
Perundingan Damai Pemerintah Indonesia
dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Politik Universitas Indonesia 2007
102
Op Cit Moch Nurhasim Ed
Op Cit
Op Cit Tesis S2 Ihnu
2 011e Tornquist et al Aceh The Role of Democracy for Peace and Reconstruction 2009
hlm 306
Yogyakarta PCD Press and ISAI
z
lingkungan struktur politik yang luas yakni le
tor faktor penyebab
mahnya pemerintah pusat dan daerah perpecahan
faktor faktor pemicu triggeringfactors
dalam militer adanya kekuatan sipil yang keras dan intervensi asing Kekerasan politik bukan
memungkinkan terjadinya tindak kekerasan
bersumber pada karakter temperamen atau bu
Kondisi itu tidak akan pecah menjadi kekerasan
daya dalam suatu komunitas politik 23 Karena itu
bila tidak dipicu oleh faktor pemicu yang lebih
bukanlah hal yang mustahil akan terjadinya suatu
bersifat sesaat
kekerasan politik dalam komunitas masyarakat
causative factors
dan
Faktor
faktor penyebab adalah kondisi lingkungan yang
Pengelompokkan
Masa Konflik
1999
yang dikenal memiliki ketenangan politik dan
2001
harmoni secara sosial bila struktur politik yang
Kemelut Maluku Refleksi Pengalaman Praktis
luas itu lemah
Bekerja untuk Perdamaian Maluku dan The
Dari hasil studinya di Bali Robinson lebih
yang dibahas dalam buku Keluar dari
Making of Ethnic and Religious Conflicts in
lanjut menerangkan bahwa pengalaman Bali pada
Southeast Asia
abad ke 20 dapat membantu menj elaskan bahwa fondasi komunitas politik bukanlah hal yang ada secara tetap dan juga bukan tidak bisa berubah
tepat 25 Kedua buku itu menyebutkan bahwa
Cases and Resolutions
sudah
penyebab konflik Maluku berkaitan dengan faktor struktural hubungan antarkelompok
tetapi merupakan hasil dari proses sejarah dan
etnik dan agama yang telah berlangsung sejak
peran manusia Dengan perkataan lain akar dari
masa kolonial dahulu Pada waktu kolonial ada
kesetiaan konflik dan kekerasan suatu komu
masyarakat yang diunggulkan sehingga mereka
nitas politik tidak semestinya diletakkan pada
mendapatkan perlakuan yang menguntungkan
pola primordial atau pola persaingan tradisional
tetapi lebih cenderung diletakkan pada permainan
Akan tetapi ada juga masyarakat yang diren dahkan sehingga mereka kurang beruntung dalam
dialektik dari kekuatan sejarah 24 Berbagai
kehidupannya Kondisi itu kemudian dipertajam
kondisi bisa saja menjadi penyebab terjadinya
adanya segregasi pemukiman antara mereka
kekerasan tetapi kekerasan itu sendiri belum
Ketika Indonesia merdeka sampai Orde
tentu terjadi bila tidak ada suatu pemicu yang
Baru kondisi berubah Pemerintah memberikan
menyulutnya Permainan dialektik dari suatu
kesempatan kepada masyarakat untuk ikut
kekuatan politik bisa menjadi pemicu berbagai
berkiprah dalam pembangunan
kekerasan dengan memanfaatkan adanya potensi penyebab konflik
masyarakat yang sebelumnya tertinggal dalam pendidikan mulai ikut merasakan pendidikan
Dengan demikian faktor penyebab lebih
melihat konteks
Sebagian
sedangkan faktor pemicu
Dengan demikian mereka dapat menaikkan daya tawar dalam masyarakat Persaingan menjadi
dilihat dari adanya peristiwa Oleh karena itu
lebih seimbang antarkelompok yang dahulu
untuk menjelaskan konteks akan digunakan
timpang Kondisi tersebut tercipta karena struktur
kerangka struktural dan kultural sementara untuk
dan kultur di sana tidak akan menyebabkan suatu
peristiwa lebih bersifat potret sesaat snapshot
konflik bila tidak ada faktor pemicunya Peristiwa
suatu kejadian sekalipun dikerangkakan melalui
bentrokan pemuda muslim dan kristen di sekitar
penjelasan berjangka
terminal Ambon menjadi pemicu konflik di
longitudinal
Peris
tiwa sesaat lebih berperan dalarn menguraikan munculnya faktor pemicu tindak kekerasan
sedangkan konteks yang longitudinal lebih dapat menjelaskan faktor penyebab
Maluku
Sementara itu buku lain yang merupakan kumpulan tulisan dari banyak akademisi dan praktisi perdamaian
tidak menunjukkan ada
Secara lebih sederhana dapat dijelaskan
nya kesepakatan mengenai penyebab konflik
bahwa terj adinya tindak kekerasan atau konflik
Maluku Bahkan ada yang mencampuradukkan
dapat dipilah menjadi dua segmen yaitu fak
antara penyebab dan pemicu contohnya dengan
Geoffrey Robinson The Dark Side of Paradise Political
Violence in Bali hlm 313
Ithaca Cornell University Press 1995
Lambang Trijono Keluar dari Kemelut Maluku Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku
Yo
gyakarta Pustaka Pelajar 2001
The
Making ofEthnic 24Ibid
and Resolutions
Lambang Trijono Ed
Religious Conflicts in Southeast Asia Cases Yogyakarta CSPS Books 2004
103
menyebutkan bahwa salah satu penyebab
dianalisis melalui lima faktor yaitu kepentingan
konflik Maluku adalah para preman dari Jakarta
interaksi kapasitas agenda perdamaian dan
Datangnya para preman dari Jakarta ke Maluku
insenti
menurut penulis termasuk faktor pemicu bukan penyebab konfiik Maluku
6
Buku yang terbit pada waktu Masa Konflik 1999 2001
tidak menerangkan secara jelas
Pendapat serupa ditemukan dalam buku
peran dari masing masing aktor Dengan
hasil penelitian atau ditulis pada waktu Konflik
demikian pembaca tidak dapat mengetahui siapa
Mereda
pembahasan
yang berperan sebagai aktor intelektual atau aktor
dalam buku buku tersebut cenderung lebih luas lagi Ada beberapa faktor tambahan yang
lapangan atau korban Dari penyebutan nama
disebutkan
tampaknya mereka hanya dapat dikelompokkan
2002 2005
Namun
seperti penyebutan separatis RMS
maupun kelompok yang dianggap sebagai aktor
sebagai salah satu penyebab konflik Ada lagi
berperan sebagai aktor lapangan
yang menambahkan perebutan sumber daya
mereka ada yang menjadi koordinator lapangan
alam sebagai penyebab konflik
Bahkan ada
pendukung
Di antara
maupun sekedar sebagai massa
yang menyatakan keterlibatan aparat sebagai
yang ikutan dalam konflik Para pemuda Kristen
salah satu penyebab konflik Maluku
dan Muslim misalnya dapat disebut sebagai
Hampir
semua buku tidak membahas lagi faktor pemicu
koordinator lapangan
konflik Maluku
adalah memenangkan kelompoknya sendiri dan
Sementara itu buku hasil penelitian atau
yang ditulis pada waktu Perdamaian
2006 2008
Masa Pemulihan
menambah lagi
Kepentingan mereka
mengalahkan kelompok lainnya sehingga perdamaian belum menjadi perhatian mereka
Selain itu tulisan yang terbit pada masa Konflik Mereda 2002 2005
sudah lebih detail
pendapatnya tentang penyebab konflik Maluku Tampaknya buku yang terbit lebih belakangan
menerangkan siapa yang menjadi aktor konflik
menjelaskan temuan tambahan dari buku buku
Maluku Pemuda di sekitar terminal Ambon yang
sebelumnya Akan tetapi pembahasan penyebab
bertikai pada 19 Januari 1999
itu sendiri sudah mulai berkurang Buku buku
lapangan yang memicu adanya suatu konflik
ini lebih banyak membahas kelanjutan perda
Kondisi itu kemudian dieskalasi dengan adanya
maian dan membangun kapasitas masyarakat
para preman Ambon yang pulang dari Jakarta
pascakonflik
Mereka ikut dalam konflik dan mempercepat
Apabila diperhatikan lebih mendalam
menjadi aktor
adanya konflik Masyarakat Kristen dan Muslim ikut terprovokasi dan mengobarkan konflik
terlihat ada semacam alur yang berlanjut antara ketiga periode di atas Buku yang terbit pada
dengan lebih luas Kondisi ini kemudian benar
masa konflik tengah terjadi menyebutkan faktor
benar mengalami perluasan konflik
penyebab dan pemicu konflik dengan berbeda
datang Laskar Jihad yang kemudian disambut
Sebaliknya buku yang diteliti terbit pada masa
dengan adanya Laskar Kristus dan FKM RMS
konflik mereda pembahasan penyebab konflik
Kelompok aktor yang belakangan ini ikut
bertambah analisis keterlibatan aparat Sementara
memperluas konflik ke berbagai wilayah
setelah
itu buku yang diteliti terbit pada masa pemulihan
Mereka semua dapat disebut sebagai aktor
lebih membahas bagaimana masyarakat perlu
lapangan dengan peran masing masing Ada juga buku yang menjelaskan babwa ada aparat keamanan yang menjadi pasukan siluman Aparat yang mestinya meredakan ketegangan justru ada yang ikut memperluas konflik Secara
dibangun lebih kuat setelah mengalami konflik
yang berkepanjangan
A ktor Konf ik lMMnurut 1Vlukesh Kapila
peran aktor dalam
konflik dapat dilredakari menjadi tiga yaitu 1 aklor intelektual
2 aktor lapangan terdiri atas
normatif semestinya aparat keamanan mencegah
atau menghentikan konflik tetapi kadang mereka malah terlibat dalam konflik Hal itu dapat dilihat
koordinator lapangan para pendukung dan massa dan 3 para korban konflik Keterlibatan
para pelaku dalam suatu konflik juga dapat
144
21 Mukesh Kapila Conducting Conflict Assessements Guid ance Notes Januari 2002
Department for International Development DFID hlm
13
dari
1 mereka gagal menghentikan konflik
2
perempuan lain selain GPP yang mengupayakan
ada yang menyediakan dukungan kepada pihak yang bertikai sehingga mereka tidak memiliki ke
perdamaian saat konflik dan pascakonflik 27
hendak untuk menghentikan konflik
korban anak anak Mereka menjadi pasukan cilik
3 ada juga
Ada tulisan lain yang menyoroti aktor
yang mendorong kombatan untuk meneruskan konflik dan 4 bahkan ada aparat yang terlibat langsung dengan memihak pada salah satu pihak yang berkonflik
yang ikut terlibat dalam konflik Pada awalnya
Sayangnya tidak satu tulisan pun yang
sejak fase pertama konflik Ada hubungan antara
menerangkan siapa aktor intelektual dari konflik
keterlibatan mereka dalam kekerasan dengan
keterlibatan mereka terjadi secara spontan dan emosional serta pragmatis
tetapi kemudian
mereka lebih terorganisir Mereka telah terlibat
Maluku Siapa yang menjadi aktor korban juga
lingkungan sosialnya yang akrab dengan pre
tidak banyak diterangkan oleh buku tulisan
man atau gangster Ada justifikasi keterlibatan
yang terbit pada masa konflik mereda Agenda
mereka sebagai kehormatan agama dan keluarga
perdamaian sudah disebutkan dalam buku buku
Umumnya berasal dari keluarga tidak mampu
itu
korban konflik dan broken home Mereka mem
Sementara itu tulisan yang diterbitkan pada masa
Pemulihan Perdamaian
2006 2008
lebih banyak menyoroti aktor korban Mereka adalah kaum perempuan dan anak anak Kaum
punyai kemampuan membuat senjata rakitan
termasuk bom karena interaksi dengan orang dewasa pelaku kekerasan 28 Dari kalangan muslim
ada beberapa
perempuan menjadi aktor yang mendorong
pasukan cilik yang paling menonjol yaitu Ling
adanya perdamaian seperti yang terlihat dalam
gis dengan spesialisasi melakukan penjarahan
Gerakan Perempuan Peduli GPP
Pada awalnya
dan penyerangan laskar cilik yang berada di
mereka adalah aktor korban Mereka banyak
bawah kendali Laskar Jihad pasukan cilik di
yang menjadi korban pelecehan yang sengaja dirancang kelompok lawan untuk mencemarkan
kalangan kelompok etnis tertentu seperti Bugis Sementara itu
di kalangan Kristen
pasukan
kelompok lain Kaum perempuan juga harus
cilik yang terkenal adalah Agats yang terbentuk
ambil peran kepala keluarga
seperti mencari
April Mei 1999 dengan tugas utama melakukan
naflcah Ada juga kaum perempuan yang terlibat langsung sebagai pelaku konflik baik karena
pembakaran Pasukan Cicak dan Pasukan Elhau
alasan ekonomi yaitu mendapatkan imbalan un
menjadi aktor pelaku lapangan akibat adanya
tuk melakukan provokasi maupun karena alasan
provokasi dari orang dewasa Karena itu mereka
kebencian yaitu balas dendam atas kehilangan
sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai aktor
orang orang yang dicintai Pada umumnya
pelaku karena perbuatan mereka bukan atas dasar
perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan
kesadaran mereka sendiri
Mereka menjadi aktor korban yang kemudian
kebijakan penyelesaian konflik di Maluku
Menghadapi kondisi yang demikian itu GPP merasakan bahwa kaum perempuan harus
bertindak Peran sebagai pemelihara dan men
dorong perempuan untuk menemukan alternatif pemecahan masalah tanpa kekerasan Mereka memiliki keterampilan negosiasi dalam keluarga
Etika kepedulian terhadap kebutuhan dan orang di luar dirinya ethics of care menjadi landasan
Penyelesaian Konflik Maluku
Ada banyak faktor yang dianggap sebagai penye bab ataupun pemicu kekerasan di Maluku Ber
bagai faktor tersebut menj adi penj elasan mengapa kekerasan di Maluku bisa terjadi demikian masif
antara lain dapat dilihat dari segi jumlah korban
jiwa dan kerusakan materil yang diakibatkannya dan berkepanjangan serta sulit diselesaikan
utama mereka memperjuangkan perdamaian
Mereka peduli terhadap nasib dan masa depan
Sara Emarina Soselisa
Transformasi Perilaku Perempuan
anak anak mereka Mereka mengubah posisinya
Sebagai Korban Menjadi Agen Pembangun Perdamaian Studi
dari korban konflik menjadi aktor perdamaian
Kasus Konflik Ambon
Melalui berbagai aktivitas ada banyak kelompok
Tesis S2 UGM 2007
8 Rizard Jemmy Talakua
hlm 29 32
Eenomena Keterlibatan Anak Anak
Sebagai Pasukan Cilik dalam Konflik Kekerasan di Ambon Tesis S2 UGM 2008
hlm 36 dan 39
105
Berdasarkan pembabakan dinamika kekerasan berbagai
satu contohnya Analisis terhadap implementasi dengan mengggunakan data yang relatif terbatas
tulisan menjelaskan bagaimana penyelesaian
akhirnya mengantarkan tesis ini pada kesimpulan
konflik di Maluku ditempuh
yang terlalu simplifikatif30
dan kompleksitas penyebab itulah
Dari 20 lebih buku jurnal dan tesis pas
casarjana yang di review terlihat bahwa hampir
Kedua kajian yang menyajikan analisis kritis terhadap upaya perdamaian yang dilakukan
seluruhnya menulis bahwa kekerasan di Maluku
termasuk Kesepakatan Malino II khususnya
secara bertahap dapat diselesaikan setelah ditan
menyangkut efektivitasnya dalam penyelesaian
datanganinya Kesepakatan Malino II pada 12
konflik Maluku Tim peneliti LIPI dan LIN RI
Februari 2002 Hanya ada beberapa kajian yang
banyak memberikan catatan terhadap persoalan
sama sekali tidak membahas Kesepakatan Malino
dalam mengimplementasikan kesepakatan 31
11 terutama karena kajian tersebut ditulis atau
Sebagian tulisan yang di review mempunyai
didasarkan pada kajian yang dilakukan sebelum
persoalan dengan konsistensi antara penyebab
tahun 2002
clan penyelesaian Sebagai contoh jika faktor
Buku yang ditulis Lambang Trijono pada 2001
salah satunya meskipun tidak membahas
struktural yang telah berlangsung lama dianggap sebagai salah satu penyebab
apakah penyelesai
dalam menjelaskan berbagai upaya mengatasi
an yang diupayakan secaralangsung mengarah pada faktor tersebut Salah satu hal yang paling
konflik yang telah dilakukan baik di tingkat
banyak disebut sebagai penyebab konflik adalah
Kesepakatan Malino 11 cukup komprehensif
lokal maupun secara nasional Buku tersebut
persoalan migrasi ke Ambon
merupakan refleksi pengalaman pribadi sebagai
sekian puluh tahun ternyata para pendatang secara
seorang ilmuwan dan sekaligus praktisi yang ikut
sosial ekonomi dan bahkan politik mengalami
terlibat dalam ikhtiar perdamaian di Maluku ini
daerah maupun masyarakat sampai dengan
mobilitas yang lebih tinggi dari para pendatang Namun beberapa kesepakatan yang dihasilkan dari dialog damai antarkelompok tidak menying gung hal ini sama sekali Banyak tulisan yang
tahun 2001
Buku ini juga memberikan banyak
memasukkan faktor migrasi sebagai penyebab
penjelasan mengapa upaya upaya tersebut tidak
konflik dan sama sekali tidak mempersoalkan
berhasil mengakhiri kekerasan secara tuntas dan
mengapa dalam proses dialog hal tersebut tidak disinggung
menjelaskan bahwa di tingkat lokal ada berbagai
upaya yang telah dilakukan pihak pemerintah
menghadirkan perdamaian di Maluku 29 Secara garis besar penjelasan berbagai
Dalam waktu
kajian terhadap penyelesaian konflik dapat
Kesepakatan Malino II memang menyebut kan bahwa orang Maluku berhak untuk berada
dibagi menjadi dua kelompok Pertan2a kajian
bekerja dan berusaha di seluruh wilayah Indo
yang hanya melakukan deskripsi tentang proses perdamaian terutama proses dialog yang ke mudian menghasilkan Malino II Kajian yang cenderung deskriptif ini pada akhirnya gagal memberikan analisis yang dalam mengenai beberapa hal penting seperti tentang bagaimana implementasinya di lapangan atau tentang
nesia Begitu pula sebaliknya warga Indonesia
dapat berada bekerja dan berusaha di wilayah Provinsi Maluku secara sah dan adil dengan memperhatikan dan menaati budaya setempat
Namun dalam perjalanan beberapa tahun pasca
kesepakatan tersebut segregasi masih terjadi di
mana mana Sebagian warga pendatang yang se
kelebihan dan kekurangan Kesepakatan Malino
benarnya telah tinggal di Ambon bertahun tahun
II jika dibandingkan upaya damai sebelumnya
atau bahkan telah berganti generasi banyak yang
Analisis penting lain yang tidak dapat disajikan adalah mengenai dampak kesepakatan tersebut
terhadap meredanya kekerasan di Maluku Tesis S2 yang ditulis Edy Yusuf N Syamsu Santosa Efektivitas Kesepakatan Malino Tahap II terhadap Perdamaian di Maluku adalah salah
so Edy Yusuf N Syamsu Santosa
106
Op Cit
Tesis S2
UGM 2003
31 Yanuarti dkk Capacitv Building Informasi Nasional RI
Maluku mokrasi
29 Lambang Trijono Keluar dari
Efektivitas Kesepakatan
Malino Tahap II terhadap Perdamaian di Maluku hlm 35 63
Lembaga
Konflik di Kota Ambon Provinsi
dalam buku Dinamika Konflik Dalam Transisi De
Jakarta
hlm 239 241
Lembaga Informasi Nasional RI 2004
tidak dapat kembali ke tempat tinggal sebelum
konflik kekerasan terj adi Hingga saat ini belum ada kebijakan yang nyata untuk memecahkan
dan prosesnya yang kurang mengakar kendala dalam mengimplementasikan hasil dialog juga seringkali berasal dari keterbatasan pendanaan
persoalan segregasi ini
dan sumber daya pemerintahan di tingkat lokal
Penting diperhatikan bahwa perdamaian yang dibangun hendaknya bersifat komprehensif
Daftar Pustaka
yaitu absennya segala bentuk kekerasan baik
Basyar M Hamdan Ed
2007 Reintegrasi Politik
kekerasan fisik kekerasan struktural berupa
Aceh Pasca Mo UHelsinki Jakarta Pusat Pene
penderitaan luar biasa yang melekat pada struktur ekonomi politik maupun kekerasan budaya yang memberikan legitimasi terhadap kekerasan struk tural ataupun langsung Selain itu diperlukan hadirnya kerja sama antarpihak yang berbeda
litian Politik LIPI
terjadi pemerataan dan persamaan
serta ada
budaya dialog Kedua jenis perdamaian ini harus hadir secara bersamaan
Dalam kasus Maluku ada banyak upaya
dialog yang pernah dibangun baik atas inisiatif pemerintah pusat atau pemerintah daerah
maupun atas inisiatif pihak NGO
Dalam
perspektif transformasi konflik ini merupakan
pilihan yang positif Bagaimanapun seperti disampaikan Johan Galtung diperlukan dialog untuk mengatasi polarisasi dan dehumanisasi
yang akan menggiring konflik ke dalam situasi kekerasan Meskipun demikian penting diperha tikan bagaimana dialog itu dibangun Sebagian tulisan yang di review sudah memberikan gambaran yang memadai bagaimana proses dialog dibangun Melalui gambaran tersebut
Cahyono Heru Ed
2006 Negara dan Masyarakat
dalam Resolusi Konflik di Indonesia Daerah KonflikKalimantan Barat dan Kalimantan Ten gah Jakarta Pusat Penelitian Politik LIPI Coleman Peter T 2006
Intractable Conflict
Mor
ton Deutsch Peter T Coleman and Eric C Marcus Eds
The Handbook of Conflict Res olution Theory and Practice second edition
San Fransisco Jossey Bass Colombijn Freek and J Thomas Lindblad 2002 troduction
In
Freek Colombijn and J Thomas
Lindblad Eds
Roots of Violence in Indone
sia Singapore ISEAS Crouch Harold 2010 Political Reform in Indonesia
after Soehart Singapore ISEAS Hamid Ahmad Farhan 2006 Jalan Damai Nanggroe
Endatu Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh Jakarta Penerbit Suara Bebas
Kapila Mukesh 2002 Conducting Conflict Assesse ments Guidance Notes Department for Inter national Development DFID
Pelaku Baru Identitas
Klinken Gerry van 2005
Baru Kekerasan Antar Suku pada Masa Pasca
dapat diperoleh penjelasan mengapa sebuah
Soeharto di Indonesia
dialog menghasilkan kesepakatan yang tidak
Helene Bouvier Glenn Smith dan Roger Tol
hanya komprehensif tetapi juga realistis untuk diimplementasikan serta memberi dampak nyata
Ed
Dewi Fortuna Anwar
KonflikKekerasan Internal Tinjauan Se
jarah Ekonomi Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik Jakarta YOI LIPI LASEMA CNRS
bagi perdamaian sementara upaya dialog yang lain tidak menghasilkan hal yang sama Beberapa tulisan yang di review memberi kan catatan bahwa sebagian besar dialog yang dibangun cenderung bersifat top down sehingga
KITLVJakarta
Kriesberg Louis 1998 Constructive Conflicts From Escalation to Resolution Boulder New York Rowman
Littlefield Publisher Inc
Lembaga Informasi Nasional RI 2004
Konflik di
seringkali tidak sepenuhnya dapat diimplemen
Kota Ambon Propinsi Maluku
tasikan karena substansi hasil dan agen yang melakukan sosialisasi hasil tersebut kurang
karta Lembaga Informasi Nasional RI
mengakar di masyarakat Proses perdamaian
dilakukan hanya melibatkan tokoh dari masing masing komunitas dalam sebuah rangkain dialog yang cenderung seremonial Cara ini biasanya hanya menghasilkan perdamaian patnya keamanan
atau lebih te
dalam jangka pendek bukan
Dalam Din
amika Konflik Dalam Transisi Demokrasi Ja
Nurhasim
Moch
Ed
2006
Eva7uasi Pelaksa
naan Darurat Militer di Aceh 2003 2004 Ja karta LIPI 2007
Perundingan Damai Pemerintah
Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki
Tesis S2 Ilmu Politik Universitas
Indonesia
perdamaian jangka panjang Selain karena desain
107
Ed
2008 Transformasi Politik Gerakan
P2P LIPI
dalam Konflik Kekerasan di Ambon
at dalam Konflik Aceh syarakat Studi tentang
Peran
dan Masyarakat dalam Pe
nyelesaian Konflik Aceh Jakarta PMB LIPI
Reid Anthony Ed 2006 Verandah of Violence The Background to the Aceh Problem
Singapore
Singapore University Press dise Political Violence in Bali Ithaca Cornell
University Press Syafuan
Ed
Tesis
S2 UGM
The Jakarta Post 20 Agustus 2001
Tomquist 011e et al 2009 Aceh The Role of De
mocracy for Peace and Reconstruction Yog yakarta PCD Press and ISAI
Trijono Lambang Ed
2004 The Making ofEthnic
Religious Conflicts in Southeast Asia Cas
Robinson Geoffrey 1995 The Dark Side of Para
es and Resolutions Yogyakarta CSPS Books
Trijono Lambang 2001 Keluar dari Kemelut Ma luku Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja un
2005 Hubungan Negara dan
Masyarakat dalam Resolusi Konflik di Indo
nesia Kasus Sulawesi Tengah Maluku dan Maluku Utara Jakarta P2P LIPI
Samuel Jolanda Maureen H 2004
tuk Perdamaian Maluku Yogyakarta Pustaka
Pelaj ar Yanuarti Sri dkk 2003 Konflik di Maluku Tengah
Penyebab
Peranan HDC
Karakteristik dan Penyelesaian
Jangka Panjang Jakarta LIPI
Sebagai Satu Upaya Resolusi Konflik di Aceh
2004 Konflik di Maluku Utara Penye
Tesis S2 Ilmu Hubungan Internasional Univer
bab Karakteristik dan Penyelesaian Jangka
sitas Indonesia
Panjang Jakarta LIPI
Santosa Edy Yusuf N Syamsu 2003 Efektivitas Kesepakatan Malino Tahap II terhadap Perda maian di Maluku
Tesis S2 UGM
Sihbudi Riza dan Moch Nurhasim Ed
Sinar Harapan
Utara Strategi Penyelesaian Jangka Panjang
2000 Keru
2006 Problematika Capacity Building Kelembagaan Pemerintahan Lokal dalam Pe ngelolaan Konflik di Maluku Jakarta LIPI
14 Mei 2003
Soselisa Sara Emarina 2007
2005 Konflik di Maluku dan Maluku Jakarta LIPI
suhan Sosial di Indonesia Jakarta Grasindo
Transformasi Perilaku
Perempuan sebagai Korban Menjadi Agen Pem
2007 Capacity Building Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal
bangun Perdamaian Studi Kasus Konflik Am
dalam Pengelolaan Konflik di Maluku Jakar
bon
ta LIPI
Tesis S2 UGM
Suradi 2003
Analisas Kriminologis terhadap Per
2008 Model Capacity Building Kelem
lawanan GAM kepada Pemerintah Pusat Studi
bagaan Pemerintah dan Masyarakat untukPen
Kasus Konflik Aceh Tahun 2000 2002
gelolaan Konflik di Maluku Jakarta LIPI
S2 Krimonologi Universitas Indonesia
1
Fenomena Keter
libatan Anak Anak Sebagai Pasukan Cilik
Patji Abdul Rachman dkk 2004 Negara dan Ma
Rozi
Talakua Rizard Jemmy 2008
Aceh Merdeka Pasca MoU Helsinki Jakarta
Tesis
POLRI DI ERA DEMOKRASI Dinamika Pemikiran Internal Oleh
Sri Yanuarti
Abstract
Police reform is an integralpart of holistic security sector reform SSR which aims to create goodgovernance in the security sector and to create a secure and orderly environment Thus in accordance with the principles of
democracy police reform should have been directed to build a civilian policing character based on democratic norms openness and accountability Although police reform already been done since more than a decade ago its implementation has not been optimal The presence ofpolice as an institution and its members still have a negative
image in the eyes ofpeople because ofthe actions ofcertain person ofpolice personnel The study is to describe 1 How does the present shift ofIndonesian police from the era of authoritarianism to era of democracy 2 what factors that encourage and inhibit the process ofpolice reform what kind of constraints that itface as well as the impact ofthe constraints 3 How do internal dynamics which occurs in the thought ofpolice reform itself
Pendahuluan
Polri merasa upaya reformasi itu telah tercapai
Sejak tahun 1998 reformasi Polri menjadi salah
tanpa melihat secara utuh dan mendasar apakah
satu agenda reformasi keamanan di Indonesia
upaya Reformasi Polri telah sejalan dengan
yang merupakan bagian penciptaan sistem politik demokrasi
Berbagai wacana dan pemikiran
semangat reformasi itu sendiri
Selain itu pemikiran pemikiran yang
mengenai reformasi Polri terus berkembang
bergulir mengenai Reformasi Polri juga masih
baik dari aspek struktural kultural
instrumental Beberapa di antaranya adalah pe
mengalami perdebatan dan tarik ulur yang belum kunjung usai di antara kalangan kepolisian itu
misahan Polri dari TNI perubahan doktrin Polri
sendiri Oleh karena itu perlu dianalisis kembali
pembentukan Kompolnas dan sebagainya Akan
dinamika internal pemikiran Reformasi Polri
tetapi pada implementasinya upaya reformasi
yang berkembang di dalam institusi Polri itu
Polri belum optimal Keberadaan Polri sebagai
sendiri
maupun
institusi maupun anggota anggotanya masih mendapatkan citra negatif di mata masyarakat
Penelitian ini membahas tiga persoalan utama Pertama peran Polri di era demoktrati
karena tindakan tindakan penyimpangan yang
sasi Kedua faktor pendorong dan penghamabat
dilakukan oleh oknum Polri
reformasi Polri
Di samping itu walaupun secara psikologis telah ada beberapa kalangan Polri yang siap dan
reformasi Polri
mau melakukan reformasi ternyata tidak semua
Peran Ideal Polri di Era Demokrasi
kalangan di dalam Polri itu juga
reformis
Bahkan pada perkembangan terkini seolah olah
Psikologi Reformasi
dalam Koran
Tempo 16 November 2006 Penelitian dengan judul tersebut dilakukan oleh tim peneliti
yang beranggotakan Sarah Nuraini Siregar koordinator Indria Samego War Nusa Bhakti Sri Yanuarti dan Hargya
ning Tyas
dinamika internal
Reformasi kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam reformasi sektor
keamanan Adrianus Meliala
Ketiga
Serucity Sektor Reform SSR
secara keseluruhan Secara esensi tujuan utama reformasi sektor keamanan adalah menciptakan
good governance di sektor keamanan serta
menciptakan lingkungan yang aman dan tertib sehingga dapat menopang tujuan negara untuk
109
Tabel 1 Parameter Sektor Reformasi Kepolisian dalam Bingkai SSR No 1
As ek Perubahan Persepektif
Arah Perubahan
The Police are disinterested custodians of public order policing is based on consent
Polisi adalah penjaga ketertiban umum dan tindakan kepolisian
didasarkan pada hati nurani 2
Organisasi
Police forces originate from rudimentary local patterns of law enforcement Characterised by decentralised control Kekuatan kepolisian berasal dari patron lokal yang tidak sempurna dalam penegakan hukum Pembentukan karaktern a dilakukan oleh pengawasan yang terdesentralisasi
3
Pendekatan
Police forces is part of the community The entire community is part of the law enforcement process
Kekuatan kepolisian merupakan bagian dari
komunitas Seluruh komunitas merupakan bagian dari proses penegakan hukum 5
Mekanisme Kontrol
The police responsible for its own discipline and investigates accusation
wrong doing by officers
Polisi bertanggungjawab pada dirinya sendiri dan
melakukan investigasi tuduhan penyalahgunaan kesalahan kesalahannya oleh a
6
Surveillance Techniques
aratn
a
The police makes sure that people know that their actions are being closely watched Polisi harus yakin bahwa publik mengetahui tindakan tindakan mereka diawasi dekat
menyejahterakan dan memakrnurkan masyarakat
prosperity Ann M Fitz Gerald menilai bahwa SSR merupakan sebuah praktik program perubah
dan bersifat reaktif Sebagai sebuah tahapan reformasi
tentunya membutuhkan suatu desain
an institusional dan operasional yang meliputi sektor keamanan nasional didorong oleh usaha
yang tertata dalam mewujudkan tujuannya begitu pula yang seharusnya dilakukan dalam mendorong reformasi Polri Tidak hanya itu
regional untuk menyiapkan sebuah lingkungan
reformasi Polri sebagai bingkai SSR juga mem
yang membuat warga negara selalu merasa aman
butuhkan sebuah pertimbangan dan perenungan
dan nyaman 2
mandang bahwa SSR memiliki dua tujuan
yang mendalam dalam memilih dan menentukan skala prioritas mana yang harusnya didahulukan dalam mendorong jalannya reformasi
utama yakni menciptakan good governance di
Secara konseptual parameter reformasi
Dalam konteks tujuan
Nicole Ball me
sektor keamanan untuk memperkuat kemampuan
kepolisian harus mendorong perubahan polisi
negara untuk mengembangkan sistem ekonomi
baik dari aspek perspektif organisasi pendekat
dan pentadbiran politik political governance
an
yang menguntungkan masyarakat secara keselu ruhan dan menciptakan lingkungan yang aman
techniques yang lebih terbuka dan demokratis
dan tenteram di tingkat internasional regional
kerangka reformasi sektor keamanan reformasi
nasional dan lokal 3
mekanisme kontrol maupun surveilence
Dari uraian di atas maka dalam bingkai
kepolisian harus ditetapkan dengan cara pandang
Dalam bingkai kerangka reformasi sektor
baru meliputi pertama reformasi Polri harus
keamanan tersebut maka upaya mewujudkan
dilihat sebagai bagian agenda untuk mewujudkan
reformasi Polri harus diletakkan dalam cara
dan menuntaskan agenda reformasi sektor
pandang barn yang lebih luas dan menyeluruh Sebagaimana yang berjalan selama ini jalannya
keamanan
reformasi Polri masih dilakukan secara parsial
memerlukan sebuah pendekatan yang multidi mensional interdisiplener dan inter relasi
2DrAnn M Fitz Gerald Security Sector Streamlining National
Oleh karenanya pendekatan untuk
menyukseskan agenda reformasi kepolisian
Kedua reformasi Polri harus sejalan dan
Military Forces to Respond to the Wider Security Needs Journal ofSecurity sector management published by Global
berbarengan dengan jalannya proses reformasi
Facilitation Network for SSR UK University of Cranfield
politik Konsekuensinya reformasi Polri ha
Shrivenham 2003
Volume 1
rus menjadikan tata kehidupan politik yang Nicole Ball Democratic Governance in the Security Sector Reform Washington DC Center for International Policy 2002
110
demokratis sebagai pijakan dasarnya Di situ tata nilai demokrasi transparansi akuntabilitas dan
hak asasi manusia harus masuk menjadi bagian
hukum positif negara the guardian of civilian
tata nilai dalam seluruh proses perubahan dan
values
penataan ulang institusi kepolisian
Kedua polisi sipil mengedepankan pende
Ketiga reformasi Polri merupakan tanggung
katan kemanusiaan Karakter sipil secara luas di
jawab semua komponen bangsa public goods
kaitkan dengan nilai nilai peradaban civilization
karenanya proses reformasi tersebut harus menempatkan semua warga negara dan elemen
dan keadaban civility Pada polisi sipil melekat sikap sikap budaya yang sopan santun ramah
bangsa sebagai subjek politik yang memiliki
tidak melakukan kekerasan dan mengedepankan
peranan untuk menyukseskannya
persuasi menjadi ciri utamanya Pengertian sipil
Dalam konteks itu
eksklusivitas dalam
mendorong reformasi Polri harus dihindari dan lebih lagi kritik dan otokritik terhadap Polri tidak boleh dipandang sebagai ancaman Namun harus dipandang sebagai bentuk partisipasi aktif warga negara dalam upaya mewujudkan Polisi yang
sejalan dengan definisi yang diangkat dalam perjanjian hukum internasional yang meletakkan kedudukan polisi sebagai kekuatan yang tidak terlibat perang
dengan demikian
kemacetan
non combatant
sementara
militer didesain untuk berperang combatant Ketiga
profesional
Keempat
secara diametral jauh dari karakteristik militer
fungsi kepolisian ditujukan untuk
menciptakan keamanan dalam negeri ketertiban
terhadap jalannya reformasi Polisi tidak bisa
dalam masyarakat
disalahkan dan dibebankan hanya kepada
kepada masyarakat penegakan hukum dan pe
Polri Sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi sudah sepantasnya tanggung jawab itu dibebankan kepada otoritas politik yang
pelayanan dan bantuan
molisian masyarakat community policing Dan kualitas polisi sipil diukur dari kemampuannya untuk menjauhkan diri dari karakter militer dan mendekatkan diri kepada masyarakat
terpilih secara legitimate Kelima reformasi Polri harus dapat me
Keempat Polisi Sipil juga berbeda dengan
mastikan bahwa Polisi bukan lagi sebagai alat
Polisi Rahasia Polisi sipil mengabdi kepada
kekuasaan politik sebagaimana terjadi di masa
kepentingan masyarakat yang merupakan pemilik
rezim orde baru tetapi menjadi alat pertahanan
kedaulatan
negara yang tunduk terhadap otoritas politik yang
polisi masyarakat
legitimate dan ketentuan hukum yang berlaku
pelindung dan pengayom bagi masyarakat
Karenanya Polisi patut untuk tidak melakukan
Dalam karakter ini polisi harus mewujudkan
tindakan tindakan yang sekiranya dapat meng
pola kerja yang menyalami merangkul dan
hambat proses reformasi tersebut serta tunduk
menyayangi masyarakat police who cares
kepada tetapan tetapan serta agenda reformasi
mengedepankan penggunaan komunikasi kepada
Polri yang telah direncanakan dan dihasilkan
masyarakat tidak mengandalkan peluru tajam
Mempunyai karakteristik sebagai yaitu polisi yang menjadi
serta
Sementara itu keterbukaan berarti polisi
oleh otoritas politik
Dengan demikian sesuai dengan prinsip demokrasi seharusnya reformasi Polri ditujukan
adalah bagian dari masyarakat
berintegrasi
dengan masyarakat dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara Polisi adalah mitra sejajar
untuk membangun perpolisian yang mempunyai karakter sipil berdasar pada norma demokrasi
masyarakat dalam melawan tindak kriminal dan
yaitu keterbukaan
tidak diskriminatif terhadap kelompok terientu
openness
dan akuntabilitas
accountability
Polisi yang berkarakter sipil berarti me ngandung beberapa pengertian antara lain Pertama Polisi Sipil menghormati hak hak sipil
Masyarakat demokratis membutuhkan polisi
sipil yang mampu berperan sebagai pengawal nilai nilai sipil Nilai nilai ini telah dirumuskan
dalam hak asasi manusia yang dijamin sebagai
baik dalam kepolisian maupun dalam pelaksanaan tugasnya Selain itu polisi adalah institusi sipil
yang profesional Akuntabilitas artinya polisi harus dapat mempertanggungjawabkan semua perilakunya secara hukum dan meminimalisasi pelanggaran HAM
Begitupun dalam konteks
anggaran polisi harus dapat mempertang gungjawabkan penggunaan anggarannya kepada masyarakat dan pemerintah
111
Sebagaimana yang dilakukan oleh TNI dalam melakukan reformasi internal
Poiri
juga merumuskan konsep reformasi yang disebut
Paradigma Baru Polri
Paradigma
ini dikonseptualisasikan dalam tiga perubahan perubahan aspek struktural
instrumental
perubahan aspek
dan perubahan aspek kultural
Perubahan aspek struktural dan instrumental
merupakan sarana
means
dan prakondisi
menuju perubahan Kultural
Perubahan aspek
struktural meliputi perubahan aspek kelembagaan institusi
kepolisian dalam ketatanegaraan
organisasi
susunan dan kedudukan
Inti per
Besar Kewenangan tapi Minim
Pengawasan Faktor Pendorong Reformasi Polri
Harus diakui bahwa besarnya kewenangan
yang dimiliki Polri sebagaimana diamanatkan UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri menjadi salah satu faktor pendorong yang sangat penting dalam proses Polri Berdasarkan undang undang tersebut Polri memiliki setidaknya tiga macam
tugas pokok dan fungsi kepolisian RI yang dijabarkan lebih lanjut dalam 12 macam tugas
Selain itu polisi juga dibekali 36 wewenang untuk melaksanakan semua tugas tersebut
ubahan struktural pasca berpisahnya organisasi
Luasnya kewenangan dan fungsi sebagaimana
Polri dari TNI adalah diberlakukannya suatu
diuraikan di atas menjadikan Polri memiliki
konsep yang terintegrasi sebagai polisi nasional dengan pendekatan dari bawah bottom up dengan pendelegasian wewenang kepada satuan satuan operasional KOD sehingga mekanisme pengambilan keputusan lebih cepat
tugas pre emptif preventif sampai represif
Dengan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh polisi
sejatinya korps berbaju coklat ini
mudah dalam menjalankan perubahan perubahan
Struktur
organisasi dibuat dalam bentuk jaringan bukan
piramidal yang menekankan kepada kerja sama organisasi
yang menjadi amanat reformasi
2002
Polri diharapkan akan mempunyai prinsip
yakni mem
bangun polisi yang demokratik profesional dan akuntabel Undang undang No 2 Tahun secara yuridis dan kontitusional telah
memberikan kewenangan yang lebih otonom
yang hemat struktur tetapi kaya fungsi Tujuan
pada polisi dalam melakukan pengelolaan
nya adalah mengakselerasikan pelayanan kepada
keamanan dalam negeri Polisi dipercaya untuk
masyarakat
berdiri di depan menangani berbagai konflik
Dalam semangat ini Polri telah
melakukan upaya kemitraan dengan masyarakat
yang melanda bangsa Selain itu luasnya fungsi
melalui program Community Policy COP
dan kewenangan yang dimiliki polisi melalui
yang saat ini sudah ditingkatkan menjadi
berbagai regulasi yang ada sejatinya dapat mendorong proses reformasi polisi itu sendiri
program Pemolisian Masyarakat
Polmas
Melalui bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat
nasional maupun internasional program ini telah diujicobakan di berbagai wilayah di Indonesia
Perubahan aspek instrumental mencakup
filosofi yang terdiri atas visi misi dan tujuan doktrin kewenangan kompetensi kemampuan fungsi dan iptek
Doktrin Polri
merupakan
pandangan yang diyakini kebenarannya dan memengaruhi perilaku pegawai atau kelompok organisasi dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuan organisasi
yang mengarah pada perubahan paradigma yang mengarah pada perpolisian yang mempunyai
karakter sipil berdasar pada norma demokrasi
yaitu keterbukaan openness dan akuntabilitas accountability
Keterbukaan dalam kaitannya dengan reformasi Polri berarti polisi adalah bagian dari masyarakat
berintegrasi dengan masyarakat
dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara Polisi adalah mitra sejajar masyarakat
dalam melawan tindak kriminal dan tidak
Perubahan aspek kultural merupakan tujuan
diskriminatif terhadap kelompok tertentu baik
atau hasil dari perubahan aspek struktural dan
dalam kepolisian maupun dalam pelaksanaan
instrumental
tugasnya dan polisi adalah institusi sipil yang
Secara garis besar perubahan
kultural adalah perubahan budaya Polri yang
profesional
terdiri atas cara pandang
cara pikir perilaku
semacam ini maka pertanggungjawaban tugas
dan sikap yang mencerminkan jati diri sebagai
fungsi dan kewenangan polisi tidak hanya di
polisi sipil
lakukan pada pertanggungjawaban yang bersifat
112
Dalam pergeseran paradigma
hukum dan administratif semata melainkan juga
kepolisian daerah juga menerima kontribusi dari
pertanggungjawaban pada publik masyarakat
APBD dan Pendapatan Negara bukan Pajak dari
yang dilayani public accountability
SIM STNK dan BPKB serta penerimaan pe
Pengawasan publik atas kepolisian meru
nerimaan dari luar negara yang biasanya disebut
pakan aspek yang sah dan diperlukan bagi
Partisipasi Masayarakat Parmas
akuntabilitas kepolisian Sayangnya UU No 2
man Parman
Tahun 2002 tentang Kepolisian tidak memuat
sumber sumber yang secara hukum meragukan sering disebut Partisipasi dari Sektor Kriminal
asas asas atau parameter tentang masalah pengawasan fungsi dan kewenangan polisi secara rigid Kalaupun ada klausul pengawasan
Partisipasi Te
dan pendapatan pendapatan dari
Parmin 4 Selain itu
dengan otonomisasi Polri
dalam regulasi tersebut sifatnya sangat normatif
intitusi ini juga dengan leluasa dapat melakukan
sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 19 ayat 1
berbagai kerja sama dengan negara lain untuk
yang berbunyi
meningkatkan kemampuan profesinya
Dalam melaksanakan tugas dan we wenangnya pejabat Kepolisian Negara Repu
Dari Pelanggaran Hukum hingga
bliklndonesia senantiasa bertindak berdasarkan
Penyalahgunaan Kekuasaan
norma hukum dan mengindahkan norma agama
kesopanan kesusilaan serta menjunjung tinggi
Faktorfaktor Penghambat Reformasi Polri
hak asasi manusia
Salah satu kendala pelaksanaan reformasi
Ironinya regulasi yang adajustru memberikan
kepolisian adalah kedudukan Polri langsung
mekanisme diskresi pada para pejabat kepolisian
di bawah presiden
dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya
sebelumnya struktur Polri di bawah Presiden
sebagaimana yang termuat dalam pasal 18 Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian
pada beberapa hal memang berdampak positif dalam mendorong proses reformasi polisi
negara RI dalam melaksanakan tugas tugas
Namun kedudukan Polri di bawah presiden juga
dan wewenangnya dapat bertindak menurut
menghambat proses reformasi itu sendiri Banyak
penilaiannya sendiri Ayat 1
sangat perlu dengan memperhatikan peraturan
kalangan yang menilai bahwa struktur Polri di bawah Presiden sebagaimana yang ada saat ini rawan akan politisasi dan cenderung menghambat
perundang undangan serta Kode Etik Profesi
proses reformasi internal
Pelaksanaan ayat
ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang
Kepolisian negara RI Ayat 2
Seperti diulas di bagian
Carut marut dalam pemilihan Kapolri yang
Faktor pendorong lainnya dalam proses
belum lama ini terjadi adalah contoh nyata dari
reformasi polisi adalah ketersediaan anggaran
kuatnya politisasi terhadap institusi ini Banyak
polisi yang sangat besar Pascareformasi peme rintah cenderung menaikkan terus anggaran Polri
kalangan menilai bahwa proses penunjukan
Jika dilihat secara umum kenaikan anggaran
saat saat terakhir batas waktu pemilihan Ka
Polri dari tahun ke tahun berkisar 4 10
polri merupakan indikasi kuatnya politisasi yang dilakukan Presiden terhadap Polri Tindakan
Bahkan
jika dibandingkan antara anggaran pada tahun
Timur Pradopo yang dilakukan Presiden pada
2004 sebesar Rp10 645 triliun dan tahun 2009
Presiden yang menolak para kandidat Kapolri
sebesar Rp25 7 triliun kenaikan anggaran poliri
yang disodorkan institusi Polri secara langsung
dalam enam tahun terakhir mencapai 150
telah menafikan dan menggugurkan proses
yang
bersumber dari APBN Pada tahun 2010 anggaran
internal yang didasarkan pada mekanisme merit
Polri yang bersumer dari APBN mencapai Rp25 8
system
triliun dan akan dinaikkan menjadi Rp28 3 triliun
Faktor kedua yang menjadi perighambat re
pada tahun 2011 Bandingkan dengan anggaran
formasi kepolisian adalah persoalan pengawasan
TNI yang hanya mencapai Rp33 6 triliun pada
Fungsi ini menj adi begitu penting karena institusi
tahun 2010 dan Rp40 1 triliun pada tahun 2011 untuk tiga angkatan Padahal selain dari APBN untuk membiayai pengeluaran operasionalnya
a Hasil Survei Lembaga Pengembangan Ekonomi Masyarakat LPEM UI 2007
113
Polri memegang dua fungsi pokok yaitu fungsi
Presiden tidak punya staf khusus yang bertugas
diskresi
mengawasi Kepolisian
discretion
dan kerahasian
secrecy
sedangkan Komisi
Fungsi diskresi secara sederhana diartikan sebagai
III DPR terbatas kepada pengawasan politik
wewenang dalam menginterpretasikan sebuah
Mekanisme pengawasan ekternal dari DPR ini
norma peraturan sebagai dasar pengambilan
tidak rutin misalnya hanya dilakukan dalam rapat
tindakan dalam menjalankan tugas Sedang fungsi kerahasiaan secrecy adalah wewenang
dengar pendapat
Polisi dalam menjaga kerahasiaan
Kedua
selain dijalankan oleh fungsi fungsi internal
fungsi ini seperti pisau bermata dua Di tangan
dan pengawasan politik juga dijalankan oleh
anggota yang mempunyai moralitas yang tinggi kedua fungsi ini bisa menjadi basis tindakan yang
sebuah komisi kepolisian Komisi ini mempunyai
wewenang dalam melakukan penyidikan dan
memberikan manfaat kepada masyarakat
penyelidikan
Di
Di berbagai negara
fungsi pengawasan
Bahkan di beberapa negara
tangan anggota yang mempunyai moralitas yang
seperti Filipina dan Sri Langka komisi ini juga
rendah kedua fungsi ini bisa menjadi peluang
mempunyai wewenang melakukan penangkapan
yang membenarkan segala macam pelanggaran
Terlebih lebih polisi mempunyai monopoli dalam penegakan hukum
terhadap polisi yang melakukan pelanggaran Di Indonesia UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepoli sian Negara Republik Indonesia Pasa137 dan 38
Agar fungsi ini dapat digunakan sesuai
juga mengamanatkan pembentukan Lembaga
dengan tugas pokok Polri maka perlu disertai
Kepolisian Nasional yang disebut sebagai Komisi
dengan sistem pengawasan
Kepolisian Nasional Kompolnas
Secara internal
implementasi organisasi Polri diawasi oleh se
Berbeda dengan Komisi Kepolisian di negara
buah Inspektorat yang disebut sebagai Irwasum
lain yang mempunyai fungsi pengawasan Kom
Inspektorat Pengawasan Umum Irwasum memi
polnas mempunyai tugas yang sangat terbatas
liki tugas menyelenggarakan fungsi pembinaan
dan tidak mempunyai tugas pengawasan Komisi
pengawasan dan pemeriksaan umum bagi seluruh
ini hanya mempunyai tugas membantu Presiden
jajaran Polri menyelenggarakan kegiatan rutin
dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian
pengawasan umum dan pemeriksaan baik yang
Negara dan memberikan pertimbangan kepada
terprogram maupun yang tak terprogram terhadap
Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian
aspek manajerial semua unit organisasi Polri dan
Kapolri serta menerima keluhan masyarakat atas
menyusun laporan hasil pemeriksaan termasuk
pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri b
penyimpangan pelaksanaan tugasnya s
Dalam menjalankan tugasnya Kompolnas juga
Pengawasan eksternal pada level kebijakan
mempunyai kewenangan yang sangat terbatas
dan politik dilakukan oleh Presiden sebagai atasan
yaitu mengumpulkan dan menganalisis data
langsung dan Komisi III DPR yang secara garis
sebagai bahan pertimbangan kepada Presiden
besar mempunyai fungsi pengawasan khususnya
dalam mengembangkan institusi Kepolisian
dalam penegakan hukum
Sistem pengawasan
Dalam hubungannya dengan masyarakat
internal yang dilakukan oleh Irwasum diragukan
Kompolnas menerima saran dan keluhan me
efektivitasnya Hampir sulit dibayangkan kalau
ngenai kinerja kepolisian Padahal pada awalnya
anggota Irwasum yang juga anggota Polisi akan menindak kawan kawan sendiri yang juga dari
pembentukan Kompolnas ditujukan untuk
kepolisian Bukti dari ketidakefektifan ini adalah
bidang penegakan hukum penjaga kamtibmas
pada masa reformasi
antara pemerintah dan masyarakat
reputasi Polri di mata
i
menciptakan mekanisme check and balance di ii
menga
masyarakat masih buruk Polri masih dianggap sebagai institusi yang korup melanggar HAM dan menunjukkan karakter yang militeristik
wasi penggunaan kekuasaan dalam pelaksanaan
Sementara itu pengawasan dari presiden ten
praktis
tugas kepolisian
iii
mengawasi kepolisian
agar tidak terintervensi oleh kepentingan politik
tunya terbatas kepada tingkat kebijakan makro a Pasal 37 dan pasal 38 UU No Tahun 2002
5 Lihat Keputusan Kapolri Nomor Kep 53 X 2002 tanggal 17 Oktober 2002
114
Bambang Widodo Umar Restrukturisasi Polri Ditinjau dari Sistem dan Strategi
makalah disampaikan dalam FGD tim
Jadi dengan kerangka UU dan peraturan
dural yang dilanggar atau dibengkokkan namun
yang ada Kompolnas memang tidak didesain untuk menjadi lembaga pengawasan watchdog
juga aturan hukum Biasanya semua itu dilakukan
melainkan hanya sebagai lembaga konsultasi dan
anggaran dan mengatasnamakan tujuan yang
dengan berdasar pada justifikasi
kekurangan
lembaga Think Tank Dengan melihat luasnya tu
lebih besar yaitu memelihara keamanan dan
gas dan wewenang Polri dan struktur pengawasan
ketertiban masyarakat
yang ada memang sulit dibayangkan adanya prinsip checks and balances dalam kinerja Polri
serta memberikan perlindungan
yang menjamin transparansi dan akuntabilitas
toleransi terhadap pelanggaran semakin kuat
Bisa jadi karena faktor inilah kinerja Polri
Kultur toleran terhadap pembengkokan dan pelanggaran hulcum yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh polisi ini bukan
selama ini masih menuai berbagai kritikan dan ketidakpuasan Padahal pada masa reformasi ini
menegakkan hukum pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat Akibatnya
polisi mempunyai wewenang yang lebih luas
hanya berbentuk tindak kekerasan ekstra legal
lebih otonom dan lebih mandiri Ditambah lagi
namun juga muncul dalam bentuk lain Bentuk
anggaran Polri mempunyai kecenderungan naik
dari tahun ke tahun Dampak lain dari kurangnya mekanisme
yang relatiflunak misalnya polisi yang menerima uang titipan sidang dalam kasus pelanggaran
pengawasan dan kedekatan garis komando antara
lalu lintas Penyalahgunaan wewenang yang lebih serius misalnya tindakan yang berimplikasi
Polri dengan Presiden itu sebagaimana diuraikan
pada proses peradilan pidana seperti pada kasus
di atas menjadikan Polri menjadi institusi yang superbody yang bebas bergerak karena tiadanya kontrol Dengan kewenangan yang sangat besar dan anggaran yang juga tidak sedikit banyak
pemalsuan BAP serta keterlibatan polisi dalam
kalangan berpendapat bahwa saat ini polisi akan sangat susah dikontrol
proses penegakan hukum
institusi polisi semacam ini dikenal sebagai noble
cause corruption
Faktor faktor penghambat dalam proses
Kasus rekening gendut yang diulas oleh majalah Tempo
perdagangan
Penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan
dan mendapat tanggapan dari
reformasi kepolisian selain dikarenakan masalah struktur dan kevakuman regulasi juga dikare
salah satu petinggi Polri yang menyatakan
nakan faktor kultural yang melingkupi lcinerja
bahwa selama tidak berkaitan dengan perkara
kepolisian itu sendiri Beberapa faktor kultural
tidak ada masalah apabila ada aparat polisi yang
yang menghambat proses reformasi antara lain
menerima hadiah atau gratifikasi Secara spesifik
pertama Budaya Solidaritas Kelompok Sudah
adanya aliran dana yang masuk
bukan rahasia bahwa meski telah satu dasawarsa
ke Irjen Budi Gunawan sebesar Rp54 miliar
dimaklumi
reformasi kepolisian dilakukan namun citra polisi
Bahkan ia mendukung praktik tersebut karena
sebagai korps yang diskriminitaif korup arogati brutal dan kurang tanggap masih melekat erat
kemudian Irjen Budi secara pribadi menyumbang kepada kepolisian berupa pembangunan gedung Divisi Profesi Polri
Kasus kasus cicak buaya
Gayus Tambunan
bentrokan polisi dengan warga Buol di Sulawesi
Pernyataan ini membuktikan dengan jelas
Tengah dan lain lain merupakan contoh perilaku
tesis RA J Waddington bahwa polisi banyak
negatif yang memperburuk citra polisi di mata
melakukan apa yang disebutnya sebagai bending and breaking the rules Bukan hanya aturan prose
masyarakat akhir akhir ini
Penelitian P2P LIPI pada 29 Juli 2010
Meskipun pemisahan TNI dan Polri sudah
e Dari penelusuran majalah ini terungkap sejumlah petinggi
dilakukan sebagai prasyarat awal proses refor
polisi yang biasa menerima uang satu hingga dua miliar rupiah dalam sehari Ada seorang jenderal yang diguyur Rp10 miliar dalam sekali transfer Bahkan ada perwira yang menyimpan uang Rp54 miliar Deretan rekening janggal ini sebetulnya termasuk dalam 21 rekening jumbo perwira polisi
RA J Waddington What Is Policing ing Matters 2010
Masalah lain yang penting diperhatikan ialah tentang tradisi militeristik dan birokrasi
masi kepolisian banyak kalangan memandang budaya militeristik polisi masih sangat kental
Seorang mantan jenderal bintang tiga polisi yang menjadi narasumber dalam pidato pe
United States Learn
115
n
ngukuhan guru besarnya 10 menilai kentalnya
kekerasan fisik yang mengarah pada pelanggaran
budaya militeristik tersebut tercermin dari masih
HAM dilakukan oleh Densus 88
kentalnya perilaku
i pandangan yang melihat
Di balik banyaknya kisah sukses Densus 88
hubungan atasan
bukan sebagai hubungan
dalam menangani masalah terorisme di tanah air
fungsional dan kerja sama struktural dan hierarkis bawahan
tetapi hubungan
Densus 88 tidak sepi dari kritik dan hujatan Salah
ii perlakuan terhadap
satu kritik yang banyak diberikan adalah metode penanganan terorisme yang dilakukan oleh Polri
petugas operasional
bukan sebagai
pengambil keputusan tetapi sebagai pelaksana perintah
iii atmosfer lingkungan kerja yang
tidak memungkinkan bawahan untuk berani
mengemukakan pendapat yang berbeda
iv
penilaian loyalitas secara sempit bukan kepada
akhir akhir ini juga tidak bisa dilepaskan dari praktik kekerasan Dalam catatan Kontras pihak
pihak yang diduga terlibat dalam aksi terorisme sering dilumpuhkan melalui metode metode yang mematikan dan membahayakari jiwa
organisasi dan misinya tetapi kepada pribadi pimpinan termasuk pemberian layanan kepada
pimpinan yang bersifat berlebihan
Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa polisi masih menggunakan bentuk bentuk pendekatan fisik
Budaya militeristik tersebut juga terlihat dari
kekerasan
Penggunaan instrumen atau
senjata kekerasan oleh Polri dengan hasil mema
strata struktur kepangkatan Polri yang mencapai 22 jenjang dari Bhayangkara Dua sampai Jen deral Bintang Empat Kepangkatan pada level pelaksana worker mencapai 12 jenjang Struk
tikan target buruan hanya dapat dibenarkan bila
tur kepangkatan semacam ini sebangun dengan
secara hukum lawfullness dan bisa dipertang
struktur kepangkatan pada organisasi organisasi
militer termasuk TNI
Padahal kebanyakan
sistem kepolisian di negara negara maju pada
umumnya tidak memberi atribut kepangkatan pada strata pelaksana karena mereka adalah agent
terdapat ancaman konkret terhadap jiwanya dan harus dilakukan secara proporsional merupakan
sesuatu kebutuhan mendesak necessity gungjawabkan
prinsip akuntabilitas
absah
Panduan
penggunaan kekerasan di atas yang merupakan standar universal UN Code of Conductfor Law Enforcement dan Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement bagi
oflaw Kalaupun ada klasifikasi pada umumnya
satuan polisi juga telah diafirmasi oleh Polri lewat
mencerminkan keahlian spesial agent
tanpa atribut ini sekaligus menimbulkan penilaian
Perkap No 8 2009 Lebih khusus Polri memiliki Manajemen Operasional Polri yang di dalamnya
Sistem
bahwa mereka bukan hanya bawahan pelaksana
termasuk mengatur batasan batasan tindakan
perintah atasan melainkan bawahan atau wakil
Polri dalam penanganan berbagai macam ope
hukum yang bertanggung jawab pada hukum
rasi termasuk operasi khusus ini Aturan aturan
Walaupun dalam pelaksanaan tugasnya mereka
internal ini tampaknya tidak menj adi acuan yang
diawasi oleh wakil manajenen yang disebut
ketat dalam penanganan operasi antiterorisme
supervisor Strata pada level tinggi pada umum
belakangan ini
nya diklasifikasi berdasarkan perannya sebagai
Inspektur hingga Komisaris
Padahal
upaya pemberantasari terorisme
tidak bisa diletakkan pada upaya penegakan
Masih adanya budaya militeristik di kalangan
hukum semata yang menjadi tanggung jawab
kepolisian tercermin pula dari masih banyaknya
Polri Program deradikalisasi harus ditempatkan
tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan
sebagai upaya untuk mencegah pengulangan
polisi
Salah satu kasus pelanggaran HAM
praktik kekerasan teror dan penyebaran paham
yang saat ini banyak disoroti oleh masyarakat
ideologi ekstrem yang dilakukan oleh kelompok yang diduga teroris tersebut Program ini terkait
adalah kecenderungan penggunaan pendekatan
erat sebagai upaya untuk menetralisir paham
10 Farouk Muhammad
Reformasi Kultural Polri dalam
Konteks Pergeseran Paradigma Kepolisian Abad ke 21
ideologi tersangka terpidana bahkan masyarakat
Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru
luas yang berpotensi untuk terpengaruh terhadap
Besar Bidang Kriminologi dan sistem Peradilan Pidana pada
satu paham ideologi tertentu Program deradi
Sekolah Tinggi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta 18 September 2004
11 FGD Kelompok Penelitian P2P LIPI Jakarta 26 Juni 2010
116
kalisasi yang dilakukan oleh pemerintah harus ditempatkan sebagai program yang bersinergi
Tabe13 Penanganan Terorisme Tahun 2010 oleh Polri Penyergapan
Proses Penangkapan
Temuan Bukti
Aceh
1
1
dilakukan pada medio
Umumnya tidak ada perlawanan yang
2
Kebanyakan dari operasi keamanan terorisme di Aceh tidak ditemukan
berarti dari para tersangka
Februari April 2010
Pihak kepolisian sering melakukan
adanya barang bukti kecuali di
operasi keamanan terorisme tanpa
lantho Lamkabeau clan Leupang senjata api dan obat obatan
membawa surat penangkapan clan penahanan
3
Ada kejadian penembakan peluru
nyasar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa
bukan teroris di Lamka
beau
4
Dalam penggerebekan di
Beurawe Banda Aceh
kawasan
seorang ter
sangka ditemba c hingga mati namun
tidak ditemukan adanya barang bukti Sumatera Utara
12 April
Medan
1
Beberapa orang ditahan dalam ope rasi keamanan Satu orang terluka di
1
ditemukan peta sejumlah kota besar di wilayah Sumatra
tangan
Banten Pamulang Tangerang 9
Seorang mati clan dua orang tersangka
Maret 2010
terorisme ditahan Diduga kuat adanya
Sepucuk pistol revolver
perlawanan dari salah seorang tersangka sehingga mengakibatkan kematian Jawa Barat
19 Maret
Sumedang
Operasi keamanan di Sumedang dilaku
Ditemukan peta sejumlah kota besar di
kan tanpa adanya perlawanan dari para
wilayah Sumatera
tersangka
6 Mei 13 Mei
Bekasi Cikampek
Operasi keamanan di Bekasi dilakukan
Tidak ada barang bukti yang ditemukan
tanpa perlawanan dari para tersang
kecuali di Cikampek senjata api jenis
ka Mereka ditahan clan dilepaskan
revolver
pada tanggal 13 Mei
Operasi keamanan di Cikampek
mengakibatkan dua orang tewas Para saksi mata yang melihat menyatakan
polisi langsung tembak ditempat sedangkan pihak kepolisian me nyatakan para tersangka melakukan perlawanan
Jakarta
Kedua operasi yang dilakukan di
Operasi keamanan di Pasar Minggu
Jakarta Selatan
hari yang sama tidak mendapatkan
clan Hotel Sofyan tidak ditemukan
clan di hotel Sofyan
perlawanan dari para tersangka Baik
adanya barang bukti
6 Mei
Pejaten Pasar Minggu
13 Mei Cawang
dalam kedua operasi ini pihak kepo
lisian tidak membawa surat penang
operasi keamanan di Cawang ditemu
kapan Mereka ditahan clan kemudian
kan AK 47 dan M 16 dalam jumlah
dilepaskan pada tanggal 13 Mei 2010
besar
Sementara itu operasi keamanan
yang dilakukan di Cawang menewas kan 3 orang tembak di tempat Jawa Tengah 13 Mei Sukoharjo Solo
Baik di dua tempat operasi keamanan
Ditemukan barang bukti senapan
17 Mei Solo
diterapkan model operasi penggerebek
rompi anti peluru CD ratusan peluru
an clan semua tersangka ditahan
berkaliber Sukoharjo
Separangkat komputer clan kepingan CD
Biro Litbang KontraS 2010 Diolah dari berbagai sumber
117
dengan program pembinaan yang ada di tiap tiap instansi negara
dan bersikap mempertahankan keadaan tradisi norma dan nilai nilai yang sudah berlaku sebe lumnya Dalam konteks politik kategori kelom
Dinamika Pemikiran Internal Reformasi
pok ini juga dapat disebut sebagai kelompok pro status
Polri Idealnya Polri bekerja sesuai dengan sistem
politik yang dijalankan oleh Indonesia yaitu
quo
dan selalu loyal serta menjunjung
tinggi nilai nilai tersebut Selain itu kelompok ini juga tidak menginginkan perubahan secara mendasar
sistem politik demokrasi Atas dasar itulah maka
ada beberapa prasyarat ideal pula yang mesti dijalankan oleh Polri di era demokrasi antara lain Pertama pekerjaan Polri adalah untuk ke
Lalu kelompok moderat atau tengah meru
pakan kelompok yang selalu berusaha berdiri di antara dua kelompok di atas
progresif dan
pentingan dan ketentraman masyarakat Dalam
konservatif
hal ini maka Polri dituntut untuk bekerja secara
hindarkan diri dari perilaku atau pengungkapan
profesional Kedua yang perlu digarisbawahi adalah bahwa cara kerja Polri adalah menguta makan hukum bukan untuk kepentingan atasan
suatu hal secara ekstrem Kelompok ini memiliki pandangan bahwa perubahan dapat dilakukan
asalkan secara bertahap tidak terburu buru dan tidak perlu secara cepat Oleh karena itu kelom
atau kepentingan politik
Semua hal tersebut kemudian diterj emahkan ke dalam fungsi ideal Polri yang meliputi tiga hal yaitu fungsi sebagai penegak hukum sebagai pemelihara ketertiban masyarakat
dan sebagai pembasmi kejahatan
Selain itu
Polri juga dituntut untuk transparan akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan
Kelompok moderat selalu meng
tidak membela
kekuasaan untuk politik melainkan menjaga
selalu netral bahkan mau mempertimbangkan pandangan pihak lain Persamaan pergulatan pemikiran di antara
ketiga kelompok ini ialah bahwa pertama re
formasi Polri merupakan suatu keniscayaan
di era reformasi total yang bergulir sejak Mei 1998 kedua reformasi di tubuh Polri ditujukan
kepentingan masyarakat
Oleh karena itu secara teoritik ulasan di atas tentu idealnya menjadi kajian utama di dalam Polri sendiri pada saat merumuskan pemikiran
tentang hakikat Reformasi Polri Akan tetapi jika melihat pada dinamika pemikiran tersebut
beberapa kalangan internal Polri justru memiliki
pandangan yang agak berbeda mengenai hal tersebut Beberapa kalangan ini terbagi menjadi tiga kelompok di dalam internal Polri yaitu ke lompok konservatif kelompok tengah moderat dan kelompok progresif
Secara umum dan sederhana
pok ini cederung berjalan ke arah dimensi atau jalan tengah dengan pandangannya diusahakan
agar Polri kembali ke jati dirinya sebelum
diberlakukan UU No 13 1961 tentang Pokok pokok Kepolisian yang memosisikan Polri dahuluAngkatan Kepolisian Republik Indonesia AKRI
disatukan ke dalamAngkatan Bersenjata
Republik Indonesia ABRI
Dengan demikian
Polri dapat lebih memfokuskan fungsinya sebagai penegak hukum pelayan masyarakat dan
pelindung pengayom masyarakat dan tidak lagi mengedepankan aspek militeristiknya di dalam menjalankan tugas tugas kepolisian ketiga Polri
seperti juga TNI sejak era reformasi tidak lagi
kelompok
menjadi institusi keamanan negara yang berpoli
progresif dapat diartikan sebagai kelompok
tik dan memiliki kemandirian dari TNI karena
yang memiliki pandangan ke arah kemajuan
tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian
atau berhaluan ke arah perbaikan dari keadaan
sebelumnya secara cepat Kelompok ini meng inginkan sebuah perubahan mendasar dan jika
dihubungkan dalam konteks politik perubahan
yang paling mendasar adalah dalam hal kebij akan politik
Sebaliknya kelompok konservatif meru
pakan kelompok yang memiliki cara pandang
118
Pertahanan dan Keamanan seperti pada masa lalu Keempat reformasi Polri terfokus pada tiga aspek yakni aspek instrumental aspek struktural dan aspek kultural kelima ketiga kelompok ini
juga bersepakat bahwa di era transisi menuju demokrasi ini masih sulit untuk mengubah aspek
kultural di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia keenam
dengan adanya pemisahan
antara Polri dan TNI sejak 1 April 1999 yang
Gamawan Fauzi diangkat oleh Presiden Susilo
diperkuat dengan dikeluarkannya TAP MPR
RI VI 2000 tentang Pemisahan Polri dari TNI
Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Dalam Negeri sikap kelompok moderat dan konservatif
dan TAP MPR RI VII 2000 tentang tugas dan
juga tidak berubah yakni Polri adalah institusi
fungsi TNI dan Polri serta UU No
2 2002
yang independen dari kementerian dan langsung
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menghapuskan UU No 28 1997 tentang
di bawah Presiden Komisi Kepolisian Nasional
dalam urusan pertahanan tidak pula melakukan
Kompolnas yang secara ex officio diketuai oleh Menkopolhukam dipandang cukup sebagai lembaga yang menaungi Polri Independensi Polri juga dipandang memungkinkan Polri mengajukan anggaran yang sesuai dengan kebu
aktivitas politik praktis ketujuh reformasi inter
tuhannya tidak diganggu oleh TNI dan bantuan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan
demikian Polri menjadi institusi yang mandiri langsung berada di bawah Presiden tidak terlibat
nal polri akan terus menjadi sorotan masyarakat
luar negeri juga bisa langsung diberikan kepada
karena terkait kinerja polri di lapangan
Polri tanpa melalui Departemen Pertahanan atau
Perubahan instrumental terkait dengan
instrumen hukum yang berlaku bagi Polri
pun Markas Besar TNI
Di masa lalu amat sulit bagi Polri untuk
Dalam hal ini ketiga kelompok tersebut sepakat
mengembangkan kapabilitasnya karena anggaran
bahwa perubahan di tubuh Polri masih terus ber
tergantung pada Departemen Pertahanan dan
langsung sejalan dengan perubahan perubahan instrumen hukum bukan saja yang berlaku bagi Polri yakni UU No 2 2002 tentang Kepolisian melainkan juga dengan
Keamanan pembelian alat alat penunjang kinerja Polri juga tergantung pada Departemen Hankam dan ABRI dan hampir semua yang menjadi tugas pokok Polri di bidang keamanan dan
UU No 32 2004 tentang Pemerintah Daerah
ketertiban masyarakat diambil alih oleh ABRI
dan reformasi birokrasi Polri juga tunduk pada
khususnya TNI AD Jajaran Komando Daerah
aturan hukum bahwa pelanggaran hukum yang
Militer
dilakukan oleh anggota Polri harus diajukan
Korem
Republik Indonesia
ke pengadilan umum
Untuk meningkatkan
Kodam
Komando Resort Militer
Komando Rayon Militer
Bintara Pembina Desa
Babinsa
Koramil
dan bahkan
kinerja anggota Polri sistem penggajian yang
Komando Operasi Ketertiban dan Keamanan
baru termasuk remunerasi juga akan berlaku
Kopkamtib menjalankan fungsi fungsi kepoli
bagi anggota Polri
Titik krusial yang menjadi perbedaan di antara tiga kelompok ini ialah soal reformasi struktural di tubuh Polri Kelompok konservatif
sian seperti menangkap dan menahan orang serta menjalankan fungsi ketertiban masyarakat yang seharusnya berada pada Polri Di lain pihak wacana penempatan Polri di
dan moderat tampaknya sepakat bahwa pe
bawah Kementerian Dalam Negeri Depdagri se
rubahan struktur Polri terus berlangsung secara
benarnya bukan merupakan gagasan aneh Akan
inkremental perlahan sejauh itu tidak mengubah
tetapi
posisi Polri yang berada di bawah Presiden
disikapi oleh kalangan Polri karena pertama
persoalannya menjadi ramai
terutama
Kedua kelompok ini karena faktor kesejarahan
gagasan tersebut diwacanakan oleh para pejabat
menilai bahwa posisi Polri yang berada langsung
Kementerian Pertahanqn
di bawah Presiden akan menjadikan institusi Polri
di masa lalu kedudukan Polri adalah berada di
lebih mandiri dari TNI dan tidak diintervensi
bawah institusi tersebut Karena itu tidak meng
secara politik dibandingkan dengan jika Polri
herankan jika timbul kecurigaan dari internal
berada di bawah Departemen Kementerian
Polri bahwa gagasan tersebut lebih dikaitkan
Kemenhan
dimana
Polri tidak mau berada di bawah Kementerian
dengan kepentingan untuk menyeimbangkan
Dalam Negeri karena sampai dengan dibentuknya
posisi TNI yang akan ditempatkan di bawah
Kabinet Indonesia Bersatu II Oktober 2009
Kemenhan
Menteri Dalam Negeri masih berasal dari kalang
dang suatu pertanyaan apakah proporsional
Kedua gagasan tersebut mengun
an TNI AD Ini akan memasukkan Polri kembali
RUU Keamanan Nasional Kamnas
di bawah bayang bayang TNI AD Namun sejak
kedudukan Polri Karena pada dasarnya sebagai
mengatur
119
instrument oflaw kedudukan kelembagaan Polri
Polri dan Kepala Daerah kelompok konservatif
semestinya diatur dalam UUnya sendiri Artinya
menilai bahwa aturan hukum yang ada tidak perlu
jika hal ini memang perlu direalisasikan maka prosesnya harus dilakukan peninjauan ulang terhadap UU yang berlaku sehingga sejauh mungkin dapat dicegah proses saling menimpa antarperaturan perundang undangan 12
diubah lagi
bahwa reformasi struktural juga perlu dilakukan
Selain itu sentralisasi organisasi kepolisian
secara radikal Kelompok ini memang tidak
yang disertai luasnya fungsi sebagai penegak
menginginkan dikembalikannya Polri bergabung
hukum
pembina kamtibmas
dan pelayan
Kelompok progresif menilai bahwa refor
masi di tubuh Polri harus berlangsung secara cepat dan radikal Kelompok ini juga menilai
dengan TNI tetapi tetap terpisah dari TNI
masyarakat dengan pemberian wewenang yang cukup besar oleh UU serta posisinya di bawah presiden tanpa ada kontrol publik yang
Namun
dari segi aspek penegakan hukum
kuat maka dalam konteks pemerintahan hal itu
bersama jaksa dan hakim dan tidak terkendala
akan menciptakan mitos bahwa Polri seakan
dengan aspek struktural yang lebih mengemuka
mandiri dan mampu mengemban tugas dengan
Meskipun saat ini Polri dapat saja menjadi penyi
berbagai macam masalah dalam masyarakat
dik yang otonom namun posisi struktural Polri
yang harus ditanggulangi termasuk dampak dari
dapat saja mengurangi independensinya dalam
misalnya Polri sebaiknya lebih mengedepankan aspek aspek fungsional sebagai penegak hukum
pembangunan ls
melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum
Sebaliknya analisis lainnya yang berkem bang adalah bahwa konstitusi jugabelum mengatur
Polri harus satu warna dengan jaksa dan hakim
secara teknis di mana kedudukan Polri apakah di
Pengedepanan aspek aspek fungsional dalam
bawah presiden langsung atau di bawah departe
jabatan jabatan di kepolisian akan menjadikan
men Di satu pihak kelebihan kedudukan Polri
yang mengutamakan jabatan fungsionalnya
penyidik polri semakin otonom
yang di bawah presiden adalah kedudukan yang
Pengawasan internal di tubuh Polri saat ini
semestinya yaitu dimasukkan dalam lingkungan
juga masih tunduk kepada Kepala Kepolisian
komunitas hukum atau komunitas pemerintahan
Republik Indonesia atau Kapolri Harus dimung
tanpa adanya kekhawatiran intervensi secara
kinkan bahwa inspektorat Polri tidak menjadi
politis Selain itu jika Potri tetap ditempatkan
otonom dan tidak tunduk kepada Kapolri agar
di bawah departemen atau kementerian akan
inspektorat tidak didikte oleh atasannya Ini
menciptakan peluang terjadinya politisasi oleh
terkait misalnya dengan penyidikan terhadap
kelompok politik tertentu j ika kementerian yang
korupsi di dalam tubuh Polri seperti kasus reke
menaungi Polri berasal dari parpol 14 Di lain
ning gendut beberapa Jenderal Polri
pihak kekhawatiran di atas belum tentu benar
karena pengalaman di negara negara demokratis menganut sistem kepolisian secara terpisah atau
berdiri sendiri berdasarkan sistem desentralisasi
Persoalan tumpang tindih dalam penanganan keamanan dalam negeri juga disorot oleh kelom
pok progresif Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab ialah siapa sesungguhnya yang memiliki
di negara tersebut Salah satu contohnya adalah
otoritas dalam fungsi keamanan di daerah dan
Amerika Serikat
bagaimana hubungan antara struktur organisasi
Jika kelompok moderat masih membuka diri pada perubahan struktural di tubuh Polri terkait
dengan hubungan antara Polri dan Presiden serta
Polri dengan pemerintah daerah di era otonomi daerah ini Di dalam UU No 2 2002 juga tidak ditegas kan sumber pembiayaan operasional maupun
12 Farouk Muhammad dalam Media Indonesia
Mencari Rumah Baru Untuk Polri 19 Februari 2007
13 Bambang Widodo Umar makalah
pembinaan kepolisian
Polri sebagai institusi
pemerintah pusat apakah dimungkinkan untuk
Restrukturisasi Polri
mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah
14 Aulia A Rachman Restrukturisasi Kepolisian Negara RI
naan Jika tidak ada kejelasan mengenai aspek
Ditinjau dari Sistem dan Strategi
dalam Rangka Reformasi Polri Jakarta Verbum Publishing 20 10 hlm 104
120
105
daerah baik untuk operasional maupun pembi pembiayaan ini
akan terns menjadi sorotan
anasyarakat bagaimana kepolisian memenuhi
daerah maupun Polri memiliki kewenangan
kekurangan anggaran operasional dan pembi
yang tumpang tindih untuk melaksanakan tugas
naannya Selain itu karena sifatnya yang berbeda
dan fungsi yang terkait ketertiban masyarakat
dengan TNI struktur Polri juga seharusnya terkait
Kedua pemerintah daerah dan Polri memiliki
dengan struktur pemerintah daerah Maksudnya
fungsi dan peran yang sama tetapi akun
dimungkinkan adanya kepolisian daerah yang
tabilitasnya berbeda kepolisian daerah kepada
secara fungsional terkait dengan kewenangan
Kapolri
pemerintah daerah sebagai penanggung jawab
pemerintah pusat
keamanan daerah
Daerah DPRD dan masyarakat Ketiga struktur
Namun UU No 2 2002 tidak memung
sedangkan pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
dan proses akuntabilitas yang berbeda itu dapat
kinkan dibentuknya polisi lokal di wilayah
menciptakan kerumitan dalam suasana kerja
Republik Indonesia Tengok misalnya Pasal 5
antara Polri dan Pemerintah Daerah Pemerintah
Ayat 2 yang berbunyi Kepolisian Negara Re publik Indonesia adalah kepolisian nasional yang
daerah tidak dapat memerintah kepolisian
merupakan satu kesatuan dalam melaksanakar
dalam penanganan ketertiban umum Ini juga dapat menciptakan kesulitan dalam melakukan
peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasa15 ayat
1
daerah secara langsung kepada kepolisian daerah
koordinasi di lapangan 15
sendiri berbunyi
Kelompok konservatif selalu berpandangan Kepolisian negara RI merZtpakan alat
negara yang berperan dalam memelihara ke amanan dan ketertiban masyarakat menegak kan hukum
bahwa sesuai dengan konstitusi negara Polri
adalah institusi yang bersifat nasional Karena itu tidak dimungkinkan dibentuk kepolisian daerah
serta memberikan perlindungan
pengayoman dan pelayanan kepada masyara
yang otonom Kalangan ini juga berpandangan
kat dalam rangka terpeliharanya keamanan
jika kepolisian daerah bersifat otonom akan
dalam negeri
sulit melakukan koordinasi di antara mereka
dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku
Penekanan pada konsep kepolisian na sional mengandung makna bahwa struktur Polri di tingkat wilayah daerah Daerah
Kepolisian Wilayah
Polda
Kepolisian Resot Polres Polsek
Kepolisian
Polwil
dan Kepolisian Sektor
merupakan bagian tak terpisahkan dari
kejahatan
Sementara kelompok progresif
berpandangan bahwa kepolisian daerah dapat
saja secara struktural berada di bawah kepolisian nasional tetapi secara fungsional melekat pada
daerah dan bertanggung gugat dengan pemerintah daerah Ini untuk meniadakan tumpang tindih dan
kepolisian nasional dan bukan perangkat dari
kerumitan dalam koordinasi penanganan keter
pemerintah daerah Ini juga ditunjang oleh Pasal 10 UU tersebut yang berbunyi Pimpinan Polri bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hirarkis
tiban masyarakat di tingkat daerah Ini juga untuk
Bandingkan dua pasal dalam UU Polri
itu akuntabilitas dan wewenang untuk menjaga
tersebut dengan UU No 32 2004 tentang
keamanan dan ketertiban umum di daerah adalah
Pemerintah Daerah khususnya Pasal 13 dan 14
kepala daerah
Pasal 13 ayat
karena mereka dipilih melalui pemilihan umum
c
menyebutkan bahwa
Baik
pemerintah daerah tingkat satu maupun tingkat
dua
Kabupaten Kota
menghilangkan kendala anggaran kepolisian
daerah yang dapat saja dibantu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD
Gubernur Bupati
Selain
Wali kota
Kepala Daerah seperti halnya Presiden RI
memiliki kewenangan
Seperti telah dikatakan sebelumnya ketiga
untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan
kelompok ini sepakat betapa sulitnya melakukan
ketentraman dalam masyarakat
reformasi secara kultural di dalam tubuh Polri
Ini diperkuat
dengan Pasa127 ayat c yang menyebutkan
Ke
pala daerah dan wakil kepala daerah memelihara
Kultur militeristiknya masih ada walau unsur
untuk mengedepankan polisi yang berwajah
ketentraman dan ketertiban masyarakat
Pasal pasal pada dua undang undang tersebut menunjukkan pertama baik pemerintah
15 Lihat juga pandangan Makmur Keliat sian
Reformasi Kepoli
dalam Al Araf dan Anton Aliabas TV
Perubahan Politik ITB 2007
Polri di masa
Bandung Program Magister Pertahanan
hlm 34 43
121
sipil sudah digiatkan Budaya pungli juga masih
di lapangan masih mencerminkan kekerasan dan
terus terjadi di tubuh Polri walaupun quick wins
ketidakadilan terhadap masyarakat
sudah juga berlaku di tubuh polri seperti pola
Terlepas dari dinamika dan perdebatan di
rekrutmen sumber daya manusia polri pelayanan
atas perlu disadari pula bahwa upaya reformasi
dalam pembuatan Surat Ijin Mengemudi SIM
Polri adalah sebuah kebutuhan Karena itulah
pembuatan atau perpanjangan Surat Tanda
dalam realitasnya upaya ini sebenarnya juga
Nomor Kendaraan STNK
dan pembuatan Buku
Pemilikan Kendaraan Bermotor BPKB
didorong oleh beberapa hal Salah satunya adalah
sistem
regulasi TAP MPR No VI dan VII pada tahun
penyidikan yang dapat dipantau oleh masyarakat dan juga quick respons setiap laporan masyarakat
No 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara
harus segera ditanggapi dengan cepat oleh polisi
Republik Indonesia telah mengisyaratkan bahwa
Namun dalam kenyataannya budaya lama pungli
memang perlu segera dilakukan upaya langkah
tetap saja terjadi di lapangan respons cepat dari
reformasi Polri
polisi juga tkdak terjadi karena faktor kendala
kewenangan Polri diatur sedemikian rupa hingga
anggaran dan SDM
memiliki kewenangan yang luas Selain itu regu
Kendala untuk mereformasi Polri juga
2000 yang berujung pada dikeluarkannya UU
Dalam UU ini
fungsi dan
lasi ini juga merupakan salah satu langkah nyata
terjadi karena Polri saat ini menikmati inde
dalam membuat perubahan sebagai bagian dari
pendensi atau otonominya
amanat reformasi Polri yaitu membangun polisi
termasuk dalam
pengajuan dan pengelolaan anggaran Tidak ada
yang demokratik profesional dan akuntabel
Kementerian yang membawahi Polri sehingga pengajuan anggaran dilakukan langsung sendiri
Penutup dan Rekomendasi
oleh Polri pengelolaannyajuga dilakukan sendiri dan pelaporannya juga bersifat otonom Euforia
di dalam tuuh Polri ini tentunya menj adi kendala utama untuk melakukan reformasi struktural di tubuh Polri
Sementara itu dari sisi reformasi
Dinamika pemikiran internal Polri mengenai
reformasi Polri memang memperlihatkan
karakteristik dan dimensi cara pandang yang beragam Namun walaupun baru dimulai dari segi pemikiran dapat dilihat bahwa terdapat
kultural masih kentalnya budaya militeristik juga menjadi kendala Otonomi Polri juga tidak
jarang menimbulkan kesombongan institusional di kalangan aparat Polri sehingga mereka merasa
otonom dan tidak mau berada di bawah institusi pemerintahan lainnya kecuali di bawah Presiden
Satu sisi yang mengkhawatirkan ialah jika suatu saat ada presiden yang menggunakan institusi Polri sebagai bumper dalam berhadapan dengan institusi lain
persoalan yang masih menuai perdebatan
mengenai reformasi Polri itu sendiri Akan tetapi
yang perlu digarisbawahi di sini bukan soal keseragaman pemikiran yang dapat menjamin bahwa reformasi internal Polri dapat berjalan
dengan baik melainkan realitas yang berkembang saat ini mengenai peran dan fungsi Polri
Upaya menggeser citra Polri yang dulunya militeristik ke arah polisi sipil yang demokratik profesional akuntabel dan independen masih
Perubahan kultur dan organisasi Polri
ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama Apalagi secara implementasi kultural harus diakui bahwa polisi belum memperlihatkan
seluruh karakter sipilnya sebagai cermin jati diri
Polri yaitu polisi yang menghormati hak hak sipil serta mengedepankan pendekatan kemanu
siaan Hal ini memang terkait dengan paradigma lama Polri yang dulunya masih menjadi bagian dari kekuatan militer sehingga budaya tersebut
masih belum terkikis dari institusi Polri Harus diakui bahwa tindakan beberapa anggota Polri
122
menjadi tantangan Polri di masa mendatang Oleh karena itu
pekerjaan rumah
utama Polri
dalam membangun citra positif dan dukungan masyarakat adalah dengan kembali pada kemam
puan mewujudkan polisi yang profesional Oleh karena itu untuk tetap menj aga kontinuitas upaya reformasi Polri terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain 1
Diperlukan kontinuitas yang terus menerus dari semua kalangan tidak hanya Polri untuk terus mewacanakan upaya reformasi Polri
Hal ini diperlukan agar ada mekanisme yang diterapkan untuk tetap mengawal upaya re
formasi Polri itu sendiri Hal ini terjadi karena
Budiardjo Miriam 2000 Dasar Dasarllmu Politik
Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama
masih ada tumpang tindih kendali dalam pelaksanaan tugas rutin dengan pelaksanaan
Buku Biru Reformasi Menuju Polri yang Profesional
amanat reformasi Polri itu sendiri Akibatnya
Jakarta 2006
anggota Polri lebih terseret untuk memenuhi
Djamin Awaloedin
tugas rutin ketimbang tuntutan reformasi 2
Kedudukan Kepolisian
Dulu Kini dan Esok Jakarta PTIK Press
Perlu adanya reward dan punishment bagi
pelaksana upaya reformasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil Tambahan lagi juga diperlukan indikator yang jelas dari
2007
Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraan
Djamin Awaloedin et al 2006
Sejarah Perkem
bangan Kepolisian di Indonesia dari zaman
Kuno sampai Sekarang Jakarta Penerbit PTIK Press
semua pihak terutama dari ketiga kelompok tersebut mengenai keberhasilan maupun
D L
hambatan dalam upaya reformasi Polri itu sendiri
3
Membangun Polri Se
ret 2007
Meninjau kembali kebijakan pembagian ke
Far Eastern Economic Review FEER
wenangan Ini dapat dilihat dari pembuatan
desentralisasi manajemen Polri di tingkat
anggaran yang resmi dari APBD setempat Hal ini dimungkinkan karena kepala daerah memiliki garis koordinasi dan manajemen kepada Polri di daerahnya Selain itu dengan
adanya mekanisme ini maka ada ruang dan landasan bagi pelaksana Polri untuk meng ubah program yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat di daerah Menata kembali sistem pengawasan eksternal
edisi 13 No
vember 2003 Hasil Survei Lembaga Pengembangan Ekonomi Ma
Polda Polwil dan Polres untuk mendapatkan
4
Chryshnanda 2007
bagai Polisi Sipil Dalam masyarakat yang De mokratis dalam Community Policing 6 Ma
syarakat LPEM UI 2007
http
www suarakarya
online
com
news
html id 172347
http
www unisosdem org
http
www DharanaLastarya org
http
www dharana lastarya org 25 November 2006
http
www muradi wordpress com
IDSPS
AJI
dan
FES
Newsletter
Edisi
VII 10 2008
Dalam hal ini diperlukan mekanisme penga wasan eksternal di level regulasi dan politik
Reformasi Kepolisian Republik Indone
sia Seri 6
Edisi No 6 2008
oleh DPR dan Presiden untuk menghindari
pimpinan kepolisian mengelak dari investi
gasi Secara teoritik bentuk pengawasan ini diperlukan agar dapat memberikan kesetaraan
Kutnjak Sanja 2005 Fallen Blue Knights Control
ling Police Corruption Studies in Crime and Public Policy New York Mac Graw Hill Kompas 17 Januari 2007
yang lebih besar dalam investigasi penyalah gunaan wewenang maupun tindak kejahatan yang dilakukan oleh polisi 5
Koran Tempo 16 November 2006
Keppres No 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Ke polisian Negara RI
Melakukan penataan sistem pembinaan per sonel dan anggaran
Salah satunya adalah
dengan membangun rasionalitas keanggotaan agar mampu mengantisipasi ancaman terha
Keputusan Kapolri Nomor Kep 53 X 2002 tanggal 17 Oktober 2002
Keputusan Kapolri Nomor 32 VII 2003 tanggal 01 Juli 2003
dap keamanan dalam negeri Kamdagri se hingga jumlah polisi akan berada pada posisi
Maryadi Eko 2007
Detasemen Khusus 88 Polri
DalamAlmanakReformasi SektorKeamanan di
ideal
Indonesia Jakarta Lesperssi dan DCAF
Meliala Adrianus 2002 Problema Reformasi Polri
Daftar Pustaka Araf Al
Jakarta Trio Repro
Anton Aliabbas Ed
2007 TV Polri di
Masa Perubahan Politik Bandung ITB Bhakti Ikrar Nusa Ed
2004 Relasi TV dan Polri
Muhammad Farouk
artikel
Reformasi Kepoli
sian Negara Republik Indonesia dalam Kon teks Pembangunan Sistem Peradilan Pidana
dalam Penanganan Keamanan Dalam Negeri 2000 2004
Jakarta P2P LIPI
123
Dalam Potret Penegkan Hukum di Indonesia
Dicintai Rakyat Jakarta PTIK Press
Bunga Rampai Komisi Yudisial
Agung
2004 Reformasi Kultural Polri dalam
Restu
Reformasi Berkelanjutan Institusi Kepolisian Repu
Konteks Pergeseran Paradigma Kepolisian
blik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia
pada Abad 21 Pidato Pengukuhan pada Upa
Kemitraan 2006 Hasil Riset LMUI dan Ke
cara Jabatan Guru Besar di Bidang Kriminologi Sistem Peradilan Pidana pada PTIK
polisian Negara RI Jakarta Samego Indria Ed
2001 Sistem Pertahanan Ke
Media Indonesia 19 Februari 2007
amanan Negara Analisis Potensi dan Problem
Nasir Muh 2004 Konflik Presiden versus Polri di
Jakarta The Habibie Centre
Era Transisi Demokrasi Jakarta
Madani In
stitute
Tabah Anton 2002 Polri dalam Transisi Demokrasi
Noor Firman 2000
Negara dan Demokrasi Studi
Atas Pemikiran Politik Amien Rais
Skripsi
Depok Fisip UI
Jakarta Mitra Hardhasuma
Tap MPR No VII MPR 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Ne
Osse Anneke 2007 Memahami Pemolisian Jakarta Rinam Antartika CV
Polri Financial Management Reform
gara Republik Indonesia
Umar Bambang Widodo Hasil Riset
LPEM FE UI Polri dan Kemitraan Rachman Aulia A 2010 Restrukturisasi Kepolisian
Restrukturisasi Polri Ditin
jau dari Sistem dan Strategi
makalah
Arah Reformasi Polri Makalah yang disampaikan dalam Diskusi Reformasi Ke
Negara RI dalam Rangka Reformasi Polri Ja
polisian Negara Republik Indonesia Jakarta
karta Verbum Publishin
ProPatria Institute 29 Januari 2008
Rahardjo Satjipto 2006
Sosol Polisi Rakyat Menu
ju Indonesia Baru Dalam tulisan Community Policing 8 Oktober 2006 2007 Membangun Polisi Sipil Per
spektif Hukum Sosial dan Kemasyarakatan Kompas Jakarta Rianto Bibit Samad 2006 Pemikiran Menuju Polri
yang Profesional Mandiri Berwibawa dan
124
Suara Karya online 5 Mei 2007
Undang Undang No 2 Tabun 2002 tentang Kepoli sian Negara Republik Indonesia
Varma S P 1999 Teori Politik Modern Jakarta PT Grassindo Persada
Waddington P A J 2010 What Is Policing United States Learning Matters Widjajanto Andi Ed
2004 Reformasi Sektor Ke
amanan Indonesia Jakarta ProPatria
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN LINGKUNGAN HIDUP 01eh
Ganewati Wuryandari
Abstract
Environmental issue has become an important topic in today s international political dynamics Environmental degradation cause by phenomenon ofglobal warming and climate change has become a serious global problem In the future the continuing of the problems may be far reaching impact on sustainability of the lives and survival of all people in the world Therefore the environment issues is supposed to be reflected in state policy which no exception in Indonesia sforeign policy International cooperation is a rational solutionforfinding the way out ofthe existing environmentalproblems In the terms of cooperation states which represented by government is not only the driving actors in the stage but there are other actors such as NGOs international organizations and multinational companies MNCs that take part in managing the environmental crisis This study examines Indonesian foreign policy in addressing environmental issues especially global warming and climate change This study focuses its time limitfrom 1972 until 2009 This study is qualitative research with its data is obtained through literature and field research The result of this study shows that although Indonesian government shows its commitment to envi ronmental issues in theforeign policy this study underlines the contradiction between rhetoric and implementation This contradiction reflects dilemma of realism and idealism in Indonesia foreign policy
kekeringan munculnya virus virus penyakit baru
Pendahuluan
Lingkungan hidup merupakan isu yang dewasa ini menarik perhatian masyarakat global dan menjadi
agenda penting di dalam hubungan antarnegara Persoalan krusial lingkungan hidup yang menjadi hirauan dunia saat ini adalah persoalan yang
dan punahnya beberapa jenis spesies di muka
bumi 2 Kegiatan ekonomi masyarakat lalu lintas transportasi pertanian dan aspek aspek lainnya
secara langsung dan tidak langsung juga akan ter pengaruh dengan adanya perubahan iklim global
terkait dengan persoalan dampak pemanasan
tersebut Dampak negatif yang ditimbulkannya
global global warming dan perubahan iklim climate change Perhatian yang besar atas persoalan tersebut didorong oleh pemahaman
pun tidak mengenal batas wilayah kedaulatan
bahwa pemanasan global secara substantif sangat
pemanasan global tersebut dalam realitasnya
berpengaruh bagi terjadinya perubahan iklim
telah semakin meyakinkan masyarakat global
sedangkan perubahan iklim akan berpengaruh
terhadap banyak hal salah satunya kenaikan
bahwa menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ditandai antara lain dengan pemanasan
permukaan laut Bila pemanasan global ini tidak
global dan perubahan iklim bukan lagi sekadar
negara transboundary Berbagai fenomena perubahan iklim akibat
dikendalikan salah satunya akan berakibat pada The United State State Departement
Environmental Diplo
semakin banyak pulau kecil yang tenggelam
macy The Environment and U S Foreign Policy
Di kawasan lautan Pasifik misalnya sebagian
di http
pulau di Nauru Vanuatu Kiribati dan Kepulauan
pada 10 Februari 2010 Kalangan ilmuwan memperkirakan
Marshall saat ini dalam kondisi tenggelam bila
air pasang akibat kenaikan permukaan air laut
Selain itu peningkatan suhu bumi juga
berimplikasi pada naiknya suhu rata rata udara
yang cenderung berubah menjadi ekstrem banjir Emil Salim
Kompas
Perubahan Iklim dan Ketahanan NasionaP
15 Oktober 2009
Pulau Terancam Hilang
lihat juga Kompas
17 Februari 2009
14 Negara
hlm 8 9
www state gov www global oes earth html diunduh
seperempat dari seluruh spesies yang ada di planet bumi akan punah pada lima puluh tahun mendatang Hampir tujuh belas
macam spesies hilang setiap harinya Kepunahan mereka di percepat adanya kebakaran polusi diversifikasi penggunaan
lahan dan berkurangnya cakupan hutan Setiap tahunnya dunia kehilangan hutan seluas sekitar empat kali negara Swiss
Penelitian dengan judul di atas dilakukan oleh tim peneliti yang beranggotakan Ganewati Wuryandari koordinator
Athigah
Nur Alami Dhuroruddin Mashad Emilia Yustiningrum dan Nanto Sriyanto
125
0 wacana 3 Ancaman tersebut saat ini benar benar nyata terjadi di bumi dan menjadi persoalan
yang menjurus ke arah usaha usaha kerja sama global yang terpadu Menyadari logika itu maka
keamanan yang serius Ancaman terhadap
selain pengaturan secara domestik Indonesia
keamanan nasional dan internasional tidak hanya
juga aktif dalam upaya upaya kerja sama global
disebabkan oleh perang dan kekerasan melain kan ancaman ancaman lain yang bersifat lintas negara seperti isu lingkungan hidup terutama
Salah satunya dilakukan Indonesia melalui
berbagai langkah diplomasi lingkungan yang antara lain dimulai sejak tahun 1972 Konferensi
pemanasan global dan perubahan iklim
Stockholm
1972 hingga Konferensi Copenha
Adanya berbagai dampak negatif yang diakibatkan oleh degradasi lingkungan hidup di atas maka memang sudah seharusnya isu
gen 2009
Dalam konteks kerja sama tersebut
tidak hanya negara yang diwakili oleh pemerintah yang menjadi aktor penggerak namun juga aktor
lingkungan hidup tercermin dalam kebijakan
lain seperti lembaga swadaya organisasi inter
negara tidak terkecuali dalam kebijakan luar
nasional dan perusahaan multinasional menjadi
negeri Indonesia Indonesia memiliki kepen
pihak yang harus turut andil dalam penanganan krisis lingkungan hidup
tingan nasional yang sangat besar akan isu ini Karakteristik geografis sebagai sebuah negara
Upaya bersama komunitas internasional
kepulauan telah menempatkan Indonesia pada
untuk menghadapi erosi lingkungan hidup di
posisi sangat rawan terhadap pemanasan global
atas faktanya tidak vakum dari berbagai konflik
dan perubahan iklim Secara kasat mata perma
salahan lingkungan hidup kini terus bermunculan
kepentingan antaraktor Yang dimaksud adalah antara negara maju dan berkembang lembaga
di negeri ini
swadaya masyarakat dan kelompok bisnis Agen
dan tidak hanya menimbulkan
kerusakan hutan maupun lahan tetapi masya
da yang diusung oleh masing masing kelompok
rakat dan negara terkena langsung dampaknya
dan defisit kepercayaan di antara mereka acapkali
Sebagai gambaran peningkatan permukaan
laut telah mengakibatkan pengurangan wilayah
menjadi faktor yang menyulitkan disepakatinya kebijakan yang sifatnya komprehensif Hingga
Indonesia Menurut perhitungan para ilmuwan
saat ini misalnya masih ada tarik ulur mengenai
jika permukaan laut naik 56 cm menjelang 2050
besarnya kewajiban pengurangan emisi untuk
Indonesia akan kehilangan sekitar 30 120 km2
setiap negara Ada kelompok negara yang sangat
wilayah daratnya dan jika permukaan laut naik
menginginkan pengurangan emisi karbon
1 1 meter dari sekarang menjelang 2100 wilayah darat Indonesia yang hilang sebesar 90 260
secara signifikan namun pada sisi lain ada juga
kelompok negara yang menolak pembatasan
km2 4 Dengan demikian pengabaian masalah
emisi
lingkungan hidup secara jelas mengancam
bahwa pembatasan emisi akan berpotensi
kepentingan nasional Indonesia
menghambat perkembangan ekonomi yang
Indonesia menyadari bahwa dalam batas
nasional setiap negara termasuk Indonesia memang telah mulai mengelola lingkungannya masing masing Namun di tingkat global pengelolaan yang bersifat domestik nasional itu belum cukup Untuk menghapuskan penyebab pemanasan global serta perubahan iklim dengan
segala efeknya tetap diperlukan koordinasi global
Mereka masih memiliki kekhawatiran
tengah berkembang pesat Hal ini secara jelas misalnya terlihat dari kurang mulusnya proses pengesahan legislasi perubahan iklim di AS dan Australia serta penolakan pembatasan emisi oleb
China dan India pada Bali Roadmap di Nusa Dua Desember 2007
Terlepas dari pro kontra yang mengemuka di atas dilihat dari sudut pandang Indonesia hal tersebut merupakan tantangan diplomasi
3 Lihat Ekstrimitas Cuaca Mencekam
Kompas 13 Februari
tersendiri
Sebagai pemilik kekayaan sumber
2010
daya hutan tropis sekaligus sebagai salah satu Walhi Environment Outlook 2010 Indonesia Tanah Air Kita Jakarta Walhi 10 Januari 2010
pelepas emisi terbesar di dunia dan kerentanan Indonesia sebagai negara kepulauan Indonesia
s Rizal Sukma Insight Climate change poses security threat to Indonesia Jakarta Post 27 Agustus 2008 http www
jelas memiliki kepentingan nasional sangat besar
thejakartapost com newsl2008 08 27 insight climate change
dalam penanganan global masalah lingkungan
poses security threat indonesia html
126
L
hidup Dalam konteks ini Indonesia menjadi pihak yang dapat memberikan peran penting sekaligus menjadi pihak yang terancam dan rentan terhadap dampak erosi lingkungan hidup global Terlebih lagi isu lingkungan hidup acapkali juga dipakai sebagai tolok ukur baru dalam hubungan
lingkungan hidup dalam konteks internasional 2 Apa kepentingan nasional Indonesia dalam
lingkungan hidup kepentingan negara dan kepentingan masyarakat Indonesia
3
Bagaimana kebijakan luar negeri dan diplomasi
antarnegara yang seringkali menimbulkan konflik
Indonesia mengenai lingkungan hidup dan 4 Apa saja peluang dan kendala yang dihadapi
dan friksi termasuk juga antara Indonesia dengan
pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan
negara maju Isu ini digunakan sebagai tameng dari kebijakan proteksionis atas produknya yang dikawatirkan kalah bersaing dengan produk
kepentingan nasionalnya dalam diplomasinya
Indonesia Oleh karena itu diplomasi Indonesia
Politik Luar Negeri dan Lingkungan
dalam persoalan lingkungan hidup diharapkan
Hidup
dapat menjembatani berbagai kepentingan di pentas global Indonesia harus dapat mengambil mengambil manfaat optimal dari kerja sama
internasional yang ada mengenai lingkungan hidup Atas dasar latar belakang di atas penelitian ini memfokuskan kajiannya pada konteks politik luar negeri Indonesia di dalam menghadapi isu
lingkungan hidup mulai tahun 1972 2009 yaitu ketika isu lingkungan hidup mulai mendapatkan perhatian internasional melalui Konferensi di Stockholm tahun 1972 hingga penelitian ini dilakukan pada tahun 2009
Karena luasnya
cakupan persoalan lingkungan hidup kajian ini hanya memfokuskan isu pemanasan global
dan perubahan iklim Pembatasan ini dilakukan
karena dua hal pertama secara riil isu isu terse but telah menjadi isu global dan kedua fakta
tersebut menciptakan peluang dan tantangan bagi diplomasi Indonesia
mengenai lingkungan hidup
Lingkungan hidup dapat dipahami sebagai kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain
Melalui definisi ini dapat dipahami bahwa
lingkungan hidup memiliki makna sangat luas karena menyangkut keseluruhan interaksi kehidupan alam semesta yaitu antara manusia
dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan mahluk hidup lain yang ada di planet bumi atau dengan alam secara keseluruhan
Dalam konteks interaksi
ini manusia di bumi memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar Perilaku manusia dalam berhubungan dengan mahluk hidup dan alam 9 dapat menentukan kualitas lingkungan hidup Realitas kualitas lingkungan hidup yang baik dapat terwujud bila manusia memperlakukan
Atas dasar pembatasan tersebut
fokus
alam secara arif Sebaliknya kecerobohan dan
penelitian selanjutnya dirumuskan dalam
ketidakarifan manusia di bumi dalam meren
pertanyaan pertanyaan
canakan dan memanfaatkan lingkungan hidup
berikut
1
penelitian
sebagai
Sejauhmanakah perkembangan isu
6 Zainuddin Djaffar et al
dapat menjadi ancaman bagi keamanan
Ancaman terhadap keamanan tidak lagi iden Kebijakan Ijolitik Luar Negeri
tik dengan keamanan negara national security
Republik Indonesia Menghadapi Kritik Barat di Bidang Ling kungan Hidup dan Tantangannya Bagi Indonesia Laporan
tapi juga keamanan manusia human security
Penelitian
termasuk di dalamnya keamanan lingkungan
Depok FISIP UI 1996
hlm 43
Ini sejalan dengan Kebijakan Umum Pemerintah Republik
Indonesia pada organisasi organisasi internasional yang di dasarkan pada Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 tentang
environmental security
Istilah keamanan
lingkungan merupakan konsep yang masih
Tahun
diperdebatkan di kalangan ilmuwan hubungan
2004 2009 Bab 8 tentang Pemantapan Politik Luar Negeri
internasional Terry Terriff misalnya mencatat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJM
dan Peningkatan Kerja sama Internasional dan Keppres No 64 Tahun 1999 bahwa keanggotaan Indonesia pada organisasi
internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional Lihat
s Lihat Pasal 1 Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
http www deplu go id Pages IFP aspx P Organisasilntern
9 Lihat A Sonny Keraf Etika Lingkungan
asional
Kompas 2002
l
id
Jakarta Buku
hlm 26 27
127
bahwa sebagian ilmuwan berupaya memperluas
individu tersebut misalnya menipisnya jumlah
konsepsi keamanan sehingga keamanan ling
sumber daya dan munculnya implikasi negatif
kungan dapat termasuk ke dalamnya Namun
dari tindakan tersebut Konsep Hardin ini secara tidak langsung menyatakan bahwa persoalan
sebagian yang lain melakukan definisi ulang atas konsep keamanan negara untuk menjadikan
lingkungan
seperti degradasi lingkungan dan
persoalan lingkungan sebagai isu keamanan 10
bencana alam
Sementara itu Lorraine Elliot membagi konsep
akibat dari eksploitasi berlebihan oleh setiap negara terhadap suatu sumber daya seperti udara dan air yang dapat diakses secara terbuka open access Oleh karena itu konsep ini juga
keamanan lingkungan ke dalam konsepsi
persoalan lingkungan sebagai ancaman baru bagi keamanan nasional dan
mengamankan
atau
memiliterisasikan persoalan lingkungan 11 Terlepas dari perdebatan tersebut
di banyak negara merupakan
mengarah pada perlunya pengelolaan sumber
pada
intinya persoalan keamanan lingkungan terjadi
daya secara bersama untuk mencegah terjadinya
bencana alam dan kerusakan lingkungan
karena degradasi lingkungan dan kelangkaan
Kesadaran akan pentingnya pengelolaan
sumber daya alam Degradasi lingkungan yang
sumber daya alam guna mencegah dampak
terjadi karena meningkatnya aktivitas ekonomi
degradasi lingkungan telah ditunjukkan oleh
masyarakat baik karena dorongan industrialisasi
para pelaku hubungan internasional
maupun pertumbuhan penduduk dapat menye
yang dinyatakan oleh Owen Greene bahwa sejak
Seperti
babkan bencana alam Sementara kelangkaan
akhir 1960an telah terjadi peningkatan kesadaran
sumber daya alam akibat ketidakseimbangan
banyak pihak akan berbagai risiko dan implikasi
antara supply dan demand akan menyebabkan masyarakat Pada intinya kedua persoalan
internasional dari persoalan lingkungan hidup Perhatian terhadap isu ini ditandai dengan diangkatnya isu lingkungan hidup ke berbagai
lingkungan di atas terjadi karena eksploitasi
pertemuan internasional dan dimasukannya
kompetisi dan konflik sumber daya alam dalam
13
yang berlebihan terhadap lingkungan dan sumber
sebagai agenda internasional Dengan kata lain
daya
konferensi dan kesepakatan internasional tersebut
Isu lingkungan hidup terkait erat dengan per soalan aksi kolektif collective actions problems
telah mendorong institusionalisasi dan sekuritisasi atas isu lingkungan hidup Institusionalisasi yang dimaksud tidak hanya mengarah pada pelem
yaitu persoalan yang disebabkan oleh tindakan kolektif dan solusi terhadap persoalan tersebut
bagaan persoalan lingkungan hidup tapi juga
juga menuntut tindakan bersama Persoalan ini
penggunaan pendekatan institusi internasional
dapat dijelaskan dengan konsep the tragedy of the commons yang diperkenalkan oleh Garrett
dalam merespons persoalan lingkungan hidup
Hardin pada tahun 1968 Hardin berargumen
pada pentingnya kerja sama internasional yang
bahwa tindakan individu yang dengan rasion alitasnya mengeksploitasi suatu sumber daya bersama
global common resources
secara
berlebihan akan menimbulkan irrational collec
Kedua jenis institusionalisasi di atas mengarah
terlembagakan dalam mencegah dan mengatasi
degradasi lingkungan Asumsi inilah yang se sungguhnya menurut Matthew Peterson sebagai persamaan pandangan antara para enviromentalis
tive practices 12 Dengan kata lain ketika setiap
dan pendukung paham liberal institutionalisme
individu berupaya untuk mengambil keuntungan
seperti Robert Keohane 14 Menurut Keohane
secara maksimal dalam mengeksploitasi sumber
institusi internasional penting dalam kerja sama
daya alam maka bencana akan menimpa semua
internasional karena keterlibatan negara dalam institusi internasional dapat memengaruhi
Non Traditional Security Threats the Terry Terriff et al Environment as a Security Issue dalam Security Studies Today Cambridge and Oxford Polity Press 2003 hlm 117 118
11 Lorraine Elliott Environmental Security dalam The Global Politics ofthe Environment 2nd Edition New York Palgrave Macmillan 2004
hlm 201 202
1z Lihat Garrett Hardin
The Tragedy of the Commons
13 Owen Greene
Environmental Issues
dan Steve Smith Eds
an Introduction to International Relations 211 Edition
University Press 2001 14Matthew Peterson
Sci
ence Vol 162 No 3859 13 Desember 1968 hlm 1243 8
dalam John Baylis
The Globalization of World Politics Oxford
hlm 387
Green Politics
di Scott Burchill Eds
Theories of International Relations 3rd Edition Palgrave Macmillan 2005
New York
hlm 236
128
I
luar negeri
insentif yang mereka peroleh dan memengaruhi biaya yang akan dikeluarkan dalam politik luar
Analisis di level negara mencakup kebij akan pemerintah dengan berbagai perangkat
negeri daripada jika mereka berkiprah sendiri 15
birokrasinya dan aktor domestik lainnya dalam
Pendapat ini menyiratkan bahwa institusi
politik luar negeri Dalam hal ini negara tidak
internasional merupakan salah satu instrumen
penting dalam mengusung isu lingkungan hidup
dianggap sebagai black box atau suatu yang unitary Sementara itu analisis level internasional
dalam politik luar negeri suatu negara
menyoroti dinamika konstelasi politik internasi
Keberadaan isu lingkungan hidup yang
onal baik dalam organisasi internasional maupun
mengglobal dan terinstitusionalisasi menuntut
pemerintah negara lain yang memengaruhi
pemerintah untuk memasukkannya ke dalam
kebijakan luar negeri suatu negara Pendekatan
agenda politik luar negerinya Kebijakan dan
konseptual ini membantu kita untuk memahami
perilaku negara dalam politik luar negeri tentu
bagaimana diplomasi dan politik domestik saling
saja akan dipengaruhi banyak faktor atau variabel
berinteraksi dan terkait satu sama lain Jenis
Khususnya dalam isu lingkungan hidup Paul G Harris mengakui bahwa variabel variabel yang
pendekatan ini juga relevan untuk menganalisis
membentuk politik luar negeri suatu negara lebih
dari kebijakan luar negeri Indonesia dalam per
complex disparate and contentious
16 daripada
isu politik luar negeri lainnya Kompleksitas
kebijakan implementasi dan strategi diplomasi
soalan lingkungan hidup yang didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia
persoalan lingkungan hidup tidak hanya ditandai oleh sifatnya yang tidak pasti terkait satu sama lain
uncertainty
interconnectedness
dan lintas batas transboundary tapi juga adanya hubungan yang erat interlinkage antara politik domestik dan internasional Maksudnya
Metodologi
Metode penelitian yang digunakan dalam pene litian ini dapat dikategorikan sebagai deskriptif
kualitatif Melalui metode ini penelitian yang dilakukan terbatas pada usaha mengungkapkan
adalah implikasi perubahan iklim tidak hanya
suatu masalah keadaan peristiwa atau bahkan
menyebabkan timbulnya persoalan yang berskala
fenomena sebagaimana adanya sehingga bersifat
nasional tapi juga disebabkan oleh aktivitas lokal masyarakat
Oleh karena itu
penggambaran terhadap fakta yang terjadi
mengkaji
Hasil penelitian ini diarahkan pada pemberian
keterkaitan isu lingkungan hidup dan politik luar
gambaran secara obyektif tentang obyek yang
negeri harus juga melihat interaksi antara politik
domestik dan internasional
Berkaitan dengan hal di atas analisis politik
luar negeri dalam isu lingkungan hidup ini tidak cukup hanya dengan menggunakan salah satu level analisis level of analysis baik di tingkat
sedang diteliti g Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yakni data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder Untuk melakukan pengumpulan data penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu studi pustaka data sekunder
individu negara maupun sistem Untuk mem
wawancara mendalam
peroleh analisis yang komprehensif penelitian
terfokus Focus Group Discussion FGD
ini akan menggunakan jenis analisis politik luar
primer
negeri dua level
two level game
Pendekatan
dan kelompok diskusi
data
Wawancara mendalam dilakukan dengan
beberapa pihak yang terkait langsung atau yang
yang pertama kali dikenalkan oleh Robert Putnam
memiliki kompetensi dengan topik penelitian
ini menekankan pada pengintegrasian analisis di
Sementara itu FGD dilakukan di Jakarta dengan
level negara faktor domestik dan level sistem faktor internasional 15 Robert O Keohane
Neoliberal Institutionalism a Per
spective on World Politics
dalam Robert O Keohane
International Institutions and State Power
Press 1989
mengundang pihak pihak dari Kementerian Luar
dalam mengkaji politik
Ed
Boulder Westview
Robert D Putnam
Diplomacy and Domestic Politics the
Logic of Two Level Games
International Organization Vol
42 No 3 Summer 1988 hlm 430
hlm 5
Penjelasan metode di atas dikutip dari Sonhaji
Budaya
Paul G Harris Ed Global Warming and EastAsia the Do mestic and International Politics ofClimate Change London
Kemiskinan Studi Penjajagan Atas Kegiatan Meminta Minta
and New York Routledge 2004
Vol 2 No
hlm 19
Kelompok Pengemis Mingguan di Surakarta
Spirit Publik
1 April 2006 hlm 41
129
Negeri Dewan Nasional Perubahan Iklim dan
Pembentukan Panitia Perumus dan Rencana
WALHI
Kerja bagi Pemerintah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keppres Nomor 27 Tahun 1972 tentang Pembentukan Panitia Inventarisasi
Hasil Penelitian
KekayaanAlam Pemerintah dalam GBHN tahun
Tak diragukan lagi lingkungan hidup telah menjadi agenda global yang semakin penting
Sejak tahun 1972 terdapat berbagai pertemuan
internasional yang diselenggarakan untuk mem bahas isu ini mulai dari Konferensi Stockholm
1972 hingga Konferensi Copenhagen 2009
Hal ini antara lain didorong oleh pemahaman yang semakin meluas bahwa ancaman terhadap keamanan nasional dan internasional tidak
hanya disebabkan oleh perang dan kekerasan melainkan ancaman ancaman lain yang bersifat lintas negara seperti isu kependudukan migrasi ledakan jumlah penduduk
dan isu lingkungan
hidup pemanasan global dan perubahan iklim Seiring dengan meluasnya pengertian sumber ancaman maka aktor yang terlibatpun tidak lagi diidentifikasi dari aktor tunggal negara
tetapi meluas ke banyak elemen masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat
LSM
perusahaan perusahaan multinasional organisasi
profesi bahkan termasuk individu yang memiliki pengaruh pada level internasional
Realitas lingkungan global tersebut di atas
juga disadari para pembuat kebijakan di Indo
nesia Dalam isu lingkungan hidup Indonesia dapat dikatakan telah memiliki kepedulian baik pada masa Orde Baru maupun Orde Reformasi Pada era Orde Baru misalnya meskipun agenda
kebijakan luar negeri saat itu lebih difokuskan pada upaya membangun hubungan dengan negara negara dunia dalam rangka menarik
investasi asing guna pembangunan nasional tidak berarti bahwa pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soeharto tidak memiliki kepe
dulian terhadap isu lingkungan hidup Cermin perhatian ini terlihat dari wacana kebijakan baik dalam konteks domestik maupun internasional
Dalam tataran domestik telah tercatat beberapa
momentum penting menjadi tonggak sejarah
pengelolaan lingkungan hidup Indonesia Pada era Orde Baru misalnya kebijakan lingkungan
hidup domestik diawali dengan dikeluarkannya berbagai peraturan terkait dengan pengelolaan
lingkungan hidup yaitu Keputusan Presiden Keppres
130
Nomor 16 Tabun 1972 tentang
1973 juga telah menggariskan kebijaksanaan
pengelolaan lingkungan hidup yang pada intinya berkomitmen akan penggunaan sumber sumber alam secara rasional Komitmen akan pentingnya
kebijakan lingkungan hidup Indonesia semakin nyata dengan dibentuknya Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan
Hidup pada tahun 1978 dengan Prof Dr Emil Salim sebagai Menterinya Pemerintah Soeharto juga mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UUPLH yang diundangkan pada 19 September 1997 UU ini kemudian diperbaharuhi melalui
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan yang kemudian menjadi landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia
Komitmen akan kebijakan lingkungan hidup juga terlihat pada pemerintahan era reformasi
Hanya saja kebijakan lingkungan hidup di era reformasi memperlihatkan karakteristik yang berbeda beda yang dimulai dari masa Habibie hingga SBY Realitas ini dipengaruhi oleh kondisi
internal dan eksternal yang memengaruhinya Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah berimbas pada saat Indonesia memasuki era baru pasca lengsernya Soeharto Krisis multidimensi
yang dihadapi Indonesia pada awal awal masa reformasi telah menyebabkan perhatian atas isu
lingkungan hidup terutama yang menyangkut soal pemanasan suhu bumi dan perubahan iklim
masih sangat terbatas Kebijakan yang diambil sifatnya lebih ad hoc disesuaikan dengan tingkat
kebutuhan dan situasi saat itu Institusionalisasi isu tersebut baru terjadi 2002 ketika Kementerian Luar Negeri melalui re strukturisasi organisasinya membentuk Direktorat
Lingkungan Hidup dan Pembangunan Direktorat ini bertanggungjawab untuk melakukan fungsi fungsi perumusan kebijakan luar negeri secara
multilateral dalam penanganan isu isu terkait dengan aspek aspek pembangunan ekonomi dan
lingkungan hidup
Komitmen lain terlihat dengan dimasukkan
tanggal 3 15 Desember 2007 Kepemimpinan
nya agenda penanganan perubahan iklim sebagai
Indonesia dalam pertemuan tersebut terbilang
salah satu prioritas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2010 2014 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Selain deretan panjang berbagai kebijakan domestik terkait dengan isu lingkungan tersebut masih terdapat kebijakan kebijakan se
sukses dan pada akhir pertemuan tersebut negara
rupa yang pada akhirnya merujuk secara spesifik
peserta menyepakati Bali Road Map Salah satu keputusan pentingnya adalah melahirkan proses negosiasi
untuk menguatkan respons
internasional dalam menghadapi isu perubahan
iklim yang termuat dalam Bali Action Plan Ketiga Indonesia juga secara aktif berpartisipasi
pada isu pemanasan global dan perubahan iklim
mengirimkan delegasi RI ke berbagai perhelatan
seperti dibentuknya Dewan Nasional Perubahan Iklim DNPI melalui Peraturan Pemerintah
internasional untuk melakukan berbagai kerja
No 46 Tahun 2008 Dewan yang diketuai
tahun 1972 misalnya Indonesia telah mengirim
langsung oleh Presiden RI ini bertugas untuk
delegasinya yang dipimpin oleh Emil Salim
lama bilateral regional dan multilateral Pada
mengoordinasikan kebijakan nasional strategi
ke konferensi Stockholm Langkah berikutnya
program dan kegiatan pengendalian perubahan
juga diayunkan seiring dengan kesepakatan KTT Bumi tahun 1992 yang menghasilkan konsep pembangunan berkelanjutan Konsep ini
iklim termasuk di dalamnya perumusan posisi
diplomasi Indonesia dalam forum forum inter nasional
Indonesia menyadari bahwa setiap negara termasuk Indonesia telah melakukan upaya untuk
mengurangi dampak kerusakan dan mengelola
lingkungan hidupnya masing masing Namun di tingkat global pengelolaan yang bersifat domestik nasional itu belum cukup Untuk pengelolaan
lingkungan sedunia tetap diperlukan koordinasi
global yang menjurus ke arah usaha usaha kerja sama global yang terpadu Oleh karena itu selain pengaturan secara domestik Indonesia juga aktif dalam upaya upaya kerja sama global
Hal ini antara lain dilakukan Indonesia mela
lui berbagai langkah diplomasi lingkungan Per tama Indonesia meratifikasi Konvensi konvensi
PBB tentang lingkungan hidup di antaranya Kon vensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan
menekankan pada kebijakan lingkungan dalam
kerangka pembangunan berkelanjutan yang
bersifat jangka panjang dan pada pendekatan pembangunan tiga jalur yaitu pembangunan
yang melibatkan faktor social lingkungan dan ekonomi Pada masa pemerintahan era reformasi
tercatat Indonesia telah mengirimkan delegasinya
dalam berbagai pertemuan internasional yang
membahas lingkungan hidup seperti COP 4 Basel 1998 di Kuching Malaysia dan COP UNCBD 1998 di Bratislava Slovakia COP 4 UNFCCC di Buenos Aries Argentina
1998
COP 2 UNCCD di Dakar Senegal 1998
COP 7
Ramsar di Sn Jose Equador 1999 di Swiss Colombia 1999
COP 5 Basel
Ex COP UNCBD Cartagena
1999 1999
COP 3 UNCCD di Recife
COP 5 Ozon 1999 di Beijing China
dan COP 5 UNFCCC di Bonn Jerman
Iklim United Nations Framework Convention
Millenium Summit
on Climate Change UNFCCC pada 1994 dan
Tinggi Pembangunan Berkelanjutan
pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bftngsa Bangsa
tentang Perubahan Iklim pada 2004 Kedua Indonesia secara aktif menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan berbagai pertemuan untuk me
ngatasi persoalan lingkungan hidup Pada bulan September 2001 Indonesia menjadi tuan rumah
yang menghasilkan Deklarasi Bali tentang Forest Law Enforcement and Governance Indonesia juga menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim ke 13 dan Pertemuan ke 3 Negara Pihak Protokol Kyoto COP 13 MOP 3 di Bali pada
2000
1999
Konferensi Tingkat
World
Summit on Sustainable Development WSSD
atau juga dikenal dengan sebutan Rio 10 di
Johanesburg Afrika Selatan 2002 di Bali 2007
UNFCCC
UNFCC di Copenhagen 2009
dan lain sebagainya 19
Namun berbagai wacana kebijakan yang dibangun pemerintah Indonesia baik domestik
maupun internasional kurang ditindaklanjuti dalam langkah langkah pendukung dalam negeri 19 Berbagai data di atas diolah dari Andreas Pramudianto Diplo
masi Lingkungan Hidup Teori dan Fakta Jakarta universitas Indonesia 2008
131
yang konkret baik di masa Orde Lama Orde
kewenangan kepada pemerintah daerah baik di
Baru maupun pasca Orde Baru Dengan kata
tingkat I maupun II untuk memberikan Izin Usaha
lain antara wacana dan implementasi kebijakan
Pertambangan IUP telah menyebabkan dampak
lingkungan hidup ibarat jauh panggang dari
perusakan lingkungan hidup 21 Adanya ekspansi usaha pertambangan akan mendorong alih fungsi
api
Banyak dari implementasi kebijakan nasio
nal maupun lokal baik di era pasca Orde Baru
hutan secara besar besaran Sebagai contoh yang
maupun di era sebelumnya ternyata bertentangan
terjadi di Kalimantan Selatan ada 97 perusahaan
dengan substansi komitmen untuk menj aga ling
tambang batu bara yang kawasan pengerukannya
kungan dan atau mencegah melajunya pemanasan
masuk kawasan hutan zz
global dan perubahan iklim
Justru melalui kebijakan kebijakan kehu terlihat
tanan dan pertambangan di atas Presiden SBY
dari beberapa peraturan yang memberikan
tidak melestarikan dan mengelola hutan dengan
Cermin kondisi ini
misalnya
kemudahan atas terjadinya pengerusakan hutan
baik melainkan malahan mengancam keselamatan
gambut dan aktivitas ekstraksi sumber daya
hutan dan rakyatnya Upaya pencegahan dan
alam Kebijakan Permentan No 14 Tahun 2009
pengurangan deforestasi yang diwacanakan di
tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut
berbagai forum internasional perubahan iklim
untuk Pemanfaatan Budidaya Kelapa Sawit
senyatanya pada tataran riil di dalam negeri
adalah salah satunya MelE lui kebijakan ini
tidak terjadi Merujuk pada data Walhi pada
lahan gambut boleh dibuka urEtuk ditanami kelapa
masa kepemimpinan SBY angka deforestasi
sawit Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah
Indonesia sungguh sangat besar Sepanjang
kebutuhan bahan bakar
2006 2007 misalnya deforestasi mencapai 2 07
dalam negeri akan dipasok dari bahan nabati dan
juta ha Jika di setiap hektare hutan alam hidup
sumbernya dari kelapa sawit pada tahun
sekitar 2 500 pohon dengan diameter beragam
yang menargetkan 10 70
2010 Untuk itu pemerintah terus mengembang kan luas perkebunan kelapa sawit yang selama tiga tahun terakhir ini terus meningkat menj adi 26 7 juta hektare yang tersebar di 17 Provinsi
maka ada 5 17 miliar pohon yang musnah
Upaya perluasan lahan ini juga sejalan dengan
perkebunan dan pertambangan telah menyebab
target pemerintah untuk terus meningkatkan
kan kebakaran hutan dan pengeringan lahan
produksi CPO sebesar 40 juta ton pada tahun
2020 Namun tentu saja kebijakan kebijakan
gambut yang berkontribusi terhadap peningkatan kadar emisi di Indonesia Laju deforestasi yang
tersebut tidak sejalan dengan kebijakan untuk
mencapai lebih dari satu juta hektare pertahun
mengurang Pmisi karbon sebagaimana yang
telah menempatkan Indonesia sebagai urutan
selalu diwacanakan oleh pemerintah dalam
pertama sebagai negara dengan laju deforestasi
berbagai pertemuan yang membahas mengenai perubahan iklim Hal ini karena setiap satu ton
tertinggi di dunia 24 Akibat lanjut dari luasnya
CPO sesungguhnya akan menghasilkan dua ton
penghasil emisi ketiga terbesar di dunia setelah
CO Selain itu penggunaan pupuk nitrogen di
AS dan Cina
perkebunan sawit juga memiliki emisi 301 kali
Realitas deforestasi yang melaju kencang terutama pasca Orde Baru ini terjadi seiring
lebih besar dibandingkan dengan emisi CO2
2o
Angka pemerintah sekalipun deforestasi tahun lalu mencapai 1 07 juta hektare Artinya ada 2 6 miliar pohon musnah 23 Deforestasi hutan untuk
deforestasi ini adalah Indonesia menjadi negara
Inkonsistensi kebijakan di atas juga tecermin
melalui lahirnya perizinan perizinan yang berkaitan dengan aktivitas ekstraksi sumber daya
Lihat Walhi Environment Outlook
hhn 5 dan UU No 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
alam Salah satunya adalah lahirnya UU yang
2 Lihat Bencana Ekologis
memermudah perizinan pertambangan yaitu UU
2010 di http bencanaekologis blogspot com 2010 04 avatar papua dan sby html diunduh pada 9 Agustus 2010
No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 26 UU ini yang memberikan
Avatar Papua dan SBY
29 April
23lbid
2a Greenpeace Org di http www greenpeace org hutanindo 20 Walhi Kita
132
Enviromnental Outlook 2010 Indonesia Tanah Air
Jakarta Walhi 28 Januari 2010
hlm 27 28
nesia htm diunduh pada 5 Juli 2010
implementasi otonomi daerah Otonomi daerah
didukung oleh situasi kondisi yang tertata baik di
jika dilihat dari diskursus demokrasi memang mernuat ide ide ideal tentang pemberdayaan
dalam negeri Inkonsistensi kebijakan lingkungan
daerah Akan tetapi
dalam pelaksanaannya
otonomi daerah telah menghasilkan realitas politik euphoria
kesulitan
sehingga pemerintah pusat
dalam mengendalikan daerah
hidup akan dapat memengaruhi kredibilitas dan citra Indonesia yang sudah dibangun dengan susah payah
Problem lainnya dalam melakukan diplo
ketika mengekploitasi potensi alam termasuk
masi soal lingkungan hidup adalah Indonesia belum dapat bersikap kritis terhadap apa yang
hutan
dikatakan dan dilakukan oleh pihak luar negeri
Seluruh perusakan alam ini senantiasa
dibalut argumentasi pembangunan meski dalam
khususnya negara maju Indonesia umumnya
berbagai kasus tidak jarang pula diketemukan
masih menerima apa yang mereka katakan
pula hasil eksploitasi hutan dimanfaatkan
sebagai benar walaupun itu merugikan Indone
untuk kepentingan kepentingan pribadi elit
sia Misalnya tentang laju deforestation serta
birokrasi bukan untuk membangun kesejahteraan
banyaknya emisi gas rumah kaca Indonesia dan
rakyat Memang realitas politik nasional dalam
sebaliknya seolah negara maju dan atau pengritik
kerangka lingkungan dan atau pemanasan
tidak pernah melakukan deforestation
global bukanlah fenomena khas Indonesia
Salah
satu akibat anggapan itu yang telah Indonesia
tetapi tidak jauh beda dari fenomena global Isu
rasakan ialah adanya boikot kayu tropik Namun
lingkungan hidup khususnya pemanasan global
hanya sedikit yang mempertanyakan benarkah
dan perubahan iklim dengan segala sebab dan
anggapan negara negara maju itu dan kemudian
akibatnya memang telah menjadi kesadaran bersama pada lingkup global tetapi hampir setiap rezim belum punya kepedulian secara
berusaha untuk meluruskannya dengan data
kokoh terhadapnya terutama akibat pertimbangan
besarnya biaya ekonomi yang harus ditanggung dalam implementasinya Dengan adanya alih fungsi hutan untuk perkebunan monokultur
Indonesia terjadi karena hal hal berikut ini 2s Pertama dalam menghadapi konferensi in ternasional Indonesia tidak melakukan persiapan
yang masak agar mempunyai konsep yang jelas apa yang ingin dicapai dalam konferensi tersebut
dan
Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai
deforestasi di atas maka sesungguhnya kebijakan
yang dicanangkan pemerintahan SBY yaitu One
konsep yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dalam setiap konferensi terkait dengan pemanas
menjadi kehilangan artinya
an global clan perubahan iklim Sampai saat ini
Man One Tree
pertambangan
yang dipercaya Realitas lemahnya diplomasi
Ancaman atas kerusakan dan keselamatan hutan masih signifikan Tanpa adanya upaya nyata tata
misalnya Indonesia kurang vokal di panggung internasional mengenai skema yang paling
kelola yang baik atas hutan Indonesia yang seluas
disukai dalam kerangka REDD
sekitar 130 juta hektare maka dalam tempo
biasa tertarik akan aneka macam mekanisme
sekitar 65 tahun hutan Indonesia hanya sebatas
pembiayaan Usulan Indonesia kepada UNFCCC
pada cerita
Berbagai kebijakan domestik di atas pada ke
dan seperti
memfokuskan pada isu baseline dan bagaimana mengukur deforestasi Usulan tersebut menya
nyataannya menggarisbawahi adanya kontradiksi
takan bahwa skema REDD harus memasukkan
dengan yang diwacanakan oleh pemerintah dalam
peningkatan stok karbon dan pengelolaan hutan
soal pelestarian dan pengelolaan lingkungan
secara berkelanjutan Penting diingat bahwa pe
hidup Realitas ini tentu akan mengaburkan kredi
merintah Indonesia mengungkapk4n dukungan
bilitas diplomasi Indonesia dalam soal perubahan
iklim diakui masyarakat internasional dengan bukti berbagai ragam penghargaan internasional
yang diterimanya Sebagus bagusnya diplomasi yang dijalankan oleh diplomat yang memiliki kemampuan handal pun tidak akan menghasil
kan tujuan yang optimal dan efektif bila tidak
zs Ide yang sama bisa ditelusuri dari Otto Soemarawoto Indone sia dalam Kancah Isu Lingkungan Global
Jakarta Gramedia
1992 hlm 302 Memang lemahnya diplomasi yang dipetakan Otto Soemarwoto tersebut dilakukan dalam era Orde Baru
tetapi dalam konteks kekinian problem serupa masih sangat
mengemuka mengingat problem dasamya memang belum ditangani secara serius
133
nya terhadap pemasukan total kredit REDD ke dalam pasar karbon yang sudah ada Kedua staf KBRI mempunyai pengetahuan
yang terbatas tentang isu lingkungan global Mereka minim informasi dan data yang baik tentang lingkungan hidup di tanah airnya sendiri Akibatnya mereka mendapatkan kesulitan yang besar dalam menghadapi Lembaga Swadaya
Masyarakat LSM luar negeri yang mempunyai staf ilmiah yang canggih dan mengetahui banyak tentang Indonesia dengan didukung oleh data terlepas benar ataupun salah tentang lingkungan hidup Indonesia Ketiga Indonesia tampaknya masih cen
derung mengikuti genderang yang ditabuh oleh dunia maju terkait dengan isu ligkungan hidup tanpa berkehendak menciptakan genderang
direkonstruksi dari data iklim tanah dan pala
eontologi Manfaat yang telab diraih dari hutan nir tropik dan dari deforestasi yang dilakukan di daerah lain oleh negara maju haruslah dimasuk
kan dalam perhitungan Walaupun hutan di daerah
non tropik telah hilang berabad abad yang lalu dan CO yang berasal dari hutan teresbut telah lama berdaur namun CO itu tetap merupakan beban Seandainya tidak ada deforestasi yang sangat luas di daerah non tropik itu kemampuan bumi untuk menyimpan karbon akan jauh lebih besar dan beban CO
pada atmosfir akan jauh
lebih ringan daripada sekarang
26
Memang langkah langkah sedemikian tidak gampang karena memerlukan dukungan data dan informasi yang sangat kuat Informasi sedemikian hanya mungkin didapatkan jika Kementerian
alternatif Dalam konteks REDD misalnya
Luar Negeri tidak berjalan sendiri melainkan
justru Brazil dan Tuvalu bul an Indonesia yang
harus bekerja sama dengan berbagai lembaga
melancarkan pemikiran alternatifnya Indonesia
terkait termasuk lembaga nonpelnerintah LSM
seharusnya membangun sebuah logika integral
untuk membangun bekal yang komplit dalam berbagai perundingan Bahlcan jika dianggap
memperjuangkan pandangan yang holistik yaitu memandang bumi ini sebagai satu kesatuan
sangat mendesak para pakar lingkungan secara
Indonesia tidak hanya
adhoc dilibatkan dalam perundingan perundingan
memandang pada hutan tropik saja melainkan
yang sifatnya teknis yang sangat tidak dipahami
pada sistem hutan global Data haruslah dicari
para diplomat
ekosistem
Idealnya
tentang dinamika hutan di semua bagian dunia
Lemahnya komunikasi apalagi koordinasi di
di tropik dan nir tropik dengan menggunakan
antara lembaga negara apalagi dengan lembaga
semua sumber data yang ada termasuk data
nonpemerintah
citra satelit serta produksi pertanian peternakan
penting dalam konstelasi global memang masih
dan kehutanan dan luas lahan yang diperlukan untuk mendukung produksi itu Hutan pun
menjadi ciri khas ketatanegaran Indonesia
tidak bc d
ndiri
melainkan terkait pada
dalam mengantisipasi isu isu
Realitas itulah yang tampaknya masih menjadi pekerjaan penting yang mesti ditangani peme
pembakaran Bahan Bakar Fosil BBF pada satu
rintah Indonesia
pihak sebagai penghasil CO yang menjalin
diplomasi lingkungan hidup Memang khusus
terutama ketika melakukan
tumbuhan hijau laut dan BBF haruslah dirunut
dalam soal pemanasan global dan atau perubah
untuk mengevaluasi besarnya emisi CO
an iklim misalnya pemerintah telah berusaha
dan
kemampuan masing masing komponen dalam
membangun apa yang disebut koordinasi Tahun
mengikat CO termasuk pengaruh deposisi asam
2008 misalnya Presiden menerbitkan Peraturan
terhadap neraca karbon di hutan dan ekosistem
Pemerintah Nomor 46 tentang Dewan Nasional
akuatik
Perubahan Iklim
DNPI
Wadah ini diketuai
Dimensi waktu harus pula diperhatikan
oleh Presiden sendiri dengan wakil ketua Menko
dalam kaj ian holistik itu yatu tidak hanya dalam waktu 10 20 tahun yang akhir ini saja melainkan sej ak masa pra pertanian pada waktu hutan masih
Perokonomian dan Menko Kesra sedangkan
anggotanya terdiri dari 17 Menteri terkait dengan perubahan iklim 27
asli dan belum dikonversikan menjadi lain jenis tataguna lahan Hutan pada waktu masa pra per
26lbid
tanian itu perlu dijadikan garis datar baseline
Z Rahmat Witoelar
Jenis hutan dan luas masing masing jenis dapat
plomasi Indonesia dalam Negosiasi Internasional
134
Diplomasi 1 3
Perubahan Iklim Deforestasi dan Di
Desember 2009 h1m 23 24
Jurnal
Namun
pembentukan DNPI ini justru
menimbulkan
pertanyaan
mendasar
yaitu
biasa dan telah mengancam eksistensi wilayah
clan kelangsungan hidup bangsa Indonesia
kenapa pemerintah tidak mengoptimalkan fungsi
Tenggelamnya beberapa pulau kecil dan berbagai
lembaga lembaga yang ada termasuk khususnya KLH yang tugas clan fungsinya memang
bencana alam terkait perubahan iklim merupakan
eksklusif menangani isu isu seputar lingkungan
pertimbangan paling mendasar
Kedua kerusakan lingkungan hidup yang
Apalagi KLH pun berada dalam kabinet yang berada langsung di bawah kepemimpinan
berimplikasi pada pemanasan global dan peru
presiden Pembentukan DNPI di satu sisi seolah
ditinjau dari sisi penyebab maupun akibatnya
telah memperlihatkan kemandulan dari KLH
Penyebab kerusakan lingkungan bersifat trans
dalam pengaturan lingkungan di Indonesia dan
nasional atau agregat dari perilaku negatif
tentunya termasuk perubahan iklim Pada sisi
manusia lintas negara bahkan juga lintas waktu
bahan iklim merupakan fenomena global baik
lain juga memperlihatkan kegagalan pemerintah
clan lintas generasi secara kumulatif Akibat
dalam mengoordinasikan antarlembaga dalam
kerusakan lingkungan pun pada akhirnya telah
menangani isu lingkungan Jika DNPI dipimpin
mulai dirasakan oleh setiap masyarakat bangsa
langsung oleh Presiden tampaknya tanpa
di berbagai belahan bumi
Oleh karena itu
membentuk DNPI pun sebenarnya Presiden
lingkungan hidup hakikatnya tidak hanya
dapat memimpin kabinet untuk membahas isu
menjadi kepentingan nasional Indonesia tetapi
lingkungan secara lintas sektor termasuk pema nasan global dan perubahan iklim
mengingat
Presiden memang pimpinan pemerintahan bahkan pimpinan negara Jika problem pokok sebenarnya terletak pada soal kemampuan koordinasi maka penanganannya tidak perlu dengan membentuk lembaga baru semisal DNPI mengingat lembaga
penanggung jawab lingkungan sudah ada dalam kabinet Hal yang lebih penting adalah menata koordinasi dengan mengoptimalkan fungsi
lembaga lembaga terkait yang sudah ada Sebab dengan berapapun jumlah lembaga baru yang dibentuk jika koordinasi antarlembaga tidak
dibenahi yang terjadi bukan integrasi visi dan kerja sama implementasi melainkan justru akan terjadi disintegrasi alias jalan sendiri sendiri
Inilah problem utama yang sesungguhnya perlu mendapatkan prioritas pertama
ia telah menjadi kepentingan kemanusiaan secara universal
Ketiga mengingat kerusakan lingkungan disebabkan oleh perilaku agregat masyarakat
maka upaya Indonesia dalam mengatasi problem ini tidak bisa hanya mengandalkan diplomasi internasional dengan membangun diplomasi te
bar pesona Hal yang penting atau bahkan lebih penting adalah adanya dukungan kebijakan do mestik lengkap dengan konsistensi implementasi kebijakan tersebut dalam rentang nasional Ala sannya sangat jelas yaitu masyarakat Indonesia
akan menanggung secara tunai terhadap segala
akibat perilaku negatifnya terhadap lingkungan terdekatnya Banjir dan tanah longsor seperti
kasus Wasior di Papua Barat pada bulan Oktober
2010 misalnya yang menelan ratusan korban nyawa manusia harus diakui sebagai akibat
dari kegagalan kebijakan lingkungan hidup Kesimpulan
khususnya terkait dengan pembalakan hutan
Berdasar realitas persoalan lingkungan khusus
secara liar di wilayah tersebut
nya fenomena pemanasan global dan perubahan
iklim maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pertama persoalan ling kungan akan menjadi semakin penting dalam agenda kebijakan Indonesia
Apalagi real itas domestik ran masyarakat maupun negara
baik pada tata
yang tak peduli
pada perlindungan lingkungan pa da akhirnya
akan sangat berpengaruh negatif pada profil
baik domestik
Indonesia dalam diplomasi global Dalam wacana
maupun internasional Alasannya jelas Indonesia
global Indonesia bisa saja membangun diskursus
memiliki kepentingan nasional yang sangat besar
mulia tentang perlindungan lingkungan terlepas
Dampak dari kerusakan lingkungan pemanasan
apapun agenda kepentingan di baliknya Hanya
global dan perubahan iklim terbukti sungguh luar
saja jika domestik memperlihatkan realitas
yang sebaliknya maka diplomasi yang berbiaya
135
sangat mahal itu dikhawatirkan hanya akan
mandiri Indonesia tetap harus menunjukkan
menghasilkan kesia siaan
keinginannya untuk mengendalikan emisi CO 2
Keempat dalam membangun profil diplo masi atas isu lingkungan
idealnya Indonesia
baik melalui penghematan energi maupun
mencari energi alternatifyang ramah lingkungan
tidak hanya terfokus pada langkah langkah
baik secara mandiri atau melalui mekanisme
seremonial menjadi tuan rumah dan atau men
kerja sama internasional
jadi event organizer konferensi Hal yang lebih penting adalah Indonesia perlu memiliki konsep
yang jelas dan strategi yang kokoh yang harus diadu dalam ajang diplomasi agar kepentingan nasional Indonesia tidak dirugikan dalam kese
pakatan kesepakatan global yang sarat dengan berbagai kepentingan dari lnasing masing aktor
Penghematan energi bukanlah dimaksud mengurangi
terhambat
energi
sehingga pembangunan
melainkan mengusahakan untuk
mendapatkan pelayanan yang lebih banyak dari sejumlah energi tertentu Sebab yang penting bukanlah berapa besar konsumsi energi me
global Dalamk kerangka itu diplomasi Indonesia
lainkan berapa besar pelayanan yang didapatkan dari energi itu Arsitektur yang sesuai dengan
sebaiknya harus didukung oleh kemampuan
kondisi tropik baik untuk rumah tinggal maupun
prima dari para diplomatnya dengan keahlian
gedung besar yang dapat mengurangi kebutuhan
khusus yang seharusnya dimilikinya di bidang lingkungan hidup Aspek ini dipandang sangat penting mengingat persoalan lingkungan hidup
akan lampu dan AC merupakan bagian dari
upaya penghematan energi Optimalisasi fungsi
terutama pemanasan global dan perubahan iklim
adalah pula bagian dari hemat energi 2S Semen
memiliki karakter sifat yang sangat kompleks
tara itu pencarian energi alternatif dimaksudkan
dan teknis
Kelima
transportasi umum dibanding kendaraan pribadi
sebagai upaya pengembangan energi yang bebas kepentingan sekaligus aktor di
polusi
Sebenarnya usaha itu telah dijalankan
balik isu lingkungan saat ini sangat kompleks
antara lain dengan pengembangan lebih banyak
dan variatif Oleh karena itu jargon diplomasi
PLTA di samping rencana pengembangan
total dalam kebijakan luar negeri Indonesia perlu
PLTN Usaha pergantian bensin dengan gas
diimplementasikan secara konkret Untuk tujuan
untuk kendaraan kendaraan transportasi juga
tersebut diplomasi Indonesia ke depan memer
mengurangi emisi CO 2
lukan data lingkungan secara komplit
hanya akan optimal hasilnya bila didukung oleh kebijakan yang sinergis antarsektor serta
sahih
dan integratif Hal tersebut tentu menjadi sebuah
kebutuhan yang pasti mensyaratkan dukungan dari semua elemen bangsa baik yang berasal dari pemerintqh maupun masyarakat
Semua kebijakan itu
menuntut adanya koordinasi secara kokoh antara lembaga negara
Dalam
kerangka inilah koordinasi antarlembaga negara
Daftar Pustaka
dan pelibatan masyarakat dalam mengelola dan
Djaffar Zainuddin et al
1996
Kebijakan Politik
menjaga lingkungan menjadi keniscayaan Hal
Luar Negeri Republik Indonesia Menghadapi
ini penting dilakukan mengingat kompleksitas isu lingkungan hidup yang seringkali mempersulit
Kritik Barat di Bidang Lingkungan Hidup dan Tantangannya bagi Indonesia
diplomasi Indonesia di kancah internasional dan
memengaruhi posisi tawar Indonesia dengan
Bencana Ekologis
Avatar Papua dan SBY 29
April 2010 http bencanaekologis blogspot com 2010 04 avatarpapua dan sby html di
negara lain Sebagai catatan akhir perlu ditegaskan bahwa
Indonesia tetap harus memprioritaskan agenda lingkungan hidup dalam kebijakan domestik dan diplomasi internasional
Laporan Pene
litian Depok FISIP UI
unduh pada 9 Agustus 2010
Deplu http
www deplu go idIPageslIFPaspx P O
rganisasilnternasional
l
id
Sebab bagaimanapun
perkembangan diplomasi internasional yang ter jadi efek dari pemanasan global dan perubahan iklim cepat atau lambat akan dirasakan negara
kepulauan Indonesia Oleh karena itu secara
136
Otto Soemarwoto Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan
Global
Jakarta Gramedia 1992
hlm 318
Elliott Lorraine 2007
Environment and Security
What s the Connection
Australian Defence
Force Journal
Soemarwoto Otto 1992 Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global Jakarta Gramedia Sonhaji
Ferris Elizabeth 2007 14 Desember Making Sense
2006
Budaya Kemiskinan Studi Penja
jagan Atas Kegiatan Meminta Minta Kelom
of Climate Change Natural Disasters and Dis
pok Pengemis Mingguan di Surakarta
placement A work in Progress
Publik 2 1
Umum
Di Ceramah
Brookings Bern Project On Internal
Displacement Calcutta Research Group Win ter Course
Greene
Owen
Salim Emil 2009 15 Oktober Kompas
Environmental Issues
John Baylis dan Steve Smith Eds
di
The Glo
balization of World Politics an Introduction to International Relations 2 d Edition Oxford
University Press
Greenpeace Org di http
www greenpeace org huta
nindonesia htm diunduh pada 5 Juli 2010
Insight Climate
change poses security threat to Indonesia Jakarta Post http www thejakartapost com news 2008 08 27 insight climate change pos
es security threat indonesia html Terriff Terry et al 2003 Non Traditional Security Threats the Environment as a Security Issue
Security Studies Today Cambridge and Ox
Hardin Garrett 1968 13 December The Tragedy of the Commons
Perubahan
Iklim dan Ketahanan Nasional Sukma Rizal 2008 27 Agustus
2001
Spirit
Science 162 3859
ford Polity Press The United State Department
nd
Environmental
Asia the Domestic and International Politics
Diplomacy The Environment and U S Foreign Policy http www state govlwwwlgloballoesl
of Climate Change
earth html diunduh pada 10 Februari 2010
Harris Paul G Ed
2004 Global Warming and East London and New York
Routledge
Keohane Robert O ism
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 1989
Neoliberal Institutional
dalam
a Perspective on World Politics
Robert O Keohane
Ed
International Insti
tutions and State Power Boulder Westview Press 17
Februari 2009 Kompas
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Per tambangan Mineral dan Batubara
Tanah Air Kita Jakarta Walhi Witoelar Rachmat
Ekstrimitas Cuaca Mencekam
13 Februari
2010
2009
Desember
Eds
Green Politics
di Scott
Perubahan
Iklim Deforestasi dan Diplomasi Indonesia dalam Negosiasi Internasional
Peterson Matthew 2005
Burchill
Hidup
Walhi 2010 Environment Outlook 2010 Indonesia
14 Negara Pulau Terancam Hilang
Kompas
Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Jurnal Diplo
masi 1 3
Theories of International Re
lations 31 Edition New York Palgrave Mac millan
Pramudianto Andreas
2008 Diplomasi Lingkun
gan Teori dan Fakta Jakarta Universitas In donesia Press
Putnam Robert D 1988
Diplomacy and Domestic
Politics the Logic of Two Level Games
Inter
national Organization Summer 42 3
137
INDONESIA NEGARA DEMOKRASI BERKUALITAS RENDAH Oleh Aisah Putri Budiatri
Resensi Buku Judul Buku
Democratization in Post Suharto Indonesia
Editor
Marco Bunte dan Andreas Ufen
Penerbit
Routledge Contemporary Southeast Asia Series London dan New York 2009
Tebal
xx
323 hlm
Abstract
Since many countries have experienced changes in regime at the end of the 20th century democracy has become political trend Compared with other countries in Europe Latin America and Asia Indonesia becomes
one of the latest countries that run the effort ofdemocratization After 32 years ofauthoritarian regime Indonesia has run process of democratic transition and consolidation After a decade how does the form of democracy in Indonesia
This article aims to review a book entitled
Democratization in Post Suharto Indonesia
that will
answer the question
rezim Indonesia dimulai yakni ditandai dengan
Pendahuluan
Berakhirnya perang dingin antara negara negara adi daya
Amerika Serikat dan Uni Soviet
sebelum mengalami disintegrasi
berdampak
runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto Ke
terlambatan Indonesia memasuki demokrasi
gelombang
menjadi daya tarik tersendiri bagi
positif bagi maraknya gagasan proses demokrati
Bunte Ufen dan penulis lainnya mengangkat
sasi di berbagai negara Dunia menjadi begitu
pengalaman demokrasi Indonesia dalam buku
peka terhadap masalah masalah demokratisasi di suatu negara
Demokrasipun menjadi proses
Democratization in Post Suharto Indonesia Rangkaian 13 artikel dalam buku ini
yang berlangsung di banyak belahan dunia di
bertujuan untuk menggambarkan suatu proses
awali oleh Eropa Barat di akhir abad ke 20 2
demokrasi yang berkembang di Eropa Selatan
demokratisasi yang kontradiktif dengan berfokus pada perubahan rezim yang terjadi di Indonesia mulai dari rezim yang otoritarian hingga
di tahun 1974 Amerika Selatan di akhir tahun
demokrasi
Kemudian secara berturut turut diikuti oleh
Marco Bunte dan Andreas Ufen
70 an dan awal 80 an Eropa Timur di akhir 80
selain menjadi editor di dalam buku ini menu
an hingga akhirnya menyentuh Asia Timur dan
liskan juga secara kompreherisif perkembangan
Tenggara di tengah tahun 80 an Meski banyak
teori teori demokrasi Keduanya membedakan
negara Asia Tenggara lain sudah terlebih dahulu
beberapa definisi kunci demokrasi khususnya
memulai proses demokratisasi Indonesia hingga
mengenai demokrasi prosedural
akhir 90 an tetap berada dalam kekuasaan negara
liberal dan ruang abu abu di antara kedua proses
otoritarian 3 Barulah di tahun 1998 perubahan
demokrasi tersebut
Ahmad Suhelmi Pemikiran PolitikBarat dia Pustaka Utama 2001
z Ninok Leksono Ed
Jakarta PT Grame
Kompas Media Nusantara 2000
s Lihat halaman 3 buku ini
hlm 105 106
Penjelasan teori tersebut menjadi dasar untuk menganalisis secara empiris situasi demokrasi
hlm 295 Indonesia Abad XXI
demokrasi
Jakarta
PT
Indonesia di era Pemerintahan BJ Habibie
Gus Dur Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono SBY
Tentunya tidak mudah untuk
139
menggambarkan proses demokratisasi Indonesia
pemilu hanya terselenggara pada waktu tertentu
yang rumit dan melibatkan banyak aspek Oleh
dan hanya diikuti oleh partai politik parpol
karena itu buku ini hanya berfokus kepada empat
tertentu 5 Dengan demikian
aspek meliputi lembaga pemerintahan pusat
komponen penting dalam demokrasi namun
partai politik parpol
bukan inti utama dari demokrasi
dan sistem parpol aktor
oposisi serta masyarakat sipil
Pemilu hanya
Selain itu Bunte dan Ufen mengacu pada
Telah banyak buku yang dipublikasikan
Dahl bahwa demokrasi tidak hanya membu
dengan mengangkat isu demokratisasi di
tuhkan pemilu yang bebas dan adil tetapi juga
Indonesia namun apakah
Democratization in
kebebasan rakyat untuk berekspresi mengakses
mampu memberikan
informasi publik dan menjalankan hidup yang
Post Suharto Indonesia
perspektif yang berbeda atas isu tersebut Apakah
otonom
buku ini berhasil
berkembang teori demokrasi liberal yang tidak
mengawinkan
penjelasan
Oleh karena itulah
pada akhirnya
teori demokrasi dengan pengalaman empiris
membatasi persoalan hanya pada proses pemilu
di Indonesia
Pertanyaan pertanyaan tersebut
Merujuk pada O Donell dan Merkel selanjutnya
tentunya penting menj adi dasar dalam mengulas
Bunte dan Ufen menggunakan definisi baru
buku ini
demokrasi yang lebih menekankan pada kom ponen komponen meliputi adanya pemilu yang
Memikirkan Kembali
Teori
bebas nilai nilai kesetaraan penegakan hukum
hilangnya kekuasaan militer meningkatnya
Demokrasi Dalam dua dasawarsa terakhir pada sejumlah studi terbaca adanya kecenderungan untuk mem
bagi pandangan tentang hakikat demokrasi atas dua kubu yaitu antara mereka yang menekankan prosedur legalitas serta kelembagaan dan mereka
yang menekankan ideal tujuan kebermaknaan serta substansi 4 Bunte dan Ufen menyadari ada nya pengelompokan dua kubu demokrasi tersebut
oleh karenanya mereka tidak ingin terj ebak hanya kepada salah satu kubu saja Bunte dan Ufen kemudian menjelaskan demokrasi prosedural
yang hanya membatasi diri pada pelaksanaan pemilihan umum
pemilu
serta demokrasi
substansial yang menekankan pada tiga dimensi yakni pemilu konsep persamaan dan kontrol horizontal Bunte dan Ufen menjelaskan bahwa
demokrasi prosedural yang dikembangkan oleh Schumpeter memiliki keterbatasan Keduanya
mengutip Schmitter dan Karl bahwa terkonsen trasinya definisi demokrasi secara konseptual pada proses pemilu ini tentunya mengabaikan
akuntabilitas pluralisme politik hak hak sipil
kebebasan individu dan kelompok hingga bera
gam kepentingan dan nilai nilai yang diwujudkan melalui proses yang berkesinambungan dari artikulasi dan representasi 6 Demokrasi inilah
yang kemudian terkategori menjadi demokrasi liberal
Bukti empiris menunjukkan bahwa saat ini telah banyak muncul bentuk bentuk demokrasi
baru namun hanya sedikit di antaranya yang menawarkan makna demokrasi yang benar benar barn Telah dijelaskan sebelumnya mengenai
dua bentuk demokrasi yang berkembang yakni demokrasi prosedural dan demokrasi liberal
Kemudian bagaimanakah dengan negara negara
yang tidak dapat dikategorikan demokrasi liberal tetapi telah melewati tahap demokrasi prosedural
Situasi yang berada di dalam ruang abu abu antara demokrasi prosedural dan liberal tersebut
banyak terjadi di negara negaraAsia Afrika dan Amerika Latin
banyak kebutuhan dan kepentingan rakyat karena
Ada banyak ketidakpastian tentang bagaimana konsep yang terletak di zona
4Pemilahan kedua kubu ini antara lain bisa dibaca dalam tulisan
abu abu
Michael Walzer
Philosophy and Democracy dalam John S Nelson Ed What Should Political Theory Be now New York State University ofNew York Press 1983 Philip Green Democracy as a Contested Idea dalam Philip Green Ed Democracy Key Concept in Critical Theory New Jersey Humanities Press
1993
dan Shapiro
kali menggunakan istilah
s Lihat halaman 5 buku ini
Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di
Indonesia
140
persoalan tersebut maka Terry Karl pertama
The State of Demo
cratic Theory sebagaimana dikutip oleh Syamsuddin Haris Ed
antara demokrasi prosedural dan
liberal tersebut dikategorikan Untuk menjawab
Jakarta LIPI 2007
hlm xi
e Lihat halaman 5 7 buku ini
hybrid regimes
untuk menggambarkan munculnya demokrasi
paradigma transisi
di Amerika Tengah Karl menggunakan istilah
dalam proses konsolidasi demokrasi tersebut
hybrid regimes
tetapi juga menilai lebih
untuk menunjukkan bahwa
Tentunya konsolidasi demokrasi tersebut
rezim ini mengombinasikan karakter karakter
berbasiskan pada teori teori demokrasi yang
negara demokratis dan juga otoriter Intelektual
sebelumnya telah mereka jelaskan
lain Merkel mengategorikan rezim bentuk ini dengan istilah
defective democracy atau demokrasi yang cacat Dalam tinjauan literatur David Collier dan Steven Levitsky ditemukan lebih dari 550 bentuk demokrasi untuk menjawab
keberagaman demokrasi termasuk yang berada dalam ruang abu abu tadi Tidak hanya definisi dan makna dari bel
bagai bentuk demokrasi yang diulas oleh Buntc dan Ufen ia juga melihat tahapan dalam proses demokrasi dengan merujuk pada teori O Donell
dan Schmitter
Paradigma transisi melihat
demokratisasi sebagai fase yang dibedakan antara masa transisi dan konsolidasi
Transisi dalam
pengertian ini adalah interval antara bentuk satu
rezim dengan bentuk rezim yang lain Setelah transisi berakhir maka konsolidasi demokrasi
baik itu
hybrid regimes
embedded democracy maupun defective democracy
Demokrasi Berkualitas Rendah di Indonesia
Terlihat dari upaya Bunte dan Ufen untuk membongkar demokrasi prosedural maka jelas
buku ini akan melihat perjalanan demokrasi Indonesia lebih dalam dengan tidak terbatas pada proses pemilu saja Oleh karenanya perjalanan
10 tahun demokrasi dikemas dalam buku ini dengan melihat demokratisasi Indonesia dari
berbagai sudut pandang yang berbeda beda Namun secara umum dapat terkategori menjadi
empat bagian meliputi restrukturisasi institusi negara parpol dan sistem parpol resistensi Orde
Baru Orba
dan masyarakat sipil non sipil
akan dimulai Konsolidasi ini merupakan proses
perubahan dari demokrasi prosedural yang terba tas hanya pada pemilu menjadi demokrasi liberal
Restrukturisasi Institusi Negara
Namun perubahan menjadi demokrasi liberal itu
Proses reformasi di Indonesia tentu tidak akan
membutuhkan syarat berupa terpenuhinya struktur
mungkin berlangsung tanpa adanya upaya
formal demokrasi yang lebih liberal akuntabel representatif dan mudah diakses Secara umum proses ini akan melibatkan institusionalisasi
partai politik dan sistem partai netralisasi aktor
oposisi dan berperannya masyarakat sipil 8 Jika merujuk pada paradigma transisi
tersebut maka secara sederhana proses demokrasi di Indonesia dapat dikatakan sudah masuk pada
tahap konsolidasi demokrasi Hal ini ditandai oleh fase transisi yang sudah usai setelah Indone sia menjalankan pemilu demokratis pertamanya di tahun 1999 Sehingga dapat dilcatakan bahwa
fase transisi Indonesia berlangsung antara 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999 Sementara pasca kurun waktu tersebut hingga kini telah memasuki konsolidasi demokrasi Namun apakah sesederhana itu untuk membahas proses demokrasi di Indonesia
Dalam menganalisis demokrasi di Indonesia Bunte dan Ufen tidak hanya melihat dari sisi 7 Lihat buku ini hlm 7 8 8 Lihat buku ini
hlm 8
restrukturisasi institusi institusi negara Perubah an struktur institusi tersebut dilakukan secara menyeluruh untuk menggantikan nilai nilai yang
lekat sebagai karakter negara otoriter menjadi
karakter yang berdemokrasi Langkah langkah dan hasil restrukturisasi institusi negara ini
menjadi bagian menarik yang dibahas secara mendalam oleh buku terbitan Routledge ini Tulisan pembuka mengenai restrukturisasi
institusi negara dituliskan oleh Patrick Ziegen
hain seorang akademisi ilmu politik di Jerman 9 Ia mengangkat bagaimana peran dan pengaruh
parlemen terhadap proses konsolidasi demokrasi di Indonesia
Ziegenhain menyadari bahwa
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI
telah membuat kemajuan luar biasa
dibandingkan dengan era Soeharto di mana peran lembaga legislatif saat itu sangat lemah Perubah an DPR RI ditandai dengan adanya amandemen
konstitusi yang memberikan peran legislatif 9Artikel Patrick Ziegenhain berjudul The Indonesian Legisla ture and Its Impact on Democratic Consolidation merupakan bab 2 bagian 1 dalam buku ini hlm 33 52
141
dalam sistem pemerintahan demokratis menjadi
kekuasaan di kalangan elit politik dibandingkan
lebih kuat Namun hal itu tidak berarti bahwa
sebagai tindakan sah yang bertanggung jawab
DPR RI kemudian dapat dikategorikan sebagai
dan konstruktif dalam suatu sistem
lembaga legislatif yang efisien dan efektif Pada
balances
kenyataannya perubahan peran DPR RI tidak
isme legislatur yang rendah serta ditemukannya praktik praktik korupsi dan politik uang oleh
diiringi dengan kapasitas dan kemampuannya
yang lebih baik Hal ini terlihat dari rendahnya kemampuan DPR RI dalam menj alankan fungsi
para anggota DPR
fungsinya sebagai badan legislatif termasuk
publik yang rendah pula
fungsi legislasi fungsi pengawasan dan fungsi representasi
Artikel
checks and
Hal ini diperburuk oleh profesional
Dengan demikian
fungsi
pengawasan DPR mendapatkan kepercayaan
Fungsi representasi oleh parlemen juga
belum terpenuhi dengan baik karena pemilu The Indonesian Legislature and Its
legislatif hanya dikuasai oleh sedikit elit yang
Impact on Democratic Consolidation mengung
mendominasi proses seleksi calon legislatur Aki
kapkan kelemahan DPR RI dalam memproduksi
batnya anggota DPR RI biasanya merasa lebih
di mana hasil kebijakan
bertanggung jawab kepada para pemimpin partai masing masing daripada konstituen mereka
undang undang UU
hukum yang diterbitkan oleh legislatif selalu j auh dari target yang mereka rencanakan sendiri Di antara tahun 1999 dan 2004 DPR hanya mampu
Struktur kelembagaan internal dan budaya politik negara saat ini masih saja ditentukan oleh tradisi
memproduksi 139 undang undang Tidak hanya
otoriter dan bercampur dengan nilai nilai yang
itu sebagian besar atau bahkan hampir semua
hanya mementingkan kepentingan individu Oleh
rancan gan undang undang RUU antara tahun 1998 2006 dirumuskan oleh lembaga eksekutif
karena itu legislatif yang dipilih secara bebas mulai tahun 1999 telah menjadi awal yang baru
dan bukan DPR RI Dengan demikian terlihat
tetapi masih saja mengacu pada tradisi politik
bahwa parlemen umumnya hanya bereaksi
lama yang panjang
terhadap usulan pemerintah tetapi tidak memiliki inisiatif sendiri
Hal ini tidak terlepas dari
kenyataan bahwa anggota DPR tidak didukung
Selain memperbaiki struktur eksekutif
dan legislatif di tingkat pusat
salah satu
oleh tenaga ahli dari pihak internal maupun
agenda perubaban struktur penting paska krisis 1998 di Indonesia adalah desentralisasi yang
eksternal parlemen
mengatur hubungan pusat dan daerah
Mendukung hasil analisis Ziegenhain peneliti LIPI
Lili Romli menunjukkan pula
Bunte
yang menjadi editor dalam buku ini meng gambarkan pelaksanaan desentralisasi tersebut
adanya fenomena parlemen yang sama di daerah
dalam artikelnya
Jika Ziegenhain menggambarkan situasi DPR
Decentralization Contested Reforms and Their
RI di tingkat pusat yang memiliki fungsi lemah
Unintended Consequences
memproduksi UU maka di daerah sebagian besar
bahwa pelaksanaan desentralisasi menghadapi
peraturan daerah
perda
Indonesia s Protracted
Bunte melihat
berasal dari usulan
persoalan pelik Hal itu dikarenakan ketiadaan
eksekutif Perda perda itupun berorientasi pada
kerangka aturan hukum yang kuat desentralisasi
kepentingan dan upaya pemerintah daerah dalam
kemudian menjadi suatu proses berlarut larut
meningkatkan dan memperluas sumber sumber
di mana politisi dan birokrat mendahulukan
pendapatan guna memperbesar pendapatan asli
kepentingan individu kelompoknya di atas
daerah PAD
kepentingan reformasi
to
Selain dijalankannya fungsi legislasi
Dampaknya
otoritas
negara menjadi pertarungan antara kepentingan
fungsi pengawasan DPR RI tentunya menjadi
di tingkat pusat dan daerah Tidak hanya itu
fungsi parlemen yang penting khususnya untuk konsolidasi demokrasi Namun amat disayang kan bahwa peran legislatif yang kritis sering
dampak negatif juga diutarakan oleh sumber
kali diartikan hanya sebagai upaya merebut 0 Lih Romli
Ed
Jakarta LIPI 2002
142
lain bahwa apabila desentralisasi berjalan tanpa
pengelolaan yang baik maka dapat menambah fenomena disintegrasi dan menumbuhkan sikap otonomi yang berlebihan Oleh karena itu
Dinamika Lembaga Perwakilan Lokal hlm 240 241
Lihat buku ini hlm
102
123
daerah bisa saja tidak tunduk pada tatanan negara
radikal 14 Persoalan pilkada ini dibahas lebih jauh
kesatuan dan pemerintah pusat 12
oleh Marcus Mietzner dalam artikelnya berjudul
bahwa proses berlarut larut ini terlihat dari
Indonesia and The Pitfalls of Low Quality Democracy A Case Study of The Gubernatorial
ketidakjelasan pemerintah pusat untuk mem
Elections in North Sulawesi
Sesuai dengan apa yang diutarakan Bunte
berikan wewenang kepada daerah secara penuh
15
Syamsuddin Haris dalam tulisannya di
Berdasarkan sumber lain disebutkan juga adanya
sebuah jurnal memperkirakan bahwa kepala
kecenderungan pemerintah pusat untuk melam
daerah hasil pilkada akan dijepit oleh tiga
batkan proses otonomi daerah dengan berbagai
kepentingan politik yang bisa mengancam
cara seperti pencabutan kewenangan di bidang
kelangsungan agenda reformasi demokratisasi
pertanahan melalui sebuah Keputusan Presiden
dan otonomi daerah itu sendiri Pertama kepen
Keppres Negeri
dan Surat Edaran Menteri Dalam
tingan pemerintah pusat untuk mengendalikan
Mendagri Kepala Badan Pertanahan
pemerintah pemerintah lokal melalui mekanisme
penetapan secara sepihak oleh beberapa departe
pengawasan dan pembinaan seperti diamanatkan
men tentang pentahapan penyerahan wewenang
oleh UU No
kepala daerah
dan keterlambatan membuat
pemilik uang yang mendanai kebutuhan sang
ratusan Keppres tentang standar pelayanan minimum yang diperlukan sebagai pedoman untuk muatan peraturan daerah tentang berbagai bidang pelayanan pemerintahan ls
kepala daerah ketika menjadi calon dalam proses
Dalam upaya untuk memberikan kontrol ter
32 2004
Kedua
kepentingan
pilkada Ketiga kepentingan partai politik yang merasa berjasa telah menominasikan kepala daerah pada masa pemilihan 16 Mietzner pun memiliki analisis serupa
hadap pemerintah daerah maka undang undang
dengan apa yang diargumentasikan oleh Haris
baru diterbitkan untuk memberikan lebih banyak
tersebut Ia melihat bahwa umumnya pilkada
kekuatan pusat untuk campur tangan dalam
diikuti secara eksklusif oleh birokrat dan pe
urusan daerali Meskipun telah dilakukan perubah
ngusaha kaya yang pada dasarnya telah terbentuk
an perubahan hal itu tidak banyak mengubah
sejak Orba Hal itu terjadi karena parpol tidak
kelemahan yang terlanjur dibentuk oleh sistem
pernah mengirimkan kadernya sendiri ke dalam
desentralisasi
Indonesia berasal dari re organisasi jaringan pa
pilkada melainkan membuka lelang bagi para elit lokal yang tertarik mengikuti pilkada dan
trimonial di tingkat lokal permainan kekuasaan
mampu mendanai parpol
di tingkat lokal dan mobilisasi identitas etnis dan
telah mengurangi nilai positif bahwa pilkada
agama Namun dengan dilakukannya konsolidasi
telah menjadi langkah baru bagi rakyat untuk
antar elite pusat regional dan lokal maka konflik
menentukan pemimpinnya sendiri
Melemahnya kekuatan negara
ini semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir
Pemerintah daerah memang telah mendapat kan otonomi dari pemerintah pusat namun hal
Situasi ini tentu
Meski dirundung persoalan rakyat tetap menjadi penentu dalam pilkada Tidak jarang rakyat menggunakan kekuatannya untuk tidak
Dominasi
memilih kandidat yang merupakan pemain politik lama yang tidak populer dan dinilai tidak berkompeten Mereka kemudian lebih
jaringan oligarkis atas proses politik yang begitu
memilih teknokrat dengan rekam jejak yang
meluas membuat banyak pengamat skeptis bahwa
terbukti mampu menjalankan pemerintahan lokal
pemilihan kepala daerah
pada tahun
yang efektif Kekalahan dari beberapa pemain
2004 akan mengakibatkan perubahan yang
politik incumbents dalam pemilu menjadi bukti
ini telah berdampak negatif dengan terbentuknya kelompok elite elite lokal baru
pilkada
A Yani Wahid dan A Bakir Ihsan SBYdan Resolusi Konflik Jakarta Relawan Bangsa 2004
13 Syamsuddin Haris Ed
him 256
Desentralisasi Demokratisasi dan
Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Jakarta Asosiasi Ilmu
14 Lihat buku ini him 143 Lihat buku ini him 124 150
16 Syamsuddin Haris Pillcada Langsung dan Dilema Penguatan Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto
dalam Jumal De
Politik Indonesia dan Partnership for Governance Reform in
mokrasi dan Otonomi Daerah Volume 2 Nomor 2 Desember
Indonesia 2002
2004 him 149
him 21
143
bahwa pilkada menjadi sangat kompetitif Upaya
partai dan pemerintah Dan ketujuh munculnya
untuk memanipulasi hasil pilkada dalam banyak
elit lokal barn yang kuat g
kasus bahkan ditemukan tidak berhasil
Terkait dengan hubungan partai dengan konstituen
Ufen luput menjelaskan bahwa
Parpol dan Sistena Parpol
bubungan keduanya tidaklah erat Meskipun
Jika pada bagian pertama buku Democratization
secara teoritis partai partai merupakan miniatur
in Post Suharto Indonesia
struktur sosio kultural masyarakat namun pada
mengangkat restruk
turisasi institusi maka tentunya pembahasan
umumnya partai partai tidak memiliki basis
itu terkait erat dengan bagian kedua buku ini
konstituen yang jelas Dalam masyarakat Minang yang relatifhomogen di KabupatenAgam misal nya fragmentasi partai tetap tampak mencolok Pengecualian barang kali hanya berlaku bagi partai dengan identifikasi kultural yang kental
mengenai partai politik
parpol
dan sistem
parpol Pada bagian ini terdapat dua artikel
yang dituliskan oleh Andreas Ufen dan Dirk Tomsa Keduanya melihat parpol secara berbeda dimana Ufen melihatnya secara umum dan Tomsa
seperti pada Partai Kebangkitan Bangsa PKB
spesifik hanya kepada Partai Golongan Karya
di Kabupaten Pasuruan 19 Berbeda dengan Ufen dalam artikel
Golkar
Dalam artikel
Political Parties and De
mocratization in Indonesia
Ufen secara tegas
Un
even Party Institutionalization Protracted Transition and The Remarkable Resilience of
menjelaskan bahwa parpol dan sistem parpol di
Golkar
Indonesia pascareformasi memiliki beberapa
kepada Golkar 0 Untuk menjelaskan kekuatan
Pertama munculnya partai dengan
hubungan yang sangat kuat dengan presiden
Golkar maka hal utama yang perlu dilihat adalah kekuatan cabang cabang partai ini di seluruh
sebagai pemimpin lembaga eksekutif dalam
Indonesia Tentu saja hal ini tidak terlepas dari
hal ini yang dimaksud adalah Partai Demokrat dengan Susilo Bambang Yudhoyono Partai
hegemoni partai ini semasa Orba
kelemahan
kini
Tomsa melihat secara spesifik hanya
Hingga
Golkar masih mendapatkan keuntungan
dengan Gus Dur
dari mesin mesin politiknya yang besar dan
dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
tersebar di seluruh daerah Selain itu sumber lain
Kebangkitan Bangsa
PDIP
PKB
dengan Megawati
Kedua
sistem
internal partai yang sangat otoritarian ditandai dengan pengaruh personal
petinggi partai
yang sangat kuat bahkan mampu menghukum dan menyingkirkan saingan saingan politiknya
menyatakan Golkar sebagai partai incumbent me
miliki keuntungan karena memiliki pengalaman
dan sumber dana yang lebih baik dibandingkan partai partai baru 21 Pascareformasi meskipun menurun Golkar
Ketiga dominasi politik uang yang mampu membeli posisi pencalonan dalam pemilu Ang
masih memperlihat kekuatan jaringannya
gota parlemen telah bertindak sebagai perantara
Pemilu 1999 Golkar mendapatkan suara besar
bagi perusahaan swasta dan pengusaha untuk
di wilayah luar Jawa dan Bali di daerah daerah
mengambil alih kursi kepemimpinan partai
rural di mana j aringan patronase lama Orde Baru
Selain itu para pengusaha dan perusahaan swasta
masih berpengaruh besar Golkar kalah di daerah
yang berhubungan dekat dengan parpol juga mampu menentukan kebijakan dari belakang
daerah yang semangat reformasinya besar seperti
sebagai partai incumbent Pada Pemilihan Umum
di Jakarta
dan Yogyakarta
11
14
22
layar parlemen Keempat erosi ideologi dan
platform parpol yang buruk Kelima menurun nya loyalitas pengurus dan kader kepada partai Keenam
hubungan kartel oleh partai yakni
x Lihat buku ini h1m 168 169
19 Op cit Syamsuddin Haris Ed
h1m 14 15
Lihat buku ini hlm 176 198
ditunjukan oleh bentukan bentukan koalisi antar Kevin O Rourke
Reformasi
Post Soeharto Indonesia Unwin 2002 22 David
The Struggle for Power in
New South Wales Australia Allen
hlm 227
ourchier Habibies Interregnum Reformasi Elections
Regionalism and The Strugglefor Power Pasir Panjang Singapore Lihat buku ini hhn 153
144
175
Institute of Southeast Asian Studies 2000
hlm 20
Kuatnya Golkar di banyak daerah ini dise
sebagai suatu bentuk modifikasi baru atas sistem
babkan juga oleh lemahnya kekuatan struktural
lama Soeharto dengan beberapa variasi kecil
partai lain yang cenderung baru di banyak
yang baru
wilayah Indonesia Oleh karena itu selama partai
Struktur ekonomi lama tetap utuh karena
lain tidak melakukan upaya substansial untuk me
adanya ketergantungan modal ekonomi kepada
lembagakan struktur partai mereka maka Golkar
elit ekonomi lama khususnya konglomerat Ketu
dapat terus mempertahankan posisinya yang kuat
runan Cina Tidak hanya memiliki uang mereka
dalam sistem partai politik Indonesia
juga dinilai sudah tahu bagaimana menjalankan
Meski Golkar memiliki kekuatan secara
bisnis sehingga memudahkan upaya pemerintah
struktural institusional di daerah daerah yang
menjalankan pembangunan ekonomi yang
tersebar di Indonesia ia memiliki kelemahan
sempat jatuh karena krisis Pada akhirnya krisis
internal Golkar tentunya memiliki aturan formal
kemudian memicu serangkaian proses dan me
tetapi mereka memiliki mekanisme kekuasaan
kanisme yang menghasilkan peluang baru untuk
yang juga sangat berpengaruh bagi partai Pemilih
pertumbuhan dan konsolidasi konglomerat
an presiden dan kongres nasional partai menjadi
Dari posisi yang menguntungkan ini konglomerat Indonesia semakin berkembang guna memulihkan banyak aset yang sebelumnya
bukti lemahnya institusi formal di mana pihak
elit partai sering kali mengubah aturan aturan yang ada pada kebijakan mereka sendiri Dengan
hilang dan untuk menutup kerugian Hal ini
demikian secara internal Golkar pun mengalami
semakin memperkuat posisi mereka untuk dapat
persoalan umum yang ada pada sistem parpol lainnya di mana kekuatan perorangan pemimpin
menahan proses proses reformasi yang tidak
partai masih sangat berpengaruh terhadap sikap
pascareformasi tetap ada dan akhirnya meme
dan kebijakan partai
ngaruhi posisi para konglomerat tersebut Mereka
menguntungkan mereka
Namun
perubahan
membutuhkan modal ganda untuk proses lobi Resistensi Orde Baru
politik karena lahirnya sistem politisi dan pejabat
Dalam tulisan tulisan sebelumnya telah dise
baru pascareformasi Banyak politisi tidak akan
butkan berulang kali bahwa Indonesia masih menjalankan sebagian karakter negara yang
berhasil menjalankan kampanye pemilunya
otoriter Hal tersebut kembali diulas secara lebih
akan bertindak sebagai pendukung konglomerat
mendalam pada bagian Resistance ofNew Order
dan bersedia menghentikan langkah langkah
tanpa dukungan keuangan kemudian mereka
Stalwarts dalam buku ini Artikel yang ditulis
reformasi yang diusulkan oleh para pebisnis
Christian Chua dan Jun Honna menggambarkan
tersebut
peran pelaku ekonomi lama dan militer dalam
struktur politik Indonesia yang baru Dalam artikel
Capitalist Consolidation
Consolidated Capitalists
Chua menyatakan
bahwa reformasi yang mengenalkan deregu lasi
desentralisasi
dan kebebasan ekonomi
Jika Chua melihat bahwa peran pelaku ekonomi Orba dan pasca Orba tidak berubah
maka Honna melihat situasi yang sama di tubuh militer Indonesia 25 Artikelnya berjudul From Dwifungsi to NKRI
menggambarkan
bahwa posisi militer dalam politik Indonesia telah
seharusnya menjadi kabar buruk bagi para elite
mengalami banyak perubahah
ekonomi bentukan Orde Baru Orba 23 Hal itu
dimulai dari kekuatan mendominasi kebijakan di
terjadi karena reformasi akan menyapu semua
masa Orba hingga kemampuan politik partisipatif
kesepakatan ekonomi dan politik yang telah
pasca Orba runtuh
dibangun oleh Rezim Soeharto 24 Namun pada
Pada masa reformasi ini
Perubahan itu
masyarakat
kenyataannya reformasi telah gagal melakukan
menuntut agar militer kembali ke barak Namun
perubahan mendasar atas struktur ekonomi yang
situasi kekuasaan sipil militer yang seimbang di Indonesia pasca 1998 memberikan ruang bagi
dibentuk oleh Orba Demokratisasi berakhir
militer untuk kembali berpolitik Hal ini ditandai 23 Lihat buku ini hhn 201 225 24 Lihat buku ini hhn 222
2s Lihat buku ini hlm 226 248
145
dengan peran militer yang kuat sebagai penjaga
berubah dibandingkan dengan situasi di masa
Negara Kesatuan Republik Indonesia
rezim Soeharto yakni ditandai dengan adanya
NKRI
selama transisi demokrasi yang dinilai rapuh Padahal selama ini militer yang notabene adalah pelindung bangsa dan negara secara nyata telah
ruang politik untuk kebebasan pers dan hidup
melakukan berbagai tindakan kekerasan berskala
primordialisme dan fragmentasi atas berbagai
besar di Indonesia Bentuk bentuk kekerasan
isu berbasis kelompok yang menjadi persoalan
militer tersebut di antaranya represi pemberon
dan hambatan untuk demokratisasi di Indonesia
takan militer di akhir 1950 an pembantaian
Oleh karena itu Nyman menilai bahwa Indonesia
antikomunis di pertengahan 1960 an kasus
perlu membangun masyarakat sipil yang kuat lingkungan yang kondusif terjaminnya hak hak dan kebebasan yang diperlukan bagi masyarakat
Timor Timur tahun 1970 an serta operasi militer
di Aceh Papua dan Timor Timur Honna melihat bahwa peran tentara dalam
politik pascareformasi berlangsung karena propaganda militer bahwa Aceh dan Papua akan
dalam keberagaman Namun masyarakat sipil
harus mampu mengatasi permusuhan internal
sipil dan dikembangkannya mekanisme untuk interaksi konstruktif dengan pemerintah Banyaknya daerah rawan kekerasan intra
terdisintegrasi dan mengancam NKRI Selain itu
komunal atau separatis di Indonesia menunjukkan
maraknya isu terorisme setelah kasus 9 11 telah
bagaimana proses demokratisasi bersifat sangat
membuat dunia internasional lnenekan Indonesia
terbatas dan seringkali saling bertentangan
untuk memperkuat sektor keamanan
Melalui artikel berjudul
Dengan
Two Sides of the
kata lain militer memiliki peran penting untuk
Same Coin
menyelamatkan situasi keamanan negara Hal ini
in Post Suharto Indonesia
Separatism and Democratization
membuat militer semakin memperkuat perannya
memperlihatkan bahwa besarnya kekuatan elit
untuk mengambil inisiatif lebih besar dalaln
politik di Jakarta serta adanya ketidakpercayaan
pembuatan kebijakan keamanan dan tentu saja
dan lemahnya kekuatan politik Aceh dan Papua
memberikan implikasi politik yang signifikan
dapat membahayakan konsolidasi demokrasi di
Felix Heiduk
Indonesia 28
Masyarakat Sipil dan Non sipil Menurut Zaenuddin dalam buku berjudul Pros pek Gerakan Oposisi dalam Era Pemerintahan Gus Dur Megawati
terdapat tiga pilar oposisi
yang potensial berfungsi efektif dalam konsoli
UU Otonomi Khusus yang disusun untuk mengatasi beberapa kekecawaan yang meru pakan akar penyebab konflik yang sedang berlangsung belum sepenuhnya dilaksanakan di Aceh dan Papua Bahkan pendekatan ideologis
dasi demokrasi di antaranya pers mahasiswa
tentang NKRI masih menjadi landasan militer
dan masyarakat 26 Buku yang diterbitkan tahun
untuk memainkan kekuatannya sebagai penjaga
2009 ini pun tak luput membicarakan salah
keutuhan Indonesia Sesuai dengan hal tersebut
satu dari ketiga pilar oposisi dalam demokrasi
Indra J Piliang dalam buku Reconstruction and Peace Building in Aceh menyatakan bahwa se
tersebut yakni masyarakat Bagian pembahasan
terakhir dalam buku ini melihat sejauh mana
bagaimana dilaporkan Koalisi HAM Aceh dalam
efektivitas peran masyarakat sipil dalam proses
kurun 3 tahun pasca pencabutan Daerah Operasi
demokratisasi di Indonesia khususnya terkait
Militer DOM
dengan gerakan ekstremis dan separatis
Akibat operasi milter tersebut paling tidak ada
Artikel MikaelaNymanberjudul Civil Socie
ty and The Challenges of The Post Suharto Era menjelaskan mengenai situasi dan prospek peran
masyarakat sipil dalam demokrasi di Indonesia pasca Orba 7 Masyarakat sipil saat ini sudah 26 Zaenuddin H M
Prospek Gerakan Oposisi dalam Era
Pemerintahan Gus Dur Megawati Persada 2004
hlm 17
4517 pelanggaran HAM dari berbagai kasus
yang terdeteksi 29 Hal ini memperlihatkan bahwa kekuatan militer masih sangat berpengaruh dalam upaya penyelesaian konflik separatis Padahal
Heiduk menegaskan bahwa persoalan tidak
s Lihat buku ini hlm 295 314
Jakarta PT Raja Grafindo
9 Indra J Piliang Yanuarti Ed
27 Lihat buku ini hlm 251 275
146
7 operasi militer di Aceh digelar
Mengakhiri Konflik Aceh
dalam Sri
Reconstruction and Peace Building in Aceh
Jakarta LIPI 2005
hlm 95
hanya muncul akibat demokrasi tidak merata dan
Indonesia masih memiliki berbagai hambatan
kekerasan militer saja tetapi juga karena tindakan
dan persoalan sehingga prosedur prosedur
eksploitasi ekonomi kemiskinan dan pengang guran Oleh karena itu penting dilakukan upaya pendekatan nonmiliter terhadap daerah daerah
tersebut belum mampu membentuk demokrasi
rawan konflik tersebut
buku ini juga masih memiliki beberapa kelemah
yang ideal Meskipun inti substansi dari buku ini tepat
an Hal pertama yakni kelemahan terkait teori
Tinjauan Kritis atas Buku Ini Democratization in Post Suharto Indonesia
merupakan sebuah buku yang sangat kompere
di dalam buku ini Teori yang dijelaskan di awal buku ini oleh Bunte dan Ufen seharusnya mampu
menjadi basis analisis untuk melihat pengalaman
hensif dalam menjelaskan proses demokratisasi
demokrasi Indonesia Akan tetapi
Indonesia Hal itu terbukti dari kemampuan ar
Ufen tidak secarajelas menekankan tujuan teoritis
tikel artikel dalam buku ini melihat situasi demokrasi pasca Rezim Soeharto dari berbagai
sisi berbeda Hal terpenting dalam buku ini adalah kemampuannya mengelaborasi beragam pemain
penting dalam demokrasi di Indonesia dari aspek politik ekonomi
sosial
dan keamanan Tidak
hanya melihat secara empiris
buku ini juga
menyajikan penjelasan ragam teori demokrasi
Dengan demikian dapat membuka pemahaman
pembaca bahwa demokrasi memiliki banyak
Bunte dan
dari buku ini yakni apakah hanya ingin menguji teori tertentu atau menciptakan sebuah teori baru
Dampaknya berbeda penulis maka berbeda pula
teori yang digunakan Sebagai bukti yakni mun culnya kategori bentuk demokrasi Indonesia yang beragam dalam setiap tulisan di buku ini Petra Stockman dan Felix Heiduk mengategorikan Indonesia berkarakter hybrid regimes
Marcus
Mietzner menyatakan Indonesia menjalankan
low quality democracies dan semi demokrasi sementara Bunte dan Ufen menyatakan dalam
wajah dan pemaknaan Selain komprehensif buku ini juga memiliki
poin penting yang sangat menarik yakni bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia berkualitas rendah Buku ini mengacu pada konsep low quality democracies yang diperkenalkan oleh Diamond Konsep Diamond tersebut bermakna suatu rezim yang memenuhi persyaratan mini
mum negara demokratis namun tidak memenuhi
dimensi dimensi demokrasi liberal yang ideal Dimensi ideal yang dimaksud di antaranya aturan hukum asas persamaan demokrasi yang cepat tanggap tingkat akuntabilitas vertikal dan horizontal yang tinggi serta kebebasan sipil yang luas 30 Jika merujuk pada penjelasan empiris
pengalaman Indonesia yang dipotret oleh para penulis buku ini maka Indonesia memang tepat masuk ke dalam kategori negara dengan demokrasi bekualitas rendah Banyak penjelasan
kesimpulannya bahwa Indonesia adalah negara
demokrasi yang berkualitas rendah Kelemahan teori tersebut pada dasarnya
merupakan suatu hal yang seringkali ditemui dan menjadi kekurangan dari jenis buku bunga
rampai Buku yang terdiri atas banyak penulis dengan artikel berbeda beda memang memiliki kecenderungan untuk tidak koheren satu sama
lain Tidak hanya teori yang kurang koheren digunakan antarpenulis
namun artikel secara
substansial dapat juga tidak memiliki kohe rensi
Selain teori ada beberapa kelemahan yang ditemukan dari analisis empiris buku ini Pertama
yakni terkait dengan koalisi yang dijelaskan oleh Andreas Ufen dalam artikeltlya Penjelasannya
tersebut terbatas hanya pada situasi koalisi di tingkat nasional sehingga jika tidak melihatnya secara detil akan terjebak pada generalisasi atas
telah memperlihatkan bahwa Indonesia pada
semua hubungan koalisi yang terbangun oleh par
dasarnya telah memiliki dan menjalankan
lemen Padahal bentuk bentuk koalisi tersebut
prosedur demokrasi seperti pemilu yang kom petitif desentralisasi
amandemen konstitusi
dan perangkat hukum lainnya Namun begitu
berbeda antara pusat dan daerah bahkan antara
daerah satu dengan yang lain Meskipun struktur kepartaian di daerah merupakan kepanjangan tangan dari struktur partai di tingkat nasional
partai di tingkat lokal memiliki otonomi relatif 30 Lihat halaman 146 dari buku ini
147
terhadap campur tangan atau intervensi pengurus
masa depan Rakyat Aceh adalah disepakatinya
partai di tingkat atasnya Selain itu pola kerja
Memorandum of Understanding MoU atau
sama dan koalisi partai partai pada umumnya
kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan
bersifat semu
berubah ubah sesuai isu isu
GAM pada 15 Agustus 2005 yang di dalamnya
strategis yang muncul di daerah dan cenderung
bersepakat untuk melucuti senjata dan kekuatan
tidak bersifat ideologis 31
militernya 33 Dengan adanya UU Otsus dan MoU
Jebakan atas generalisasi situasi empiris juga
tersebut maka perdamaian di Aceh bukan lagi
dapat ditemukan dalam artikel From Dwifungsi
hanya mimpi seperti yang diutarakan Heiduk
to NKRI
Dalam artikel tersebut Jun Honna
menyatakan bahwa militer tetap memiliki ruang besar untuk terlibat di dalam politik Namun
Hal ini terbukti paska Pemilu 2009 Aceh telah
menjadi daerah otonom dan tidak lagi menjadi
ladang konflik
jika ditelisik lebih mendalam maka perubahan untuk mengurangi peran politik militer pun telah
Kesimpulan
dijalankan
Buku berjudul Democratization in Post Suharto
Hal ini terbukti misalnya dari
tidak ditandatanganinya RUU Penanggulangan
Indonesia
Keadaan Bahaya yang sudah lolos di DPR
untuk melihat pengalaman empiris Indonesia
Periode 1997 1999 oleh Presiden BJ Habibie
menjalankan konsolidasi demokrasi Meskipun
dan dibubarkannya lembaga
memiliki kelemahan dalam beberapa hal buku
pembina politik
layak menjadi buku referensi politik
di Dirjen Sos Pol Depdagri Direktorat Sospol di
kumpulan esai ini mampu menjelaskan komplek
tingkat Provinsi dan Kantor Sospol di tingkat dua
sitas demokrasi Indonesia dengan komprehensii
yang didominasi anggota TNI aktif pada masa
Rangkaian tulisan tulisan ini telah menjelaskan
Kepresidenan Abdurahman Wahid 82
kegagalan dan keberhasilan reformasi di In
Tidak hanya dua hal itu secara empiris buku
donesia Pembelajaran dari buku ini adalah
ini memiliki kelemahan dalam mengungkap perkembangan suatu isu Buku ini terbilang buku yang baru diterbitkan sehingga pembaca
perlunya peningkatan kapasitas pelaku de
tentunya berharap mendapatkan analisis dengan data data terbaru dan lengkap Namun disa
prosedur prosedur negara demokrasi Dengan
yangkan beberapa penjelasan tidak memenuhi
demokrasi yang ideal dapat terwujud
mokrasi termasuk masyarakat sipil pemerintah parlemen
maupun militer
untuk menjalankan
begitu upaya pencapaian Indonesia atas bentuk
harapan tersebut Hal ini terlihat dari penjelasan mengenai situasi konflik di Aceh oleh Felix Heiduk la menyatakan bahwa Demokratisasi
Daftar Pustaka Bunte Marco dan Andreas Ufen 2009 Democrati
Indonesia tidak membawa perdamaian di Aceh
zation in Post Suharto Indonesia London dan
bahkan sebaliknya meningkatkan kekerasan
New York Routledge Contemporary Southeast
militer di daerah itu Heiduk juga menyatakan bahwa UU Otonomi Khusus tidak dijalankan dengan baik Padahal UU Otsus itu merupakan
peluang bagi Pemerintah NAD untuk melakukan penyesuaian struktur
susunan
pembentukan
dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah sesuai dengan jiwa dan semangat serta
nilai nilai luhur Masyarakat Aceh yang diatur dalam peraturan daerah yang disebut Qanun Selain itu hal yang paling menjanjikan bagi
Asian Series
Bourchier David 2000 Habibie
Interregnum Re
formasi Elections Regionalism and The Strug gle for Power Pasir Panjang Singapore Insti tute of Southeast Asian Studies
Dharma Sugeng Surya dan M Arief Rohman 2006 Damai Aceh Merdeka Abadi Jakarta Satuan Keda Sementara BRR Penguatan Kelembagaan Kominfo
ss Sugeng Surya Dharma dan M Arief Rohman Damai Aceh Merdeka Abadi
31 Op Cit Syamsuddin Haris Ed
him 12 13
sz Indria Samego Perkembangan dan Prospek Hubungan Sipil
Militer Pasca Soeharto dari Konflik menuju Konsensus
dalam
Jurnal Demokrasi dan HAM Volume I Nomor 1 Mei Agustus 2000 h1m 7
m
Jakarta
Satuan Kerja Sementara BRR Pe
nguatan Kelembagaan Kominfo 2006
him 47 50
Haris
Syamsuddin
Ed
2002 Desentralisasi De
Power in Post Soeharto Indonesia New South
Daerah
Wales Australia Allen
Jakarta Asosiasi Ilmu Politik Indo
nesia AIPI dan Partnership for Governance Reform in Indonesia PGRI
2004
Romli
Lili
Ed
2002
wakilan Lokal
Pilkada Langsung dan Dilema
Unwin
Dinamika Lembaga Per
Jakarta LIPI
Samego Indria 2000
Perkembangan dan Prospek
Penguatan Demokrasi di Indonesia Pasca Soe
Hubungan Sipil Militer Pasca Soeharto dari
harto
Konflik menuju Konsensus
dalam Jurnal Demokrasi dan Otonomi
Daerah Volume 2 Nomor 2 Desember 2004
2007
Partai dan Parlemen Lokal
Era Transisi Demokrasi di Indonesia
Jakar
ta LIPI
H M
O Rourke Kevin 2002 Reformasi The Strugglefor
mokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan
Nomor 1
Mei
Agustus 2000 Suhelmi Ahmad 2001 Pemikiran Politik Barat Ja
karta PT Gramedia Pustaka Utama
Zaenuddin 2004 Prospek Gerakan Oposisi dalam Era Pemerintahan Gus Dur Megawati Jakarta PT Raja Grafindo Persada
Leksono Ninok
dalam Jurnal De
mokrasi dan HAM Volume 1
Ed
2000 Indonesia Abad W
Wahid A Yani dan A Bakir Ihsan 2004 SBY dan Resolusi Konflik Jakarta Relawan Bangsa
Yanuarti Sri Ed
2005
Building in Aceh
Reconstruction and Peace
Jakarta LIPI
Jakarta PT Kompas Media Nusantara
149
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH
Oleh Muhammad Fakhry Ghafur
Resensi Buku Judul Buku
Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer
Penulis
Dr Muhammad Iqbal M Ag dan Drs H Amin Husein Nasution M A Kencana Prenada Media Group Jakarta 2010
Penerbit
Tebal
x
346 hlm
Abstract
The History ofIslamic Political Thought can be divided into three periods The Classical period took place from Muhammad era until 1250 M characterized by the rule ofKhalifah as public servant The Middle period
existed until 1800 where Khilafah was camouflage for the real kingdom and descendants of Quraisy Last The Modern Period let the western values to including modern political theory The article is to review the topic in the book especially the issue ofperiodization
Pendahuluan
Pada abad pertengahan para pemikir muslim
Pembicaraan tentang politik Islam merupakan topik yang penting dalam khazanah pemikiran Islam
Hal tersebut dikarenakan Islam meru
pakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan
termasuk politik ekonomi
sosial
seperti Al Farabi Al Mawardi dan Al Ghazali
menawarkan alternatif sistem politik Islam yang
seimbang Masa ini diwarnai kondisi politik yang mapan lalu mengalami kelemahan akibat serang an bangsa Mongol Kemudian muncul kerajaan
dan budaya Islam merupakan agama yang paling
besar di dunia Islam
kaya dalam pemikiran politik Pemikiran politik
Mughal di India dan Safawi di Iran Para pemikir
Islam dirangkai secara lengkap mulai masalah
masa ini masih berkutat seputar otoritas suku
etika politik filsafat politik hukum hingga tata
Quraisy sebagai pemegang khalifah universal
negara Keragaman khazanah pemikiran politik
Lalu pada masa modern
Islam bisa dikatakan bermuara pada pemikiran
terhadap pemikiran politik Islam ketika gagasan gagasan Barat mulai masuk ke dunia Islam seiring dengan penjajahan yang dilakukan Barat Maka muncullah wacana tentang demokrasi parlemen
tentang hubungan agama dan negara Hubungan keduanya memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang Berawal dari sebuah komunitas yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw di Madinah yang diyakini tidak hanya komunitas agama saja
tetapi juga komunitas politik
seperti Turki Utsmani
terjadi perubahan
dan pembatasan kekuasaan kepala negara Dalam merespons gagasan Barat tersebut para pemikir
terbagi dalam beberapa paradigma pemikiran
Nabi Muhammad telah berhasil menyatukan
kelompok yang mengintegrasikan hubungan
semua suku yamg berseteru dalam satu wadah
agama dan politik memisahkan kedua varian
yaitu komunitas Islam Lebih daripada itu Nabi
tersebut atau memandang adanya hubungan yang seimbang Walaupun tidak semua tokoh
Muhammad telah berhasil membentuk Negara
Madinah Komunitas inilah yang disebut oleh
disebutkan namun pemikiran dan gagasan politik
pemikiran Islam sebagai bentuk dari negara ideal
Islam pada masa modern dapat memberikan
Namun pasca Khulafaurrasyidin perkembangan
gambaran akan dinamika politik Islam yang
politik Islam mengalami pasang surut
terjadi saat itu hingga berpengaruh pada peta politik Islam Indonesia kontemporer
151
Pemikiran Politik Islam Abad Klasik
masyarakat asing Konsep politik di luar Islam
622 1250 M dan Pertengahan 1250
pada masa itu adalah bahwa kekuasaan kaisar
merupakan titisan Tuhan Konsep titisan Tuhan
1800 M Pemikiran politik Islam abad klasik dimulai sejak Nabi Muhammad membangun sebuah
komunitas Islam di Madinah pada tahun 622 M
Setelah Rasulullah wafat kendali pemerintahan
dipegang oleh Khulafaurrasyidin Masa ini ber lanjut sampai munculnya dinasti Bani Umayah dan dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah sampai kehancurannya akibat serangan tentara Mongol
Adapun karakteristik yang paling menonj ol dalam pemikiran politik Islam pada abad klasik dan pertengahan adalah sistem khalifah dengan
kepala negara atau khalifah memegang peranan
penting dan memiliki kekuasaan yang luas Rakyat dituntut untuk mematuhi kepala negara karena ketaatan kepada Khalifah merupakan
sesuatu yang diwajibkan dalam Islam Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keadaan negara itu sendiri sehingga negara senantiasa
dalam keadaan aman dan penegakan hukum
berjalan dengan baik Namun seiring berjalan nya waktu sistem politik Islam mengalami Pada masa Khulafaurrasyidin
pasca wafatnya Rasulullah kepala negara adalah
sebagai Khadimul Ummah pelayan umat yang lebih mengutamakan kepentingan umat tidak
diangkat berdasarkan garis keturunan Pasca Khulafaurrasyidin
Mansur dan dijustifikasi oleh para pemikir Islam
abad klasik dan pertengahan Konsep kepatuhan mutlak kepada kepala negara yang dianggap sebagai bayang bayang Tuhan mengakibatkan lemahnya kontrol masyarakat terhadap peme rintab serta berdampak pada kekacauan sistem penyelenggaraan pemerintah Bahkan di kalangan pemikir politik Suni tidak membenarkan adanya
sekitar tahun 1250M
perkembangan
tersebut kemudian diadopsi oleh Abu Ja far al
makna Khalifah berubah
menjadi Zillullahfal Ardh bayang bayang Allah di muka bumi yang diangkat secara turun temu
run Konsep tersebut muncul ketika Abu Ja far al Manshur salah seorang pendiri Dinasti Bani Abbasiyah berhasil menggulingkan kekhalifahan
Bani Umayyah Konsekuensi dari perubahan
konsep tersebut adalah kekuasaan dipandang suci dan mutlak yang harus ditaati oleh seluruh rakyat karena kekuasaan merupakan mandat dari Tuhan dan bukan merupakan hasil pilihan rakyat
gerakan oposisi terhadap pemerintah yang tengah berkuasa
apalagi pemberontakan meskipun
pemerintahan bersikap korup dan diskriminatif terhadap rakyat Alasan mereka melarang campur tangan rakyat terhadap pemerintah adalah bahwa menghindari kekacauan yang lebih besar harus diutamakan Pemikiran politik Abu Ja far juga
ditandai oleh legitimasi suku Quraisy sebagai pihak yang berhak untuk memegang kekuasaan Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa pemimpin politik umat Islam
harus berasal dari kalangan suku Quraisy Akan tetapi pada abad pertengahan konsep semacam ini diinterpretasi ulang oleh para pemikir Islam seperti A1 Farabi Al Mawardi Al Ghazali
Ibnu Taimiyyah
dan Ibnu Khaldun
Dalam
pandangan Al Farabi kepala negara harus berasal dari golongan kelas atas Pemikirannya tersebut
tidak terlepas dari pengaruh filsafat Yunani kuno terutama pemikiran Plato
Sebaliknya menurut Al Mawardi kepala
negara harus seorang yang mempunyai kredibili tas dalam bernegara dan agama Hujjatul Islam Al Ghazali mendefinisikan kepala negara sebagai
bayang bayang Tuhan di bumi dan j abatan kepala negara adalah sesuatu yang sangat suci Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kepala negara
merupakan sesuatu yang urgen Adapun menurut Ibnu Khaldun adanya kepala negara merupakan bentuk keefektifan dalam pelaksanaan syariat Is
Perubahan konsep Khilafah juga tidak terlepas dari pengaruh interaksi dunia Islam
dengan praktik politik asing yang berkembang
lam Perbedaan pemikiran tersebut tidak terlepas
dari realitas historis dan setting sosial politik umat Islam serta kecenderungan dan peran para
saat itu Seperti diketahui bahwa pada masa pemikir pada masanya
itu kekuasaan Islam sudah keluar Jazirah Arab melalui penaklukan penaklukan wilayah Dari sinilah umat Islam melakukan interaksi secara
sosial politik dan budaya dengan masyarakat
152
Mohammad Hatta Alam Pemikiran Yunani
1980
hlm 111
Jakarta Tintamas
Pemikiran Politik Islam Modern
untuk memaparkan secara luas perkembangan
Pada abad ke 19 hingga awal abad ke 20 dunia
pemikiran politik abad modern yang terbagi
Islam sebagian besar berada dalam genggaman
kepada tiga arus pemikiran
penjajahan Barat Dalam internal umat Islam
sendiri terdapat berbagai macam permasalahan
Kelompokpertama mengembangkan gagas
an kesempurnaan dan kemurnian ajaran Islam
berkaitan dengan pemahaman keagamaan yang
dan menolak pengaruh pemikiran Barat Di antara
menyebabkan umat Islam tidak mampu meng
para pemikir abad ini antara lain Muhammad
hadapi kuatnya Hegemoni Barat Umat Islam
Rasyid Ridha Hasan Al Banna Al Maududi
tenggelam dalam masa lalu mereka dan belum
dan Sayyid Quthb Bagi mereka Islam adalah
berani melakukan terobosan terobosan baru
agama terbaik dan meniru Barat adalah suatu
untuk menjawab permasalahan permasalahan
kesalahan Rasyid Ridha masih merindukan
yang mereka hadapi Di sisi lain penjajahan Barat terhadap dunia Islam membawa hikmah
kebangkitan kekhalifahan Islam seperti juga
tersendiri bagi umat Islam Adanya penjajahan
Sayyid Quthb yang menginginkan terbentuknya negara supranasional yang melepas batas batas
tersebut telah menyadarkan umat Islam bahwa
geografis Sementara itu Maududi menganggap
mereka mengalami kemunduran dibandingkan
sistem politik demokrasi sebagai sistem musyrik
dengan Barat z
clan bertentangan dengan ajaran Islam
Pada saat inilah dunia Islam mulai bersen
Kelompok kedua
berusaha untuk me
tuhan dengan gagasan dan pemikiran Barat pa
misahkan Islam dan politik yang keduanya
dahal sebelumnya kaum muslimin mendominasi
tidak boleh bersatu Urusan politik hams diatur
percaturan politik dunia selama berabad abad
dalam kerangka sekular Kelompok ini meng
mulai dari Dinasti Bani Umayyah di Damaskus
haruskan pemikir pemikir Islam terlibat dalam
661
750 M
Bani Abbasiyah di Baghdad
750
1258 M
Dinasti Bani Umayyah II di
Spanyol 756 1031 M
Dinasti Safawi di Persia
1501 1736 M Mughal di India 1526 1858 M
topik sekularisme
sebagi bagian dari upaya
merekonsiliasi nilai nilai agama mereka dalam
bentuk pemerintahan yang sekuler Sebagai
hingga Kekhalifahan Turki Utsmani 1300 1924
contoh yang terjadi di Iran era Reza Pahlevi yang digulingkan pada tahun 1979 Pahlevi
M 3
memerintahkan pasukannya ke jalanjalan untuk
Namun setelah kekalahan Turki Utsmani
membuka jilbabjilbab dan melarang perempuan
rasa percaya diri Barat semakin tinggi terutama
di pemerintahan menggunakan jilbab 5 Adapun
setelah kebangkitan Eropa dalam bidang ilmu
tokoh tokoh yang masuk dalam kelompok ini
pengetahuan dan teknologi sehingga mereka
adalah Musthafa Kemal Ataturk Ali Abdur
mampu menjajah berbagai belahan dunia Meng
raziq dan Thaha Husein Ali Abdurraziq dan
hadapi penetrasi Barat ini sebagian pemikir
Thaha Husein lebih banyak berbicara pada tata
Muslim ada yang bersikap apriori dan anti Barat dan ada juga yang menerima mentah mentah pemikiran Barat serta ada pula yang mencari nilai nilai positif yang datang dari Barat selain
ran pemikiran Raziq menolak khilafah sebagai
membuang nilai nilai yang bertentangan dengan
menolak peran serta agama dalam politik praktis
Islam
Dalam konteks hubungan Islam dengan
dan membangun sebuah negara Turki Modern
negara serta penetrasi pemikiran politik Barat
yang sekuler Hal hal yang berbau agama tidak
ke dunia Islam Dr Muhammad Iqbal dalam
boleh dimasukkan dalam tataran politik praktis
bukunya Pemikiran Politik Islam berusaha
Agama adalah urusan personal yang tidak diatur
bentuk ideal pemerintahan Islam Thaha Husein menganjurkan adopsi mentah mentah pemikiran
politik Barat Kemal Ataturk lebih jauh lagi dia
oleh negara b z Harun Nasution Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jakarta UI Press 1986
hlm 94
3 As Suyuthi Ensiklopedi Pemimpin Islam
batani kedua arus pemikiran yang bertentangan Jakarta Hikmah
Mizan 2009
4 Afif Muhammad Islam Mazhab Masa Depan Bandung Pustaka Hidayah 2000
Kelompok ketiga berusaha untuk menjem
Nader Hashemi Islam Sekularisme dan Demokrasi Liberal Jakarta Gramedia 2010
hlm 68
6lbid hlm 68
153
di atas Mereka tidak menolak pemikiran yang
motor perlawanan terhadap penjajah untuk
berasal dari Barat tetapi juga tidak menerima
rnemperoleh kemerdekaan Dalam bukunya Dr
begitu saja khazanah pemikiran Islam yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkem bang Adapun tokoh tokohnya antara lain Sayyid
Muhammad Iqbal membagi sejarah pemikiran
politik Islam Indonesia ke dalam lima periode
Muhammad Iqbal dan Mahmud Syaltut Mereka
yaitu periode menjelang kemerdekaan periode demokrasi liberal yang berakhir hingga 1959 periode demokrasi terpimpin yang berakhir
dapat menerima demokrasi dan sosialisme na
sejalan dengan kegagalan pemberontakan G 30
mun di dalamnya disertakan nilai nilai religius
S PKI 1965 serta periode Orba yang berakhir pada
Mereka juga tidak sepenuhnya dapat menerima
1998 ang dilanjutkan dengan era reformasi lo
Jamaluddin Al Afghani
Muhammad Abduh
sistem pemerintahan Khilafah universal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman Oleh karena itu kelompok ini berusaha untuk merunauskan sistem pemerintahan Islam
dengan tetap berpijak pada akar akar keislaman seperti pentingnya syura
musyawarah
namun
tidak menutup diri dari pemikiran pemikiran berkembang yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam
Menurut kelompok ini Islam
memberikan seperangkat nilai nilai yang harus diterapkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi umatnya
Politik Islam Era Penjajahan Belanda Setelah runtuhnya satu per satu kerajaan
Islam kepulauan Nusantara berada di bawah
kekuasaan Belanda Waktu itu Belanda belum berani mencampuri masalah Islam karena
mereka belum mengetahui ajaran dan sistem sosial Islam
Pemerintah Belanda menge
luarkan instruksi kepada para bupati agar tidak mengganggu urusan agama kaum muslimin Dengan kebijakan tersebut pemerintah Belanda
cenderung memberikan ruang bagi umat Islam
Ketiga arus pemikiran ini dalam berbagai
untuk mengembangkan hukum Islam Namun
variasinya tetap terlihat dalam perkembangan pemikiran politik Islam sekarang Masing masing
setelah kedatangan Snouck Hurgronye yang
arus pemikiran tersebut memiliki argumentasi
Arab pemerintah Belanda lebih berani membuat
argumentasinya tersendiri
kebijakan tentang Islam di Indonesia karena
ditugasi menjadi penasihat urusan pribumi dan
Snuck mempunyai pengalaman penelitian di Dinamika Politik Islam di Indonesia
Arab Jawa dan Aceh Kebijakan pemerintah
Hubungan antara Islam dan Politik di Indonesia
kolonial Belanda tersebut cenderung merugikan
memiliki sejarah yang cukup panjang Hal
umat Islam hingga memunculkan perlawanan
tersebut ditandai dengan awal masuknya Islam
di kalangan umat Islam Para ulama lagi lagi
ke Indonesia sekitar abad ke 13 M g Islam juga
memiliki peranan penting sebagai motor gerakan
mempunyai peranan penting dalam kerajaan
perlawanan terhadap penjajah
kerajaan Nusantara dalam hal ini ulama menjadi
Sejak saat itu terjadi pergolakan di beberapa
aktor penting di dalam kerajaan dan menjadi alat
daerah Di Aceh Cut Nyak Dien dan Teuku Umar
justifikasi sultan sehingga Islam mampu menan
yang merupakan tokoh spiritual masyarakat Aceh berperang melawan Belanda Di Minangkabau terjadi Perang Paderi yang dipimpin oleh Tuanku
capkan pengaruhnya dalam sejarah Indonesia Ketika Belanda masuk ke Indonesia perge
rakan pergerakan Islam baik yang bersifat lokal tradisional maupun nasional modernis menjadi
Imam Bonjol
Di Jawa berkobar perlawanan
melawan Belanda di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro sedangkan di Kalimantan terjadi
7 Munawir Sjadzali Islam dan Tata Negara
1990
Jakarta UI Press
h1m 1 2
perlawanan yang sengit di bawah komando PangeranAntasari Begitu juga di daerah daerah
s Azyumardi Azra Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepu lauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Melacak Akar akar
Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia 1994
lainnya
Bandung Mizan
hlm 25
9 Bahtiar Effendy Islam dan Negara Transformasi Pemikir
10 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution Pemikiran
an dan Praktek Politik di Indonesia
Politiklslam dari Masa KlasikHingga Indonesia Kontemporer
1998
154
Jakarta Paramadina
Jakarta Kencana 2010
Di tengah perlawanan tersebut muncul
Jepang juga memberikan dukungan kepada
kondisi yang tidak menguntungkan bagi umat
organisasi kepemudaan Islam seperti Hizbul
Islam
lah dengan memberikan latihan perang Para pemuda dan ulama banyak yang direkrut dalam organisasi organisasi bentukan Jepang
Dalam menghadapi perlawanan umat
Islam Belanda merangkul kaum adat yang pada dasarnya beragama Islam
Dari sinilah asal
mula munculnya pertentangan antara kelompok
nasionalis agama dan nasionalis netral agama
Pada saat kekuatan Jepang melemah akibat kalah perang dalam melawan sekutu Jepang
Pertentangan tersebut mewarnai dinamika politik
menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia
di Indonesia menjelang masa kemerdekaan
dengan mendirikan BPUPKI Badan Penyelidik Usaha usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Politik Islam Indonesia Menjelang
yang bertujuan untuk merumuskan masalah dasar
Kemerdekaan
negara hubungan antara kepala negara kabinet
Pada periode awal abad ke 20 Islam menjelma
menjadi sebuah kekuatan yang diperhitungkan oleh kolonial Belanda Pada periode ini mulai
muncul organisasi organisasi Islam baik yang bergerak dalam bidang politik maupun sosial keagamaan Di antara organisasi yang muncul pada masa ini antara lain Sarekat Islam
1912
yang semula bernama Sarekat Dagang Islam SDI 1920
Muhammadiyah 1912 Nahdlatul Ulama
Tarbiyah Islamiyah 1930
Indonesia
1938
1930
Persatuan Islam 1926
Persatuan
Persatuan Muslimin
dan Partai Islam Indonesia
Menurut Noer IskandarAlbarsany pada
dasarnya organisasi organisasi tersebut memiliki
dan parlemen Z Di BPUPKI inilah perdebatan
ideologis antara para pengusung Islam sebagai dasar negara dan nasional sekuler berlangsung serta kelompok kebudayaan Jawa yang berasal dari Jawa Tengah Di antara tokoh tokoh yang memperjuangkan Islam Sanusi
antara lain
Ki Bagus Hadikusumo
Mansyur
K H
K H A Wachid Hasjim
Wirjosandjodjo
K H A Mas
Sukiman
dan Haji Agus Salim Adapun
tokoh tokoh pendukung nasionalis sekuler antara lain
Soekarno
Mohammad Hatta Radjiman
Wediodiningrat Ahmad Subardjo Muhammad
Yamin Soepomo dan Wongsonegoro Akhirnya melalui Tim Sembilan ditetapkan
watak kultural dan belum mewakili ideologis
lah piagam Jakarta yang pada sila pertamanya
politik Pemikiran ideologis politik baru muncul
berbunyi
kemudian setelah berbagai komponen bangsa
jalankan Syariat Islam bagi pemeluk peme
ini mendirikan organisasi organisasi politik
luknya
sekitar tahun 1930 Munculnya MIAI GAPI dan
22 Juni 1945
yang lainnya dalam Majelis Rakyat Indonesia MRI
telah memunculkan ide ide masa depan
Ketuhanan dengan kewajiban men
Kesepakatan ini dicapai pada tanggal Namun
kesepakatan tersebut
dibatalkan setelah adanya keberatan dari pihak Kristen Meskipun pada awalnya syariat Islam sempat menjadi acuan dalam kehidupan ber
Indonesia
Ketika Jepang menjajah 1942 1945 pendekatan yang dilakukan pertama kali adalah dengan mencari simpati dari kaum muslimin yang mempunyai peran signifikan di Nusantara Jepang pun menerapkan kebijakan yang mengakomodasi
negara umat Islam harus mau mengorbankan
keinginan mereka dan menerima rumusan lain
yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa Politik Islam Era Demokrasi Liberal
kepentingan umat Islam Di antara keberpihakan
Setelah membahas tentang politik Islam pada masa
Jepang yang mengakomodasi kepentingan umat
Kemerdekaan dengan mengalahnya umat Islam
Islam adalah pembentukan Majelis Islam A la
dalam memperjuangkan Islam sebagai ideologi
Indonesia
Dalam pembahasan selanjutnya Dr Muhammad
MIAI
pada 5 September 1942
yang kemudian berubah menjadi Majelis Syuro
Iqbal berusaha untuk menelusuri peran umat Is
Muslimin Indonesia Masyumi pada akhir tahun
lam di era demokrasi Liberal Demokrasi Liberal
1943 Jepang juga membentuk Shumubu Kantor
ditandai dengan dikeluarkannya maklumat X
Urusan Agama
Bung Hatta pada tahun 1945 yang berisi tentang
bagi kepentingan umat Islam
Noer Iskandar Albarsany dalam http 1am1more php id A761 0 4 0 M
swaramuslim net is
12 Deliar Noer Partai Islam di Pentas Nasional Press 1987
Jakarta Grafiti
hlm 30
155
diberikannya kesempatan bagi rakyat Indonesia
untuk bisa memperjuangkan Islam sebagai dasar
untuk mendirikan partai politik dan menyalurkan
negara Soekarno yang terobsesi untuk menjadi
aspirasi politiknya
Tokoh tokoh Islam pun
penguasa mutlak membubarkan partai Masyumi
mengharapkan agar pemilu dapat dilaksanakan
dan memberlakukan demokrasi terpimpin Partai
secepatnya Namun berhubung kondisi politik Indonesia yang belum stabil dan masih diliputi banyak pergolakan pemilu belum bisa langsung dilaksanakan walaupun telah ada maklumat Bung
Masyumi dibubarkan karena dianggap telah menentang revolusi yang dianggap Soekarno belum selesai
Soekarno juga menuduh bahwa
Masyumi adalah penyebab lahirnya gerakan
Hatta tersebut Barulah pada tahun 1955 pemilu
separatis di beberapa daerah yang berujung pada
pertama di Indonesia dilaksanakan Dari pemilu
penangkapan sebagian besar tokoh tokohnya
ini terdapat tiga ideologi yang memperoleh suara
Sebaliknya tiga partai Islam lainnya yakni NU
terbesar
PSII
Ketiga kelompok tersebut adalah
dan Perti berusaha untuk menyesuaikan
Islam nasionalis dan komunis Dari perolehan
diri dengan politik demokrasi terpimpin ala
hasil kursi maka terdapat kekuatan partai besar
Soekarno
ketika itu yaitu PNS Masyumi NU dan PKI
Meskipun partai partai Islam bersaing dalam memperebutkan pengaruh mereka tetap memi liki suara bulat untuk memperjuangkan Islam
Juru bicara yang terpenting dalam perjuangan menegakkan Islam sebagai dasar negara adalah Mohammad Natsir Selain Natsir ada pula tokoh
lain seperti Saifuddin Zuhri Zainal Abidin Ah
mad Osman Raliby Syukri Ghazali T M Hasbi Asy Shidiegy Buya Hamka K H Masykur dan Kasman Singodimedjo Bagi mereka Pancasila
yang dipakai sebagai dasar negara adalah netral dan tidak bermuatan moral religius
Politik Islam Era Orde Baru Era ini ditandai dengan kegagalan pemberon
takan G 30 S PKI dan runtuhnya kekuasaan presiden Soekarno serta pemberian mandat kepada Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret
Supersemar
Pada awalnya Orde Baru
yang dipimpin Soeharto memberikan harapan bagi umat Islam Kehadiran Orba merupakan lampu hijau
untuk menampilkan kembali
Masyumi sebagai wadah perjuangan menegakkan
Islam Maka sejalan dengan dinamika politik Orba umat Islam berusaha untuk menyusun
Sebaliknya pihak pendukung Pancasila ti
kembali kekuatannya dalam memperjuangkan
dak kalah gencarnya mempertahankan pendirian
syariat Islam sebagai dasar negara Namun
mereka
rencana mereka mendapatkan hambatan ketika
Tokoh tokohnya antara lain Ruslan
Abdulgani
Sutan Takdir Alisjahbana Arnold
Monunutu Soedjatmoko dan Suwirjo Mereka
menolak neniqnat kalangan Islam yang me nyatakan bahwa Pancasila berhaluan sekuler Di tengah pergolakan tersebut akhirnya Presiden
Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 Lewat dekrit ini Soekarno membubarkan Konstituante dan menyatakan Indonesia kembali kepada UUD
1945 Dengan keluarnya dekrit tersebut kelompok Islam kembali mengalah dalam memperjuangkan
Islam sebagai dasar negara
pemerintah Soeharto yang didukung militer tidak mengizinkan berdirinya kembali Masyumi
Kelompok militer menganggap tokoh tokoh
Masyumi mempunyai kesalahan yang besar karena ikut terlibat dalam pemberontakan PRRI Selain itu ada juga sebagian komponen kelom
pok Islam yang bermaksud untuk mendirikan partai Islam baru Islam Indonesia
seperti Partai Demokrasi PDII
namun karena tidak
mendapatkan dukungan penuh dari umat Islam akhirnya pemerintah Soeharto tidak memberikan
izin berdirinya PDII
Politik Islam Era Demokrasi Terpimpin
Pada tanggal 20 Februari 1968
peme
Dengan dikeluarkannya dekrit oleh Soekarno
rintah Soehato mengizinkan berdirinya Partai
menandai era baru dalam peta politk Indonesia
Muslimin Indonesia Parmusi
yang dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin
tidak berdasarkan suara dari bawah Permusi
Masa ini merupakan masa tersulit bagi umat Islam
tidak berdaya dan terus menerus dirundung konflik serta berada dalam bayang bayang Orba
Lihat Dehar Noer Partai Islam di Pentas Nasional Grafiti Press
156
1987
Jakarta
Namun karena
Selain Parmusi masih banyak lagi partai partai
Islam seperti Partai NU Partai Syarikat Islam
tersebut mengerucut menjadi 48 partai yang
dan Perti Pada tahun 1971 pemerintah Orba
disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan
melaksanakan pemilu pertamanya yang diikuti Kelompok Islam yang diwakili oleh Parmusi
mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum
NU PSII dan Perti serta Kekuatan Nasionalis
dan platform serta ciri khasnya masing masing
Kristen yang diwakili oleh PNI IPKI dan
Dari ke 48 partai tersebut sebagian menganut
Parkindo Partai Murba Sementara itu kekuatan
asas Pancasila dan sebagian lain berasas Islam
KPU Masing masing partai memiliki visi misi
pemerintah diwakili oleh Partai Golkar Pada
serta ada yang berasaskan demokrasi religius
pemilu ini Golkar mendapatkan suara terbanyak
Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh sebagian
dengan mengantongi 62 11
kalangan umat Islam untuk mendirikan partai
Dalam perkem
bangan berikutnya pemerintah Orba akhirnya
partai Islam Terbukti dari 48 partai peserta
menetapkan kebijakan penyederhanaan partai
pemilu 1999 terdapat 16 peserta dari partai Islam
Partai partai yang berbasis Islam bergabung ke
atau partai yang berbasis massa umat Islam Dengan jumlah yang besar tersebut partai partai Islam berusaha untuk mendulang suara sebesar
dalam Partai Persatuan Pembangunan
PPP
sedangkan partai yang berbasis nasionalis bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia
besarnya Namun jumlah partai Islam yang
Pada masa ini pemerintah Orba sangat berhati
banyak tersebut tidak menjamin perolehan suara
hati dan bertindak tegas terhadap hal hal yang
bagi mereka Hal tersebut dikarenakan aspirasi
menggoyahkan kekuasaannya
umat terpecah belah ke dalam beberapa partai
Fenomena menarik lainnya pada awa11990
Sehingga pada pemilu 1999 tersebut partai partai
an adalah pembentukan Ikatan Cendekiawan
Islam tidak memperoleh suara yang signifikan
Muslim Indonesia
Perolehan suara partai partai Islam tidak begitu
ICMI
di bawah pimpinan
Keberadaan ICMI mewarnai
besar PBB memperoleh 13 kursi PK 6 kursi
dinamika politik era Orde Baru Pada masa
PNU 3 kursi PKU dan PSII masing masing 1
Orba perkembangan politik Islam tidak dapat
kursi Dalam perkembangan selanjutnya ketika
terealisasikan secara luas Dalam hal ini kalangan
proses pemilihan Presiden di MPR partai partai
cendekiawan Islam berusaha menghilangkan
Islam memiliki satu suara dalam poros tengah
stigma radikalisme politik Islam yang diciptakan
yang digalang oleh Amien Rais untuk meng
selama masa demokrasi liberal dan demokrasi
golkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden
B J
Habibie
terpimpin Strategi ini pun dinilai berhasil dengan
Kerja sama ini membuahkan hasil ketika
terjalinnya hubungan mesra antara umat Islam dan pemerintah Orba Pemerintah Soeharto dapat
terj adi perseteruan antara kubu Golkar yang me ngusung Habibie dengan PDI P yang mengusung
mengakomodasi kepentingan kepentingan umat
Megawati Amien Rais bersama sama partai
Islam walaupun tidak dapat memberikan ruang yang luas dalam politik Indonesia
Islam lainnya dalam Sidang Umum MPR 20 Ok tober 1999 berhasil mendudukkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI pertama pada masa
Politik Islam Era Reformasi Dalam bukunya Dr Muhammad Iqbal mencoba
untuk membahas tentang dinamika politik Islam pasca Orba yaitu era reformasi yang ditandai dengan keruntuhan rezim Orba Setelah leng sernya Soeharto presiden pengganti B J Habibie
berusaha untuk mempercepat pelaksanaan pemilu dan memberikan kesempatan kepada publik untuk mendirikan partai politik Antusiasme masyarakat
pun dalam mendirikan partai sangat besar sekali Hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya
tidak kurang dari 150 partai politik baru hanya dalam kurun waktu enam bulan Dari jumlah
era reformasi Sementara itu dalam pemilihan wakil presiden Megawati berhasil memperoleh
suara terbanyak dengan mengalahkan pesaingnya
Hamzah Haz Duet Wahid Mega ini bisa diang gap sebagai rekonsiliasi antara Islam moderat dengan kubu nasionalis Kemudian pada masa pemerintahan Megawati
diselenggarakan
pemilu yang melibatkan 24 partai politik Dari 24 partai politik tersebut terdapat lima partai Islam
yaitu PPP PBB
PKS
PBR
PPNUI
di samping PAN yang memiliki basis massa Muhammadiyah serta PKB yang didukung NU Pada masa ini juga dilangsungkan pemilu secara
157
langsung yang memunculkan lima pasangan
dibangun Nabi Muhammad saw pada abad klasik
calon presiden dan wakilnya Antara lain SBY
sebagai titik tolak peradaban Islam
Jusuf Kalla Amien Rais Siswono Yudhohusodo Megawati Hasyim Muzadi Wiranto Solahudin
Wahid dan Hamzah Haz Agum Gumelar Pemilu
Daftar Pustaka Azra Azyumardi 1994 Jaringan Ulama Timur Ten
tersebut berlangsung dua putaran dengan putaran pertama terdapat dua pemenang yaitu pasangan
gah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan
SBYKalla dan Mega Hasyim Selanjutnya pada
ran Islam di Indonesia Bandung Mizan
putaran kedua SBY Kalla dapat memenangi
XVIII MelacakAkar akar Pembaruan Pemiki
pertarungan menuju kursi presiden dan wakil
Albarsany Iskandar Noer http swaramuslim net is lam more php id A761 0 4 M
presiden Dalam putaran kedua ini banyak partai
As Suyuthi 2009 Ensiklopedi Pemimpin Islam Ja
Islam yang merapat ke kubu SBY Kalla Pada pemilu tahun 2009 SBY yang berpasangan de ngan Boediono kembali memenangi pertarungan perebutan kursi presiden dengan mengalahkan Mega Prabowo dan Jusuf Kalla Wiranto
Demikian uraian singkat seputar dinamika politik
Islam Indonesia sebagaimana yang diutarakan secara lebih lengkap oleh Dr Muhammad Iqbal dalam bukunya Pemikiran Politik Islam Buku
tersebut memberikan informasi yang luas kepada kita tentang perkembangan pemikiran politik Islam dari masa ke masa Namun dalam bukunya tersebut Dr Muhammad Iqbal tidak secara detail
menggambarkan tentang pemikiran para tokoh Islam Indonesia tetapi lebih banyak membahas sejarah perkembangan politik Islam serta partisipasi politik kaum muslimin di Indonesia
Dalam bukunya Dr Muhammad Iqbal juga tidak
mengkaji lebih dalam pola negara Madinah yang
158
karta Hikmah Mizan
Effendy Bachtiar 1998 Islam dan Negara Transfor masi Pemikiran dan Praktek Politik di Indone sia Jakarta Paramadina
Madjid Nurcholis
1987 Islam Kemoderenan dan
Keindonesiaan Bandung Mizan Muhammad Afif 2000 Islam Mazhab Masa Depan
Bandung Pustaka Hidayah Noer Deliar 1987 Partai Islam di Pentas Nasional Jakarta Grafiti Press Sjadzah Munawir 1990 Islam dan Tata Negara Ja
karta UI Press
TENTANG PENULIS
Syamsuddin Harris
A Bakir Ihsan
Adalah peneliti senior sekaligus Kepala Pusat
Adalah dosen Ilmu Politik di Fakultas Ilmu
Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri
Menyelesaikan program
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saat ini pria
Indonesia
P2P LIPI
doktor ilmu politik pada Fakultas Ilmu Sosial
kelahiran Sumenep Madura ini tengah menyele
dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2008
saikan program doktor Ilmu Politik di Universitas
Selain mengajar pada program pascasarjana
Indonesia Di antara hasil penelitian dan tulisan
di FISIP Universitas Nasional dan FISIP UI
nya terkait politik dan sosial keagamaan dimuat
profesor riset bidang perkembangan politik
di sejumlah jurnal dan media massa Nasional
Indonesia ini juga aktif di Asosiasi Ilmu Politik
Beberapa buku telah dihasilkan oleh mantan
Indonesia AIPI dan menjabat sebagai Sekjen
aktivis organisasi Himpunan Mahasiswa Islam
Pengurus Pusat AIPI periode 2008 2011 Ia telah
HMI dan Ikatan Putra Nahdlatul Ulama IPNU
menulis sejumlah buku di antaranya Demokrasi
ini baik sebagai penulis maupun editor dan
di Indonesia Gagasan dan Pengalaman 2005
penyumbang beberapa entri untuk Ensiklopedia
yang memperoleh penghargaan sebagai buku terbaik bidang ilmu sosial dari Yayasan Buku
Islam terbitan PT Ichtiar Baru Van Hoeve 2006
Utama 2006
Panji Masyarakat dan staf ahli wakil ketua
Al Muzzammil Yusuf
MPR RI 2004 2009 ini sedang menyelesaikan editing sekaligus analisis terhadap pidato pidato Presiden RI 2004 sekarang
Lahir di Tanjung Karang Bandar Lampung dikenal sebagai orang yang perhatian terhadap dunia Islam Beberapa buku yang telah diter bitkan di antaranya adalah Genderang Jihad Wanita Palestina Palestina Pusat Pergolakan
Dunia Perang Irak AS dan bersama Prof Dr Sri Edi Swarsono menjadi editor buku Percakapan
Cendikiawan tentang Islam UI Press 1987 Politikus Dapil Lampung I ini menjadi Ketua
Selain mengajar
mantan wartawan majalah
Eva Kusuma Sundari Anggota DPR RI dari Partai Demokasi Indonesia
Perjuangan periode 2009 2014 Di samping itu ia juga menjadi Steering Comitte dari Asean Inter Parliamentary Myanmar Caucus AIMPC dan aktif di sejumlah organisasi perempuan di Indonesia Sebelum menjadi anggota parlemen
Tim Pemenangan Pemilu DPP PKS tahun 2004
Sundari memang aktif dalam pergerakan
dan kemudian masuk ke Senayan sebagai
perempuan menjadi konsultan untuk program
Anggota DPR RI dua kali periode
gender di Asia Foundation
dan 2009 2014
2004 2009
Aktivitasnya saat ini menjadi
2005
sebagai
peneliti pada Pusat Penelitian dan Kajian Wanita
Anggota Komisi II DPR RI dan Koordinator
Universitas Airlangga 2005
serta staf pengajar
Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina
pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
Penulis pernah menjadi peserta muktamar Al
Surabaya
1991 2004
Quds Foundations yang dipimpin oleh Syeikh Prof Dr Yusuf Qardhawi di Aljazair pada tahun 2007 dan mewakili Parlemen Indonesia
DPR DPD RI
untuk mengikuti konferensi
Internasional tentang Palestina di Teheran Iran pada 2009
Luky Sandra Amalia Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI ini adalah sarjana Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya
2005
Bidang kajian yang diminati
adalah mengenai pemilu dan gender Di antara
159
hasil penelitian dan tulisannya ialah
Indonesia
Jurnal Penelitian Politik
Memilih Presidensial LIPI Vol 6 No 1 2009
Marginalisasi Perem
puan dalam Politik Pada Pemilu 2009
Jurnal
Wawan Ichwanuddin Menyelesaikan studi S 1 dan S2 di Departemen Ilmu Politik FISIP UI Saat ini tercatat sebagai
peneliti di Pusat Penelitian Politik P2P
LIPI
Masyarakat Indonesia LIPI Edisi Khusus 2009
Mempunyai minat dan pengalaman penelitian
serta
pada kajian yang terkait dengan masalah partai
Antisipasi Perjuangan Perempuan dalam
UU Pemilu
wwwpolitik lipi go id 2010
politik pemilu lembaga perwakilan konflik dan politik lokal
Menjadi kontributor dalam
Sarah Nuraini Siregar
beberapa buku antara lain Masyarakat Sipil
Menyelesaikan studi di tingkat sarjana 2002 dan
dan Kebyakan Publik Studi Kasus Organisasi
Pascasarjana
Masyarakat Sipil dalam Memengaruhi Pem
2005
pada jurusan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Indonesia Sejak 2004 sampai sekarang menjadi salah satu peneliti di bidang Perkembangan Politik
buatan Kebijakan
2006
Reintegrasi Politik
Aceh Pasca MoU Helsinki
2007
2008
Kerangka Penguatan
Nasional Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu
MoU Helsinki
Pengetahuan Indonesia P2P LIPI
Partai Politik di Indonesia 2008
Ia juga aktif
Transfor
masi Politik Gerakan Aceh Merdeka Pasca
Kerja un
sebagai salah satu staf pengajar di jurusan Ilmu
tuk Rakyat 2009
Politik FISIP UI sedari 2002 hingga sekarang
Langsung 2005 2008 2009
Beberapa tulisannya termuat dalam buku buku
Kotor Refleksi Perempuan dalam Politik Era
antara lain Problematika Pengelolaan Keamanan
Reformasi 2010
di Wilayah Konflik Aceh dan Papua
Indonesia KonflikAceh dan Maluku 2011
Model
Konflik dalam Pilkada
Menyapu Dapur
dan Review Studi Konflik di
Kaji Ulang Pertahanan Indonesia Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan
Evaluasi
Sri Yanuarti
Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003 2004
Ia semenjak 1993 merupakan peneliti pada Pusat
Hubungan Sipil Militer Era Megawati Beranda
Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan
Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MOUHel
Indonesia P2P LIPI
Sri Yanuarti menamatkan
sinki serta kontribusi tulisannya di jurnal ilmiah
studi S 1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
seperti Evaluasi 10 Tahun Reformasi Polri Jurnal
Politik Universitas Diponegoro pada 1991
P2P LIPI 2008
jian yang is tekuni hingga kini adalah mengenai
Ka
partai politik dan pemilu pertahanan keamanan
serta konflik Beberapa buku dan tulisan telah
Yogi Setya Permana Lahir di Yogyakarta Meraih gelar sarjana pada
dihasilkannya antara lain Model Pengelolaan
jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas
Keamanan dan Pertahanan di Daerah Konflik
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009 Saat ini merupakan kan didat peneliti pada Puslit Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
P2P LIPI
Menjadi
salah satu kontributor dalam buku Kekuasaan
dan Agama Yogyakarta Grafindo Litera Media 2009
LIPI
2009
Beranda Perdamaian
Pustaka
Pelajar dan LIPI 2008 Kaji Ulang Pertahanan Nasional LIPI 2007 Military Politics Ethnic ity and Conflict in Indonesia Research on Inequality Human Security and Ethnicity Oxford University London 2009 Performance and Accountability ofPolitical Parties Case Studies on Local Legislatives LIPI Nederland Institute
Pandu Yuhsina Adaba adalah kandidat peneliti pada Puslit Politik
LIPI Ia merupakan lulusan Fisipol Universitas Gadjah Mada 2010
Semasa kuliah aktif dalam
organisasi gerakan mahasiswa Saat ini sedang menekuni studi tentang preman dan gangster serta kelompok kekerasan
160
of Multi Party Democracy IMD 2005 Ganewati Wuryandari Saat ini tercatat sebagai peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia P2P LIPI
Ia merupakan Kepala Bi
dang Tata Operasional di P2P Menyelesaikan S2
Departement of Politics International Relations
perempuan dan politik telah ia tekuni sedari 2005
di Monash University tahun 1994 Sementara itu S3 Discipline of Studies the University of
dengan beberapa penelitian yang dijalankannya antara lain kebij akan afirmasi untuk keterwakilan
Western Australia
perempuan di parlemen keterwakilan perempuan
tahun 2006 Fokus kajian
penelitiannya adalah Asia Pasifik Australia
dalam Pemilu 2009 perempuan kepala keluarga
Indonesia
politik
serta kinerja anggota legislatif perempuan di
luar negeri Indonesia dan isu isu kontemporer
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Timor Leste
perbatasan
dalam hubungan international Karya buku yang telah dihasilkan antara lain sebagai penulis dan
DPR RI terhadap produksi undang undang berperspektif gender
editor Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Politik Domestik Pustaka Pelajar 2008 Isu isu Keamanan Indonesia Timor Leste LIPI
Press 2007 dan Pengelolaan Model Alternatif Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor Leste LIPI Press 2008
Muhammad Fakhry Ghafur Lahir dan menghabiskan masa kecilnya di
Bandung Selepas SD is melanjutkan studi di Pesantren Darul Arqam Garut Ia lantas pergi ke Tripoli untuk kuliah pada jurusan Bahasa dan
Sastra Arab the Faculty of Islamic Call Tripoli Aisah Putri Budiatri
dimana gelar S 1 diraih tahun 2006 Selanjutnya
adalah kandidat peneliti Pusat Penelitian Politik
is memperoleh S2 dari jurusan Studi Islam di
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Institut PTIQ Jakarta pada tahun 2009 Semasa
LIPI
P2P
Ia menggeluti isu gender partai politik
parlemen dan pemilihan umum
pemilu
Ia
meraih gelar kesarjanaan dari jurusan Ilmu
kuliah pemah aktif di Kesatuan Keluarga Maha siswa Indonesia di Tripoli dan redaktur Buletin Mahasiswa Tripoli Sahara
Politik Universitas Indonesia di tahun 2008 Studi
161
Naskah
Redaksi Jurnal Penelitian Politik menerima kiriman naskah dengan ketentuan berikut 1
Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris
2
Tulisan merupakan karya sendiri bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun
3 Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal 4 Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan 5
Persyaratan teknis
a Panjang naskah untuk artikel 20 25 halaman A4 spasi 1 5
book
review 10 15 halamanA4 spasi 1 5
b
Diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman Font ukuran 12 dengan 1 5 spasi
c
Naskah dilengkapi dengan daftar pustaka dan abstraksi
100 200
kata
d
Naskah ditulis dengan format tulisan ilmiah
dilengkapi dengan
catatan kaki dan daftar pustaka
e Naskah dikirim dalam bentuk softcopy melalui email redaksi melalui penerbitan p2p@gmail com
f Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat g Artikel yang diterima setelah deadline akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya
Harga Pengganti ongkos cetak Rp50 000 Langganan
per eksemplar sudah termasuk
ongkos kirim biasa Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik
P2P LIPI Widya Graha LIPI Lantai XI Alamat
Jln Jend Gatot Subroto No 10 Jakarta 12710
Telp 021 525 1542 ext 757 763 Faks 021 520 7118
Informasi
Hasil Penelitian Terpilih Edito
Wa
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN LINGKUNGAN HIDUP
Editor
REVIEW STUDI KONFLIK DI INDONESIA
aVAluE
lion iY
A
Iiil
DAN MALUKU
I IPI LEMBAGAILMUPENGETAMUANINDONESIA
zoro
LIPI Press
Ganewati Wuryandari
