NOTULEN SINGKAT SOSIALISASI QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KKR ACEH

NOTULEN SINGKAT SOSIALISASI QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KKR ACEH Hari/Tanggal

: Rabu/27 Januari 2016

Jam

: 09.30 Wib s/d selesai

Tempat

: Ruang Serbaguna DPR Aceh

Acara

: Sosialisasi Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh

Hadir Anggota Komisi I DPRA

: Tgk. H. Abdullah Saleh, S.H (Ketua), Tgk. M. Harun, S.Sos (Sekretaris), Drs. H. Djasmi Has, MM (Anggota), Bardan Sahidi (Anggota)

Hadir Anggota Pansel KKR

: Ifdhal Kasim, S.H, Faisal Hadi, Suraiya Kamaruzzaman, Nur Janah

Peserta

: 83 (delapan puluh tiga) orang (absen terlampir).

=============================================== JALANNYA ACARA SOSIALISASI =============================================== SESI PERTAMA (PEMBUKAAN) Syarifah Mastura : Pembuka Acara (MC) Mawardi Adami, S.Ag. : Pembacaan Ayat suci Al-Qur’an Abdullah Saleh(ketua komisi I DPR Aceh) : Sambutan: -

-

-

-

-

Mukadimah pembukaan kata sambutan kepada para undangan yang hadir Alhamdulillah dengan rahmat dan karunia Allah SWT kita masih diberikan kesehatan dan petunjuk untuk mengikuti acara sosialisai Qanun KKR Aceh. Pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh , dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh, KKR di Aceh dapat mempertimbangkan perinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat dan berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak UUPA diundangkan oleh Pemerintah RI. Hikmah dan pelajaran yang kita ambil dan segala sesuatu yang kita putuskan tidak menimbulkan gejolak yang baru di Aceh dan keputusan harus sebijaksana mungkin dengan melihat sisi manfaat dan mudharatnya. Melalui rekonsiliasi akan terjadi saling memaafkan dan saling menghargai satu sama lain diantara sesama. Masa pendaftaran KKR Aceh perlu kita perpanjang karena sampai saat ini pendaftar masih sangat minim untuk kita seleksi ketahap ujian tulis, untuk pansel sudah kita dukung untukbekerja seoptimal mungkin. Dengan mengucapkan Bismillahhirrahmannirrahim Sosialisasi KKR dengan ini saya buka. Pembacaan do’a oleh Ustad Baihaqi



Jam


Tempat


Acara






Peserta


=============================================== JALANNYA ACARA SOSIALISASI =============================================== SESI KEDUA (PEMAPARAN MATERI OLEH TIM PANSEL) Moderator : Suraiya Kamaruzzaman Penyampaian Materi oleh Bpk. Ifdhal Kasim, kami persilahkan. Ifdhal Kasim : -

-

-

Bahwa payung hukum KKR Aceh ini sudah tidak ada lagi karena payung hukumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau kita berbicara mengenai pelanggaran hukum melalui KKR Aceh ini maka kita tidak hanya aspek dari legalitas formal hukum tapi juga melihat semangat dari hukum itu sendiri. Khusus buat Aceh acuan KKR nya adalah MoU Helsinki. Tidak Ada lagi keraguan mengenai legalitas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR Aceh). Pembentukan KKR Aceh melalui pasal 229 UUPA dan ditindaklanjuti dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. UU Nomor 27 Tahun 2005 dibatalkan oleh MK otomatis kemudian pondasi nasional dari KKR Aceh ini hilang, tidak benar bahwa dasar hukum KKR Aceh itu hilang karena produk dari putusan MK itu adalah UU jadi putusan MK itu berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara pidana, perdata. Putusan MK itu adalah produk dari UU karena itu tidak bisa dibanding dan mengikat. KKR Aceh sepenuhnya merupakan langkah Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan kasus masa lalu. Karena kalau dibiarkan sewaktu-waktu kasus ini akan meledak dan muncul lagi dikemudian hari. Kasus ini akan terus dijadikan sebagai bahan untuk dukungan politik.



Jam


Tempat


Acara






Peserta


=============================================== JALANNYA ACARA SOSIALISASI =============================================== SESI KETIGA(PEMAPARAN MATERI OLEH TIM PANSEL) Moderator : Suraiya Kamaruzzaman Penyampaian Materi oleh Bpk. Faisal Hadi, kami persilahkan. Faisal Hadi : -

Asas KKR Aceh

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

keislaman; ke-Aceh-an; independensi; imparsial; non-diskriminasi; demokratisasi; keadilan dan kesetaraan; dan kepastian hukum.

-

Ada 3 Tujuan utama KKR berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013, yaitu :

1. Memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran 2. Upaya pemulihan/reparasi menyeluruh sesuai dengan hak-hak korban 3. Membantu terjadinya rekonsiliasi antara pelaku dan korban -

Prinsip kerja : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

partisipasi; transparansi; mengutamakan perlindungan dan pemulihan terhadap korban; menolak pengampunan (impunitas); hak jawab bagi pelaku; pembuktian yang berimbang;

7. pertanggungjawaban individu dan institusi; 8. pencegahan keberulangan (preventive); 9. komplementer; 10. pendekatan keberagaman; 11. perspektif gender; dan 12. profesionalitas. -

KKR Aceh bersifat nonstruktural dan independen yang anggota Komisionernya dipilih oleh DPRA dan ditetapkan oleh Gubernur.

-

KKR Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh dan DPRA.

-

KKR Aceh berkedudukan di Ibukota Aceh.

-

Satu periode masa kerja anggota KKR Aceh adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat mencalonkan diri lagi untuk satu periode berikutnya.

-

Keanggotan yang diinginkan berjumlah 7 orang (1 ketua, 1 wakil ketua, 5 anggota). Sekurang-kurangnya ada 2 orang perempuan dari 7 orang anggota KKR tersebut. KKR juga memiliki 6 Pokja. Setiap Pokja adalah anggota Komisioner. Jadi ada proses merekrut dari anggota komisioner ini.

-

Tujuan KKR Aceh 1. Menyusun mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi; 2. Mengumpulkan informasi dari organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional, yang dilakukan atas inisiatif organisasi tersebut ataupun permintaan KKR Aceh sepanjang masih dalam lingkup kompetensi KKR Aceh; 3. Melakukan penyelidikan untuk mencapai tujuannya termasuk mendapatkan laporan-laporan, dokumen-dokumen, atau bukti-bukti dari pihak berwenang dan badan pemerintah; 4. Menerima pernyataan dan bukti lainnya dari para korban, perwakilan, ahli waris atau kerabat korban; 5. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta orang-orang yang terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran, apabila dibutuhkan; 6. Menjaga arsip-arsip yang berkaitan dengan pelanggaran HAM untuk mencegah penyalahgunaan dan penghancuran arsip-arsip dan/atau barang bukti lainnya; 7. Melaporkan temuan tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya; dan 8. Menyampaikan laporan akhir kepada pemerintah Aceh, DPRA, Pemerintah, lembaga-lembaga penegakan HAM dan publik.

-

Reparasi diberikan kepada individu dan atau kelompok setelah proses pengungkapan kebenaran.

-

Tujuan reparasi memberikan jaminan pada masyarakat bahwa Negara memberikan perlindungan HAM dalam situasi dan kondisi apapun danMemenuhi hak korban atas kerugian yang diderita serta pemulihan yang dibutuhkan oleh korban.

-

Rekonsiliasi hanya dapat dilakukan pada kasus-kasus yang tidak termasuk dalam pelanggaran HAM berat.

-

Rekonsiliasi dilakukan secara sukarela tanpa pemaksaan baik kepada korban maupun pelaku. Tujuan Rekonsiliasi :

-

-

Merajut kembali persaudaraan yang terpecah dan menghilangkan dendam antara korban/keluarga korban dan pelaku dalam rangka memperkuat keutuhan masyarakat dan bangsa; dan Membangun kebersamaan untuk menjaga keberlanjutan perdamaian; Mencegah berulangnya konflik; dan Menjaga keutuhan wilayah Aceh. Pendanaan :

-

Pendanaan KKR Aceh bersumber dari APBA. Selain APBA, KKR Aceh dapat menerima pendanaan dari APBN, APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memobilisasi donasi nasional dan internasional untuk pembiayaan proses pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi.



Jam


Tempat


Acara






Peserta


=============================================== JALANNYA ACARA SOSIALISASI =============================================== SESI KEEMPAT(PEMAPARAN MATERI OLEH TIM PANSEL) Moderator : Faisal Hadi Penyampaian Materi oleh Ibu Suraiya Kamaruzzaman, kami persilahkan. Suraiya Kamaruzzaman -

Kenapa setelah rekrutmen baru diadakan sosialisasi KKR Aceh? karena setelah diadakan rekrutmen gelombang pertama yang mendaftar itu hanya 22 perempuan dan 93 laki-laki. Jumlah ini belum memenuhi quota yang diinginkan. Dari 22 perempuan dan 93 laki-laki yang mendaftar itu sedikit sekali yang bersangkutan dengan isu HAM.

-

Mekanisme rekrutmen calon anggota KKR Aceh serta Pentingnya penguatan dan pemberdayaan korban dalam proses pelaksanaan KKR Aceh. Siapa Kandidat Komisioner KKR ??? Pada pendaftaran pertama mayoritas pendaftar tidak bersinggungan dengan korban/isu sosial, tidak punya latar tentang isu HAM. Apa persyaratan KKR ??? Persyaratan dan Kriteria KKR pada Pasal 11 Qanun KKR Aceh Syarat dan kriteria untuk menjadi anggota KKR Aceh adalah: a. warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh; b. sehat jasmani dan rohani; c. mampu membaca Al-Qur’an; d. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 65 tahunpada saat mendaftar; e. pendidikan paling rendah strata satu (S1); f. bukan anggota partai politik, TNI, Polri, atau pegawai negerisipil (PNS); g. memiliki integritas, moral dan berkepribadian yang baik; h. bukan pelaku ataupun yang diduga sebagai pelakupelanggaran HAM, pelaku tindak pidana korupsi atau pelakutindak pidana lainnya; i. memiliki keberpihakan kepada korban, terutama korbanpelanggaran HAM;

-

j. memiliki komitmen dalam penegakan HAM; k. memiliki pemahaman dan visi tentang kerja-kerjapengungkapan kebenaran, pemulihan korban danrekonsiliasi; l. memahami kearifan lokal dan konteks konflik Aceh; m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidanakejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahunpenjara atau lebih, kecuali tindak pidana politik; dan n. tidak merangkap jabatan dengan jabatan publik lainnya. -

Bagaimana Proses seleksi Calon Anggota KKR? a. Pengumuman Penjaringan Bakal Calon b. Penjaringan Bakal Calon c. Seleksi Tertulis d. Seleksi Administrasi e. Wawancara atas penulisan Makalah f. Penerimaan Masukan dan Saran Masyarakat g. Pengajuan Nama Calon Anggota KKR Aceh h. Uji Kepatutan dan Kelayakan i. Laporan Hasil dan Evaluasi Pelaksanaan Seleksi

-

Proses seleksi administrasi berkaitan dengan memeriksa kesesuaian berkas bakal calon anggota KKR Aceh dengan persyaratan yang telah ditentukan; Panitia seleksi calon anggota KKR Aceh, melakukan seleksi administrasi calon anggota KKR Aceh dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa penjaringan bakal calon berakhir; Hasil seleksi administrasi Penjaringan bakal calon didokumentasikan (formulir terlampir); Pengumuman hasil seleksi administrasi disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah seleksi administrasi dilakukan dan disampaikan melalui sekurangkurangnya pada 2 (dua) surat kabar harian untuk 1 (satu) kali terbit dan 3 (tiga) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut; Nama-nama bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf c disusun secara berurutan berdasarkan abjad dan alamat domilisi dll Materi peraturan dan perundang-undangan: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Againts Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punisment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia); UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 / 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Economic, Social And Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya; UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; UU RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

-

-

-

-

-

-

-

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat; Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi. Hak-hak korban serta mekanisme perlindungan saksi dan korban. Pelanggaran HAM dan pendokumentasiannya. Isu-isu khusus pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak-anak. Investigasi Pelanggaran HAM. Keterbukaan informasi publik. Badan publik baik pemerintah maupun non-pemerintah; Skor Penilaian : A = 81 – 90 B = 71 – 80 C = 61 – 70 D = 51 – 60 E = < 51 Dengan ketentuan calon yang dinyatakan lulus ke tahapan berikutnya adalah yang memiliki skor 61-90

-

-

Kenapa Penguatan Korban penting? Korban Kehilangan kepercayaan Belum paham tentang KKR Rasa tidak aman Bisa menjawab persoalan tidak? Sejauhmana di follow up? Trauma THE POWER OF LOVE TERIMA KASIH



Jam


Tempat


Acara






Peserta


=============================================== JALANNYA ACARA SOSIALISASI =============================================== SESI KELIMA(PEMAPARAN MATERI OLEH TIM PANSEL) Moderator : Faisal Hadi Penyampaian Materi oleh Ibu Nur Janah, kami persilahkan. Nur Janah KESIAPAN PSIKOLOGIS DALAM MENGUNGKAP KEBENARAN KATAKAN YANG BENAR WALAUPUN PAHIT (HADIST) -

Kata “trauma” berasal dari bahasa Yunani artinya luka atau sakit hati.

-

Memiliki dampak pada pikiran, perasaan, tubuh, dan masyarakat.

-

KKR Aceh ini mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk membuat para korban konflik menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Kami menemukan potensi trauma itu masih ada, padahal korban-korban tersebut pada masa konflik masih bayi. Korban-korban itu dikategorikan menjadi 3, yaitu : a. korban primer, yaitu yang terlibat langsung. b. korban sekunder, yaitu yang tidak terlibat langsung, melihat tapi tidak merasakan. c. korban tersier, yaitu generasi berikutnya yang sama sekali tidak berkecimpung langsung tapi mendengar dongengan-dongengan konflik masa lalu.

-

Trauma menurut DSM-IV Apa yang dialami, diamati, atau dimunculkan oleh sebuah kejadian atau kejadian2 yang mencakup kematian atau ancaman kematian, luka parah, atau sebuah ancaman terhadap integritas fisik diri sendiri maupun orang lain

-

“trauma T besar” Ancaman terhadap kehidupan seseorang, gangguan fisik yang berat, perlukaan akibat kesengajaan, paparan terhadap keganjilan2, menyaksikan atau belajar tentang kematian atau tindak kekerasan yang menimpa orang yang dicintai, hal2 yang menyebabkan kematian dan luka, bencana alam

-

trauma “t kecil” itu? Penelantaran waktu masa anak, menerima perlakuan kasar yang berulang-ulang dari orang tua dan atau guru, kemiskinan, ketidakadilan, konflik kronis dalam kerluarga, kehilangan pekerjaan, ditinggal mati oleh orang yang tercinta, dll. MENGUNGKAP KEBENARAN SEBAGAI OBAT TRAUMA a. KATARSIS b. PEMROSESAN KEMBALI TRAUMA c. MELEPASKAN DIRI DARI PENJARA MASA LALU d. TRANSFORMASI DARI PESIMIS MENJADI OPTIMIS e. MEMBANGUN EMOSI & PIKIRAN POSITIF SEBAGAI MODAL

-

Kisah hidup Dr. Everett Worthington , yang mengalami trauma karena ibunya menjadi korban kekerasan Dalam siklus terapi yang dilakukan pada awal tahap diperlukan adanya pengungkapan kebenaran TERAPI REACH R = Recall, Mengingat kembali “luka” seobyektif mungkin, diperlukan pengungkapan Kebenaran E = Empati, Berusaha memahami dari sudut pandang korban & pelaku A = Altruistic , Maaf (bukan menghapus melainkan mengubah kesan) C = Commit , Tekad untuk memaafkan secara terbuka H = Hold , Berpegang teguh pada pemaafan KESIAPAN PSIKOLOGIS 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KEARIFAN & PENGETAHUAN KEBERANIAN KEMANUSIAAN & CINTA KEADILAN KESEDERHANAAN TRANSEDENSI



Jam


Tempat


Acara






Peserta


=============================================== JALANNYA ACARA SOSIALISASI =============================================== SESI KEENAM(DISKUSI/TANYA JAWAB) Moderator : Suraiya Kamaruzzaman kami persilahkan. Fuad Mardatilah -

Terima kasih atas kesempatan untuk sharing Aceh selalu mewarisi yang dahsyat tetapi tidak diikuti oleh orang-orang yang dahsyat. Saya tahu bahwa komisi KKR ini akan bekerja cukup berat seperti yang disampaikan oleh Faisal. Kesiapan psikologis yang sudah tenang, dalam uapaya mencari fakta harus mencari dukungan ke masyarakat. Ini akan mengorek2 luka lama, yang kemudian akan menghasilkan dendam dan permusuhan kembali. Ini tugas bagi orang2 yang luar biasa untu itu. Kemungkinan orang akan mengungkap, tetapi kemungkinan juga orang akan menutupi masalah masa lalu tersebut. Pengungkapan kebenaran yang sudah lama itu, objektifitas itu saya pikir cukup sulit untuk dibuktikan. Investifikasi ini sangat penting agar pengungkapan kebenaran itu menjadi objektif. Kita harus sadar, ini juga dianggap sebagai peluang kerja baru. Bukan sekedar pengungkapan kebenaran, tapi ada semacam gambaran abstraksi yang menceritakan masa lalu tentang kejamnya penistaan masa itu. Saya pikir inilah catatan2 agar lembaga ini menjadi lebih baik.

T. Kamaruzzaman -

saya berikan apresiasi luar biasa, karena aceh selalu menjadi orang yang pertama

-

aceh selalu memulai hal2 baru saya menanggapi kesulitan mencari orang yang hilang saya anggap orang2 di depan kita ini dianggap sudah oke untuk menjadi komisioner KKR nya terlalu banyak syarat2 legalnya sehingga banyak calonnya yang mendaftar dari Fakultas Hukum. Tugas komisi itu lebih kepada yang memahami lokal wisdem seperti buk nurjanah bilang. Kita sebenarnya seperti membuka kotak pandora, ini luar biasa.

NOTULEN SINGKAT SOSIALISASI QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KKR ACEH

Recommend Documents