MENTER!KEUANGAN INDONESIA. REPUBLIK
.
SALINAN PERATURANMENTERIKEUANGAN
.
NOMOR r0TiPfO(.06I 2005 TENTANG DARI PIUTANGNEGARAYANG BERSUMBER PENYELESAIAN PINJAMANLUAR NEGERI,REKENINGDANA INVESTASI, PENERUSAN DAN REKENINGPEMBANGUNANDAERAH MENTERI KEUANGAN, Menimbang
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah perlu adanya upaya optimalisasi penyelesaian piutang negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Ilekening Dar-raInvestasi dan RekeningPembangunanDaerah;
:
b. bahwa piutang negara yang bersumber dari PenerusanPinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah salah satunya terdapat pada kegiatan usaha yang memberikanpelayananair minum kepadamasyarakat; c . bahwa dalarn upaya meningkatkan pelayanan air minum kepada
masyarakat perlu dilakukan upaya penyelesaianpiutang negara yang bersumbcr ciari Peuerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekenirrg Dana lnvestasidan RekeningPembarrgunanDaerah; d . bahwa berdasarkan pertinrbangau sebagaimana dimaksud pada huruf a, b clan c perlu rnenetapkanPeraturan Menteri Keuangari tentang Peru'elesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi,dan RekeningPembangunanDaerah; Mengingat
:
1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 terltang KeuanganNegara (Lernbaran Negara ltepublik Inrlonesia Tahun 2003 Non'tor 47, TambahanLembaranNegara RepubiiklndonesiaNomor {286); Und;rng-unrlaug Notnor 1 Tahun 2004 tetrtang Perbetrdaharaan Negara (Lem.baranNegara Republik IndonesiaTahun 200{ Nomor 5, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 1355); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LembaranNegara Republik indonesia Tahun 200-1Nomot 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor 4a3B); A
T.
Peraturan Pcilerintah Nomor 1.4 Tahun 2005 tentang Tata Cara PenghapusanPirrtangNegara/Daerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara l?.eo'ubl ik I ndorresiaNonror4488\:
A'..AL'.?Ii,553[83,] 5' Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259/KMK.017/lggj tentang Penerusan Pinjaman, Tingkat Bunga dan ]asa penatausahaan PenerusanPinjamandalam rangka BantuanLuar Negeri; 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.01Z/2A00tentang PengelolaanRekeningDana Investaisi (RDI); 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347a/KMK.017/2000 tentang PengelolaanRekeningPenrbangunanDaerah (RpD); 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.07/2004 tentang organisasi dan TatakerjaDepartemenKeuangansebagaimanatelah diubah dengan Kepuhrsan Menteri Keuangan Nomor
426/KMK071200+,
Memperhatikan: Keputusan Bersama Menieri Keuangan dan Menteri Negara PerencanaauPernbangunan Nasional/Ketua Bappenas Nornor iB5/KMK'03/1995,Nomor KEP.031/KET/5/1,ggl tenrangTatacara Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,dan p"emantauan Pinjaman/HibahLuar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelarrja Negar'a; \,lEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MEN]'ERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBERDARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI,REKENINGDANA INVESTASI,DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH.
,, ,
!
BABI
i
KET.ENTUANUMUM
,
.
BagianPertama Pengerhan Pasal 1 Dalam PeraturanMerrteriKeuanganini vang dimaksuclclengan: 1. Menteri adalahMenteri KeuanganRepublikIndonesia. 2. Direktur Jenderal adalah DepartemenKeuangan.
Direktur
Jenderal perbenclaharaan.
3. Kepala Daerah ac'{alahGubernur bagi pemerintah propinsi, Bupati bagi PemerintahKabupaten,dan Walikota bagi pemerintahkota 4. PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) adalah unit pengelola dan pelayananair .nrinum kepada Masyarakatmilik pemerintah Daerah
tr*Y5filT,i3ANEsll yang didirikan berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun '1962jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969. 5. Pinjaman subsidiaryLoan Agreemenf(sLA) adalah penerusan piniaman Luar Negeri yang dananya bersumberdari pinjaman/hibah luar negeri kepadaPDAM. 6. PinjamanRekeningDana Investasi(RDI)adalahpinjamanyang dananya bersumberdari RDI kepadaPDAM. 7. Pinjaman Rekening PembangunanDaerah (RpD) adalah pinjaman yang dananyabersumberdari RPD kepadaPDAM. 8. Piutang Negara adalah junrJah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat akibat perjanjian penerusan piniaman yang .sebagai bersumber dari luar negeri dan/atau perjanjian pinlaman yan; bersumberdari RDI dan/atau RpD. 9. RencanaPerbaika. Kinerja perusahaan(RpKp) adalah dokumen yang berisi rencana tindak perbaikarr kinerja yang ditinjau dari ueruugal aspek, yang akan dilakukan oleh PDAM untuk meningkatkar-r pendapatanagar dapat mernenuhikewajibanmembayarpiutang negara. BagianKedua Ruangl-irrgkup Pasal2 PenyelesaianPiutang Negara yang diatur clalam perafuran Menteri Keuangan ini, meliputi Piutarrg Negara vang bersurnberdari penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana lnvestasi, dan Rekening Pembangunan Daerah l'ang disalurkan pada perusahaan Daerah Ai; Minum (PDAM). BagianKetiga AsasUntum Pasal3 (1) Piutangi.Negara yang bersumberdari sLA/RDI/RpD dapat dilakukan penghapusan 'secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku. (2) PenghapusansecarabersyaratPiutangNegarapada pDAM dilakukan dengan menerbitkan surat Menteri Keuanga-nmengenai persetujuan PemberianProgranrOptimalisasiPenyelesaian PiutangNegara.
At'JlliT,iT'533tE3l) (3) Penghapusan secara bersyarat Piutang Negara pada PDAM untuk jumlah iebih dari Rp. L0.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah) dilakukan dengan penetapan oleh Presiden atau Presiden dengan persetujuanDPR. (4) Penghapusansecara mutlak Piutang Negara pada PDAM dilakukarr denganketentuan: a. setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);dan b. setelah PDAM menyelesaikan program optimalisasi penl'elesaian PiutangNegara. (5) Penghapusan Piutang Negara pada PDAM meliputi penghapusan kewajiban bunga/biaya administrasi dan denda yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitunganpembebanar-r hutang (cuf off dnte). (6) PenghapusanPiutang Negara pada PDAM sebagaimanadimaksud pada ayat (5) setinggi-tingginya: a. sebesar100% (serahrs per seratus) dari kewajiban denda yang lorf
r r rr aarlz
.
b. sebesar40% (empatpuluh per serafus)dari kewajibanbunga/biaya administrasiyang tertunggak, BAB II KEVVEN ANGAN PENETAPAN PENGHAPUSAN Pasal4 Penetapan perrghapusall secara bersyarat/secaramutlak atas Piutang Negarapada PDAM dilakukan oleh: a. Menteri untuk jumlah sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. Presidenuntuk jurnlah lebih dari Rp. 10.000.000,000,00 (sepuluhmiliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratusrniliar rupiah); dan c. Presiden clengan persetujuan DPR untuk Rp.100.000.000.000,00 (seratusmiliar rupiah).
jumlah
lebih
dari
IIENTERI KEUANGAN R E P U B L I KI N D O N E S I A
BAB III OPTIMALISASIPENYEI-ESAIANPIUTANG NEGARA PADA PDAM pasal5 (1) Optimalisasi penyeiesaian piutang Negara merupakan upaya piutang Negara pada pDAM oenyelesaiar-r melalui restrukturisasi Piutang Negara )'iiq_9]gasarkan pada hasil evaluasi kinerja PDAM cian hasil evaruasi lipKp PDAM dalam rangka penyehatan PDAM d engan mem i ni ura1isasi berku rangnya penerimlan trt"guru. (2) optimalisasi penyelesaian piutang Negara kepada PDAM sebasaimanadimaksud dalam pasai3 ayat (2f dan uyui dilakukan 1l;, melalui tahapanrestrukturisasisebagaiberikui: a. penjadwalau pembayaran utanp; pokok, bunga, denda, .kembali dan/ atau orrgkos-or"rgkos Iainnya; b. perubahanpersyaratanutang;dan/atau c , p e n g h a p u s aur r u t l a k . (3) Evaluasi kinerja . T'n4M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanaka. olch auditor independenatau oleh gaaan penga*as PDAM sebagai're^adimaksud daram pasal 2 ayat (1) Keputusan \'lenteri Dalarrr \cgeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang pldoman Penilaiarr I(inerjaperusahaanDaerahAir Minum. Pasal6 (1)
(2)
piutang Negarakurang dari fDAM 1,a.g 'rclaksanakan pembayaran 59l" (lima per serarr"rs\ kewajiban jatuh tempo, di luu, biuyu f1i komitmcn,lrinva Capaidiberikanpenjadwalan kembali. :. Dikecualil
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BABIV TAHAPAN RESTRUKTURISASI BagianPertama PenjadwalanKembali Pernbayaran UtangPokok,Bunga,Denda, dan/atau Ongkos-ongkos Lainnya Pasal7 PDAM yang dapat memperoleh penjadwaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (2) huruf a adalahPDAM yang berdasarkan hasil evaluasikinerja PDAM sebagairnana dimaksuddalam Pasal3 ayat (1) menunjukkar-r tiugkat kebcrhasilancukup,kurang,atau tidak baik. PasalB
(1) Penjadwalankembali sebagairnana dimaksuddalam PasalT ierdiri dari: a.
pcnjadrvalaukembali pen-rbayaran utang pokok;
b.
penjadwalanl<ernbaliLrcmbayaran biayaadministrasi/bunga; perrjadrvalarr kenrbalipembayaran denda;dan
c.
d. perrjadwalar.r kenrbaliL-ernbayaran biayakomitmen. (2) Penjadwalankcmbali sebagairnanadimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, clauhuruf c clapatdilakukantanpaperpanjanganjangka wpktu pirrjamanatau clcnganperparrjangan jangkawaktu pinjaman. (3) Penjadrvalankembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diiakukanrlcngankctcriLuan sebagaiberikut: a. harrva ct.rpr.rtrl il.rkukan tanpa perpanjanganjangka wakru r p i n j a u t a na; t a u b. hanva dapat clilakukanpaling banvak4 (empat)kali pembayaran dalanrheijaugkarvaktupinjamantelahterlewati. Pasal9
(1) Penjacirvalanku.nibariisebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, irului, [, rlarr liuruf c dengan perpanjanganjangka wakbu pinjaurauh.rn1'arl;rpatcliberikanpaling lama 20 (cluapuluh) iahun sejak tanggal penetapraul',,-.rhitungan pembebananPiutang Negara (cut-off dnte).
(2) Penentuanjarrgkavr,aktudan besaranpembayaranPiutang Negarayang dijadwalkankcnrbaliclidasarkarr padaaruskasPDAM.
8AilE 3il Al'Jil5.1,iT,i (3) Pembayaran aras piutaug Negara yang dijadwalkan kembali diperhitungkan secaraproporsional unfuk pembayaranutang pokok, biayaadministrasi/bunga dan denda. BagianKedua PerubahanPersvaratan Pasal1C (1) PDAN'I1'a.g dapat nremperolehperubahanpersyaratansebagaimana dimaksud dalam pasai 5 ayat (2) huruf b adalahPDAM yang memiliki arus kas tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran piutang negara apabila hanya diberikan penjadwalankembali su*pii butu! palinglarnasebagaimana dimaksuddaiampasal9 ayat (1). (2) Perubahanpersyarata. sebagaimanadimaksud pada ayat (1), yang dapal diberikarrkepada pDAM dibatasihanya pubu p.ruuanan ungkai bunga/bia1'aacinrinistrasiataspiutang Negaiapaaa nnnV (3) Perubahantingkaf bu.ga/biaya adminishasisebagaimana dimaksud dalamayat(2)dibe'rikan: a. Palingbanyak 41r',(trlpat pcnseratus)cii bawah tingkat bunga/biaya adrninistrasipinl.rrnanyang telah ditetapkan sebeiumny"a untuk pinjama. daram r'ata uang rupiah denganketentuanti^g[at bunga yang baru ticlnkaka. lebih kecil dari g,3% (delapankoma tiga p"er seratr.rs); b. PaliugLrr^1,nli 0,259;.(nol koma dua puluh lima per seratus)dibawah tingkat bu.g;r prrrl.ruran yang telah ditetapkansebelumnyauntut ', i pinj'anianclalanrruala uang asing , (.1) Perubaharrtirrgkat bLrnga/biayaadrnin\strasisebagaimanadimaksud dalam ayat (2) be'raku sejak tanggar penetipan perhitungan pembel'rauan Pir.r tarrr;Nr:gara(uft-off dnte) tsagianKefiga Pcn[liiyusan Mutlak asal11 PDAM yani; tlapnt ^rcrnpcroleh penghapusanmutlak piutang Negara pasal 5 ayat (2) huruf c adalah pD"AM sebagaimanadimaks_r-r,.1 Fr...lo y"ang memiliki arus kas tidak nrcncukupi untuk melakukanpembayaranpiutang : _ negaraapabilahau;,xe'liber.ikan a. penjadrvalarrkenrbali pinjaman sarnpaibatas paling lama sebagaimana dimaksucldalam Pasal9 ayat (1);dan
sJ.l$l,li533lE3lx b, perubahan persyaratan berupa perubahan tingkat bunga/biaya adrninistrasi sampai batas paling banyak sebagaimanadimaksud dalam Pasall0 ayat (3). PasalL2
(1) Penghapusansebagaiinanadimaksud dalam Pasal 11 merupakan penghapusanatasjurnlah paling banyakyang diberikankepadaPDAM.
(2) Penetapanatasjumlah penghapusansebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilakukansebagaiberikut: a. secala bertahap dan proporsional berdasarkan realisasi RPKP PDAI\4 yang telah disepakati oleh masing-masingPDAM dan Departemen.Keuaugan; dan b, setelnh PDA\4 melaksanakan kewajiban pcmbayaran Piutang Negara sesuai sLrlat persetujuanMenteri sebagaimanadimaksud dalamPasal3 ayat (2), (3) Penetap;rupenghapLrsarr sebagaimanadimaksud pada ayat (2) untuk tahap pc.rtamaclilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pcnetaparrSurat PersetujuanMenteri mengenai Persetujuan PetnberianProglam OptimalisasiPenyelesaian PiutangNegara. I]AB V TI\.|A CAIi,\ I{[S,IRUKTURISASI PIUTANG NEGARA Pasal13 ( 1 ) PDAN4 n-renvamfrrri.au pc'rurohonanreshukturisasi Piutang Negara kepada lt4enterinrelalui Direkfur Jenderaldengan tembusankepada KepalaDacmirclauDPRD.
(2) Permoitonarl re'stnrliturisasisebagaimanadimaksud pada a),at (1) disarnpaikai1sccara tul t ulis clenganrnelampirkandokumen pendukung sekurang-kr-lralrgll)',r scbagaiberikut: a. Lapcrrarrkeuanrlrn perusahaan3 (tiga) tahun terakhir lang telah diar"rciit olch auclitor'-independen, meliputi laba/rugi, arus kas serta neracaLreserta i.r|[1nn hasil evaluasikinerja PDAM 1 (safu)tahun terakhir; "dan b. Rencarra Kcrja Anggaran Perusahaan (RKAP)/Rencana Angllarru Uiar,,r (RAll) PDAM 3 (tiga) tahun terakhir berikut realisasi; c . RPKI) yang telah dibahas dengan Provinsi/ Kabup,rten/KotaclanDPI{D yang melipuri : 1) I?.inr',kasan K,'rrr.lisi PDAN4;
Pemerintah
MENTERK I EUANGAN R E P U B L I KI N D O N E S I A
2) Per'rasalaha., peny'ebabmasa.lahcian rencana tindak laniut pclbaikan; 3) Rencarra investasidan sumberdana; 4) Prol,eksiKeu;rrrganPDAM selamajangkawaktu pinjaman; dan d. su.at Pernyataan Direktur/Direkrur utama komitmenuntuk urelaksanakan RpKp.
PDAM,
rentang
Pasal14 (1)
ciasar pe':'rohoua^ sebagaimanadimaksud dalam pasar ftas 13, Direkto'at Je^clciali'cr bendaharaanmelakukananaiisadan evaluasi. (2) Dalam hal berdas.rrkan hasir analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksucl pacla a),a! (1) disimpulkan bahwa permohonan resh'ukturisasiPiuta^g Negara pada pDAM memenuhi p.rry"rutun, Menteri me.ctapka. persetujua. optimarisasipenyeresaianpirrtu.,g Negaradirlaksud.
(3) Dalam h;rl trcrclasrrkanhasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud patla a\.at (1) disimpulkan bahwa permohonan restruktu'isasi Pi'trrrg Negara pada PDAM tidak nremenuhi persyarat.rr,DirclitLr' Jenderalatas narri. l"icnteri memberitahukan penolaka. restrrrk.r.iir isasi c1i'raksuci ciisertai dengan alasan penolakartnIa.
(4) Restruktrrrisasi Piut;rrg Negarasebagainrana dimaksud pada ayat (2), ditetapkar olcli r\,lcntcriseteiahnrenJapatkansurat pernyataantentang komitnrc'nuntr.rlirrcl,rksanakan RpKp PDAM dari kepala Daerahdan DPRD. I ' . r s a lt : , Permohonaurcstruktu'rsasipiuta.g Negara pada pDAM yang clisetujui oleh Mentct'i clau l)cnr-lrpanpcnghapusanoleh Menteri, Fresiden,atau Presiden dcrrr;uu }.,cr sctujuarr DpR, akan ditindaklanjuti dengan penandatangiurn f.cltrr.,rlrarr pcrjanjian pinjaman dan/aLau perubaian perjanjiarrpenefusalrpurr.rlr.rl i.rnt
MENTEBI KEUANGAN R E P U B T Ii K NDONESIA
B A BV I I EVALTJASI DAN PEMAI'JTAUAN PasallT
( 1 ) Direktur Jenclerirl nrelakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan rcstrukturisasi Piutang Negara pada PDAM secara periodik selama jangka rvaktu restrukfurisasidari berbagai aspek untuk n-rengambillarrgkah-langkahdalam rangka meminimalisasi RPKPPDAM. penyimpanganpclaksanaan \.)
perbaikandalam RPKP tidak tercapaidan Dalam hai asur-nsi-asumsi menycbabkanPDAN4tidak dapat melaksanakanpembayaranPiutang Negara sekurang-kufangnyaselama2 (dua) kali jatuh tempo, maka RPKP PDr\l\,1 tla;'';11diub.rh maksimum 2 (dua) kali melalui pennohonan PDr\\l kcpada \lenteri untuk dikaji ulang dan mcnr'lapatkan I j urn. 1:crset I ] A B\ ' I I I SANKSI P a s a1i 8
tirlrl"rnrelakukanpembal'aransekurang-kurangnya TerhadaPf Dl\\4 1'arri', jatuh pembayaran 2 (dua) kali tcrnpo sccaraberturut-furut,penyeiesaian ditetapkandaiam PiutangNegaur tundul<[)i]da pcrsvarrtansebagaimana perjanjiau pinjaurau/pcnbrusan piujarnan sebelum dilakukarr restrukturisasi. .
B A BI X Ki].iENTUANLAIN P a s e1l 9
(1) Perccprill;111 pclunasan pinjanian .rapat dilakukan untuk Percepatan pembayirrau/pclunrsan seluruh kewajiban irutang baik belum jriuh tempo. tertunggakll'laltpui1y,;rLrg
yang
(2) Dalan-r hal PDA\ I nrclakukan percePatan pelunasan pinjaman c'lirr;iksLrri pn.h l'at 11),makakepadaPDAM dapatdiberi sebagairnarn keringanau benrpa pcrlgllapusan denda tertunggak yang besarnya maksimal 2?i' (c{Lra!-rer seratLrs)dari jumlah Piutang Negara yang ciilrrnasi. seharusnya dimaksudpada ayat (1),diajukan (3) Perccpataupclunasarrscbagainrana oleh PDA\4 l
M E N T E R IK E U A N G A N F E P U B L I KI N D O N E S I A
B A BX PENUTUP Pasal20 Keientuan teknis yang diperlukan daiam rangka pelaksanaanperaturan MenteriKeuangarrini diatLrrdenganperafuranDirektur Jencieral. Pasal21 Perafura*Menteri Keuarrganini mulai beriakusejaktanggalditetapkan Agar setiaporangurt :rgc:ahuinya, perafuran memerintahkarr per-rgumuman Menteri Kcr.rarrgau irri ricngan pener.:rcataru.,ya dalarn Berita Negara RepubiikIndoncsia, DitetapkandiJakarta padatanggal9 November 2005 \,IENTERIKEUANGAN, ttd,-
ruSUFANWAR S a l i n a ns e s u adi e n g a na s l i t r y ' a , K e p a l aB i r o U m u m l
Koem
,
