I, t 3
1l
i
1 ,t I
PERATURANDAERAH KABUPATENKARANGANYAR
ai :t :i
NoMoR I
'{
rAHUN2M
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DRSA DRNGAN RAHMAT TUHAN YI^NG }4AHA F]SA
BIJPATI
KARANGANYAR ,
bahwa clalam rangka me:lingkatkan penyeI enggaraan P e m e r i n t a h a n d a n P e m b a n g u n a nd i I ) e s a s e r t a dalarn u p a y a p e n g e1 ol a a n s u m b e r - s u m b e r p e r n d a i l a t a n c l a n Kekayaan Desa secara leb i h bertlaya guna dan pasal guna, berhasi l. maka berdasarkan S? Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 199S tentang P e r l o m a nl J r n u m p e n g a t u r a n Mengenai t n dan D e s a p e r I u m e n g a t u t S u m b er - . s u m b er p e n d a p a . a Kekayaan Desa;
M e ni m b a n g
b. bahwa untuk maksud ter.rebut per lu di tetapkan dengan Per.aturan Daerah. M e n gi n g a t
c1a i tur
: 1. Undang-unclang Nomor 13 tahun l9S0 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten lingkungan Propinsi Jawa Tengah; ')
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 P e m e ri n t a h a n Daerah ( I,embaran Negara I n d o n e s i a T a h u n 1 9 9 9 N o m o r 6 0 , T a m b nh a r r Negara Nomor 3839 );
clan
tentang cla I am
tent&ng Repub I i k l,embaran 'i:
Undang-undang Nomor 25 tahun 19 9 9 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Daerah ( Lembaran Negara Repulilik Inclonesia Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negarer Nomor 3848 ); 4.
Keputusan Menteri Dal am Negeri Nomor 63 pe I aksanaan Tahun L999 tentang Petunjuk dan Penyesuaian Peristi latran Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; Keputusan Menter i Dal am Negeri Tahun 1999 tentang l-redoman Umunr Mengerrai Desa.
Nomor 64 pengaturan
Dengan persetujuan DEWANPI.]RIVAKII,AN RAKYAT DANRAHKABI]PATENKARANGANYAR MEMUTUSKAN : MENCTAPKAN: PERATI.]RAN DAERAH KABI]PA,TEN KARANGANYAR SIJMBNRPENDAPATAN DAN KNKAYAAN DT,SA
TENTANG
BAB I KETE}{TUAN I]MI;M Pasal f)alam Peraturan
Daerah
ini
yang dimaksud
a.
Pemer i ntah Daerah aclal ah daerah otononr yang lain Kabupaten Karanganyar;
b.
Rupat i
arlaI ah Rupat i
1
Kepal a sebagai
rlengan :
I)aerah bacian
perangkat lresert;r eksr:kut i f daerah
Karanganyar;
Desa arlalah Kesatuan masyarakat hukum yang menriIikj kewenangan rrntuk mengal.ur dan mengurus kepcnt i ngan masysrakat setempat herdasatkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan dala.m sistem Nasionsl di dan berada Kabupaten Karangan:,rar: d.
Pemerintahi*n Desa adalah dj lak-sanakan oleh Pemerintah
e.
Pemerintah
f.
Kepala
g.
Desa yang se i an jutnya Batlnn Perrvaki I an clj setrut RPD arlnI alr yang terdiri pernuka-pernuka rnasyarakat Radan Pelrvakilan atas yang atla di Desa yang berf ungs i mengayomi arlat i st iarlat , Desa, nenampung ilar, menyal urkan membuat Prraturan asjpi ras i pen,gawersiil:r m&siy;1rakat. serta melakukan terhadap penye I eng.g.'rraan Pemer:intahan Desa;
h.
yirng te lah Peraturan Desa arlalah Peraturan persetu juan I)esia sete l ah mendapat Kepa l a Desa:
I.
I
Desa adalah
Kepala
Desa arlalatr Kepala
kegiatan Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa dan Perangkat
llemer:intnh
yang Desa;
Desa;
Desa;
clitet;rpkan oleh Badan Perwaki I an
dilelapkan Kepal a Desa adalah Keputr-san yang oleh Keirutusan untuk Poraturan Kelpala Desa melaksarrakan PeratLlran Desa, Perunrlarrg-undangan yan,g letrih tinggi; Daerah dan Peraturan fiumtrer Pendrrpatan Desa adal ah semrr{i sun'rt)er penerinrir:rn Desa dari Pendapatan As I i desa, trantuarr Pemerirrtah. bai k berupa Pemerintah Kabupaten dan sunrbangan Pi hak Pernerintah Propinsi, maupun pinjaman Desal Ketiga
k.
disebut Anggaran Penclapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya atas tragiarr penerimaan clan A P R D e sa d a l a h A n g g a r a n y a n g t e r < l i r i pengeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh bagian kepala desa dengan Peraturan Desa;
l.
Pin j&man Desa adalah siemua kegi&t&n /transaks i mengakhibatkan desa menerima clari pihak lain sejumlah yang dapat dini lai dengan uang sehingga atau sesuatu berupa tersetrut berkewaj iban untuk membayar kembali sesuai perjanj ian;
yang uang desa uang
m. Kekayaan Desa aclalah segala kekayaan / aset Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak clan dnpat menjadi sumber penghasi Ian bagi rlesa yang bersangkutan; n. Pihak Ketiga. aclalah Pihak swasta atau instansi Pernr:rintatr Desa, Pemerirrt,ah Pemerintah, P e m e ri n t a h D a e l a h .
iain di Propinsi
luar clan
BAB IT SIJMRER PENDAPATAN D A N K E K A Y A A ND E S A Pasal (1)
Sumber Pendapatan a. b. c. d. e.
(2)
(4)
atas
Penrlapatan As I i Desa; Bantuan darj Pemerintah Kabupaten Rantuan dari Pemerintah dan pemer ntah Sumlrangan clari pihak Ketiga; Pi n;aman Desa.
Pendapat ian As I i huruf a PR,sal ini a. b. c. d. e. f .
(3)
Desa terdiri
2
Propinsi;
Desa sebaga i mana ri maksud terdiri dari :
da1 am
ayat
( 1,
Has'i I usaha Desa; Hasi I kekayaan Desa; Pungutan f)esa; Hasil Swadaya
Pendapatan yang Desa Kabupaten sebagaimana terdiri dari 2 perolehan
berasal dimaksud
a.
Bagian
b.
Bagia.n dari yang di terima
c.
yang Rantuan cliterima dari Pemerintah penye I engga,raan rangka trrgas--tugas dibel'ikan oleh pemerintah Kahupaten.
clari
pajak
pemerintah pasal ini
rlari barrtuan ayat ( 1) huruf b
clan Retribusi
r)aerah;
dana perimbangan keuangan Pusat oleh pemer jrrtnh Kabupaten;
dan
Kabupaten pembantuan
Pendapafan Desa yang berasal clari Pemerintah clan Propinsi sebagaimana dimaksrr<1 ayat (1) huruf c adnlah bantuan yang rliterima dari Pemerintah dan P r o p i n . si d a I a m r a n g k a p e n y e I e n g g a r a a n t u g a s - t u g a . s yrrng d i rierahkan pada pemer i ntah Desa.
(.5) Pengaturan pungutan mengenai Desanswarlaya,part Gotong rc,yong di tetapkan dalam peraturan Desa. Pasal
Daerah
daiam yang
pemerintah pasal ini Pemer.intah pembantuan
isipasi
dan
3
(1 ) Sumber pendapatan Desa yang telah Desa t idak dibenarkan, diambi I Pemer i nt ah Daera.h.
rli mi liki rlarr rlikelola a l i h o I e h P e m e ri n t a h
oleh atau
(2) Sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa baik paj ak rnaupun re t r i bus i yang sudah d i pungut K ; r b u p a te n t i d a k clilrenarkan aclanya pungutan tambahan o l e h P e m e r i n t a h D e s a Pasal 4 (1) Kekayaan Desa ter.di ri a. Tanah Kas Desal b. Pasar Desa;
atas
:
c.
Bangunan Desa;
d.
Obyek rekreasi
yang
diurus
oleh
Desa;
e.
Pemandian umum yang
diurus
oleh
f)esa:
f.
Hutan
g.
Peraira: termasuk
h.
Tempat-tempat pemancingan yang rljusahakan Desa,baik disungai atau rli tempat Iairr:
i.
.Ialan
Desa; dalam irigasi
batas t e r t _ e r it u dan sejenisnya:
] r a r rg
rljurrrs
oleh
;lan
D.esa
rlikelola
Desa rlan;
j . Lain- I ai n kekayaan
mi t ik
Desa.
(2) Kekayaan
f)esa sebagaimana par,al d imaksucj eyat (1) ini ditetapkan berdasarkan kewenangan penye I enggaraan rlrusan rumah Langga Desa sesurri peratura;r PerunrJnng-unrlangan yanE ber I aku.
(3)
Pemerintah I)esa bersama-sama dengan BpD berkewaj iban m e n g a m a n L f l nI melestarikan serta nengelola sebaik_baiknyu kekayaan l)esa yarng cljmiliki dan atau rljkuasni oleh Desa.
RAB ITT P E N G E T , O T , AS A {N] } , , I R I 1PR ENDAPATAN D I l S A N A N K I ] K A Y A A I .DJE S A Bagian Kesa,tu Pengurusan dan pengelolaan Pasal
.5
(1 ) Pemer i ntah pe:nqrrrus&n Desa berkewa j i ban m er a k u r : a n dan penge I o I aan sumber Pendapatan Desa rlan Kekayaan Desa rlengan sebaik-baiknya c l a n h a s i l r r y a m e n j n r l i n e : f l 1 1 a p r , . t a nD e s a serta harus dimanfaatkan sepenuhnya perlyelenggaraan untuk pembangunan dan Kemasyaraka,tan Pemerintahan, Desrr. (2)
Dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber Pendapatan pemerintah Desa dan Kekayaan Desa, Dersa waj ib mengikutsertakan RpD dalam per:encanaan tlan pengflwasan.
(3)
Pengaturan lebih lanjut mengenai pengurusrrrr 11a.n pengelolaarr sumtrer pendapatan clesa sebagaimarra dimaksurl a-yat pasal (1i ini akan diatur dengan Keputusan Bupati. Pasal
6
Pengaturan mengenai Pin jaman I)esa,, Barlan {lsaha Mi I ik Sumbangart darj Pihak Ketiga dan Kerja sama rlengan pihak nkan diatur lehih lanjut oleh pemerintah.
I)esa, Ketiga
Irasa 1 7 (1 ) Perencanaan penerimaan dan penggunaan prjrtdapala.n rlar i sumber.penclapatan sumber pasal desa setlagai mana dirnaksud dalam 3 dan pasal 4 Peraturan D a e ; . a h i n j d i t e t a p k a r r c la I a m A P i t D es .
(2)
Ketentuan ini diatur
mengenei APBDes sebaga".mana dimaksuc1 ayat tersendiri dengan Peratur'8.n Daerah Pasal
( 1) Pasa
B
(1)
Pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan pendapatan desa sebagaimana rlimaksud Pasal 3 Peraturan IJaerah ini dilakukan oleh BPD.
(2)
yang Pengawasan 1 1 iI a k u k a n o I eh RpD sebaga i mana d imakl;u< ayat (1) Pasal ini adalah pengawasan clalam m&n&jemen angg&rar da.n ti<1ak termasuk pengawasan teknis pengelolaan angga.ran.
(3)
pengelolaan Pengawasan atas teknis Bupat i at au pe j a.bat yeng d i tun j uk .
(4)
pengawasan pengelolaan Hasi I teknis anggaran sebagaimane dimaksud ayat (3) Pasal ini clapat clisampaikan keparla RpD.
a.nggaran
sumber-sumbe: , clan Pasal
clilakukan
olet
Bagi an Kedua Aclrninistrasi
rlan Status Pasal
H , r k u m K e r l < a y a a nD e s a 9
(1)
Pernerintah I)esa wajib menginventarisir kan secara tertib kekayaan Desa.
(2)
Pedoman pengadninistrasian kekayaan Desa seba,F,aimanadimaksud ayirt ( 1 ) Pasal ini akan di.atur lebih lan jut clengrin Keputusan Bupat i .
dan
mengadministrasi-
P a s a l 10 ( 1) Ilntuk setiap
memantapkan pengurusan dan pengelolaan kekayaan kekayaan clesa harus diperjelas status hukumnya.
Desa,
(2) Pernberi.an status hukum bagi kekaya.an desa sebagaimana dirnaksud ayat (1) Pasal ini ditr)ayai clari APBDes dan atau Anggaran Pemerintah Kabupaten.
(3) Apabi la terjadi keragu-raguan dalam nenen tukan s t atusi hukum ateu terjadi sengketa dengan pihak ain atas status hukum kekayaan clesa, Kepala Desa Wajib me apo rkan kepacla Bupat i dengan ternlrusanCamat dengan ciiketahu BPD. (4) Se'leIa.h menerima Iaporan sebagaimana rlimaksurl a.yat (3) i n i , B u p a t i m e r r g a m bIi l a n g k a h - l a n g k a h p e n y e l e s a i a n n y a musyawarah.
Pasa I s ecara
( 5 ) A p a b i .l a penyelesaian secara musyawarah sebagai.mana dimaksur (4) pihak-pihak yang ayat Pasal ini tidak dapat cliterima berserrgketa, penyelesaian clapat di lakukan melalui Pengadi Ian. Bagi an Ket i ga A I i h F ' r r n g si
rlan Perubahan
$tatus
Hul:um Kekayaan I)esa
Pa.sal 11
(1) Kekayann I)esa sebagaimana dimaksud Pasa 4 Aynl- (1 ) Peraturan I ) a e r a h i r ri p a d a p r i n s i p n y a d i l a r a n g c l i a i h f u n g s i k a . n , k e c u a l i a . p a b iI a s a n g a t 1 1 pi e r l u k a n u n t u k k e p e n t n g a n n a s y a r a k a t clan p r o y e k - p r c l y e k p e m t l a n g u n a n.
(2) Al ih fungsi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan
dimaksud Desa.
ayat
(1)
Pasal
ini
Pasal 12 (1) Kekayaan Desa dilarang dialihkan atau cliserahkan kepada Pjhak lain sehingga mengubah status hukum kekayaan I)esa, kecual i proyek* bagi tanah-tanah desa yang sangat diperlukan bagi pr:oyek pembangunan {21 Proyek-proyek ini meljputi
pembangunansebagaimana climaksud ayat :
n. Pembangunan keagamaan;
(3)
penclidi.kan,
sarana
b.
Pembangunan .carana kesehatan;
c.
Pemtrangunan sarana
d.
Pembangunan sarana
sos ial
(1) Pasal
buclaya
dan
irigasi; Kantott'lnstansi
e . P e m b a n g u n a n . T aI a n
;
dengan f . Ditukarkan ekonomisinya lebih
tanah lain tinggi.
yang
Pemerinl.ah:
produktif
j tas
rlan
nilai
Pengal ihan atau penyerahan kekaya.an desa sebagai man& d i nraksud n v n t ( 1 ) P a s a l i n i b a r u d a p a t d i l a k u k a n s e t e l a t r m e m p er o I e h : a.
Persetu juan
b. Ganti
rugi
tertul
js
clari
yang senilai
Bupati;
tanah yang dilepas
dari
(4) Pemberian Ganti yang senilai rugi sebagainrena d imaksud (3) ayat Pasal ini didasarkan rekomenrlasi yang di lengkapi yang akan Berita Panitia Penilai dan Penaksir Acara dari dibentuk lebih lanjnt d,enganKeputus&n Bupati. (.5) Pengal ihan penyerahan kekayaarr atau Desa sebagaimana clinraksudayat ( 1) Pasal ini ditetapkan dalam Perat uran Desa. BAB IV P E M R R R D A Y A A NP O T E N S I D B S A D A N P B N I N G K A T A N P E N D A P A T A ND E S A Pasal
l3
( 1 ) Pemerintah Desa bersama-semn Cengan BPD berkewaj iban memberdayaka.n potens i Desa dart kekayaan desa yang climiliki dan at au rli kuasa i Desa sesua i
( 2 ) P e m e ri n t a h Daerah rlapat mengusehakan peni ngkatan sumber pendapatan dan kekayaan desa bagi Desa yang belum memil iki sumber penclapatan desa dan kekayaan desa dengan memadai. " Pasal 14 ( 1 ) I l a l a m r : a n g k a p e m b e r d a y a a n p o t e n s i . r l e s a d a n m e ni n g k a t k a n pendapatari dari kekayaan desa, dalam pengelolaan kekayaan desa Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan Pemerintah D a er a h .
(2) Dalam kerja
sama sebagaimana dimaksurl ayat (1) Pasal ini Desa m e n d a p a t k a n b a g i h a s i .I d a r i k e k a l r a a n d e s a s e c a r a p r o p o r s i o n a l rlan adi 1.
(3) Hak dan kewaj iban antara Pemer i nt ah I)esa dan Pemer i nt ah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)Pasal ini akan cliatur lebih
lanjut
dalam perjanjian
kerja.
sarna.
BAB V K E K A Y A A ND R S A Y A N G D E S A I ' i Y AM E N . I A D TK R T , I ] R A H A N Pasal 15 Kekayaan I)esa sebagaimana dirnaksucl Pasal 4 Ayat yang desanya berubah status Daerah ini menjacli diatur lebih lan.iut dengan Keputusan Bupati.
(1 ) Peraturan Kelurahan akan
BAB VI K E T N N T U A NP E R A ; , I H A N Pasal
15
( 1 ) Terhadap pendapat an yang sumber ada desa, di sebe I um 'f ahun her lakun.ya tlndang-undang 22 Nomor 1999 t'entang peirdripatan Pemerintrthan Daerah, dikelola clan sebagai sumber Femerinttrh Daerah. ( 2 ) Terhadap pendapatan yang daerah sumber ada di de:;a ( 1 sebagaimana climaksucl ayat Dnerilh ) Pasal in i o Pemeri ntah trersama dengan Pemer int ah Desa <1apat mengadakan musyawarah untuk merumuskan sistem bagi hasi I yeng saling menguntungkan kedua belah pihak.
(3 ) Pemer intah D a e r a h h e r k e w a j i b a n u n t u k m e m b a n{ . r : m e n g e n r b a n g l k a Pa.sal sumber-sumber pendapatan sehragaimana rlimaksud ayat (1 ) yarrg sebesar-besarnyn. ini agar dapat memberikan hasiI Fasa I
17
(1 ) Tanilh desa yang cli pergunakan untuk bengkok Kepala cla.n Desa penghasi lan, I)esa sebagai Perangkat cli tetapkan m e nj a d i rlimasukkan sumber Penclapatan Desa yang pengurusannya dalam APBDes.
{2)
yang t a na t r S u m b e r * s r : m b e r P e n d a p a t a n I ) es a b e r u p a desa pengurusannya s t atusny€r berubah menjadi K eI r r r a h a n, o l eh r Ii I a k s a n e " k a n Pemerintnh Daerah m eI e .I u i Anggaran Penclapatan dan BeI an.ia Daerah Kahupaten . BAB 1/I I KETENTUAN PENUTI'P Pasal
18
yang Daerah ini, maka semua ketentuan Dengan berlalrunya Peraturan pendapatan dan kekayaan sumber 11e$a, pengurusan dan mengatur yang pengawasrrnnya ata.u t idak sesuai dengan bertentangan berlaku Daerah irri dinyatakan tidak lagi. Peraturan
,!
I
P a s a l 19
t
yang belum diatur dalam Peraturan Daerah diatur lebih lanJut oleh Bupat i sepanjang p eI a k s a n a a n n y a .
Hal-hal
ini akan mengenai
Pasal 20 Perntur'an Dnerah ini
m u la i
ber'laku pacla tanggal
dlundangkan.
Agar set iap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam L e m b a r a n D a e r a h K a b u p a te n K a r a n g a n y a r .
Di tetapkan (ii Karanganyei' pada tanggal ? Maret 2000 B T ] P A T T T \K A R A N G A N Y A R
SOEDARMADJI. S.H
Di undangkan d i Karanganyar pada t arrgga| 7 Maret 2000 RETARIS DAERAH
&
.
SI.JDARSONO
gf'-N c 'EMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHTIN 2OOO NOMOR 2 dTSERI D . 2 ^
9
PENJAI,ASAN P E R A T T ] R A ND A E R A H K A R I I P A T E N K A R A N G A N Y A R NOMOR . TAHUN 20()0 TNNTANG S I I } I R E R P E N D A P A T A ND A N K E K A T A A N D E S A PNN.IRI,A SAl'I UI\.II'M pemerintahan penyelenggaraan Dalam rangka meningkatkan y a ng p e m b i p e m b a n g u n a n semakin a . y a a n di desa dibutuhkan rlan p e n c l a p a t a n clan n m b e r . t u k i t u m a k a s u m b c r s Un m e ni n g k a t y & n g h a r us d i k u a s a i d e s a d a n a t a . u . d i m i I i k i kekaya.an g u n a ' g u n a a g a r d e sa I b e r h a s i b e r d a y a d a n s e e a r : a dikelola m a s y a r a k a t n y a . k e p e n t i n g a n m e n g a t u r s e r t a m e n g u r u s mampu sumber-sumber Dalam rangka pengurusan dan pengelolaan Pasal 57 pendapatarr berdasarkan desa se:'ta dan kekayaan 1995 (1 ) Keputusan Menteri. Dalam Negeri Nomor 64 Tahun Ayat I)esa., maka Mengena i tent eng Pedoman lJmum Pengaturan penc[apatan tlesa rlan kekayaan clesa pengaturan sumber-sumber IJa.erah. p e r I u c li t e t a . p k a n d e n g a n P e r a t u r a n
II
4 p'i
P R N . I E I , A S A NP A S A I , N E M I P A S A T , Pasal Pasnl Pasa I Pasal Pasal Pasa I Pasa.1 Pasa I Pasa I Pasal Pasa I P a . sa I Pasa I Pasal Pasa I Pas ir I
Pasa P n sa Pasa P a sa
1 2 4 5 6 7 B 9 10 11 1n
13 14 1.5 15 17 18 19 20
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukrrp
je
as. as. je as. ie as. Je as. je &s. je las. je Ias. je as. je as. je as. je as. je as. je as. je as. .ie as. je as. je las. je las. je las . ia
I
't
I
]i C : \ . w s6 \ t r r r k u m \ k a y a d e s a
