•
PERATURAN DAERAI-I KOlA PONTIANAK
NOMOR 1t ,AHUN 2010
KAWASAN T,\NPA ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA eSA WALIKOTA PQNTIANAK,
Menlmbang
a. bahwa merokok clapa! membahayakan kesehatar'l Individu,masyarakat, dan lingkllllgan,baik seeara langsung maupun tidak Iangsung, selliogga diperiuk.an upaya pengendalian dampak merokok terhadap kesehatan:
b. ballwa daJam rangka mewujudkan mutu lingkungan hldup yang seha! clan melinclungl kesehatan masyarakat dari bahaya rokok,Pemerintah KOla Pontianak berllewajiban mengendallkan aktifltas merokok dengan cara menelapkaJl Kawasan Tanpa Rokok;. c, bahwa berdasar'Kan pertimbangan sebagaimana dimaksud p2da hutu! a
dan hUM b perlu membenluk Peraluran Oaerah tentanp Kawilsan Taopa Rokok. Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 lentang Penelapan UrlI;!lmQ Undang Oarurat NOfTlOr 3 Tahun 1953 tentan9 Pembentukan Da~"'1lh Tingkal n di Kalimantan (Lecnbaran Negara Republik Indonesia Ta~un '1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo' 8 Tahun 1905 (Lemblllran Ne<jjafa Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756): 2. Undang-Undang NOfTlOr 8 Tahun 1999 tentang Perlinr:!ungan Konsl!~en (lembaran Nega'lii Repubtik Irw;lonesia Tahun 1999 Nomer 42. Tambahan Lembatan Nega,a Republik lndonesta Nomor 3821): 3, Undang-Unclang Nomor 39 Tahun 1999 lentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Re!=lublik' Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886): 4. Undang-undang Nornor 23 Tahun 2002 lenlang Perlindungan Anall. (Lemb.ran Nella,s. Re;;ublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lemabaran ~I:gara Republik Indonesia Nomor 4235); 5. Undang-Undanll nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenlull.an Pelaturan Perundang-Undangan li~mbaran Negara Republill. Indonesia Tahun 2004 Nome, 53, Tam;'1ohan Lembaran Nega,a Republik looonesi
- 2 6. Undalli'"Undang Nomor 32 rehun 2004 lenlang Pemerintahlln Daerah (Lemberlln N1a9a11l Republik Indon!sia Tahun 2004 Nemor 125, tambahan Lembaran Ne\lare Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanll lelah dllbah beberapa kall yang terakhr dengan Undang. Undang Nomor 12 Tehun 2008 ( Lefl'tIa11ln N~ara Republik Indonesia Tahun 2008 NcmOf 59, Temb8h.n Lemlwlrll" Negalll Republlk Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-lJndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repvblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Rnpublik Indonesia Norror 5038):
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo9 lentang Parlindungan dan Pengelelaan Lingkung~n Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nemer 140, Tambahan lembaran Nagafa Republill Indonesia Nomor 5059):
9. UMang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 lentang K~hatan (Lambaran Negara Republik IMonesla Tahun 2009 Nomor 144, Tambahlln Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),: 10. Peraturan Pemelintah Nomer 19 Tahun 2003 tenlang Pengamanlln Rokok bagl Kesehatan (Lembaran Negara Repubtik Indoneaia Tahun 2003 Nemer 36, Tambahan Lembaran Nagara Repubtik Indonesia Nomor4276 );
11_ Peraluran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 le
12. Peraturan Pemerrntah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pernbagan Urusan Pemerintahan antara Pemerinlah, Pemerlnlah Oaerah Propinsl, Dan Pemerinlah Oaerah KabupatenlKola (Lembaran Negara Republik Indon"~;" Tehun 20
13. Peraluran Pemelintall Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Le"Tlbaran Nagara Republik Indooesia Tahun 2~07 Nomor 89 ,Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Daerah NO'TlOf 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawaj Negeri Sipil Oi Ungkungan Pemerinlah Daerah Kodya Dati Il Pontianak (lembaran Daerah Tahun 1988 NomoI 14 Seri 0 Nomor 10):
115. Peraturan Oaerah NomOl 8 Tehun 2008 lenlaJ'\{i 8idang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi ~ewenangan Pemerinlah Kola Pontianak (Lembaran Dserah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7),
16. Peraturan Oaerah Nemer 11 Tahun 2008 tentang Pembenlukan Organisasi Perangkat Daerah KOla Po:llianak (Lambal"lln Da..""h Tahun 2008 ~omor 10 Seri 0 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nemor 13 Tah..., 2009 Lambaran Oaerah Tahun 2010 NomOI 1 Sari 0 NOITIQf 1;
-3
Dengan Pa,"otujuan Bersama OEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KOlA PONTIANAK
drm
WALIKOTA pOf'mANAK,
MEMUfUSKAN Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.
BAS I
KETENTUAN UMUM
Pasa11
Oalam Pl'lraluran Daerah ini yang rlimaksl,ld dengan:
1. Daerah adalah Kola Pontianak.
2.. Pemerinlah Daerclh adalah Pllmerintahilrl Kota Pontianak
3. Kepala D8elllh adalah Walillola Pontianak 4. Rakok adalah hasU olaha" tembakau Iertlungkus termaSUk cerulu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dan l3nilman "leotiana tabaeum,nlcotiana rustica dan speaies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nlkotin d.m tar dengan atau tanpa bahan tambahan. 5. Merokok adalah kegialan membakar dan alau menghisap lokoll
5. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat alau ruangan lertutup yang dinyatakan dilalang untuk merokok.moojual,mengiklankan,danlatau mempromosikan rokok.
7. Asap Rollo/( Orang Lain (AROL) ada\.ah asap yang keluar dan rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasl asap rokok yang dlhembuskan oleh perokok.
6, Perokok pa:;if adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang
dikelu~rk3rl oleh
perokok.
9. Tampat Umum adalah semua sarana Nang tertutup yang diselenggarakan
o~h
Pemerintah.Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat. 10.Ruang tertutup adalah tampat alau Nang yang ditutup oleh atap dan seluruh sislnya dibatasi oleh dinding terlepas dan material yang digunakan dan struklur pfIrmallen atau sementara. 11.Tempal ke~a adalah semua ruang tertutup bergerak atau Iidak bergel'3k dimana tenaga ke~a bekelja atau tempat yang sering dimosuki lenaga kelja. 12.Tempat lbadah adalah banlilunan atau tempal terlulup yang memiliki cirri-cirl tertenlu yang khusus dipergunakan unluk benbadah bagi para pemeJuk masing-masing agama secara permanen,lidak lermasuk tampa! lbadah keluargo1. 13.Tempat Belmain Anak-anak adalah area kegiatan bermein anek·anak baik yang terlutup maupun lerbuka beserta lingkungannya yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak.
-.
14.Angkulan Umum lIdalah alalt angkullm bagl maS'Iarllkat berupa kendar.'rI dar'l.air dan udal1l yang merupakan Nang tertutup .termasuk dldlllamnya ta~i.bus umum,angkutan kola dan S8JlIniinyll.
1S.l.ingkungan Temp8l Proses Betajlr Mel'9l'j.r adalllh templt proteS pembela;arln dan lingkungannyll. yang dim.nfaatkan untuk keglatan belajar dan mengajar Mau pendidlk.n dan pelatihan.
18.s.r- Kesehatan 8dalah tempat \eftIJtUP dan Ingkungannya • yang digunakan unluk menyelenggarakan upaya kesetlatan yang dilk"kan oleh pemerintah danfaUu milsyarakat. BAS II
AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP
....
B.glln Kesatu Paul 2 Penetapan Kaw3san Tanpa RokDk berazackln , •. Kuembang8tl dan kesehatan manu$ia dan ~ b. Kemwrfaatan umum;
e. Keterplduan dan keserasian: d. Keadilan; e. Tranlparanlll dan akuntab~il.s.
8ag;,n Kedua Tujuan
Paul 3 Panetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan •
.. Memberikan perlindungan yang efeklif dar! baha'I_ asap rokok orq ta...
b Membefikan Nang dan Iingkungan yang beRitI dan sehat bagi masYlirakaL
e. t.1elilldungl
kesehfolSn muyarakal sec8r11 umum dari dampak buruk merokok baik
Ianglung mnupun tidak IanglUll!l. Bagian Katiga
Prir'l$ip
Paul"
Prin$ip Penetapan
t
•• Tldak ada ruing mllrollok dl templtl,llTlumllllmpal kerja lertutup di Kola Pontianak : b. Tldak mengitinkan dan I ttau membillrkan OllInll merokok di kawasan tanpa mlcoll : t. Tldak memaparllan nap rokok pada orang IIIIn melalui kegiatan mlrokok.. SA'" HAl< DAN KEWAJIBAN
PaulS Setiap ClnIng befhak alaS uc1Ira befsl'l dan menikmatl udara yang bebas dan asap rokok, dan bert1ak alas infomIasi dan edukul yang benar mellgel" rokok .uJU merokok dan bahayanyI
""** kesehalan.
Paul 6 ~ap orang wajib memelillllra lingkuogan ~n ~i~n tanpa rokok.
yal'l\l betsih dan Mhat di ruang atau area yang
Pasal7 (l)Pemlmpil'l atau Penanggung Jilwab lempaVruilr>giln yang ditetap$liln slbagal Kawasiln Tanpa Rokok bertanggung Jamb OlIn pllaksanaan Kawann Tanpa Rokok. (2)Pemlmpin atau Penanggung Jswab sebagaimana dimakslid pada ayat (1) Wiljib untuk melaklikan pengawasan inlemalalaa terselanggaranYil Kawasan tanpa Rokok. (3)Tanggung jawab Pemimpin atau Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada aym (1) adalah : a, Menglngatkan semua Ol'ang untuk tldak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi laflgllunll jawabnya. b. Melelakkan tanda-landa dilara.ng meroKok sasual persyaralan di semua pintu masuk utama dan di tempat·tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.
(4) Persyaratan dan tempat sebagalmana dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut dalam peraluran walikota. BABIV
RUANG L1NGKUP KAWASAN TANPA ROKOK
PasalS
(1) Ruanglingkup Kawasan Tanpa RoKok melipllti: a. Tempat umum; b. Tempat ke~a: c. Tempallbadah; d. Tempat bennain aOllK-anaK: e. AngKutan lJll1um; f. UngKungHn tempal proses belajar mengajar:dan g. Sarana kesehatan.
(2) Ketentuan mengenai tampa! umum sebagaimana dimaksud pada ayal 1 hUNf a yang memillki izin usaha perdagangan (SIUP) untuk menjual rokoK wajib Kawasan Tanpa Rokek dengan pengecualian pada aspek penjualan .
melakunakan
BABV
LARANGAN
Pasal9
Setiap orang diLarang meroKok d\ Kawasan tanpa rokok Pasal10 Pe-mimpin atau Penanggung Jawab lempat dan atau ruangan yang ditetapkan sebagai
Kawllan Tanpa Rokok dilanlllg :
I, Menyediakan tempal unruk merokok di dalilm gedung dan menyediakan rokok:
b, Menyediakan asbak dl Kawasiln Tanpa Rokok : dan
e. Mengijinkan atau meniJiarkan orang merokek d~Kawasan Tanpa RoKoK,
BAB VI
PERAN MASYARAKAT
Pasal 11
t.\aSyarakat dan tokoh masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam teroentuknya dan terwujudnyu Kawasan lanpa RoKok.
.,.
Pe~fl
masyawllt dapat dilalwken 58l;ara:
a. Perorangan: b. KeJoo npo" ; e. Baden hokum • d. Lemll.'111 dan;
e. Organilul. Paul 13 Peran masyarakal
d~r.hkan
untuk:
•. Menggunakan hak azasinya agar tetindung dan papararI asap rvkc& onmg lain. b. Ikut mernfasiilasi dan membanlu pejabat yang bel'Wenang~1 dalarn mengawasi tel'tak'sananVII Kawall.an Tanp. Ro!l.ok
Pasal1. Pllr.ln malyal1lkat dilaksanallan melalul : •. Saran, pendapat dan pemiki... n,u.u~n dan pertimbangan berllenaan dengan pemantauan
din pelak:sllnaan kebij;tQn KaWIIHn Tanpa Rokok; b. Keiwtaettaan dalam pen-berian bmbingan dan penyuluhatl sertiI penyeb;w1ultsan
mom.,i
kepada masyaIakat mellgenal Kawalan Tanpa Rokok; c. Mengingalkan stau menegur perokok untuk tidak mrtroKol< di Kawasan ranpa Rokok: d. Memtleritahu pemlmpin alau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadl pelarW'1I11n ; dan e. Melapol1l.an ~ pel.bat befwen.ng
fw.. \elpdi pela~ran.
P.sa115 Pem8rin~ Daerah bertanggung ja'wab me~n infomIaI )'ling keterlibatan ma.yarakal
berlle~
dengan
BAS VII PEMBlNAAN, PENGENOALlAH DAN PENGAWASAN
P,ul l ' (1) Kepala Daerah melakukan pembinlliiln urnum alas: a. PerinduOIJiIn terhadap wargll masyarakat d.f,ri bWya rokoll. b. TefWlIjudnyJI Kawa..n Ta~ Rokok (2) Pembinaan lflbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. Penyebatluasan infol'masi diin soWili:sui melPJI media celllk dan elektJorIjr; ; b. Koordinasi dengan selun.Jh instanll,elemen Olglnlsasl mlsyarakB\, kalangan pendldiklin, toltoh.fokoh rnasyarBkal dIn lolloh-tollon Igaml : c. Mllmolivnll dil'! mornbllnllun patti• .;, p,.ka,.. ",.Iy.,eokat I,ln\l.lll hidl,lp Mlhat tanpa asap rokok dengan matakukan kllmpanye Kaw3aan Tanpa Rokok: d. M8f\lmusq,n kebii~kan yang t1!~~ den9an perlndl.Jngllln masywakll dati p8parBn asap I'QII:<* : dan e. 8ekeljasama dengan badan-badan atal,l lembaga..Jembaga n"lell'lal mllIpun lntemasional dal8lTl upaya melindungl masyarakat dati paparan asap rokok.
Paul 17 (1) Pengendeofl;)n dil8kukan dalam upaya mengarBhkan pemilik, pengelola. d4Jn ~ jawab Kewaaan Tatlpl Rokok untuk mengefektilkan tl!mplll-tempat yang airniliki .tau dikelCllanya bef\ar-benar bebas dar! asap rQkok.
(2)pel'lgendalian sebagaimana dmaksud paola ayal (1) dilall,ukan dengan
ll. Kunjungan pede Lokasi Kawasan Tanpa Rokok: dan
b. Melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok. (3) Pongondali mempunyal kewenanglln Ullluk masuk ke Kawasan Tanpa Rokok bail< siang
maupun malam.
alau salama jam pela~anaan Pera~uran D.erah ini.
ke~a
untuk melakukan inspeksi alau supervise
Pasal18 (I)WalikOla melakukan pens;awasan ternadap Kawesan Tarlpa Rokok (2) Untuk melaksanakan tugllS pengawasall, sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) Kepala Daeran dapat mendelegnikan kewenanganllya kepada Dinas Kesehatan Kola Pontianak sesuai dengan tugas dall fungslnya. (3) Kelenluan teknis pelekssoaan pengawasan tenpa roMIe sebagaimana di meksud pada
ayat (2) di atur labin lanjul dalam Peraturan Kepala Oaera)'!. BAS Vill
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal19
(1) Setiap penllmpin alau pellanggung jawab tempat yang diletapkan sebagai Kawasan Tallpa Rokok apabila tidak mengingatkan orang untuk tidak merokok, lidak melelakkan tanda·tanda di kawasan tanpa rokol< yarlg menjadi tangllung jawabnya sebagaimena di maksl.!Cl dalam pasal7 ayet (3) nuruf a dan nuruf b, dikenakan sanksi administratif beN!» legman tenul",. 1(2) Pemimpin dan penanggung jawab tempal yang ditetapkan s&bagai Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melaksanakan tegl,l'an tertulis sebanyak tlga kali bertunrt-turlf , sebPgalmana dimaksud pada ayat (1) dikanakan denda sebanyak-banyaknya Rp.SOO.OOO,- (Lima ratu& ribu rupiah).
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayal (2) diselorllan ke Kas da&filh.
Paul 20 Seliap pemimpin atau penanggung jawab tempst yang dilelapkar) sebagai KllW"5:iOn Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan pasal 10, dikenakan sanksi administratif berupa t&guran tertulis. Paut 21 PengilWils alsu pelugas berwenang yang tidak mengawasl Kllwasan Tanpa Rokok Ulbagalmana dl maksud dalam pasal 18. dikl!lnlllu.n sankti adminictraai dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan perSlUrsn pelundang-tlndangsn yang bel1aku. Pasal22 Setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rollok sebagaimana dimaksud dslsm Pessl 9. dikenakan dl!lnda ""b.ca.r Rp.50.000,- (lima puluh ribu l\Ipiah) ~nl...k seUap kao pelenggaran. Pasal23 Mekanisme dan pelaksanaan penelapan sanksi administretil dan/alau denda di laksanskan • berdasarkan kelentuan sebagaimsna dimaksud dalsm pa5a124.
,
-8
BABIX KETENTUAN PENYlDIKAN
PUBI 24
(l}Penyidikan
terhadap
pelanggaran Peraluran Daerah ini dilakukan oleh penyidik
sebagaimana di alUf dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
(2)Selain penyidill sebagaimana dimakslid pada ayat (1), Penyidik pegawai Nageri
Sip~
(PPNS) Pemerintah Kola Pontianak diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atau pelilnggaran Peraturan Daerah ini.
(J)Apablla undang-undang yang meniadi dasar hukum tidak mengalur seeara legas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipll (PPNSj daJam melaksanakan jugas penyKlikan sebagaimana dimaksud pade ayal (2) berwenang :
a. Menerima laporan i1tau pengaduan darl orang atau badan hukum tentang adanya dugaan lindak pidana lerhadap kawaun tanpa rakak :
b, Melakukan tindakan pertaffia dan pemeriksaan pada saa! ilu di tempal kejadian;
c. Menyuruh berhenU seOfang tersangka dan memeriksa tanda per1genal diri tersangka; d. Melakukan peny~aan benda atau surat; e. Mengambil sldik jari dan memotret seseorang; f. Memeng!illl orang untuk di dengar dan dl periksa sebagai tersangka atau seksi; g. Mendatal'lQkan orang ahll yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan
per1lara; .
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dar; penyidik bahwa
tidak lerdapat Cukup bukti atau peristiwa tllrllebut bukan merupakan tmdak pldana dan
selanjulnya penyidik memberitahukan hal tel'$ebut kepada Penuntut Umum. tersangke
atau keluarganya;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat diperlanggungjawebkan.
BABX
KETENTUAN PIDANA
Pa$;ll25
(1) Pelanggaran alas kelenluan pnal II dan pasal 10 Peraturan Oaecah Inl, dlancam dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda pallflg banyak Rp_ 10.000.000.
(aepuluh jutu rupiah).
(2) Tindall pidalle sebagalmana di maksud pada ayal (1) adalah pelanggaran. BAB XI
.
KETENTUAN PERALIHAN Pasal26 Dalam jangka waklu 1 (satu) lahun sejak bertakunya Peraturan Daeroh inl, sellap Pemlmpifl
IItIIU P,n,nllllung I_,b KlIwlIsan Tenpe Rokok, hanJs mengadakan penyesuatan dengan
\elellluan Peraturen Oaerah inl;
BAS Xli KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27 Kal-hal yang yang belum C\.Ikup diatur dalam Peraturan Oaerah Ini. sepan)ang mengllnai
pelaksanaannya akafl ditelapkan leblh lanjut dengan Peraturan Wallkola.
-, P.u128
af setiap oranog mengeta~uinya.memerintahkan
pengundllngan Perawran Daerah In1
dengan penempalennya delam Lemb,lf1ln Oaerah Kola Pontianak.
WAlIKOTA PONTJANAK,
-
H. SUTARMIDJI
~ndangkan eli
PonOanlk
~. tangg- ~ hpp"'r 2011 SEK ETARIS DAERAH
It.HeTONI HERIAK!O, MT
Pembina Ubrm Madya
NIP. 19541129198003 1 016
'lEMBARAN DAERAH KOlA PONTlNAK fAHUN 2010 NOMOR 7
,
