Undang Undang Republik Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1
RDP dengan Berbagai Kalangan • RDP dan sosialisasi dengan berbagai kalangan: • PTN, PTN PTS PTS, PT BHMN • Pemerhati Pendidikan • APTISI, ABPTSI • Pemerintah (kementerian lain lain, LPNK) • Masyarakat profesi • Dsb. 2
Semangat dari UU Pendidikan Tinggi • Perluasan dan Jaminan Akses • Pengembangan Tridharma secara utuh • Kesetaraan K t • Penguatan g Pendidikan Vokasi • Keutuhan jenjang pendidikan • Otonomi Ot i • Sistem p penjaminan j mutu • Memastikan tanggungjawab negara dan menghindari hi d i liberalisasi lib li i&k komersialisasi i li i PT 3
Ruang Lingkup UU Pendidikan Tinggi • Ketentuan Umum • Penyelenggaraan P l Pendidikan P didik Ti Tinggii • Penjaminan Mutu • Perguruan Tinggi • Pendanaan dan Pembiayaan • Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Oleh Lembaga Negara Lain • Peran Masyarakat • Sanksi Administratif • Ketentuan Pidana • Ketentuan Lain-lain • Ketentuan Peralihan • Ketentuan Penutup
4
Alasan Perlunya UU Pendidikan Tinggi UUD 1945 P b h k IV P l 31 T t UUD 1945 Perubahan ke IV, Pasal 31 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan P didik d K b d Ayat 3:
Ayat 5:
Pemerintah mengusahakan dan menyeleng‐ Pemerintah mengusahakan dan menyeleng‐ garakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdas‐kan akhlak mulia dalam rangka mencerdas kan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU
Pemerintah memajukan Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai‐nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas) UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas)
UU No. 14 Tahun 2005 (Guru & Dosen) UU No. 14 Tahun 2005 (Guru & Dosen)
Pendidikan: usaha sadar dan terencana Dosen ....dengan tugas utama mentransfor‐ untuk mewujudkan suasana belajar dan masikan, mengembangkan, dan menyebar‐ ? luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan proses pembelajaran luaskan ilmu pengetahuan teknologi dan proses pembelajaran .... Pendidikan Tinggi adalah pendidikan sesudah seni melalui pendidikan, penelitian, dan pendidikan menengah..... pengabdian kepada masyarakat. Perlunya jaminan bahwa pemerintah memajukan iptek Perlunya jaminan bahwa pemerintah memajukan iptek dengan memperhatikan dan menerapkan humaniora UU No. 20 Th. 2003 (Sisdiknas) secara terintegrasi dalam Sisdiknas, sekaligus sbg wadah Perguruan tinggi memiliki g gg bagi dosen menjalankan tugas utamanya bagi dosen menjalankan tugas utamanya otonomi untuk mengelola 5 sendiri lembaganya.... UU Pendidikan Tinggi
Belum adanya bentuk kelembagaan yang memadai untuk mendukung otonomi perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS ti i b ik PTN PTS Belum adanya kerangka tata kelola yang baik bagi semua perg. tinggi dalam g p g gg mengelola sumberdaya (Keu.,SDM,Aset, ..) Belum setaranya pendidikan yg mengutamakan k pengetahuan (akademik) h ( k d k) dan keterampilan (vokasi), serta profesi Masih besarnya hambatan Masih besarnya hambatan memperoleh memperoleh pendidikan tinggi, baik dari segi ekonomi, geografi, maupun sosial. Belum adanya standar pend. tinggi yang Belum adanya standar pend tinggi yang mencakup pengembangan & pemanfaatan iptek dg nilai humaniora beserta penjaminan kepatuhannya penjaminan kepatuhannya Kurang dianggap pentingnya penelitian, komitmen pendanaan, dan penghargaan
1
Aturan bentuk kelembagaan perg. tinggi dan prinsip penye‐ l lenggaraan pendidikan tinggi didik ti i
1
2
Aturan Tata Kelola Perguruan Tinggi beserta prinsip otonomi gg p p pengelolaan perguruan tinggi
2
3
Kesetaraan jenis dan jenjang pendidikan tinggi dan ddk d kesetaraan hak dosennya
3
4
Aturan penerimaan calon Aturan penerimaan calon mahasiswa dan pemerataan pembangunan perg. tinggi
4
5
Ketentuan tentang SNPT sebagai perluasan dari SNP dan sistem penjaminan mutu
5
6
Aturan tentang dana peneliti‐ an dan penghargaan peneliti
6
Un ndang Undan ng Pendidikan Tingggi
Permasalahan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaranya (Perg. Tinggi)
6
Konstruksi Pendidikan Tinggi Bangsa yang Cerdas, Sejahtera, dan Berbudaya Berkembangnya SDM dan Iptek Peraturaan Perun ndangan
Penggabdian Kpd M Masyarakaat
P Penelitian n
Peendidikan
Standar
Pemeliharaan dan Penyebarluasan Pemeliharaan dan Penyebarluasan
Sumber Daya (SDM, Keuangan, Aset, Data,...) b ( ) Prinsip Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Azas Pendidikan Tinggi
7
Azas-Azas Pendidikan Tinggi
Kebenaran Ilmiah, Penalaran, Kejujuran, Keadilan, Manfaat, Kebajikan, Tanggung Jawab, Kebhinekaan, Keterjangkauan
8
Amar Putusan MK No: 11-14-12-126-136/PUU-VII/2009 (31 Maret 2010) T t Tentang UU Badan B d Hukum H k P didik Pendidikan
• Tidak boleh terjadi penyeragaman bentuk lembaga pendidikan • Pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan • Tidak Tid k terjadi t j di liberalisasi lib li i dan d komersialisasi pendidikan Menjadi j salah satu dasar p pertimbangan g dalam penyusunan UU PT
Prinsip Pengelolaan PT
• Nirlaba • Akuntabel • Transparan T • Mutu • Efektif dan Efisien
10
HAL PENTING BARU DALAM RUU DIKTI HAL PENTING BARU DALAM RUU DIKTI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11
Sifat dasar PT Sifat dasar PT
Pengabd P dian pada masyyarakat
Pene elitian
Pend didikan
Misi Pendidikan Tinggi: SDM & IPTEK Unggul
Otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dijamin
PERPADUAN ANTARA PENDIDIKAN FORMAL, PROFESIONALISME, PENGALAMAN KERJA DAN KARIR: Pencapaian Level Level pada KKNI Level pada KKNI Melalui Berbagai Jalur KKNI Melalui
P S1 D4
9 8
D3 D2
7
D1 SMA
6
SMP
5 L3
4
L2 L1
3 2 1
Jenis & Jenjang Pendidikan Tinggi dan Bentuk Perguruan Tinggi (Ps 16‐32) Program Doktor Program Profesi Program Profesi
Program Sarjana Program D‐2 Program D 2 Program D‐1
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Akadem mi Komunittas
P Program D‐3 D3
Akad demi
Program D‐4
Po oliteknikk
Kementerian, Kementerian lain, LPNK, Profesi.
U Univers itas, Insstitut, SSekolah Tinggi
Program Magister
Hak Penyelenggaraan Program PT Hak Penyelenggaraan Program PT Bentukk PT
Jenis i Program PT Akademik
Akademi Komunitas Akademi Sekolah Tinggi Institut Universitas Politeknik D3
Pengaturan eksisting
MT
Pengaturan baru
Vokasi D1
D2
D1
D2
Profesi/Spesialis
D3 DR T
S1
S2
S3
D3
D4
MT
S1
S2
S3
D3
D4
MT
S1
S2
S3
D3
D4
MT
D1
D2
D3
D4
MT
DR T
DR T DR T
PR
SP
PR
SP
PR
SP
PR
SP
Jenjang Karir Akademik Dosen Jenjang Karir Akademik Dosen JABATAN AKADEMIK
DOSEN PADA PT
Asisten Ahli
Lektor
Lkt Kepala
Akademi Ak d i Komunitas K it Akademi Sekolah Tinggi Institut Universitas P li k ik Politeknik Pengaturan eksisting Pengaturan baru
BUP PROFESOR: 70 TAHUN
Profesor
Persyaratan Dosen Persyaratan Dosen Kualifikasi l f k pendidikan/Pengakuan ddk / k Tingkat k Kompetensi KKNI
DOSEN PADA PT
D3+/5 D3 /5
Akademi Komunitas Akademi Sekolah Tinggi Institut Universitas Politeknik Pengaturan eksisting Pengaturan baru
S1/SST/6
S2/MST/8
S3/DRT/9
Perijinan dan Akreditasi (Baru) Perijinan dan Akreditasi (Baru) PT
Ijin Akreditasi
Institusi
Program Studi
Terbit
Terbit
Minimum
Minimum
Pendirian Prodi baru harus telah memenuhi syarat minimum akreditasi, sehingga pada saat izin Prodi keluar, otomatis sudah , gg p , terakreditasi minimum
Standar Nasional PT Jenjang Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah
Pendidikan Tinggi
Isi
Proses
Lulusan
PTK
Sarpras
Kelola
Biaya
Penilaian
Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Delapan St d N i Standar Nasional Pendidikan Tinggi l P didik Ti i (SNPT)
Lingkup
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan, Penelitian, Penelitian, Pengabdian Kpd Masy.
Baru
19
Penjaminan Mutu Penjaminan Mutu PT
BAN INST
Internal Eksternal
LAM PRO O
LAM WIL
Bisa
Bisa
PRODI
✔ ✔
Bisa
Catatan: + Semua standar mengacu pada SNP dari BSNP yang ditetapkan Menteri + Semua didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dikelola Menteri p g gg y g + LAM PRO: Lembaga Akreditasi Mandiri + LAM WIL: Lembaga Akkreditasi Wilayah (BAN) + Bisa: Pengaturan baru + Bisa: Pengaturan baru
Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian
Ketersediaan •Universitas/Institut U i i /I i Negeri N i di setiap di i Provinsi P i i •Akademi Komunitas di Setiap Kabupaten/Kota JJ u tu menjangkau e ja g au 3 3T •PJJ untuk •Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus unt Jenjang Pendidikan Tinggi Khusus unt Jenjang Pendidikan Tinggi •Pengembangan sumber belajar terbuka (open educational resources) (open educational resources) •Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi (INHERENT) ( ) 21
Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian Keterjangkauan •Penetapan standar biaya satuan oleh Menteri •Pembatasan pungutan pada mahasiswa (tidak memberatkan) •Jaminan akses non diskriminatif •Jaminan pembiayaan bagi masyarakat miskin yang memenuhi syarat akademik •Pengalokasian 20% kapasitas penerimaan p untuk mahasiswa miskin dan prioritas untuk calon mhs dari daerah 3T
22
Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian
Jaminan Kepastian •Larangan penggunaan penerimaan mahasiswa baru utk tujuan komersial •Kepastian bagi yang memenuhi syarat p akademik untuk dapat kuliah •Jaminan bagi yang telah masuk untuk menyelesaikan kuliah dalam batas waktu menyelesaikan kuliah dalam batas waktu yang ditentukan •Dukungan beasiswa bantuan biaya •Dukungan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, pembebasan SPP, pinjaman t tanpa bunga bagi yang tidak mampu b b i tid k 23
Sistem Penjaminan Mutu Pemerintah
BSNP
Masyarakat
(Wilayah)
Lembaga Lembaga Penjamin L Penjamin Layanan Pend. P d Mutu Tinggi
Perguruan Perguruan Perguruan Tinggi Tinggi Tinggi
Pangkalan Data g Pendidikan Tinggi
Ketentuan Baru Ketentuan Saat Ini
BAN PT BAN‐PT
LLembaga b Lembaga Lembaga Akreditasi Akreditasi Akreditasi Mandiri Mandiri Mandiri 24
Pendidikan Tinggi Keagamaan • Pemerintah atau masyarakat dapat menyelenggarakan PT Keagamaan • PT Keagamaan dapat berbentuk: Universitas, Institut Sekolah Tinggi, Institut, Tinggi Akademi dan Ma’had Ma had Ali, Pasraman, Seminari, dan bentuk lain yang sejenis • Ketentuan mengenai PT Keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah
25
Tata Kelola & Otonomi (Baru) Tata Kelola & Otonomi (Baru) Aspek Kelembagaan
I Satker
II
III
Satker
Badan hukum
Organisasi & Tata Pola Satker kelola
Pola Satker +
Mandiri
Aset
Negara
Negara
Dipisahkan
Alokasi APBN
Mekanisme APBN melalui Kemdikbud langsung
Mekanisme APBN melalui Kemdikbud langsung
Mekanisme subsidi atas penyediaan pelayanan publik
Penetapan p tarif
Kementerian & PTN
Didelegasikan g oleh Organ PTN g Menkeu Ke Kementerian & PTN
PNBP
PNBP
PNBP digunakan langsung PNBP digunakan
Bukan PNBP
Pelaporan
LKPP
LKPP
Diintegrasi LKPP
Kepegawaian
PNS
PNS
Pegawai PTN + PNS diperbantukan
Akuntabilitas
Menteri
Menteri + Menkeu
Pemangku kepentingan
Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya Otonomi Perguruan Tinggi Negeri
Otonomi Bidang Otonomi Bidang Akademik Otonomi Penuh Otonomi Penuh (sesuai perundangan)
Otonomi Bidang Non Otonomi Bidang Non‐ Akademik Satker PPK‐Negara (Statuta dg Permen) Satker PPK‐BLU Satker PPK‐BLU (Statuta dg Permen) Badan Hukum (Statuta dg PP)
PPK : Pola Pengelolaan Keuangan
Dengan adanya tiga macam tatakelola tersebut, berarti tidak ada penyeragaman (amar putusan MK)
27
Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya Otonomi Perguruan Tinggi Swasta
Otonomi Bidang Otonomi Bidang Akademik Otonomi Penuh Otonomi Penuh (sesuai perundangan)
Otonomi Bidang Non Otonomi Bidang Non‐ Akademik
Ditentukan oleh Badan Penyelenggara PTS a.l. yayasan
Bentuk tatakelola ditentukan oleh Badan Penyelenggara PTS (a.l. Yayasan) masing‐masing, berarti tidak ada penyeragaman (amar putusan MK) 28
Penyelenggaraan Otonomi PTN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM
BADAN HUKUM
Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU Perbendaharaan Negara dan UU 20 Tahun 1997 tentang PNBP
UU PT
Telah diatur dalam PP 23/2005 Tentang BLU dan PP 66/2010. Tentang BLU dan PP 66/2010
‐Diatur dlm Statuta PP (usulan dari PTN‐BH) ‐ Sebagian diatur dengan PP g g (bentuk dan mekanisme pendaaan PTN‐BH)
29
Pengelolaan Transisi Perguruan Tinggi BHMN STATUTA DENGAN PP
PT BHMN & EX BHMN
PTN BH (SESUAI (SESUAI RUU DIKTI)
‐ SELAMA MASA TRANSISI MAX 2 TAHUN MENGGUNAKAN PPK BLU ‐ SESUAI PP Bentuk dan Mekanisme ‐ Pendanaan PTN‐BH d
30
Praktik Pengelolaan Keuangan PT BHMN Kini 1. Pengelolaan Keuangan mirip dengan Pola Pengelolaan BLU: a. Mendapatkan alokasi APBN yang dikelola sesuai dengan mekanisme APBN. b Mengelola PNBP secara otonom, dipertanggunjawabkan b. l l d bk dan dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Aset tidak terpisah, kacuali IPB dan Unair. 3 Program dan Anggaran (khususnya komponen PNBP) 3. Program dan Anggaran (khususnya komponen PNBP) dievaluasi dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanah. 4 Pengelolaan SDM PNS dan Non 4. Pengelolaan SDM PNS dan Non‐PNS PNS
31
Pendanaan dan Pembiayaan Perguruan Tinggi • • • • • • • •
Pemerintah bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan tinggi Pemerintah bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan tinggi (dialokasikan dalam APBN). Sebagian alokasi BOPTN untuk biaya penelitian. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pendanaan pendidikan Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pendanaan pendidikan tinggi (dialokasikan dalam APBD). Alokasi untuk calon mahasiswa tidak mampu P Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif i t h f ilit i d i h d d i i d t id ktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi. Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha/ industri atau masyarakat yang memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan dipergunakan PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Dana Pendidikan berasal dari APBN diberikan kepada: – PTN untuk investasi, operasi, dosen dan tenaga kependidikan, dan PTN untuk investasi operasi dosen dan tenaga kependidikan dan pengembangan – PTS untuk tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesorinvestasi dan pengembangan – Mahasiswa sebagai dukungan biaya mengikuti pendidikanikan tinggi 32
Perguruan Tinggi Asing • Perguruan Tinggi Asing (negara lain) yang sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya, dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah di wilayah NKRI. NKRI • Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan program studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi Asing. • Penyelenggara pendidikan Asing wajib: – melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah – berprinsip nirlaba – mengangkat dosen mengangkat dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia. – mengembangkan ilmu dasar di Indonesia dan mendukung kepentingan nasional. • Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi Asing diatur dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri. 33
Penyelenggaraan PT oleh KL Lain UUD 1945 Perubahan ke IV, Pasal 31 Ayat 3: Pemerintah mengusahakan dan menyeleng‐ garakan SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdas‐kan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU
UU Nomor 20/2003 (Sisdiknas) Kemdikbud penanggung jawab bidang pendidikan
UU Pendidikan Tinggi MENGATUR PENGELOLAAN PT
UU Pendidikan Tinggi MENGATUR PENGELOLAAN PT K/L LAIN BEKERJASAMA DG PT UNTUK PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEDINASAN/PROFESI PENGELOLAAN PT OLEH K/L LPNK DIATUR DENGAN PP
Manfaat UU PT Entitas
Manfaat Memiliki banyak pilihan jenis pendidikan tinggi yang setara
Masyarakat
Jaminan dapat kuliah sesuai dengan kemampuan akademiknya dapat kuliah sesuai dengan kemampuan akademiknya Biaya kuliah yang dikendalikan sehingga lebih terjangkau Jaminan memperoleh layanan pendidikan bermutu
Dunia Usaha
Memanfaatkan penelitian di perguruan tinggi untuk inovasinya Memperoleh insentif bagi yang memberikan bantuan ke PT Dijamin otonomi akademiknya
Perguruan Tinggi g gg
Memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan g mutunya y Memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah melalui bantuan operasional pendidikan tinggi
Pemerintah
Dapat mendorong perguruan tinggi untuk memajukan iptek melalui D t d ti i t k j k i t k l l i pelaksanaan tridharma secara komprehensif dan terpadu Dapat memberikan layanan pendidikan tinggi yang berkesetaraan
Dosen
Jaminan memperoleh dana penelitian Kesetaraan dalam jenjang karir akademik
35
Hal baru lainnya… • PT dapat PT dapat
menyelenggarakan hanya program pasca program pasca • Lulusan S‐1 dapat langsung S‐3 • Kopertis ditransformasi menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi • Penugasan dosen untuk pemerataan mutu pendidikan Tinggi seluruh Indonesia • BUP Guru Besar 70 tahun • Pemerintah menanggung biaya SNMPTN,PTS dapat mengikuti SNMPTN • Penerimaan mahasiswa baru merupakan seleksi akademik,dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. komersial • PTN wajib mencari dan menjaring mahasiswa berpotensi akademik dari keluarga kurang mampu • Pemenuhan hak mahasiswa–beasiswa,bantuan pendidikan, pinjaman dana tanpa bunga • Pemda dapat memberi dukungan dana kepada PT • Standar satuan biaya operasional sebagai dasar alokasi anggaran PTN mempertimbangkan: capaian Standar nasional Pendidikan, jenis prodi, dan indeks kemahalan wilayah • Alokasi dana penelitian –minimum 30% dari • Alokasi –minimum 30% dari BOPTN
36
T i Terima Kasih.. K ih
37
