Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-67982/PP/M.VIIIB/15/2016 Jenis Pajak
: Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak
: 2011
Pokok Sengketa
: bahwa dalam pemeriksaan terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Jumlah Penghasilan Netto sebesar Rp28.634.402.368,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan perhitungan dengan menggunakan nilai quartile 2 diperoleh operating income wajar Pemohon Banding adalah sebesar Rp3.119.390.088,00, sehingga diperoleh koreksi positif dengan rincian sebagai berikut: Peredaran Usaha menurut Pemohon Banding Rp 41.578.649.494 Koreksi Positif Penjualan Rp 28.634.403.364 Peredaran Usaha menurut Peneliti Rp 70.213.052.858 Menurut Pemohon
: bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan ke perusahaan PT AAA Medical di Surabaya. Kendatipun jumlahnya sedikit hal ini seharusnya sudah dapat dijadikan bahan analisa dan perbandingan bagi Pemeriksa untuk mendalami transaksitransaksi yang dilakukan oleh PT AAA dengan perusahaan-perusahaan lain yang independent sebagai perbandingan, bukannya malah Pemeriksa membandingbandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak jelas kondisinya di luar negeri;
Menurut Majelis : 1. bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Laporan Penelitian Keberatan, Surat Banding, Surat Uraian Banding dan keterangan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat sengketa koreksi positif peredaran usaha a quo karena peredaran usaha yang dihitung Terbanding berdasarkan analisis Transaction Net Margin Method (TNMM) sehubungan transaksi penjualan Pemohon Banding kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan ketentuan perpajakan. Atas koreksi peredaran usaha tersebut tidak disetujui Pemohon Banding karena Terbanding tidak memperhatikan kondisi perusahaan yang sebenarnya seperti faktor mesin dan peralatan peralatan yang digunakan serta menggunakan asumsi asumsi yang bertentangan dengan azas materiil dalam sistem perundangundang perpajakan;
2. bahwa Pemohon Banding berdiri pada tanggal 17 Juli 2007 di Jakarta, Indonesia dengan tujuan memproduksi barang jadi tekstil untuk keperluan kesehatan antara lain; Non-Woven Cotton, Fabric of Cottan, Cut Cotton, Cut Cotton Puff, Sliver CF dan Gauze;
3. bahwa Pemohon Banding mengalami kerugian tiga tahun terakhir sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8
URAIAN Sales Cost of Good Sold Gross Income Other Operating Expenses Operating Income Gross Margin Operating Margin Net Cost plus Margin *)
2009 (Rp) 12.600.689.020 23.305.944.038 (10.705.255.018) 2.725.730.136 (13.430.985.154) -84,96% -106,59% -51,59%
TAHUN 2010 (Rp) 24.754.652.533 39.166.127.209 (14.411.474.676) 3.560.148.000 (17.971.622.676) -58,22% -72,60% -42,06%
2011 (Rp) 41.578.649.494 62.563.748.542 (20.985.099.048) 4.375.952.915 (25.361.051.963) -50,47% -61,00% -37,89%
Weighted Average 26.311.330.349 41.678.606.596 (15.367.276.247) 3.553.943.684 (18.921.219.931) -64,55% -80,06% -43,85%
4. bahwa Terbanding telah menyampaikan kepada Pemohon Banding Surat Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen dengan nomor S.657/WPJ.22/KP.0200/2012 tanggal 9 Oktober 2012 dan nomor S-585/WPJ.22/KP.0200/ 2012 tanggal 18 Oktober 2012 serta Surat Peringatan I dan II sehubungan peminjaman Dokumen Transfer Pricing Nomor S-624/WPJ.22/KP.0200/2012 tanggal 5 November 2012 dan Nomor S-633/WPJ.22/KP.0200/ 2012 tangga 14 November 2012. Selanjutnya Pemohon Banding hanya menyerahkan foto copy dokumen transfer pricing pada tanggal 13 November 2012 yang terdiri lima halaman yang hanya ditandatangani oleh bagian akunting dan tidak ditandatangan oleh Direktur Perusahaan, sehingga Terbanding membuat Berita Acara tidak disampaikannya dokumen Transfer Pricing pada tanggal 27 November 2012;
5. bahwa foto copy dokumen transfer pricing yang disampaikan oleh Pemohon Banding “tidak memenuhi persyaratan” sebagai dokumen transfer pricing sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) PER-43/PJ/2010 dan Pasal 18 ayat (5) PER-32/PJ/2011 karena : a. Tipidoc Tahun Pajak 2011 baru dibuat pada tanggal April 2014; b. Tipidoc tersebut hanya ditandatangani oleh pegawai akunting yang bukan pengurus perusahaan; c. Tipidoc tersebut tidak memberikan gambaran perusahaan secara rinci yakni: 1) tidak menjelaskan aspek aspek operasional kegiatan usaha termasuk rincian fungsi fungsi
yang diselenggarakan oleh unit-unit yang berada dalam organisasi perusahaan; dan 2) juga tidak menjelaskan gambaran lingkungan usaha secara rinci (yang diuraikan adalah masalah umum di kawasan industry EJIEP);
d. Tipidoc tidak menjelaskan transaksi yang dilakukan perusahaan dengan perusahaan affiliasi atau yang mempunyai hubungan istimewa yakni;
1) Tidak membuat dan menjelaskan transaksi transaksi dengan pihak affiliasi baik jenis maupun nilainya;
2) Tidak membuat dan menjelaskan transaksi dengan pihak perusahaan pembanding baik jenis maupun nilainya;
3) Tidak membuat Business Plan yakni kebijakan penentuan harga jual dan daftar harga 5 (lima) tahun terakhir;
4) Tidak membuat Rencana biaya produksi per unit; e. Tipidoc tidak menjelaskan catatan Analisa Kesebandingan yakni: 1) Karakteristik produk barang yang ditransaksikan atau yang dijual kepada perusahaan affiliasi; 2) Kondisi ekonomi pada saat transaksi; 3) Strategi bisnis Pemohon Banding pada saat melakukan transaksi dengan perusahaan affiliasi;
6. bahwa menurut Terbanding, metode analisis Comparable Uncontrolable Price (CUP) yang dipakai oleh Pemohon Banding untuk menguji kewajaran peredaran usaha tidak dapat digunakan sebagai metode analisis untuk menguji kewajaran peredaran usaha dengan perusahaan affiliasi karena tidak didukung dengan bukti bukti yang diperlukan sesuai dengan keterangan dan penjelasan dalam lampiran khusus SPT Tahunan PPh Badan Form 3A-1 SPT Tahunan 2011) yaitu: a. Pemohon Banding tidak membuat metodelogi penentuan harga; b. Pemohon Banding tidak membuat catatan tentang data pembanding yang digunakan Pemohon Banding untuk menentukan harga transaksi; c. Tidak membuat catatan tentang aplikasi metodelogi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembanding dalam penentuan harga pembanding; d. Dalam analisis “Menetapkan Kebijakan Harga” Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen Purchase Order dari pembeli dan atau Penawaran harga (sales order) serta data pembanding perusahaan sejenis lima tahun terakhir; e. Harga jual produk yang dibandingkan oleh Pemohon Banding adalah penjualan kepada PT.AAA Medical Indonesia (perusahaan independen) dengan jenis produk yang berbeda;
7. bahwa menurut Terbanding, sehubungan Pemohon Banding tidak menyerahkan Transfer Pricing Document (Tipidoc) yang lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PER-43/PJ/2010 dan Pasal 18 ayat (5) PER-32/PJ/2011, maka Terbanding menerapkan Transactional Net Margin Methode (TNMM) dengan menggunakan data komersil yang akurat dan andal serta telah diakui secara International yaitu data “ORIANA” yang menghasilkan Penghasilan Netto 4,89% sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-073/WPJ.22/KP.0205/2013 tanggal 23 April 2013 dan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-756/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 23 Juni 2014;
8. bahwa untuk menguatkan dalil yang dikemukakan oleh para pihak, maka Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menyerahkan Transfer Pricing Dokumen (TP Doc) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)“;
9. bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan Transfer Pricing Document dalam persidangan sesuai ketentuan Pasal 3 PER-43/PJ/2010 yang mengatur: 1. Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pihakpihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; 2. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding; b. Menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat; c. Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; d. Mendokumentasikan setiap langkah untuk menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
10. bahwa sesuai Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";
11. bahwa berdasarkan uraian di atas dan pertimbangan hukum a-quo, Majelis berpendapat :
a. bahwa Pemegang Saham Pemohon Banding terdiri dari; 1) Masakazu Kuneida sejumlah 1%, Yusihiro Kuneida 3% dan BBB Sanitary Goods Corp. 96%;
b. bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi penjualan kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa: 1)BBB Sanitary Goods Co. Ltd, 2) CCC Sanitary Material Co. Ltd, 3) DDD Sanitary Material Co.Ltd, dan 4) PT.AAA Medikal Indonesia, dengan skema sebagai berikut:
c. bahwa berdasarkan skema kepemilikan di atas, maka; 1) BBB Sanitary Goods Co. Ltd, Yasui Kita-ku, Nagoya, Japan adalah pemegang saham majoritas Pemohon Banding yakni 94 %, CCC Sanitary Material, Co, Ltd, Tai Cang City, Jiangsu-China sebesar 100% dan DDD Sanitary M, Co, Ltd, Baosan Distric, Shanghai China sebesar 100%, sehingga antara anak perusahaan tersebut merupakan perusahaan affiliasi yang memiliki hubungan istimewa menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f, Pasal 18 ayat (3) sampai dengan (3d) dan (4) UU PPh; 2) Changzou Liglan Sanitary Material Tai Cang City, Jiangsu-Cina dimiliki oleh Suzhou Sanitary Material, Co, Ltd Tai Cang City, Jiangsu-Cina yang merupakan anak perusahaan dari BBB Sanitary Goods Co, Ltd Yasul Kita-ku, Nagoya, Japan, sehingga antara anak perusahaan tersebut merupakan perusahaan affiliasi yang memiliki hubungan istimewa menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f, Pasal 18 ayat (3) sampai dengan pada ayat (3d), ayat(4) UU PPh; 3) bahwa penjualan tahun 2011 dilakukan kepada perusahaan affiliasi Rp40.795.584.836,00 atau 98,12% dan kepada PT AAA Medical Indonesia Rp783.064.685 atau 1,88% dengan rincian sebagai berikut: No.
Uraian
1 2 3 4
Negara Nilai Transaksi % terhadap total penjualan Nama Barang
5
Mesin yang digunakan untuk memproduksi Barang yang dijual mengandung Intangible property Pelayanan Purna Jual Menanggung Risiko Garansi Term of delivery Term of payment Invoice penjualan
6 7 8 9 10 11
BBB Sanitary Goods Co. Ltd. Jepang Rp1.708.276.253 4,11% Puff Cotton
DDD Sanitary Co. Ltd China Rp1.352.483.228 3,25% Gauze
Carding, Dyeing, Dryer Ya
CCC Sanitary Co. Ltd China Rp 37.734.825.355 90,76% Puff Cotton, Non Woven Cotton Carding, Dyeing, Dryer Ya
Ya Ya Ya Ya Ya
Ya Ya Ya Ya Ya
Ya Ya Ya Ya Ya
sizing, Warping, Weaving Tidak
PT.AAA Me Indonesia Indones Rp783.064 1,88%
4) bahwa PT AAA Medikal Indonesia dimiliki oleh pemegang saham majoritas sebesar 90% AAA Medical Corporation Nagoya City yang bersama sama dengan BBB Sanitary Goods Co, Ltd, Yasui Kita-ku, Nagoya, Japan memiliki saham AAA Medical Shanghai Co. Ltd, ShanghaiCina masing masing 99% dan 1%. Meskipun hubungan antara Pemohon Banding (PT.BBB Indonesia) dengan PT.AAA Medikal Indonesia belum merupakan hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan Pasal 2 ayat (2) UU PPN, namun transaksi penjualan kepada PT AAA Medikal Indonesia dapat dipengaruhi oleh BBB Sanitary Goods Co, Ltd, Yasui Kita-ku Nagoya, Japan; 5) bahwa menurut Majelis, sehubungan transaksi penjualan seluruhnya dilakukan kepada perusahaan affiliasi yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UU PPh, maka menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh: “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya; 6) bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan tidak menyerahkan Transfer Pricing Document (Tipidoc) sesuai ketentuan Pasal 3 PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, sehingga sulit menilai kewajaran transaksi dengan perusahaan affiliasi yang mempunyai hubungan istimewa; 7) bahwa menurut Majelis, perhitungan peredaran usaha yang digunakan Terbanding dengan menggunakan Transaction Net Margin Methode (TNMM) “sudah tepat” karena: a. Pemohon Banding tidak membuat Tipidoc sesuai ketentuan ketentuan Pasal 3 PER43/PJ/2010, sehingga Majelis berpendapat analisis kewajaran transaksi dengan perusahaan affiliasi atau perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yang dilakukan oleh Terbanding sudah sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UU PPh; b. Data internal tidak dapat digunakan sebagai data pembanding karena seluruh penjualan dilakukan kepada perusahaan affiliasi; c. Pemohon Banding tidak membuat Bussiness Plan (rencana usaha) yakni; 1) Rencana Produksi setahun; 2) Rencana perhitungan harga pokok penjualan per satuan/unit; 3) Rencana Penjualan; d. Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan dan membuktikan kerugian yang cukup signifikan yang diperoleh Pemohon Banding sejak tahun 2009 sampai dengan 2011; e. Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan dan membuktikan harga penjualan yang dilakukan kepada perusahaan affiliasi dibawah harga pokok penjualan dan bahkan harga penjualannya tidak dapat menutupi biaya pemakaian bahan baku utama (raw material) bahan baku tambahan dan biaya tenaga kerja; f. Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan dan membuktikan arus uang masuk penambahan hutang dari pemegang saham majoritas; 8) bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding tidak membuat Tipidoc sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 3 PER-43/PJ/2010, tidak menyerahkan bukti bukti transaksi dengan affiliasi sebagaimana di jelaskan di atas, tidak menjelaskan dan membuktikan kondisi perusahaan yang sebenarnya seperti faktor mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang dipergunakan sebagaimana dijelaskan di atas; 9) bahwa data pembanding yang digunakan oleh Terbanding untuk menghitung peredaran usaha adalah data base commercial “Oriana” yang valid dan sudah diakui oleh Internasional; 10) bahwa kriteria data pembanding yang digunakan oleh Terbanding diambil dari data base commercial Oriana menurut Majelis sudah mempertimbangkan kondisi usaha Pemohon Banding yakni: a. Terdapat 162 perusahaan dengan kriteria perusahaan yang aktif, data tahun 2009 sampai dengan data tahun 2011, berada di Far East and Central Asia dan memperoleh laba rugi operasi (Operating Profit and Loss); b. Kemudian dari 162 perusahaan tersebut disaring menurut jenis usaha yang hampir sama dengan Pemohon Banding menjadi 143 perusahaan dengan Primary bussines line perusahaan manufacturing penghasil non-woven dan disaring lagi menjadi 53 perusahaan yang menghasilkan produk turunan non-woven; c. Dari 53 perusahaan tersebut kemudian diambil perusahaan yang identik dengan perusahaan Pemohon Banding yaitu tidak mempunyai Research and Development (R&D) yaitu sebanyak 48 perusahaan; d. Selanjutnya dari 48 perusahaan tersebut dipilih yang berdirinya tahun 2000 sama dengan pendirian Perusahaan Pemohon Banding dan diperoleh 30 perusahaan; e. Terakhir dari 30 perusahaan tersebut dipilih perusahaan yang memenuhi kriteria
f.
contract manufacturer yang sama dengan kegiatan usaha Pemohon Banding diperoleh 11 perusahaan; Kemudian Terbanding menghitung Laba Bersih Usaha berdasarkan 11 data perusahaan yang mirip atau hampir sama dengan kondisi usaha Pemohon Banding yaitu menghasilkan Rasio Tingkat Pengembalian Total Biaya sebesar 4,89% atau Laba Bersih Usaha Rp3.273.351.401,00 atau Penjualan (Peredaran Usaha) sebesar Rp70.213.052.858,00;
11) bahwa menurut Majelis, Peredaran Usaha yang dihitung oleh Terbanding sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan (4) UU PPh sudah tepat karena data yang digunakan sebagai data pembanding adalah 11 perusahaan internasional yang berasal dari data base “Oriana” yang sudah diakui validitasnya secara Internasional dan memperhatikan ketidakpatuhan Pemohon Banding dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan dengan tidak membuat Transfer Pricing Document (Tipidoc) sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, maka koreksi positif peredaran usaha yang dilakukan oleh Terbanding Rp28.634.403.364,00 sudah tepat atau “dipertahankan” karena sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian Majelis “menolak” Permohonan Banding Pemohon Banding; Menimbang : bahwa mengenai sengketa banding ini Hakim Sigit Henryanto berpendapat lain (dissenting opinion), yaitu sebagai berikut : bahwa koreksi Terbanding adalah atas penjualan sebesar Rp28.480.442.055,00 atas dasar kewenangan Terbanding dalam Pasal 18 ayat (3) bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Panghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (untuk selanjutnya disebut UU PPh) yang menyatakan : Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biayaplus, atau metode lainnya; bahwa atas koreksi Terbanding dalam pemeriksaan tersebut kemudian diajukan keberatan sebesar Rp28.480.442.055,00, tetapi di dalam keputusan keberatannya penjualan yang semula berjumlah Rp70.059.091.549,00 ditambah menjadi Rp70.213.052.862,00 (ada tambahan sebesar Rp153.961.313,00) sehingga di dalam banding yang diajukan Pemohon Banding koreksi yang diajukan banding atau nilai sengketa bertambah sebesar Rp153.961.313,00 tersebut sehingga totalnya menjadi Rp28.634.403.368,00; bahwa atas penambahan nilai sengketa yang diajukan Pemohon Banding pada saat keberatan sebesar Rp28.480.442.055,00 berubah/bertambah menjadi Rp28.634.403.368,00 tersebut menurut Hakim Sigit Henryanto adalah bukan ultra petita karena tambahan nilai sengketa tersebut adalah berdasar dari tambahan koreksi Terbanding pada saat memutus keberatan Pemohon Banding yang tidak disetujui juga oleh Pemohon Banding, sehingga menurut Hakim Sigit Henryanto nilai sengketanya adalah Rp28.634.403.368,00; bahwa atas koreksi Terbanding baik dalam pemeriksaan maupun penelitian keberatan semuanya adalah atas dasar Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan baik dari KKP pemeriksaan maupun KKP penelitian keberatannya Terbanding telah melakukan analisa Transfer Pricing sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 stdtd PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan ternyata Pemohon Banding tidak pernah membuat Transfer Pricing Documen (TP Doc) seperti yang diatur oleh ketentuan tersebut di atas; bahwa dengan demikian Hakim Sigit Henryanto sependapat dengan Terbanding terhadap transaksi antara Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa karena tidak didukung dengan analisa TP Doc dari Pemohon Banding oleh Terbanding berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh bisa ditentukan/dihitung kembali sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen sesuai ketentuan yang ada; bahwa penentuan harga wajar yang dilakukan Terbanding tersebut adalah harus sesuai ketentuan yang ada, sehingga apabila Terbanding telah melakukan analisa TP Doc dengan metode apapun maka hasil dari penentuan harga wajar tersebut tata cara penentuannya harus sudah sesuai ketentuan yang ada; bahwa adapun transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu dengan BBB Sanitary Goods Co.Ltd (Jepang), CCC Sanitary Co Ptd (China) dan DDD Sanitary Co Ltd (China) sebesar total : - BBB Sanitary Goods Co Ltd = Rp 1.708.276.253,00 - CCC Sanitary Co Ltd = Rp 37.734.825.355,00
-
DDD Sanitary Co Ltd Jumlah
= Rp 1.352.483.228,00 Rp 40.795.584.836,00
adalah 98,2% dari total penjualan sebesar Rp 41.578.649.492,00; bahwa dari data yang ada daftar pemegang saham Pemohon Banding adalah : - Masuhazu Kuneida (Jepang) Rp 89.900.000,00 = 1% - Yosuhiro Kuneida (Jepang) Rp 269.700.000,00 = 3% - BBB Sanitary Goods Co Ltd Rp8.630.400.000,00 = 96% Total Rp8.990.000.000,00 = 100% bahwa hubungannya dengan CCC Sanitary Co Ltd dan DDD Sanitary Co Ltd terlihat pada pohon kemilikan sebagai berikut :
bahwa dengan demikian hubungan istimewa seperti yang dimaksud Pasal 18 ayat (4) UU PPh: Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila: a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat; bahwa uraian tersebut maka Hakim Sigit Henryanto berpendapat terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan perusahaan-perusahaan tersebut di atas; bahwa berdasarkan Akta Nomor 12 dari Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 2 tanggal 1 November 2010 dari notaris yang sama, dinyatakan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan adalah menjalankan usaha-usaha dibidang industri yang meliputi industri barang jadi tekstil untuk keperluan kesehatan antara lain : non woven cotton, fabric of cotton, cut cotton puff, silver CF dan Gauze; bahwa dari bukti-bukti yang ada, Pemohon Banding melakukan transaksi penjualan barang ke: - BBB Sanitary Goods Co Ltd berupa Puff Cotton, - CCC Sanitary Co Ltd berupa Puff Cotton dan non woven cotton, - DDD Sanitary Co Ltd berupa Gauze, dan
-
PT AAA Medical Indonesia berupa non woven cotton;
bahwa berdasarkan data pada situs resmi AAA Medical Coorporation yang merupakan pemegang saham mayoritas (90%) dari PT AAA Medical Indonesia diperoleh informasi bahwa terdapat kerjasama antara BBB Sanitary Goods Co Ltd (pemegang saham 90% dari Pemohon Banding) dengan AAA Medical Coorporation untuk membentuk AAA Medical Shanghai Co Ltd China. Dan dalam surat Pemohon Banding Nomor S1/018/II/13 tanggal 25 Februari 2013 dinyatakan BBB Sanitary Goods Co Ltd memiliki 1% saham AAA Medical Shanghai Co Ltd China, sehingga dari data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : BBB Sanitary Goods Co Ltd
1%
96%
PT BBB Indonesia (Pemohon Banding)
?
AAA Medical Corporation
AAA Medical Shanghai Co. Ltd
90%
PT AAA Medical Indonesia
bahwa dengan demikian terdapat hubungan tidak langsung antara Pemohon Banding (PT BBB Indonesia) dengan PT AAA Medical Indonesia, dan mengacu pada OECD.TPG for Multinational Enterprises and Tax Administration, menurut Hakim Sigit Henryanto adalah affiliated company sehingga penjualan Pemohon Banding kepada PT AAA Medical Indonesia adalah bukan penjualan kepada pihak yang independen; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut Hakim Sigit Henryanto data-data penjualan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding (yaitu BBB Sanitary Goods Co Ltd, CCC Sanitary Co Ltd dan DDD Sanitary Co Ltd) tidak dapat dibandingkan dengan data penjualan PT AAA Medical Indonesia karena bukan pihak yang independen; bahwa dengan demikian Hakim Sigit Henryanto sependapat data-data penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut hanya bisa dibandingkan dengan data-data dari perusahaan yang betul-betul independen (non affiliated company); bahwa terbukti Pemohon Banding tidak pernah membuat TP Doc Analisis untuk transaksi hubungan istimewa dan hanya membandingkan transaksi hubungan istimewa (dengan CCC Sanitary Co Ltd dan DDD Sanitary Co Ltd) dengan transaksi lokal dengan PT AAA Medical Indonesia, dan Hakim Sigit Henryanto berpendapat bahwa Terbanding berwenang mengoreksi transaksi hubungan istimewa tersebut dengan Pasal 18 ayat (3) UU PPh beserta ketentuan-ketentuan yang ada yang mengatur tentang tata cara analisa TP Doc sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011; bahwa dengan demikian koreksi Terbanding bisa dinyatakan benar dalam menentukan harga wajar atas transaksi yang ada hubungan istimewa, apabila Terbanding dalam melakukan/membuat analisis TP Doc telah sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga Hakim Sigit Henryanto dalam perkara sengketa ini akan meneliti apakah nilai koreksi Terbanding tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada; bahwa Terbanding telah melakukan analisa-analisa yang harus dilakukannya dalam melakukan analisa kesebandingan usaha Pemohon Banding dengan pihak-pihak yang independen, yang berupa: - Analisa fungsi berupa : research & development, pembelian, proses produksi, persediaan, penjualan dan pemasaran dan penentuan harga; - Analisa Aset berupa : aktiva tidak berwujud dan aktiva berwujud; - Analisa resiko berupa : resiko barang rusak dan lain-lain; bahwa Terbanding kemudian telah menetapkan pemilikan Profit Level Indicator (indicator tingkat laba) Pemohon Banding dimana prosentase laba bersih operasi dimana didapatkan rata-rata (tahun 2009 sd 2011) adalah - 44% (prosen); bahwa prosentase laba bersih operasi tersebut yang dinyatakan tidak wajar oleh Terbanding kemudian oleh Terbanding dicarikan data pembanding dari data base Oriana dengan VS-SIC.224 (narrow fabric and other small were mills : cotton, wool, silk and nonmade fiber) dan 2299 (textile goods, not elsewhere classified); wilayah perusahaan pembanding adalah wilayah ASEAN; kriteria lainnya seperti : status perusahaan pembanding adalah aktif - independensi perusahaan pembanding - ada laporan keuangan tahun 2009, 2010 dan 2011 dari perusahan pembanding; bahwa berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Terbanding seperti tersebut di atas, didapatkan sebanyak 117 data pembanding dan oleh Terbanding setelah dilakukan penelitian dengan cara : a. Mengeluarkan pembanding yang memiliki biaya R&D di atas 1%; b. Mengeluarkan pembanding yang rugi 3 tahun berturut-turut; c. Mengeluarkan pembanding yang rasio opex/op.revenue lebih besar dari 15%;
d. Mengeluarkan pembanding yang usahanya bukan manufacture, atau manufacture tetapi juga ada kegiatan trade atau manufacture akan tetapi ada usaha lain (bukan murni manufacture); e. Mencari pembanding yang mirip dengan usaha Wajib Pajak yaitu contract manufacturing dengan mencari pembanding yang memproduksi berdasarkan order, OEM, berdasarkan contract or fee basis; f. Memilih perusahaan pembanding dengan sales 1/5 omset - 5 kali omset Tasted Party; bahwa dari manual screening ini didapatkan/ditentukan 9 perusahaan pembanding sebagai berikut : Nama Domisili JONG PATTANA CO LTD Thailand SATINTEXTILES CO LTD Thailand MUN YING CO LTD Thailand THAI EASTERN INDUSTRY CO LTD Thailand TEX TECH INDUSTRIES (THAILAND) LTD Thailand GEMINI TEXTILE CO LTD Thailand SIN CHAREON TEXTILE CO LTD Thailand GOLDEN AXESKNITTING CO LTD Thailand NOBLETEX DYEING CO LTD Thailand bahwa Terbanding melakukan analisa TP Doc tersebut dengan menggunakan metode TNMM dan didapatkan hasil rata-rata 2009/2010/2011 : - Quartile 0 (minimum) = 2,58% - Quartile 1 = 4,32% - Quartile 2 = 6,51% - Quartile 3 = 8,83% - Quartile 4 (maksimum) = 16,83% adapun Net Cost Plus margin Pemohon Banding = - 43,85% (- 44%); bahwa dari TP Doc yang dibuat oleh Terbanding tersebut, Hakim Sigit Henryanto tidak melihat dalam penentuan perusahaan pembanding, Terbanding telah melakukan analisa kesebandingan terhadap faktorfaktor: - Karakteristik barang dan jasa; - Fungsi, Asset dan Resiko; - Ketentuan kontrak penjualannya (contractual term/term of trade); - Kondisi ekonomi (Economic Circumtances); - Strategi bisnis (Business Strategies); bahwa yang terlihat oleh Hakim Sigit Henryanto dari KKP/LHP dari Terbanding hanya berupa : - meneliti karakter transaksi, serta membuat kesimpulan karakter transaksi afiliasi dan pihak-pihak yang independen yang menjadi pembanding; - meneliti analisis FAR (Fungsi, Aset dan Resiko) yang dibuat oleh pemeriksa; bahwa ternyata analisa FAR yang dibuat pemeriksa adalah hanya menganalisa FAR antara Pemohon Banding dengan perusahaan afiliasi dan pemeriksa (Terbanding) tidak melakukan analisa FAR untuk Pemohon Banding dengan perusahaan-perusahaan non afiliasi; bahwa menurut Hakim Sigit Henryanto analisa FAR (Fungsi, Aset dan Resiko) yang dibuat oleh Terbanding tersebut hanya untuk tujuan : 1. Identifikasi beda substansi usaha; 2. Menyimpulkan karakter dari para pihak yang terlibat; bahwa analisa kesebandingan yang belum dilakukan Terbanding adalah sebagai bahan untuk menyimpulkan tingkat kesebandingan kondisi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dijadikan pembanding sebagai analisa kesebandingan tersebut untuk tujuan : 1. Identifikasi beda kondisi transaksi; 2. Menyimpulkan karakter dari kondisi transaksi; bahwa Hakim Sigit Henryanto kemudian mencoba melakukan pembandingan antara karakteristik barang yang dijual Pemohon Banding kepada pihak afiliasi dengan barang yang dijual oleh pembanding-pembanding yang dipilih oleh Terbanding yaitu : 1. Barang yang dijual oleh Pemohon Banding pada pihak affiliasi adalah : - BBB Sanitary Goods Co Ltd = puff cotton; - CCC Sanitary Co Ltd = puff cotton, non woven cotton; - DDD Sanitary Co Ltd = Gauzal; 2. -
Barang yang dijual perusahaan pembanding adalah : JONG PATTANA CO LTD = Woven fabrik SATINTEXTILES CO LTD = Kain tirai dan pelapis MUN YING CO LTD = Nylon, Oxford, Spinnaker Cloth, Tricot dll THAI EASTERN INDUSTRY CO LTD = Garment, textile (pakaian jadi) TEX TECH INDUSTRIES (THAILAND) LTD = Woven fabrik
-
GEMINI TEXTILE CO LTD SIN CHAREON TEXTILE CO LTD GOLDEN AXESKNITTING CO LTD NOBLETEX DYEING CO LTD
= Yarn polyster, viscose rayon = Handuk = Garment (pakaian anak dan dewasa) = kain untuk pakaian, garmen;
bahwa dari faktor pembanding karakteristik barang yang dijual tersebut, terlihat bahwa jenis/karakter barangnya berbeda sekali, dimana yang dijual Pemohon Banding pada afiliasinya adalah kain/cotton yang berhubungan dengan medical, sedangkan yang dijual pembanding pilihan Terbanding adalah kain-kain untuk pakaian, tirai, handuk, cotton, nylon, polyster bahkan garmen; bahwa dengan mengetahui faktor pembanding karakteristik/jenis barang yang dijual tersebut berbeda sekali, Hakim Sigit Henryanto memandang penjualan Pemohon Banding tidak bisa dibandingkan dengan penjualan-penjualan pembanding yang dipilih oleh Terbanding, dan bila ketidaksebandingan barang yang dijual tersebut tetap akan dipakai oleh Terbanding maka seharusnya dilakukan adjustmen oleh Terbanding dalam membandingkan laba bersih operasionalnya terlebih dahulu; bahwa sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guidelines 2009, menyebutkan: C. Giudance for applying the arm’s length principle, i) Comparability analysis a) Reason for examining comparability 1.15 Application of the arm’s length principle is generally based on a comparison of the conditions in a controlled transaction with the conditions in transactions between independent enterprises. In order for such comparisons to be useful, the economically relevant characteristics of the situations being compared must be suff iciently comparable. To be comparable means that none of the differences (if any) between the situations being compared could materially affect the condition being examined in the methodology (e.g.price or margin), or that reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the effect of any such differences. In determining the degree of comparability, including what adjustments are necessary to establish it, an understanding of how independent enterprises evaluate potential transactions is required. Independent enterprises, when evaluating the terms of a potential transaction, will compare the transaction to the other options realistically available to them, and they will only enter into the transaction if they see no alternative that is clearly more attractive. For example, one enterprise is unlikely to accept a price offered for its product by an independent enterprise if it knows that other potential customers are willing to pay more under similar conditions. This point is relevant to the question of comparability, since independent enterprises would generally take into account any economically relevant differences between the options realistically available to them (such as differences in the level of risk or other comparability factors discussed below) when valuing those options. Therefore, when making the comparisons entailed by application of the arm’s length principle, tax administrations should also take these differences into account when establishing whether there is comparability between the situations being compared and what adjustments may be necessary to achieve comparability; 1.17 As noted above, in making these comparisons, material differences between the compared transactions or enterprises should be taken into account. In order to establish the degree of actual comparability and then to make appropriate adjustments to establish arm’s length conditions (or a range thereof), it is necessary to compare attributes of the transactions or enterprises that would affect conditions in arm's length transactions. Attributes or “comparability factors” that may be important when determining comparability include the characteristics of the property or services transferred, the functions performed by the parties (taking into account assets used and risks assumed), the contractual terms, the economic circumstances of the parties, and the business strategies pursued by the parties. These comparability factors are discussed in more detail below; bahwa hal tersebut lebih diperinci lagi di dalam OECD Transfer Pricing Guidelines 2010 dalam chapter III yang antara lain menyebutkan : Comparability Analysis A.Performing a comparability analysis A.1 Typical process A.2 Broad - based analysis of the taxpayer’s circumstances A.3 Review of the controlled transaction and choice of the tested party A.4 Comparable uncontrolled transactions A.5 Selecting or rejecting potential comparables A.6 Comparability adjustments A.7 Arm’s length range B. Timing issues in comparability B.1 Timing of origin B.2 Timing of collection B.3 Valuation highly uncertain at the outset and unpredictable events B.4 Data from years following the year of the transaction B.5 Multiple year data C. Compliance issues bahwa Hakim Sigit Henryanto berpendapat karena system self assesment yang dianut Undang-Undang
Perpajakan di Indonesia maka SPT Pemohon Banding dianggap benar lebih dahulu sebelum kemudian oleh Terbanding dibuktikan ketidakbenaran SPT Pemohon Banding yang diwujudkan oleh Terbanding dengan adanya koreksi maka koreksi harus benar prosedur dan materi/nilainya; bahwa berdasarkan fakta bahwa faktor karakteristik barang yang dijual Pemohon Banding dengan perusahaan pembanding ternyata berbeda dan tidak ada upaya Terbanding untuk melakukan adjusment serta mempertimbangkan bahwa faktor-faktor lain seperti ketentuan kontrak, kondisi ekonomi dan strategi bisnis tidak dilakukan oleh Terbanding sehingga koreksi yang dilakukan Terbanding tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka Hakim Sigit Henryanto tidak dapat meyakini kebenaran/keakuratan analisa TP Doc dengan metode TNMM yang dilakukan oleh Terbanding tersebut sehingga Hakim Sigit Henryanto menyatakan bahwa koreksi Terbanding atas penjualan/peredaran usaha Pemohon Banding tidak diyakini kebenaran/ keakuratannya, dan walaupun Pemohon Banding tidak membuat analisa TP Doc tetapi menurut Hakim Sigit Henryanto yang diadili adalah koreksi Terbanding yang ternyata koreksi Terbanding tersebut tidak dapat diyakini kebenaran/keakuratannya oleh Hakim Sigit Henryanto sehingga Hakim Sigit Henryanto berpendapat SPT Pemohon Banding dianggap benar dan koreksi Terbanding atas jumlah Penghasilan Netto sebesar Rp28.634.402.368,00 tidak dapat dipertahankan; Menimbang
: bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan, “Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak”;
Menimbang
: bahwa karena salah satu Hakim berpendapat lain maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan demikian pendapat berdasarkan suara terbanyak yaitu menolak permohonan banding Pemohon Banding;
Menimbang
: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2011;
Mengingat
: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-712/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00020/406/11/413/13 tanggal 25 April 2013 Tahun Pajak 2011 atas nama XXX.
Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis VIIIB Pengadilan Pajak yang telah dicukupkan dalam sidang pemeriksaan terakhir pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut : Drs. Sigit Henryanto, Ak., Nany Wartiningsih, SH, MSi Masdi, S.E., M.Si. Yang dibantu oleh Dwian Widyati Haristyani, SH, MH
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding namun tidak dihadiri Pemohon Banding.
