No title

ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes 2015-2019. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2015-2018 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Brebes, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Brebes. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kabupaten Brebes dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kabupaten Brebes melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Brebes Tahun 2015-2019 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewuiudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Brebes, 2 Februari 2016 KETUA,

MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP

Rencana Strategis KPU Kab Brebes 2015-2019

KPU KAB. BREBES

iii

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i KATA PENGANTAR ..................................................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................................. iii DAFTAR TABEL ............................................................................................ v DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... vi B A B I PENDAHULUAN ......................................................................... 1 1.1 Kondisi Umum ...................................................................... 2 1.2 Potensi dan Permasalahan ……………………………..................... 17 1.2.1 Potensi …………………………………………………..................... 18 a) Aspek Kelembagaan ………….………………................... 18 b) Aspek Sumber Daya Manusia …….………................... 18 c) Aspek Kepemimpinan …………….….………................... 19 d) Aspek Perencanaan dan Anggaran……..................... 19 e) Aspek Business Process dan Kebijakan …….............. 20 f) Aspek Dukungan Infrastuktur dan TI ….................... 20 g) Aspek Hubungan dengan Stakeholders …................ 20 1.2.1 Permasalahan ………………………………………..................... 20 1. Kelembagaan …………………….………………................... 21 2. SDM ……………….………………….………………................... 21 3. Kepemimpinan ………………….………………................... 21 4. Perencanaan dan Anggaran ………………................... 21 5. Business Process dan Kebijakan …………................... 22 6. Dukungan Infrastruktur dan TI ………………............... 22 7. Hubungan dengan Stakeholders …..……................... 22 B A B II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ……..................

26

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum ................................................ 26 2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum ............................................... 26 2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum ........................................... 27 2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum .......................... 28


KPU KAB. BREBES

iv B A B III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ...................................................... 30 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .................................. 30 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kab Brebes ....................... 33 3.3 Kerangka Regulasi ................................................................. 40 3.4 Kerangka Kelembagaan ......................................................... 42 B A B IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..................... 45 4.1 Target Kinerja …………….......................................................... 45 4.2 Kerangka Pendanaan ……....................................................... 49 B A B V PENUTUP ..................................................................................... 56 DAFTAR LAMPIRAN : 1.

Matriks Kinerja dan Pendanaan KPU Kab Brebes

2.

Matriks Kerangka Regulasi KPU Kab Brebes

3.

Sejarah Perjalanan Pemilu di Indonesia

4.

Daftar Rencana Kerjasama KPU Kab Brebes dengan Lembaga dan Instansi Terkait Tahun 2015-2019


KPU KAB. BREBES

v DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1. Susunan Anggota KPU Kab Brebes Periode 2013-2018 Berdasarkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah ............................................ 8 Tabel 1.2. Rekapitulasi PNS KPU Kab Brebes Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...... 12 Tabel 1.3. Daftar Nama Pegawai KPU Kab Brebes ................................................... 13 Tabel 1.4. Persentase Anggaran per Program pada KPU Kab Brebes Tahun 2010-2014 ............................................................................................... 16 Tabel 1.5. Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal.................................... 23 Tabel 3.1. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya................................................... 35 Tabel 3.2. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU................................................................... 38 Tabel 3.3. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelemba gaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik ....................................... 39 Tabel 4.1. Target Kinerja 2015-2019 ........................................................................ 45 Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Program KPU Kab Brebes Selama 5 (lima) Tahun (2015-2019) ............................................................................................. 49 Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kab Brebes Selama 5 (lima) Tahun (2015-2019) ............................................................................................. 50


KPU KAB. BREBES

vi DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Brebes....................................... 9 Gambar 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Brebes .................... 10 Gambar 1.3. Jumlah Keputusan yang Diterbitkan Tahun 2012 s.d 2015 ................ 11 Gambar 1.4. Konfigurasi SDM KPU Kab Brebes ...................................................... 12 Gambar 1.5. Anggaran KPU Kab Brebes Tahun 2010 s.d 2014 ............................... 15 Gambar 1.6. Komposisi Anggaran KPU Kab Brebes Tahun 2010 s.d 2014 .............. 16


KPU KAB. BREBES

1

BAB I PENDAHULUAN Pengertian perencanaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun pengertian strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di wilayah Kabupaten Brebes dituntut untuk dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU Kabupaten Brebes melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Brebes untuk periode 2015-2019 berpedoman pada Renstra KPU sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU RI Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap stakeholders terkait kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Brebes 2015-2019

KPU KAB. BREBES

2 Penetapan Renstra KPU Kabupaten Brebes periode 2015-2019 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Brebes.

1.1.

KONDISI UMUM Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Brebes memiliki

peran yang cukup signifikan dalam mengawal perjalanan demokrasi di wilayah ini. KPU Kabupaten Brebes sejak awal dibentuk pada tahun 2003 hingga kini masih terus berbenah untuk dapat sebaik mungkin dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaannya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang penyelenggara pemilu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi: 1.

menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

2.

melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.

membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4.

mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

5.

menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

6.

memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

7.

menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi


KPU KAB. BREBES

3 penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertfikat rekapitulasi suara; 8.

melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

9.

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;

10. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya; 11. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; 12. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; 13. mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 15. melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

setiap

tahapan

penyelenggaraan pemilu;


KPU KAB. BREBES

4 16. melaksanakan tugas dan wewenang dan lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Adapun

tugas dan

wewenang KPU Kabupaten

Brebes

dalam

penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu: 1.

menjabarkan program dan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

2.

melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.

membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4.

mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

5.

memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

6.

menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

7.

melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertfikat rekapitulasi suara;

8.

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;

9.

menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;

10. mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan


KPU KAB. BREBES

5 pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 12. melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

setiap

tahapan

penyelenggaraan pemilu; 13. melaksanakan tugas dan wewenang dan lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu tugas dan wewenang KPU Kabupaten Brebes dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota dan pemilihan gubernur meliputi: 1.

merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota;

2.

menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

3.

menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan

ketentuan

peraturan perundang-undangan; 4.

membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;

5.

mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

6.

menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

7.

memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;


KPU KAB. BREBES

6 8.

menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

9.

menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

10. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 11. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; 12. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya; 13. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; 14. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi; 15. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; 16. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihanm berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 17. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; 18. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;


KPU KAB. BREBES

7 19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; 20. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan 21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Povinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, KPU Kabupaten Brebes berkewajiban: 1.

melaksanakan semua tahaoan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;

2.

memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati dan walikota secara adil dan setara;

3.

menyampaikan

semua

informasi

penyelenggaraan

pemilu

kepada

masyarakat; 4.

melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5.

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

semua

kegiatan

penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; 6.

mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan KPU dan ANRI;

7.

mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;


KPU KAB. BREBES

8 8.

menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

9.

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangai oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

10. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota; 11. melaksanakan keputusan DKPP; dan 12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, KPU Kabupaten Brebes beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa tugas KPU Kabupaten Brebes adalah periode 5 (lima) tahunan dimana saat ini merupakan periode ketiga dengan masa tugas tahun 2013-2018. Berikut daftar nama anggota KPU Kabupaten Brebes periode 2013-2018: Tabel 1.1 Susunan Anggota KPU Kabupaten Brebes Periode 2013-2018 Berdasarkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah

Divisi No

Nama

Wilayah Ketua

Wakil

2

3

4

1

Muamar Riza Pahlevi, S.I.P.

Keuangan, Logistik, Perencanaan dan Badan Penyelenggara

2

Moh. Subkhan, S.Si.

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Antar Lembaga

Hukum, Pengawasan, Pencalonan, dan Kampanye

Bulakamba, Losari, Tanjung, Kersana

3

Widiyawati, S.P.

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pengembangan Organisasi SDM dan Umum Rumah Tangga

Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Data dan Informasi

Jatibarang, Songgom, Brebes, Wanasari

1

5 Banjarharjo, Ketanggungan, Larangan


KPU KAB. BREBES

9 Divisi No 1

Nama

Wilayah

2

Ketua

Wakil

3

4

5

4

Ahmad Hanfan, S.E., M.M.

Pemantauan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Data dan Informasi

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Antar Lembaga

Salem, Bantarkawung ,Paguyangan

5

Masykuri, S.Pd.

Hukum, Pengawasan, Pencalonan, dan Kampanye

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pengembangan Organisasi SDM dan Umum Rumah Tangga

Tonjong, Sirampog, Bumiayu

Demi kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Bagan organisasi KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Brebes masing-masing sebagaimana gambar berikut: Gambar 1.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes


KPU KAB. BREBES

10 Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Brebes mengacu pada fungsi-fungsi administrasi

yang

didukung

dengan

kemampuan

manajemen

serta

profesionalitas personilnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008. Dukungan sekretariat sangat diperlukan KPU Kabupaten Brebes dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup: 1.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;

2.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU;

3.

Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Kelancaran pelaksanaan program di atas tak lepas dari pengaturan lebih

lanjut di tingkat Kabupaten Brebes melalui penerbitan regulasi, baik yang mengikat

secara

internal

maupun

eksternal

terutama

saat

tahapan

penyelenggaraan pemilu. Dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku, KPU Kabupaten Brebes menerbitkan sejumlah keputusan. Berdasarkan jumlah produk hukum pada tahun 2015, KPU Kabupaten Brebes telah menerbitkan 36 keputusan yang terdiri dari 11 keputusan Ketua dan 25 keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Brebes. Dibandingkan Tahun 2014, jumlah tersebut mengalami penurunan yang signifikan mengingat tidak ada


KPU KAB. BREBES

11 tahapan penyelenggaraan pemilu di Tingkat Kabupaten Brebes pada tahun 2015. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: Gambar 1.3 Jumlah Keputusan yang Diterbitkan Tahun 2012 s.d 2015

120 100 80 60 40

80

101

92

20 0

36 2012

2013

2014

2015

Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Brebes Tahun 2012 -2015

Jumlah produk hukum di tahun 2012 sampai dengan 2014 lebih banyak dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2012 dimana KPU Kabupaten Brebes menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Brebes, sebanyak 80 produk hukum diterbitkan. Tahun berikutnya dilaksanakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sehingga jumlah produk hukum mencapai 101 naskah. Adapun pada tahun 2014 jumlah keputusan yang diterbitkan sedikit menurun, yakni 92 keputusan. Di sisi lain, terlaksananya program dan kegiatan didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Jumlah SDM Sekretariat KPU Kabupaten Brebes saat ini adalah 28 orang dengan rincian sebagai berikut: 1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), yakni PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes sebanyak 5 (lima) orang atau 18 %; 2. Pegawai dengan status pegawai organik, yakni PNS yang diangkat dan dimiliki KPU sebanyak 16 (enam belas) orang atau 57%; 3. Pegawai dengan status honorer sebanyak 7 (tujuh) orang atau 25%.


KPU KAB. BREBES

12

Gambar 1.4 Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Brebes

18%

25%

DPK ORGANIK 57%

HONOR

Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Brebes per Desember 2015

Seperti tampak pada gambar di atas jumlah pegawai dengan status DPK di KPU Kabupaten Brebes sebanyak 18%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KPU Kabupaten Brebes masih bergantung pada pemerintah daerah setempat terutama dalam pengisian jabatan struktural eselon IV ke atas. Hal tersebut dikarenakan belum adanya PNS organik yang memenuhi persyaratan untuk jenjang kepangkatannya. Berdasarkan latar belakang pendidikannya, SDM di KPU Kabupaten Brebes dapat dibagi menjadi 6 (enam) kelompok pendidikan seperti pada tabel di bawah ini. Tabel 1.2 Rekapitulasi PNS KPU Kabupaten Brebes Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No

Tingkat Pendidikan

Jumlah (Orang)

1

2

3

1

S2

1

2

S1

14

3

D3

1

4

SMA

10

5

SMP

1

6

SD

1



KPU KAB. BREBES

13

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai KPU Kabupaten Brebes terdiri dari 7 (tujuh) orang perempuan dan 21 (dua puluh satu) orang laki-laki. Adapun daftar nama seluruh pegawai dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1.3 Daftar Nama Pegawai KPU Kabupaten Brebes

NO 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

NAMA 2 Ziza Tritura Ananda, S.H.,Kn, M.Si. NIP. 19661202.199703.1.001 Luki Purwantoro, S.H. NIP. 19670924.199603.1.002 Khikmahwati, S.E. NIP. 19620723.198607.2.003Luki Akhmad Nuryanto, S.I.P. NIP. 19750512.199703.1.003 Andi Budi Harjanto, S.T. NIP. 19760721.200604.1.008 Lesiana Wijiastuti, S.Kom. NIP. 19800518.200811.2.001 Iman Syah Budiono, S.H. NIP. 19800915.201012.1.001 Herry Fajar Purnomosidi, S.E. NIP. 19820504.201012.1.004 Heru Kristanto, S.Kom. NIP. 19870710.201012.1.002 Dyah Dwi Safitri, S.Sos. NIP. 19780902.201012.2.002 Indah Dian Rostianti, S.I.P. NIP. 19850210.201012.2.005 Rahayu Kurniawati, S.I.P. NIP. 19860822.201012.2.006 Wijayanti, S.E. NIP. 19870914.201012.2.007 Moh. Saefudin NIP. 19740311.200701.1.002 Syaiful Anwar NIP. 19780617.200701.1.002 Hendro Cipto NIP. 19770127.200701.1.002 Pendi NIP. 19740412.200701.1.007 Agus Wahyono NIP. 19780812.200701.1.003 Sugiarti NIP. 19690714.200701.2.002 Washadi NIP. 19780406.200701.1.003

JABATAN 3 Sekretaris Ka Subbag Hukum Ka Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Ka Subbag Program dan Data Ka Subbag Teknis dan Hupmas Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Subbag Hukum Staf Subbag Teknis dan Hupmas Staf Subbag Program dan Data Staf Subbag Teknis dan Hupmas Staf Subbag Teknis dan Hupmas Staf Subbag Hukum Staf Subbag Program dan Data Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Subbag Teknis dan Hupmas Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik


KPU KAB. BREBES

14

NO 1

NAMA

JABATAN

2 Suripto NIP. 19690730.200701.1.003

3 Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

22.

Ngatimin

Tenaga Kontrak (Pengemudi)

23.

Sofian Anwar, S.E.

Tenaga Kontrak (Operator Komputer)

24.

Awang Adhie Setiawan, S.Kom.

Tenaga Kontrak (Operator Komputer)

25.

Untung Prayoga . A.Md.

Tenaga Kontrak (Satpam)

26.

BasukI


27.

Ferdy Kurniawan


28.

Anggoro Sugiharto

Tenaga Kontrak (Pramusaji)

21.


Selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penataan sarana dan prasarana kerja di KPU Kabupaten Brebes saat ini masih terkendala dengan kondisi gedung dengan status pinjam pakai milik Pemkab Brebes. Semula pembangunan gedung rencananya dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 namun pada akhirnya tertunda karena adanya kebijakan moratorium pembangunan gedung kantor kementerian/lembaga. Hal itu sebagaimana disampaikan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S84/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Penundaaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga. Saat ini KPU Kabupaten Brebes menempati gedung milik Pemkab Brebes yang beralamat di Jalan MT Haryono No 76 Brebes. Selain itu juga terdapat 1 (satu) gudang logistik dengan status yang sama milik Pemkab Brebes. Adapun dari sisi anggaran, alokasi untuk KPU Kabupaten Brebes bervariasi di tiap tahunnya seperti tampak pada grafik berikut:


KPU KAB. BREBES

15

Gambar 1.5 Anggaran KPU Kabupaten Brebes Tahun 2010 s/d 2014

60.000.000.000 53.727.169.000 50.000.000.000

40.000.000.000

30.000.000.000 22.933.594.000 20.000.000.000

10.000.000.000 1.459.576.000 1.520.338.000 2.537.355.000 2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Brebes Tahun 2010-2014

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa besaran anggaran KPU Kabupaten Brebes mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2013 dan 2014. Kenaikan tersebut terkait dengan alokasi anggaran tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014. Besaran anggaran di atas merupakan jumlah total dari 3 (tiga) program kegiatan di KPU. Komposisi ketiga program tersebut dalam satu tahun anggaran adalah sebagai berikut:


KPU KAB. BREBES

16 Gambar 1.6 Komposisi Anggaran KPU Kabupaten Brebes Tahun 2010 s/d 2014

120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 -

2010

2011

2012

2013

2014

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Brebes Tahun 2010-2014 Tabel 1.4 Persentase Anggaran per Program pada KPU Kabupaten Brebes Tahun 2010 s/d 2014

TAHUN 2012

PROGRAM

2010 2011 2013 Program dukungan manajemen dan 91% 96% 83% 84% pelaksanaan tugas teknis lainnya Program peningkatan sarana dan prasarana 10% aparatur KPU Program penguatan kelembagaan 9% 4% 17% 6% demokrasi dan perbaikan proses politik Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Brebes Tahun 2010-2014

2014 24% 76%

Selain aspek-aspek di atas, dalam hal lain yakni keterbukaan informasi, KPU Kabupaten Brebes membuka akses kepada publik yang membutuhkan informasi

seputar

penyelenggaraan

pemilu.

Pengelolaan

informasi

di

Lingkungan KPU Kabupaten Brebes terus ditingkatkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Hal tersebut turut didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)


KPU KAB. BREBES

17 serta pengelolaan website KPU Kabupaten Brebes dengan alamat www.kpubrebeskab.go.id. Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, KPU Kabupaten Brebes berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean government). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, KPU Kabupaten Brebes terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam

hal

akuntabilitas

anggaran,

penguatan

kelembagaan

maupun

peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

1.2.

POTENSI DAN PERMASALAHAN Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni

terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah: 1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas; 2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan 3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU Kabupaten Brebes,


KPU KAB. BREBES

18 maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek

Dukungan

Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders . 1.2.1 Potensi a. Aspek Kelembagaan Potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut: KPU Kabupaten Brebes telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas. KPU Kabupaten Brebes telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia. Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi. b. Aspek Sumber Daya Manusia Kekuatan KPU Kabupaten Brebes sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut: KPU Kabupaten Brebes memiliki sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional. KPU Kabupaten Brebes telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya.


KPU KAB. BREBES

19 Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU. c. Aspek Kepemimpinan Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut: Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Brebes kearah lebih baik. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi. d. Aspek Perencanaan dan Anggaran Kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut: Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).


KPU KAB. BREBES

20 e. Aspek Business Process dan kebijakan Kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut: KPU Kabupaten Brebes berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. KPU Kabupaten Brebes telah melaksanakan SOP KPU. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal. KPU Kabupaten Brebes berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik. f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut: Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders . g. Aspek Hubungan dengan stakeholders Aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut: KPU Kabupaten Brebes telah berupaya memenuhi harapan stakeholder’s sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi. KPU Kabupaten Brebes berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders . KPU Kabupaten Brebes berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder’s yang ada. 1.2.1 Permasalahan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu KPU Kabupaten Brebes dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya


KPU KAB. BREBES

21 pun beragam, adapun permasalahan KPU Kabupaten Brebes berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Kelembagaan Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan. 2. SDM Sebagian PNS di KPU Kabupaten Brebes merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan ketergantungan KPU Kabupaten Brebes kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS terkait pengisian jabatan struktural eselon IV ke atas. Komposisi tersebut

menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan kinerja. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai. 3. Kepemimpinan Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretaris KPU Kabupaten Brebes perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat. 4. Perencanaan dan Anggaran Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsiorganisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.


KPU KAB. BREBES

22 Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah. 5. Business Process dan Kebijakan Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan. 6. Dukungan Infrastruktur dan IT Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Status kepemilikan bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Brebes masih pinjam pakai dari pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan. 7. Hubungan dengan Stakeholders Adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU. Stakeholder’s belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah. Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.


KPU KAB. BREBES

23 Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Brebes juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut: Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda. Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 5 berikut: Tabel 1.5 Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL Kekuatan (Strengths) 1 Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1) 2 Komitmen pimpinan kuat (S2) 3 Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) 4 Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S4)

Kelemahan (Weaknesses) 1 Beban kerja pegawai tidak proporsional (W1) 2 Disparitas kompetensi pegawai (W2) 3 Parsialitas manajemen kinerja (W3)

5 Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S5)

5 Sarana dan Prasarana terbatas (W5)

4 Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4)

6 Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W6) 7 Loyalitas pegawai rendah (W7) 8 Pagu anggaran belum memadai (W8)


KPU KAB. BREBES

24 FAKTOR EKSTERNAL Peluang (Opportunity) 1 Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1)

Ancaman (Threats) 1 Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1)

2 Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2)

2 Opini publik mudah digeser (T2)

3 Hubungan baik penegakan hukum (O3)

3 Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3)

4 Potensi pengembangan SDM (O4)

4 Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4)

5 Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5)

5 Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T5)

6 Kemajuan Teknologi Informasi (O6) 7 Harapan masyarakat tinggi (O7)

Berdasarkan

identifikasi

faktor

kunci

tersebut,

maka

strategi

pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu: 1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. a. Pendayagunaan

Penyelenggara

Pemilu

secara

optimal

untuk

terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri; b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu; c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Brebes; 2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan. a. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja; b. Melakukan

koordinasi internal

antar unit kerja

terkait untuk

meningkatkan kinerja KPU; c. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran; d. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;


KPU KAB. BREBES

25 e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan. 3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait; b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan; c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan; d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian. 4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi. a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan; b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait; c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu; d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.


KPU KAB. BREBES

26

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM Visi Komisi Pemilihan Umum adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”. Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas,

professional

dan

mandiri

demi

terwujudnya

kualitas

penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum


KPU KAB. BREBES

27 (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut: 1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional; 2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; 4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; 5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan; 6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khusuSnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; 7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah: 1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; 2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia; 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; 5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.


KPU KAB. BREBES

28

2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM Dalam RPJM ke–3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu; b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu; c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ; b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;


KPU KAB. BREBES

29 c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. 3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.


KPU KAB. BREBES

30

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan

secara

menyeluruh

dengan

menekankan

pembangunan

keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut: 1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3)


KPU KAB. BREBES

31 Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi

kemasyarakatan

untuk

keberlanjutan

perannya

dalam

mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil,Mmasyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog; b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial. 2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan

nasional;

dan

pemantapan

implementasi

sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah; b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan


KPU KAB. BREBES

32 terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan egovernment yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK. c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap

penyeleng-garaan

negara

dan

pemerintahan.

Strategi

pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keter-bukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia. 3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

A. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.


KPU KAB. BREBES

33 B. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN. C. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional. D. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik

secara

konsisten;

mendorong

inovasi

pelayanan

publik;

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik. 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KAB BREBES Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini


KPU KAB. BREBES

34 mempunyai

tiga

perspektif

yaitu:

perspektif

peningkatan

kapasitas

kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) . Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Instansi pemerintah Daerah, serta masyarakat umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan, Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas

dan

sinkronisasi

dengan

Ducapil

Kabupaten

Brebes,

dan

terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Brebes. Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kabupaten

Brebes;

persentase

terpenuhinya

jumlah

pegawai

organik

kesekretariatan KPU;


KPU KAB. BREBES

35 serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian. Arah kebijakan program ini adalah : 1. Menjabarkan dan melaksanakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi; 2. Menyelenggarakan

pengelolaan

data,

dokumentasi,

pengadaan,

pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu; 3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

sehari-hari untuk KPU Kabupaten Brebes; 4. Menyelenggarakan

pembinaan

SDM,

pelayanan

dan

administrasi

kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Brebes; 5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi

keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Brebes; 6. Menindaklanjuti hasil pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut : Tabel 3.1 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1

2

3

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)

Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu

Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu


KPU KAB. BREBES

36

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN


1

2

3

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu

Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP

Tersusunnya standar logistik Pemilu

Persentase penyusunan standar logistik pemilu

Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik

Persentase penyusunan administrasi pegelolaan logistik

Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat

Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan

Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur

Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM

Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM Jumlah orang yang mengikuti diklat

Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural


KPU KAB. BREBES

37

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN


1

2

3

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Brebes

Pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Brebes

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi Jumlah dokumen penatausahaan BMN

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)

Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname

Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN

Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip

Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP

Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Brebes

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Program dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik, arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.


KPU KAB. BREBES

38 Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2: Tabel 3.2 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

1

2

3

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional

Tersedianya gedung dan gudang KPU di daerah

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Program ini dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya keputusan KPU Kabupaten Brebes, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Brebes sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Brebes sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup : 1. Menyiapkan

penyusunan

rancangan

keputusan

KPU

Kabupaten

Brebes

pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; 2. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 3.3


KPU KAB. BREBES

39 Tabel 3.3 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

1

2

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum

Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

Persentase keputusan KPU Kabupaten yang sesuai format peraturan perundangundangan

Persentase kegiatan mengikuti penyuluhan peraturan KPU Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, akurat)


KPU KAB. BREBES

40 PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN


1

2

3

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KPU Kab yang mengikuti kegiatan bintek pemilukada Tingkat ketepatan proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014 Jumlah kegiatan pendidikan pemilih Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

3.3 KERANGKA REGULASI Salah satu misi KPU adalah menyusun regulasi yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif. Adapun regulasi yang diterbitkan di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes merupakan penjabaran teknis dari regulasi yang berada di tingkat atasnya. Produk hukum yang diperlukan dalam periode 2015-2019 dapat dibagi menjadi dua kategori yakni: 1. Keputusan terkait tahapan pemilu; dan 2. Keputusan terkait non tahapan pemilu. Masing-masing dari kategori regulasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam paparan sebagai berikut: 1. Keputusan terkait tahapan pemilu a. Pemilu nasional (pemilu legislatif dan pemilu presiden) 1)

Pembentukan Badan Penyelenggara Pileg dan Pilpres;

2)

Kelompok kerja kegiatan tahapan Pileg dan Pilpres;

3)

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pileg dan Pilpres Se Kabupaten Brebes;


KPU KAB. BREBES

41 4)

Jadwal dan zona kampanye Pileg dan Pilpres Tingkat Kabupaten Brebes;

5)

Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Brebes;

6)

Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pileg dan Pilpres.

b. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) 1)

Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilgub;

2)

Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub;

3)

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilgub Se Kabupaten Brebes;

4)

Jadwal dan zona kampanye Pilgub Tingkat Kabupaten Brebes;

5)

Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilgub.

c. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) 1)

Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Brebes, PPK, PPS dan KPPS dalam Pilbup;

2)

Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pilbup;

3)

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pilbup;

4)

Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pilbup;

5)

Pedoman Teknis Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pilbup;

6)

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilbup;

7)

Pembentukan Badan Penyelenggara Pilbub;

8)

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pilbup;

9)

Pedoman Teknis Dana Kampanye Pilbup;

10) Pedoman Teknis Pencalonan Pilbup; 11) Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilbup; 12) Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilbup; 13) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilbup;


KPU KAB. BREBES

42 14) Pembentukan Badan Penyelenggara Pilbup; 15) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilbup Se Kabupaten Brebes; 16) Jadwal dan zona kampanye Pilbup Tingkat Kabupaten Brebes; 17) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilbup. 2. Keputusan terkait non tahapan pemilu Produk hukum yang termasuk dalam regulasi non tahapan pemilu yakni keputusan-keputusan yang terkait dengan dukungan kesekretariatan di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes, yaitu: a. Keputusan

tentang

pengangkatan

penanggung

jawab

pengelola

keuangan, pengadaan barang dan jasa, penerima hasil pekerjaan dan Sistem Akuntansi Instansi; b. Keputusan

tentang

pelaksanaan

kegiatan

dan

anggaran

(tim

pelaksana/kelompok kerja); c. Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara; d. Keputusan tentang pengangkatan tenaga kontrak. Kerangka regulasi sebagai bagian dari rencana strategis 5 tahun ke depan (2015-2019) mempunyai target penyelesaian sebagaimana terdapat dalam matrik (terlampir). 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN Selaras dengan agenda KPU RI, KPU Kabupaten Brebes juga mempersiapkan kerangka kelembagaan sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu untuk lima tahun ke depan dapat lebih ditingkatkan.

Kerangka

kelembagaan tersebut meliputi organisasi KPU Kabupaten Brebes itu sendiri, hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten dan badan ad hoc, serta sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Brebes. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Brebes yakni :


KPU KAB. BREBES

43 a.

Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat provinsi maupun badan ad hoc serta Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Brebes;

b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian di lingkungan KPU Kabupaten Brebes; c.

Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar sub bagian dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik; e.

Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;

f.

Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan

g.

Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah. Dalam kaitannya dengan lembaga di luar KPU, hal-hal yang dipersiapkan

KPU Kabupaten Brebes untuk peningkatan kualitas penyelenggaran pemilu adalah dengan cara membangun kerjasama yang baik dengan lembaga yang terkait baik langsung maupun langsung dalam setiap tahapan pemilu. Lembaga tersebut di antaranya sebagai berikut: a.

Lembaga perbankan untuk penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan;

b. Dishubkominfo Kabupaten Brebes untuk Pemasangan alat peraga kampanye pilkada 2017; c.

Pengadilan Negeri Kabupaten Brebes untuk Kerjasama pembuatan surat keterangan tidak pernah dipidana untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa;


KPU KAB. BREBES

44 d. Polres Kabupaten Brebes untuk Kerjasama pembuatan SKCK untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa; e.

Puskesmas untuk Kerjasama pembuatan surat keterangan sehat untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa;

f.

Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes untuk Perekrutan badan penyelenggara pemilu (ad hoc);

g.

IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan/RSUD Kab Brebes untuk Kerjasama pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani paslon Bupati dan Wakil Bupati Brebes;

h. Media massa untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu.


KPU KAB. BREBES

45

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut: Tabel 4.1 Target Kinerja 2015-2019 NO A 1

2

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN


TARGET KINERJA 2015

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah laporan Akuntabilitas sistem akuntansi sistem akuntansi dan 1 Laporan Pengelolaan dan pelaporan pelaporan keuangan Administrasi keuangan Keuangan di Tersusunnya Jumlah laporan Lingkungan Setjen laporan pertanggungjawaban KPU pertanggungjawab penggunaan an penggunaan anggaran (LPPA) 1 Laporan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid Terlaksananya Persentase pembayaran Pembayaran Gaji dan honorarium, uang Tunjangan dengan kehormatan, gaji tepat waktu 100% dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu Tersusunnya standar logistik Pemilu Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat

Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP Persentase penyusunan standar logistik pemilu Persentase penyusunan administrasi pegelolaan logistik

70%

2016

2017

2018

2019

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100%

100%

100%

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

80%

90%

0%

0%

80%

95%

0%

0%

80%

95%

0%

0%

90%

100%

100%

Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat


KPU KAB. BREBES

46

NO 3

4

PROGRAM/ KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data


SASARAN KEGIATAN Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKAK/L yang ditetapkan dengan tepat waktu

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Tersusunnya rencana penerapan egovernment yang konkrit dan terukur Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural

5

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)


2017

2018

2019

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100%

100%

100%

100%

1 Aplikasi

1 Aplikasi

3 Aplikasi

3 Aplikasi

90%

90%

90%

90%

90%

1 Orang

1 Orang

1 Orang

1 Orang

1 Orang

Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM Jumlah orang yang mengikuti diklat

Pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Brebes

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi Jumlah dokumen penatausahaan BMN

Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)

2016

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan

Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Brebes

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional

TARGET KINERJA 2015

85%

Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname

90%

85%

85%

85%

85%

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan


KPU KAB. BREBES

47

NO

6

PROGRAM/ KEGIATAN

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

SASARAN KEGIATAN


Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN

Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip

Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP

Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Brebes

TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

80%

82%

85%

87%

90%

CC

CC

CC

CC

CC

100%

100%

100%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

90%

91%

91%

91%

B 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Penyelenggaraan Meningkatnya Tersedianya gedung Dukungan Sarana pemenuhan dan gudang KPU di dan Prasarana kebutuhan daerah gedung/bangunan KPU Nasional

C 1

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Meningkatnya Persentase Penyusunan kualitas keputusan KPU Rancangan rancangan Kabupaten yang Peraturan Kpu, Peraturan sesuai format Advokasi, KPU dan peraturan Penyelesaian Keputusan perundangSengketa dan KPU yang sesuai undangan Penyuluhan dengan ketentuan Peraturan pembentukan Perundangperaturan Undangan yang perundangBerkaitan Dengan undangan Penyelenggaraan Meningkatnya Persentase kegiatan Pemilu kualitas mengikuti pertimbangan/ penyuluhan opini hukum dan peraturan KPU penyelesaian Persentase sengketa hukum penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu Meningkatnya Terlaksananya pelayanan dan pengelolaan kapasitas dokumen produk 90% penyelenggaraan hukum pemilihan umum


KPU KAB. BREBES

48

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

2

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Pu blikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayana n penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, akurat) KPU Kab yang mengikuti kegiatan bintek pemilukada Tingkat ketepatan proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014 Jumlah kegiatan pendidikan pemilih Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

89%

90%

89%

90%

90%

90%

91%

91%

91%

90%

90%

91%

91%

91%

1 Aparatur Pemilukad a




1 Orang

1 Orang

1 Orang

1 Orang

80%

80%

80%

80%

6

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

75%

80%

80%

80%

80%


KPU KAB. BREBES

49 4.2 KERANGKA PENDANAAN Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 12.755.681..000,-; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp. 2.447.671.000,-; 3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 310.252.000,-. Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 4.2 berikut : Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Program KPU Kab Brebes Selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan 076.01.01

076.01.02

076.01.06

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik TOTAL

Alokasi (dalam ribuan rupiah) Jumlah

2015

2016

2017

2018

2019

1.833.134

2.606.929

2.687.421

2.770.860

2.857.337

12.755.681

2.447.671

-

-

-

-

2.447.671

55.055

59.300

62.199

65.251

68.447

310.252

4.335.860

2.666.229

2.749.620

2.836.111

2.925.784

15.513.604


KPU KAB. BREBES

50

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut : Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kab Brebes Selama 5 Tahun (2015-2019)


3355

3356

3357

3358

3360

3361

076.01.02

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja


2015

2016

2017

2018

2019

1.833.134

2.606.929

2.687.421

2.770.860

2.857.337

12.755.681

1.367.332

2.108.034

2.182.396

2.259.392

2.339.112

10.256.266

9.985

32.496

34.085

35.757

37.508

149.831

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

29.372

57.594

60.380

63.305

66.374

277.025


3.330

1.780

1.866

1.958

2.054

10.988

420.895

398.993

400.270

401.611

403.018

2.024.787

2.220

8.032

8.424

8.837

9.271

36.784

2.447.671

-

-

-

-

2.447.671

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU


KPU KAB. BREBES

51

Program/ Kegiatan 3362

076.01.06

3363

3364

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publi kasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih TOTAL


Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Kegiatan 3355: Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)


2015

2016

2017

2018

2019

2.447.671

-

-

-

-

2.447.671

55.055

59.300

62.199

65.251

68.447

310.252

3.560

11.240

11.788

12.368

12.973

51.929

51.495

48.060

50.411

52.883

55.474

258.323

4.335.860

2.666.229

2.749.620

2.836.111

2.925.784

15.513.604


2015

2016

2017

2018

2019

3.664.048

5.205.826

5.366.418

5.532.883

5.705.403

25.474.578

1.367.332

2.108.034

2.182.396

2.259.392

2.339.112

10.256.266

28.955

23.332

24.475

25.674

26.932

129.368

14.239

18.305

19.201

20.142

21.129

93.016


KPU KAB. BREBES

52

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu

Kegiatan 3356 : Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu

Alokasi (dalam ribuan rupiah) 2016

2017

2018

2019

1.324.138

2.066.397

2.138.720

2.213.576

2.291.051

10.033.882

9.985

32.496

34.085

35.757

37.508

149.831

9.985

5.792

6.075

6.373

6.685

34.910

4.992

5.236

5.493

5.762

21.483

2.610

2.737

2.872

3.012

11.231

19.102

20.037

21.019

22.049

82.207

29.372

57.594

60.380

63.305

66.374

277.025

22.592

29.669

31.122

32.647

34.247

150.277

6.780

2.200

2.307

2.420

2.539

16.246

Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya standar logistik Pemilu Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat Kegiatan 3357 : Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien

Jumlah

2015


KPU KAB. BREBES

53

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja


2017

2018

2019

23.415

24.528

25.697

26.922

100.562

2.310

2.423

2.541

2.666

9.940

3.330

1.780

1.866

1.958

2.054

10.988

2.640

1.040

1.090

1.144

1.200

7.114

690

740

776

814

854

3.874

420.895

398.993

400.270

401.611

403.018

2.024.787

389.325

372.901

372.901

372.901

372.901

1.880.929

17.316

14.421

15.127

15.868

16.646

79.378

1.950

1.535

1.610

1.689

1.771

8.555

Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya rencana penerapan egovernment yang konkrit dan terukur Kegiatan 3358 : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Sasaran Kegiatan (output) 1 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural Sasaran Kegiatan (output) 3 Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Brebes Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)

Jumlah

2016


KPU KAB. BREBES

54

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip

Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU

076.01.02

Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional 076.01.06

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu


2016

2017

2018

Jumlah

2019

2.550

2.550

9.754

10.136

10.632

11.153

11.700

53.375

2.220

8.032

8.424

8.837

9.271

36.784

2.220

4.835

5.071

5.320

5.581

23.027

3.197

3.353

3.517

3.690

13.757

2.447.671

2.447.671

-

-

-

-

-

-

-

-

2.447.671

2.447.671

2.447.671

2.447.671

58.615

70.540

73.987

77.619

81.420

362.181

3.560

11.240

11.788

12.368

12.973

51.929

Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan


KPU KAB. BREBES

55

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum

Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Kegiatan 3364 : Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TOTAL


2015

2016

2017

2018

2019

1.740

5.080

5.328

5.590

5.863

23.601

1.080

3.080

3.230

3.389

3.555

14.334

740

3.080

3.230

3.389

3.555

13.994

51.495

48.060

50.411

52.883

55.474

258.323

51.495

48.060

50.411

52.883

55.474

258.323

6.170.334

5.276.366

5.440.405

5.610.502

5.786.823

28.284.430


KPU KAB. BREBES

56

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tahun 2015 - 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Kabupaten Brebes dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tahun 2015 - 2019 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes serta matrik kerangka regulasi. Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen KPU Kabupaten Brebes untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan. Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kabupaten Brebes untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud. Brebes, 2 Februari 2016 Ketua

Muamar Riza Pahlevi, S.I.P


KPU KAB. BREBES

Lampiran I : Matrik Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Program/K egiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja

Target

Alokasi (dalam ribuan rupiah)

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

70%

70%

70%

Indikator Kinerja 1.2 Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu Indikator Kinerja 1.3 Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya Indikator Kinerja 1.4 Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih Indikator Kinerja 1.5 Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

-

-

70%

70%

70%

-

-

75%

75%

75%

-

-

0,2%

0,2%

0,2%

-

-

100%

100%

100%

Indikator Kinerja 2.1 Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Indikator Kinerja 2.2 Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian Indikator Kinerja 2.3 Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu Indikator Kinerja 2.4 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

3%

3%

3%

3%

3%

100%

100%

KOMISI PEMILIHAN UMUM Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemilu Indikator Kinerja 1.1 Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan

Indikator Kinerja 2.5 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu

100%

2015 4.335.860

2016 2.666.229

2017 2.749.620

2018 2.836.111

2019 2.925.784

Unit Organisasi Pelaksana

K/L-N-BNS-BS

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan Indikator Kinerja 3.1 Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi Indikator Kinerja 3.2 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU Sasaran Program (Outcome) 1 Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya Indikator Kinerja 1.1 Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya Sasaran Program (Outcome) 2 Terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten dan Kota Indikator Kinerja 2.1 Persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten dan Kota Sasaran Program (Outcome) 3 Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Indikator Kinerja 3.1 Persentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Brebes KEGIATAN 3355 : PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN LINGKUNGAN SETJEN KPU Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Indikator Kinerja 1.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

-

90%

90%

93%

95%

-

90%

90%

90%

90%

60%

1 Lap

100%

100%

100%

100%

60%

60%

60%

75%

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1.833.134

2.606.929

2.687.421

2.770.860

2.857.337

1.367.332

2.108.034

2.182.396

2.259.392

2.339.112

28.955

23.332

24.475

25.674

26.932

Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu KEGIATAN 3356 : PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN INVENTARISASI SARANA DAN PRASARANA PEMILU Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu Indikator Kinerja 1.1 Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu Indikator Kinerja 1.2 Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya standar logistik Pemilu Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyusunan standar logistik pemilu Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Indikator Kinerja 3.1 Persentase penyusunan administrasi pegelolaan logistik Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat Indikator Kinerja 4.1 Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat

1 Lap

100%

1 Lap

100%

1 Dok

70%

80%

80%

80%

1 Lap

100%

1 Dok

90%

95%

95%

90%

1 Lap

100%

1 Dok

0%

0%

0%

100%

14.239

18.305

19.201

20.142

21.129

1.324.138

2.066.397

2.138.720

2.213.576

2.291.051

9.985

32.496

34.085

35.757

37.508

9.985

5.792

6.075

6.373

6.685

4.992

5.236

5.493

5.762

2.610

2.737

2.872

3.012

19.102

20.037

21.019

22.049

1 Lap

100%

1 Dok

0%

0%

0%

100%

KEGIATAN 3357 : TERSEDIANYA DATA KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILU YANG AKURAT

29.372

57.594

60.380

63.305

66.374

Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

22.592

29.669

31.122

32.647

34.247

6.780

2.200

2.307

2.420

2.539

23.415

24.528

25.697

26.922

2.310

2.423

2.541

2.666

3.330

1.780

1.866

1.958

2.054

2.640

1.040

1.090

1.144

1.200

690

740

776

814

854

Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Indikator Kinerja 3.1 Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur Indikator Kinerja 4.1 Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu KEGIATAN 3358 : PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Sasaran Kegiatan (output) 1 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Indikator Kinerja 1.1 Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural Indikator Kinerja 2.1 Jumlah orang yang mengikuti diklat

1 Dok

1 Lap

1 Dok

1 Lap

100%

1 Dok

1 Lap

100%

1 Dok

1 Lap

100%

1 Dok

1 Lap

100%

1 Aplikasi 1 Aplikasi 3 Aplikasi 3 Aplikasi

90%

1 Orang

90%

1 Orang

90%

1 Orang

90%

1 Orang

90%

1 Orang

Sasaran Kegiatan (output) 3 Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Brebes Indikator Kinerja 3.1 Pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Brebes KEGIATAN 3360 : PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU) Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Indikator Kinerja 1.1 Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional Indikator Kinerja 2.1 Jumlah dokumen penatausahaan BMN Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname) Indikator Kinerja 3.1 Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname

85%

90%

3 Dok

1 Lap

85%

3 Dok

1 Lap

85%

3 Dok

1 Lap

85%

3 Dok

1 Lap

398.993

400.270

401.611

403.018

389.325

372.901

372.901

372.901

372.901

17.316

14.421

15.127

15.868

16.646

1.950

1.535

1.610

1.689

1.771

9.754

10.136

10.632

11.153

11.700

2.220

8.032

8.424

8.837

9.271

85%

3 Dok

1 Lap

Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN Indikator Kinerja 4.1 Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip Indikator Kinerja 5.1 Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip KEGIATAN 3361 : PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU, SEKRETARIAT KPU PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA

420.895

2.550

100%

1 Lap

1 Lap

100%

1 Lap

100%

1 Lap

100%

1 Lap

Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU Indikator Kinerja 1.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP Indikator Kinerja 2.1 Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Brebes

2.220

80%

CC

82%

CC

85%

CC

87%

CC

4.835

5.071

5.320

5.581

3.197

3.353

3.517

3.690

-

-

-

-

90%

CC

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU

2.447.671

KEGIATAN 3362 : PENYELENGGARAAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA

2.447.671

Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional Indikator Kinerja 1.1 Tersedianya gedung dan gudang KPU di daerah

2.447.671

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK

55.055

59.300

62.199

65.251

68.447

3.560

11.240

11.788

12.368

12.973

1.740

5.080

5.328

5.590

5.863

KEGIATAN 3363 : PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan Indikator Kinerja 1.1 Persentase keputusan KPU Kabupaten yang sesuai format peraturan perundang-undangan Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum Indikator Kinerja 2.1 Persentase kegiatan mengikuti penyuluhan peraturan KPU

100%

87%

87%

100%

87%

100%

87%

Indikator Kinerja 2.2 Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan Indikator Kinerja 2.3 Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum Indikator Kinerja 3.1 Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum Indikator Kinerja 3.2 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD

90%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

90%

91%

Indikator Kinerja 3.3 Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

91%

91%

89%

90%

89%

90%

Indikator Kinerja 4.1 Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir

90%

90%

91%

91%

91%

Indikator Kinerja 4.2 Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, akurat) KEGIATAN 3364 : PEDOMAN, PETUNJUK TEKNIS DAN BIMBINGAN TEKNIS / SUPERVISI / PUBLIKASI / SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH

90%

90%

91%

91%

91%

Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.080

3.080

3.230

3.389

3.555

740

3.080

3.230

3.389

3.555

51.495

48.060

50.411

52.883

55.474

51.495

48.060

50.411

52.883

55.474

Indikator Kinerja 1.1 KPU Kab yang mengikuti kegiatan bintek pemilukada

1 1 1 1 Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Pemiluka Pemiluka Pemiluka Pemiluka da da da da 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang

Indikator Kinerja 1.2 Tingkat ketepatan proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Indikator Kinerja 1.3 80% 80% 80% 80% Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik Indikator Kinerja 1.4 6 Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014 Indikator Kinerja 1.5 1 1 1 1 1 Jumlah kegiatan pendidikan pemilih Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja 1.6 Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

75%

80%

80%

80%

80%

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi KPU Kab Brebes

No

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi

1

2

I

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Eksisting, Kajian dan Penelitian 3

Unit Penanggung Jawab

Target Penyelesaian

4

5

A. Peraturan terkait dengan tahapan Pemilu/Pemilihan a. Pemilu Nasional 1 Pembentukan Badan Penyelenggara Pileg dan Pilpres 2 Kelompok kerja kegiatan tahapan Pileg dan Pilpres

Melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan tugas dan wewenang KPU 3 Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pileg dan Pilpres Se Kabupaten Brebes Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada 4 Jadwal dan zona kampanye Pileg dan Pilpres Tingkat Kabupaten Brebes peraturan perundangundangan

Subbag Umum & Subbag Hukum Masing-masing subbag sesuai tupoksi & subbag hukum Subbag Program & Subbag Hukum

2018 2018

Subbag Hukum

2018

5 Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Brebes 6 Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pileg dan Pilpres

Subbag Teknis dan Subbag Hukum

2018

Sub Bagian Teknis dan Subbag Hukum

2019

Masing-masing subbag sesuai tupoksi & Subbag Hukum Subbag Umum & Subbag Hukum

2017

Subbag Program & Subbag Hukum

2017

Subbag Hukum

2017


2018

Subbag Umum & Subbag Hukum

2016

2018

b. Pemilihan Gubernur 1 Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilgub 2 Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub 3 Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilgub Se Kabupaten Brebes 4 Jadwal dan zona kampanye Pilgub Tingkat Kabupaten Brebes 5 Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilgub

Melaksanakan tahapan pemilihan gubernur sesuai dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan

2017

c. Pemilihan Bupati 1 Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Brebes, PPK, PPS dan KPPS Melaksanakan amanat dalam Pilbup Undang-Undang yang mengatur tentang

No 1

2

Unit Penanggung Jawab 4

Target Penyelesaian 5


2016

Subbag Program & Subbag Hukum Subbag Program & Subbag Hukum Subbag Teknis dan Subbag Hukum Subbag Teknis dan Subbag Hukum

2016 2016 2016 2016


2016

8 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pilbup

Subbag Hukum

2016

9 Pedoman Teknis Dana Kampanye Pilbup

Subbag Hukum

2016

10 Pedoman Teknis Pencalonan Pilbup


2016

11 Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilbup


2016

12 Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilbup 13 Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilbup Melaksanakan tahapan pemilihan bupati sesuai dengan tugas dan 14 Pembentukan Badan Penyelenggara Pilbup wewenang KPU 15 Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilbup Se Kabupaten Brebes Kabupaten/Kota dengan 16 Jadwal dan zona kampanye Pilbup Tingkat Kabupaten Brebes berpedoman pada peraturan perundang17 Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilbup undangan B. Keputusan terkait dengan dukungan kesekretariatan


2016

Masing-masing subbag sesuai tupoksi & Subbag Hukum Subbag Umum & Subbag Hukum

2016

Subbag Program & Subbag Hukum

2016

Subbag Hukum

2016


2017

3 4 5 6 7

II

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Melaksanakan amanat Regulasi, Eksisting, Kajian Undang-Undang yang 2 dan Penelitian 3 Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan mengatur tentang Pendistribusian Perlengkapan Pilbup pemilihan gubernur, bupati dan walikota untuk Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pilbup Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pilbup menyusun dan menetapkan pedoman Pedoman Teknis Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pilbup yang bersifat teknis Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilbup Pembentukan Badan Penyelenggara Pilbup

1 Keputusan tentang pengangkatan penanggung jawab pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, penerima hasil pekerjaan dan Sistem Akuntansi Instansi

Melaksanankan tugastugas dukungan teknis administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan


2016

2015 (setiap tahun anggaran)

II No 1

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi 2

2 Keputusan tentang pengangkatan tenaga kontrak 3 Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara 4 Keputusan tentang honorarium-honorarium

Urgensi Pembentukan Melaksanankan Berdasarkan tugasEvaluasi Unit Penanggung Jawab tugas dukungan teknis Regulasi, Eksisting, Kajian administratif dan Penelitian 3sesuai 4 dengan ketentuan Subbag Umum & Subbag Hukum peraturan perundangundangan Subbag Umum & Subbag Hukum Subbag Umum & Subbag Hukum

Target Penyelesaian 5

2015 (setiap tahun anggaran) 2015 (setiap tahun anggaran) 2015 (setiap tahun anggaran)

Lampiran III : Sejarah Perjalanan Pemilu di Indonesia Pemilu pertama kali digelar pada tahun 1955, tepatnya 10 (sepuluh) tahun setelah Republik Indonesia merdeka melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu sebagai legal formal pelaksanaan Pemilu tersebut. Kemudian, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bersifat ad hoc dan memiliki tugas untuk menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pesta demokrasi yang pertama kali itu berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis kendati diwarnai dengan kabinet pemerintahan yang silih berganti. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih dari 30 (tiga puluh) partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan dengan 2 (dua) keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Konstituante. Pemilu 1955 ini telah menghasilkan setidaknya 4 (empat) partai politik dengan suara terbanyak, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Adapun hasil pemilu 1955 secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut. Tabel III.1 Hasil Pemilu Tahun 1955 untuk Anggota DPR


Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dengan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat Negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Pemilu kedua diselenggarakan pada tahun 1971 dibawah pemerintahan Presiden Soeharto atau dikenal dengan orde baru, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Sebagai penyelenggara pemilu tersebut, Presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) melalui penerbitan Keppres Nomor 3 Tahun 1970. Menurut peraturan perundangan tersebut, LPU merupakan lembaga yang bersifat permanen yang terdiri atas 3 unsur, yaitu dewan pimpinan, dewan/anggota-anggota pertimbangan, dan sekretariat dengan mengemban tugas: (1) membuat perencanaan dan persiapan Pemilu, (2) memimpin dan mengawasi panitia-panitia di pusat dan daerah, (3) mengumpulkan dan mensistematisasi bahan dan data hasil Pemilu, dan (4) mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan

Pemilu.

Selama

orde

baru,

LPU

tetap

dipercaya

untuk

menyelenggarakan Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Hal yang sangat signifikan berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada tahun 1971 diharuskan bersikap netral, sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk Perdana Menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang


meraih kursi dibandingkan dengan sistem kombinasi. Tetapi kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. Adapun hasil pemilu 1971 dapat digambarkan pada tabel berikut. Tabel III.2 Hasil Pemilu Tahun 1971

Pemilu ketiga dilaksanakan 6 (enam) tahun setelah Pemilu 1971, yakni pada tahun 1977. Satu hal yang nyata berbeda dengan Pemilu sebelumnya adalah bahwa Pemilu 1977 diikuti oleh sedikit peserta pemilu, yakni dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Pesatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan satu Golongan Karya atau Golkar. Pemilu 1977 diikuti oleh 70.378.750 pemilih dengan suara sah mencapai 63.998.344 suara atau 90, 93%. Dari suara yang sah itu, Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11%. Adapun hasil Pemilu 1977 dapat digambarkan pada tabel berikut. Tabel III.3 Hasil Pemilu Tahun 1977


Setelah tahun 1977, Pemilu diselenggarakan dengan teratur, yakni setiap lima tahun sekali dengan konstentan tetap sampai dengan Pemilu tahun 1997. Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar dengan pendukung utama adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut adalah grafik hasil Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Gambar III.1 Hasil Pemilu Tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997

Pada Pemilu tahun 1997, konstelasi politik cukup memanas dimana PDI mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri. Pemilu pada tahun ini pun diwarnai banyak aksi protes dan ancaman krisis ekonomi global yang berujung pada demonstrasi besar-besaran rakyat Indonesia menuntut adanya suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 1998. Aksi tersebut telah berhasil membuat Presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Hal ini berarti bahwa Pemilu tahun 1997 merupakan Pemilu terakhir di era kekuasaan Orba yang diselenggarakan oleh LPU beserta perangkatnya. Sesuai dengan sirkulasi kekuasaan lima tahunan, Pemilu harusnya dilaksanakan lima tahun berikutnya, yakni pada tahun 2002. Namun, dengan tergulingnya penguasa Orba oleh kekuatan reformasi tersebut, maka rencana penyelenggaraan Pemilu tahun 2002 tidak terlaksana. Yang kemudian terjadi adalah Indonesia memasuki era reformasi dan Pemilu akhirnya dipercepat dari agenda semula yakni dilaksanakan pada tahun 1999.


Kemudian Pemilu berhasil dilaksanakan pada 7 Juni 1999 atau 13 bulan masa pemerintahan Habibie dengan alasan untuk mendapatkan legitimasi kepercayaan masyarakat, termasuk dunia internasional karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah tidak dipercaya lagi. Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Setelah ketiga RUU tersebut disetujui oleh DPR dan disahkan menjadi UU, Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri atas unsur partaipartai politik peserta Pemilu dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden. KPU tersebut berkedudukan di Ibukota Negara, dan pembentukannya diresmikan dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. Keanggotaan KPU terdiri dari l orang wakil dari masing-masing parpol peserta Pemilu dan 5 orang wakil Pemerintah. Kelahiran lembaga penyelenggara pemilu ini merupakan pertanda keberhasilan perjalanan demokrasi di Indonesia karena melalui KPU inilah Pemilu dapat diselenggarakan dengan lebih bebas dan mandiri. Satu hal yang secara signifikan membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu sebelumnya sejak tahun 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali konstentan, yakni 48 partai politik. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Keberhasilan mencatat bahwa Pemilu 1999 terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Namun demikian, pada tahap penghitungan suara dan pembagian kursi sempat terjadi penolakan penandatanganan berita acara perhitungan suara oleh 27 partai politik dengan dalih Pemilu belum dilaksanakan dengan jujur dan adil. Atas rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), maka Presiden menyatakan bahwa hasil Pemilu 1999 sudah sah dengan rincian perolehan suara dari peserta pemilu sebagai berikut.


Tabel III.4 Hasil Pemilu Tahun 1999


Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu tahun 2004 memiliki dua agenda yakni: (1) Pemilu dalam rangka memilih anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD), dan (2) Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu ini didasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. UU ini menetapkan bahwa penanggung jawab penyelenggaraan dua agenda Pemilu tersebut adalah KPU yang kelembagaannya bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berwenang menyeleng-garakan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada). Pasal 57 ayat (1) dalam UU tersebut merumuskan: “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD”. Penjelasan UU ini menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pilkada tersebut tidak perlu dibentuk KPUD yang baru. Jadi cukup diselenggarakan oleh KPUD yang telah ada yang dibentuk melalui UU No. 12/2003. Pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan waktu yang cukup padat. Meskipun demikian, KPU telah berhasil menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan aman, tertib dan lancar serta dengan pengadaan logistik yang sangat kompleks karena harus didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Adapun Pemilu Legislatif diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 dan melibatkan 148.000.369 pemilih terdaftar. Dari jumlah tersebut, terdapat 124.420.339 yang menggunakan hak pilihnya (84.06%) dan 113.462.414 suara (91.19%) dinyatakan sah dan 10.957.925 (8.8%) tidak sah. Di DPR, Golkar mendapat kursi terbanyak. Namun, 14 dari 24 partai menolak hasil pemilu dengan tuduhan penghitungan suara yang tidak teratur. Sejarah pun mencatat bahwa Pemilu legislatif 2004 merupakan pemilu yang paling rumit dan terpanjang yang pernah diselenggarakan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia harus memilih wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD. Faktor tersebut menjadikan sistem pemilihan Indonesia unik jika dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia. Adapun hasil dari Pemilu Legislatif 2004 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.


Tabel III.5 Hasil Pemilu Tahun 2004

Dari hasil pemilu legislatif tersebut, terdapat 7 (tujuh) partai politik yang memenuhi kriteria untuk mencalonkan kandidatnya dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2004, yaitu: Golkar, PDI-P, PKB, PKS, PPP, PD dan PAN karena memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara nasional atau 3% kursi DPR. Pilpres ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia dan KPU menyelenggarakan Pilpres ini dalam dua putaran. Pilpres putaran pertama berlangsung pada tanggal 5 Juli 2004 dengan diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Adapun kelima pasangan capres dan cawapres tersebut adalah sebagai berikut: 1. Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husono (dicalonkan oleh PAN). 2. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar (dicalonkan oleh PPP). 3. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh PDI-P). 4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, PBB dan PKPI). 5. H. Wiranto, SH dan Ir. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golkar)

Berdasarkan hasil Pilpres putaran pertama tersebut, dari 153.320.544 pemilih terdaftar, sebanyak 122.293.644 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya


dan 119.656.868 (97,84%) suara dinyatakan sah. Adapun hasil Pilpres putaran pertama adalah sebagai berikut: Tabel III.6 Hasil Pemilihan Presiden Putaran Pertama

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada satu pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan Pilpres putaran kedua yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega-Hasyim. Pilpres putaran kedua ini berlangsung pada tanggal 20 September 2004 dengan 116.662.705 (77.44%) orang yang menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 114.257.054 suara (97.94%) dinyatakan sah dengan rincian sebagai berikut. Tabel III.7 Hasil Pemilihan Presiden Putaran Kedua

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 yang diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) partai peserta pemilu. Tuntutan akan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas mengemuka pada Pemilu 2009 dimana Lembaga penyelenggara Pemilu ketiga di era reformasi ini dituntut untuk independen, non-partisan, jujur, dan adil. Tuntutan ini wajar mengingat sebagian anggota KPU yang menyelenggarakan Pemilu tahun 2004 terjerat hukum karena skandal korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah bersama dengan DPR merumuskan kebijakan tentang kelembagaan penyelenggara pemilu melalui


penerbitan UU Nomor 22 Tahun 2007. Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang tetap dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun. Atas dasar hukum itulah, KPU telah berhasil menyelenggarakan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2009. Adapun pemilu legislatif ini dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan dan untuk pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota legislatif, bukan partai politik). Pemilu legislatif 2009 diikuti oleh 121.588.366 pemilih yang menggunakan haknya (70.99%). Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 104.099.785 suara (85.62%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislatif tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel III.8 Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 NO

PARTAI

JUMLAH SUARA

PERSENTASE SUARA

JUMLAH KURSI

PERSENTASE KURSI

STATUS

31

Partai Demokrat

21.703.137

20,85%

150

26,79%

Lolos

23

Partai Golongan Karya

15.037.757

14,45%

107

19,11%

Lolos

28

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

14.600.091

14,03%

95

16,96%

Lolos

8

Partai Keadilan Sejahtera

8.206.955

7,88%

57

10,18%

Lolos

9

Partai Amanat Nasional

6.254.580

6,01%

43

7,68%

Lolos

24

Partai Persatuan Pembangunan

5.533.214

5,32%

37

6,61%

Lolos

5.146.122

4,94%

27

4,82%

Lolos

4.646.406

4,46%

26

4,64%

Lolos

1

Partai Kebangkitan Bangsa Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Hati Nurani Rakyat

3.922.870

3,77%

18

3,21%

27

Partai Bulan Bintang

1.864.752

1,79%

0

0,00%

25

Partai Damai Sejahtera

1.541.592

1,48%

0

0,00%

34

Partai Kebangkitan Nasional Ulama

1.527.593

1,47%

0

0,00%

Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos

13 5


NO

PARTAI

JUMLAH SUARA

PERSENTASE SUARA

JUMLAH KURSI

PERSENTASE KURSI

2

Partai Karya Peduli Bangsa

1.461.182

1,40%

0

0,00%

29

Partai Bintang Reformasi

1.264.333

1,21%

0

0,00%

4

Partai Peduli Rakyat Nasional

1.260.794

1,21%

0

0,00%

7

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

934.892

0,90%

0

0,00%

16

Partai Demokrasi Pembaruan

896.660

0,86%

0

0,00%

6

Partai Barisan Nasional

761.086

0,73%

0

0,00%

3

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

745.625

0,72%

0

0,00%

20

Partai Demokrasi Kebangsaan

671.244

0,64%

0

0,00%

21

Partai Republika Nusantara

630.780

0,61%

0

0,00%

12

Partai Persatuan Daerah

550.581

0,53%

0

0,00%

30

Partai Patriot

547.351

0,53%

0

0,00%

26

Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia

468.696

0,45%

0

0,00%

11

Partai Kedaulatan

437.121

0,42%

0

0,00%

18

Partai Matahari Bangsa

414.750

0,40%

0

0,00%

14

Partai Pemuda Indonesia

414.043

0,40%

0

0,00%

17

Partai Karya Perjuangan

351.440

0,34%

0

0,00%

22

Partai Pelopor

342.914

0,33%

0

0,00%

32

Partai Kasih Demokrasi Indonesia

324.553

0,31%

0

0,00%

33

Partai Indonesi Sejahtera

320.665

0,31%

0

0,00%

15

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

316.752

0,30%

0

0,00%

44

Partai Buruh

265.203

0,25%

0

0,00%

10

Partai Perjuangan Indonesia Baru

197.371

0,19%

0

0,00%

42

Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia

146.779

0,14%

0

0,00%

43

Partai Sarikat Indonesia

140.551

0,14%

0

0,00%

19

Partai Penegak Demokrasi Indonesia

137.727

0,13%

0

0,00%

41

Partai Merdeka

111.623

0,11%

0

0,00%

104.099.785

100,00%

560

100,00%

JUMLAH

Sumber : Dokumen Reformasi Birokrasi KPU


STATUS Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos Tidak Lolos

Tabel diatas menunjukkan bahwa partai yang berhasil memenangkan Pemilu legislatif adalah Partai Demokrat dengan perolehan 20.55% suara nasional yang diikuti oleh Partai Golkar dan PDI-P. Untuk Pemilu Presiden 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Adapun hasil Pemilu Presiden 2009 berhasil dimenangkan oleh Pasangan SBY-Boediono dengan persentase suara sebesar 60.80% sehingga Pemilu Presiden ini hanya berlangsung satu putaran saja sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel III.9 Hasil Pemilu Presiden Tahun 2009

NO 1 2 3

PASANGAN CALON Megawati-Prabowo SBY-Boediono JK-Wiranto Jumlah

JUMLAH SUARA

PERSENTASE SUARA

32.548.105 73.874.562 15.081.814 121.504.481

26,79% 60,80% 12,41% 100,00%

Pemilu Presiden 2009 ini diwarnai dengan aksi keberatan terhadap hasil pemilu tersebut oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang kalah, dalam hal ini adalah JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo. Mereka melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan KPU berikut KPUD menjadi termohon dan Bawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait dengan isi keberatan yang diajukan kedua pasangan antara lain sebagai berikut: 1) Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2) Regrouping dan/atau pengurangan jumlah TPS 3) Adanya kerjasama atau bantuan dari salah satu lembaga penggiat Pemilu internasional 4) Adanya spanduk buatan KPU mengenai tatacara pencontrengan 5) Beredarnya formulir ilegal model “C-1 PPWP” 6) Adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidana


7) Adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangan suara Mega-Prabowo dan JK-Wiranto Pada tanggal 12 Agustus 2009, majelis Hakim Konstitusi membacakan putusannya yang menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa dissenting opinion. Dengan demikian, maka pasangan SBY-Boediono berhasil menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2009 – 2014. Pemilu 2009 ini dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar meski sebagian masyarakat merasa kecewa dengan kinerja dan independensi dari KPU sebagai penyelenggara pemilu, antara lain adalah timbulnya permasalahan daftar pemilih (DPS dan DPT) yang tidak sesuai dengan data penduduk sehingga banyak warna negara yang tidak dapat memilih. Hal ini menyebabkan DPR menggunakan hak interpelasi untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Dengan banyaknya permasalahan yang muncul, maka Pemerintah dan DPR berkepentingan untuk mereformasi kelembagaan KPU melalui penerbitan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai peraturan pengganti dari UU Nomor 22 Tahun 2007. Pemilu legislatif 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 dan diikuti oleh 12 (dua belas) partai peserta pemilu. Dari total 185.826.024 pemilih terdaftar, sebanyak 139.573.927 orang yang memilih (75.11%) dan 124.972.491 suara (67.25%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislatif 2014 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel III.10 Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014


Sedangkan untuk Pemilu Presiden 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Oleh karena itu, Pilpres 2014 hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa. Adapun hasil Pilpres 2014 adalah sebagai berikut. Tabel III.11 Hasil Pemilu Presiden Tahun 2014

Meskipun pemilu 2014 diwarnai dengan sengketa pemilu Pilpres ke Mahkamah Agung, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa pemilu 2014 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilu 2014 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 75%, tercapai 75,11%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Selain itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara pemilu, terutama KPU pada pemilu 2014 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi demokrasi yang berdasarkan pada kepercayaan (trust) yang kuat diantara Pemerintah, Partai Politik, Swasta dan Masyarakat dalam membangun bangsa dan negara dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Lampiran IV : Daftar Rencana Kerjasama KPU Kab Brebes dengan Lembaga dan Instansi Terkait Tahun 2015-2019

NO

PROGRAM

LEMBAGA DAN INSTANSI TERKAIT

MOU LAMA

STATUS

1. Lembaga perbankan

Penyediaan layanan jasa perbankan

Baru

2. Dishubkominfo Kabupaten Brebes

Pemasangan alat peraga kampanye pilkada 2017

Baru

3. Pengadilan Negeri Kabupaten Brebes

Kerjasama pembuatan surat keterangan tidak pernah dipidana untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa

Baru

4. Polres Kabupaten Brebes 5. Puskesmas

Kerjasama pembuatan SKCK untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa Kerjasama pembuatan surat keterangan sehat untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa

Baru Baru

6. Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes

Perekrutan badan penyelenggara pemilu (ad hoc)

Baru

7. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan/RSUD Kab Brebes

Kerjasama pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani paslon Bupati dan Wakil Bupati Brebes

Baru

8. Media massa

sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu

Baru

No title

Recommend Documents