No. 06/08/81/Th. XIX, 03 Agustus 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2015 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) MALUKU 2015 SEBESAR 65,90 DARI SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI TURUN 6,82 POIN DIBANDINGKAN DENGAN IDI MALUKU 2014 SEBESAR 72,72.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku 2015 sebesar 65,90 dari skala 0 sampai 100, angka ini turun 6,82 poin dibandingkan dengan IDI Maluku 2014 sebesar 72,72. Meskipun mengalami penurunan, tingkat demokrasi Indonesia di Provinsi Maluku masih tetap berada pada kategori sedang. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga katergori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Perubahan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty) yang turun 14,81 poin dari 90,85 pada 2014 menjadi 76,04 pada 2015, Hak-Hak Politik (Political Rights) naik 3,17 poin dari 60,03 tahun 2014 menjadi 63,20 tahun 2015, sedangkan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) juga mengalami penurunan sebesar 12,66 poin dari 70,09 pada tahun 2014 menjadi 57,43 pada tahun 2015. Secara metodologis dalam pengumpulan data digunakan 4 sumber data berupa : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
m
://
tp
ht
al
uk
u.
bp
s.
go
.id
1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku 2015 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku 2015 sebesar 65,90 dari skala 0 sampai 100, angka ini turun 6,82 poin dibandingkan dengan IDI Maluku 2014 sebesar 72,72. Meskipun mengalami penurunan, tingkat demokrasi Maluku masih tetap berada pada kategori sedang. Perkembangan IDI dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 69,07; 2010 sebesar 69,51; 2011 sebesar 68,38; 2012 sebesar 59,68, 2013 sebesar 66,23, 2014 sebesar 72,72, dan 2015 sebesar 65,90). IDI Maluku tahun 2014 merupakan capaian tertinggi selama 7 (tujuh) tahun penghitungan IDI Maluku (2009-2015). Walaupun demikian selama 7 tahun tersebut IDI Maluku masih tetap berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-
Berita Resmi Statistik No. 06/08/81/Th. XIX, 3 Agustus 2016 1
turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian)sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi. Grafik 1. Perkembangan IDI Maluku, 2009-2015 100
Baik 80 69.07 69.51 sedang
68,38
66.23
72.72
59,68
65.90
60
Buruk
2010
2011
2012
2013
2014
2015
go
.id
0 2009
bp
s.
2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Maluku
al
uk
u.
Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil dengan nilai Indeks untuk Provinsi Maluku sebesar 76,04; aspek hak-hak politik sebesar 63,20; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 57,43.
ht
tp
://
m
Secara lebih rinci, pada 2015 distribusi indeks aspek demokrasi Maluku yang diukur, terdapat satu aspek yang mengalami peningkatan yakni Hak-hak Politik 3,17. Sementara nilai indeks Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi berturut-turut mengalami penurunan sebesar 14,81 poin dan 12,66. Dengan demikian untuk tahun 2015 pola sebaran nilai di atas berubah dari tahun pengukuran sebelumnya, yaitu kebebasan sipil secara umum terkategori “sedang” dari yang sebelumnya berkategori “baik”, aspek hak-hak politik berkategori “sedang” atau tetap sama dengan tahun sebelumnya, sementara aspek lembaga demokrasi berkategori ”buruk” dari sebelumnya berkategori “sedang”.
Berita Resmi Statistik No. 06/08/81/Th. XIX, 3 Agustus 2016 2
Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Maluku, 2009-2015 100
096 093
091
KebebasanSipil
Baik
091 082
80
076
076 070
Sedang 066
070 062
Lembaga Demokrasi 60
076
072
052
060 051
048
046
063 057
045
Hak-hakPolitik
Buruk 0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
.id
3. Perkembangan Indeks Aspek IDI Maluku
ht
tp
://
m
al
uk
u.
bp
s.
go
Dari sisi variabel, pada IDI Maluku 2015 terdapat 3 (tiga) variabel yang mengalami peningkatan skor yakni Hak Memilih dan Dipilih (naik 0,07 poin dari 74,15 pada tahun 2014 menjadi 74,22 pada tahun 2015), Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan (naik 6,28 poin dari 45,90 pada tahun 2014 menjadi 52,18 pada tahun 2015), dan Peran Partai Politik (naik 25,97 poin dari 9,74 pada tahun 2014 menjadi 35,71 pada tahun 2015). Variabel yang tidak mengalami perubahan skor antara tahun 2014 dan 2015 ada 2 (dua) yakni Pemilu yang Bebas dan Adil sebesar 99,37 dan juga Peran Peradilan yang Independen sebesar 87,50. Penurunan yang terjadi pada variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah mengubah kategori variabel tersebut dari “baik” menjadi “buruk”. Bila dilihat secara menyeluruh terdapat 6 (enam) variabel yang mengalami penurunan skor yakni: Kebebasan Berkumpul dan Berserikat (turun 38,59 poin dari 98,75 di tahun 2014 menjadi 60,16 di tahun 2015), Kebebasan Berpendapat (turun 26,38 poin dari 33,32 di tahun 2014 menjadi 6,94 di tahun 2015), Kebebasan Berkeyakinan (turun 8,99 poin dari 95,13 pada 2014 menjadi 86,14 pada 2015), Kebebasan dari Diskriminasi (turun 16,17 poin dari 100 di tahun 2014 menjadi 83,83 di tahun 2015), Peran DPRD (turun 8,98 dari 53,33 di tahun 2014 menjadi 44,35 di tahun 2015), dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah (turun 70,51 dari 100 di tahun 2014 menjadi 29,49 di tahun 2015).
Berita Resmi Statistik No. 06/08/81/Th. XIX, 3 Agustus 2016 3
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tabel 1. Perkembangan Skor Variabel IDI Maluku, 2014-2015 Nama Variabel 2014 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 98.75 Kebebasan Berpendapat 33.32 Kebebasan Berkeyakinan 95.13 Kebebasan dari Diskriminasi 100.00 Hak Memilih dan Dipilih 74.15 Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan 45.90 dan Pengawasan Pemilu yang Bebas dan Adil 99.37 Peran DPRD 53.33 Peran Partai Politik 9.74 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 100.00 Peran Peradilan yang Independen 87.50
2015
60.16 6.94 86.14 83.83 74.22 52.18 99.37 44.35 35.71 29.49 87.50
4. Perkembangan Indeks Indikator IDI Maluku
ht
tp
://
m
al
uk
u.
bp
s.
go
.id
Dari sisi indikator, pada IDI 2015 terdapat 8 indikator yang mengalami kinerja “baik”(merupakan indikator yang memiliki skor di atas 80) diantaranya yaitu indikator 5, 8, 11, 15, 18, 19, 24, dan 28 (lihat tabel 2 perkembangan skor indikator 2014 dan 2015). Kendati demikian, masih terdapat masalah kronis yang ditunjukkan melalui indikator 2. 3, 4, 7, 16, 21, 22, 23, 25, dan 26 (merupakan indikator yang memiliki skor dibawah 60), diantaranya adalah indikator terkait ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, perda yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu,kebijakan pejabat pemda yang dinyatakan bersalah oleh PTUN, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemda. Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik. Menarik perhatian mengapa aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan yang cukup bermakna dari 90,85 di tahun 2014 menjadi 76,04 di tahun 2015 atau turun 14,81. Dari perubahan indikatornya dapat diketahui penurunan tersebut utamanya dipicu oleh 7 (tujuh) indikator yang ada di dalam aspek tersebut, yaitu Indikator 1, 2, 3, 6, 7, 9, dan 10 yang nilainya menurun berturut-turut sebesar 37,50; 16,25; 31,67; 25,00; 35,00; 28,13; dan 25,00. Dimana indikator yang mengalami penurunan paling besar adalah indikator 1 atau ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat sebesar 37,50. Indikator 25 dan 26 sesungguhnya merupakan indikator baru yang menggantikan indikator sebelumnya. Sehingga terjadi penurunan yang signifikan pada aspek Lembaga Demokrasi yang utamanya dipicu oleh Indikator ke 26 yang turun sampai 83,33 poin. Indikator 25 adalah Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh PTUN. Indikator 26 adalah Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah.
Berita Resmi Statistik No. 06/08/81/Th. XIX, 3 Agustus 2016 4
5. IDI Maluku dan IDI Nasional
ht
tp
://
m
al
uk
u.
bp
s.
go
.id
Apabila dibandingkan dengan IDI secara Nasional maka IDI Maluku tahun 2015 sebesar 65,90 berada 6,92 poin dibawah IDI Nasional 2015 sebesar 72,82 dan masing-masing berada pada kategori yang sama yakni “sedang”. Secara aspek, IDI Maluku 2015 semuanya lebih rendah skornya terhadap rata-rata secara nasional, yakni: Kebebasan Sipil tahun 2015 di Maluku 4,26 poin lebih rendah (Maluku 76,04 dan Nasional 80,30), Hak-hak Politik tahun 2015 di Maluku lebih rendah 7,43 (Maluku 63,20 dan Nasional 70,63), dan Lembaga Demokrasi tahun 2015 di Maluku 9,44 poin lebih rendah (Maluku 57,43 dan Nasional 66,87). Kinerja dari ketiga aspek tersebut pada Provinsi Maluku maupun secara Nasional terdapat dua aspek yang berada pada kategori yang sama yakni Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik sama-sama terkategori “sedang”. Sedangkan untuk aspek Lembaga Demokrasi Provinsi Maluku berkategori “buruk”, untuk Nasional berkategori “sedang”. Indikator yang terkait dengan Pemilu untuk tahun 2013 kebawah menggunakan data Pemilu 2009 sedangkan tahun 2015 telah diperbaharui dengan adanya Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.
Berita Resmi Statistik No. 06/08/81/Th. XIX, 3 Agustus 2016 5
o
2014
2015
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES) Kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Kebebasan berkeyakinan Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama Kebebasan dari diskriminasi
72,72 90,85 98,75 100,00
65,90 76,04 60,16 62,50
90,00
43,75
33,32 40,00
6,94 8,33
0,00
0,00
95,13 95,65
86,14 95,65
100,00
75,00
90,00
55,00
100,00
83,83
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS) Hak memilih dan dipilih Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) Perempuan terpilih di DPRD provinsi Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS) Pemilu yang bebas dan adil Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara Peran DPRD
100,00
100,00
100,00
71,88
100,00
75,00
60,03 74,15 85,90 60,00
63,20 74,22 85,90 60,00
67,92 78,67
67,92 78,67
88,89 45,90 63,91 27,89 70,09 99,37 100,00 98,73 53,33
88,89 52,18 31,52 72,84 57,43 99,37 100,00 98,73 44,35
Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
65,39
66,30
Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD Rekomendasi DPRD kepada eksekutif Peran Partai politik
57,14 7,14 9,74
0,00 3,57 35,71
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
0,00
28,57
24
Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi
97,42
100,00
8 9 10 B. V. 11 12 13 14 15 VI. 16 17 C. VII. 18 19 VIII. 20 21 22 IX.
go
IV.
s.
7
bp
6
u.
III. 5
uk
4
al
II. 3
m
2
://
1
tp
A. I.
.id
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR
ht
Tabel 2. Perkembangan Indeks Aspek, Variabel, dan Skor Indikator IDI Maluku 2014-2015
Berita Resmi Statistik No. 06/08/81/Th. XIX, 3 Agustus 2016 6
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR
100,00 87,50 75,00 100,00
16,67 87,50 75,00 100,00
m
al
uk
u.
bp
s.
go
.id
29,49 44,74 -
://
XI. 27 28
100,00 100,00
tp
26
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif Peran Peradilan yang independen Keputusan hakim yang kontroversial Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
2015
ht
X. 25
2014
Berita Resmi Statistik No. 06/08/81/Th. XIX, 3 Agustus 2016 7
Tabel 3. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2014-2015 IDI 2014 IDI
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
IDI
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
Aspek
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
Aspek
72,29
69,76
63,94
88,73
67.78
74.81
63.98
64.97
Sumatera Utara
68,02
79,86
61,97
62,75
69.01
82.02
62.17
63.52
Sumatera Barat
63,99
47,21
61,82
88,56
67.46
52.99
69.77
82.01
Riau
68,40
74,35
59,74
74,69
65.83
66.46
66.61
63.80
Jambi
71,15
78,23
54,01
89,48
70.68
75.89
62.12
77.72
Sumatera Selatan
74,82
86,09
63,57
78,53
79.81
96.06
78.79
61.00
Bengkulu
71,70
79,49
63,98
74,16
73.60
78.50
68.45
75.61
Lampung
71,62
72,06
63,69
83,66
65.95
71.99
63.19
62.74
Kep. Bangka Belitung
75,32
89,80
56,48
87,01
72.31
81.25
66.95
69.60
Kepulauan Riau
68,39
82,47
58,35
66,61
70.26
80.16
65.01
66.13
DKI Jakarta
84,70
91,72
73,94
92,97
85.32
89.64
83.19
83.26
Jawa Barat
71,52
83,95
65,22
65,89
73.04
79.10
81.89
51.37
Jawa Tengah
77,44
87,87
67,08
80,77
69.75
79.44
67.28
61.48
D.I.Yogyakarta
82,71
86,25
76,07
88,82
83.19
90.41
77.98
82.38
Jawa Timur
70,36
81,62
56,29
78,54
76.90
85.26
67.44
81.39
Banten
75,50
81,10
63,68
87,22
68.46
74.28
63.72
68.66
Bali
76,13
92,16
61,27
79,56
Nusa Tenggara Barat
62,62
58,73
62,08
Nusa Tenggara Timur
68,81
85,92
65,13
Kalimantan Barat
80,58
98,44
Kalimantan Tengah
79,00
92,93
Kalimantan Selatan
70,84
58,43
Kalimantan Timur
77,77
93,28
Kalimantan Utara
-
s.
go
Aceh
.id
Provinsi
IDI 2015
94.42
77.42
65.31
65.08
51.59
61.11
88.36
53,12
78.47
93.19
71.69
70.73
63,12
85,84
76.40
96.81
65.57
67.95
66,42
81,48
73.46
85.07
68.31
67.05
76,45
77,53
74.76
54.15
85.77
83.17
70,42
69,94
81.24
93.07
82.74
63.99
-
-
-
80.16
98.10
83.65
52.05
93,56
80,89
76,68
79.40
86.71
77.92
72.53
u.
uk
al
m
://
bp
79.83
68,38
83,94
Sulawesi Tengah
74,36
86,56
59,01
83,42
76.67
94.60
68.85
66.53
75,30
86,27
73,99
63,58
67.90
69.38
64.25
71.84
Sulawesi Tenggara
70,13
90,89
53,20
70,92
69.44
91.14
56.95
61.99
Gorontalo
73,82
82,19
63,67
79,41
76.77
81.35
69.97
81.81
Sulawesi Barat
76,69
90,22
63,64
80,39
68.25
81.88
61.16
62.37
Maluku
72,72
90,85
60,03
70,09
65.90
76.04
63.20
57.43
Maluku Utara
67,90
76,90
60,61
68,16
61.52
73.53
61.00
47.25
Papua Barat
65,65
97,93
39,29
66,93
59.97
92.33
39.48
51.81
Papua
62,15
85,69
42,51
63,75
57.55
82.72
41.81
50.87
INDONESIA
73,04
82,62
63,72
75,81
72.82
80.30
70.63
66.87
ht
Sulawesi Selatan
tp
Sulawesi Utara
Catatan : Aspek 1 : Kebebesan Sipil Aspek 2 : Hak-hak Politik Aspek 3 : Lembaga Demokrasi
Berita Resmi Statistik No. 06/08/81/Th. XIX, 3 Agustus 2016 8
6. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia itulah maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf, Prof Musdah Mulia, Dr. Syarif Hidayat, dan Dr. Abdul Malik Gismarmerumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
.id
IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi, diantaranya adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembagalembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
bp
s.
go
Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsiprovinsi seluruh Indonesia.
ht
tp
://
m
al
uk
u.
Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.
Berita Resmi Statistik No. 06/08/81/Th. XIX, 3 Agustus 2016 9
Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2015
u.
bp
s.
go
.id
Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masingmasing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional.
ht
tp
://
m
al
uk
Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Pada 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” dahulu “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” dahulu “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.
Berita Resmi Statistik No. 06/08/81/Th. XIX, 3 Agustus 2016 10
bp
s.
go
.id
BPS PROVINSI MALUKU
u.
Informasi Lebih Lanjut Hubungi:
al
uk
Ir. Ismail Rumata, M.Si. Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Maluku
ht
tp
://
m
Jl. Wolter Monginsidi, Passo-Ambon (97232) E-mail:
[email protected]
Berita Resmi Statistik No. 06/08/81/Th. XIX, 3 Agustus 2016 11
