BUPATT BATANG EdART PERATUR^AN BUPATI BATANG HARI NOMOR :21 TAI-IUN 2010
TENTANG PERGEPATAN PEFIGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER, DAYA LOK.AL DI KABUPATEN BATANG HARI EENGAN RAHMAT TUI{AN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka rnewu.iudkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemantapan ketahanan panEan untuk peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian $umber Daya Alarn (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi; 'is. bahwa penganekaragarnan konsumsi pangan sampai saat ini belum n'rencapai kondisi optimal, yang dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPl-l) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran sumber cJaya pangan lokal dalam nrendukung penganekaragaman konsumsi pangan;
c.
bahwa untuk mencapai kondisi l
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokaldi Kabupaten Batang Hari.
Mengingat: 1. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkurrgan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lernbaran Negiera Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagairnana telarh diubah dengan Undarrg-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat ll Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Nergara Republik lndonesia Nomor 2755); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3656);
V\
r. 3
u
n ndang-u nda
s
Nomo
\[*?
r'8- r ah u n' 1 99 9
!'"#s: l,*g:r"'ffJ;?'["
l: lt" +t" ffJ' "f$ffi ;' oi s-82 r I ; Jlffil fifr .#; fi
Ti'
Tahun 4.Undang..UndangNomot',l0Tahun12agltentangPembentukanPeraturan Negara.?'Jpuniir lndonesia Nomor eerunaan|-unolngan ft'gatu-{upuOfik lndonesia i"#"run 2004 ruoni", b3, Tambe,nJ.
(;;;;
438e);
ndans Nomor 32 rahun''191'
"t%?X^tlffi.,"?ii'fi ' hm:l" T:fi.T1"r:'J:i!"':F+:ifrn'ffi*L u nd an g-u
5.
i.T:[s'
Nomor
4437)
Daerah (Lembaran seuagaiilanat9F11,"9".,ui'kalidiu;;i"Lr.r'i'jenganUndangt".{""9^r'3**tinitr'"n rahuii6Si sgf"mbahan Lembaran LJnCans Nomor sz
i"n"t ;o-o'8'5;'itt
ruegarJ nenurrllf 1t99131'l Nomor 4844); lndonesia
ru*gu'" ii"Ftnrix
v6
u nd
ang-u ndan
s
2904 Neryg r- 3 3 rahu n
-l1rtft:tfi:l'# -
;rt=;',qLK" l'?l'iJ';;u#i ffiTai;f:mr' noonesia Nornor 4438)
ffillJRiilll!
r-"*u'aran Nesara
;
nuPui[r*r
Provinsi dan 7'PeraturanPernerintahNomor3ETahun20oTtentangPembagianUrusan ngluitituf'In--ni*'"n puli"*nt"f'', Negara Republik pemerintah antara r["0"["tyrotu"'itlil'u"on Re p u b ik tru* u r'' Nt6g pemerintahan oqggrt "t" f n 7.0:Yl'r " n d o n e si a ra hu 4737)'' Nomor lndonesia
ili'st'
llii-fi;;;"n
I
I
B.PeraturanPemerintahNornor68Ta'hun'loaztentang-KetahananPangan (LembaranNegarl.ii"p"orirtooo'"'jl--T;;;-z}olNomor142, lnJonesia Nomor a254\; ffi5il"n"prnrir Tambahan Lembara"
g.PeraturanPresidenNomor22Tahun2o0gtentangKebijakanPercepatan
Penganekaragamanxon*u*uiPangan;il;'"SumuerDayaLokal; (Lembaran l0.PeraturanDaerahKabupatenBata.ng.HariNomor4.Tahun200stentang G+=#n'*;:mDaerah s
*," n""
o rgan isas'
IIffi "tl Batang Hari Tah
r*pt"il-^'{"uup*tun
ol
Lokal 11'PeraturanGubernurJambiNomor14Tahun2010tentangPercepatan. i]n'u*,i Fung"n.;;;a; Sumberdaya Penganekaragaman Jambi
12"PeraturanDaerahKabupatenPu}"lgHariNomo1-9Tahun2009tentang
Batang Hari Tahun AnqgaranrenoapalJn'J"nBelanja';;*;KabupatenBatangHari ri""[t-xl[up*i"n ratiln Anggaran 20l1,uiilt.i"n 2009 Nomor 9);
Memperhatikan :
1.
2001 tentang Dewan presiden Nomor 41 Tahun Tahun Keputusan gimas Ketahanan Pangan;
-e"*"3"tan,-.penganekaragaman Konsumsi 2.PeraturanMenteriPertanian\omor43/Perm'entan/oT.140/10/2009 tentarrg
c*,"[,^
200s tentqno o',,9? Pangan dan si*i** Kewaspadaan Pembinaaan Pemantap,n. tokasi Penetapan pe,tuni#".6ugi"; Provek gatang Hari Tahun (SKPG;..;e*tor Gizi Mu'yu'"ifi'ritip"i"n F'ng'n Ketahanan an.toaran 2009
3 fru,?,::.;tnf FffJ-i3iffi
i:1"
t3l
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
FERATURAN BUPATI TENTANG
PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKA.L DI K.ABUPATEN BATANG HARI
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 'l Dalam Petaturan iniyang din'laksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari 2. Femerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagni unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari 4. Dewan Kertahanan PanEan adalah Dewan Ketahanan Pangan KabuPaten Batang Hari S. Konsumsi Pangan adalah kegiatan sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannYa. 6. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapiterhadap bermactm-macam bahan pangan. 7. Pangan Beragam, Bergizi seimbang, dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan yang afiran, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mine,ral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan. B. Fola Pangan Harapan adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak arau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas rnaupun keragamannya dengan mempertinrbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa. g. Fangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, sesuai
;H[l,t'ti:'$'ffHJ'U"ifi
'[i:n*'il,1f#;::ffi
10. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertenrtu dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang megganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. BAts II KONSUMSI PANGAN PE}.IGANEKARAGAMAN PERCEPATAN KEBI."IAKAN BERBASIS SUMBER, DAYA LOKAL Pasal 2 Menetapkan Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokaldi Kabupaten Batang Flari (2). Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pernerintah Kabupaten Batang l-lari dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
(1).
t4l Pasal 3 Kebijakan Percepatan Penganelkaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lotil sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahlian dari Peraturan ini. Pasal 4
(1) Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan ini oiatur oleh Kepala Satuan Kerja perangkat Daerah (SXpO) Kabupaten Batang Hari sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (2) perumusin kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkooldinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari. (3) Evaluasi dan Fengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari. BAB III PEMBIAYAAN Pasal 5 Peraturan Bupati ini dibebankan pada ditetapkannya yang akibat timbul Semua biaya a. Anggaran Pendapatan dan Belania Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr ProvinsiJambi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari; dan d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasat 6 Peraturan inirnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penenrpatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Batang Hari. Ditetapkan di Pada tanggal
:
Muara Bulian
:2?3ut;
2O1O
sN-!-41r S InNC Diundanqkan di Muara Bulian Pada tanigal..*9.....,1un t 2O1O ETARIS DAER,AH BATANG HAR,I
PAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUhI 2O1O NOMOR
:
:
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR TANGGAL
:
:
TAHUN 2O1O 2010
KEBI..'AKAN PERCEPATAN PENGANEKARAMAN KONSUMSI PANGA'N BERBASIS SLIMBER DAYA LOKAL
A. LATAR BELAKANG Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serla cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.
Lebih dari g0 persen masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beraneka ragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di lndonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih. penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memanfaatkan untuk memantapkan atau membudayakan pola konsui'nsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan konsumsi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.lndikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola pangan Harapan (PPH) yang ditujuk kan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015. Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk
pangan yang berbasis sumber daya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan resiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota disuatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani dan menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula
dijadikan salah satu rnomentum bagi Pemerintah Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dipedesaan. Disanrping itu, jika dilihat dari kepentingan
kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada r;atu jenis pangan. Derrgan demikian, penganekaragaman konsumsi pangan merupakan forrdasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian ling kungan.
oleh Selama ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan utama yang masing-masing sektor, namun masih ditemui permasalahan' Permasalahan : (1) belum dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah gizi sesuai harapan (sektor tercapainya sektor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi
ppH baru mencapai
sangat 82,7A pada tahun 2008) dan selama ini pencapaiannya berjalan (2) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara
lamban clan fluktuatif,
proporsi konsumsi pangan masyarakat desa dan kota, (3) adanya kecenderungan penurunan penyerapan berbasis sumber daya lokal, (4) lambatnya perkembangan, penyerapan, dan pengolahan, nilai ieknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan krapraktisan dalam pemberian gizi, nilai eltonomi, nilai sosial, citra dan daya terima, (5) rnasih belum optimalnya produk olahan pangan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka aksesibilitas pangan lokal, (6) kurangnya fasilitas pemberdayaan ekonomi urrtuk meningkatkan yang beragam, bergizi seimbang dan aman'
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan
percepatan
Pangan penganekaragaman konsumsi pangan dibawah Koordinasi Dewan Ketahanian yang kuat bagi Kabupaten Batang Hari. Kebijakan ini harus mampu memberikan daya ungkit dapat penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan Secara nyata, yang Secara sinrultan
pada potensi sumber mendorong tenruujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang berbasis mendorong daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai acuan,yang,dapat percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerja sama sinergis antara Pemerintah dan Pernerintah Daerah.
B. KEBIJAKAN l. Tujuan
Secara umum tujuan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan sumber daya lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasi oleh skor PPH 95 pada tahun 2015-
Tujuan khusus percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah
mendorong
tercapainya a. peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat .
termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan be|basis sumser daya lokal.
b.
meningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta manlpu menggerakan pengembangan LJsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
: -:^;, =:=' -=' ::- --:- ;:a' :z-": :as =:--:t:ia: Daeran caiarn pengembangan oan := 3",sa-zz- :': l-:*- :=-:e^a"='a;z-e. K3iS.:iTlSr pangan berbaSis SUmber Cjaya lOkal.
S=:'":- ::-:::3:an
penganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola
',:-s--s :2-:.- ".-; 3ei-agam. bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan oieh ::-:"::a -.,3 s-:. r-* 'a:a-,aia Jambi sebesar 88,1 pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2015. ::::-:- s':' -: - : -aei;ap Kabupaten/Kota mengacu pada sasaran Provinsi Jambi dengan -=.i-
-c
=
-
Jndt.
lll Strategi
O 1. lnternalisasi Penganekaragaman Konsumsi
Pangan
Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian program penganekaragaman konsumsi pangan adalah masih terbatasnya kebijakan dan program yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan beragam,
bergizi seimbang dan aman pada tingkat rumah tangga. Pengetahuan
tentang
penganekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh setiap individu, terutama wanita
sarEat
p?r^,:
^: :. a:r nenbe:itu<
poia makan yang memenuhi kriteria gizi seimbang.
Proses tniernalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:
a. Advokasr. kampanye, promosi, dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimoang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat.
b. PenciCikar
2
ni.:
Pe^genrca:3a: bisnis dan industri pangan lokal Kebei-ras;;an percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ditentukan oleh xelersecjiaan aneka ragam panEan dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan Efektivitas perc€:potan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila upaya internalisasi didr-rkung dan berjalan seiring dengan pengembangan bisnis
pangan. Oleh karena
itu program penganekaragaman
konsumsi pangan pertanian,
perikanan dan rndusiri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian daerah. Kondisi rri menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan
r;:sii-i aneKa ragam pangan yang komprehensif. Untuk itu rencana bisnis dan industri ?'=''2 t2^)-l pangan tersebut perlu dikembangkan untuk membangun sistem inovasi ":J-' ,l :.. a1 =?-^ :ae:ah guna merangsang pemaniapan pelaksanaan penganekaragaman
':--i**s :?*:e- :'cerbagai daerah. Dalam rencana tersebut. perlu dinyatakan tentang ::-3-a- - I -: .- :,.' 3s:3 rasional Can daerah khususnya dalam program pengembangan l--
:-:.:
l-:-
^:^-:^
pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu ' a. Fasilitas kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan bisnis yang aman pangan segar, industri bahan bal
b.
berbasis sumber daYa lokal. pelaku Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan usaha Mikro Kecil dan
usaha
Menengah (UMKM). pangan Melalui kedua strategi tersebut, keberhasilan penganekaragaman konsumsi beragam bergizi akan tercermin dari 4 indikator yaitu : (1) menu makanan sehari-hari makin keragaman seimbang dan aman, (2) peran swasta dan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya.lokal sumber daya lokal makin meningkat, (3) aneka ragan, makanan berbasis dan harga kometitif' makin banyak tersedia di masyarakat, memiliki citra yang baik, rasa enak, berdasarkan (4) teknologi kuliner dan basis bidang makanan berkala mikro, kecil dan menegah
kearifan dan budaya lokal semakin berkembang'
C. LANGKAH OPERASIONAL 1. Tahapan Pelaksanaan
hasil Upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan diharapkan mencapai pada tahun 2015 yang diindikasikan oleh tercapainya skor PPH 95. Untuk mencapai target I (2009tersebut dilak1rkan pentahapan yang secara umum terdiri atas 2 tahap, yaitu Tahap
2011) dan TahaP ll (2012-2015).
1
.1 .
Tahap I (2009-201
1)
2011 kegiatan difokuskan kepada internalisasi penganekaragaman konsurnsi pangan dengan gizi seimbang dan aman serta pengembangan keterseldiaan bahan baku dan pasar domestik aneka ragam pangan baik
Untuk kurun waktu tahun 2009
-
segar maupun olahan. Upaya- upaya tersebut dilaksilnakan melalui
:
a.
Kampanye, sosialisasi, advokasi dan promosi percepatan penganekaragaman
b.
konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal baik untuk aparat Pemerintah Daerah, individu, kelom;rok masyakat maupun industri. pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman secara
c.
sistematis melalui pendidikan formal dan informal' penyuluhan kepada ibu n-rmah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat menE;konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
d.
pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan.
e.
Pembinaan kepada indus;tri rumah tangga dan pengusaha kecil bidang pangan guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan anegaka pangan yang arnan berbasis sumber daya lokal
f. pengembangan dan desiminasi serta aplikasi teknologi terapan terhadap pengolahan aneka Pangan. g. pembinaan mutu dan kearmanan pangan kepada industri rumah tangga dan UMKM dibidang pangan berbasis umber daya lokal'
h.
Fasilrtasi pengembangan bisnis pangan, perntodalan dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis
sumber daYa lokal. yang i. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal' j. Evaluasi dan pengendalian pencapaian upaya penganekaragaman konsumsi pangan TahaP
1
I
.2.T ahap I I (20 1 2-2015)
Untuk kurun vyaktu tahun 2012-2015, upaya-upaya
percepatan
penganekaragaman konsums;i pangan adalah melanjutkan kegiatan Tahap I dengan penambahan kegiatan dan penekananan pada penrbinaan pengembangan bisnis dan industri pangan sebagai berikut
.
pengembangan pangan baik segar,olahan maupun siap saji berbasis sumberdaya lokal dalam hal dukungan insfratruktut jalan dan sumber daya air'
a. Fasilitasi
b. penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada industri rumah tangga
c.
dan
UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal' Evaluasi dan pengendalian tercapainya upaya penganekaragaman konsumsi pangan TahaP ll
I
I.
ORGAN ISAS I
P
ELAKSANAAN
2.1. Pemerintah KabuPaten Bupati Batang Hari selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari bertugas sebagai penanggung Jawab Umum dan Koordinator percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten dan membuat Petunjuk Teknis sesuai dengan potensi sumber daya tokal tjengan mengacu pada pentunjuk pelaksanaan yang
dibuat oleh pemerintah Provinsi. Dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, Bupati melibatkan peran aktif masyarakat industri/swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, tim penggerak PKK Kabupaten dan Lembaga swadaya Masyarakat. Biaya pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Batang Hari dibebankan pada APBD Kabupaten Batang Hari.
2.2 P emerintah Kecamatan
Camat selaku institusi pemerintah bertanggung pada upaya menggerakkan dan membina masyarakat desa diwilayahnya dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berdasarkarr petuniuk teknis yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan
t6l
gizi Camat melibatkan peran aktif masyarakat industri/swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Biaya pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kecamatan dibebankan pada APBD Kabupaten Batang Hari yang dianggarkan untuk kecamatan.
2. 3.
Pemerintah Desa/Kelurahan
Kepala Desa/Lurah selaku institusi pemerintahan bertanggung pada upaya menggerakkan dan membina masyarakat diwilayahnya dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berdasarkan petunjuk teknis yang dibuat- oleh pemerintah Kabupaten tsatang Hari. Dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan glizi K.epala Desa/Lurah melibatkan peran aktif masyarakat indusri/s,ruasta, organisasi profesi, perguruan
tinggi, tirn penggerak PKK Kecamatan dan
Lembaga Swadaya Masyarakat. Biaya pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kecamatan dibebajan pada APBD Kabupaten Batang Hari yang dianggarkan untuk desa/kelurahan tersebut. D.PENUTUP
Kebijakan percepatan penganekaragaman kclnsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang telah ditetapkan ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, dalam
melakukan perencanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk mewujudkan pola konsumsi parrgan yang beragam,bergizi seimbang dan aman.
HIRSAH. SY
