FFECTIVENESS OF LOCAL RULE NUMBER 6 OF 2011 ON SPATIAL PASAMAN CASE STUDY AREA COMMUNITY LIVING AROUND FOREST NATURE RESERVE ALAHAN PANJANG 1
Yuli Adwar1,Darmini Roza 1, Uning Pratimaratri 1 Program Studi Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta Email:
[email protected] ABSTRACT
To preserve Alahan Panjang Forest Nature Reserve of Natural hazards caused by forest communities require Effectiveness Action Reviews Regional Regulation No. 6 of 2011 on Spatial Planning Pasaman. In this case I categorize three issues, namely the implementation of forest communities Alahan Panjang Nature Reserve not yet effective, obstacles encountered and step a step in the enforcement of local regulation. The method used in solving the problem is juridical sociological method. For its implementation are not yet effective because of the high sense of public interest to control nature reserve Alahan Panjang for the necessary allocation of new land for settlement and plantations. In this case it can be concluded that the effectiveness of implementation of the Regional Regulation No. 6 of 2014 on Spatial Planning Pasaman on surrounding communities Alahan Panjang Nature Reserve not yet effective due to lack of socialization, lack of enforcement and the high public interest to open residential land and plantation forests Alahan Panjang Nature Reserve for the government should take action and open up a new field site to the surrounding community Alahan Panjang Nature Reserve. Keywords : Nature Reserves, community Pasaman, Regulation No. 6 Year 20011. pemerintahan harus berdasarkan
Pendahuluan Pasal 1 Ayat (3) perubahan
aturan hukum dan konstitusi, yaitu
keempat Undang-Undang Dasar
apapun konteks penyelenggaraan
Negara Republik Indonesia Tahun
negara
1945 menegaskan bahwa: “Negara
aturan hukum yang disebut dengan
Indonesia adalah Negara Hukum”.
“Rule of law” .
Konsep
negara
hukum
harus
Dalam
dapat
didasarkan
penegakan
negara
yang
tersebut harus memiliki suatu
legalitas
atau
maka
suatu
diartikan sebagai suatu negara memiliki
hukum,
atas
berdasarkan kepada aturan hukum.
konstitusi,
Artinya,
merupakan hukum dasar yang
penyelenggaraan
dimana
negara
konstitusi
dijadikan
pegangan
penyelenggaraan
suatu
dalam
menjelaskan: “Pemerintah Daerah
negara.
adalah penyelenggaraan urusan
Konstusi dapat berupa hukum
pemerintahan
dasar tertulis yang lazim disebut
Daerah dan DPRD menurut asas
Undang-Undang Dasar dan dapat
otonomi dan tugas pembantuan
pula tidak tertulis. Tidak semua
dan
negara memiliki konstitusi tertulis
luasnya dalam sistem dan prinsip
atau
Negara
undang-undang
dasar.
oleh
prinsip
Pemerintah
otonomi
Kesatuan
seluas-
Republik
Kerajaan Inggris biasa disebut
Indonesia sebagaimana dimaksud
negara konstitusional, namun tidak
dalam
memiliki naskah Undang-Undang
Negara Indonesia Tahun 1945”.
Dasar sebagai konstitusi tertulis.
1
Pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang-Undang
Dasar
Propinsi di samping memiliki status sebagai daerah otonom, juga
Undang Dasar 1945 menyatakan
berkedudukan
bahwa:
administratif, sedangkan daerah
“Negara
Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas
kabupaten
daerah
berkedudukan
propinsi
dan
daerah
sebagai
dan
wilayah
daerah sebagai
kota daerah
propinsi itu dibagi atas kabupaten
otonom, dimana menurut Undang-
dan kota, yang tiap-tiap propinsi,
Undang Nomor 32 Tahun 2004
kabupaten dan kota mempunyai
daerah otonom diartikan sebagai
pemerintah daerah, yang diatur
kesatuan masyarakat hukum yang
dengan undang-undang.
mempunyai batas-batas wilayah
Dalam
rangka
yang berwenang mengatur dan
melaksanakan amanat Undang-
mengurus urusan pemerintahan
Undang Dasar Negara Republik
dan
Indonesia
prakarsa
1945
Pemerintahan ditetapkan
Daerah berbagai
tentang telah Undang-
kepentingan sendiri
setempat berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan
Republik
undang.Pasal 1 angka 2 Undang-
Indonesia”. Kabupaten Pasaman
Undang Nomor 32 Tahun 2004
adalah salah satu kabupaten yang
tentang
ada di Sumatera Barat, memiliki
1
Pemerintahan
Daerah
12 Kecamatan yaitu: Kecamatan
Jimly Assyiddiqie, 2006, Konstitusi Konstitusionalisme Indonesia, Sekretriat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstutusi RI, Jakarta hlm. 35
Bonjol,
Kecamatan
Simpang
jajaran Bukit Barisan dengan konfigurasi
Alahan Mati, Kecamatan Tigo
fisik berbukit dan
Nagari,
Sikaping,
berudara sejuk. Di Kabupaten Pasaman
Kecamatan Dua Koto, Kecamatan
ini terdapat beberapa kawasan hutan cagar
Panti,
Gelugur.
alam diantaranya Cagar Alam Alahan
Kecamatan
Panjang dengan lokasi 17.664 ha yang
Mapat Tunggul, Kecamatan Mapat
berlokasi di Kecamatan Bonjol dan Lubuk
Tunggul Selatan, Kecamatan Rao
Sikaping. Cagar Alam Alahan Panjang
Selatan, Kecamatan Rao Utara,
merupakan warisan alam yang sangat
dengan jumlah penduduk 259.097
berharga
Lubuk
Kecamatan
Kecamatan
jiwa.
Rao,
2
bagi
berlembah dan
masyarakat
kabupaten
Pasaman karena bisa menjaga kelestarian Kabupaten Pasaman sering
ekosistem dan sumber
air terutama
disinggahi oleh orang-orang dari
masyarakat Kecamatan Bonjol. Sebagai
berbagai daerah, baik daerah-
Anugerah Allah yang sangat berharga
daerah
sudah sepantasnya masyarakat Kabupaten
yang
ada
di
pulau
Sumatera sendiri maupun daerah
Pasaman
luar Sumatera. Hal tersebut dapat
kelestarian alamnya sehingga manfaat
disebabkan antara lain:
dari cagaralam ini tidak hanya dapat
1. Di Kabupaten Pasaman terdapat beberapa
objek
wisata
seperti
Taman wisata alam Rimbo Panti
untuk
akan
tetapi
antara
dapat
diwariskan
untuk
generasi yang akan datang. Secara
geologis
Cagar
Alam Alahan Panjang terdapat
2. Kabupaten Pasaman merupakan penghubung
menjaga
dinikmati oleh generasi pada saat ini saja,
dan Taman Wisata Equator dan Museum Imam Bonjol.
senantiasa
Propinsi
tebing
terjal
(tegak
Lurus)
hampir
Vertikal
dan
intensitas
Sumatera Utara, Riau dan beberapa
gempa yang tinggi serta letak
Kabupaten,
Hutan
Kota
lainnya
di
Cagar
Alam
Alahan
Sumatera Barat.
Panjang yang bertepatan berada
Kabupaten Pasaman yang terletak
pada zona Sesar Besar Semangka
di daerah perbatasan Sumatera Barat
yang
dengan Sumatera Utara dan Riau, di atas
wilayah
2
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, 2013, Pasaman dalam Angka, BPS hlm. 81
sangat ini
aktif, termasuk
waspada gempa bumi.
sehingga dalam
Pasal 11 Ayat (1) UndangUndang
Republik
Pasal 3 huruf “a” Peraturan
Indonesia
Menteri Dalam Negeri Republik
Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Indonesia Nomor 1 Tahun 2007
PenataanRuang,
berbunyi:
tentang Penataan Ruang terbuka
“Wewenang Pemerintah Daerah
Hijau Kawasan Perkotaan “Fungsi
Kabupaten/Kota
RTHKP”adalah
dalam
penyelenggaraan penataan ruang
keberadaan
meliputi:
perkotaan.
a. Pengaturan
Pembinaan
pengamanan
kawasan
lindung
dan
Untuk melindungi kawasan
Pengawasan terhadap pelaksanaan
Hutan CagarAlam Alahan Panjang
penataan
wilayah
dari berbagai ancaman yang dapat
kawasan
merusak
ruang
Kabupaten/Kota
dan
strategis Kabupaten/Kota. b. Pelaksanaan
ruang
wilayah Kabupaten/Kota. penataanruang
kawasan
strategis
Kabupaten/Kota, dan d. Kerjasama
Pemerintah
Daerah
Pasaman
telah
Peraturan
Daerah
yang
antar
Kabupaten/Kota.”
Kabupaten menetapkan Kabupaten
Pasaman Nomor 6 Tahun 2011 tentang
penataan
Pasal
isi
terkandung di dalamnya maka
penataan
c. Pelaksanaan
keutuhan
Rencana
Wilayah.
Tata
Kabupaten
Ruang
Pasaman.
Penetapan Peraturan Daerah ini
38
Peraturan
dimaksudkan
untuk
mengatur
Pemerintah Republik Indonesia
pemanfaatan tata ruang kabupaten
Nomor 47 Tahun 1997 tentang
yang disusun menjaga keserasian
Rencana Tata Ruang Wilayah
pembangunan antar sektor dalam
Nasional, menyatakan: “Kriteria
rangka
kawasan lindung untuk kawasan
program pembangunan kabupaten
rawan bencana alam sebagaimana
Pasaman dan untuk menjaga dan
dalam Pasal 10 ayat (7)
menghindari
yaitu
pelaksanaan
program-
agar
anggota
kawasan yang diidentifikasi sering
masyarakat tidak menjadi korban
berpotensi
bencana alam akibat longsor yang
bencana
tinggi alam
mengalami
seperti
letusan
diakibatkan
gempa
dan
curah
gunung berapi, gempa bumi dan
hujan yang tinggi serta akses lain
tanah longsor serta gelombang
yang
pasang dan banjir”.
dipatuhinya
timbul
akibat
Peraturan
tidak Daerah
tersebut.Di
sisi
lain,
dengan
mewujudkan tercapainya tujuan
ditetapkannya Peraturan daerah
pembuatan
dimaksud, maka penjabaran dalam
Daerah,
pengisian tata ruang Kabupaten
dibayangkan,
harus sesuai dengan fungsi yang
pembentukan Peraturan Daerah itu
telah ditetapkan dalam Peraturan
telah
Daerah tersebut dan diberlakukan
Undang-undang Nomor 10 tahun
di
2004
tengah-tengah
masyarakat
secara faktual. Daerah
Peraturan
tidaklah
semudah
walaupun
sesuai
dengan
tentang
Peraturan
Peraturan
suatu
dan
proses
amanat
Pembentukan
Perundang-undangan
lain-lain.
Akan
tetapi,
Kabupaten Pasaman Nomor 6
permasalahannya akan menjadi
Tahun 2011 tentang Rencana Tata
dilematis, bila Pemerintah daerah
Ruang
dalam hal ini Pemda dan DPRD-
Wilayah
Kabupaten
Pasaman belum memberikan hasil
nya
yang maksimal. Hal ini dibuktikan
Daerah,
dengan masih banyaknya ditemui
memaksimalkan
masyarakat yang membuka lahan
dalam mengawal dan mengawasi
perkebunan
penegakan
dan
pembangunan
bisa
membuat akan
tetapi
kurang
fungsinya
Peraturan di
Peraturan
di
daerah
pemukiman penduduk di sekitar
tersebut
tengah-tengah
lokasi hutan Cagar Alam Alahan
kehidupan nyata masyarakatnya.
Panjang, yang artinya terdapat
Penelitian yang dilakukan
suatu perbedaan antara konsep
oleh penulis adalah Peraturan
peraturan yang telah ditetapkan
daerah
dengan penerapan yang terjadi di
Nomor 6 Tahun 2011 tentang
masyarakat (das sein dan das
Rencana Tata Ruang Wilayah
sollen)”.
Kabupaten Pasaman, dikarenakan
Suatu
Produk
Kabupaten
Pasaman
Peraturan
Peraturan Daerah Rencana Umum
Daerah belum dapat dikatakan
Tata Ruang merupakan Peraturan
efektif dan bermanfaat, walaupun
Perundang-undangan
telah
dan
mengatur pemanfaatan tata ruang
diberlakukan, kecuali apabila dia
Kabupaten yang disusun untuk
telah sungguh-sungguh berlaku
menjaga keserasian pembangunan
efektif di tengah-tengah kehidupan
antar sektor, dan pelaksanaan
nyata masyarakat,
program-program
dinyatakan
sah
karena untuk
yang
pembangunan,
serta menghindari agar anggota
Kabupaten Pasaman Nomor 6
masyarakat tidak menjadi korban
Tahun 2011 tentang Rencana Tata
bencana alam yang diakibatkan
Ruang
oleh gempa bumi, curah hujan
Pasaman. Maka penelitian Hukum
yang tinggi dan sebagainya. Di sisi
Sosiologis atau emperis (socio
lain, tegaknya Peraturan Daerah
legal research). Dalam perspektif
ini di tengah-tengah kehidupan
sosiologis,
menurut
faktual
sangat
Soekanto,
hukum
tujuan
berlaku apabila hukum itu telah
ditetapkannya
berjalan efektif. Untuk mengetahui
masyarakat
menentukan dan
tercapainya
hakekat
Wilayah
Sarjono dipandang
Peraturan Daerah tersebut, karena
apakah
Peraturan
efektif, atau lebih efektif, sekalian
Daerah
menjamin
ini
dapat
perlindungan
kepastian
hukum
dan
masyarakat
Kabupaten Pasaman. Dari
data
hukum
Kabupaten
akan
hukum
ditemukan,
yang
belakang
berhasil
dianalisis
menggunakan
latar
bekerja
dengan
setidaknya
4
(empat) tolak ukur, yaitu peraturan
masalah diatas, penulis mencoba
perundang-undangan,
menuangkan masalah ini ke dalam
terkait,
sebuah
pendukung tersedia, sosial budaya
karya
ilmiah,
dengan
sarana
aparatur
dan
prasarana
judul: “Efektivitas Pelaksanaan
masyarakat
Peraturan
dimaksud diberlakukan.
Pasaman tentang Ruang
Daerah
Kabupaten
Nomor 6 Tahun 2011 Rencana
Umum
Wilayah
Tata
dimana
hukum
Dilihat dari tipe penelitian ini
dapat
disebut
penelitian
Kabupaten
kualitatif deskriptif, maksudnya
Pasaman, Studi Kasus Masyarakat
penelitian ini diusahakan untuk
yang Tinggal Di Sekitar
menghimpun
Cagar
Alam Alahan Panjang”.
data
selengkap
mungkin tentang suatu kenyataan
Metode Penelitian
(faktual).
Dengan
1.
penelitian
ini
dengan
penelitian
deskriptif
permasalahan yang akan diteliti,
bertujuan
penelitian ini diarahkan untuk
informasi
mengetahui
saat ini dan melihat kaitan antara
Pendekatan Sesuai
pelaksanaan
efektivitas Peraturan
Daerah
untuk mengenai
kata
lain,
merupakan yang
memperoleh kenyataan
variabel-variabel yang ada.
2.
general
Lokasi Penelitian
terhadap
populasi.
Di
Penelitian dilaksanakan di Sekitar
dalam menentukan sampel yang
Hutan Cagar Alam Alahan Panjang
akan diteliti penulis mengambil
dengan
sampel penelitian secara acak
pertimbangan
masih
banyak
masyarakat yang membangun pemukiman
(Random
dan pembukaan lahan baru di sekitar
sampel
Hutan Cagar Alam lahan Panjang.
adalah masyarakat yang tinggal di
3.
sekitar
Populasi dan sampel
sampling). yang
Kriteria
penulis
Cagar
tetapkan
Alam
Alahan
Panjang.
a. Populasi Populasi adalah individu
Dalam mengumpulkan data,
yang menjadi sumber pengambilan
penulis
sampel sekumpulan kasus yang
(sampel)
memenuhi syarat tertentu yang
persyaratan ciri-ciri populasi, tanpa
berkaitan masalah penelitian.3 Oleh
menghiraukan
karena
itu,
menghubungi yang
memenuhi
dari
mana
asal
populasi
bersifat
subjek
namun
masih
dimana
dengan
dalam wilayah penelitian
(quota
berupa
sample atau sampel quota). Teknik
orang, benda, atau wilayah yang
sampel ini juga dilakukan tidak
oleh
peneliti.4
berdasarkan daripada strata atau
menjadi
populasi
daerah dalam wilayah populasi,
universum,
universumtersebut
ingin
dapat
diketahui
Maka
yang
tersebut;
subjek
dalam penelitian penulis menjadi
tetapi
populasi
jumlah yang sudah ditentukan.
adalah
Kabupaten spesifik,
masyarakat
Pasaman. ialah
Lebih
masyarakat
masing tersebut
Cagar
Alam
Alahan
Panjang
yang
menjadi
lokasi
pada
kategori
atau
kriteria
terkosentrasi
pada
masyarakat yang tinggal di sekitar
penelitian.
Cagar
Alam
Alahan
Panjang
Kabupaten Pasaman.
b. Sampel Sampel
dari
Adapun jumlah sampel masing-
di
sekitar
berdasarkan
merupakan
4.
Teknik Pengumpulan Data dan
sebagian atau wakil populasi yang
Sumber Data
dipandang
Teknik dan alat yang digunakan
3
representatif
dan
Mardalis, 1993, Metode Penelitian suatu pendekatan, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 53
dalam pengumpulan data adalah: 4
Sarjono Soekanto dan Sri Mamuji, Ibid., hlm. 55
a.
beberapa orang anggota DPRD
Angket Angket, yaitu suatu cara mengumpulkan
data
dengan
mengedarkan daftar pertanyaan berupa
Pasaman
mengambil kesimpulan. c. Studi Dokumentasi
diajukan secara tertulis kepada
Dokumentasi
subjek
sebagai
bahan pertimbangan/kajian untuk
formulir-formulir,
sejumlah
dari
asal
untuk
katanya yaitu bahan-bahan tertulis
mendapatkan tanggapan informasi
. Di dalam melaksanakan metode
jawaban
dokumentasi menyelidiki bahan-
dan
sebagainya.
Pertanyaan yang diajukan berkisar minat
efektivitas
bahan tertulis.
pelaksanaan
d. Analisis Data
Perda Kabupaten Pasaman Nomor
Setelah
data
terkumpul,
6 Tahun 2011. Dalam hal ini
maka penulis melakukan proses
angket yang digunakan adalah
penganalisaan data menggunakan
angket tertutup, yaitu responden
metode berfikir yaitu berangkat
(dalam
masyarakat
dari fakta yang bersifat khusus
Kabupaten Pasaman yang tinggal
untuk mengambil suatu kesimpulan
di sekitar Cagar Alam Alahan
yang bersifat umum.
hal
Panjang)
ini
tidak
kesempatan
b.
Kabupaten
mempunyai
lain
dalam
Sebelum
dilakukan
penganalisaan,
data
dibagi
yang
memberikan jawaban yang telah
terkumpul
kepada
dua
disediakan pertanyaannya.
bentuk yakni data yang bersifat
Wawancara
kualitatifyang diperoleh melalui
Menurut Koencaraningrat,
wawancara dan data yang bersifat
wawancara adalah cara untuk
kuantitatif yang diperoleh melalui
mengumpulkan
angket
penelitian langsung
data
dalam
masyarakat
dengan
.Analisa
dilakukan
kualitatif,
yang dapat dari
menyampaikan
wawancara dengan menggunakan
pertanyaan lisan kepada warga
teknik analisa deskriptif kualitatif.
masyarakat
yang
diteliti
Hasil dan Pembahasan
Wawancara ini diajukan pada
Pasal 15 Bab V Peraturan
beberapa masyarakat yang tinggal
Daerah
Kabupaten
di sekitar Hutan Cagar Alahan
Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Panjang, aparat pemerintah serta
Rencana
Tata
Ruang
Pasaman
Wilayah
Kabupaten
Pasaman
yang
mengatur
pemanfaatan
ruang
dijelaskan
kawasan
yang
5) Kawasan Cagar Alam dan cagar budaya Kawasan
Cagar
Alam
adalah
dilindungi terdiri dari:
kawasan hutan yang dilindungi karena
1) Kawasan Hutan Lindung
mempunyai karakteristik hayati yang
Rencana
pola
ruang
berguna
sumber
air
bagi
untuk kawasan hutan lindung
masyarakat sekitarnya. Kawasan Cagar
di Kabupaten Pasaman seluas
Budaya adalah suatu kawasan
yang
kurang lebih 180.726 (seratus
dilindungi
nilai
delapan puluh ribu tujuh ratus
sejarah yang bernilai tinggi)
dua puluh enam) hektar, yang
2)
sebagai
karena
Kawasan
mempunyai
Hutan
Cagar
Alam
tersebar di seluruh kecamatan
Alahan Panjang adalah kawasan yang
di Kabupaten Pasaman.
harus steril dari kegiatan pemanfaatan
Kawasan yang memberikan
ruang. Pada kawasan Hutan Cagar Alam
perlindungan pada kawasan
Alahan Panjang tidak dimungkinkan lagi
bawahnya
dilakukan
Kawasan memberikan pada
yang perlindungan
kawasan
upaya
pemanfaatan
ruang
karena dapat merusak ekosistim dan sumber mata air.
bawahnya
Fakta
yang
ada
di
lapangan
adalah kawasan resapan air
menunjukkan banyaknya pengembangan
yang tersebar pada seluruh
budidaya
kecamatan
karakteristik kawasan antara lain:
di
Kabupaten
Pasaman.
a.
3) Kawasan
perlindungan
adalah kawasan
aliran sungai yang tersebar kecamatan
di
Kabupaten Pasaman. 4) Kawasan
sesuai
dengan
Masih adanya upaya penebangan
dijadikan lahan perkebunan.
Kawasan perlindungan
diseluruh
tidak
liar di Hutan Cagar alam untuk
setempat
setempat
yang
Rawan
b.
Masih
adanya
pembangunan
pemukiman di sekitar areal Cagar Alam Alahan Panjang. Kesimpulan Berdasarkan
uraian-uraian
Bencana
sebelumnya, baik dari hasil penelitian
adalah kawasan yang sering
maupun dalam bahasan fokus masalah,
labil dan sering terjadinya
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
bencana alam.
1. Bahwa
pelaksanaan
Peraturan
Hutan Cagar Alam Alahan Panjang
Daerah Kabupaten Pasaman 2011
adalah tingginya alih fungsi lahan
tentang
Ruang
menjadi tempat pemukiman dan
Pasaman
areal perkebunan mengakibatkan
Rencana
Wilayah
Tata
Kabupaten
bagimasyarakat yang tinggal di
kualitas
sekitar Hutan Cagar Alam belum
banyaknya
efektif pelaksanaannya. Hal ini
kegiatan yang tidak sesuai dengan
terlihat bahwa sejak dikeluarkan
karakteristik kawasan baik dilihat
Perda
dari jenis maupun intensitasnya
ini,
masyarakat
mengetahui
akan
kurang
lingkungan
hidupyang
pengembangan
kehadiran
dikarenakan
peraturan ini dan aparat terkaitpun
pengetahuan
tidak
masyarakat terhadap Perda Nomor
ada
mensosialisasikan
dan
6
sisi lain, ketidak efektif Perda ini
bencana alam yang setiap saat bisa
juga
menimpa mereka.
terlaksananya
tidak
pengawasan
dan
2011
kesadaran
peraturan secara komprehensif. Di
dikarenakan
Tahun
rendahnya
serta
Langkah-langkah
bahaya
untuk
penindakan oleh aparat pengawas
mengantisipasi
dan penindakan Perda. Hal ini
dihadapi dalam penegakan Perda
dapat
Nomor 6 Tahun 2011 khususnya bagi
dibuktikan
dari
penelitian
dan
lapangan,
dimana
hasil
yang
di
masyarakat yang tinggal di sekitar
pemukiman
Cagar Alam Alahan Panjang adalah
masyarakat dan pembukaan lahan
dengan menganalisa kembali tahap
perkebunan
Hutan
perencanaan tata ruang serta tahap
saja
pemanfaatan ruang dan selanjutnya
bertambah baik sebelum Perda
tahap pengendalian dan penindakan
Nomor 6 Tahun 2011dilahirkan
secara kontiniu dan konsisten bagi
maupun sesudahnya.
setiap
Alahan
2. Kendala
pengamatan
kendala
di
sekitar
Panjang
tetap
yang
dihadapi
pelanggaran
yang
terjadi
terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2011
dalampenegakan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman
Nomor
6
DAFTAR PUSTAKA
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pasaman,
Wilayah
Kabupaten
khususnya
bagi
masyarakat yang tinggal di sekitar
Asshiddiqie, Jimly, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Sekretaris
Indonesia, Jenderal dan
Kepaniteraan
Mahkamah
Konstitusi RI, .
Saptono,
Ade,
2006,
Metodologi
Penelitian Hukum Sosiologis dan Arikkunto, Suharsimi, 1998, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta.
Normatif, Fakultas Hukum dan Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang.
J.J.H Bruggink, 1999, Refleksi Hukum, alih
bahasa
B.Sidharta,
Citra
Aditya, Bandung.
Sunggono,
Bambang,2006,Metodologi
Penelitian Hukum, PT.
Raja
Grafindo Persada, Jakarta. Kushandayani, Good Governance dalam Otonomi Daerah, Pustaka Utama, Yogyakarta.
Surachmad, Winarno, 1990. Pengantar Penelitian
Ilmiah,
Bandung:
Tarsito, Mardalis, 1993, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Profesional, Jakarta: Bumi .
Soekanto, Sarjono dan Sri Mamuji, 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press,
Notoadmojo, Soekidjo, 1999, Metodologi Penelitian
Kesehatan,
Jakarta.
Jakarta:
Rineka Cipta.
Soehino, 2006, Hukum Tata Teknik Perundang-Undangan,
Soekanto,
Soerjono,
Abdullah,
1987,
Mustafa
Sosiologi
Hukum
dalamMasyarakat, Rajawali Press, Jakarta.
BPEE,
Yogyakarta, Cet. Ke-1
Tarigan, Robinson, 2006, Perencanaan Pembangunan
Wilayah,
Bumi
Aksara, Jakarta. S. Attamimi A. Hamid, 1999, Peranan Keputusan
Indonsia
Widjaja, 2005, Penyelenggaraan Otonomi
dalam Penyelenggaraan Negara
di Indonesia, PT Raja Grafindo
(Suatu Studi Analisis Mengenai
Persada, Jakarta.
Keputusan Dokter Jakarta.
Republik
Presiden),
Universitas
Disertasi Indonesia,
Widodo
dan
Joko,
Governance, Jakarta.
2001,
Insan
Good
Cendikia,
Undang-Undang Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten
Republik
Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pasaman, 2013, Pasaman Dalam
Pembentukan
Peraturan
Angka, Pasaman.
Perundang-undangan
Jurnal Analisa Politik Volume 2 Nomor 2,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
8 Desember 2004, Laboratorium
Nomor 47 Tahun 1997 tentang
Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial
Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Politik Universitas Andalas
Nasional
Pemerintah
Kabupaten
Pasaman,2013,
Pasaman Dalamangka, Pasaman.
Peraturan
Menteri
Republik
Dalam
Indonesia
Negeri
Nomor
1
Tahun 2007 tentang Penataan Undang-Undang RepublikIndonesia
Dasar
Ruang Terbuka Hijau Kawasan
1945.
Perkotaan
Amandemen I, II,III,IV Direktorat Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR)
Jenderal
Bina
Marga
Departemen Pekerjaan Umum dan
Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Tenaga
Penataan Ruang.
Perencanaan
Listrik,
Peraturan
Geometrik
Jalan
Raya Raya No. 13/1970, Jakarta: Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Badan Penerbit Pekerjaan Umum, 1996
Peraturan
Perundang-Undangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Rencana Tata Ruang Wilayah
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Kabupaten Pasaman Tahun 2010-
Pemerintahan Daerah
2030
Undang-Undang
Republik
IndonesiaNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
