RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL EQI-F102
(1)
Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon Nomor Fax E-mail e. Direktur f. Tim Audit
PT EQUALITY INDONESIA LPPHPL- 013-IDN Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor 0251-7157103 02518326950
[email protected] Agustri Warsono Amin Muchakim (L. Auditor/Auditor Prasyarat) Pazri Nurfazri (Auditor Produksi) Joko Isworo (Auditor Ekologi) Slamet Mulyadi (Auditor Sosial) Asep Kurniawan (Auditor VLK) g. Tim Pengambil Keputusan : : Agustri Warsono (Ketua PK Bidang Produksi) Muchlis (Anggota PK Bidang Ekologi) Surya Madha Bakti (Anggota PK Bidang Sosial) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah KPH Pemalang b. Nomor & Tanggal SK : Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 c. Luas dan Lokasi : 24 Ha di Kabupaten Pemalang dan Tegal d. Alamat kantor : 1. Kantor KPH Pemalang: Jl. Jend. Sudirman Timur No. 1, Pemalang 2. Kantor Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah: Jl. Pahlawan Nomor No. 15-17, Semarang e. Nomor telepon : (0284) 321617; (0284) 321841 Nomor Fax : Fax: (0284) 321617 E-mail : f. Pengurus : 1. Direktur Utama : Bambang Sukmananto 2. Direktur Keuangan : Morgan Syarif Lumban Batu 3. Direktur Sdm & Umum : Achmad Fachroji 4. Dir Perencanaan & Pengembangan Strategis : Tedjo Rumekso 5. Direktur Industri Kayu & Non Kayu : Heru Siswanto 6. Direktur Pengembangan SDH & PUHR : Mustoha Iskandar 7. Direktur Pemasaran : M. Soebagja
EQI-F102.1.0/20120126
: : : : : : : :
Halaman 1 dari 12
(3)
Ringkasan Tahapan: Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Audit Tahap I
Mei 2013 di Bogor
Tinjauan dokumen Auditee Membuat rencana kerja penilaian Tahap II untuk masing-masing auditor Membuat trip schedule/jadwal perjalanan tim audit Membuat Laporan Penilaian Tahap I
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
20 Mei 2013 22 Mei 2013
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Kabid Produksi Koordinasi BP2HP Wilayah ... Jawa Timur yang diwakili Sekretaris Kepala Balai Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana penilaian kinerja PHPL di KPH Pemalang dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini
Konsultasi Publik
21 Mei 2013
Konsultasi publik dilaksanakan di Kantor KPH Pemalang Konsultasi publik dihadiri oleh Kapolsek, Danramil, Dinas Kehutanan Kabupeten Tegal, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, LMDH Konsultasi publik bertujuan untuk meminta masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja dari KPH Pemalang
Pertemuan Pembukaan
21 Mei 2013
Pertemuan dilaksanakan di Kantor KPH Pemalang Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, menyampaikan ketidaksesuaian pada penilaian Tahap I, serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
22 – 30 Mei 2013
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VIBPPHH/2012
Pertemuan Penutupan
31 Mei 2013
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. Memberitahukan catatan audit berupa ketidaksesuaian dan atau observasi Membacakan atau memperlihatkan laporan
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 2 dari 12
Tahapan
Pengambilan Keputusan
(4)
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan ringkasan ketidaksesuaian dan atau observasi. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
14 Juni 2013
Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia
Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
BAIK
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
BAIK
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK
Auditee memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan Auditee telah melaksanakan tata batas luar, melaksanakan rekonstruksi batas setiap 10 tahun sekali, dan membuat laporan pemeriksaan batas setiap 3 bulan sekali Para pihak telah mengakui batas areal kerja auditee atau dalam areal kerja tidak ada konflik batas dengan pihak lain yang dibuktikan dengan dokumen BAP antara Auditee dengan LMDH dan diketahui oleh Kepala Desa Terdapat perubahan fungsi kawasan dari kawasan produksi menjadi kawasan lindung/cagar alam yang dilakukan secara lega) seluas 30,7 Ha di areal kerja. Perubahan fungsi ini tidak berdampak pada pengaturan kelestarian hasil Ada penggunaan kawasan hutan diluar sektor kehutanan berupa Kantor Camat Bantarbolang, sekolah, rumah dinas dokter, dan lapangan bola. Proses surat menyurat antar instansi berjalan dengan baik karena sedang dalam proses tukar menukar kawasan oleh para pihak terkait. Auditee memiliki visi misi perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 17/Kpts/Dir/2009 tanggal 9 Januari 2009 dan telah sesuai dengan kerangka PHPL Sosialisasi visi misi dilakukan baru pada level pemegang hak pengelolaan dan ada bukti pelaksanaan kegiatan Auditee telah mengimplemen tasikan kegiatan dalam rangka Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan visi misi perusahaan. Laporan kegiatan dalam rangka implementasi PHL disajikan dalam laporan tahunan. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan kurang dari ketentuan yang berlaku namun sesuai dengan surat dari Plt. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.249/VI-BUKPHH/2012 tanggal 4 April 2012 bahwa kewajiban mempekerjakan Sarjana Kehutanan dan Tenaga
Halaman 3 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Latihan
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
BAIK
1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap
BAIK
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi Teknis PHPL dapat dipertimbangkan pemenuhannya sampai dengan 1 Januari 2014 Auditee mempunyai rencana dan realisasi pengembangan SDM. Realisasi peningkatan kompetensi SDM dalam 5 tahun terakhir (20082012) mencapai 71% dari rencana (>70%) Dokumen ketenagakerjaan di Kantor Auditee tersedia lengkap baik yang bersifat internal maupun eksternal Auditee telah mempunyai struktur organisasi dan job description melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 060/KPTS/DIR/ 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 dan telah sesuai dengan kerangka PHPL Auditee mempunyai perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. Pada struktur organisasi KPH Pemalang terdapat Kaur SIM (Sistem Informasi Manajemen) dibawah kendali KSS Perencanaan dan Penanaman Seksi SDH Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor di Kantor Direksi Jakarta dan Kantor Unit I Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 060/KPTS/ DIR/ 2010 tanggal 1 Pebruari 2010. Hasil verifikasi dokumen dan wawancara fungsifungsi SPI berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan Hasil verifikasi dokumen terhadap pelaksanaan audit internal tanggal 19 April-4 Mei 2012, Auditee telah melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi secara konsisten dan kontinyu Kegiatan RTT telah diketahui oleh masyarakat (LMDH) yang dibuktikan adanya BAP kerjasama antara LMDH dengan KPH Pemalang DPPL telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah melalui Keputusan No. 660.1/21/2011 tanggal 21 Juni 2011, hal ini menunjukan bahwa dalam proses penyusunan DPPL disetujui para pihak Batas areal kerja KPH Pemalang dengan lahan masyarakat terlihat dengan jelas berupa Pal B dan masing-masing pihak sudah saling mengetahui. Setiap 10 tahun sekali, juga dilakukan kegiatan rekonstruksi batas dan terakhir. Terdapat persetujuan proses tata batas dari para pihak berupa BAP pengakuan batas. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan program CSR/SD dari para pihak. Ini dibuktikan dari adanya dokumen sosialisasi PKBL tahun 2011 dan 2012 (surat undangan, daftar hadir, foto kegiatan) serta sosialisasi program GP3K Kawasan lindung telah di tetapkan melalui Keputusan Direksi No. 619/KPS/DIR/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pembagian Kawasan Hutan pada KPH Pemalang. kawasan lindung sudah mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar areal kerja berupa BAP Pengakuan Kawasan Lindung di BKPH Jatinegara, Sokawati, dan BKPH Slarang yang
Halaman 4 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi ditandatangani oleh Asper, Ketua LMDH, Kepala Desa, Camat, Polsek, dan Danramil.
BAIK
RPKH telah disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwewenang (Keputusan Kepala Biro Perencanaan Dan Pengembangan Perusahaan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Nomor : 1329/KPTS/REMBANG/I /2004).
2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
RPKH KP Jati KPH Pemalang, luas : 24.423,40 Ha, Jangka Perusahaan 1 Januari 2000 s/d 31 Desember 2009, disusun oleh Kepala Seksi Perencanaan Hutan I Pekalongan tanggal 3 Januari 2000, diketahui oleh Kepala Biro Perencanaan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, disetujui Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. RPKH KP Jati KPH Pemalang, luas : 24.392,67 Ha, Jangka Perusahaan 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2019, disusun oleh Kepala Seksi Perencanaan Hutan I Pekalongan tanggal 31 Desember 2009, diketahui oleh Kepala Biro Perencanaan Sumber Daya Hutan Dan Penyehatan Perusahaan, disetujui Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Implementasi penataan areal kerja di lapangan pada petak dan blok, seluruhnya sesuai dengan RPKH. Pemeliharaan batas-batas petak tebangan telah dilakukan dan tanda batas petak dan blok kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan. 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
BAIK
Auditee memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil risalah untuk pertimbangan pengaturan hasil dan jatah penebangan tahunan. Memiliki informasi riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran PUP secara rutin setiap tahun dan dianalisis. Analisis data potensi dan riap digunakan untuk menyusun JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
BAIK
SOP tahapan silvikultur telah tersedia lengkap sesuai sistem silvikultur yang digunakan. SOP tahapan silvikultur telah diimplementasikan di lapangan. Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil. Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK
Auditee memiliki prosedur ramah lingkungan dalam kegiatan pemanenan hasil. Terdapat penerapan prosedur ramah lingkungan di lapangan.
Halaman 5 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Tingkat pemadatan tanah akibat penyaradan cukup memadai (tidak diverifikasi/NA). Pemanenan kayu sangat efisien (Fe : 0,97 – 0,98)
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
BAIK
Dokumen RTT disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RPKH), untuk menyesuaikan dengan rencana jangka panjang (RPKH), auditee telah melakukan revisi dan suplisi untuk RTT tahun 2010, 2011 dan 2012. Peta kerja telah memuat seluruh fungsi dan peruntukan, tapi untuk kawasan lindung petanya tersendiri (Peta Potensi Sumber Daya Hutan). Terdapat implementasi peta kerja di lapangan. Kemampuan produksi mencapai > 90% (98,7%,).
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
BAIK
Realisasi alokasi dana untuk kegiatan kelola hutan mencukupi. Tingkat proporsionalitas alokasi dana secara umum diperoleh kisaran 23,1 – 44,38 % (kurang proporsional) dan penyediaannya lancar. Auditee memiliki kemampuan untuk menjamin kelestarian hutan dan produksi ditandai kemampuan penanaman tanaman pokok mencapai 100%, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan sudah termasuk dalam program share yang diberikan setelah panen. Realisasi kegiatan fisik penanaman pada 5 tahun terakhir sudah mencapai 100%.
3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
BAIK
3.2. Perlindungan pengamanan hutan
BAIK
EQI-F102.1.0/20120126
dan
Kawasan dilindungi yang ditetapkan telah terdapat tanda-tanda batasnya dan dipasang di lapangan dan diakui. Jenis kawasan lindung pada hutan yang tidak terganggu adalah berupa (1) KPS (Kawasan perlindungan setempat) 1.346,10 ha, (2) HAS (hutan alam sekunder) 1.258,60 ha, dan (3) KPKh (kawasan perlindungan khusus) 12,30 ha dan (4) TBP (Tak baik untuk produksi) 13,20 ha. Sehingga secara keseluruhan kawasan lidung pada PT SPA distrik Serapung adalah seluas 2.632,20 hektar (11%) Batas kawasan dan kegiatan pengkayaan jenis pada kawasan lindung secara periodic telah dikelola dengan baik Kawasan lindung semuanya berada dalam hutan bekas tebangan Laporan Implementasi RKL-RPL tidak mengacu kepada KepmenLH Nomor: 45 Tahun 2005 karena tidak mengulas tentang Evaluasi Kecenderungan (trend evaluation), Evaluasi Tingkat Kritis (criticial level evaluation) dan Evaluasi Penaatan (compliance evaluation). Terdapat prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang memadai (6 prosedur).
Halaman 6 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
BAIK
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
BAIK
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan
BAIK
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi Lembaga pengamanan dan perlindungan hutan sudah lengkap yaitu Pohut dan Polhutmob serta sarana prasarana yang mendukungnya. Kegiatan implementasi pengendalian kebakaran, patrol keamanan berjalan secara kontinyu dengan baik Di dalam laporan Implementasi RKL-RPL semester I tahun 2011 sampai dengan semester 2 tahun 2012 menggunakan data analisis lab akhir tahun, sehingga data kualitas airdan tanah tidak berbeda untuk setiap semesternya KPH Pemalang sudah membuat early warning system kebakaran dan peta rawan kebakaran skala 1 : 50.000 Terdapat SOP Penggunaan Bahan Kimia, Pengelolaan KPS, Pemantauan Erosi, Pengukuran Debit dan Sedimentasi Sungai, Pengelolaan B3, Pengendalian Jenis Tanaman Eksotik Invansif, Penyimpanan Limbah, Penanganan Tanah Kosong dan TJBK, Pembuatan dan Pemeliharaan Jalan, Pengelolaan Sampah dan Pembangunan dan Pengelolaan HAS Jumlah SDM yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan telah mencukupi. Implementasi pemantauan subsidensi dan pengaturan tinggi muka air berjalan dengan sangat baik dengan frekuensi pelaporan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. KPH Pemalang secara rutin memantau hidrologi di 16 titik contoh, laju erosi sebanyak 5 titik contoh dan curah hujan 6 titik contoh. Disamping itu KPH Pemalang setiap bulan melakukan serah terima limbah B3, sampah organik/non organik kepada para pengumpul atau masyarakat sekitar desa hutan yang diketui oleh Asper/KBKPH
Terdapat prosedur, untuk identifikasi spesies flora dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare) dan terancam punah (threatened). Implementasi identifikasi spesies flora dan fauna telah berjalan dan dilaporkan secara periodic.. Tersedia data flora dan fauna dengan status dan payung hukumnya sebagai flora/fauna dilindungi serta penyebarannya KPH Pemalang telah menyusun laporan pemantauan Biodiversity
Terdapat prosedur pengelolaan flora jarang, langka, terancam punah dan endemik. Terdapat 30 transek di petak contoh, yang terdiri dari 13 petak, yaitu berada dalam petak 107G, 12A, 6B, 83, 50, 106, 1D, 96C, 10B, 5, 84D, 78 dan 41 transek di petak contoh kawasan perlindungan dan
Halaman 7 dari 12
Kriteria/Indikator terancam punah endemic
Nilai
Ringkasan Justifikasi 17 transek di petak contoh kawasan prosuksi.
dan
Kawasan perlindungan : tumbuhan bawah 10, semai 25, pancang 25, tiang 25, pohon 25 plot. Kawasan produksi tumbuhan bawah 10, semai 6, pancang 6, tiang 5, pohon 6 plot
Jenis-jenis flora dilindungi di KPH Pemalang adalah : Jambu-jambuan (Myrtaceae), Mahoni (Swietenia mahagoni), dan Sonokeling (Dalbergia pinnata)
Kegiatan pengkayaan dilakukan terhadap kawasan lindung yang mempunyai potensi rata-rata lebih rendah dari yang ditentukan. KPH Pemalang Pengkayaan tahun 2011 seluas 52,3 hekatar dengan jenis Randu, Kersen, Asem, Rambutan, Durian 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
BAIK
BAIK
Terdapat prosedur pengelolaan fauna jarang, langka, terancam punah dan endemic. Papan larangan untuk melakukan perburuan (satwa liar) namun papan larangan/informasi yang lain terkait kegiatan pengelolaan fauna dan kawasan lindung serta koridor satwa sebagai home range satwa sudah terpasang dengan kondisi baik
4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap. Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan konflik batas kawasan yang telah disepakati para pihak. Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan semua masyarakat hukum adat/ setempat. Auditee telah memiliki persetujuan atas luas dan batas areal kerja dengan para pihak Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Auditee telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat secara lengkap dan legal.
Halaman 8 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak
BAIK
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
BAIK
4.5. pengembangan peningkatan tenaga kerja
Perlindungan, dan kesejahteraan
BAIK
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi Auditee telah memiliki sebagian Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelaola SDH, akan tetapi masih belum terprogram dengan baik. Auditee memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat Auditee telah memiliki Ketersediaan laporan / dokumen terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izin, akan tetapi masih belum rapih dan belum lengkap Auditee telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH secara lengkap dan jelas. Auditee memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/ masyarakat setempat yang lengkap dan jelas. Auditee memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. Auditee memiliki sebagian bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran Auditee telah memiliki Keberadaan dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan jelas Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas Auditee telah memiliki Peta Konflik yang lengkap dan jelas, akan tetapi masih terjadi konflik Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Auditee telah memiliki dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi, secara lengkap dan jelas Auditee telah merealisasikan hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi Auditee telah memiliki Dokumen standar jenjang karir, dan telah direalisasikan.
Halaman 9 dari 12
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya
B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
Memenuhi
Auditee telah memiliki dokumen Pemegang Hak Pengelolaan secara lengkap dan absah.
Memenuhi
Auditee memiliki RPKH dan RTT beserta peta lampirannya yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang secara self approval. Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dan terbukti keberadaannya di lapangan. Peta blok/petak tebangan sudah disahkan (dicap) oleh pejabat berwenang secara self approval, posisi blok tebangan benar dan terbukti dilapangan.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
Memenuhi
2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan
Keabsahan dan kelengkapan dipenuhi seluruhnya
dokumen
RPKH
Tidak diverifikasi karena verifier ini tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan.
LHP sudah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang LHP dengan fisik kayu sudah sesuai Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
Memenuhi
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin
Memenuhi
EQI-F102.1.0/20120126
Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke tujuan pengiriman kayu sudah dilindungi dengan SKSHH
Halaman 10 dari 12
Kriteria/Indikator dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Nilai
Ringkasan Justifikasi sesuai ketentuan
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHKHT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan
Memenuhi
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Memenuhi
Dokumen FAKB lengkap dan disahkan oleh petugas yang berwenang
Memenuhi
Dokumen SPP sesuai dengan LHP yang disahkan. PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Pembayaran PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) 3.3. Pengangkutan perdagangan antar pulau
dan
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Diverifikasi tetapi tidak diterapkan atau tidak dinilai karena Auditee tidak mengirim kayu bulat antar pulau.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
Diverifikasi tetapi tidak diterapkan atau tidak dinilai karena Auditee dalam pengangkutan kayu bulat tidak menggunakan kapal.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Memenuhi
Tersedia dokumen DPPL yang lengkap dan telah disahkan.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan
Memenuhi
Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen DPPL yang telah disahkan. Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 11 dari 12
Kriteria/Indikator tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial 5.1. Pemenuhan Keselamatan dan Kerja (K3)
Nilai
Ringkasan Justifikasi penting yang terjadi di lapangan.
ketentuan Kesehatan
5.1.1. Prosedur Implementasi K3
dan
Memenuhi
Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
5..2. Pemenuhan tenaga kerja
hak-hak
5.2.1. Kebebasan bagi pekerja
berserikat
Memenuhi
Terdapat serikat pekerja
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi
Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 12 dari 12
