No title

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp72.829.722.705 atau mencapai 116,12 persen dari estimasi PendapatanLRA sebesar Rp62.717.743.209. Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp3.075.253.096.177 atau mencapai 87,07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.532.078.978.000.

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014. Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.039.256.053.403 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp49.169.507.787, Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.720.555.660.125, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp1.471.228.144, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp268.059.657.347. Jumlah Kewajiban dan Rp5.021.837.124.139.

Ekuitas

masing-masing

sebesar

Rp17.418.929.264

dan

3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp69.799.421.842, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.743.531.889.077 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp1.673.732.467.235). Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp470.198.981.060) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp2.143.931.448.295).

Ringkasan Laporan Keuangan

-1-


4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp4.227.531.731.215. Defisit-LO sebesar (Rp2.143.931.448.295) kemudian dikurangi dengan Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sebesar (Rp608.765.980), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp68.782.301.083) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.007.627.908.282, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp5.021.837.124.139.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Ringkasan Laporan Keuangan

-2-


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah) TA 2015 Uraian

Catatan

Anggaran

Realisasi

TA 2014 % Realisasi thd Anggaran

Realisasi

PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.1

JUMLAH PENDAPATAN BELANJA

62.717.743.209

72.829.722.705

116,12

100.228.259.690

62.717.743.209

72.829.722.705

116,12

100.228.259.690

B.2

Belanja Operasi Belanja Pegawai

B.3

439.728.809.000

393.656.563.650

89,52

330.052.327.789

Belanja Barang

B.4

1.403.829.675.000

1.216.076.338.852

86,63

1.174.311.420.516

1.843.558.484.000

1.609.732.902.502

87,32

1.504.363.748.305

Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Modal Tanah

B.5

173.605.000.000

158.615.000.000

91,37

0

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.6

52.550.508.000

46.340.022.706

88,18

30.944.779.398

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.7

1.447.514.720.000

1.247.450.754.256

86,18

232.897.090.512

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

B.8

150.000.000

82.500.000

55,00

69.006.300

Belanja Modal Lainnya

B.9

14.700.266.000

13.031.916.713

88,65

10.652.758.109

Jumlah Belanja Modal

1.688.520.494.000

1.465.520.193.675

86,79

274.563.634.319

JUMLAH BELANJA

3.532.078.978.000

3.075.253.096.177

87,07

1.778.927.382.624

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

-3-


II. NERACA KEMENTERIAN PERDAGANGAN NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

2015

2014

ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1

7.262.986.813

4.465.321.851

Kas di Bendahara Penerimaan

C.2

2.815.376.318

2.660.399.500

Kas Lainnya dan Setara Kas

C.3

9.882.875.901

9.346.196.814

Uang Muka Belanja (Prepayment)

C.4

19.425.293.292

22.702.095.861

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

C.5

638.051.055

0

Piutang Bukan Pajak

C.6

2.007.730.914

355.854.995

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

C.7

(132.265.341)

(289.639.740)

1.875.465.573

66.215.255

Piutang Bukan Pajak (Netto) Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.8

333.623.986

340.130.256

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.9

(321.683.986)

(330.578.256)

11.940.000

9.552.000

Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) Persediaan

C.10

JUMLAH ASET LANCAR

7.257.518.835

8.259.474.482

49.169.507.787

47.509.255.763

633.535.700.530

633.535.700.530

ASET TETAP Tanah

C.11

Peralatan dan Mesin

C.12

774.838.850.595

725.655.795.497

Gedung dan Bangunan

C.13

3.813.842.020.412

3.108.732.611.878

Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.14

26.414.981.044

26.395.033.044

Aset Tetap Lainnya

C.15

30.549.269.318

26.685.579.268

Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.16

339.616.571.028

65.126.618.092

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.17

(898.241.732.802)

(801.535.186.868)

4.720.555.660.125

3.784.596.151.441

JUMLAH ASET TETAP PIUTANG JANGKA PANJANG Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.18

429.784.250

444.184.250

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.19

(2.148.921)

(2.220.921)

427.635.329

441.963.329

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) Piutang Jangka Panjang Lainnya

C.20

1.048.837.000

0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya

C.21

(5.244.185)

0

1.043.592.815

0

1.471.228.144

441.963.329

134.018.009.005

Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto) JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud

C.22

147.345.193.328

Aset Lain-lain

C.23

163.982.181.796

346.403.065.984

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.24

(43.267.717.777)

(71.817.310.751)

268.059.657.347

408.603.764.238

5.039.256.053.403

4.241.151.134.771

JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET


-4-


NAMA PERKIRAAN

CATATAN

2015

2014

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga

C.25

8.533.415.868

8.728.950.712

Pendapatan Diterima Dimuka

C.26

1.317.264.424

348.778.993

Uang Muka dari KPPN

C.27

7.262.986.813

4.465.321.851

Pendapatan yang Ditangguhkan

C.28

0

3.352.634.370

Utang Jangka Pendek Lainnya

C.29

305.262.159

76.352.000

17.418.929.264

16.972.037.926

17.418.929.264

16.972.037.926

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS Ekuitas Dana Lancar

C.30

0

30.537.217.837

Ekuitas Dana Investasi

C.31

0

4.193.641.879.008

Ekuitas

C.32

5.021.837.124.139

0

JUMLAH EKUITAS

5.021.837.124.139

4.224.179.096.845

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

5.039.256.053.403

4.241.151.134.771



-5-


III. LAPORAN OPERASIONAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah) Uraian

Catatan

2015

2014

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL

D.1

Pendapatan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL

69.799.421.842

-

69.799.421.842

-

392.145.220.667

-

BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai

D.2

Beban Persediaan

D.3

42.434.826.044

-

Beban Barang dan Jasa

D.4

777.470.078.847

-

Beban Pemeliharaan

D.5

56.733.875.685

-

Beban Perjalanan Dinas

D.6

312.719.688.715

-

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.7

27.247.038.235

-

Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.8

134.682.658.868

-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

D.9

98.502.016

-

1.743.531.889.077

-

(1.673.732.467.235)

-

(474.388.266.769)

-

0

-

4.189.285.709

-

(470.198.981.060)

-

(2.143.931.448.295)

-

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL

D.10

Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL

D.11



-6-


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah) Uraian

Catatan

2015

2014

EKUITAS AWAL

E.1

4.227.531.731.215

-

SURPLUS/DEFISIT – LO

E.2

(2.143.931.448.295)

-

E.3

(608.765.980)

-

(608.765.980)

-

PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN Penyesuaian Nilai Aset Jumlah DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan

E.4

404.196.162

-

Selisih Revaluasi Aset Tetap

E.5

(114.011.396)

-

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

E.6

(69.039.361.684)

-

Lain-lain

E.7

(33.124.165)

-

(68.782.301.083)

-

3.007.627.908.282

-

794.305.392.924

-

5.021.837.124.139

-

Jumlah TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR

E.8



-7-


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Profil dan

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Kebijakan Teknis

Kementerian Perdagangan

Kementerian

sebagai motor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta

Perdagangan

berkomitmen dengan visi “Perdagangan

pencipta kemakmuran rakyat yang berkeadilan.” Misi: 1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan. 2. Meningkatkan

perdagangan

dalam negeri yang

bertumbuh

dan

berkualitas. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan. Sasaran Strategis: 1. Peningkatan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa a. Target pertumbuhan tahunan ekspor nonmigas yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah sebesar 8 persen dan pada akhir periode tahun 2019 adalah sebesar 14,3 persen. b. Target pertumbuhan tahunan ekspor jasa pada tahun 2015 adalah berkisar 12,0 – 14,0 persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 16,0 – 19,0 persen. 2. Peningkatan pengamanan perdagangan a. Kementerian Perdagangan menargetkan seluruh kasus yang terkait dengan pengamanan ekspor sepanjang tahun 2015-2019 akan ditangani

sehingga

indikator

persentase

penanganan

kasus

mencapai 100 persen setiap tahunnya. b. Target pengamanan kebijakan nasional di fora internasional adalah 70 persen pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 90 persen pada tahun 2019. c. Target pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional pada tahun 2015 adalah sebesar 60 persen dan terus meningkat hingga mencapai 65 persen pada tahun 2019. 3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional a. Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor: 1) Target pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) utama yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah sebesar 5,9 persen dan meningkat hingga mencapai 13,9 persen pada tahun 2019.

Catatan atas Laporan Keuangan

-8-


2) Target pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) prospektif yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah sebesar 10,6 persen dan terus meningkat hingga mencapai 18,9 persen pada tahun 2019. 3) Target pertumbuhan ekspor non migas ke pasar utama yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah sebesar 5,5 persen dan terus meningkat hingga mencapai 13,5 persen pada tahun 2019. 4) Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar prospektif yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah sebesar 9,7 persen dan terus meningkat hingga mencapai 13,9 persen pada tahun 2019. b. Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif) 1) Penurunan index Non-Tariff Measures (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO) ditargetkan mengalami penurunan dari 38,32 pada tahun 2015 menjadi 20 pada tahun 2019. 2) Penurunan rata-rata terbobot tarif di negara mitra (perbedaan dari baseline 2013) ditargetkan terjadi penurunan dari 9,05 pada tahun 2015 menjadi 6,78 pada tahun 2019. 3) Target pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal Preferensi pada tahun 2015 adalah sebesar 6 persen dan terus meningkat hingga mencapai pertumbuhan sebesar 10 persen pada tahun 2019. 4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding a. Target peningkatan citra produk ekspor Indonesia menurut Nation Branding Index khususnya dimensi ekspor adalah skor pada kisaran 45-46 pada tahun 2015 dan terus meningkat sampai mencapai skor kisaran 49-50 pada tahun 2019. b. Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor: 1) Kementerian

Perdagangan

menargetkan

peningkatan

pemanfaatan laporan pasar ekspor (market intelligent dan market brief) oleh dunia usaha pada tahun 2015 sebanyak 500 pelaku usaha dan di akhir periode pada tahun 2019 peningkatan mencapai 1100 pelaku usaha. 2) Guna mengoptimalkan kinerja kelembagaan ekspor dalam periode

2015-2019,

Kementerian

Perdagangan

berencana

mendirikan lembaga/kantor perwakilan/pusat promosi di dalam dan di luar negeri sebanyak 8 unit lembaga/kantor/pusat promosi.


-9-


3) Kementerian Perdagangan menargetkan persentase PMKM (Pedagang Mikro Kecil dan Menengah) peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir baru meningkat sebesar 10 persen pada tahun 2015 dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya. 5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa Kementerian Perdagangan menargetkan penurunan pangsa impor barang konsumsi terhadap total impor pada tahun 2015 adalah sebesar 7 persen dan tahun 2019 sebesar 6 persen. 6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri a. Target pertumbuhan PDB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor pada tahun 2015 adalah sebesar 5,0 persen, selanjutnya pada tahun 2019 pertumbuhan PDB riil sub sektor perdagangan besar dan eceran diproyeksikan akan mengalami peningkatan menjadi sebesar 8,2 persen. b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional: 1) Selama

periode

2015-2019,

Kementerian

Perdagangan

memproyeksikan pembangunan pasar rakyat Tipe A sebanyak 67-100 pasar per tahun dan pembangunan pasar rakyat Tipe B sebanyak 70-120 pasar per tahun. 2) Jumlah Pusat Distribusi Regional (PDR) yang dibangun adalah sebanyak 2 PDR per tahun. 3) Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat Tipe A yang telah direvitalisasi ditargetkan mengalami peningkatan 10-20 persen sepanjang periode 2015-2019. 7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN) Target dari peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional sepanjang tahun 2015-2019 adalah sebesar 92,3-93,1 persen. 8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang a. Target volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) selama periode 2015-2019 adalah sebesar 4,605 juta lot – 5,927 juta lot dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2-8 persen. b. Target nilai resi gudang yang diterbitkan selama periode 2015-2019 adalah sebesar 110 miliar rupiah – 125 miliar rupiah dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,8 – 3,5 persen.


- 10 -


c. Target nilai transaksi pasar lelang selama periode 2015-2019 adalah sebesar 660 miliar rupiah – 675,5 miliar rupiah dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,38 – 0,6 persen. 9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting a. Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah Pada tahun 2015 disparitas harga komoditi barang kebutuhan pokok antar wilayah di Indonesia secara rata-rata adalah kurang dari 14,2 persen. Selanjutnya, pada tahun 2019 diproyeksikan bahwa target dari koefisien dimaksud menurun hingga kurang dari 13 persen. b. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sepanjang tahun 2015-2019 sesuai target dari RPJMN 2015-2019 adalah kurang dari 9 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa sepanjang periode 2015-2019, harga barang kebutuhan pokok diberikan ruang untuk berfluktuasi secara rata-rata kurang dari 9 persen. c. Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan Pada tahun 2015 belum ada target dari persentase barang berbedar yang diawasi yang sesuai ketentuan di daerah perbatasan darat. Selanjutnya, target dari persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan di daerah perbatasan darat adalah sebesar 30 persen dari total barang yang beredar di wilayah tersebut pada tahun 2016, dan ditargetkan mengalami peningkatan menjadi 45 persen pada tahun 2019. 10. Peningkatan perlindungan konsumen a. Indeks keberdayaan konsumen selama periode 2015-2019 adalah sebesar 37-50. b. Selama periode 2015-2019, ditargetkan persentase barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku mengalami peningkatan mulai dari 50 persen hingga 64 persen. c. Selama periode 2015-2019, ditargetkan persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan mengalami peningkatkan mulai dari 60 persen hingga 75 persen. d. Selama periode 2015-2019, ditargetkan persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku mengalami peningkatan mulai dari 50 persen pada tahun 2015 hingga menjadi 70 persen pada tahun 2019.


- 11 -


11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha a. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha di bidang perdagangan dalam negeri: 1) Ditargetkan jumlah kabupaten/kota yang memberikan pelayanan perizinan perdagangan dalam negeri yang terintegrasi secara online

dengan

Kementerian

Perdagangan

mengalami

peningkatan mulai dari 40 kabupaten/kota pada tahun 2015 hingga menjadi 200 kabupaten/kota pada tahun 2019. 2) Persentase kabupaten/kota yang dapat menerbitkan SIUP TDP dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari ditargetkan mengalami peningkatan mulai dari 60 persen pada tahun 2015 hingga menjadi 100 persen pada tahun 2019. b. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha di bidang perdagangan luar negeri: 1) Ditargetkan rasio nilai ekspor yang menggunakan SKA preferensi dan non preferensi terhadap total ekspor mengalami peningkatan mulai dari 65 persen pada tahun 2015 hingga menjadi 73 persen SKA pada tahun 2019. 2) Waktu penyelesaian perijinan ekspor dan impor sesuai dengan SLA ditargetkan mengalami peningkatan mulai dari 75 persen pada tahun 2015 hingga menjadi 95 persen pada tahun 2019. 3) Pengguna

sistem

perijinan

online

diharapkan

mengalami

peningkatan dari 15 persen pada tahun 2015 menjadi 35 persen pada tahun 2019. 12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi a. Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik: 1) Penyelenggaraan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan publik dilakukan secara bertahap dan ditargetkan pada tahun 2015 mencapai sebesar 65 persen kemudian meningkat menjadi sebesar 85 persen pada tahun 2019. 2) Target

penyelesaian

peraturan

perundang-undangan

pada

periode 2015 sampai dengan 2019 adalah sebesar 95 persen setiap tahunnya. 3) Tahun 2015 Kementerian Perdagangan menargetkan persentase penurunan rasio berita negatif adalah sebesar 10 persen dan pada tahun 2019 sebesar 5 persen.


- 12 -


4) Pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan menargetkan persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi sebesar lebih dari 60 persen dan terus meningkat hingga mencapai lebih dari 70 persen pada tahun 2019. b. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan: 1) Target Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 untuk persentase capaian peningkatan kinerja SDM dan organisasi adalah 54 persen dan terus meningkat hingga diharapkan dapat mencapai 80 persen pada tahun 2019. 2) Untuk periode 2015 sampai dengan 2019, target bantuan hukum yang diselesaikan setiap tahunnya mencapai 100 persen. c. Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih 1) Penilaian MenPAN atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2013 Kementerian Perdagangan memperoleh penilaian B, dan target tahun 2015 adalah mempertahankan penilaian B sampai dengan tahun 2019. *) Indeks penilaian secara berurutan dari urutan penilaian paling rendah yaitu huruf D, C, CC, B, A, dan AA. 2) Target dari keselarasan perencanaan dengan kinerja (persentase program dan hasil yang dicapai) adalah sebesar 90 persen setiap tahunnya mulai tahun 2015 sampai dengan 2019. 3) Indeks

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

Kementerian

Perdagangan ditargetkan mencapai 65 pada tahun 2015 dan terus meningkat menjadi 72 pada tahun 2019. d. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal: 1) Tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil audit ditargetkan sebesar 75 persen pada tahun 2015 dan terus meningkat sampai 95 persen pada tahun 2019. 2) Kesesuaian rencana kerja anggaran dengan peraturan yang berlaku berdasarkan hasil review ditargetkan sebesar 78 persen pada tahun 2015 dan terus meningkat hingga mencapai 90 persen pada tahun 2019. 13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan Kementerian Perdagangan menargetkan persentase jenis data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan yang dikelola pada tahun 2015 adalah sebesar 5 persen dan terus meningkat hingga mencapai 25 persen pada tahun 2019.


- 13 -


14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian a. Hasil kajian yang digunakan dalam rangka penyusunan kebijakan ditargetkan sebesar 20 persen pada tahun 2015 dan meningkat hingga mencapai 40 persen pada tahun 2019. b. Rekomendasi/masukan kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I ditargetkan sebesar 10 persen pada tahun 2015 dan meningkat hingga mencapai 30 persen pada tahun 2019.

Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015

A.2. IMPLEMENTASI

AKUNTANSI

PEMERINTAHAN

BERBASIS

AKRUAL TAHUN 2015 Kementerian Perdagangan mulai Tahun Anggaran 2015 untuk pertama kali mengimplementasikan

akuntansi

berbasis akrual dalam penyusunan

laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam implementasi pertama ini, perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, Kementerian Perdagangan tidak

melakukan penyajian

kembali

atas

Laporan

Keuangan Tahun 2014. 2. Kementerian Perdagangan menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual. 3. Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 tersanding adalah bukan laporan keuangan komparatif. Pembaca laporan keuangan diharapkan memahami bahwa penyandingan tersebut bukan perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis Laporan Keuangan lintas tahun.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai


- 14 -


dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Jumlah satuan kerja (satker) di lingkup Kementerian Perdagangan adalah 317 satker. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan per 31 Desember 2015 sejumlah 317 satker (100,00 persen). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA Jumlah Jenis Kewenangan No

Kode Es I

KP

Uraian

KD

DK

Jumlah

TP

Satker M

TM

M

TM

M

TM

M

TM

1

01

Sekretariat Jenderal

33

-

-

-

-

-

-

-

33

2

02

Ditjen PDN

5

-

-

-

34

-

184

-

223

3

03

Ditjen DAGLU

6

-

-

-

34

-

-

-

40

4

04

Ditjen KPI

1

-

-

-

-

-

-

-

1

5

05

Inspektorat Jenderal

1

-

-

-

-

-

-

-

1

6

06

Ditjen PEN

4

-

-

-

-

-

-

-

4

7

07

BAPPEBTI

1

-

-

-

-

-

-

-

1

8

08

BPPKP

1

-

-

-

-

-

-

-

1

9

09

Ditjen SPK

10

-

3

-

-

-

-

-

13

Jumlah

62

-

3

-

68

-

184

-

317

Keterangan: M : Menyampaikan TM : Tidak Menyampaikan

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI Kementerian Perdagangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi


- 15 -


Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Perdagangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kebijakan

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan

(SAP).

Kebijakan akuntansi

merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:


- 16 -


PendapatanLRA

(1) Pendapatan-LRA 

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.



Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).



Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

 Pendapatan-LO

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah

ekuitas

dalam

periode

tahun

anggaran

yang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.



Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

 Belanja

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja 

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.



Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).



Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


- 17 -


Beban

(4) Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya

klasifikasi

berdasarkan

organisasi

dan

fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset

(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar 

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk

valuta

asing

disajikan

di

neraca

dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. 

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau

yang

dipersamakan,

yang

diharapkan

diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.



Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: o

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

o

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

o

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.


- 18 -


Aset Tetap

Aset Tetap 

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah

maupun

untuk

kepentingan

publik

yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 

Nilai aset tetap didasarkan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.



Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.



Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang

(RUTR),

atau

masa

kegunaannya

telah

berakhir

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. 

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan

di

bidang

pengelolaan BMN/BMD.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang 

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan

Penjualan

Angsuran

(TPA),

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.


- 19 -




TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.



Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/ Daerah.



Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.



Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.



Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.



Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.


- 20 -




Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.



Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewaijban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.



Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:


- 21 -


Tabel 2 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang

Lancar

Kurang Lancar

Diragukan Macet

Penyusutan

Uraian

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0,5%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

(9) Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap



Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.



Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.


- 22 -




Masa

Manfaat

Aset

Tetap

ditentukan

dengan

berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 3. Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)


5 s.d 40 tahun 4 tahun

- 23 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited B. Realisasi

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN

Pendapatan Rp72.829.722. 705

Realisasi Pendapatan Negara Kementerian Perdagangan pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp72.829.722.705 atau sebesar 116,12 persen dari estimasi pedapatan yang ditetapkan sebesar Rp62.717.743.209. Keseluruhan Pendapatan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut: Tabel 4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan No

Uraian

Anggaran (Rp)

1

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) Serta Pendapatan dari Penjualan

2

Pendapatan Jasa

3

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi

4 5 6

Pendapatan Pendidikan Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Lain-lain Realisasi Bruto Pengembalian Realisasi Netto

Realisasi (Rp)

%

426.191.495

1.522.145.195

357,15

61.301.551.714

66.035.693.414

107,72

0

3.078.089

-

990.000.000 0 0 62.717.743.209 0

0 537.735.974 4.731.070.033 72.829.722.705 0

0,00 116,12 0,00

62.717.743.209

72.829.722.705

116,12

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per Eselon I No

Uraian

1

SETJEN

2

DITJEN PDN

3

DITJEN DAGLU

4

DITJEN KPI

5

ITJEN

6

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

33.849.978.995

41.487.581.754

122,56

72.000.000

2.762.308.428

3.836,54

7.500.000.000

6.973.512.020

92,98

0

25.864.000

-

0

127.706.953

-

DITJEN PEN

3.800.000.000

3.507.938.311

92,31

7

BAPPEBTI

2.119.200.000

1.756.147.664

82,87

8

BPPKP

0

68.510.790

-

9

DITJEN SPK

15.376.564.214

16.120.152.785

104,84

62.717.743.209

72.829.722.705

116,12

Jumlah

Realisasi PNBP lebih tinggi dari Estimasinya disebabkan antara lain: 1. Satker KDEI Taipei: meningkatnya jumlah TKI di Taiwan dan semakin meningkat jumlah kunjungan masyarakat Taiwan baik para wisatawan maupun investor sehingga menambah jumlah Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor dan Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler. 2. Satker Biro Umum: terdapat pendapatan sewa kontrak kantin utama untuk 3 (tiga) tahun senilai Rp336.951.330 dan sewa kontrak BRI untuk 5 (lima) tahun senilai Rp372.000.000.


- 24 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited 3. Balai Sertifikasi: adanya penerapan SNI berpengaruh terhadap penerimaan sertifikasi, tahun 2015 banyak perusahaan yang masa berlaku sertifikatnya habis, sehingga mengikuti proses sertifikasi personel dan kompetensi personel. 4. Direktorat Metrologi: adanya peningkatan jumlah UTTP setiap tahunnya, sehingga berdampak pada peningkatan realisasi penerimaan PNBP. 5. BSML Regional I Medan, BSML Regional II Yogyakarta, BSML Regional III Banjarmasin dan BSML Regional IV Makassar: adanya peningkatan jumlah standar yang diverifikasi sehingga berdampak pada peningkatan target. Realisasi Pendapatan untuk periode 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014 terdapat penurunan sebesar (Rp27.398.536.985) atau (27,34) persen. Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No

Uraian

1

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan

2

Pendapatan Jasa

3

Pendapatan Bunga

4

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi

5

Pendapatan Iuran dan Denda

6

Pendapatan Lain-lain Jumlah

Realisasi Pendapatan (Rp) 2015 2014

Kenaikan/Penurunan (Rp) %

1.522.145.195

966.394.888

555.750.307

57,51

66.035.693.414

63.280.690.702

2.755.002.712

4,35

0

3.082

3.075.007

99.773,10

3.078.089

5.273.780

(5.273.780)

(100,00)

537.735.974

1.416.970.796

(879.234.822)

(62,05)

4.731.070.033

34.558.926.442

(29.827.856.409)

(86,31)

72.829.722.705

100.228.259.690

(27.398.536.985)

(27,34)

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 per Eselon I No

Uraian

Realisasi Belanja (Rp) 2015 2014 41.487.581.754 50.905.138.779


1

SETJEN

(9.417.557.025)

(18,50)

2

DITJEN PDN

2.762.308.428

17.571.554.935

(14.809.246.507)

(84,28)

3

DITJEN DAGLU

6.973.512.020

8.786.534.761

(1.813.022.741)

(20,63)

4

DITJEN KPI

25.864.000

738.549.121

(712.685.121)

(96,50)

5

ITJEN

127.706.953

452.359.378

(324.652.425)

(71,77)

6

DITJEN PEN

3.507.938.311

4.698.021.047

(1.190.082.736)

(25,33)

7

BAPPEBTI

1.756.147.664

2.177.247.264

(421.099.600)

(19,34)

8

BPPKP

68.510.790

69.938.152

(1.427.362)

(2,04)

9

DITJEN SPK

16.120.152.785

14.828.916.253

1.291.236.532

8,71

72.829.722.705

100.228.259.690

(27.398.536.985)

(27,34)

Jumlah


- 25 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Realisasi Belanja

B.2 BELANJA

Rp3.075.253.096. 177

Realisasi Belanja Kementerian Perdagangan pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.075.253.096.177 atau sebesar 87,07 persen dari anggaran belanja sebesar Rp3.532.078.978.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2015 tersaji sebagai berikut: Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2015 Uraian

Anggaran (Rp)

Belanja Pegawai

Realisasi (Rp)

%

439.728.809.000

393.873.316.866

89,57

Belanja Barang

1.403.829.675.000

1.219.831.015.906

86,89

Belanja Modal

1.688.520.494.000

1.466.101.517.926

86,83

3.532.078.978.000

3.079.805.850.698

87,20

0

4.552.754.521

100,00

3.532.078.978.000

3.075.253.096.177

87,07

Realisasi Bruto Pengembalian Realisasi Netto

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik 1 berikut ini: Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2015

1.800.000.000.000 1.600.000.000.000 1.400.000.000.000 1.200.000.000.000 1.000.000.000.000 800.000.000.000 600.000.000.000 400.000.000.000 200.000.000.000 0 Belanja Pegawai

Belanja Barang

Anggaran

Belanja Modal

Realisasi

Sedangkan Realisasi Belanja berdasarkan program untuk 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:


- 26 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program 31 Desember 2015 Kode

Uraian Program

01.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

485.135.371.000

406.433.227.646

83,78

01.01.03

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan

31.534.462.000

28.487.710.672

90,34

01.01.04

Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

33.487.563.000

27.686.415.620

82,68

01.01.06

Program Pengembangan Ekspor Nasional

41.610.386.000

38.953.947.406

93,62

01.01.07

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

64.337.576.000

49.871.659.070

77,52

01.01.08

Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional

37.890.493.000

35.796.783.542

94,47

01.01.09

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

129.156.376.000

105.716.492.751

81,85

01.01.10

Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi

45.385.126.000

37.527.326.484

82,69

01.01.11

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

109.182.304.000

94.726.710.142

86,76

04.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan

16.391.803.000

13.755.455.395

83,92

04.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan

182.624.150.000

178.429.653.384

97,70

04.01.03

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan

12.000.000.000

10.735.781.733

89,46

04.01.04

Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

30.696.138.000

28.327.022.330

92,28

04.01.06

Program Pengembangan Ekspor Nasional

238.793.310.000

216.179.720.685

90,53

04.01.07

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

145.490.459.000

125.366.680.812

86,17

04.01.08

Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional

85.242.515.000

78.971.521.186

92,64

04.01.09

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

1.698.908.921.000

1.469.177.264.181

86,48

04.01.10

Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi

35.392.115.000

29.151.667.499

82,37

04.01.11

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

108.819.910.000

99.958.055.639

91,86

3.532.078.978.000

3.075.253.096.177

87,07

Jumlah

Dibandingkan dengan 31 Desember 2014, Realisasi Belanja 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 72,87 persen. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 10.


- 27 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No 51 52 53

Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah

Realisasi Belanja (Rp) 2015 2014 393.656.563.650 330.052.327.789 1.216.076.338.852 1.174.311.420.516 1.465.520.193.675 274.563.634.319 3.075.253.096.177 1.778.927.382.624

Kenaikan/ Penurunan (Rp) % 63.604.235.861 19,27 41.764.918.336 3,56 1.190.956.559.356 433,76 1.296.325.713.553 72,87

Realisasi Belanja Kementerian Perdagangan TA 2015 adalah sebesar Rp3.075.253.096.177 atau sebesar 87,07 persen dari anggarannya sebesar Rp3.532.078.978.000 dikarenakan ada beberapa anggaran yang tidak terserap, antara lain: 1. Terdapat sisa gaji, tunjangan kinerja (perhitungan perencanaan gaji dan tunjangan kinerja serta rapel tunjangan kinerja kurang sesuai) sebesar Rp48.553.814.753. 2. Terdapat dana blokir pengadaan tanah pada PPSDMK yang tidak dapat dicairkan karena ada kebijakan moratorium revisi anggaran pada akhir tahun sebesar Rp15.094.166.260. 3. Administrasi

pertanggungjawaban

keuangan

penyelenggaraan

Atase

Perdagangan masih dalam proses sebesar Rp34.739.804.744. 4. Beberapa daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan pembangunan pasar/mengundurkan diri sebesar Rp49.000.000.000. 5. Beberapa daerah mengalami gagal lelang sebesar Rp16.585.418.500. 6. Beberapa daerah mengalami putus kontrak sebesar Rp18.099.475.642. 7. Beberapa

daerah

tidak

melaksanakan

pembangunan

fisik

sebesar

Rp69.158.026.150. 8. Dana refocusing tidak dapat dimanfaatkan karena ada kebijakan moratorium revisi anggaran sebesar Rp16.129.252.671. 9. Sisa anggaran merupakan efisiensi anggaran.

Belanja Pegawai

B.3 Belanja Pegawai

Rp393.656.563. 650

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp393.656.563.650 dan Rp330.052.327.789. Kenaikan sebesar Rp63.604.235.861 atau 19,27 persen. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2015

adalah

sebesar

89,52

persen

dari

anggarannya

sebesar

Rp439.728.809.000. Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam Tabel 11.


- 28 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Tabel 11 Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Realisasi Belanja (Rp) No

Uraian

5111

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

5115

Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS

5121

31-12-2015

Kenaikan/Penurunan

31-12-2014

(Rp)

%

258.457.310.033

219.145.431.135

39.311.878.898

17,94

126.875.000

161.875.000

(35.000.000)

(21,62)

Belanja Honorarium

6.282.770.000

5.965.780.000

316.990.000

5,31

5122

Belanja Lembur

5.985.966.046

5.493.344.226

492.621.820

8,97

5123

Belanja Vakasi

0

318.786.693

(318.786.693)

(100,00)

5124

Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito

123.020.395.787

99.328.013.603

23.692.382.184

23,85

393.873.316.866

330.413.230.657

63.460.086.209

19,21

216.753.216

360.902.868

(144.149.652)

(39,94)

393.656.563.650

330.052.327.789

63.604.235.861

19,27


Kenaikan Belanja Pegawai sebesar 19,27 persen disebabkan antara lain: 1. Masuknya pegawai baru (CPNS). 2. Susulan gaji CPNS (rapel). 3. Adanya kenaikan tunjangan PNS tahun 2015. 4. Rapel kenaikan tunjangan PNS tahun 2015.

Belanja Barang

B.4 Belanja Barang

Rp1.216.076.338. 852

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing

sebesar Rp1.216.076.338.852 dan

Rp1.174.311.420.516.

Kenaikan sebesar Rp41.764.918.336 atau 3,56 persen. Realisasi Belanja Barang tahun 2015 adalah sebesar 86,63 persen dari anggarannya sebesar Rp1.403.829.675.000. Rincian Belanja Barang disajikan dalam Tabel 12. Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No

Uraian

5211

Belanja Barang Operasional

5212

Belanja Barang Non Operasional

5218

Belanja Barang Persediaan

5221 5231

Realisasi Belanja (Rp) 2015 2014


94.648.806.753

80.588.938.585

14.059.868.168

17,45

219.516.890.343

230.521.725.817

(11.004.835.474)

(4,77)

5.966.550.710

0

5.966.550.710

100,00

Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan

507.966.478.305 53.550.841.889

425.332.253.395 52.754.914.465

82.634.224.910 795.927.424

19,43 1,51

5241

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

218.276.063.077

289.359.164.190

(71.083.101.113)

(24,57)

5242

Belanja Perjalanan Luar Negeri

97.399.407.569

91.594.586.083

5.804.821.486

6,34


- 29 -


5261

Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda

119.605.000

1.941.495.000

(1.821.890.000)

(93,84)

5262

Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah

188.514.500

1.113.528.111

(925.013.611)

(83,07)

5263

Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

22.197.857.760

4.964.273.500

17.233.584.260

347,15

1.219.831.015.906

1.178.170.879.146

41.660.136.760

3,54


3.754.677.054

3.859.458.630

(104.781.576)

(2,71)

1.216.076.338.852

1.174.311.420.516

41.764.918.336

3,56

Catatan : Penggunaan akun pembentuk persediaan di tahun 2015 menggunakan akun 5218xx, akan tetapi ada beberapa satker yang masih menggunakan akun 5212xx. Kenaikan Belanja Barang sebesar 3,56 persen disebabkan antara lain: 1. Terdapat kenaikan belanja operasional sebesar Rp14.002.604.150. 2. Terdapat kenaikan belanja jasa Rp82.628.560.485. 3. Terdapat kenaikan belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah sebesar Rp17.233.584.260. Belanja Barang sebesar Rp1.216.076.338.852 terdiri dari: 1. Rupiah Murni sebesar Rp1.214.683.069.383; dan 2. Pinjaman dan Hibah sebesar Rp1.393.269.469. Belanja Barang sebesar Rp4.768.768.010 digunakan untuk menambah aset dengan rincian sebagai berikut : Akun

Uraian

5211

Belanja Barang Operasional

5221

Belanja Jasa

5231

Belanja Pemeliharaan Jumlah

Realisasi (Rp)

Menambah Aset (Rp)

94.648.806.753

5.670.000

507.966.478.305

4.532.077.000

53.550.841.889

231.021.010

656.166.126.947

4.768.768.010

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini.


- 30 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Tabel 13 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2015 No 1 2

Uraian Rupiah Murni Pinjaman dan Hibah Jumlah

Anggaran (Rp) 1.402.329.675.000 1.500.000.000 1.403.829.675.000

Realisasi (Rp) 1.214.683.069.383 1.393.269.469 1.216.076.338.852

Sisa (Rp) 187.646.605.617 106.730.531 187.753.336.148

Pinjaman dan Hibah sebesar Rp1.393.269.469 merupakan realisasi proyek Trade Support Programme (TSP) II – Uni Eropa dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000 pada satker Direktorat Standardisasi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Belanja Modal

B.5 Belanja Modal Tanah

Tanah Rp158.615.000.

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

000

adalah masing-masing sebesar Rp158.615.000.000 dan Rp0. Terdapat kenaikan sebesar Rp158.615.000.000 atau 100,00 persen. Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2015 adalah sebesar 91,37 persen dari anggarannya sebesar Rp173.605.000.000. Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah per Eselon I disajikan dalam Tabel 14. Tabel 14 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah per Eselon I No 1

Uraian SETJEN Jumlah

Realisasi Belanja (Rp) 2015 2014 158.615.000.000 158.615.000.000

0 0

Kenaikan/Penurunan (Rp) % 158.615.000.000 0,00 158.615.000.000 0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp158.615.000.000 merupakan kelanjutan pembayaran Tahap II pengadaan tanah di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 3 pada satker Biro Umum. Pembelian tanah tersebut dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Belanja Modal

B.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2015 dan 31

Rp46.340.022.

Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp46.340.022.706 dan

706

Rp30.944.779.398. Terdapat kenaikan sebesar Rp15.395.243.308 atau 49,75 persen. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2015 adalah sebesar 88,18 persen dari anggarannya sebesar Rp52.550.508.000. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam Tabel 15.


- 31 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Realisasi Belanja (Rp) No

Belanja Modal

Uraian

Kenaikan/ Penurunan

31-12-2015

31-12-2014

(Rp)

%

45.291.136.181

30.776.319.398

14.514.816.783

47,16

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

532117

Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin

114.108.000

0

114.108.000

0,00

532121

Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

934.778.525

168.460.000

766.318.525

454,90

Realisasi Bruto Pengembalian

46.340.022.706

30.944.779.398 0

15.395.243.308 0

49,75 0

Realisasi Netto

46.340.022.706

30.944.779.398

15.395.243.308

49,75

B.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2015 dan 31

Rp1.247.450.

Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.247.450.754.256 dan

754.256

Rp232.897.090.512. Kenaikan sebesar Rp1.014.553.663.744 atau 435,62 persen. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2015 adalah sebesar 86,18 persen dari anggarannya sebesar Rp1.447.514.720.000 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam Tabel 16. Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Realisasi Belanja (Rp) No

Uraian

533111

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

533113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan

31-12-2015

Kenaikan/ Penurunan

31-12-2014

(Rp)

%

1.244.838.386.332

232.171.160.892

1.012.667.225.440

436,17

13.133.200

0

13.133.200

0,00

533115

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

853.081.200

0

853.081.200

0,00

533121

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

2.327.477.775

725.929.620

1.601.548.155

220,62

Realisasi Bruto

1.248.032.078.507

232.897.090.512

1.015.134.987.995

435,87

581.324.251

0

581.324.251

0,00

1.247.450.754.256

232.897.090.512

1.014.553.663.744

435,62

Pengembalian Realisasi Netto


- 32 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Belanja Modal

B.8 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2015 dan 31

Rp82.500.000

Desember

2014

adalah

masing-masing

sebesar

Rp82.500.000

dan

Rp69.006.300. Terdapat kenaikan sebesar Rp13.493.700 atau 19,55 persen. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2015 adalah sebesar 55,00 persen dari anggarannya sebesar Rp150.000.000. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan dalam Tabel 17. Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No 5341

Belanja Modal

Realisasi Belanja (Rp) 2015 2014

Uraian

Kenaikan/ Penurunan (Rp) %

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

82.500.000

69.006.300

13.493.700

19,55

Realisasi Bruto Pengembalian

82.500.000 0

69.006.300 0

13.493.700 0

19,55 0,00

Realisasi Netto

82.500.000

69.006.300

13.493.700

19,55

B.9 Belanja Modal Lainnya

Lainnya Rp13.031.916.

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

713

adalah masing-masing sebesar Rp13.031.916.713 dan Rp10.652.758.109. Kenaikan sebesar Rp2.379.158.604 atau 22,33 persen. Realisasi Belanja Modal Lainnya tahun 2015 adalah sebesar 88,65 persen dari anggarannya sebesar Rp14.700.266.000. Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam Tabel 18. Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No 5361

Uraian Belanja Modal Lainnya Realisasi Bruto Pengembalian Realisasi Netto


Realisasi Belanja (Rp) 2015 2014 13.031.916.713 10.652.758.109 13.031.916.713 10.652.758.109 0 0

Kenaikan/Penurunan (Rp) % 2.379.158.604 22,33 2.379.158.604 22,33 0 0,00

13.031.916.713

2.379.158.604

10.652.758.109

22,33

- 33 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Aset Lancar

ASET LANCAR

Rp49.169.507.787

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masingmasing sebesar Rp49.169.507.787 dan Rp47.509.255.763. Aset

lancar

merupakan aset

yang

diharapkan

segera untuk dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Kementerian Perdagangan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 19. Tabel 19 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No

Kas di Bendahara

Uraian

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)

Kenaikan/ Penurunan (Rp)

%

1

Kas di Bendahara Pengeluaran

7.262.986.813

4.465.321.851

2.797.664.962

62,65

2

Kas di Bendahara Penerimaan

2.815.376.318

2.660.399.500

154.976.818

5,83

3


9.882.875.901

9.346.196.814

536.679.087

5,74

4

Uang Muka Belanja (Prepayment)

19.425.293.292

22.702.095.861

(3.276.802.569)

(14,43)

5

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

638.051.055

0

638.051.055

0,00

6

Piutang Bukan Pajak (Netto)

1.875.465.573

66.215.255

1.809.250.318

7

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

11.940.000

9.552.000

2.388.000

25,00

8

Persediaan

7.257.518.835

8.259.474.482

(1.001.955.647)

(12,13)

Jumlah

49.169.507.787

47.509.255.763

1.660.252.024

3,49

C.1

2.732,38

Kas di Bendahara Pengeluaran

Pengeluaran Rp7.262.986.813

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 31 Desember

2014

masing-masing

sebesar

Rp7.262.986.813

dan

Rp4.465.321.851 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada Tabel 20.


- 34 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Tabel 20 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I No 1 2 3 4 5

Uraian

31-12-2015 (Rp)

SETJEN DITJEN PDN DITJEN DAGLU DITJEN PEN DITJEN SPK Jumlah

31-12-2014 (Rp)

4.188.870.285 859.949.829 239.243.900 1.860.424.299 114.498.500 7.262.986.813


2.713.408.944 804.741.524 90.232.277 742.440.606 114.498.500 4.465.321.851

%

1.475.461.341 55.208.305 149.011.623 1.117.983.693 0 2.797.664.962

54,38 6,86 165,14 150,58 0,00 62,65

Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut disetor ke rekening Kas Negara sebesar Rp3.068.825.731 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 21 Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran No 1 2 3 4 5

Saldo Per 31 Des 2015

Uraian SETJEN DITJEN PDN DITJEN DAGLU DITJEN PEN DITJEN SPK Jumlah

4.188.870.285 859.949.829 239.243.900 1.860.424.299 114.498.500 7.262.986.813

Penyetoran

Saldo (Rp)

115.581.560 853.575.972 239.243.900 1.860.424.299 0 3.068.825.731

4.073.288.725 6.373.857 0 0 114.498.500 4.194.161.082

Rincian penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.068.825.731 ke rekening Kas Negara adalah sebagai berikut: A. SEKRETARIAT JENDERAL Tabel 22 Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Pusdiklat

31-12-2015 (Rp)

Penyetoran (Rp)

NTPN

Tgl Setor

FD0584S54MRSFR O2

12-01-2016

Saldo (Rp)

500.000

500.000

115.081.560

115.081.560

5AE4B0L75AJULJTP

07-01-2016

94.859.820

0

-

-

94.859.820

Atdag Ottawa

177.841.478

0

-

-

177.841.478

Atdag Moscow

165.224.217

0

-

-

165.224.217

Atdag Roma

369.406.046

0

-

-

369.406.046

Atdag Brussel

235.404.511

0

-

-

235.404.511

Atdag London

310.899.094

0

-

-

310.899.094

Atdag Berlin

597.411.347

0

-

-

597.411.347

Atdag Jenewa

100.267.316

0

-

-

100.267.316

ITN Jenewa

26.003.404

0

-

-

26.003.404

Atdag Paris

201.138.986

0

-

-

201.138.986

Atdag Copenhagen

255.241.121

0

-

-

255.241.121

Biro Umum Atdag Washington

Atdag Madrid

0 0

31.092.707

0

-

-

31.092.707

Atdag New Delhi

104.160.146

0

-

-

104.160.146

Atdag Tokyo

247.194.371

0

-

-

247.194.371

Atdag Seoul

141.502.840

0

-

-

141.502.840

Atdag Beijing

82.770.529

0

-

-

82.770.529

3.521.098

0

-

-

3.521.098

Atdag Canberra

22.031.120

0

-

-

22.031.120

Atdag Bangkok

276.082.582

0

-

-

276.082.582

Konsuldag Hong Kong


- 35 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Atdag Kualalumpur

230.932.536

0

-

-

49.911.302

0

-

-

49.911.302

Atdag Manila

260.005.864

0

-

-

260.005.864

Atdag Riyadh

90.386.236

0

-

-

90.386.236

54

0

-

-

54

4.188.870.285

115.581.560

-

-

4.073.288.725

Atdag Singapura

Atdag Cairo Jumlah

230.932.536

Terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada satker-satker perwakilan luar negeri (Atase Perdagangan) merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan (BPKRT) Kedutaan Besar RI (KBRI) di luar negeri. Kas tersebut berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca. Sisa kas tersebut akan diperhitungkan dengan UP tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 160/PMK.05/2015 Pasal 85 ayat (1).

B. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI Tabel 23 Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran Ditjen PDN Satuan Kerja Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis

31-12-2015 (Rp)

Penyetoran (Rp)

NTPN

Tgl Setor

Saldo (Rp)

43.329.763

43.329.763

AC430492REPGKJ52

05-01-2016

0

Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi

234.251.609

234.251.609

0708090606080115

13-01-2016

0

Direktorat Bina Usaha Perdagangan

435.754.100

435.754.100

826403IAKA40BBB8

18-01-2016

0

Diskop, UMKM, Perindag Kab. Lima Puluh Kota

6.660.000

6.660.000

916D94JLU7PC1HM2

08-01-2016

0

Disperindag dan Pasar Kab. Pelalawan

794.000

1533829HVNQJK7VG

11-01-2016

6.323.000

5.529.000

E7C895VSLHBS0J99

14-01-2016

Disperindag Kota Prabumulih

15.480.000

15.480.000

F605C217URVA10M0

08-01-2016

0

Diskop, UKM, Pasar, Perindag Kab. Minahasa Selatan

8.138.000

8.138.000

072917KOAULH5QK8

04-01-2016

0

Disperindag Kota Tomohon

1.400.000

1.400.000

29B2C42UVBRB5DTM

11-01-2016

0

160.000

160.000

1D8095C7514D5J92

14-01-2016

0

Diskop, UMKM, Perindag Kab. Morowali

7.070.000

7.070.000

181064E9ED4T61TI

07-01-2016

0

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

3.000.000

3.000.000

579E1UIQERT95TG

07-01-2016

0

Disperindag-tamben Kab. Jeneponto

252.400

252.400

17A401QN99AESETG

07-01-2015

0

3.104.366

0

-

-

44.050.000

44.050.000

1DE6965V3KQE0VD9

14-03-2016

Disperindag dan Pengelolaan Pasar Kab. Toli Toli

Disperindag Kab. Sikka Diskop, UKM, Perindag Kab. Keerom


0

3.104.366

0

- 36 -


Disperindagkop Kab. Puncak Jaya

1.506.850

0

Disperindagkop Kota Cilegon

15.000.000

Disperindagkop dan UMKM Kota Sabang Sekda Kab. Malaka

-

-

15.000.000

A269711U71BBOEVO

11-01-2016

0

9.387.000

9.387.000

1307120910090405

06-01-2016

0

-

-

0108120001001401

23-02-2016

1.762.641

0

Disperindagkop UMKM dan Pasar Kab.Minahasa Tenggara

31.000

31.000

Disperindag Kab. Konawe

1.603.000

Disdag Kota Sorong

4.122.000

Disperindagkop dan UKM Kab. Konawe Utara

9.664.000

Disperindag Kab. Tana Tidung

7.900.100

Jumlah

859.949.829

1.453.000

1.506.850

1.762.641

0

0811081112150907

11-01-2016

CABBC644LNB59N1I

15-01-2016

4.122.000

1207100905081315

08-01-2016

0

9.664.000

5888D645G6R8TQ11

15-01-2016

0

5.162.900

1002080608081112

05-01-2016

0

2.737.200

20835574SJS2BH0C

11-01-2016

150.000

853.575.972

0

0 6.373.857

Sampai dengan tanggal pelaporan belum diperoleh Surat Setoran Bukan Pajak atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.373.857.

C. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI Tabel 24 Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran Ditjen Daglu Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Impor

31-12-2015 (Rp)

Penyetoran (Rp)

NTPN

Tgl Setor

Saldo (Rp)

167.747.000

167.747.000

0214131400030312

15-01-2016

0

1.915.700

1.915.700

0215140713020613

12-01-2016

0

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan

200

200

89485808ABP5L78

10-01-2016

0

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nusa Tenggara Barat

17.311.000

17.311.000

0113051013131103

10-01-2016

0

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Papua

18.870.000

18.870.000

656201SA8HUKABTG

07-01-2016

0

28.827.000

F82581R9S5HV1L18

26-02-2016

4.500.000

0B1C9244P60BT718

26-02-2016

6C0980H1M1N3VVTP

07-01-2016

0

-

-

0

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo Jumlah


33.327.000

73.000

73.000

239.243.900

239.243.900

0

- 37 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited D. DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL Tabel 25 Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran Ditjen PEN 31-12-2015 (Rp)

Satuan Kerja

Set. Ditjen PEN

Penyetoran (Rp)

1.860.424.299

Jumlah

1.860.424.299

NTPN

Tgl Setor

173.129.028

2304389O6QJ4UDCP

05-01-2016

148.003.050

D41D410UEE87RATP

07-01-2016

61.511.775

0492B1R231E1OSM9

08-01-2016

1.000.000.000

E0D2B8C6D5MQLJCP

05-01-2016

131.655.339

BAB076U2SRR49B1P

15-01-2016

61.002.256

19B194FHCU4U367P

27-01-2016

285.122.851

4594F7COQGT3L9L9

02-02-2016

-

-

1.860.424.299

Saldo (Rp)

0

0

E. DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Tabel 26 Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran Ditjen SPK 31-12-2015 (Rp)

Satuan Kerja

Penyetoran (Rp)

NTPN

Tgl Setor

Saldo (Rp)

Prov. Riau (099025)

114.498.500

0

-

-

114.498.500

Jumlah

114.498.500

0

-

-

114.498.500

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran satker Dinas Perindag Provinsi Riau (satker yang sudah tidak memperoleh DIPA dari Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sejak Tahun 2013) sebesar Rp114.498.500 merupakan sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan di tahun 2012, selanjutnya akan diproses ke Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

Kas di Bendahara

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Penerimaan Rp2.815.376.318

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember

2014

masing-masing

sebesar

Rp2.815.376.318

dan

Rp2.660.399.500 yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut

yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal

neraca. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan lingkup per Eselon I tersaji pada Tabel 27.


- 38 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Tabel 27 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I No

Uraian

31-12-2015 (Rp)


31-12-2014 (Rp)

%

1

SETJEN

2.815.376.318

2.608.883.134

(2.608.883.134)

(100,00)

2

DITJEN PDN

0

7.535.000

(7.535.000)

(100,00)

3

DITJEN SPK

0

43.981.366

(43.981.366)

(100,00)

2.815.376.318

2.660.399.500

(2.660.399.500)

(100,00)

Jumlah

Tabel 28 Rincian Setoran Kas di Bendahara Penerimaan Sekretariat Jenderal 31-12-2015 (Rp)

Satuan Kerja

KDEI Taipei

2.815.376.318

Jumlah

2.815.376.318

Penyetoran (Rp)

NTPN

Tgl Setor

873.626.471

0053A1IQHK333JM9

08-01-2016

1.995.258

317111IPCLA4NCM9

08-01-2016

DD94D1IUQLDRU3M9

08-01-2016

1.939.754.589

Saldo (Rp)

0

2.815.376.318

0

Kas di Bendahara Penerimaan yang telah disetor ke kas Negara tersebut terdiri dari: No 1 2 3

Kas Lainnya dan

C.3

Jumlah (Rp)

Uraian Pendapatan surat keterangan, visa, paspor Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri Jumlah

873.626.471 1.995.258 1.939.754.589 2.815.376.318


Setara Kas Rp9.882.875.901

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp9.882.875.901 dan Rp9.346.196.814 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas tersaji pada Tabel 29. Tabel 29 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian SETJEN DITJEN PDN DITJEN DAGLU DITJEN KPI ITJEN DITJEN PEN BAPPEBTI BPPKP DITJEN SPK Jumlah


31-12-2015 (Rp) 4.092.881.016 206.994.206 1.226.346.850 69.023.153 80.568.536 897.623.500 541.175.800 763.898.106 2.004.364.734 9.882.875.901

31-12-2014 (Rp) 8.467.739.442 44.152.700 0 76.352.000 35.922.550 0 0 71.378.500 650.651.622 9.346.196.814

Kenaikan/ Penurunan (Rp) (4.374.858.426) 162.841.506 1.226.346.850 (7.328.847) 44.645.986 897.623.500 541.175.800 692.519.606 1.353.713.112 536.679.087

% (51,67) 368,81 0,00 (9,60) 124,28 0,00 0,00 970,21 208,05 5,74

- 39 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Rincian penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas ke rekening Kas Negara adalah sebesar Rp9.871.776.058 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 30 Rincian Penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas No

Uraian

1

SETJEN

2

DITJEN PDN

3

DITJEN DAGLU

4

DITJEN KPI

5

ITJEN

6 7 8

BPPKP

9

DITJEN SPK

Saldo Per 31 Des 2015

Penyetoran/ Pembayaran

Saldo (Rp)

4.092.881.016

4.092.881.016

0

206.994.206

206.984.835

9.371

1.226.346.850

1.226.346.850

0

69.023.153

69.023.153

0

80.568.536

80.568.536

0

DITJEN PEN

897.623.500

897.623.500

0

BAPPEBTI

541.175.800

541.175.800

0

Jumlah

763.898.106

763.898.106

0

2.004.364.734

1.993.274.262

11.090.472

9.882.875.901

9.871.776.058

11.099.843

Rincian setoran Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut adalah sebagai berikut: A. SEKRETARIAT JENDERAL Tabel 31 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Sekretariat Jenderal Satuan Kerja

Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian Jumlah

31-12-2015 (Rp)

3.999.497.816


NTPN

Tgl Setor

1.609.123.809

-

-

279.461.515

-

-

269.437.460

-

-

148.062.301

-

-

113.014.916

-

-

33.858.300

-

-

518.548.000

-

-

1.016.171.515

8CD047FFHIGH0U02

28-01-2016

11.820.000

181696MS4TVTF818

15-01-2016

42.120.600

-

-

10.085.400

0CC6F4S5HGKT67O2

12-01-2016

34.312.400

-

-

6.864.800

FD84C5HBHR06JF92

14-01-2016

-

-

52.206.000

0

0

41.177.200

4.092.881.016

Saldo (Rp)

0

4.092.881.016

0

Catatan: 1. Satuan Kerja Sekretariat Jenderal (Setjen Biro-Biro) terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp3.999.497.816 dengan rincian sebagai berikut:


- 40 -


No 1 2 3 4

Jumlah (Rp)

Uraian

2.452.958.301

Pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2015 Pembayaran uang makan bulan Desember 2015 Tunjangan kinerja yang disetor ke kas Negara Uang makan yang disetor ke kas Negara Jumlah

518.548.000 1.016.171.515 11.820.000 3.999.497.816

2. Satuan Kerja PPSDMK terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp41.177.200 dengan rincian sebagai berikut: No 1 2

Jumlah (Rp)

Uraian Belanja uang makan pegawai bulan Desember 2015 Pengembalian belanja uang makan pegawai bulan Desember 2015 Jumlah

34.312.400 6.864.800 41.177.200

3. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan senilai Rp52.206.000 merupakan uang makan yang belum dibayarkan per 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut: No 1 2

Jumlah (Rp)

Uraian Pembayaran uang makan bulan Desember 2015 Uang makan yang disetor ke kas Negara Jumlah

42.120.600 10.085.400 52.206.000

B. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI Tabel 32 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Ditjen PDN Satuan Kerja

Sekretariat Ditjen Perdagangan Dalam Negeri

Diskop, UMKM, Perindag Kab. Ngada Jumlah

31-12-2015 (Rp)

206.984.835


NTPN

Tgl Setor

59.877.435

1307011206031401

08-01-2016

1.379.800

0704030112100114

14-01-2016

93.125.900

0114081105100715

20-01-2015

3.821.700

0100020107080015

27-01-2015

48.780.000

1105100307120214

28-01-2015

Saldo (Rp)

0

9.371

0

-

-

9.371

206.994.206

206.984.835

-

-

9.371

C. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI Tabel 33 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Ditjen Daglu Satuan Kerja

31-12-2015 (Rp)

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

1.226.346.850

Jumlah

1.226.346.850



NTPN

Tgl Setor

1.013.203.197

-

-

126.926.000

-

-

86.217.653

0003111004040907

17-03-2016

-

-

1.140.129.197

Saldo (Rp)

0

0

- 41 -


Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri senilai Rp1.226.346.850 per 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut: No

Jumlah (Rp)

Uraian

1

Pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2015

1.013.203.197

2 3

Pembayaran uang makan bulan Desember 2015 Sisa Kas Lainnya dan Setara Kas yang telah disetor ke Kas Negara Jumlah

126.926.000 86.217.653 1.226.346.850

D. DIREKTORAT

JENDERAL

KERJASAMA

PERDAGANGAN

INTERNASIONAL Tabel 34 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Ditjen KPI 31-12-2015 (Rp)

Satuan Kerja KPI Jumlah


NTPN

Tgl Setor

Saldo (Rp)

69.023.153

69.023.153

1303 1400 0810 0907

10-02-2016

0

69.023.153

69.023.153

-

-

0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp69.023.153 merupakan sisa tunjangan kinerja bulan Desember 2016 dan telah disetor ke kas Negara tanggal 10 Februari 2016.

E. INSPEKTORAT JENDERAL Tabel 35 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Inspektorat Jenderal Satuan Kerja Inspektorat Jenderal

Jumlah


31-12-2015 (Rp) 80.568.536

80.568.536


NTPN

Tgl Setor

51.824.800

1413060414040310

18-02-2016

340.000

0810080511090205

26-01-2016

1.650.000

0712150711130309

26-01-2016

593.000

0412120309110105

08-01-2016

75.000

0710150514090105

08-01-2016

13.350

1502010011060900

08-01-2016

174

0102060408020005

08-01-2016

3.300

1409060510071410

08-01-2016

1.672.200

1506130211011008

08-01-2016

2.650.200

0515090307010509

08-01-2016

90.600

0712141303080604

08-01-2016

96.000

1512120712110001

08-01-2016

155.000

1303110000000913

08-01-2016

373.800

1410151311000301

08-01-2016

72.000

0903041208091508

08-01-2016

11.800

1408070414131210

08-01-2016

2.340.000

0508150400140800

08-01-2016

80.568.536

-

-

Saldo (Rp)

18.607.312

0

- 42 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Neraca per 31 Desember 2015 sebesar Rp80.568.536 dengan rincian sebagai berikut: No

Jumlah (Rp)

Uraian

1 2 3

Belanja uang makan pegawai bulan Desember 2015 Pengembalian belanja uang makan pegawai bulan Desember 2015 Penyetoran pengembalian selisih Perjalanan Dinas Jumlah

18.607.312 51.824.800 10.136.424 80.568.536

F. DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL Tabel 36 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Ditjen PEN Satuan Kerja Set. Ditjen PEN Jumlah

31-12-2015 (Rp) 897.623.500 897.623.500

Penyetoran/ Pembayaran 874.765.100

NTPN

Tgl Setor

-

-

22.858.400

-

-

897.623.500

-

-

Saldo (Rp) 0 0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Neraca per 31 Desember 2015 sebesar Rp897.623.500 dengan rincian sebagai berikut: No

Jumlah (Rp)

Uraian

1 2

Pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2015 Pembayaran uang makan bulan Desember 2015 Jumlah

874.765.100 22.858.400 897.623.500

G. BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Tabel 37 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Bappebti Satuan Kerja

Bappebti

31-12-2015 (Rp)

541.175.800

Jumlah

541.175.800


NTPN

Tgl Setor

424.772.331

-

-

50.572.000

-

-

42.195.469

78AF25SU5BKHU6OP

29-01-2016

23.636.000

640B65STNV7FO8OP

29-01-2016

541.175.800

-

-

Saldo (Rp)

0

0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Neraca per 31 Desember 2015 sebesar Rp541.175.800 dengan rincian sebagai berikut: No 1 2 3 4

Uraian Belanja tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2015 Pengembalian belanja tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2015 Belanja uang makan pegawai bulan Desember 2015 Pengembalian belanja uang makan pegawai bulan Desember 2015 Jumlah


Jumlah (Rp) 424.772.331 42.195.469 50.572.000 23.636.000 541.175.800

- 43 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited H. BADAN

PENGKAJIAN

DAN

PENGEMBANGAN

KEBIJAKAN

PERDAGANGAN Tabel 38 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas BPPKP Satuan Kerja

BPPKP

31-12-2015 (Rp)

763.898.106

Jumlah

763.898.106


NTPN

Tgl Setor

63.072.000

-

-

22.522.000

0715061106000714

15-01-2016

8.345.200

-

-

17.863.328

0314080804121505

15-01-2016

564.503.932

-

-

43.406.704

0813000103040415

15-01-2016

44.184.942

74804016010711313 68113

07-01-2016

763.898.106

-

-

Saldo (Rp)

0

0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Neraca per 31 Desember 2015 sebesar Rp763.898.106 dengan rincian sebagai berikut: No

Jumlah (Rp)

Uraian

1

Belanja uang makan pegawai bulan Desember 2015

63.072.000

2

Pengembalian belanja uang makan pegawai bulan Desember 2015

22.522.000

3

Belanja uang lembur pegawai bulan Desember 2015

4

Pengembalian belanja uang lembur pegawai bulan Desember 2015

5

Belanja tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2015

6

Pengembalian belanja tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2015

7

Utang PPh 21 atas tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2015

8.345.200 17.863.328 564.503.932 43.406.704 44.184.942

Jumlah

I.

763.898.106

DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Tabel 39 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Ditjen SPK Satuan Kerja

31-12-2015 (Rp)

Penyetoran/ Pembayaran 1.587.547.959

Set. Ditjen SPK

1.877.720.262

11.054.000 Ditmet

Dit PMB

Balai Kalibrasi Prov. Jawa Timur Jumlah

101.288.000

8.347.000

NTPN

Tgl Setor

-

-

14.418.600

8AE79391PD21SGJI

15-02-2016

275.753.703

CC0DB3910C41VAJI

15-02-2016

0

-

-

32.784.600

-

-

68.503.400

061214006120412

21-01-2016

7.737.000

1014090204020410

06-01-2016

420.000

0402090406110814

06-01-2016

190.000

0403070402100813

06-01-2016

Saldo (Rp)

0

11.054.000 0

0

5.919.000

5.919.000

9A7124HD9N1SBPCO

05-01-2016

36.472

0

-

-

36.472

0

2.004.364.734

1.993.274.262

-

-

11.090.472

1. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Set. Ditjen. SPK sebesar Rp1.877.720.262 dengan rincian sebagai berikut:


- 44 -


No 1 2 3

Jumlah (Rp)

Uraian Belanja tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2015 Pengembalian belanja uang makan pegawai bulan Desember 2015 Pengembalian belanja tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2015 Jumlah

1.587.547.959 14.418.600 275.753.703 1.877.720.262

2. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Set. Ditjen. SPK sebesar Rp11.054.000 merupakan uang duka yang masih ditahan oleh Bendahara Pengeluaran karena terdapat sengketa pada ahli waris. 3. Kas Lainnya dan Setara Kas Direktorat Metrologi sebesar Rp101.288.000 adalah sebagai berikut: No 1 2

Jumlah (Rp)

Uraian Belanja uang makan pegawai bulan Desember 2015 Pengembalian belanja uang makan pegawai bulan Desember 2015 Jumlah

32.784.600 68.503.400 101.288.000

4. Kas Lainnya dan Setara Kas Direktorat PMB sebesar Rp8.347.000 adalah sebagai berikut: No 1 2 3

Jumlah (Rp)

Uraian Pengembalian uang makan pegawai bulan Desember 2015 Pengembalian pembayaran honorarium instruktur satpam, satpam, pengemudi, pramubakti dan operator telepon bulan Desember 2015 Pengembalian kelebihan pembayaran honor an. Noor Wahyu Sugeng R. dalam rangka Workshop Pengendalian Mutu Barang SNI Wajib Bidang Pangan Jumlah

7.737.000 420.000 190.000 8.347.000

5. Sampai dengan tanggal pelaporan belum diperoleh informasi setoran atas saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp36.472 pada satker Prov. Jawa Timur (satker mati).

Uang Muka Belanja

C.4 Uang Muka Belanja (Prepayment)

(Prepayment) Rp19.425.293.292

Saldo Uang Muka Belanja (Prepayment) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember

2014

masing-masing

sebesar

Rp19.425.293.292

dan

Rp22.702.095.861. Rincian Uang Muka Belanja (Prepayment) tersaji pada Tabel 40. Tabel 40 Rincian Uang Muka Belanja (Prepayment) per Eselon I No

Uraian

1 2

SETJEN DITJEN PEN Jumlah


31-12-2015 (Rp) 16.447.024.051 2.978.269.241 19.425.293.292

31-12-2014 (Rp) 20.508.017.643 2.194.078.218 22.702.095.861

Kenaikan/ Penurunan (Rp) (4.060.993.592) 784.191.023 (3.276.802.569)

% (19,80) 35,74 (14,43)

- 45 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Penjelasan Uang Muka Belanja sebagai berikut: 1. SEKRETARIAT JENDERAL Uang Muka Belanja pada Sekretariat Jenderal merupakan uang muka belanja pada Satuan Kerja KDEI Taipei. KDEI Taipei menyewa Gedung milik Sunrise Printing Co. Ltd seluas 490.64 Ping atau kurang lebih 1.472 m2 di Lantai 6 Twin Head Building. Ruiguang Road No.550. Neihu Distrik Taipei City termasuk tujuh tempat parkir mobil di lantai B4 dan satu tempat parkir VIP di BI, penggunaan delapan buah lift, dan security 24 jam selama 15 tahun dari tahun 2005 hingga tahun 2019. Nilai Uang Muka Belanja per 31 Desember 2015 sebesar Rp16.447.024.051 dengan perhitungan sebagai berikut: Tabel 41 Rincian Uang Muka Belanja (Prepayment) Sekretariat Jenderal Keterangan

Periode

Sewa dibayar dimuka

2014-2019

Amortisasi sewa dimuka

2014-2015

NTS

Kurs

86.526.000

279,6828

Rupiah 24.199.830.000 7.752.805.949

Sewa dibayar dimuka per 31 Desember 2015

16.447.024.051

2. DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL Uang

muka belanja pada satker Ditjen PEN senilai Rp2.978.269.241

tersebut merupakan sewa dibayar dimuka atas biaya sewa gedung kantor Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dengan rincian sebagai berikut: Tabel 42 Rincian Uang Muka Belanja (Prepayment) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional ITPC Budapest

Periode Sewa

Nilai Sewa

31-12-2015 (Rp)

Des 2015 – Feb 2016

130.003.162

86.668.775

Des 2015 – Feb 2016

36.542.339

24.361.559

Maret 2016

61.418.641

61.418.641

Chicago

Okt 2015 – Sept 2016

1.107.175.867

830.381.900

Dubai

Okt 2015 – Sept 2016

536.034.624

402.025.968

Johannesburg

Nov 2015 – Jan 2016

155.366.596

116.524.947

Osaka

Mei 2015 – Apr 2016

906.118.755

302.039.585

Santiago

Juli 2015 – Feb 2016

399.644.691

99.911.173

Los Angeles

Jan – Des 2016

413.965.000

413.965.000

Lyon

Jan – Mar 2016

169.338.435

169.338.435

Milan

8 Nov 2015 – 7 Feb 2016

203.210.898

81.850.127

Sep 2015 – Jan 2016

272.135.839

54.427.168

Feb – Juni 2016

281.714.722

281.714.722

Juli 2016

53.641.241

Vancouver

Sewa dibayar dimuka per 31 Desember 2015


53.641.241 2.978.269.241

- 46 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Pendapatan yang

C.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2015 dan 31

Rp638.051.055

Desember 2014 masing-masing sebesar Rp638.051.055 dan Rp0. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima tersaji pada Tabel 43. Tabel 43 Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

1

SETJEN

279.556.055

0

279.556.055

0,00

2

DITJEN DAGLU

358.495.000

0

358.495.000

0,00

Jumlah

638.051.055

0

638.051.055

0,00

1. SEKRETARIAT JENDERAL Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp279.556.055 terdapat pada satker Biro Umum yang terdiri dari: No

Uraian

Jumlah (Rp)

1

Pendapatan yang masih harus diterima dari koperasi atas sewa Trade Shop, kantin Al’Arief dan Barber Shop

253.708.101

2

Pendapatan yang masih harus diterima dari BRI atas sewa bulan April 2015

5.437.500

3

Pendapatan yang masih harus diterima atas sewa kantin Al’Arief, Trade Shop dan Stan A Cup Java (kekurangan atas pengakuan 24 bulan yang hanya dihitung 22 bulan) Jumlah

20.410.454 279.556.055

Biro Umum berdasarkan kontrak perjanjian telah menyewakan lahan kepada Koperasi Sejahtera Niaga yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama No. 547/SJ-DAG.5/SD/3/2014 untuk mengelola usaha: 1. Kantin Utama. Tarif yang digunakan untuk sementara menggunakan tarif berdasarkan SK Kemendag No.1298/M-DAG/KEP/12/2011; 2. Kantin Al’Arief; 3. Trade Shop; 4. Gubug Copy Sarinah dan Coca Cola; 5. Caffe Rumah Ubi. Nilai sewa yang dibebankan kepada Koperasi Sejahtera Niaga adalah berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal sebagai tindak lanjut Surat Kepala Kantor Wilayah DKI Nomor: S-1847/WKN.7/2015. Terdapat usaha yang belum dituangkan dalam perjanjian sewa, namun telah dipungut sewanya berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal, yaitu Barber Shop.


- 47 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Sewa atas pemanfaatan Kantin Utama dilakukan di tahun 2015 sedangkan sewa Kantin Al’Arief, Trade Shop, Gubug Copy Sarinah dan Coca Cola beserta Caffe Rumah Ubi dibayarkan di tahun 2016. Perhitungan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atas pemanfaatan lahan tersebut sebesar Rp279.556.055 adalah sebagai berikut:

No.

Penyewa

Periode

Pembayaran

5.437.500

Tgl Bayar

Sewa per tahun

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 31-12-2015

1

PT. Bank BRI

Mei 2015

8-Jan-16

2

Trade Shop

3 Mar 2014 s/d 3 Mar 2016

163.508.655

81.754.328

149.882.934

3

Kantin Al-Arif

3 Mar 2014 s/d 3 Mar 2016

78.348.324

39.174.162

71.819.297

4

Barber Shop

1 Nov 2014 - 1 Nov 2015

7.671.181

7.671.181

8.949.711

5

Stand A Cup Java

3 Mar 2014 s/d 3 Mar 2016

3.068.472

1.534.236

2.812.766

6

ATM Mandiri

10 Agu 2014 - 10 Agu 2016

8.523.534

4.261.767

6.037.503

7

ATM BNI

10 Agu 2014 - 10 Agu 2016

8.523.534

4.261.767

6.037.503

8

ATM BRI

1 Jan 2014 s/d 1 Jan 2016

8.523.534

4.261.767

8.168.387

9

Pendapatan yang masih harus diterima atas sewa kantin Al’Arief, Trade Shop dan Stan A Cup Java (kekurangan atas pengakuan 24 bulan yang hanya dihitung 22 bulan)

28-Jan-16

5.437.500

Jumlah

20.410.454 279.556.055

Keterangan : Terdapat kekurangan sewa oleh PT. BRI untuk periode Mei 2015 namun dibayarkan di Januari 2016.

2. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI Pendapatan yang masih harus diterima pada satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp358.495.000 merupakan pendapatan IPSKA di akhir tahun 2015 yang disetorkan ke Bendahara Penerimaan pada tahun 2016.

Piutang Bukan Pajak

C.6 Piutang Bukan Pajak

Rp2.007.730.914

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing

sebesar

Rp2.007.730.914

dan

Rp355.854.995

yang

merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Rincian Piutang Bukan Pajak tersaji pada Tabel 44.


- 48 -


Tabel 44 Rincian Piutang Bukan Pajak No

Uraian

1 2 3

DITJEN PDN BAPPEBTI DITJEN SPK Jumlah

31-12-2015 (Rp)


31-12-2014 (Rp)

490.377.300 1.293.000.000 224.353.614 2.007.730.914

0 292.000.000 63.854.995 355.854.995

490.377.300 1.001.000.000 160.498.619 1.651.875.919

% 100,00 342,81 251,35 464,20

Penjelasan Piutang Bukan Pajak sebagai berikut: 1. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri merupakan sisa pekerjaan yang tidak dilaksanakan pada Diskop, UKM, Perindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp490.377.300. 2. BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Piutang Bukan Pajak pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan piutang atas pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp1.293.000.000. No

Jumlah Piutang (Rp)

Debitur

1 2

PT. Soegee Futures PT. Pasific Duaribu Futures

3

PT. Realtime Futures

4 5 6

PT. PG Berjangka PT. Milenium Prudent PT. Strait Futures Jumlah

1.277.800.000 9.600.000 19.700.000 200.000 200.000 17.600.000 200.000 1.325.300.000

Mutasi (Rp)

Saldo 31-12-2015 (Rp)

0 0 (19.700.000) 0 0 (12.600.000) 0 (32.300.000)

1.277.800.000 9.600.000 0 200.000 200.000 5.000.000 200.000 1.293.000.000

3. DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar Rp224.353.614 terdiri dari: a. Balai Pengujian Mutu Barang sebesar Rp216.423.614 dengan rincian: No

Nama Debitor

Saldo 31-12-2015 832.320

1

Badan Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah

2

CV. Berill

3

CV. Verimer

4

FA. Mata Passo

1.694.874

5

LSPro JPA

3.480.000

6

NAV Shanti

2.880.000

7

Pimpinan Saka Wanabhakti

8

PT. Ace Hardware


624.240 612.000

353.736 18.146.900

- 49 -


9

PT. Arnaco Mitra Superintending

1.125.000

10

PT. Batavia Cyclindo Industri

3.000.000

11

PT. Citra Adiatama Indonesia

5.409.863

12

PT. Galuh Putra Group

4.077.174

13

PT. Jesevin Anugerah Sejati

1.041.700

14

PT. Menjangan Sakti

15

PT. Nusa Alam Rubber

16

PT. Perkebunan Nusantara VIII

17

PT. Persada Pena Kencana

3.920.000

18

PT. Putra Selatan

1.332.528

19

PT. Raytama

3.860.149

20

PT. Sarana Makmur Abadi

2.625.000

21

PT. TUV Rheinland

22

PT. Wanita Panca Usaha

23

PT. Wirontono Baru

120.000

24

PT. World Star Jaya

26.324.539

25

PT. Yaka

900.000 290.000 46.453.860

59.137.479 1.041.700

27.140.552 Jumlah

216.423.614

b. Balai Kalibrasi sebesar Rp7.930.000 dengan rincian: No

Saldo 31-12-2015 500.000

Nama Debitor

1

PT. Pandu Artha

2

PT. Pan Pacific Jakarta

1.250.000

3

PT. Tempo Natural Product

2.205.000

4

PT. Super Sinar Abadi

250.000

5

Pusat Hiperkes keselamatan/MGI

150.000

6

PT. Inter Aneka Lestari Kimia

7

PT. Muliakeramik Indahraya

8

ABC Lab. Amernd Bio Clinic

9

PT. Millenium Pharmacon International

10

PT. Nichias Metal Works/MTG

225.000

11

PT. Sari Enesis Indah/PT. Ujayama

250.000

12

PT. Haliburton Indonesia

450.000

1.200.000 250.000 200.000 1.000.000

Jumlah

Penyisihan Piutang

7.930.000

C.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31

(Rp132.265.341)

Desember

2015

dan

31

Desember

2014

masing-masing

sebesar

(Rp132.265.341) dan (Rp289.639.740) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak tersaji pada Tabel 45.


- 50 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Tabel 45 Rincian Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

1

DITJEN PDN

2

BAPPEBTI

3

DITJEN SPK Jumlah


31-12-2014 (Rp)

(2.451.887)

0

%

(2.451.887)

100,00

(6.465.000)

(255.483.500)

249.018.500

(97,47)

(123.348.454)

(34.156.240)

(89.192.214)

261,13

(132.265.341)

(289.639.740)

157.374.399

(54,33)

Perhitungan Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebagai berikut: 1. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada Ditjen PDN sebesar 5/1000 x Rp490.377.300 = Rp2.451.887.

2. BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Penyisihan piutang pada BAPPEBTI sebesar 5/1000 x Rp1.293.000.000 = Rp6.465.000. 3. DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal

Standardisasi

dan

Perlindungan

Konsumen

sebesar

Rp123.348.454 terdiri dari: a. Balai Pengujian Mutu Barang sebesar Rp123.308.804 dengan rincian: No

Nama Debitor

Saldo Akhir

Lancar 5/1000

Kurang Lancar 10%

Diragukan 50%

Macet 100%

1

Badan Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah

832.320

0

0

416.160

0

2

CV. Berill

624.240

0

0

312.120

0

3

CV. Verimer

612.000

0

61.200

0

0

4

FA. Mata Passo

1.694.874

0

0

0

1.694.874

5

LSPro JPA

3.480.000

17.400

0

0

0

6

NAV Shanti

2.880.000

14.400

0

0

0

7

Pimpinan Saka Wanabhakti

353.736

0

0

176.868

0

8

PT. Ace Hardware

18.146.900

0

0

9.073.450

0

9

PT. Arnaco Mitra Superintending

1.125.000

5.625

0

0

0

10

PT. Batavia Cyclindo Industri

3.000.000

15.000

0

0

0

11

PT. Citra Adiatama Indonesia

5.409.863

0

0

0

5.409.863

12

PT. Galuh Putra Group

4.077.174

0

0

0

4.077.174

13

PT. Jesevin Anugerah Sejati

1.041.700

0

0

0

1.041.700

14

PT. Menjangan Sakti

900.000

4.500

0

0

0

15

PT. Nusa Alam Rubber

290.000

1.450

0

0

0

16

PT. Perkebunan Nusantara VIII

46.453.860

0

0

23.226.930

0


- 51 -


17

PT. Persada Pena Kencana

3.920.000

19.600

0

0

0

18

PT. Putra Selatan

1.332.528

0

0

0

1.332.528

19

PT. Raytama

3.860.149

0

0

0

3.860.149

20

PT. Sarana Makmur Abadi

2.625.000

13.125

0

0

0

21

PT. TUV Rheinland

59.137.479

0

3.503.700

9576882

4.946.715

22

PT. Wanita Panca Usaha

1.041.700

0

0

0

1.041.700

23

PT. Wirontono Baru

120.000

600

0

0

0

24

PT. World Star Jaya

26.324.539

0

0

0

26.324.539

25

PT. Yaka Jumlah

27.140.552

0

0

0

27.140.552

216.423.614

91.700

3.564.900

42.782.410

76.869.794

Diragukan 50%

Macet 100%

b. Balai Kalibrasi sebesar Rp39.650 dengan rincian: No

Nama Debitor

1

PT. Pandu Artha

2

PT. Pan Pacific Jakarta PT. Tempo Natural Product

3

PT. Super Sinar Abadi Pusat Hiperkes keselamatan/MGI PT. Inter Aneka Lestari Kimia PT. Muliakeramik Indahraya ABC Lab. Amernd Bio Clinic PT. Millenium Pharmacon International PT. Nichias Metal Works/MTG PT. Sari Enesis Indah/ PT. Ujayama

4 5 6 7 8 9 10 11 12

PT. Haliburton Indonesia Jumlah

Bagian Lancar

Kurang Lancar 10%

500.000

2.500

0

0

0

1.250.000

6.250

0

0

0

2.205.000

11.025

0

0

0

250.000

1.250

0

0

0

150.000

750

0

0

0

1.200.000

6.000

0

0

0

250.000

1.250

0

0

0

200.000

1.000

0

0

0

1.000.000

5.000

0

0

0

225.000

1.125

0

0

0

250.000

1.250

0

0

0

450.000

2.250

0

0

0

7.930.000

39.650

0

0

0

Rugi

Perbendaharaan/

Rp333.623.986

Lancar 5/1000

C.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Tagihan Tuntutan

Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Akhir

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masingmasing sebesar Rp333.623.986 dan Rp340.130.256 yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tersaji pada Tabel 46. Tabel 46 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi No. 1

Nama E1

Kenaikan/Penurunan

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)

(Rp)

%

SETJEN

333.623.986

340.130.256

(6.506.270)

(1,91)

Jumlah

333.623.986

340.130.256

(6.506.270)

(1,91)


- 52 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Penjelasan Bagian Lancar TP/TGR: Rincian Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp333.623.986 adalah sebagai berikut: Tabel 47 Rincian Bagian Lancar TP/TGR No

Nama TP/TGR

Jumlah Kerugian

Saldo 31 Desember 2015

Jangka Pendek

Jangka Panjang

334.000.000

441.784.250

12.000.000

429.784.250

Keterangan

1

Yuniarti

2

Hendro Bambang S

127.405.059

-

127.405.059

127.405.059

-

3

Edi Djunaedi

194.218.927

-

194.218.927

194.218.927

-

1.097.408.236

334.000.000

763.408.236

333.623.986

429.784.250

Jumlah

775.784.250

Nilai Setoran SKTJM

Macet sejak 1980 Macet sejak 1980

Keterangan: 

TP/TGR jangka pendek adalah TP/TGR yang jatuh tempo dalam 12 bulan sejak tanggal neraca.



Tagihan tuntutan perbendaharaan atas nama Yuniarti dipisahkan untuk bagian jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dihitung sebesar 12 x Nilai angsuran menurut nilai SKTJM.



Yuniarti selama tahun 2015 telah menyetor senilai Rp12.000.000 atau senilai Rp1.000.000 per bulan, meskipun berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tertanggal 8 Maret 2003 besaran setoran per bulan adalah Rp800.000.



Tahun 2015, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi atas nama Tukul Yadi senilai Rp14.497.125 telah selesai dilunasi dan telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 763/M-DAG/KEP/7/2015 tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara tertanggal 27 Juli 2015.



Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi atas nama Hendro Bambang Sumantri dan Edy Djunaedi masing-masing senilai Rp127.405.059 dan 194.218.927 penyelesaian kasus kerugian Negara telah dilimpahkan pada KPKNL Jakarta III berdasarkan surat nomor 312/SJ-DAG/SD/3/2012.

Penyisihan Piutang

C.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan

Tidak Tertagih –

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Tuntutan Ganti Rugi

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015 dan

(Rp321.683.986)

31

Desember

2014

masing-masing

sebesar

(Rp321.683.986)

dan

(Rp330.578.256) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian


- 53 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersaji pada Tabel 48. Tabel 48 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

1

31-12-2014 (Rp)

(321.683.986)


(330.578.256)

%

8.894.270

(2,69)

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) tersaji pada tabel 49. Tabel 49 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Peberndaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Jumlah

1

2

31-12-2014 (Rp)


%

333.623.986

340.130.256

(6.506.270)

(1,91)

(321.683.986)

(330.578.256)

8.894.270

(2,69)

11.940.000

9.552.000

2.388.000

25,00

Tabel 50 Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR Jangka Pendek

Jangka Panjang

Kategori

Besaran Penyisihan

12.000.000

429.784.250

Lancar

5 per mil

Hendro B.S.

127.405.059

-

Macet

Edi Djunaedi

194.218.927

-

Macet

JUMLAH

333.623.986

429.784.250

TP/TGR

Penyisihan Piutang

Jangka Pendek

Jangka Panjang

Sekretariat Jenderal Yuniarti

2.208.921

60.000

2.148.921

100%

127.405.059

127.405.059

-

100%

194.218.927

194.218.927

-

323.832.907

321.683.986

2.148.921

Keterangan: Penyisihan TP/TGR bagian jangka pendek dan jangka panjang dihitung secara proporsional dari nilai penyisihan total. Nilai tagihan TP/TGR Jangka Pendek - Netto sebagai berikut: TP/TGR Jangka Pendek Penyisihan TP/TGR Jangka Pendek TP/TGR Jangka Pendek - Netto


333.623.986 (321.683.986) 11.940.000

- 54 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Persediaan

C.10 Persediaan

Rp7.257.518.835

Saldo Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masingmasing sebesar

Rp7.257.518.835

dan Rp8.259.474.482. Persediaan

merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 51. Tabel 51 Rincian Persediaan

4.905.153.594

Kenaikan/ Penurunan (Rp) (220.889.506)

(4,50)

68.322.660

88.441.189

(20.118.529)

(22,75)

26.419.550

35.768.557

(9.349.007)

(26,14)

Pita Cukai, Meterai dan Leges

286.103.600

780.491.790

(494.388.190)

(63,34)

5

Peralatan dan Mesin Untuk Dijual Atau Diserahkan Kepada Masyarakat

177.519.000

142.119.000

35.400.000

24,91

6

Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

15.000.000

15.000.000

0

0,00

7

Aset Lain-lain Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

530.552.000

930.600.000

(400.048.000)

(42,99)

8

Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat

1.276.623.926

1.200.374.183

76.249.743

6,35

9

Bahan Baku

59.201.192

2.943.637

56.257.555

1.911,16

5.651.250

5.535.368

115.882

2,09

127.861.569

153.047.164

(25.185.595)

(16,46)

7.257.518.835

8.259.474.482

(1.001.955.647)

(12,13)

31-12-2015 (Rp)

No

Uraian

1

Barang Konsumsi

4.684.264.088

2

Bahan Untuk Pemeliharaan

3

Suku Cadang

4

10

Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga

11

Persediaan Lainnya Jumlah

31-12-2014 (Rp)

%

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai persediaan per 31 Desember 2015 per Eselon 1 adalah sebagai berikut: Tabel 52 Nilai Persediaan per Eselon I No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

1

SETJEN

1.181.616.912

1.170.447.928

11.168.984

0,95

2

DITJEN PDN

2.393.974.390

2.841.179.534

(447.205.144)

(15,74)

3

DITJEN DAGLU

1.169.249.764

1.224.943.519

(55.693.755)

(4,55)

4

DITJEN KPI

5

ITJEN


5.205.600

5.460.600

(255.000)

(4,67)

15.401.449

17.179.888

(1.778.439)

(10,35)

- 55 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited 6

DITJEN PEN

583.385.228

684.693.748

7

BAPPEBTI

819.205.873

624.090.493

195.115.380

31,26

8

BPPKP

288.856.420

403.337.400

(114.480.980)

(28,38)

9

DITJEN SPK

800.623.199

1.288.141.372

(487.518.173)

(37,85)

7.257.518.835

8.259.474.482

(1.001.955.647)

(12,13)

Jumlah

Aset Tetap

(101.308.520)

(14,80)

ASET TETAP

Rp4.720.555.660.125

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masingmasing sebesar Rp4.720.555.660.125 dan Rp3.784.596.151.441 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Perdagangan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 53 Rincian Aset Tetap No 1 2 3 4 5 6 7

Uraian Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Rp633.535.700.530


31-12-2014 (Rp)

%

633.535.700.530

633.535.700.530

0

0,00

774.838.850.595

725.655.795.497

49.183.055.098

6,78

3.813.842.020.412

3.108.732.611.878

705.109.408.534

22,68

26.414.981.044

26.395.033.044

19.948.000

0,08

30.549.269.318

26.685.579.268

3.863.690.050

14,48

339.616.571.028

65.126.618.092

274.489.952.936

421,47

(898.241.732.802)

(801.535.186.868)

(96.706.545.934)

12,07

4.720.555.660.125

3.784.596.151.441

935.959.508.684

24,73

Aset Tetap Lainnya

Jumlah

Tanah

31-12-2015 (Rp)

C.11 Tanah Saldo aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kementerian Perdagangan per 31 Desember

2015

dan

Rp633.535.700.530 dan

31

Desember

2014

masing-masing

sebesar

Rp633.535.700.530. Rincian aset Tanah secara

detail per 31 Desember 2015 per Eselon I tersaji pada Tabel 54. Tabel 54 Rincian Tanah per Eselon I No 1 2 3

Uraian SETJEN DITJEN PEN DITJEN SPK Jumlah


31-12-2015 (Rp) 354.484.729.000 169.577.544.000 109.473.427.530 633.535.700.530

31-12-2014 (Rp) 354.484.729.000 169.577.544.000 109.473.427.530 633.535.700.530

Kenaikan/ Penurunan (Rp) 0 0 0 0

% 0,00 0,00 0,00 0,00

- 56 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Tabel 55 Rincian Nilai Tanah No 1

2

Satker Biro Umum

Pusdiklat

KIB

Nilai

1

2.01.01.01.001.1

2.815

5.686.300.000

2

2.01.01.01.002.1

3.647

8.719.977.000

3

2.01.01.01.002.2

557

3.026.181.000

4

2.01.01.01.002.3

763

5.188.400.000

5

2.01.01.01.003.1

220

1.195.260.000

6

2.01.01.01.003.2

210

671.370.000

7

2.01.01.04.001.1

12.940

194.151.760.000

8

2.01.01.04.001.2

1.711

16.042.336.000

9

2.01.01.04.001.3

2.350

24.270.800.000

10

2.01.01.04.001.4

5.704

38.233.912.000

11

2.01.01.04.001.5

1.184

25.392.520.000

12

2.01.02.02.002.1

4.340

1.735.498.000

13

2.01.02.02.002.2

1.597

697.916.000

14

2.01.02.02.002.3

977

578.790.000

1

2.01.01.04.002.1

5.780

1.941.000.000

2

2.01.01.04.002.2

5.250

3.858.750.000

3

2.01.01.04.002.3

10.660

7.483.320.000

3

PPSDMK

1

2.01.01.04.001.1

16.807

15.610.639.000

4

Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia

1

2.01.01.04.001.1

10.408

169.577.544.000

5

BSML Makassar

1

2.01.01.04.001.1

3.247

2.993.212.000

6

BSML Medan

1

2.01.02.02.999.1

3.500

2.999.254.000

7

BSML Jogjakarta

1

2.01.01.04.001.1

3.220

2.958.400.000

8

BSML Banjarmasin

1

2.01.01.04.001.1

10.354

2.992.306.000

8

Dit PMB

1

2.01.01.04.001.2

19.850

27.510.000.000

9

Dit Metrologi

1

2.01.01.04.001.1

4.922

15.121.122.569

2

2.01.01.01.001.2

1165

2.541.799.759

3

2.01.01.01.001.3

835

2.588.980.000

4

2.01.01.01.004.1

9.738

49.768.353.202

144.751

633.535.700.530

Jumlah

Peralatan dan Mesin

Luas Tanah

C.12 Peralatan dan Mesin

Rp774.838.850.595

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp774.838.850.595 dan Rp725.655.795.497. Rincian aset Peralatan dan Mesin secara detail per 31 Desember 2015 per Eselon I tersaji pada Tabel 56.


- 57 -


Tabel 56 Rincian Peralatan dan Mesin per Eselon I No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

1

SETJEN

195.769.794.962

186.890.944.598

8.878.850.364

4,75

2

DITJEN PDN

37.122.471.576

35.241.131.355

1.881.340.221

5,34

3

DITJEN DAGLU

20.824.253.812

31.012.837.843

(10.188.584.031)

(32,85)

4

DITJEN KPI

12.314.963.043

14.259.516.283

(1.944.553.240)

(13,64)

5

ITJEN

11.119.889.276

9.958.717.774

1.161.171.502

11,66

6

DITJEN PEN

46.610.781.943

44.730.119.557

1.880.662.386

4,20

7

BAPPEBTI

54.847.680.010

53.051.131.580

1.796.548.430

3,39

8

BPPKP

39.454.323.819

36.673.404.888

2.780.918.931

7,58

9

DITJEN SPK

356.774.692.154

313.837.991.619

42.936.700.535

13,68

774.838.850.595

725.655.795.497

49.183.055.098

6,78

Jumlah

Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2014

725.655.795.497

Mutasi Tambah Penambahan Saldo Awal Pembelian Transfer Masuk Hibah (Masuk) Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Reklasifikasi Masuk Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Pengembangan Nilai Aset Pengembangan Melalui KDP

140.345.884 34.262.955.040 2.610.325.350 4.527.583.260 15.750.619.054 1.076.267.265 18.082.262.300 2.422.061.620 934.778.525

Mutasi Kurang Penghapusan

(907.503.147)

Transfer Keluar

(2.374.685.350)

Hibah (Keluar)

(11.534.747.100)

Reklasifikasi Keluar Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola

(2.252.823.744) (2.930.400)

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan

(13.551.453.459)

Saldo per 31 Desember 2015

774.838.850.595

A. MUTASI TAMBAH 1. Penambahan saldo awal sebesar Rp140.345.884 merupakan pendataan BMN pada ITPC Sydney No. 66/ITPC-SYD/12/2015 pada satker Sekretariat Ditjen PEN.


- 58 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited 2. Pembelian sebesar Rp34.262.955.040 terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

SEKRETARIAT JENDERAL 1

Setjen Biro

2

Humas

636.712.000

3

Pusdiklat

929.522.965

4

Biro Perencanaan

577.025.000

5

Biro Umum

6

BPKN

7

PPSDMK

8

Atdag Roma

19.724.524

9

Atdag Berlin

708.799.673

10

KDEI Taipei

772.922.913

11

Atdag New Delhi

749.624.126

12

Atdag Beijing

462.847.981

13

Atdag Canberra

14

Atdag Manila

746.858.998

15

Atdag Riyadh

28.302.396

Jumlah

1.963.894.340

3.110.742.013 303.386.140 1.821.815.600

33.494.079

12.865.672.748

16

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI Dit. Bapokstra

548.555.300

17

Dit. DKM dan PDN

249.645.800

18

Sekretariat Ditjen PDN

485.482.600

19

Dit. Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan

768.330.000

Jumlah

2.052.013.700

20

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri

609.573.600

21

Dit. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

275.000.000

22

Dit. Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

153.400.000

23

Direktorat Impor

317.250.000

24

Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor

386.000.000

25

Direktorat Pengamanan Perdagangan

196.812.990

Jumlah

26

1.938.036.590

DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional

447.055.532

Jumlah

447.055.532


- 59 -


INSPEKTORAT JENDERAL 27

Inspektorat Jenderal Kemendag

1.907.851.800

Jumlah

1.907.851.800

28

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL Set Ditjen PEN

1.712.499.190

29

Ditjen PEN

251.443.000

30

Procit

458.732.550

31

BBPPEI

894.342.986

Jumlah

3.317.017.726

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jumlah

1.796.548.430

BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Jumlah

3.045.198.214

32

33

1.796.548.430

3.045.198.214

36

DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Direktorat Standardisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

37

Direktorat Pemberdayaan Konsumen

219.240.000

38

Direktorat Pengembangan Mutu Barang

515.597.500

39

Balai Penguji Mutu Barang

375.825.050

40

Balai Kalibrasi

608.697.210

41

Balai Sertifikasi

115.450.000

42

Direktorat Metrologi

43

BSML Regional II (Yogyakarta)

243.974.600

44

BSML Regional I (Medan)

204.827.500

45

BSML Regional III (Banjarmasin)

269.562.000

46

BSML Regional IV (Makassar)

242.077.940

34 35

Jumlah

375.318.000 133.045.000

3.045.558.000

6.893.560.300 Jumlah


544.387.500

34.262.955.040

- 60 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Terdapat koreksi atas pembelian External Hardisk 1 TB yang diperoleh dari belanja keperluan perkantoran (521111) yang dicatat sebagai persediaan pada Satker Setjen Biro (Biro Organisasi dan Kepegawaian) sebesar Rp5.670.000.

3. Transfer masuk sebesar Rp2.610.325.350 terdiri dari: No.



Nama Satker

Nilai (Rp)

1

BPKN

1.675.413.850

2

Setjen Biro

3

Humas

69.160.000

4

Disperindag Kota Ternate

29.500.000

Jumlah

2.610.325.350

836.251.500

Transfer masuk sebesar Rp1.675.413.850 pada BPKN merupakan transfer masuk karena perubahan Eselon 1 dari 09 ke 01.



Transfer masuk sebesar Rp836.251.500 pada Setjen Biro berupa mini bus ke Biro Hukum dan sepeda motor ke Biro Organisasi dan Kepegawaian

masing-masing

nomor

3360/SJ-DAG.5/BAST-

BMN/11/2015 dan 3509/SJ-DAG.5/ BAST-BMN/11/2015. 

Transfer masuk dari BP2KP ke Humas berupa rak besi sebesar Rp69.160.000.



Transfer masuk sebesar Rp69.500.000 pada

Disperindag Kota

Ternate untuk melakukan koreksi kode barang.

4. Hibah (masuk) sebesar Rp4.527.583.260 pada Balai Pengujian Mutu Barang merupakan hibah dari European Union berupa peralatan Laboratorium.

5. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp15.750.619.054 terdiri dari: a. Atdag Denhaag berupa sedan sebesar Rp572.185.133. b. Atdag Kuala Lumpur berupa mini bus (penumpang 14 orang) sebesar Rp604.293.921. c. Direktorat Pengembangan Mutu Barang berupa peralatan laboratorium sebesar Rp3.666.740.000. d. Balai Penguji Mutu Barang berupa peralatan laboratorium sebesar Rp880.000.000.


- 61 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited e. Direktorat

Metrologi

berupa

peralatan

laboratorium

sebesar

Rp10.027.400.000. 6. Reklasifikasi masuk sebesar Rp1.076.267.265 terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

1

Biro Umum

811.520.525

2

Disperindag Kota Denpasar

117.537.521

3

Diskop UKM Perindag Kab. Gorontalo

66.250.000

4

Set Ditjen PEN

11.512.119

5

Ditjen PEN

15.900.000

6


7.399.600

7


46.147.500

Jumlah



1.076.267.265

Reklasifikasi masuk pada Biro Umum sebesar Rp811.520.525 untuk mengkoreksi sedan dengan kode 3.02.01.01.001 ke Minibus dengan kode 3.02.01.02.003.



Disperindag

Kota

Denpasar

sebesar

Rp117.537.521

untuk

mengkoreksi komponen nilai gedung bangunan dengan kode barang 4.01.01.12.001 ke akun CCTV dengan kode barang 3.05.01.05.007. 

Diskop UKM Perindag Kab. Gorontalo sebesar Rp66.250.000 untuk mengkoreksi

akun

gedung

pertokoan

dengan

kode

barang

4.01.01.12.001 ke akun peralatan dan mesin. 

Reklasifikasi masuk pada Set Ditjen PEN sebesar Rp11.512.119 untuk mengkoreksi Pesawat Telephone dengan kode 3.06.02.01.003 ke Printer dengan kode 3.10.02.03.003.



Reklasifikasi masuk pada Ditjen PEN sebesar Rp15.900.000 untuk mencatat

kembali

Papan

Visual/Papan

Nama

dengan

kode

3.05.01.05.008 yang semula dicatat sebagai Gedung dan Bangunan kode 6.07.03.01.001. 

Reklasifikasi masuk pada BSML Regional II (Yogyakarta) sebesar Rp7.399.600 merupakan ganti kode dari Air Conditioning (AC) menjadi AC Split berdasarkan surat keterangan nomor 539/SPK.5.12/S.Ket/ 12/2015.



Reklasifikasi masuk pada BSML Regional IV (Makassar) sebesar Rp46.147.500 berupa bejana ukur dan desicator berdasarkan berita acara nomor: 209/BSML-R.IV/BA/10/2015.


- 62 -


7. Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap sebesar Rp18.082.262.300 terdiri dari: No.



Nama Satker

Nilai (Rp)

1


21.509.000

2


3


7.900.000

Jumlah

18.082.262.300

18.052.853.300

Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap sebesar Rp21.509.000 pada Direktorat Pengamanan Perdagangan untuk merubah kondisi barang

menjadi

rusak

berat

untuk

kemudian

dihentikan

penggunaannya. 

Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap sebesar Rp18.052.853.300 pada Direktorat Metrologi berdasarkan reviu Inspektorat Jenderal tahun 2015.



Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap sebesar Rp7.900.000 pada BSML Regional I (Medan) berupa lemari kayu dan filling kabinet berdasarkan surat keterangan nomor: 209/BSML-R.IV/BA/10/2015.

8. Pengembangan nilai aset sebesar Rp2.422.061.620 terdiri dari: a. Pengembangan nilai aset pada Humas berupa server sebesar Rp105.820.000. b. Pengembangan nilai aset pada BP2KP berupa Local Area Network (LAN) sebesar Rp2.316.241.620. 9. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp934.778.525 pada Direktorat Metrologi berupa meter calibrator dan AC sentral.

B. MUTASI KURANG 1. Penghapusan sebesar (Rp907.503.147) terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

1

Atdag Canberra

(8.115.703)

2

Atdag Bangkok

(14.180.416)

3

Atdag Kuala Lumpur

(24.189.210)

4

Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri

(47.397.000)

5

Set Ditjen PEN

(11.902.818)

6

BBPPEI

7


(792.200.000) Jumlah


(9.518.000) (907.503.147)

- 63 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited 

Penghapusan

pada

Atdag

Canberra

sebesar

(Rp8.115.703)

berdasarkan SK Penghapusan No. 661/M-DAG/KEP/4/2015. 

Penghapusan

pada

Atdag

Bangkok

sebesar

(Rp14.180.416)

berdasarkan SK Penghapusan No.630/M-DAG/KEP/3/2015. 

Penghapusan pada Atdag Kuala Lumpur sebesar (Rp24.189.210) berdasarkan SK Penghapusan No. 29.1/M-DAG/KEP/1/2015.



Penghapusan pada Set. Ditjen. Daglu sebesar (Rp47.397.000) berupa sepeda motor berdasarkan Risalah Lelang No. 282/2015.



Penghapusan pada Set. Ditjen. PEN sebesar (Rp11.902.818) berdasarkan SK Penghapusan No. 992/M-DAG/KEP/8/2015.



Penghapusan pada BBPPEI sebesar (Rp792.200.000) berdasarkan SK Penghapusan No.108/M-DAG/KEP/2/2015.



Penghapusan pada Balai Penguji Mutu Barang sebesar (Rp9.518.000) berupa clamp apparatus berdasarkan SK Penghapusan No.1138/MDAG/KEP/12/2015.

2. Transfer keluar sebesar (Rp2.374.685.350) terdiri dari: No.

Nama Satker

1

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

2

Setjen Biro

3

Disperindag Kota Ternate Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Jumlah

4



Nilai (Rp) (1.439.773.850) (836.251.500) (29.500.000) (69.160.000) (2.374.685.350)

Transfer keluar sebesar (Rp1.439.773.850) pada BPKN merupakan transfer masuk karena perubahan Eselon 1 dari 09 ke 01.



Transfer keluar pada Setjen Biro sebesar (Rp836.251.500) berupa minibus (ke Biro Hukum) dan sepeda motor (ke Biro Organisasi dan Kepegawaian) berdasarkan berita acara serah terima masing-masing nomor:

3360/SJ-DAG.5/BAST-BMN/11/2015

dan

3509/SJ-DAG.5/

BAST-BMN/11/2015. 

Transfer keluar sebesar (Rp29.500.000) pada Disperindag Kota Ternate karena untuk melakukan koreksi kode barang



Transfer keluar pada BP2KP sebesar (Rp69.160.000) berupa rak besi ke Humas berdasarkan berita acara serah terima barang nomor: 011/BPPKP.1/BASTB-BMN/08/2015.


- 64 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited 3. Hibah (keluar) sebesar (Rp11.534.747.100) terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

1

Disperindag dan UKM D.I. Yogyakarta

2

Disperindag Prov. Lampung

3

Disperindag Prov. Kalimantan Tengah

4

Disperindagtamben Kab. Takalar

5

NAD

(246.330.000)

6

Disperindag Provinsi Sumatera Barat

(120.525.000)

7

Disperindag Provinsi Kalimantan Tengah

(14.850.000)

8

Disperindag Provinsi Kalimantan Selatan

(190.000.000)

9

Disperindag Provinsi Kalimantan Timur

(33.300.000)

10

Sulawesi Tengah

(51.600.000)

11

Disperindag Provinsi Sulawesi Selatan

12

Disperindag Provinsi Sulawesi Tenggara

13

Disperindag Provinsi Maluku

14 15

Disperindag Provinsi Nusa Tenggara Barat Disperindag Provinsi Nusa Tenggara Timur

(81.269.000)

(122.387.000)

(88.550.000)

(9.955.000)

Surat Persetujuan Hibah No. 769/MDAG/SD.9/2015

(106.500.000) (84.500.000) (1.992.362.000)

Surat persetujuan Hibah No. 798.1/MDAG/SD/9/2015

(49.590.000) (318.562.000)

16

Disperindag Provinsi Papua

17

Disperindag Provinsi Maluku Utara

18

Disperindag Provinsi Gorontalo

(179.960.000)

19

Papua Barat

(462.800.000)

20

Disperindag Provinsi Sulawesi Barat

(145.376.000)

Jumlah

Keterangan Surat Keputusan No. 769/MDAG/KEP/8/2015 Surat Keputusan No. 63/MDAG/KEP/1/2015 Surat Keputusan No. 769/MDAG/KEP/8/2015 Surat Keputusan No. 1085/MDAG/KEP/11/2015

(330.540.000) (6.905.791.100)

Surat Persetujuan Hibah No. 769/MDAG/SD.9/2015

(11.534.747.100)

4. Reklasifikasi keluar sebesar (Rp2.252.823.744) terdiri dari: No.

Nama Satker

1

Setjen Biro

(1.376.244.000)

2

Biro Umum

(811.520.525)

3

Set Ditjen PEN

4


(7.399.600)

5


(46.147.500)

(11.512.119)

Jumlah



Nilai (Rp)

(2.252.823.744)

Reklasifikasi keluar pada Setjen Biro sebesar (Rp1.376.244.000) berupa PC Unit berdasarakan surat nomor: 3305/SJ-DAG.5/KET/ 11/2015.


- 65 -


Reklasifikasi keluar pada Biro Umum sebesar (Rp811.520.525) untuk mengkoreksi sedan dengan kode 3.02.01.01.001 ke Minibus dengan kode 3.02.01.02.003.



Reklasifikasi masuk pada Set Ditjen PEN sebesar (Rp11.512.119) untuk mengkoreksi Pesawat Telephone dengan kode 3.06.02.01.003 ke Printer dengan kode 3.10.02.03.003



Reklasifikasi keluar pada Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II (Yogyakarta) sebesar (Rp7.399.600) berupa ganti kode dari Air Conditioning (AC) menjadi AC Split berdasarkan surat nomor: 539/SPK.5.12/S.Ket/12/2015.



Reklasifikasi keluar pada BSML Regional IV (Makassar) sebesar (Rp46.147.500) berupa bejana ukur dan desicator berdasarkan berita acara nomor: 209/BSML-R.IV/BA/10/2015.

5. Usulan barang rusak berat ke Pengelola pada Biro Umum sebesar (Rp2.930.400).

6. Penghentian aset dari penggunaan sebesar (Rp13.551.453.459) terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

1

Setjen Biro

2

Pusdiklat

3

Biro Umum

4

BPKN

5

Atdag Denhaag

6

PTRI Jenewa

(191.807.000)

7

KDEI Taipei

(250.558.502)

8

Atdag Seoul

(6.269.878)

9

Atdag Beijing

(25.565.404)

10

Konsuldag Hong Kong

(72.645.889)

11

Atdag Kuala Lumpur

(36.805.690)

12

Atdag Singapura

(10.594.589)

13

Atdag Manila

14

Disperindag Kab. Cianjur

15


(788.623.930)

16


(20.435.060)

17


(59.087.531)

18

Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional


(1.687.709.625) (143.900.000) (2.478.105.866) (235.640.000) (48.637.316)

(399.795.800) (52.300.000)

(2.391.608.772)

- 66 -



(746.680.298)

20

(788.498.406)

22

Set Ditjen PEN Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Direktorat Pemberdayaan Konsumen

23


(6.173.000)

24


(7.900.000)

25


(7.000.000)

21

(2.511.360.903) (583.750.000)

Jumlah

Gedung dan

(13.551.453.459)

C.13 Gedung dan Bangunan

Bangunan Rp3.813.842.020.412

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp3.813.842.020.412 dan Rp3.108.732.611.878. Rincian aset Gedung dan Bangunan secara detail per 31 Desember 2015 per Eselon I tersaji pada Tabel 57. Tabel 57 Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

1

SETJEN

2

DITJEN PDN

3

DITJEN DAGLU

4

DITJEN PEN

5

BAPPEBTI

16.364.632.818

6

DITJEN SPK Jumlah

31-12-2014 (Rp)


%

643.582.297.276

640.775.151.376

2.807.145.900

0,44

3.024.354.204.279

2.315.306.413.473

709.047.790.806

30,62

0

7.739.601.240

(7.739.601.240)

(100,00)

33.999.840.668

33.394.822.000

605.018.668

1,81

16.364.632.818

0

0,00

95.541.045.371

95.151.990.971

389.054.400

0,41

3.813.842.020.412

3.108.732.611.878

705.109.408.534

22,68

Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2014

3.108.732.611.878

Mutasi Tambah Transfer Masuk Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Pengembangan Nilai Aset Penerimaan Aset Tetap Renovasi Pengembangan Melalui KDP

141.031.991.109 1.101.191.729.600 803.951.468 118.129.100 7.591.083.400

Mutasi Kurang Transfer Keluar Hibah (Keluar) Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-) Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)

(130.922.391.860) (199.084.618.719) (214.902.169.590) (600.758.453) (117.537.521)



3.813.842.020.412

- 67 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited A. MUTASI TAMBAH 1. Transfer

masuk

sebesar

Rp141.031.991.109

dikarenakan

adanya

perubahan kode satker, sehingga dikoreksi menggunakan menu transfer terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

1

Disperindag Kab. Purworejo

4.995.559.000

2

Disperindag Kab. Mojokerto

1.062.821.240

3

Disperindag Kab. Banyuwangi

2.953.303.700

4

Disperindag Kab. Serdang Bedagai

3.000.000.000

5

Disperindag Kota Tanjung Balai

2.825.380.000

6

Disperindag Kota Padang

7

Disperindag Kota Pagar Alam

8

Disperindag Kab. Lampung Timur

9

Disperindag Bandar Lampung

1.488.248.000

10

Disperindag Minahasa Tenggara

1.567.522.000

11

Disperindag Kab. Morowali

4.989.562.000

12

Dinas Perindagkop UKM Kota Pare Pare

13

Disperindag Kolaka Utara

14

Disperindag Maluku

15

Disperindag Lombok Timur

16

Disperindag Kab. Sikka

17

9.899.857.000

19

Disperindag Kab. Manggarai Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Keerom Disperindag Bengkulu Utara

20

Disperindag Maluku Utara

3.868.140.000

21


14.448.100.000

22

Disperindag Kab. Gorontalo Utara

18

Jumlah

317.737.920 1.247.900.000 849.504.700

19.526.124.650 9.978.050.000 27.545.342.000 3.777.541.200 10.788.431.700

2.982.281.000 2.951.330.999

9.969.254.000 141.031.991.109

2. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp1.101.191.729.600 terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

1

Diskoperindag Kab. Tasikmalaya

6.781.226.900

2

Disperindag Kab. Kuningan

4.878.026.000

3

Disperindagkop UMKM Kab. Blora

6.822.953.500

4

Disperindagkop Kab. Banyumas

9.283.435.000

5

Disperindagkop IMKM Kab. Cilacap

9.751.029.000

6


5.801.272.000

7

Disperindagkop Kab. Kebumen

9.819.628.000

8

Disperindag Kab. Sukoharjo

4.829.380.000

9

Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul

4.201.102.000


- 68 -


10

Disperindag & ESDM Kab. Kulonprogo

6.620.644.100

11

Diskop UKM Perindag Kab. Gresik

1.656.293.000

12


4.435.807.000

13


5.656.452.000

14

Disperindag dan Pasar Kab. Malang

4.655.400.000

15

Disperindag Kab. Bojonegoro

4.863.666.000

16

Disperindag Kota Malang

6.876.236.000

17

Disperindag Kab Pidie

4.706.255.000

18

Dinas Perindagkop UKM Kab. Aceh Selatan

6.709.550.000

19

Disperindagtam Kab. Aceh Tenggara

9.775.972.500

20

Disperindagkop UKM Kab. Simeuleu

7.864.466.000

21

Disperindagkop UKM Kab. Aceh Barat Daya

4.826.401.000

22

Disperindagkop & UKM Kab. Gayo Luwes

4.870.158.000

23

Disperindagkop dan UKM Kab. Aceh Jaya

4.842.023.000

24

Disperindag Kab Pidie Jaya

4.825.860.000

25

Disperindag kota. Banda Aceh

4.793.896.000

26

Disperindagkop dan UMKM Kota Sabang

6.527.531.000

27

Disperindagkop & UKM Kota Langsa

4.811.610.000

28

Dinas Perindagkop Kab. Dairi

4.829.706.200

29

Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan

5.773.020.400

30

Diskoperindag Kab.Toba Samosir

6.894.988.000

31

Disperindag Kab Serdang Bedagai

6.653.013.000

32

Disperindagkop & UMKM Kota Gunung Sitoli

4.814.251.000

33

Diskop, UMKM, Perindag Kab. Lima Puluh Kota

4.526.124.000

34

Disperindag Kab. Padang Pariaman

5.805.589.000

35

Disperindag Kab. Tanah Datar

4.562.203.000

36

Disperindag Kota Solok

5.600.292.000

37

Distam, Indagkop dan Naker Kota Sawahlunto

4.840.180.000

38


7.068.684.500

39

Disperindag Kota Pariaman

5.478.119.300

40

Disperindag Kota Pekanbaru

9.065.817.000

41

Disdag Kab. Kerinci

9.777.460.300

42

Disperindag Kab. Musi Banyuasin

5.739.873.000

43

Disperindag dan Pasar Kab. Musi Rawas

4.873.540.000

44

Diskop, UKM dan Perindag Kab. Banyuasin

7.250.651.000

45

Disperindakop UMKMPP Kab. Empat Lawang

4.862.568.000

46

Disperindag Kab. Musi Rawas Utara

7.413.600.000

47

Disperindag Kota Palembang

5.798.788.000

48

Disperindag Kota Prabumulih

6.769.349.000

49


5.781.710.000

50

Dinas Koperindag UKM Kab. Lampung Selatan

9.897.700.000


- 69 -


51

Kab Lampung Barat

4.863.587.000

52

Disperindag Kab. Tulang Bawang

4.880.966.000

53

9.968.100.000

55

Disperindag Kab. Lampung Timur Diskop, UMKM, Perindag Kab. Tulang Bawang Barat Disperindag Bandar Lampung

56

Dinas Koperasi UMKM Perindag Kab. Sambas

9.744.599.000

57

Disperindag Kab Sintang

6.849.856.000

58

Dinas Perindagkop UKM Tamben Mempawah

4.851.365.000

59

Disperindag Kab. Sukamara

6.664.370.000

60

Disperindagkop Kab.Banjar

6.810.768.000

61

9.817.590.400

66

Disperindag Kab. Bolaang Mongondow Diskoperindag, UKM & Pasar Kab. Minahasa Selatan Disperindag Minahasa Tenggara Disperindagkop & PM Kab. Bolaang Mongondow Utara Diskoperindag & UKM Pasar Kab. Bolaang Mongondow Selatan Disperindag Kab. Bolaang Mongondow Timur

67


6.139.500.000

68

Diskop, UMKM, Perindag Kab. Buol

4.802.974.000

69

Disperindag Kabupaten Morowali

7.304.553.000

70

Diskop, UMKM, Perindag Kab. Sigi

3.566.467.053

71

Dinas Perindagkop Kota Palu

4.814.831.000

72

Dinas Perindag EM Kab. Pinrang

9.706.275.000

73

Disperindag Kab.Gowa

7.248.875.000

74

Disdag Pengelolaan Pasar Kab.Wajo

9.746.211.000

75

7.328.460.000

77

Dispeindag PMtam Kab. Bone Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Maros Disperindag Kab Bulukumba

78

Disgaintam dan Energi Kab. Bantaeng

7.183.593.000

79

Disperinagkop Kab. Jeneponto

9.781.924.900

80

Diskoperindag & PE Kab. Selayar

4.812.858.000

81


7.231.303.000

82

Diskop,UMKM,Perindag Kab. Sidrap

9.692.772.000

83

Diskop, UKM, Perindag Kab. Enrekang

9.711.564.000

84

Dinas Kopperindag Kab. Luwu Timur

9.679.850.000

85


6.708.093.000

86

Diskoperindag Kota Palopo

9.867.449.900

87

Diskop, UKM, Perindag Kab. Buton Tengah

4.827.396.000

88

Disperindag Kab. Muna Barat

4.859.860.000

89

Disperindag Kab. Kolaka

5.727.993.000

90

DIsperindag Kab. Konawe Selatan

9.803.915.000

54

62 63 64 65

76


6.860.933.000 9.726.100.000

9.767.460.000 6.762.643.000 9.651.278.480 6.744.478.000 9.766.168.000

4.819.706.000 9.604.180.000

- 70 -


91

Disperindagkop PM Kab. Bombana

6.801.690.000

92


9.766.937.000

93

Disperindag Kab. Konawe

9.757.282.000

94

Disperindagkop dan UKM Kab. Konawe Utara

5.846.960.000

95

Disperindag UMKM Kota Kendari

9.550.691.000

96

Disperindag Kota Bau Bau

5.814.370.000

97

Disperindag Kab. Buton Selatan

4.846.360.000

98

Disperindag Kab. Maluku Tengah

5.796.626.000

99

Disperindag Kab. Buru

7.644.211.000

100

Disperindag Kep. Aru

4.787.677.000

101

Disperindag Kab.Seram Timur

9.397.277.000

102

Disperindag Kab. Buru Selatan

5.734.600.000

103

Diskopdagin Kab. Buleleng

6.062.944.000

104

Disperindag Gianyar

3.709.341.000

105

Disperindag Kab. Karang Asem

3.952.917.000

106


3.872.061.000

107

Disperindag Kab. Bima

8.969.578.000

108

Diskoperindagtamben Kab. Dompu

9.500.886.000

109

Diskoperindag Kota Bima

6.813.764.000

110

Sekda Kab. Malaka

4.838.338.975

111


6.837.186.999

112

Disperindag Ngada

5.744.559.000

113

Disperindag Kab. Manggarai

7.120.414.100

114

Diskop, UMKM, Perindag Kab. Sumba Tengah

5.774.668.000

115

Disperindagkop UMKM Kab. Jayapura

116

Disperindagkop Kab. Jayawijaya

6.778.267.000

117

6.646.036.000

119

Disperindag Kab. Puncak Jaya Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagnagan Disperindagkop & UKM Kab. Waropen

120

Disperindag Kab. Yalimo

6.819.750.000

121

Disperindag Kab. Nduga

6.828.000.000

122

Disperindag Kab. Intan Jaya

9.773.180.000

123

Disperindagkop Kota Jayapura

124

Disperindag Bengkulu Utara

5.782.327.000

125

Disperindag Kab. Kepahiang

6.700.821.000

126

Disperindag Kab. Bengkulu Tengah

4.838.519.000

127

6.728.759.000

129

Disperindag Maluku Utara Disperindagkop, UKM dan PM Kab. Halmahera tengah Disperindag Kab. Halmahera Utara

130

Dinas Perindag Kab. Halmahera Selatan

4.790.339.000

131

Disperindag Kab. Halmahera Barat

7.683.008.000

118

128


14.625.185.000

14.485.320.000 6.832.500.000

24.458.634.000

4.786.750.000 4.789.449.000

- 71 -


132


8.042.570.000

133

Disperindagkop & UKM Kota Tidore Kep

7.256.513.000

134


8.946.789.000

135

Disperindagkop dan UMKM Kab. Bangka Selatan

4.385.703.500

136

Disperindag Boalemo

7.100.697.000

137

Diskopperindag Invesda Kab. Pohuwato

6.999.009.000

138

Disperindag Kab. Bone Bolanga

7.332.200.000

139

Disperindag Kab. Gorontalo Utara

140

Disperindagkop, UMKM dan PM Kota Gorontalo

9.427.650.000

141

Disperindagkop & UMKM Kab. Manokwari

9.806.530.000

142

Disperindag Kab. Fak Fak

9.237.600.000

143

Disperindagkop Kab. Raja Ampat

6.625.500.000

144

Disperindagkop Kab. Teluk Wondama

6.758.880.000

145

Disperindagkop, UMKM dan PM Kab. Kaimana

6.787.000.000

146

Disperindag Kabupaten Maybrat

6.329.975.000

147

Disdag Kota Sorong

7.874.193.000

148

Diskop UKM Perindag Kab Majene

9.740.520.000

149

Didagkop & UK Kab. Mamuju

9.545.812.000

150

9.664.405.000

152

Diskop UKM Perindag Kab. Mamuju Utara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Polewali Mandar Disperindag Kab. Mamuju Tengah

153

Disperindag Kab. Tana Tidung

5.530.668.000

154

Disperindag dan Pasar Kab. Pelalawan

4.752.528.593

155

Diskoperindag Kab. Pangkep

6.794.143.000

151

Jumlah

16.112.176.000

9.800.000.000 9.788.119.000

1.101.191.729.600

3. Pengembangan nilai aset sebesar Rp803.951.468 terdiri dari: a. Biro Umum sebesar Rp198.932.800. b. BBPPEI sebesar Rp605.018.668 untuk gedung kantor 3 lantai dan pembangunan pagar permanen. 4. Penerimaan aset tetap renovasi sebesar Rp118.129.100 pada satker Biro Umum. 5. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp7.591.083.400 terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

1

Biro Umum

2.490.084.000

2

Disperindagkop & ESDM Kab. Aceh Tengah

4.711.945.000

3

Direktorat Metrologi Jumlah


389.054.400 7.591.083.400

- 72 -


B. MUTASI KURANG 1. Transfer keluar sebesar (Rp130.922.391.860)

dikarenakan adanya

perubahan kode satker, sehingga dikoreksi menggunakan menu transfer, terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

1

Disperindagkop Kab. Purworejo

(4.995.559.000)

2


(1.062.821.240)

3


(2.953.303.700)

4

Disperindag Kab. Serdang Bedagai

(3.000.000.000)

5

Disperindag Kota Tanjung Balai

(2.825.380.000)

6


(317.737.920)

7


(849.504.700)

8

Disperindagkop Kab. Morowali

9

Diskopdag dan Usaha Kecil Kota Pare Pare

10


(9.978.050.000)

11

Disperindag Prov. Maluku

(27.545.342.000)

12

Disperindag & ESDM Kab. Lombok Timur

13


14

Disperindagkop Kab. Manggarai

(9.899.857.000)

15

Disperindagkop & UKM Kab. Keerom

(2.982.281.000)

16

Disperindag Prov. Maluku Utara

(3.868.140.000)

17


18

Disperindagkop Kab. Gorontalo Utara Jumlah

(4.989.562.000) (16.671.526.400)

(3.777.541.200) (10.788.431.700)

(14.448.100.000) (9.969.254.000) (130.922.391.860)

2. Hibah (keluar) sebesar (Rp199.084.618.719) terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

1

Disperindag Kab. Cirebon

(4.649.344.000)

2

Disperindag Kab. Kuningan

(7.345.467.000)

3

Disperindagkop & UKM Kab. Indramayu

(9.934.662.000)

4

Disperindagkop UMKM Kab. Blora

(7.079.036.000)

5


6

Disperindagkop Kab. Kebumen

(10.559.543.000)

7

Diskopperindag Kota Magelang

(6.596.504.500)

8

Disperindagkop Kab. Kediri

(5.875.280.000)

9

Disperindag Kab. Bojonegoro

(9.228.011.900)

10

Diskoperindag Kab.Toba Samosir

(7.737.970.000)

11

Dinas Koperindag UKM Kab. Lampung Selatan

(9.830.718.000)

12


13

Dinas Koperasi UMKM Perindag Kab. Sambas


(999.000.000)

(849.504.700) (6.915.384.000)

- 73 -


14 15 16 17

Disperindag Prov. Kalimantan Tengah Diskoperindag & UKM Pasar Kab.Bolaang Mongondow Selatan Dinas Perindagkop Kab. Toli Toli

(199.625.000) (4.852.700.000) (5.820.894.000) (1.710.197.000)

19

Dinas Perindag EM Kab. Pinrang Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Maros Diskoperindag & PE Kab. Selayar

20


(19.588.203.500)

21

Diskopperindag Kab. Pangkep

22

DIsperindag Kab. Konawe Selatan

23

Disperindagkop PM Kab. Bombana

24

Disperindag Kab. Buru

(2.984.430.000)

25


(5.201.969.479)

26

Diskoperindag Kota Bima

(6.969.168.000)

27


(7.013.111.400)

28

Disperindag Boalemo

29

Diskopperindag Invesda Kab. Pohuwato

30

Diskop UKM Perindag Kab. Mamuju Utara

31

Disperindag Maluku

32

Disperindag Provinsi Maluku Utara

18

Jumlah

(4.797.144.000) (835.000.000) (7.262.007.000) (15.554.232.000) (849.050.000)

(14.471.545.000) (4.636.571.000) (998.745.000) (7.468.380.240) (271.221.000) (199.084.618.719)

3. Penghentian aset dari penggunaan sebesar (Rp214.902.169.590) terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

1


2

Diskop UKM Perindag Kab. Bogor

(3.492.559.000)

3

Diserindagkop Kab. Sukabumi

(1.451.219.000)

4


(6.305.128.000)

5

(3.767.886.000)

7

Diskop UKM Perindag Kab. Bandung Disperindagkop, Pertanian & UMKM Kota Cimahi Disperindagtamben Kab. Kendal

8


(3.618.188.000)

9

Disperindagkop UMKM Kab. Banjarnegara

10


(3.996.559.000)

11

(4.970.000.000)

13

Disperindagko UMKM Kab. Klaten Disperindag dan Pengelolaan Pasar Kab. Boyolali Disperindag Kab. Situbondo

14

Diskopindag Kab. Lamongan

(4.853.864.000)

15

Disperindag Kota Blitar

(4.846.278.000)

6

12


(15.239.820.200)

(1.900.268.000) (3.802.762.000) (15.810.563.000)

(4.940.391.000) (7.061.179.950)

- 74 -


16

Dinas Perindagkop Kota Lhokseumawe

17

Disperindag PE Kab.Tapanuli Utara

18

Dinas Koperasi, UKM Perindag Kota Binjai

(1.785.014.000)

19

Dinas Perindagkop UKM Kab. Pasaman

(5.410.452.000)

20

Dinas Perindag Kab. Lahat

(4.889.069.000)

21


(1.247.900.000)

22

Disperindagkop & UMKM Kab.Lampung Utara

(628.131.000)

23

(5.839.958.000)

25

Disperindag Kab. Tulang Bawang Disperindagkop, UKM dan Pengelolaan Pasar Kab.Tanggamus Disperindag Kab. Pesawaran

26

Dinas koperindag Kab. Mesuji

(2.380.637.000)

27


(1.488.248.000)

28

Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro

(4.980.244.641)

29

Disperindagkopinvest Kab. Sekadau

30

Diskoperin & UKM Kab. Kapuas

(2.437.733.000)

31

Disperindag Kab. Tapin

(7.785.075.000)

32

Diskoperindag Kab. Hulu Sungai Selatan

33


(1.567.522.000)

34

Disperindagkop Kab. Kep. Sitaro

(2.450.000.000)

35


(4.882.565.000)

36


(5.709.196.500)

37


(3.995.297.000)

38

Disperindag Gianyar

(3.763.268.000)

39

Disperindag Bangli

(4.814.845.000)

40

Disperindag PM Kab. Ende

(816.883.000)

41

Diseprindagkop UKM Kab. Manggarai Barat

(830.343.300)

42

Disperindag Prov. Papua

(9.912.065.000)

43


(2.951.330.999)

44

Diskop UKM Indag Kab. Muko-Muko

(2.429.960.000)

45

Disperindag Kab.Serang

(7.756.464.000)

46


(2.921.545.000)

47

Disperindagkop Kab. Belitung Timur

(5.632.036.000)

48

Disperindag Boalemo

(1.896.211.000)

24

Jumlah

(3.824.075.000) (12.343.965.000)

(4.877.643.000) (4.919.565.000)

(829.453.000)

(848.810.000)

(214.902.169.590)

4. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas (-) sebesar (Rp600.758.453) terdiri dari: a. Koreksi akun gedung pertokoan dengan kode barang 4.01.01.12.001 ke akun peralatan dan mesin pada Diskop. UKM Perindag Kab. Gorontalo sebesar (Rp571.152.798). b. Koreksi gedung dan bangunan pada Disperindagkop Kab. Muara Enim sebesar (Rp29.605.655).


- 75 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited 5. Koreksi nilai tim penertiban aset (-) sebesar (Rp117.537.521) pada Disperindag Kota Denpasar merupakan koreksi komponen nilai gedung bangunan dengan kode barang 4.01.01.12.001 ke akun CCTV dengan kode barang 3.05.01.05.007. Petugas seharusnya melakukan input melalui menu ‘koreksi nilai/kuantitas’.

Jalan, Irigasi dan

C.14 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jaringan Rp26.414.981.044

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp26.414.981.044 dan Rp26.395.033.044. Rincian aset Jalan, Irigasi dan Jaringan secara detail per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 58. Tabel 58 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

1

Jalan dan Jembatan

2

Irigasi

3

Jaringan Jumlah

31-12-2014 (Rp)


%

2.043.567.382

2.043.567.382

0

0,00

347.834.900

327.886.900

19.948.000

6,08

24.023.578.762

24.023.578.762

0

0,00

26.414.981.044

26.395.033.044

19.948.000

0,08

Rincian aset Jalan, Irigasi dan Jaringan secara detail per 31 Desember 2015 per Eselon I tersaji pada Tabel 59. Tabel 59 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Eselon I No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

1

SETJEN

5.570.256.383

5.570.256.383

0

0,00

2

DITJEN PDN

1.581.779.119

1.581.779.119

0

0,00

3

DITJEN DAGLU

7.558.800

7.558.800

0

0,00

4

DITJEN PEN

580.121.000

580.121.000

0

0,00

5

BAPPEBTI

475.090.000

475.090.000

0

0,00

6

BPPKP

17.471.271.390

17.471.271.390

0

0,00

7

DITJEN SPK

728.904.352

708.956.352

19.948.000

2,81

26.414.981.044

26.395.033.044

19.948.000

0,08

Jumlah

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2014 Mutasi Tambah Pembelian Saldo per 31 Desember 2015


26.395.033.044 19.948.000 26.414.981.044

- 76 -


Sedangkan transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah berupa: A. MUTASI TAMBAH 1. Pembelian sebesar Rp19.948.000 pada BSML Regional IV (Makassar).

Aset Tetap Lainnya

C.15 Aset Tetap Lainnya

Rp30.549.269.318

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp30.549.269.318 dan Rp26.685.579.268. Rincian Aset Tetap Lainnya secara detail per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 60. Tabel 60 Rincian Aset Tetap Lainnya No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

1

Aset Tetap Renovasi

2

Aset Tetap Lainnya Jumlah

31-12-2014 (Rp)


%

23.037.428.733

18.760.503.215

4.276.925.518

22,80

7.511.840.585

7.925.076.053

(413.235.468)

(5,21)

30.549.269.318

26.685.579.268

3.863.690.050

14,48

Rincian Aset Tetap Lainnya secara detail per 31 Desember 2015 per Eselon I tersaji pada Tabel 61. Tabel 61 Rincian Aset Tetap Lainnya per Eselon I No

Uraian

1

SETJEN

2

DITJEN PDN

3

DITJEN DAGLU

4

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

5.863.972.881

4.033.493.014

1.830.479.867

45,38

17.485.915.641

16.101.746.173

1.384.169.468

8,60

878.056.405

878.056.405

0

0,00

DITJEN KPI

177.112.711

177.112.711

0

0,00

5

ITJEN

881.305.575

325.035.100

556.270.475

171,14

6

DITJEN PEN

907.016.309

685.566.309

221.450.000

32,30

7

BAPPEBTI

2.560.607.545

1.476.546.995

1.084.060.550

73,42

8

BPPKP

141.941.030

1.265.652.090

(1.123.711.060)

(88,79)

9

DITJEN SPK Jumlah

1.653.341.221

1.742.370.471

(89.029.250)

(5,11)

30.549.269.318

26.685.579.268

3.863.690.050

14,48

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.


- 77 -



26.685.579.268

Mutasi tambah: Pembelian Transfer Masuk Penyelesaian Pembangunan Langsung Reklasifikasi Masuk Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP

2.138.366.495 51.564.050 1.116.969.675 62.050.000 7.025.198.847

Mutasi kurang: Reklasifikasi Keluar Penghentian Aset Dari Penggunaan Transfer Keluar

(260.089.250) (6.100.676.617) (169.693.150)


30.549.269.318

A. MUTASI TAMBAH 1. Pembelian sebesar Rp2.138.366.495 terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

1


194.487.000

2


556.270.475

3

299.400.000 227.555.550

5

BBPPEI Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Setjen Biro

6

Humas

296.348.030

7

Pusdiklat

24.629.000

8

Biro Umum

94.462.500

9

PPSDMK

176.599.940

10

KDEI Taipei

122.640.000

11

Direktorat Standardisasi

12


13

Balai Sertifikasi

4.292.000

14


7.600.000

4

Jumlah

52.864.000

7.342.000 73.876.000

2.138.366.495

2. Transfer masuk pada Humas sebesar Rp51.564.050 merupakan transfer dari BP2KP berdasarkan berita acara serah terima barang nomor: 011/BPPKP.1/BASTB-BMN/08/2015. 3. Penyelesaian pembangunan langsung sebesar Rp1.116.969.675 terdiri dari: a. Biro Perencanaan sebesar Rp64.175.000 berupa perlengkapan jaringan multime dan pekerjaan renovasi interior. b. Penyelesaian pembangunan langsung sebesar Rp1.052.794.675 pada Biro Umum.


- 78 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited 4. Reklasifikasi masuk sebesar Rp62.050.000 pada Ditjen PEN. 5. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp7.025.198.847 terdiri dari: No.

Nama Satker

1

Diskop, UMKM, Perindag Kab. Sigi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Disperindag dan Pengelolaan Pasar Kab. Subang

2 3

Nilai (Rp)

Jumlah

1.240.451.947 856.505.000 4.928.241.900 7.025.198.847

B. MUTASI KURANG 1. Reklasifikasi keluar sebesar (Rp260.089.250) terdiri dari: a. Reklasifikasi keluar pada Ditjen PEN sebesar (Rp77.950.000) untuk mengkoreksi Gedung dan Bangunan kode 6.07.03.01.001 ke akun yang

tepat

yaitu

Papan

Visual/Papan

Nama

dengan

kode

3.05.01.05.008 senilai Rp15.900.000 dan Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi dengan kode 6.07.03.01.001 senilai Rp62.050.000. b. Reklasifikasi keluar pada Balai Sertifikasi sebesar (Rp182.139.250) untuk mengkoreksi salah catat aset tetap tak berwujud berupa SNI. 2. Penghentian aset dari penggunaan sebesar (Rp6.100.676.617) terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

1

Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok

(2.647.968.379)

2

Disperindagkop Kab. Jembrana

(2.331.043.000)

3

5

Biro Umum Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Konsuldag Hong Kong

6

Atdag Kuala Lumpur

4

Jumlah

(46.733.600) (1.072.147.010) (2.694.628) (90.000) (6.100.676.617)

3. Transfer keluar sebesar (Rp169.693.150) terdiri dari: No.

Nilai (Rp)

1

Setjen Biro

(56.079.100)

2

Ditjen PEN Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Jumlah

(62.050.000)

3



Nama Satker

(51.564.050) (169.693.150)

Transfer keluar Setjen Biro (Biro Keuangan) sebesar (Rp56.079.100) ke Biro Umum sesuai dengan BAST No. 1146/SJ-DAG.3/BAST/ 06/2015.


- 79 -


Transfer keluar Ditjen PEN sebesar (Rp62.050.000) ke Biro Umum sesuai dengan BAST No. 15/BAST/BMN/DJPEN/05/2015.



Transfer keluar BP2KP sebesar (Rp51.564.050) ke Biro Umum sesuai dengan BAST No. 15/BAST/BMN/DJPEN/05/2015.

Konstruksi Dalam

C.16 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Pengerjaan Rp339.616.571.028

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember

2014

masing-masing

sebesar

Rp339.616.571.028

dan

Rp65.126.618.092. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) secara detail per 31 Desember 2015 per Eselon I tersaji pada Tabel 62. Tabel 62 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per Eselon I No

Uraian

1 2 3

SETJEN DITJEN PDN DITJEN PEN Jumlah

31-12-2015 (Rp) 183.790.126.335 151.123.876.693 4.702.568.000 339.616.571.028

31-12-2014 (Rp) 23.734.195.635 41.392.422.457 0 65.126.618.092

Kenaikan/ Penurunan (Rp) 160.055.930.700 109.731.454.236 4.702.568.000 274.489.952.936

% 674,37 265,10 100,00 421,47

Penjelasan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT JENDERAL Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp183.790.126.335 pada Biro Umum terdiri dari: 1. Tanah Berdasarkan Adendum Pertama Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah antara PT. Pertamina dan Kemendag Nomor 01 tanggal 1 Desember 2015

bahwa kedua belah pihak menyepakati perjanjian

pengikatan pelepasan hak atas tanah seluas 12.144 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp467.544.000.000 dengan cara pembayaran sebagai berikut: a. Pembayaran sebesar Rp23.475.000.000 atas sebagian obyek perjanjian atau terhitung luas tanah 609,7 m2. b. Pembayaran sebesar Rp158.615.000.000 atas sebagian obyek perjanjian atau terhitung luas tanah 4.119,9 m2. c. Pembayaran sebesar Rp285.454.000.000 atas sebagian obyek perjanjian atau terhitung luas tanah 7.414,4 m2.


- 80 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Apabila terjadi pembatalan pelepasan hak atas tanah tersebut, Kementerian Perdagangan harus membayar biaya pemanfaatan tanah yang telah dijalani sampai dengan pengakhiran perjanjian. PT. Pertamina akan mengembalikan seluruh uang ganti rugi yang telah diterima tanpa dikenakan bunga setelah dikurangi dengan biaya pemanfaatan

yang

telah

dijalani

Kemendag

sampai

dengan

pengakhiran perjanjian.

Pembayaran sampai dengan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut: a. Tahun 2014 sebesar Rp23.475.000.000 b. Tahun 2015 sebesar Rp158.615.000.000.

Pelepasan hak berdasarkan Akta Pelepasan Hak Pertama Nomor 42 Tanggal 27 Nopember 2014 sebesar 609,7 dan Addendum I Pelepasan Hak Kedua No.2 tanggal 1 Desember 2015 seluas 4.119,9 m2.

Pembayaran tersebut dicatat dalam akun Tanah Dalam Pengerjaan karena pembayaran yang masih belum lunas. Nilai Tanah Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: No.

Rincian KDP Tanah

Nilai (Rp)

1

Saldo awal (Tahap I)

23.665.847.000

2

Pembayaran Tahap II

158.615.000.000

3

Honor panitia bulan Juni – Juli 2015

40.100.000

4

Honor panitia bulan Agustus – Oktober 2015

60.150.000

Jumlah

182.381.097.000

2. Gedung dan Bangunan KDP Gedung dan Bangunan merupakan penguatan setruktur/renovasi Gedung I Kementerian Perdagangan dengan rincian sebagai berikut: No.

Rincian KDP Gedung dan Bangunan

Nilai (Rp)

1

Saldo awal

2

Uang muka 20%

3

Tahap II konsultasi 15%

12.061.500

4

Honor pengelola teknis/tenaga ahli

13.350.000

5

Termin 1 (50%) pengawasan penguatan struktur

34.362.000

6

Termin 2 (50%) pengawasan penguatan struktur

34.362.000


68.348.635 423.236.000

- 81 -


7

Termin 1 (15%) pekerjaan penguatan struktur

317.427.000

8

Termin 2 (65%) pekerjaan penguatan struktur

1.586.937.000

Jumlah

2.490.084.135

Penyelesaian KDP Gedung dan Bangunan

(2.490.084.000)

Jumlah

135

KDP Gedung dan Bangunan sebesar Rp135 merupakan saldo KDP per 31 Desember 2013 yang muncul karena kesalahan aplikasi, yang seharusnya tidak ada karena telah menjadi gedung dan bangunan. Permasalahan tersebut akan dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan.

3. Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan merupakan renovasi gedung BPMB dengan anggaran Biro Umum dengan rincian sebagai berikut: No.

Rincian KDP Aset Tetap Lainnya

Nilai (Rp)

1

Tahap 1 (85%) konsultasi

153.000.000

2

Honor tim pengelola teknis/tenaga ahli

13.350.000

3

Tahap 2 (15%) konsultasi

27.000.000

4

Tahap 1 (50%) pengawasan

58.339.600

5

Tahap 2 (50%) pengawasan

58.339.600

6

Uang muka (20%)

628.000.000

7

Termin 1 (25%)

471.000.000 Jumlah

1.409.029.200

Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan penguatan struktur pada Gedung

PMB

di

Ciracas

dengan

nilai

kontrak

sebesar

Rp3.140.000.000 dengan penyedia jasa PT. Cilungup Indahserasi. Sampai dengan 31 Desember 2015 progress pekerjaan baru 80,1137%.

B. DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp151.123.876.693 pada Ditjen PDN merupakan pembangunan dan/atau revitalisasi pasar yang dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) dan sampai dengan 31 Desember 2015 belum selesai dilaksanakan yang terdiri dari:


- 82 -


No.

Nama Pasar

Nama Satker

1

Ciluar

2

Wado

3

Bawang Klampok

4

Bobotsari

5

Sokudono

6

Rongtengah

7

Legi

Diskop UKM Perindag Kab. Bogor Disperindag Kab. Sumedang Disperindag Kab. Brebes Disperindagkop Kab. Purbalingga Disperindag Kab. Sidoarjo Disperindagtam Kab. Sampang

Saldo Awal

Keterangan

9.464.949.500 6.493.537.600 38.323.100 620.537.300 6.348.399.400 180.455.000

Disperindag Kota Blitar Dinas Perindagkop Kota Lhokseumawe Disperindag Kab. Simalungun

Tahun Perolehan 2015

Terlambat Gagal Lelang Putus Kontrak Terlambat Gagal Lelang

9.848.978.000

Terlambat

3.549.306.000

Terlambat

8

Pujasera (Inpres)

2.204.130.000

9

Tiga Raja Parapat

10

Arkaco

11

Soliga

12

Atas Sarolangun

13

Pusat Distribusi Regional

14

Pusat Distribusi Regional

15

Palaran

16

Melonguane

17

Malala

18

Tinombo

19

Ampana

20

Gudang Non SRG

21

Percontohan Ralla

22

Rakyat Larat

Disperindag Maluku

23

Perbatasan Motaain

Disperindag Kab. Belu

144.537.600

Gagal Lelang

24

Danga

Disdagkop dan UKM Kab. Nagekeo

187.400.000

Tidak melaksanakan pekerjaan fisik

25

Waemangura

26

Kayu Bulan Limboto

27

Klewer

Disperindag Kota Tanjung Balai Disperindagkop & UMKM Kota Gunung Sitoli Disperindag Kab. Sarolangun

144.038.400

349.752.000 4.746.353.000

Disperindag Prov. Sumatera Selatan (TP) Disperindag Prov. Kalimantan Selatan (TP) Disperindag Kota Samarinda Disperindagkop Kab. Kep. Talaud Dinas Perindagkop Kab. Toli Toli Disperindag Kab. Parigi Moutong Dinas Koperasi UKM Perindag Kab. Tojo Una Una Diskoperindag & PE Kab.Selayar Dinas Koperasi UMKM Perindag Kab. Barru

703.720.000

559.711.200

Terlambat Tidak melaksanakan pekerjaan fisik Tidak melaksanakan pekerjaan fisik

5.338.710.000

Terlambat

4.829.306.000

Terlambat

5.535.358.158

Putus kontrak

5.970.374.200

Terlambat

1.368.495.000

4.455.861.435 1.770.374.800 9.672.433.000

Diskop UKM Perindag Kab. Sumba Barat Daya Diskop UKM Perindag Kab. Gorontalo Disperindag Surakarta

Jumlah

Tidak melaksanakan pekerjaan fisik

29.285.995.735

4.070.150.000

Terlambat

2.910.686.000

Putus kontrak

59.618.000.000

Belum selesai

121.837.880.958

Atas sebagian KDP tersebut, pada tahun anggaran 2016, telah dialokasikan anggaran pembangunan fisik untuk melanjutkan pekerjaan, yaitu: 1. Disdagkop dan UKM Kab. Nagekeo dengan pagu Rp6.000.000.000 2. Disperindag Kab. Belu dengan pagu Rp25.000.000.000 3. Disperindag Prov. Sumatera Selatan dengan pagu Rp35.000.000.000.


- 83 -


Kebijakan terkait penangangan lebih lanjut Konstruksi Dalam Pengerjaan atas pekerjaan yang putus kontrak, masih dalam pembahasan Pimpinan.

C. DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp4.702.568.000 pada BBPPEI berupa renovasi auditorium, renovasi ruang JRDC, renovasi tampak muka dan renovasi instalasi listrik yang selesai pada Desember 2015, akan tetapi pada saat tanggal pelaporan masih tercatat sebagai KDP yang muncul karena kesalahan aplikasi, yang seharusnya tidak ada karena

telah

menjadi

aset

tetap.

Permasalahan

tersebut

akan

dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan.

Akumulasi

C.17 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap (Rp898.241.732.802)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember

2014

masing-masing

sebesar

(Rp898.241.732.802)

dan

(Rp801.535.186.868). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 63. Tabel 63 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap No


Uraian

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)

1

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

(619.277.700.339)

(567.690.495.995)

(51.587.204.344)

9,09

2

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

(255.700.912.452)

(212.626.201.014)

(43.074.711.438)

20,26

3

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan

(1.381.120.287)

(1.237.741.748)

(143.378.539)

11,58

4

Akumulasi Penyusutan Irigasi

(104.319.879)

(92.264.773)

(12.055.106)

13,07

5

Akumulasi Penyusutan Jaringan

(19.702.804.589)

(19.362.122.832)

(340.681.757)

1,76

6

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

(2.074.875.256)

(526.360.506)

(1.548.514.750)

294,19

(898.241.732.802)

(801.535.186.868)

(96.706.545.934)

12,07

Jumlah

%

Sedangkan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 per Eselon I tersaji pada Tabel 64.


- 84 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Tabel 64 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Eselon I No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

1

SETJEN

(212.984.251.954)

(186.490.380.310)

(26.493.871.644)

2

DITJEN PDN

(184.256.569.888)

(152.309.323.197)

(31.947.246.691)

20,98

3

DITJEN DAGLU

(16.606.069.544)

(28.318.771.687)

11.712.702.143

(41,36)

4

DITJEN KPI

(9.072.765.345)

(10.202.108.441)

1.129.343.096

(11,07)

5

ITJEN

(8.673.237.490)

(8.181.468.055)

(491.769.435)

6,01

6

DITJEN PEN

(46.752.992.163)

(43.158.361.873)

(3.594.630.290)

8,33

7

BAPPEBTI

(49.926.526.921)

(45.753.789.719)

(4.172.737.202)

9,12

8

BPPKP

(46.715.749.707)

(45.476.738.849)

(1.239.010.858)

2,72

9

DITJEN SPK

(323.253.569.790)

(281.644.244.737)

(41.609.325.053)

14,77

(898.241.732.802)

(801.535.186.868)

(96.706.545.934)

12,07

Jumlah

14,21

PIUTANG JANGKA PANJANG Piutang Tagihan

C.18 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan/

Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31

Tuntutan Ganti Rugi

Desember

Rp429.784.250

2015

dan

31

Desember

2014

masing-masing

sebesar

Rp429.784.250 dan Rp444.184.250. Rangkuman Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 65. Tabel 65 Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi No

1

Uraian

31-12-2015 (Rp)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

429.784.250

31-12-2014 (Rp)


444.184.250

(14.400.000)

%

(3,24)

Tabel 66 Rincian TP/TGR No

Nama TP/TGR

Jumlah Kerugian

Nilai Setoran SKTJM

Saldo 31 Desember 2015

Jangka Pendek

Jangka Panjang

Keterangan

1

Yuniarti

775.784.250

334.000.000

441.784.250

12.000.000

429.784.250

2

Hendro Bambang S

127.405.059

0

127.405.059

127.405.059

0

Macet sejak 1980

3

Edi Djunaedi

194.218.927

0

194.218.927

194.218.927

0

Macet sejak 1980

1.097.408.236

334.000.000

763.408.236

333.623.986

429.784.250

Jumlah


-

- 85 -


Penyisihan Piutang

C.19 Penyisihan

Tidak Tertagih-

Tidak

Tertagih

-

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/

Piutang

Saldo

Penyisihan

Piutang

Tidak

Tertagih

-

Tagihan

Tuntutan

Tuntutan Ganti Rugi (Rp2.148.921)

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar (Rp2.148.921) dan (Rp2.220.921) Rangkuman Penyisihan Piutang

Tidak

Tertagih

- Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 67. Tabel 67 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi No

Uraian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

1

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


(2.148.921)

(2.220.921)

72.000

%

(3,24)

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp427.635.329 dan Rp441.963.329. Rangkuman Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 68. Tabel 68 Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) No

Uraian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Jumlah

1

2

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


429.784.250

444.184.250

(14.400.000)

(3,24)

(2.148.921)

(2.220.921)

72.000

(3,24)

427.635.329

441.963.329

(14.328.000)

(3,24)

%

Rangkuman Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2015 per Eselon I tersaji pada Tabel 69. Tabel 69 Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per Eselon I No 1



31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

427.635.329

441.963.329

(14.328.000)

(3,24)

427.635.329

441.963.329

(14.328.000)

(3,24)

- 86 -


Tabel 70 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) TP/TGR

Jangka Pendek

Jangka Panjang

Kategori

Besaran Penyisihan

Penyisihan Piutang

Jangka Pendek

Jangka Panjang

Sekretariat Jenderal Yuniarti

12.000.000

429.784.250

Lancar

5 per mil

2.208.921

60.000

2.148.921

Hendro BS

127.405.059

0

Macet

100%

127.405.059

127.405.059

0

Edi Djunaedi

194.218.927

0

Macet

100%

194.218.927

194.218.927

0

333.623.986

429.784.250

323.832.907

321.683.986

2.148.921

Jumlah

Keterangan: Penyisihan TP/TGR bagian jangka pendek dan jangka panjang dihitung secara proporsional dari nilai penyisihan total. Nilai tagihan TP/TGR Jangka panjang - netto sebagai berikut: Piutang Tagihan TP/TGR Jangka Panjang

429.784.250

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP/TGR Jangka Panjang

(2.148.921)

Tagihan TP/TGR Jangka Panjang - Netto

Piutang Jangka

427.635.329

C.20 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Panjang Lainnya Rp1.048.837.000

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp1.048.837.000 dan Rp0. Rangkuman Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 71. Tabel 71 Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya No

1

Uraian Piutang Jangka Panjang Lainnya

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)

1.048.837.000

0

Kenaikan/ Penurunan (Rp) 0

%

0,00

Pada Tahun Anggaran 2015 diketahui terdapat 11 PNS Kementerian Perdagangan yang gagal menyelesaikan program pendidikan beasiswa S2/S3 alokasi DIPA Kementerian Perdagangan di berbagai lembaga pendidikan, namun proses administrasi baru dapat dimulai di tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut: No 1

Nama MA


Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 619.1/SJ-DAG.2/BAP/3/2016 Tanggal: 21 Maret 2016

Biaya Dikeluarkan Negara (Rp) 121.665.000

- 87 -


2

AAA

Nomor: 642/SJ-DAG.2/BAP/3/2016 Tanggal: 23 Maret 2016

121.665.000

3

SP


121.665.000

4

ARM


121.665.000

5

RAB


107.245.000

6

AS


115.158.000

7

HS

Nomor: 622.1/SJ-DAG.2/BAP/3/2016 Tanggal: 22 Maret 2016

115.158.000

8

HSJ

Nomor: 618.1/SJ-DAG.2/BAP/3/2016 Tanggal: 21 Maret 2016

115.158.000

9

DI


49.521.000

10

MS


59.937.000

11

RAM

Nomor: 783/SJ-DAG.2/BAP/4/2016 Tanggal: 12 April 2016

-

Jumlah

1.048.837.000

Bahwa dari 11 PNS yang gagal menyelesaikan beasiswa, 10 PNS telah dipanggil dan menjalani proses administratif periode Maret-April 2016. Sedangkan 1 PNS a.n. RAM masih dalam proses pemanggilan sehingga belum dapat ditentukan nilainya. Akun Piutang Jangka Panjang Lainnya ini akan direalisasikan menjadi Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) seiring dengan selesainya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) pada Neraca Kementerian Perdagangan Tahun 2016.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

C.21 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

(Rp5.244.185)

per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar (Rp5.244.185) dan (0) Rangkuman Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 72.


- 88 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Tabel 72 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya No

Uraian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

1

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


(5.244.185)

0

0

%

0,00

Tabel 73 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk Panjang Lainnya

Unit

Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan

Kategori

(Rp)

(Rp)

Sekretariat Jenderal Biro-Biro Jumlah

1.048.837.000

Lancar

5 per mil

5.244.185

1.048.837.000

5.244.185

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember

2014

masing-masing

sebesar

Rp1.043.592.815

dan

Rp0.

Rangkuman Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto) per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 74. Tabel 74 Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto) No 1

2

Uraian Piutang Jangka Panjang Lainnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya Jumlah (Netto)

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


1.048.837.000

0

0

0,00

(5.244.185)

0

0

0,00

1.043.592.815

0

0

0,00

%

Rangkuman Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto) per 31 Desember 2015 per Eselon I tersaji pada Tabel 75. Tabel 75 Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto) per Eselon I No 1


Aset Lainnya

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

1.043.592.815

0

0

0,00

1.043.592.815

0

0

0,00

ASET LAINNYA

Rp268.059.657.347

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masingmasing

sebesar

Rp268.059.657.347

dan

Rp408.603.764.238

yang

merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.


- 89 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Rincian Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 76. Tabel 76 Rincian Aset Lainnya No

Uraian

31-12-2015 (Rp)


31-12-2014 (Rp)

%

1

Aset Tak Berwujud

147.345.193.328

134.018.009.005

13.327.184.323

9,94

2

Aset Lain-lain

163.982.181.796

346.403.065.984

(182.420.884.188)

(52,66)

3

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

(43.267.717.777)

(71.817.310.751)

28.549.592.974

(39,75)

268.059.657.347

408.603.764.238

(140.544.106.891)

(34,40)

Jumlah

Rangkuman Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2015 per Eselon I tersaji pada Tabel 77. Tabel 77 Rincian Aset Lainnya Per Eselon I No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aset Tak Berwujud


31-12-2015 (Rp) 14.553.908.764 68.434.437.474 23.401.171.442 1.667.617.005 877.626.214 440.790.061 79.291.087.560 10.315.246.859 69.077.771.968 268.059.657.347


31-12-2014 (Rp) 11.208.679.818 157.658.823.310 19.607.732.069 581.614.000 881.440.500 421.062.742 133.546.290.924 13.902.946.164 70.795.174.711 408.603.764.238

3.345.228.946 (89.224.385.836) 3.793.439.373 1.086.003.005 (3.814.286) 19.727.319 (54.255.203.364) (3.587.699.305) (1.717.402.743) (140.544.106.891)

% 29,84 (56,59) 19,35 186,72 (0,43) 4,69 (40,63) (25,81) (2,43) (34,40)

C.22 Aset Tak Berwujud

Rp147.345.193.328

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp147.345.193.328 dan Rp134.018.009.005. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Kementerian Perdagangan berupa software, lisensi, hasil kajian/penelitian dan aset tak berwujud lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun rincian ATB per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 78. Tabel 78 Rincian Aset Tak Berwujud No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

1 2 3

Software Lisensi Hasil Kajian/ Penelitian

87.841.946.828 1.616.037.720 31.405.945.190

78.207.985.255 1.419.698.470 31.405.945.190

9.633.961.573 196.339.250 0

12,32 13,83 0,00

4

Aset Tak Berwujud Lainnya

26.481.263.590

22.984.380.090

3.496.883.500

15,21

147.345.193.328

134.018.009.005

13.327.184.323

9,94

Jumlah


- 90 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 per Eselon I tersaji pada Tabel 79. Tabel 79 Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I No 1 2 3 4 5 6 7 8 9


31-12-2015 (Rp) 13.706.297.414 48.701.365.280 18.777.834.800 1.646.810.000 701.443.500 363.819.465 8.883.808.200 8.871.168.429 45.692.646.240 147.345.193.328

31-12-2014 (Rp) 10.492.434.664 47.048.158.280 14.941.857.600 581.614.000 701.443.500 332.353.887 5.948.922.400 8.722.126.434 45.249.098.240 134.018.009.005

Kenaikan/ Penurunan (Rp) 3.213.862.750 1.653.207.000 3.835.977.200 1.065.196.000 0 31.465.578 2.934.885.800 149.041.995 443.548.000 13.327.184.323

% 30,63 3,51 25,67 183,14 0,00 9,47 49,33 1,71 0,98 9,94

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2014

134.018.009.005

Mutasi Tambah Pembelian Transfer Masuk Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Reklasifikasi Masuk Pengembangan Nilai Aset

5.642.873.873 303.188.250 1.818.855.000 1.558.383.250 4.458.670.200

Mutasi Kurang Transfer Keluar Penghentiaan Aset Dari Penggunaan

(253.688.250) (201.098.000)


147.345.193.328

A. MUTASI TAMBAH 1. Pembelian sebesar Rp5.642.873.873 terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

1

Setjen Biro

370.070.000

2

Humas

259.330.500

3

Biro Perencanaan

411.400.000

4

PPSDMK

37.400.000

5


74.400.000

6


14.200.000

7

Direktorat Impor

8


44.000.000

9

Ditjen PEN

25.200.000

10

BBPPEI

14.880.578


110.330.000

- 91 -


11

BAPPEBTI

968.690.800

12

BPPKP

149.041.995

13

Direktorat Pemberdayaan Konsumen

82.500.000

14


48.400.000

15

Balai Kalibrasi

49.555.000

16


98.500.000

17


50.000.000

18

Dit. Fasilitasi Ekspor dan Impor

2.834.975.000

Jumlah

5.642.873.873

Catatan: 

Terdapat koreksi atas pembelian software pada satker BP2KP yang belum dicatat sesuai SPK No. 227/PSIP/PPK-PAWI/SPK/BPPKP.5/ 1/2015, 229/PSIP/PPKPAW/SPK/BPPKP.5/1/2015, dan 231/PSIP/ PPK-PAWLPSE/SPK/BPPKP.5/1/2015 sebesar Rp132.495.000.



Terdapat koreksi atas pembelian software (L/C) pada satker Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor yang belum dicatat sesuai Kontrak No. 1829/DITFAS/SP/08/2015

tanggal

14

Agustus

2015

sebesar

Rp2.834.975.000. 2. Transfer masuk sebesar Rp303.188.250 pada BPKN merupakan transfer masuk karena perubahan Eselon 1 dari 09 ke 01. 3. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp1.818.855.000 terdiri dari: a. Bappebti sebesar Rp1.719.355.000 berupa integrasi sistem aplikasi. b. Direktorat Metrologi sebesar Rp99.500.000. 4. Reklasifikasi masuk sebesar Rp1.558.383.250 terdiri dari: a. Reklasifikasi masuk sebesar Rp1.376.244.000 pada Setjen Biro berdasarkan surat nomor: 3305/SJ-DAG.5/KET/11/2015. b. Reklasifikasi

masuk

Balai

Sertifikasi

sebesar

Rp182.139.250

merupakan reklas dari aset tetap lainnya atas koreksi BPK. 5. Pengembangan nilai aset sebesar Rp4.458.670.200 terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

1

Setjen Biro

213.730.000

2

Biro Perencanaan

292.000.000

3

Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor

706.200.000

4


184.472.200


- 92 -


5

7

Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Direktorat Pengembangan Mutu Barang

8


9

Set. Ditjen PDN

594.550.000

10

Dit. Bina Usaha Perdagangan

970.057.000

6

1.021.196.000 246.840.000 147.070.000 82.555.000

Jumlah



4.458.670.200

Pengembangan nilai aset pada Sekjen Biro (Biro Organisasi dan Kepegawaian sebesar Rp97.350.000 pada software.



Pengembangan nilai aset pada Sekjen Biro (Biro Keuangan) sebesar Rp116.380.000 pada software.



Pengembangan

nilai

aset

pada

Biro

Perencanaan

sebesar

Rp292.000.000 merupakan e-monitoring, aplikasi DAK. 

Pengembangan nilai aset pada Ditjen KPI sebesar Rp1.021.196.000 berdasarkan

BA

Inventarisasi

BMN

nomor:

1668/KPI.1/BA-

INV/11/2015. 

Pengembangan nilai aset pada Direktorat Pengembangan Mutu Barang sebesar Rp147.070.000 berupa sistem aplikasi NRP.



Pengembangan

nilai

aset

pada

Set.

Ditjen

PDN

sebesar

Rp594.550.000 berupa software (SIPT) sesuai Kontrak nomor: 5/PPK/DN.1.4/SIPT/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015. 

Pengembangan nilai aset pada Dit. Bina Usaha Perdagangan sebesar Rp970.057.000 berupa software (SIPO) sesuai Kontrak nomor: 115.1/PDN.2/PPK/SPK/6/2015 tanggal 19 Juni 2015.

B. MUTASI KURANG 1. Transfer keluar sebesar (Rp253.688.250) pada BPKN merupakan transfer masuk karena perubahan Eselon 1 dari 09 ke 01. 2. Penghentian aset dari penggunaan sebesar (Rp201.098.000) terdiri dari: No.

Nama Satker

1

BPKN

2

Set Ditjen PEN

3


(49.500.000) (8.615.000) Jumlah


Nilai (Rp)

(142.983.000) (201.098.000)

- 93 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Aset Lain-Lain

C.23 Aset Lain-Lain

Rp163.982.181.796

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masingmasing

sebesar

Rp163.982.181.796

dan

Rp346.403.065.984

yang

merupakan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan. Adapun rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2015 per Eselon I tersaji pada Tabel 80. Tabel 80 Rincian Aset Lain-lain per Eselon I No 1 2 3 4 5 6 7 8 9


31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)

6.715.746.123 29.733.720.286 6.152.680.783 2.391.608.772 1.220.249.528 830.465.604 85.865.945.565 2.104.559.605 28.967.205.530 163.982.181.796

4.385.111.819 131.088.907.163 5.659.644.846 968.066.797 473.569.230 990.055.604 147.259.608.372 5.611.648.519 49.966.453.634 346.403.065.984

Kenaikan/ Penurunan (Rp) 2.330.634.304 (101.355.186.877) 493.035.937 1.423.541.975 746.680.298 (159.590.000) (61.393.662.807) (3.507.088.914) (20.999.248.104) (182.420.884.188)

% 53,15 (77,32) 8,71 147,05 157,67 (16,12) (41,69) (62,50) (42,03) (52,66)

Mutasi Aset Lain-Lain per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2014

346.403.065.984

Mutasi Tambah Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lain

234.836.571.827

Mutasi Kurang Penghapusan (BMN yang dihentikan) Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan) Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan) Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan Saldo per 31 Desember 2015

(29.679.569.148) (10.394.739.249) (356.693.027.154) (40.500.000) (2.367.358.164) (18.082.262.300) 163.982.181.796

Penjelasan mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut: A. MUTASI TAMBAH 1. Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain sebesar Rp234.836.571.827 terdiri dari: No.

Nama Satker

1

Setjen Biro

2

Pusdiklat


Nilai (Rp) 1.716.934.689 143.900.000

- 94 -


3

Biro Umum

4

BPKN

5

Atdag Denhaag

6

PTRI Jenewa

191.807.000

7

KDEI Taipei

251.929.801

8

Atdag Seoul

6.543.878

9

Atdag Beijing

25.565.404

10

Konsuldag Hong Kong

75.340.517

11

Atdag Kuala Lumpur

36.895.690

12

Atdag Singapura

10.594.589

13

Atdag Manila

14


15


3.492.559.000

16


1.451.219.000

17


6.404.128.000

18

Diskop UKM Perindag Kab. Bandung

3.767.886.000

19

Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok

2.647.968.379

20

Disperindagkop, Pertanian & UMKM Kota Cimahi

1.900.268.000

21

Disperindagtamben Kab. Kendal

3.802.762.000

22


3.618.188.000

23


24


3.996.559.000

25

Disperindagko UMKM Kab. Klaten

4.970.000.000

26

Disperindag dan Pengelolaan Pasar Kab. Boyolali

4.940.391.000

27

Disperindag Kab. Situbondo

7.061.179.950

28


4.853.864.000

29


4.846.278.000

30


3.824.075.000

31

Disperindag PE Kab. Tapanuli Utara

32


1.785.014.000

33


5.410.452.000

34


4.889.069.000

35


1.247.900.000

36

Disperindagkop & UMKM Kab. Lampung Utara

37

5.839.958.000

39


40

Dinas koperindag Kab. Mesuji

2.380.637.000

41


1.488.248.000

42


4.980.244.641

43


38


2.530.327.466 285.140.000 48.637.316

399.795.800 15.239.820.200

15.808.526.951

12.343.965.000

628.131.000

4.877.643.000 4.919.565.000

829.453.000

- 95 -


44

Diskoperin & UKM Kab. Kapuas

2.437.733.000

45


7.785.075.000

46

Diskoperindag Kab Hulu Sungai Selatan

47


1.567.522.000

48


2.450.000.000

49


4.882.565.000

50


5.709.196.500

51


3.995.297.000

52


2.331.043.000

53

Disperindag Gianyar

3.763.268.000

54

Disperindag Bangli

4.814.845.000

55

Disperindag PM Kab.Ende

816.883.000

56


830.343.300

57


9.912.065.000

58


2.951.330.999

59

Diskop UKM Indag Kab. Muko-Muko

2.429.960.000

60

Disperindag Kab.Serang

7.756.464.000

61


2.921.545.000

62

Disperindagkop Kab.Belitung Timur

5.632.036.000

63

Disperindag Boalemo

1.896.211.000

64


788.623.930

65


20.435.060

66


59.087.531

67


68


746.680.298

69

797.265.253

71

Set Ditjen PEN Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Direktorat Pemberdayaan Konsumen

72


73


6.173.000

74


7.900.000

75


7.000.000

70

Jumlah

848.810.000

2.391.608.772

3.583.507.913 583.750.000 142.983.000

234.836.571.827

B. MUTASI KURANG 1. Penghapusan (BMN yang dihentikan) sebesar (Rp29.679.569.148) terdiri dari: No.

Nama Satker

1

Atdag London

2

Atdag Berlin


Nilai (Rp) (191.665.000) (46.198.626)

- 96 -


3

Atdag Canberra

(205.259.683)

4

Atdag Bangkok

(223.648.786)

5

Atdag Kuala Lumpur

(169.490.700)

6

Atdag Cairo

(141.763.588)

7

Dinas Perindag EM Kab. Pinrang

8


(118.620.000)

9


(234.981.584)

10


(968.066.797)

11

Set Ditjen PEN

(797.265.253)

12

BBPPEI

(159.590.000)

13

Disperindag Kop UKM Kab. Subang

(2.710.329.000)

14

Disperindag Kop UKM Kab. Bantul

(2.914.557.250)

15

Disperindag Kop UKM Kab. Tanah Datar

(2.584.150.000)

16

(2.887.884.000)

20

Disperindag Kab. Lebak Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Direktorat Standardisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Direktorat Pengembangan Mutu Barang

21


(1.928.453.240)

17 18 19

Jumlah



(4.829.484.000)

(7.090.596.827) (711.041.014) (166.800.000) (599.723.800) (Rp29.679.569.148)

Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada Atdag London sebesar (Rp191.665.000) berdasarkan surat nomor: 79/M-DAG/KEP/2/2015.



Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada Atdag Berlin sebesar (Rp46.198.626) berdasarkan surat nomor: 786/M-DAG/KEP/8/2015.



Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada Atdag Canberra sebesar (Rp205.259.683) berdasarkan surat nomor: 661/M-DAG/KEP/4/2015.



Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada Atdag Bangkok sebesar (Rp223.648.786) berdasarkan surat nomor: 630/M-DAG/KEP/3/2015.



Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada Atdag Kuala Lumpur sebesar

(Rp169.490.700)

berdasarkan

surat

nomor:

29.1/M-

DAG/KEP/1/2015. 

Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada Atdag Cairo sebesar (Rp141.763.588) berdasarkan surat nomor: 654/M-DAG/KEP/4/2015.



Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada Set. Ditjen Daglu sebesar (Rp118.620.000) berdasarkan risalah lelang nomor: 200/2015 dan nomor: 066/2015.


- 97 -


Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada Direktorat Pengamanan Perdagangan sebesar (Rp234.981.584) berdasarkan surat nomor: 771.1/M-DAG/KEP/6/2014.



Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada Set. Ditjen PEN sebesar (Rp797.265.253) berdasarkan surat nomor: 992/M-DAG/KEP/8/2015.



Penghapusan

(BMN

yang

dihentikan)

pada

BBPPEI

sebesar

(Rp159.590.000) berdasarkan surat nomor: 108/M-DAG/KEP/2/2015. 

Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada Set. Ditjen KPI sebesar (Rp968.066.797) berdasarkan surat nomor: 84.1/M-DAG/KEP/2/2015.



Penghapusan

(BMN

yang

dihentikan)

pada

BP2KP

sebesar

(Rp7.090.596.827) berdasarkan SK Penghapusan nomor: 1058/MDAG/KEP/11/2015 dan 1107/M-DAG/KEP/11/2015. 

Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada Direktorat Standardisasi sebesar (Rp711.041.014) berdasarkan SK penghapusan nomor: 108.1/M-DAG/KEP/2/2015 dan 1140/M-DAG/KEP/12/2015.



Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada Set. Ditjen SPK sebesar (Rp166.800.000) berupa pick up berdasarkan SK Penghapusan nomor: 711/M-DAG/KEP/6/2015.



Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada Direktorat Pengembangan Mutu Barang sebesar (Rp599.723.800) berupa station wagon, sepeda motor dan barang inventaris lainnya berdasarkan SK Penghapusan nomor: 108.1/M-DAG/KEP/2/2015 dan 1050.1/M-DAG/KEP/9/2015.



Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada Direktorat Pengembangan Mutu Barang sebesar (Rp599.723.800) berdasarkan SK penghapusan nomor: 1050.1/M-DAG/KEP/9/2015.



Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada Balai Penguji Mutu Barang sebesar (Rp1.928.453.240) berdasarkan SK Penghapusan nomor: 1138/M-DAG/KEP/12/2015.

2. Transfer keluar (BMN yang dihentikan) sebesar (Rp10.394.739.249) terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

1


(1.247.900.000)

2

Disperindag Kota Bandar Lampung

(1.488.248.000)

3

Disperindagkop PM Kab. Minahasa Tenggara

(1.567.522.000)

4

Diskopdag dan Usaha Kecil Kota Pare Pare

(2.854.598.250)


- 98 -


5

Disperindag Kab. Bengkulu Utara

6

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Jumlah

(2.951.330.999) (285.140.000) (Rp10.394.739.249)

3. Hibah keluar (BMN yang dihentikan) sebesar (Rp356.693.027.154) terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

1


2


(3.492.559.000)

3


(1.451.219.000)

4


(6.404.128.000)

5

Diskop UKM Perindag Kab. Bandung

(3.767.886.000)

6

(2.647.968.379)

8

Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok Disperindagkop, Pertanian & UMKM Kota Cimahi Disperindagtamben Kab.Kendal

9


(3.618.188.000)

10


11

Kab. Purworejo

(3.996.559.000)

12

(4.970.000.000)

14

Disperindagko UMKM Kab. Klaten Disperindag dan Pengelolaan Pasar Kab.Boyolali Disperindag Kota Surakarta

15

Disperindag dan UKM D.I. Yogyakarta

16

Disperindagkop Kab. Bantul

(5.993.965.024)

17

Disperindag & ESDM Kab. Kulonprogo

(4.955.000.000)

18

Disperindag Kab. Situbondo

(7.061.179.950)

19

Disperindag Kab. Ngawi

(6.746.675.000)

20


(4.853.864.000)

21


(4.846.278.000)

22

Disperindag NAD

23


(3.824.075.000)

24

Disperindag PE Kab.Karo

(1.245.000.000)

25

Dinas Perindagkop Kab. Dairi

26

Disperindag PE Kab.Tapanuli Utara

27

(1.062.500.000)

29

Disperindag PE Kab.Samosir Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan Diskoperindag Kab.Toba Samosir

30

Disperindag Kab.Batu Bara

(3.000.000.000)

31


(1.785.014.000)

32


(5.410.452.000)

7

13

28


(20.097.063.250)

(1.900.268.000) (3.802.762.000) (15.810.563.000)

(4.940.391.000) (4.824.529.000) (6.880.000)

(13.260.000)

(849.200.000) (12.343.965.000) (841.194.000)

(1.697.584.000)

- 99 -


33

Disperindag Prov. Riau

34

Disperindag & Investasi Kota Dumai

35

Disindagkop Kab. Tanjung Jabung Timur

(979.697.000)

36

Disperindag Prov. Sumatera Selatan

(108.075.000)

37


(4.889.069.000)

38


(1.247.900.000)

39

Disperindagkop & UMKM Kab.Lampung Utara

(628.131.000)

40

(5.839.958.000)

42


43

Dinas Koperindag Kab. Mesuji

(2.380.637.000)

44


(1.488.248.000)

45


(4.980.244.641)

46

Disperindag Prov. Kalimantan Barat

47

Disperindagkop Kab. Bengkayang

(838.500.000)

48


(829.453.000)

49

Diskoperin & UKM Kab.Kapuas

(2.437.733.000)

50


(7.785.075.000)

51

Disperindag Prov. Kalimantan Selatan

(103.025.000)

52

Diskoperindag Kab Hulu Sungai Selatan

(848.810.000)

53

Disperindag Kab. Balangan

54

Disperindag Kab. Kutai Barat

55

Disperindagkop Kota. Bontang

(1.249.725.000)

56


(1.567.522.000)

57


(2.450.000.000)

58


(1.248.499.999)

59

61

Disperindag Kota Bitung Diskop, UMKM, Perindag Prov. Sulawesi Tengah Dinas Perindagkop Kota Palu

62

Diskoperindag Kab. Luwu

63

Dinas Koperasi UMKM Perindag Kab. Barru

(5.414.622.000)

64

Diskop, UKM, Perindag Kab.Enrekang

(4.882.565.000)

65


(3.995.297.000)

66


(2.331.043.000)

67

Disperindag Gianyar

(3.763.268.000)

68

Disperindag Bangli

(4.814.845.000)

69


(7.132.959.600)

70

Disperindag Prov. NTB

71

Diskoperindag Kota Mataram

72

Disperindag PM Kab. Ende

41

60


(96.950.000) (8.796.712.455)

(4.877.643.000) (4.919.565.000)

(24.925.000)

(1.143.381.000) (846.477.000)

(850.000.000) (452.667.000) (7.990.585.000) (977.500.000)

(94.185.000) (6.673.050.000) (816.883.000)

- 100 -


73


74


(17.365.180.000)

75


(1.056.035.000)

76

Disperindagkop UMKM Kab. Jayapura

77

Disperindag Prov. Bengkulu

(50.060.000)

78


(2.951.330.999)

79

Diskopukm Indag Kab. Muko-Muko

(2.429.960.000)

80

Disperindag Kab Kepahiang

81

Disperindag Kab. Serang

82

Disperindag & Binasar Kab. Pandeglang

83


84

Disperindag Prov. Bangka Belitung

(167.000.000)

85

Disperindagkop Kab.Belitung Timur

(5.632.036.000)

86

Disperindag Boalemo

(1.896.211.000)

87

P2DN Prov. Kepulauan Riau

(35.000.000)

88

Diskop UKM Perindag Prov. Sulawesi Barat

(52.112.000)

89

Disperindag Kop, UKM Kab. Bogor

(2.854.345.000)

90

Disperindag Kop, UKM Kab. Cianjur

(2.797.023.000)

91

Disperindag Kop, UKM Kab. Garut

(2.367.931.000)

92

Disperindag Kop, UKM Kab. Kuningan

(2.360.862.000)

93

Disperindag Kop, UKM Kab. Indramayu

(2.870.890.000)

94

Disperindag Kop, UKM Kab. Majalengka

(2.905.795.000)

95

Disperindag Kop, UMKM Kab. Demak

(5.783.153.000)

96

Disperindagtamben Kab. Grobogan

(2.728.450.000)

97

Disperindag Kop, UKM Kab. Jepara

(2.860.950.000)

98

Disperindag Kop, UMKM Kab. Banjarnegara

(2.921.989.000)

99

Disperindag Kop, UKM Kab. Jombang

(2.839.273.557)

100

Disperindag Kop, UKM Kab. Nganjuk

(2.629.187.000)

101

Disperdag Kab.Musi Banyuasin

(2.883.502.000)

102

Disperindag Kop, UKM Kab. Barito Kuala

(2.860.098.000)

103

Disperindagem Kab. Pinrang

(2.881.721.000)

104

Diskoperindag Kab. Palopo

(2.876.500.000)

105

Disilap. UKM & Perdagangan Kab. Mamuju

(2.875.073.000)

Jumlah

(830.343.300)

(499.602.000)

(849.600.000) (7.756.464.000) (848.210.000) (2.921.545.000)

(Rp356.693.027.154)

4. Reklasifikasi keluar (BMN yang dihentikan) sebesar (Rp40.500.000) pada Pusdiklat berupa anti virus yang dicatat sebagai BMN (hasil Inventarisasi) (nomor: SJ-DAG-6.3/ SK/11/2014). 5. Usulan barang rusak berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan) sebesar (Rp2.367.358.164) terdiri dari:


- 101 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited a. Usulan barang rusak berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan) pada Setjen Biro sebesar (Rp1.004.256.564). b. Usulan barang rusak berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan) pada Biro Umum sebesar (Rp1.127.461.600) berupa jeep berdasarkan surat nomor: 3316/SJ-DAG.ND/11/2015. c. Usulan barang rusak berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan) pada BPKN sebesar (Rp235.640.000) berdasarkan risalah lelang nomor: 250/2015. 6. Penggunaan

kembali

BMN

yang

sudah

dihentikan

sebesar

(Rp18.082.262.300) terdiri dari: No.

Nama Satker

Nilai (Rp)

1


2


3


(21.509.000) (18.052.853.300) (7.900.000)

Jumlah

Akumulasi

(18.082.262.300)

C.24 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Penyusutan/ Amortisasi Aset

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2015

Lainnya

dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar (Rp43.267.717.777) dan

(Rp43.267.717.777)

(Rp71.817.310.751) yang merupakan akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak

digunakan

dalam

operasi

pemerintahan

lingkup

Kementerian

Perdagangan. Adapun rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2015 per Eselon I tersaji pada Tabel 81. Tabel 81 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per Eselon I No 1 2 3 4 5 6 7 8 9


31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)

(5.868.134.773) (10.000.648.092) (1.529.344.141) (2.370.801.767) (1.044.066.814) (753.495.008) (15.458.666.205) (660.481.175) (5.582.079.802) (43.267.717.777)

(3.668.866.665) (20.478.242.133) (993.770.377) (968.066.797) (293.572.230) (901.346.749) (19.662.239.848) (430.828.789) (24.420.377.163) (71.817.310.751)

Kenaikan/ Penurunan (Rp) (2.199.268.108) 10.477.594.041 (535.573.764) (1.402.734.970) (750.494.584) 147.851.741 4.203.573.643 (229.652.386) 18.838.297.361 28.549.592.974

% 59,94 (51,16) 53,89 144,90 255,64 (16,40) (21,38) 53,30 (77,14) (39,75)

Nilai Akumulasi tersebut seluruhnya merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dan tidak terdapat Amortisasi.


- 102 -


Kewajiban Jangka

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Pendek Rp17.418.929.264

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp17.418.929.264 dan Rp13.619.403.556. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada Tabel 82. Tabel 82 Rincian Kewajiban Jangka Pendek No

Uraian

31-12-2014 (Rp)


%

1

Utang kepada Pihak Ketiga

8.533.415.868

8.728.950.712

(195.534.844)

(2,24)

2

Pendapatan Diterima Dimuka

1.317.264.424

348.778.993

968.485.431

277,68

3

Uang Muka dari KPPN

7.262.986.813

4.465.321.851

2.797.664.962

62,65

4

Utang Jangka Pendek Lainnya

305.262.159

76.352.000

228.910.159

299,81

17.418.929.264

13.619.403.556

3.799.525.708

27,90

Jumlah

Utang kepada Pihak

31-12-2015 (Rp)

C.25 Utang Kepada Pihak Ketiga

Ketiga Rp8.533.415.868

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp8.533.415.868 dan Rp8.728.950.712. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Kementerian Perdagangan per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 83. Tabel 83 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga No 1 2 3 4

Uraian Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Yang Masih Harus Dibayar Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Jumlah

31-12-2014 (Rp)


4.720.723.160

173.131.168

4.547.591.992

2.626,67

147.827.646

175.314.551

(27.486.905)

(15,68)

359.989.300

0

359.989.300

100,00

3.304.875.762

8.380.504.993

(5.075.629.231)

(60,56)

8.533.415.868

8.728.950.712

(195.534.844)

(2,24)

31-12-2015 (Rp)

%

Rincian Utang Pihak Ketiga Kementerian Perdagangan per Eselon I per tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 84.


- 103 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Tabel 84 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Eselon I No

Pendapatan

Uraian

31-12-2015 (Rp)

1 2

SETJEN DITJEN PDN

2.819.106.464 8.020.000

3

DITJEN DAGLU

4 5 6 7 8

ITJEN DITJEN PEN BAPPEBTI BPPKP DITJEN SPK Jumlah

31-12-2014 (Rp)


%

7.801.382.737 52.172.700

(4.982.276.273) (44.152.700)

(63,86) (84,63)

1.144.482.294

7.986.749

1.136.495.545

14.229,76

490.250.124 1.163.678.344 475.344.331 635.921.132 1.796.613.179 8.533.415.868

37.292.641 0 0 59.290.450 770.825.435 8.728.950.712

452.957.483 1.163.678.344 475.344.331 576.630.682 1.025.787.744 (195.534.844)

1.214,60 100,00 100,00 972,55 133,08 (2,24)

C.26 Pendapatan Diterima Dimuka

Diterima Dimuka Rp1.317.264.424

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp1.317.264.424 dan Rp348.778.993. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dari pihak ketiga tersaji pada Tabel 85. Tabel 85 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka No 1 2

Uraian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka Jumlah

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


689.465.330

344.122.151

345.343.179

100,35

627.799.094

4.656.842

623.142.252

13.381,22

1.317.264.424

348.778.993

968.485.431

277,68

%

Adapun Pendapatan Diterima Dimuka dari pihak ketiga per Eselon I tersaji pada Tabel 86. Tabel 86 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per Eselon I No

Uraian

1 2 3

SETJEN BAPPEBTI DITJEN SPK Jumlah

31-12-2015 (Rp) 1.034.445.424 0 282.819.000 1.317.264.424

31-12-2014 (Rp) 32.774.349 7.100.000 308.904.644 348.778.993

Kenaikan/ Penurunan (Rp) 1.001.671.075 (7.100.000) (26.085.644) 968.485.431

% 3.056,27 (100,00) (8,44) 277,68

A. SEKRETARIAT JENDERAL 1. Biro Umum Biro Umum berdasarkan kontrak perjanjian telah menyewakan lahan kepada pihak ketiga sebagai berikut:


- 104 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited a. PT. BRI Kantor Cabang Pembantu dengan persetujuan sewa Kementerian Keuangan No. S-32/MK.06/WKN.07/KNL.03/2015 dan telah dituangkan dalam perjanjian sewa No. 1267/SJ-DAG.5/ KONTRAK-BRI/5/2015. b. PT. Kirana Bangun Persada untuk memasang alat telekomunikasi/ Alat Pemancar. Kontrak telah berakhir April 2015. Perpanjangan sewa telah disetujuan Kementerian Keuangan melalui Surat No.S47/MK.6/WKN.07/KNL.03/2015 tanggal 8 September 2015, namun sampai dengan Laporan Keuangan disusun, perjanjian sewa belum dibuat. c. Koperasi Sejahtera Niaga yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama No.547/SJ-DAG.5/SD/3/2014 untuk mengelola usaha: 1) Kantin Utama. Tarif yang digunakan untuk sementara, menggunakan tarif berdasarkan SK Kemendag No.1298/MDAG/KEP/12/2011 2) Kantin Al’Arief 3) Trade Shop 4) Gubug Copy Sarinah dan Coca Cola 5) Caffe Rumah Ubi Nilai sewa yang dibebankan kepada Koperasi Sejahtera Niaga adalah berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal sebagai tindak

lanjut

Surat

Kepala

Kantor

Wilayah

DKI

No:S-

1847/WKN.7/2015

Sewa atas pemanfaatan tersebut yang dibayarkan di tahun 2015 adalah PT. BRI dan Koperasi Sejahtera Niaga untuk pemanfaatan Kantin Utama. Sewa Kantin Al’Arief, Trade Shop, Gubug Copy Sarinah dan Coca Cola beserta Caffe Rumah Ubi dibayarkan di tahun 2016. Perhitungan pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2015 sebesar Rp659.351.330 adalah sebagai berikut: Penyewa

Periode

Koperasi Sejahtera Niaga (Kantin Utama)

Januari 2016 Desember 2018 6 Mei 2015 s/d 6 Mei 2020

PT. BRI

Kontrak

Lama Sewa (Bulan)

Nilai Pembayaran

Pendapatan Di Muka Per 31-12-2015

676/MDAG/KEP/4/2010

5.437.500

36

336.951.330

336.951.330

S-32/MK.6/ WKN.07/KNL.03/ 2015

74.400.000

60

372.000.000

332.400.000

JUMLAH


Sewa Per Bulan

659.351.330

- 105 -


2. KDEI Taipei Pendapatan Diterima Dimuka pada satker KDEI Taipei sebesar Rp375.094.094 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa pendapatan surat keterangan, visa, paspor.

B. DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1. Direktorat Metrologi Direktorat Metrologi menyewakan lahan untuk mendirikan bangunan anjungan tunai mandiri (ATM) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten berdasarkan Persetujuan Sewa Kementerian Keuangan No.S-66/Mk.N/WKN.08/KNL.01/2015 dengan jangka waktu sewa

selama

3

tahun.

Berdasarkan

perjanjian

sewa

No.1761.1/SPK.5.6/PERJ/8/2015, nilai sewa sebesar Rp50.190.000 dengan nilai pajak yang dibayarkan pihak penyewa sebesar Rp5.019.000. Nilai Pendapatan yang diterima oleh Dit. Metrologi bersih sebesar Rp45.171.000. Nilai pendapatan dimuka per 31 Desember 2015 sebesar Rp30.114.000 sebagai berikut: Sewa/ Tahun

Waktu Sewa (th)

Pembayaran

Periode

15.057.000

3

45.171.000

3 Jan 2015 – 3 Jan 2018

Penyewa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

Pendapatan Sewa di Muka 31 Des 2015 30.114.000

2. Balai Pengujian Mutu Barang Pada Balai Pengujian Mutu Barang, diterima pendapatan dari pelanggan sebesar Rp252.705.000 atas jasa pengujian mutu barang, namun sampai dengan akhir tahun anggaran, pekerjaan pengujian belum terselesaikan karena masih dalam proses pengujian. No

Nama Perusahaan

Nilai

1

Balai Sertifikasi

2.100.000

2

Balittro

1.485.000

3

Chempak

4

Dinas Perkebunan Jawa Barat

5

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

8.220.000

6

Disperindag Aceh

8.100.000

7

Disperindag Gorontalo

8.550.000

8

Disperindag Kalimantan Tengah

9.675.000

4.400.000 39.200.000

9

Disperindag Kalimantan Timur

32.825.000

10

Disperindag Maluku

17.960.000

11

Disperindag Papua Barat

41.225.000


- 106 -


12

Disperindag Riau

6.025.000

13

Disperindag Yogya

9.675.000

14

Energizer Indonesia

1.960.000

15

Idefab Cipta

1.350.000

16

Kalimantan Timur

3.080.000

17

Macrotama double transfer

18

Mutiara Tiga Rasi

19

Panasonic Gobel Energy

20

Primera Panca Dwima

21

PT. Hamri (lebih bayar)

120.000

22

PT. Multis

480.000

23

PT. OSRAM

24

Cash Deposit

1.500.000 38.950.000 600.000 8.400.000

2.400.000 4.425.000 Jumlah

Uang Muka

252.705.000

C.27 Uang Muka dari KPPN

dari KPPN Rp7.262.986.813

Saldo Uang Muka Dari KPPN per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp7.262.986.813 dan Rp4.465.321.851. Adapun rincian Uang Muka dari KPPN per Eselon I per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 87. Tabel 87 Rincian Uang Muka dari KPPN per Eselon I No 1 2 3 4 5

Pendapatan yang

Uraian SETJEN DITJEN PDN DITJEN DAGLU DITJEN PEN DITJEN SPK Jumlah

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)

4.188.870.285 859.949.829 239.243.900 1.860.424.299 114.498.500 7.262.986.813


2.713.408.944 804.741.524 90.232.277 742.440.606 114.498.500 4.465.321.851

1.475.461.341 55.208.305 149.011.623 1.117.983.693 0 2.797.664.962

% 54,38 6,86 165,14 150,58 0,00 62,65

C.28 Pendapatan yang Ditangguhkan

Ditangguhkan Rp0

Saldo Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember

2014

masing-masing

sebesar

Rp0

dan

Rp3.352.634.370.

Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan/ potongan pajak yang belum disetorkan ke kas Negara pada tanggal 31 Desember 2015. Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan per Eselon I tersaji pada tabel 88.


- 107 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Tabel 88 Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan per Eselon I No 1 2 3 4

Utang Jangka

Uraian

31-12-2015 (Rp)

SETJEN DITJEN PDN BPPKP DITJEN SPK Jumlah

31-12-2014 (Rp)

0 0 0 0 0

3.297.013.482 (485.000) 12.088.050 44.017.838 3.352.634.370

Kenaikan/ Penurunan (Rp) (3.297.013.482) 485.000 (12.088.050) (44.017.838) (3.352.634.370)

% (100,00) 100,00 (100,00) (100,00) (100,00)

C.29 Utang Jangka Pendek Lainnya

Pendek Lainnya Rp305.262.159

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp305.262.159 dan Rp76.352.000. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 89. Tabel 89 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I No

Uraian

1 2 3

SETJEN DITJEN KPI BPPKP Jumlah

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)

261.077.217 0 44.184.942 305.262.159


0 76.352.000 0 76.352.000

261.077.217 (76.352.000) 44.184.942 228.910.159

% 0,00 (100,00) 0,00 299,81

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp305.262.159 merupakan utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor.

Ekuitas Dana Lancar

C.30 Ekuitas Dana Lancar

Rp0

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp30.537.217.837. Adapun rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 90. Tabel 90 Rincian Ekuitas Dana Lancar No 1 2

3

Uraian Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

0

75.767.255

(75.767.255)

(100,00)

0

8.259.474.482

(8.259.474.482)

(100,00)

0

(151.340.768)

151.340.768

100,00

4

Barang/Jasa yang Harus Diterima

0

22.702.095.861

(22.702.095.861)

(100,00)

5

Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan

0

(348.778.993)

348.778.993

100,00

0

30.537.217.837

(30.537.217.837)

(100,00)

Jumlah


- 108 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Rincian Ekuitas Dana Lancar per Eselon I per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 91. Tabel 91 Rincian Ekuitas Dana Lancar per Eselon I No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ekuitas Dana

Uraian

31-12-2015 (Rp)

SETJEN DITJEN PDN DITJEN DAGLU DITJEN KPI ITJEN DITJEN PEN BAPPEBTI BPPKP DITJEN SPK Jumlah

31-12-2014 (Rp)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.633.469.579 2.841.179.534 1.216.956.770 5.460.600 15.809.797 2.878.771.966 653.506.993 403.337.400 888.725.198 30.537.217.837

Kenaikan/ Penurunan (Rp) (21.633.469.579) (2.841.179.534) (1.216.956.770) (5.460.600) (15.809.797) (2.878.771.966) (653.506.993) (403.337.400) (888.725.198) (30.537.217.837)

% (100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00)

C.31 Ekuitas Dana Investasi

Investasi Rp0

Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.193.641.879.008. Adapun rincian Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 92. Tabel 92 Rincian Ekuitas Dana Investasi No 1 2

Uraian

31-12-2014 (Rp)


%

0

3.784.596.151.441

(3.784.596.151.441)

(100,00)

0

409.045.727.567

(409.045.727.567)

(100,00)

0

4.193.641.879.008

(4.193.641.879.008)

(100,00)

31-12-2015 (Rp)

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah

Rincian Ekuitas Dana Investasi per Eselon I per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 93. Tabel 93 Rincian Ekuitas Dana Investasi per Eselon I No 1 2 3 4 5 6 7 8 9



31-12-2015 (Rp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31-12-2014 (Rp)


%

1.040.649.032.843 2.414.972.992.690 30.927.014.670 4.816.134.553 2.983.725.319 206.230.873.735 159.159.902.598 23.836.535.683 310.065.666.917 4.193.641.879.008

(1.040.649.032.843) (2.414.972.992.690) (30.927.014.670) (4.816.134.553) (2.983.725.319) (206.230.873.735) (159.159.902.598) (23.836.535.683) (310.065.666.917) (4.193.641.879.008)

(100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00)

- 109 -


Ekuitas

C.32 EKUITAS

Rp5.021.837.124. 139

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp5.021.837.124.139 dan Rp0. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.


- 110 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Pendapatan

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan

Rp69.799.421.

31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp69.799.421.842 dan Rp0.

842

Pendapatan tersebut terdiri dari: Tabel 94 Perbandingan Realisasi PNBP 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Uraian Pendapatan Negara Bukan Pajak Jumlah

Realisasi Pendapatan (Rp) 31-12-2015 31-12-2014


69.799.421.842

0

69.799.421.842

0,00

69.799.421.842

0

69.799.421.842

0,00

Tabel 95 Rincian Realisasi PNBP per Eselon I

Beban Pegawai

No

Uraian

1 2 3 4 5 6

SETJEN DITJEN PDN DITJEN DAGLU DITJEN PEN BAPPEBTI DITJEN SPK Jumlah

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)

39.976.498.401 568.250.028 7.181.198.939 3.357.094.900 2.858.073.259 15.858.306.315 69.799.421.842

Kenaikan/ Penurunan (Rp) 0 0 0 0 0 0 0

39.976.498.401 568.250.028 7.181.198.939 3.357.094.900 2.858.073.259 15.858.306.315 69.799.421.842

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.2 Beban Pegawai

Rp392.145.220. 667

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp392.145.220.667 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tabel 96 Perbandingan Beban Pegawai 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

1

Beban Gaji Pokok PNS

117.888.626.979

0

117.888.626.979

0,00

2

Beban Pembulatan Gaji PNS

1.970.422

0

1.970.422

0,00

3

Beban Tunj. Suami/Istri PNS

8.447.931.308

0

8.447.931.308

0,00

4

Beban Tunj. Anak PNS

2.218.201.979

0

2.218.201.979

0,00

5

Beban Tunj. Struktural PNS

9.486.545.000

0

9.486.545.000

0,00


- 111 -


6

Beban Tunj. Fungsional PNS

2.274.920.000

0

2.274.920.000

0,00

7

Beban Tunj. PPh PNS

3.267.558.708

0

3.267.558.708

0,00

8

Beban Tunj. Beras PNS

6.555.653.960

0

6.555.653.960

0,00

9

Beban Uang Makan PNS

16.456.706.200

0

16.456.706.200

0,00

10

Beban Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)

8.869.286.147

0

8.869.286.147

0,00

11

Beban Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)

3.293.801.000

0

3.293.801.000

0,00

12

Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri Untuk Home Staff PNS (Staff di LN)

50.470.217.401

0

50.470.217.401

0,00

13

Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri Untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)

15.687.127.704

0

15.687.127.704

0,00

14

Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri

44.523.600

0

44.523.600

0,00

15

Beban Lokal Staff Lainnya

9.222.585.302

0

9.222.585.302

0,00

16

Beban Tunjangan Umum PNS

3.811.075.028

0

3.811.075.028

0,00

17

Beban Tunjangan Pegawai Non PNS

126.875.000

0

126.875.000

0,00

18

Beban Uang Honor Tetap

6.263.645.000

0

6.263.645.000

0,00

19

Beban Uang Lembur

5.930.368.818

0

5.930.368.818

0,00

20

Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

113.069.396.263

0

113.069.396.263

0,00

21

Beban Pegawai Transito

8.758.204.848

0

8.758.204.848

0,00

392.145.220.667

0

392.145.220.667

0,00

Jumlah

Tabel 97 Rincian Beban Pegawai per Eselon I No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

1

SETJEN

109.237.844.259

0

109.237.844.259

0,00

2

DITJEN PDN

23.778.256.371

0

23.778.256.371

0,00

3

DITJEN DAGLU

28.689.867.925

0

28.689.867.925

0,00

4

DITJEN KPI

23.847.829.315

0

23.847.829.315

0,00

5

ITJEN

13.090.826.608

0

13.090.826.608

0,00

6

DITJEN PEN

92.213.303.456

0

92.213.303.456

0,00

7

BAPPEBTI

14.978.583.222

0

14.978.583.222

0,00

8

BPPKP

16.979.407.532

0

16.979.407.532

0,00

9

DITJEN SPK

69.329.301.979

0

69.329.301.979

0,00

392.145.220.667

0

392.145.220.667

0,00

Jumlah


- 112 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Beban

D.3 Beban Persediaan

Persediaan Rp42.434.826.

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

044

2015

dan

31

Desember

2014

adalah

masing-masing

sebesar

Rp42.434.826.044 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barangbarang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut: Tabel 98 Perbandingan Beban Persediaan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No 1 2 3

Uraian

31-12-2015 (Rp)

Beban Persediaan Konsumsi Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges Beban Persediaan Bahan Baku

4

Beban Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga

5

Beban Persediaan Lainnya Jumlah

31-12-2014 (Rp)


%

38.176.012.889

0

38.176.012.889

0,00

601.565.505

0

601.565.505

0,00

2.187.513.577

0

2.187.513.577

0,00

15.942.406

0

15.942.406

0,00

1.453.791.667

0

1.453.791.667

0,00

42.434.826.044

0

42.434.826.044

0,00

Tabel 99 Rincian Beban Persediaan per Eselon I No

Uraian

31-12-2014 (Rp)


%

1

SETJEN

9.110.977.334

0

9.110.977.334

0,00

2

DITJEN PDN

5.943.713.108

0

5.943.713.108

0,00

3

DITJEN DAGLU

3.739.324.819

0

3.739.324.819

0,00

4

DITJEN KPI

1.085.045.000

0

1.085.045.000

0,00

5

ITJEN

1.796.882.990

0

1.796.882.990

0,00

6

DITJEN PEN

7.028.350.570

0

7.028.350.570

0,00

7

BAPPEBTI

3.014.615.164

0

3.014.615.164

0,00

8

BPPKP

2.521.256.977

0

2.521.256.977

0,00

9

DITJEN SPK

8.194.660.082

0

8.194.660.082

0,00

42.434.826.044

0

42.434.826.044

0,00

Jumlah

Beban Jasa

31-12-2015 (Rp)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Rp777.470.078. 847

Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp777.470.078.847 dan Rp0. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:


- 113 -


Tabel 100 Perbandingan Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No

Uraian

1

Beban Keperluan Perkantoran

2

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

44.167.296.586

0

44.167.296.586

0,00

Beban Penambah Daya Tahan Tubuh

857.719.500

0

857.719.500

0,00

3

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

976.712.122

0

976.712.122

0,00

4

Beban Honor Operasional Satuan Kerja

27.414.137.484

0

27.414.137.484

0,00

5

Beban Barang Operasional Lainnya

13.010.933.698

0

13.010.933.698

0,00

6

Beban Bahan

84.928.793.233

0

84.928.793.233

0,00

7

Beban Honor Output Kegiatan

41.661.790.635

0

41.661.790.635

0,00

8

Beban Barang Non Operasional Lainnya

59.718.792.331

0

59.718.792.331

0,00

9

Beban Langganan Listrik

18.217.736.702

0

18.217.736.702

0,00

10

Beban Langganan Telepon

3.185.409.804

0

3.185.409.804

0,00

11

Beban Langganan Air

807.761.323

0

807.761.323

0,00

12

Beban Langganan Daya Dan Jasa Lainnya

3.352.640.167

0

3.352.640.167

0,00

13

Beban Jasa Pos dan Giro

4.366.997

0

4.366.997

0,00

14

Beban Jasa Konsultan

53.044.018.375

0

53.044.018.375

0,00

15

Beban Sewa

71.174.770.053

0

71.174.770.053

0,00

16

Beban Jasa Profesi

47.656.799.856

0

47.656.799.856

0,00

17

Beban Jasa Lainnya

307.288.914.981

0

307.288.914.981

0,00

18

Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan Dan Mesin

1.485.000

0

1.485.000

0,00

777.470.078.847

0

777.470.078.847

0,00

Jumlah

Tabel 101 Rincian Beban Barang dan Jasa per Eselon I No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

1

SETJEN

206.141.898.163

0

206.141.898.163

0,00

2

DITJEN PDN

216.161.095.437

0

216.161.095.437

0,00

3

DITJEN DAGLU

101.243.403.220

0

101.243.403.220

0,00

4

DITJEN KPI

46.093.145.536

0

46.093.145.536

0,00

5

ITJEN

5.998.515.662

0

5.998.515.662

0,00

6

DITJEN PEN

108.869.413.495

0

108.869.413.495

0,00

7

BAPPEBTI

25.425.020.856

0

25.425.020.856

0,00

8

BPPKP

18.779.722.460

0

18.779.722.460

0,00

9

DITJEN SPK

48.757.864.018

0

48.757.864.018

0,00

777.470.078.847

0

777.470.078.847

0,00

Jumlah


- 114 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Beban

D.5 Beban Pemeliharaan

Pemeliharaan Rp56.733.875.

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan

685

31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp56.733.875.685 dan Rp0. Beban

Pemeliharaan

merupakan

beban

yang

dimaksudkan

untuk

mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut: Tabel 102 Perbandingan Beban Pemeliharaan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

1

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

13.998.196.203

0

13.998.196.203

0,00

2

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

3.598.250.902

0

3.598.250.902

0,00

3

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

29.230.078.305

0

29.230.078.305

0,00

4

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7.252.651.662

0

7.252.651.662

0,00

39.210.000

0

39.210.000

0,00

1.102.523.074

0

1.102.523.074

0,00

1.512.965.539

0

1.512.965.539

0,00

56.733.875.685

0

56.733.875.685

0,00

5 6 7

Beban Pemeliharaan Jaringan Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan Beban Persediaan Suku Cadang Jumlah

Tabel 103 Rincian Beban Pemeliharaan per Eselon I No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Beban


31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)

30.892.409.985 1.365.424.138 1.119.340.913 693.921.475 906.718.302 5.181.508.590 562.610.945 4.860.349.383 11.151.591.954 56.733.875.685

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kenaikan/ Penurunan (Rp) 30.892.409.985 1.365.424.138 1.119.340.913 693.921.475 906.718.302 5.181.508.590 562.610.945 4.860.349.383 11.151.591.954 56.733.875.685

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015

Rp312.719.688.

dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp312.719.688.715

715

dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:


- 115 -


Tabel 104 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No

31-12-2015 (Rp)

1 2

Beban Perjalanan Biasa Beban Perjalanan Tetap

114.587.555.937 4.776.711.100

0 0

114.587.555.937 4.776.711.100

0,00 0,00

3

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

17.269.324.632

0

17.269.324.632

0,00

4

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

24.320.253.081

0

24.320.253.081

0,00

55.350.895.031

0

55.350.895.031

0,00

31.812.534.062

0

31.812.534.062

0,00

2.621.936.333

0

2.621.936.333

0,00

61.980.478.539

0

61.980.478.539

0,00

312.719.688.715

0

312.719.688.715

0,00

5 6

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri

7

Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri

8

Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri Jumlah

31-12-2014 (Rp)


Uraian

%

Tabel 105 Rincian Beban Perjalanan Dinas per Eselon I No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Beban Barang


31-12-2015 (Rp) 65.228.889.728 68.654.509.227 34.743.101.863 41.434.188.217 15.459.835.792 32.202.785.467 16.224.685.974 7.466.677.554 31.305.014.893 312.719.688.715


31-12-2014 (Rp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65.228.889.728 68.654.509.227 34.743.101.863 41.434.188.217 15.459.835.792 32.202.785.467 16.224.685.974 7.466.677.554 31.305.014.893 312.719.688.715

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Untuk Diserahkan

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang

kepada

berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-

Masyarakat Rp27.247.038.

masing sebesar Rp27.247.038.235 dan Rp0. Rincian Beban Barang Untuk

235

Diserahkan kepada Masyarakat adalah sebagai berikut: Tabel 106 Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No

1

Uraian Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda


31-12-2015 (Rp)

1.988.570.000

31-12-2014 (Rp)

0


1.988.570.000

%

0,00

- 116 -


2

Beban Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah

3

Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

4

Beban Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat Jumlah

10.769.500

0

10.769.500

0,00

24.894.113.265

0

24.894.113.265

0,00

353.585.470

0

353.585.470

0,00

27.247.038.235

0

27.247.038.235

0,00

Tabel 107 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per Eselon I No 1 2 3 4 5 6

Beban

Uraian SETJEN DITJEN PDN DITJEN KPI DITJEN PEN BAPPEBTI DITJEN SPK Jumlah

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)

426.437.039 23.908.840.946 25.275.000 126.885.000 353.961.750 2.405.638.500 27.247.038.235

0 0 0 0 0 0 0

Kenaikan/ Penurunan (Rp) 426.437.039 23.908.840.946 25.275.000 126.885.000 353.961.750 2.405.638.500 27.247.038.235

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31

Rp134.682.

Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar

658.868

Rp134.682.658.868 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tidak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut: Tabel 108 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

1

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

59.340.687.017

0

59.340.687.017

0,00

2

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

68.757.351.885

0

68.757.351.885

0,00

143.378.539

0

143.378.539

0,00

12.055.106

0

12.055.106

0,00

340.681.757

0

340.681.757

0,00

3 4 5

Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan Beban Penyusutan Irigasi Beban Penyusutan Jaringan


- 117 -


7

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Jumlah

45.035.375

0

45.035.375

0,00

6.043.469.189

0

6.043.469.189

0,00

134.682.658.868

0

134.682.658.868

0,00

Tabel 109 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per Eselon I No

Uraian


31-12-2014 (Rp)

%

1

SETJEN

30.754.030.154

0

30.754.030.154

0,00

2

DITJEN PDN

57.889.239.211

0

57.889.239.211

0,00

3

DITJEN DAGLU

1.944.358.311

0

1.944.358.311

0,00

4

DITJEN KPI

1.241.458.671

0

1.241.458.671

0,00

5

ITJEN

861.284.319

0

861.284.319

0,00

6

DITJEN PEN

4.241.887.368

0

4.241.887.368

0,00

7

BAPPEBTI

6.890.886.371

0

6.890.886.371

0,00

8

BPPKP

3.784.335.261

0

3.784.335.261

0,00

9

DITJEN SPK

27.075.179.202

0

27.075.179.202

0,00

134.682.658.868

0

134.682.658.868

0,00

Jumlah

Beban

31-12-2015 (Rp)

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31

Tertagih


Rp98.502.016

Rp98.502.016 dan Rp0. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut: Tabel 110 Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No 1

2

3

4.

Uraian Beban Penyisihan Piutang PNBP Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang Lainnya Jumlah


31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

102.224.101

0

102.224.101

0,00

(8.894.270)

0

(8.894.270)

0,00

(72.000)

0

(72.000)

0,00

5.244.185

98.502.016

5.244.185

0

98.502.016

0,00

- 118 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Tabel 111 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Eselon I No 1 2 3

Uraian SETJEN DITJEN PDN DITJEN SPK Jumlah

31-12-2015 (Rp)


31-12-2014 (Rp)

(3.722.085) 2.451.887 99.772.214 98.502.016

0 0 0 0

%

(3.722.085) 2.451.887 99.772.214 98.502.016

0,00 0,00 0,00 0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada satker Setjen Biro, Sekretariat Jenderal bersaldo minus (Rp3.722.085) dikarenakan adanya pembayaran/ setoran Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi atas nama Yuniarti sehingga nilai Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR berkurang sehingga pencatatan beban penyisihannya bersaldo minus (kredit). Rincian beban penyisihan senilai (Rp3.722.085) adalah sebagai berikut: No 1 2 3

Surplus/Defisit

Jumlah (Rp)

Uraian Beban Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR (Yuniarti) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – TP/TGR (Yuniarti) Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang Lainnya (denda pelanggaran tugas belajar) Jumlah

(8.894.270) (72.000) 5.244.185 (3.722.085)

D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Dari Kegiatan Non

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir

Operasional

pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing

(Rp470.198. 981.060)

sebesar (Rp470.198.981.060) dan Rp0. Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 112 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Realisasi Beban (Rp)

Kenaikan/Penurunan

Uraian 31-12-2015 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

31-12-2014

(Rp)

%

(474.388.266.769)

0

(474.388.266.769)

0,00

Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

0

0

0

0,00

Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

4.189.285.709

0

4.189.285.709

0,00

(470.198.981.060)

0

(470.198.981.060)

0,00

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional


- 119 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Tabel 113 Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional per Eselon I No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian

31-12-2015 (Rp)

SETJEN DITJEN PDN DITJEN DAGLU DITJEN KPI ITJEN DITJEN PEN BAPPEBTI BPPKP DITJEN SPK Jumlah

31-12-2014 (Rp)

1.101.391.280 (405.819.406.660) (6.100.891.153) 25.864.000 127.706.953 (673.231.072) (54.323.847.090) (4.749.778.070) 213.210.752 (470.198.981.060)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


%

1.101.391.280 (405.819.406.660) (6.100.891.153) 25.864.000 127.706.953 (673.231.072) (54.323.847.090) (4.749.778.070) 213.210.752 (470.198.981.060)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Catatan : Terdapat selisih kurs tahun anggaran 2014 yang diakui di tahun 2015 pada satker Atase Perdagangan dan telah dikoreksi dengan rincian sebagai berikut: Tabel 114 Rincian Selisih Kurs Tahun Anggaran 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Surplus/Defisit

Satker Atdag Brussel Atdag Den Haag Atdag London Atdag Tokyo Atdag Singapura Atdag Hongkong Atdag Riyadh Dubes WTO Atdag Bangkok Atdag Kuala Lumpur Atdag Washington DC Atdag Canberra Atdag Manila Atdag Cairo Atdag Moscow Atdag Jenewa Atdag Seoul Atdag Paris Atdag New Delhi Atdag Roma Atdag Madrid

Pendapatan/Beban Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Beban Beban Beban Beban Beban Beban Beban Beban Beban Beban Beban Beban Beban

Nilai (Rp) 30.280 9.382.723 2.348.730 3.930.442 2.464.252 1.067.746 4.086.611 935.312 15.936.450 479.587 1.055.258 1.255.799 86.777 86.724 7.441.246 9.276 1.283.927 294.929 6.587.045 8.557.425 280.141

D.11 SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (Rp2.143.931. 448.295)

Surplus/Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar (Rp2.143.931.448.295) dan Rp0. Surplus/Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:


- 120 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Tabel 115 Surplus/Defisit LO 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 per Eselon I No 1 2 3 4 5 6 7 8 9



31-12-2015 (Rp) (410.710.874.896) (802.954.686.957) (170.399.089.265) (114.394.999.214) (37.986.356.720) (247.180.270.118) (118.916.138.113) (59.141.527.237) (182.247.505.775) (2.143.931.448.295)

31-12-2014 (Rp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kenaikan/ Penurunan (Rp) (410.710.874.896) (802.954.686.957) (170.399.089.265) (114.394.999.214) (37.986.356.720) (247.180.270.118) (118.916.138.113) (59.141.527.237) (182.247.505.775) (2.143.931.448.295)

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 121 -


Ekuitas Awal Rp4.227.531. 731.215

E.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1

Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp4.227.531.731.215 dan Rp0. Dalam Implementasi akuntansi berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, nilai ekuitas per 1 Januari 2015 tersebut adalah merupakan reklasifikasi dari akun-akun neraca sebagai berikut: Tabel 116 Reklasifikasi Akun-akun Neraca Pembentuk Ekuitas per 1 Januari 2015 No

Jenis Akun

Nilai (Rp)

1

Kewajiban Yang Ditangguhkan

3.352.634.370

2

Ekuitas Dana Lancar

3

Ekuitas Dana Diinvestasikan

4.193.641.879.008

Nilai Ekuitas per 1 Januari 2015

4.227.531.731.215

30.537.217.837

Tabel 117 Rincian Ekuitas Awal per Eselon I No

Uraian

(Defisit) LO (Rp2.143.931. 448.295)

31-12-2014 (Rp)


%

1

SETJEN

1.065.579.515.904

0

1.065.579.515.904

0,00

2

DITJEN PDN

2.417.813.687.224

0

2.417.813.687.224

0,00

3

DITJEN DAGLU

32.143.971.440

0

32.143.971.440

0,00

4

DITJEN KPI

4.821.595.153

0

4.821.595.153

0,00

5

ITJEN

2.999.535.116

0

2.999.535.116

0,00

6

DITJEN PEN

209.109.645.701

0

209.109.645.701

0,00

7

BAPPEBTI

159.813.409.591

0

159.813.409.591

0,00

8

BPPKP

24.251.961.133

0

24.251.961.133

0,00

9

DITJEN SPK

310.998.409.953

0

310.998.409.953

0,00

4.227.531.731.215

0

4.227.531.731.215

0,00

Jumlah

Surplus

31-12-2015 (Rp)

E.2

Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah defisit sebesar (Rp2.143.931.448.295) dan Rp0. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Tabel 118 Rincian Surplus (Defisit) LO per Eselon I No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

1

SETJEN

(410.710.874.896)

0

(410.710.874.896)

0,00

2

DITJEN PDN

(802.954.686.957)

0

(802.954.686.957)

0,00

3

DITJEN DAGLU

(170.399.089.265)

0

(170.399.089.265)

0,00

4

DITJEN KPI

(114.394.999.214)

0

(114.394.999.214)

0,00

5

ITJEN

(37.986.356.720)

0

(37.986.356.720)

0,00

6

DITJEN PEN

(247.180.270.118)

0

(247.180.270.118)

0,00

7

BAPPEBTI

(118.916.138.113)

0

(118.916.138.113)

0,00

8

BPPKP

(59.141.527.237)

0

(59.141.527.237)

0,00

9

DITJEN SPK

(182.247.505.775)

0

(182.247.505.775)

0,00

(2.143.931.448.295)

0

(2.143.931.448.295)

0,00

Jumlah


- 122 -


Penyesuaian

E.3

Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Aset (Rp608.765.

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

980)

2015 dan 31 Desember 2014 adalah defisit sebesar (Rp608.765.980) dan Rp0. Rincian Penyesuaian Nilai Aset adalah sebagai berikut: Tabel 119 Rincian Penyesuaian Nilai Aset per Eselon I No

Uraian

1

SETJEN

2

DITJEN PDN

3

DITJEN DAGLU

4 5 6

DITJEN PEN

7

BAPPEBTI

8

BPPKP

9

DITJEN SPK

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

19.451.915

0

19.451.915

0,00

(168.876.064)

0

(168.876.064)

0,00

104.852.195

0

104.852.195

0,00

DITJEN KPI

(7.880.500)

0

(7.880.500)

0,00

ITJEN

83.319.288

0

83.319.288

0,00

(132.986.896)

0

(132.986.896)

0,00

(42.145.743)

0

(42.145.743)

0,00

40.698.837

0

40.698.837

0,00

(505.199.012)

0

(505.199.012)

0,00

(608.765.980)

0

(608.765.980)

0,00

Jumlah

Penyesuaian nilai aset tersebut merupakan penyesuaian nilai persediaan dari jurnal Kiriman Otomatis (KO) akibat penyesuaian nilai persediaan harga perolehan terakhir setiap bulannya, dimana metode yang digunakan dalam menilai persediaan menggunakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

E.4

Koreksi Nilai Persediaan

Persediaan Rp404.196.162

Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp404.196.162 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan adalah sebagai berikut: Tabel 120 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per Eselon I No

Uraian

1

SETJEN

2

DITJEN PDN

3

DITJEN DAGLU

4

DITJEN KPI

5

ITJEN

6

DITJEN PEN

7

BAPPEBTI

8

BPPKP

9

DITJEN SPK Jumlah


31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

38.418.990

0

38.418.990

0,00

331.139.855

0

331.139.855

0,00

18.003

0

18.003

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

2.478.014

0

2.478.014

0,00

(928.700)

0

(928.700)

0,00

33.070.000

0

33.070.000

0,00

0

0

0

0,00

404.196.162

0

404.196.162

0,00

- 123 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena: 1. Kesalahan dalam

penilaian

persediaan

yang

terjadi

pada periode

sebelumnya. 2. Terdapat selisih akibat pembulatan pada saat pengiriman ADK dari aplikasi persediaan ke SIMAK dan SAIBA.

Selisih

E.5

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

(Rp114.011.

2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar (Rp114.011.396)

396)

dan Rp0. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap adalah sebagai berikut: Tabel 121 Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per Eselon I No

Uraian

1

SETJEN

2

DITJEN PDN

3

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

0

0

0

0,00

(114.011.396)

0

(114.011.396)

0,00

DITJEN DAGLU

0

0

0

0,00

4

DITJEN KPI

0

0

0

0,00

5

ITJEN

0

0

0

0,00

6

DITJEN PEN

0

0

0

0,00

7

BAPPEBTI

0

0

0

0,00

8

BPPKP

0

0

0

0,00

9

DITJEN SPK

0

0

0

0,00

(114.011.396)

0

(114.011.396)

0,00

Jumlah

Selisih revaluasi aset tetap sebesar (Rp114.011.396) pada Disperindag Kota Denpasar dikarenakan adanya pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan untuk melakukan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan menjadi Peralatan dan Mesin, akan tetapi Disperindag Kota Denpasar dalam melakukan koreksi terjadi kesalahan pemilihan menu pencatatan koreksi di aplikasi SIMAK yaitu “Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset” yang seharusnya adalah pada menu “Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas”.

Koreksi Nilai

E.6

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31

(Rp69.039.361.


684)

(Rp69.039.361.684) dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:


- 124 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Tabel 122 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per Eselon I No

Uraian

1

SETJEN

2

DITJEN PDN

3

DITJEN DAGLU

4

DITJEN KPI

5

ITJEN

6

DITJEN PEN

7 8 9

DITJEN SPK

E.7

31-12-2014 (Rp)


%

(237.555.808)

0

(237.555.808)

0,00

(68.419.179.158)

0

(68.419.179.158)

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

(380.979.700)

0

(380.979.700)

0,00

(1.277.038)

0

(1.277.038)

0,00

BAPPEBTI

0

0

0

0,00

BPPKP

0

0

0

0,00

(369.980)

0

(369.980)

0,00

(69.039.361.684)

0

(69.039.361.684)

0,00

Jumlah

Lain-lain

31-12-2015 (Rp)

Lain-lain

(Rp33.124.165)

Lain-lain yang berdampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar (Rp33.124.165) dan Rp0. Rincian Lain-lain adalah sebagai berikut: Tabel 123 Rincian Lain-lain per Eselon I No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

1

SETJEN

(40.224.165)

0

(40.224.165)

0,00

2

DITJEN PDN

0

0

0

0,00

3

DITJEN DAGLU

0

0

0

0,00

4

DITJEN KPI

0

0

0

0,00

5

ITJEN

0

0

0

0,00

6

DITJEN PEN

7

BAPPEBTI

8 9

0

0

0

0,00

7.100.000

0

7.100.000

0,00

BPPKP

0

0

0

0,00

DITJEN SPK

0

0

0

0,00

(33.124.165)

0

(33.124.165)

0,00

Jumlah

Lain-lain sebesar (Rp33.124.165) terdiri dari: A. SEKRETARIAT JENDERAL 1. Koreksi lain-lain atas utang kepada pihak ketiga lainnya berupa tagihan telepon senilai (Rp21.115.677) pada satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan. Koreksi tersebut dikarenakan tahun 2010 satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan tidak mencatat tagihan telepon dan di awal tahun 2011 dijurnal balik atas tagihan telepon tersebut sehingga sejak tahun 2011 terdapat utang kepada pihak ketiga lainnya bersaldo Debet.


- 125 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited 2. Koreksi lain-lain pada satker-satker Perwakilan RI/Atase Perdagangan sebesar (Rp19.108.488) yang terdiri atas pengakuan beban rugi selisih kurs tahun anggaran 2014 sebesar (Rp43.354.584) dan pengakuan pendapatan dari untung selisih kurs tahun anggaran 2014 sebesar Rp24.246.096. B. BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Terdapat koreksi atas setoran tahun 2010 sebesar Rp7.100.000, karena ada setoran “No Name”, sehingga penerimaan tidak diketahui dari setoran mana, sampai dengan saat ini setoran tersebut tidak dapat diidentifikasi dan tidak terdapat klaim dari pihak ketiga.

Ekuitas Akhir

E.8

Ekuitas Akhir

Rp5.021.837. 124.139

Nilai Ekuitas Akhir per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp5.021.837.124.139 dan Rp0. Tabel 124 Rincian Ekuitas Akhir per Eselon I No

Uraian

31-12-2015 (Rp)

31-12-2014 (Rp)


%

1

SETJEN

1.212.815.827.038

0

1.212.815.827.038

0,00

2

DITJEN PDN

3.118.926.988.903

0

3.118.926.988.903

0,00

3

DITJEN DAGLU

30.114.580.235

0

30.114.580.235

0,00

4

DITJEN KPI

5.161.156.167

0

5.161.156.167

0,00

5

ITJEN

3.811.303.436

0

3.811.303.436

0,00

6

DITJEN PEN

213.361.269.443

0

213.361.269.443

0,00

7

BAPPEBTI

105.784.143.354

0

105.784.143.354

0,00

8

BPPKP

21.039.681.843

0

21.039.681.843

0,00

9

DITJEN SPK

310.822.173.720

0

310.822.173.720

0,00

5.021.837.124.139

0

5.021.837.124.139

0,00

Jumlah


- 126 -


F.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca. F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN 1. Pada tanggal 12 Agustus 2015 Bapak Thomas Trikasih Lembong dilantik sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia menggantikan Bapak Rachmat Gobel. 2. TA 2015, Kementerian Perdagangan menerima alokasi APBN melalui BA.090

sebesar

Rp3.532.078.978.000,

realisasi

mencapai

Rp3.075.253.096.177 atau 87,07%. Selain dari BA.090, Kementerian Perdagangan juga menerima alokasi APBN melalui BA.999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar Rp1.409.741.614.000 untuk membiayai: a. Penggantian biaya

revitalisasi pembangunan rumah

kios pasca

kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua dengan anggaran sebesar Rp6.612.473.000 dan realisasi mencapai Rp6.612.473.000 atau 100%. b. Penggantian biaya pengalihan stok beras komersial menjadi beras PSO di Perum BULOG dengan anggaran sebesar Rp1.403.129.141.000 namun tidak terealisasi atau 0% dikarenakan keterbatasan waktu dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terbit tanggal 31 Desember 2015. 3. Satker Biro Umum Sekretariat Jenderal dalam proses pembelian tanah PT. Pertamina (Persero) telah dimulai sejak penandatanganan MoU/Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan PT. Pertamina (Persero) tentang Langkah Persiapan Pelaksanaan Jual Beli Aktiva Tetap PT. Pertamina (Persero) oleh Kementerian Perdagangan Nomor: 1373/SJDAG/SD/12/2012 dan Nomor: 030/I00000/2012-S0 tanggal 20 Desember 2012. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Desember 2013 Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dan Direktur Utama PT. Pertamina


- 127 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited (Persero) menandatangani Perjanjian Perikatan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 1365/SJ-DAG/SD/12/2013 dan Nomor: 025/I00000/2013-S0. Penandatanganan Perjanjian Perikatan Pelepasan Hak Atas Tanah diikuti dengan Pelaksanaan Pembayaran Tahap I sebesar Rp23.475.000 dengan dokumen SP2D Nomor: 555246H/018/110 tanggal 12 Desember 2013. Pelaksanaan Pembayaran Tahap II yang semula direncanakan di tahun 2014 tidak dapat terealisasikan dikarenakan moratorium berdasarkan Surat Dinas dari Menteri Keuangan Nomor: S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Dinas dari Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-2585/AG/2014 tanggal 24 Desember 2014 hal Permohonan Persetujuan Penggunaan Alokasi Anggaran Pengadaan Tanah Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kegiatan pengadaan tanah TA 2014 pada Kantor Pusat Kementerian Perdagangan agar tidak direalisasikan anggarannya dengan pertimbangan arahan Presiden tentang Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga. Pada tahun 2014, untuk kelancaran proses pencairan anggaran pengadaan tanah berikutnya telah dibuat Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah antara PT. Pertamina (Persero) dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 41 tanggal 27 November 2014 di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH. Atas Pembayaran Tahap I, dibuatkan pula Pelepasan Hak Pertama Nomor: 42 tanggal 27 November 2014 yang mencantumkan hasil konversi dari nilai yang dibayarkan ke dalam luasan per m2. Selanjutnya pada tahun 2015 berdasarkan Addendum I (Pertama) Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah antara PT. Pertamina (Persero) dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 01 tanggal 1 Desember 2015 serta Addendum I (Pertama) Pelepasan Hak Kedua Nomor: 02 tanggal 1 Desember 2015, Pembayaran Tahap II (Kedua) akhirnya terealisasikan dengan dokumen SP2D Nomor: 151751301048603 tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp158.615.000.000. Atas belanja tanah dimaksud, Biro Umum mencatatnya pada akun Tanah Dalam Pengerjaan. Pertimbangan pemilihan akun Tanah Dalam Pengerjaan dikarenakan masih adanya ketidakpastian anggaran untuk memenuhi Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah antara PT. Pertamina (Persero) dan Kementerian Perdagangan RI secara tepat waktu.


- 128 -


4. Tahun 2014 satker Badan Perlindungan Konsuman Nasional (BPKN) dengan kode satker 447756 yang semula menginduk pada Eselon I Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Ditjen SPK). Pada tahun 2015 satker BPKN pindah induk pada Eselon I Sekretariat Jenderal dengan kode satker 447757. 5. Menteri

Perdagangan

telah

mengeluarkan

Surat

Nomor:

769/M-

DAG/SD/9/2015 tanggal 16 September 2016 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Berupa Kendaraan dan Barang Inventaris Kantor yang Berasal dari Dana Kegiatan Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Hibah Barang Milik Negara tersebut berupa 12 (dua belas) unit kendaraan dan 128 (seratus dua puluh delapan) unit barang inventaris kantor dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp2.334.683.000 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada 14 (empat belas) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tingkat Provinsi, yang berasal dari Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2007. BMN tersebut telah dikeluarkan dari pencatatan BMN Ditjen. Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan telah menjadi BMN masing-masing Pemerintah Daerah. 6. Terdapat satu kasus kerugian Negara yang belum dilakukan penetapannya atas nama Ir. R. Soegeng Pangestu senilai Rp1.390.297.325,65 dalam kondisi macet dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya. Atas kasus ini, telah diajukan permohonan saran ke BPK melalui surat nomor: 101.1/SJDAG/SD/I/2012, dan BPK menyampaikan saran melalui surat nomor: 88/S/XIII/04/2012 agar Tim TPKN Kementerian Perdagangan tetap menagih kepada ahli waris bersangkutan dan jika ahli waris tidak ditemukan maka dapat diajukan penghapusan sesuai ketentuan. Sampai dengan laporan ini disusun, belum diperoleh perkembangan pelaksanaan tindak lanjut atas saran BPK tersebut. 7. Pada neraca Kementerian Perdagangan terdapat 2 (dua) kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas nama Eddy Junaedi senilai Rp194.218.927 dan Hendro Bambang S. senilai Rp127.405.059 yang macet sejak tahun 1980.


- 129 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited Kedua kasus tersebut telah dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara Kementerian Keuangan. Berdasarkan Surat Ketua Panitia Urusan Piutang No. PSBDT-01/PUPNC.10.03/2016 tanggal 18 Februari 2016 Piutang Negara antas nama Eddy Junaedi dikategorikan ke dalam Daftar Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih. 8. Tahun 2015 Ditjen. Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan proses hibah untuk aset Dekonsentrasi dan aset Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp505.288.753.773 dengan rincian sebagai berikut: a. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 63/M-DAG/KEP/1/2015 Tanggal 12 Januari 2015 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Fisik Pasar, Peralatan dan Mesin pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, sebesar Rp65.369.358.454 dengan rincian sebagai berikut : 1) Dekonsentrasi, sebesar Rp819.659.000 terdiri dari: - Dinas Perindag Provinsi Bangka Belitung berupa aset Peralatan dan Mesin senilai Rp167.000.000. - Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Riau berupa aset Peralatan dan Mesin senilai Rp35.000.000. - Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Provinsi Lampung berupa aset Peralatan dan Mesin senilai Rp122.387.000. - Dinas Koperasi, UKM, Perindag Provinsi Sulawesi Barat berupa aset Peralatan dan Mesin senilai Rp52.112.000. - Dinas Perindag Provinsi Riau berupa aset Peralatan dan Mesin senilai Rp96.950.000. - Dinas Perindag Provinsi Bengkulu berupa aset Peralatan dan Mesin senilai Rp50.060.000. - Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Barat berupa aset Peralatan dan Mesin senilai Rp24.925.000. - Dinas Perindagkop Provinsi Papua berupa aset Peralatan dan Mesin senilai Rp271.225.000. 2) Tugas Pembantuan, sebesar Rp64.549.699.454 terdiri dari: - Dinas Perindagkop Kabupaten Kutai Barat berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp846.477.000 - Dinas Perindagkop Kabupaten Dairi berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp849.200.000


- 130 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited - Dinas Koperindag Kabupaten Karo berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp1.245.000.000. - Dinas Perindagkop Kabupaten Humbang Hasundutan berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp1.062.500.000. - Dinas Indagkop Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp979.697.000. - Dinas Perindag Kabupaten Batu Bara berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp3.000.000.000. - Dinas Koperindag Kabupaten Luwu berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp977.500.000. - Dinas Perindag Kabupaten Kepahiang berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp849.600.000. - Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pagar Alam berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp1.247.900.000. - Dinas Perindag PM dan Koperasi Kabupaten Balangan berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp1.143.381.000. - Dinas Koperindag Kabupaten Toba Samosir berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp1.697.584.000. - Dinas Perindagkop Kabupaten Bengkayang berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp838.500.000. - Dinas Perindag Kabupaten Ngawi berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp6.746.675.000. - Dinas Perindag dan Binasar Kabupaten Pandeglang berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp848.210.000. - Dinas Perindagkop Kabupaten Samosir berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp841.194.000. - Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Jayapura berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp499.602.000. - Dinas Perindag dan ESDM Kabupaten Kulonprogo berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp4.955.000.000. - Dinas Perindagkop Kota Bontang berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp1.249.725.000. - Dinas Perindagkop dan PM Kabupaten Minahasa Tenggara berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp1.567.522.000. - Dinas Perindag Kota Tomohon berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp1.248.499.999.


- 131 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited - Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kabupaten Barru berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp5.414.622.000. - Dinas Perindag Kota Surakarta berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp4.824.529.000. - Dinas Perindag, Energi dan Mineral Kabupaten Pinrang berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp4.829.484.000. - Dinas Perindag dan Investasi Kota Dumai berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp8.796.712.455. - Dinas Perindagkop Kota Palu berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp7.990.585.000. b. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 686/M-DAG/KEP/5/2015 Tanggal 13 Mei 2015 tentang Penghapusan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berupa aset Peralatan dan Mesin senilai Rp13.260.000. c. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 635.1/M-DAG/KEP/4/2015 Tanggal 01 April 2015 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Fisik Pasar, Peralatan dan Mesin pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, sebesar Rp26.987.595.979 dengan rincian sebagai berikut : 1) Dekonsentrasi, sebesar Rp1.542.762.000 terdiri dari: - Dinas Perindagkop Provinsi Papua berupa aset Gedung dan Bangunan Rp784.810.000. - Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset Peralatan dan Mesin senilai Rp54.300.000 dan Gedung dan Bangunan senilai Rp398.367.000. - Dinas Perindag Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa aset Peralatan dan Mesin senilai Rp94.185.000. - Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan berupa aset Peralatan dan Mesin senilai Rp108.075.000. - Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Selatan berupa aset Peralatan dan Mesin senilai Rp103.025.000. 2) Tugas Pembantuan, sebesar Rp25.444.833.979 terdiri dari: - Dinas Perindag Kota Denpasar berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp7.132.959.600.


- 132 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited - Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok berupa Aset Tetap Dalam Renovasi senilai Rp2.647.968.379. - Dinas Perindagkop Kabupaten Purworejo berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp4.995.559.000. - Dinas Koperindag Kota Mataram berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp6.673.050.000. - Dinas Perindagkop UKM Kota Bau Bau berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp3.995.297.000. d. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 769/M-DAG/KEP/8/2015 tanggal 1 Agustus 2015 tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Bangunan Fisik Pasar, Peralatan dan Mesin pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, sebesar Rp103.247.530.350 dengan rincian sebagai berikut : 1) Pusat, sebesar Rp15.239.820.200 terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp15.239.820.200 dihibahkan ke Pemerintah Daerah Kab. Bantul Prov. DI Yogyakarta. 2) Dekonsentrasi, sebesar Rp376.624.000 terdiri dari: - Dinas Perindag Prov. Kalimantan Tengah berupa aset Peralatan dan Mesin senilai Rp88.850.000 dan Gedung dan Bangunan senilai Rp199.625.000. - Disperindag dan UKM D.I.Yogyakarta berupa aset Peralatan dan Mesin senilai Rp88.149.000. 3) Tugas Pembantuan, sebesar Rp87.631.086.150 terdiri dari: - Disperindag dan PE Kab. Tapanuli Utara berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp12.343.965.000. - Diskop, UKM, Perindag Kab. Bogor berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp3.492.559.000. - Disperindagkop, UMKM Kab. Jayapura berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp9.912.065.000. - Diskop, UMKM, Perindag Kab. Lampung Utara berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp628.131.000. - Disperin, UKM dan Koperasi Kab. Kapuas berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp2.437.733.000. - Diskoperindag Kab. Boalemo berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp1.896.211.000.


- 133 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited - Disperindagkop dan UKM Kota Pare Pare berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp2.854.598.250. - Disperindag Kota Blitar berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp4.846.278.000. - Disperindag Kab. Gianyar berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp3.733.268.000. - Disperindagkop Kota Cilegon berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp2.921.545.000. - Disperindagkop Kab. Banyumas berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp3.618.188.000. - Disperindag Kab. Cirebon berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp4.649.344.000. - Diskop, UKM, Perindag dan Pengelolaan Pasar Kab. Tanggamus berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp4.877.643.000. - Disperindag Kab. Sikka berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp7.013.111.400. - Disperindagkop Kab. Kediri berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp5.875.280.000. - Disperindag Kota Magelang berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp6.596.504.500. - Diskop, UKM, Perindag Kab. Indramayu berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp9.934.662.000. e. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 769.1/M-DAG/KEP/8/2015 tanggal 1 Agustus 2015 tentang

Penghapusan Barang Milik Negara

berupa Bangunan Fisik Pasar pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yaitu Disperindag Kab. Bengkulu

Utara

berupa

aset

Gedung

dan

Bangunan

senilai

Rp2.951.330.999. f.

Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1085/M-DAG/KEP/11/2015 tanggal 4 Nopember 2015 tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Bangunan Fisik Pasar, Peralatan dan Mesin pada Direktorat Jenderal Perdagangan

Dalam

Negeri

Kementerian

Perdagangan

sebesar Rp306.719.677.991 pada satker Tugas Pembantuan dengan rincian sebagai berikut : -

Disperindag Kab. Kuningan berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp7.345.467.000.


- 134 -

Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Audited -

Disperindag Kab. Empat Lawang berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp3.366.026.000.

-

Disperindagkop dan UKM Kab. Pasaman berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp5.410.452.000.

-

Diskoperindag Kota Bima berupa aset Gedung dan Bangungan senilai Rp6.969.168.000.

-

Disperindagtamben Kab. Takalar berupa aset Peralatan dan Mesin senilai Rp9.955.000 dan aset Gedung dan Bangunan senilai Rp19.588.203.500.

-

Diskoperindag dan Pariwisata Kab. Purworejo berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp999.000.000.

-

Diskoperindag Kab. Boalemo berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp14.471.545.000.

-

Disperindagkop dan UMKM Kab. Klaten berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp4.970.000.000.

-

Disperindag Kab. Serang berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp7.756.464.000.

-

Disperindag dan Pengelolaan Pasar Kab. Boyolali berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp4.940.391.000.

-

Disperindag Kab. Bangli berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp4.814.845.000.

-

Disperindagkop dan UMKM Kab. Bolaang Mongondow Selatan berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp4.852.700.000.

-

Diskoperindag Kab. Pangkajene Kepulauan berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp7.262.007.000.

-

Disperindag Kab. Lahat berupa asest Gedung dan Bangunan senilai Rp4.889.069.000.

-

Diskop, UKM, Perindag Kab. Enrekang berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp4.882.565.000.

-

Disperindagkop Kab. Jembrana berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp2.331.043.000.

-

Diskop, UKM, Perindag Kab. Tulang Bawang berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp5.839.958.000.

-

Disperindagkop dan UMKM Kab. Banjarnegara berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp15.810.563.000.

-

Diskop, UMKM, Perindag Kab. Sambas berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp6.915.384.000.


- 135 -


Diskoperindag Kab. Mesuji berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp2.380.637.000.

-

Disperindag Kab. Bojonegoro berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp9.228.011.900.

-

Diskoperindag Kab. Pesawaran berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp4.919.565.000.

-

Diskop, UKM, Indagtan Kota Cimahi berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp3.351.487.000.

-

Diskop, UKM, Perindag Kab. Bandung berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp3.767.886.000.

-

Disperindagkop dan UMKM Kab. Blora berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp7.079.036.000.

-

Disperindagtamben Kab. Kendal berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp3.802.762.000.

-

Disperindag Kab. Situbondo berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp7.061.229.950.

-

Diskoperindag Kab. Maros berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp4.797.144.000.

-

Disdag dan Pasar Kota Metro berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp4.980.244.641.

-

Disperindag dan Pengelolaan Pasar Kab. Kebumen berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp10.559.543.000.

-

Diskopindag Kab. Lamongan berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp4.853.864.000.

-

Disperindagkop Kota Lhokseumawe berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp3.824.075.000.

-

Diskop, UKM, Perindag Kota Binjai berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp1.785.014.000.

-

Disperindagkop Kab. Belitung Timur berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp5.632.036.000.

-

Disperindag dan Pengelolaan Pasar Kab. Toli Toli berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp5.820.894.000.

-

Disperindag Kab. Pohuwato berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp4.636.571.000.

-

Disperindag Kab. Cianjur berupa aset Peralatan dan Mesin senilai Rp78.080.000

dan

aset

Gedung

dan

Bangunan

senilai

Rp6.305.128.000.


- 136 -


Disperindag Kota Denpasar berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp5.319.707.000.

-

Disperindagkop dan UKM Kab. Tapin berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp7.785.075.000.

-

Disperindagkop Kab. Toba Samosir berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp7.737.970.000.

-

Disperindag EM Kab. Pinrang berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp6.559.697.000.

-

Disperindagtamben Kab. Batang berupa aset Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp985.445.500.

-

Disperindagkop dan PM Kota Kotamobagu berupa aset Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp8.089.440.500.

-

Disperindag Kab. Konawe Selatan berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp15.554.232.000.

-

Diskoperindag dan UKM Kab. Lampung Selatan berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp9.830.718.000.

-

Disperindagkop Kab. Muko Muko berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp2.429.960.000.

-

Disperindagkopinvest Kab. Sekadau berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp829.453.000.

-

Disperindag Kab. Lampung Timur berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp849.604.700.

-

Disperindagkop UMKM Kab. Jayapura berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp997.100.000.

-

Disperindagkop UKM Kab. Manggarai Barat berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp830.343.300.

-

Disperindagkop Kab. Kep. Sitaro berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp2.450.000.000.

-

Disperindag PM Kab. Ende berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp816.883.000.

-

Diskop, UKM, Perindag Kab. Mamuju Utara berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp998.745.000.

-

Diskop, UMKM, Perindag Kab. Kep. Selayar berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp835.000.000.

-

Disperindagkop dan PM Kab. Bombana berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp849.050.000.


- 137 -


Disperindag Kota Bitung berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp850.000.000.

-

Diskoperindag Kab. Hulu Sungai Selatan berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp848.810.000.

-

Disperindag Kab. Buru berupa aset Gedung dan Bangunan senilai Rp2.984.430.000.

9. Berikut adalah satker yang memiliki aset tetap berupa pasar yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah: No 1 2 3 4 5 6

Satker Prov. DIY Kab. Pesawaran Kota Pare Pare Kota Mataram Kota Bengkulu Prov. Maluku Utara

Aset Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen Panel Permanen Jumlah

Nilai Aset (Rp) 4.271.680.000 992.922.000 2.854.598.250 2.885.479.000 9.894.932.455 1.377.580.000 22.277.191.705

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintah pada Ditjen. PDN tersebut terutama pasar merupakan aset yang SK Persetujuan Hibahnya sudah keluar namun belum diterbitkan SK Penghapusannya, sehingga pencatatannya adalah dari Aset Tetap direklas ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan. Setelah diterbitkan SK Penghapusan, aset tersebut akan dikeluarkan dari pencatatan.


- 138 -

No title

Recommend Documents