No title

LAMPIRAN I

: PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT : 16 TAHUN 2016 NOMOR : TANGGAL : PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA TENTANG MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL

TABEL 1.1 NAMA URUSAN, NAMA BIDANG DAN NAMA PROGRAM Nama Bidang (UU 23/2014)

Nama Urusan Urusan Wajib 1 Pelayanan Dasar

1

Pendidikan

Nama Program 1 2 3

19

Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Khusus Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Penyelenggaraan Unsur Manajemen dan Fungsi Manajemen Program Pembinaan Bahasa dan Sastra Program Promosi Kesehatan Program Pengembangan lingkungan sehat Program Pelayanan Kesehatan Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Program Sumber Daya Kesehatan Program Manajeman Kesehatan Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur

20 21 22

Permukiman Program Pembinaan Jasa Konstruksi Program Penataan Ruang Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

23 24

Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Program Perlindungan Masyarakat dan Ancaman Bencana dan

4

2

Kesehatan

3

Pekerjaan umum dan penataan ruang

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4 5

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

25 26 27

2

Non Pelayanan Dasar

6

Sosial

28 29 30 31

1

Tenaga kerja

32 33

2

Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak

34 35 36

3 4

Pangan Pertanahan

37 38

5

Lingkungan hidup

39

Penangangan Bencana Program Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Program Penguatan Regulasi Perencanaan dan Penelitian Penanggulangan Bencana Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1

Nama Bidang (UU 23/2014)

Nama Urusan

Nama Program 40 41 42

6 7

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pemberdayaan masyarakat dan desa

43 44 45 46 47

8

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

9

Perhubungan

10 Komunikasi dan informatika 11 Koperasi, usaha kecil, dan menengah

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

12 Penanaman modal

58 59 60

17 Perpustakaan

61 62 63 64 65 66 67 68 69

18 Kearsipan

70

13 Kepemudaan dan olah raga 14 Statistik 15 Persandian 16 Kebudayaan

Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Program Pengelolaan Kawasan Lindung Program Penataan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Program peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan Program Pelayanan Keluarga Berencana Program Pendewasaan Usia Perkawinan Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan Program Peningkatan Investasi Daerah Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Penyelenggaraan Persandian Daerah Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Kearsipan

Urusan Pilihan 1

Kelautan dan perikanan

71 72 73 74 75 76

2

Pariwisata

3

Pertanian

4

Kehutanan

5

Energi dan sumber daya mineral

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Program Pemasaran, Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah Program Pembinaan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi 2


Nama Urusan 6

Perdagangan

7

Perindustrian

8 Transmigrasi Penunjang Urusan Pemerintahan 1 Perencanaan

Nama Program 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

2

Keuangan

3

Kepegawaian serta Pendidikan 102 dan pelatihan 103 104 Penelitian dan Pengembangan 105 Fungsi Lain 106

4 5

107 108 109 110 111

Program Perdagangan Dalam Negeri Program Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang beredar dan jasa Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Program Pengembangan Industri Program Penataan Struktur Industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Transmigrasi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Kerjasama Pembangunan Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Pembinaan dan Pengawasan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

GUBERNUR JAWA BARAT, dtt AHMAD HERYAWAN

3

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR TANGGAL TENTANG

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 - 2018 Nama Urusan


Nama Program

Sasaran Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur)

: 16 TAHUN 2016 : PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA : BARAT TAHUN 2013-2018 DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Target

2017 Anggaran

Target

2018 Anggaran

PELAKSANA OPD UTAMA

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

Urusan 1 Pelayanan Dasar

1

Pendidikan

1

Program Pendidikan Menengah Menurunnya angka putus sekolah

Meningkatnya daya tampung siswa

Meningkatnya Mutu Sekolah

2

Angka melanjutkan SMP/MTS ke SMA/MA APK SMA/SMK Sederajat

Persen

100

92,771,241,470 33,885,620,735

100

98,726,464,251 37,623,232,126

Disdik

Biro Yansos

Persen

71

33,885,620,735

73

37,623,232,126

Disdik

Biro Yansos

Jumlah Penerima Beasiswa

Orang

5,000

25,000,000,000

6,000

23,480,000,000

Disdik

Biro Yansos

Jumlah RKB SMA/SMK/MA

Unit

2,000

270,000,000,000

2,000

270,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

Jumlah USB SMA/SMK/MA

Unit

50

184,500,000,000

100

369,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

Jumlah SMA/SMK/ berstandar nasional

persen

50

12,000,000,000

52

12,480,000,000

Disdik

Biro Yansos

Jumlah SMA/SMK/ boarding school Basis Pesantren Jumlah SMA/SMK/MA Penerima Bantuan Literasi Jumlah Siswa SMK Penerima Sertifikasi Profesi Jumlah Siswa SMK terseleksi magang di luar negeri Jumlah siswa yang telah mengikuti Leadership Jumlah siswa mengikuti Bimtek Kewirausahaan Jumlah Digital Smart School

sekolah

50

92,250,000,000

50

92,250,000,000

Disdik

Biro Yansos

sekolah

50

10,200,000,000

50

10,200,000,000

Disdik

Biro Yansos

siswa

50,000

20,000,000,000

50,000

20,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

siswa

500

5,000,000,000

500

5,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

siswa

2,000

12,000,000,000

3,000

18,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

siswa

1,000

10,000,000,000

1,000

10,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

sekolah

100

2,500,000,000

100

2,500,000,000

Disdik

Biro Yansos

Program Pendidikan Khusus Menurunnya angka putus sekolah

APK SDLB

persen

12.40

482,144,223,733 5,899,713,732

13.15

628,013,258,046 6,231,542,223

Disdik

Biro Yansos

APK SMPLB

persen

11.67

11,192,446,874

12.11

12,384,915,008

Disdik

Biro Yansos

APK SMALB

persen

11.17

5,355,237,739

11.28

5,925,796,655

Disdik

Biro Yansos

Jumlah Penerima Beasiswa ABK

Orang

5,000

303,000,000,000

6,000

363,600,000,000

Disdik

Biro Yansos

Sekolah

20

20,000,000,000

25

25,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

Ruang Kelas Baru

Unit

246

28,696,825,388

288

33,621,004,160

Disdik

Biro Yansos

Unit Sekolah baru SLB

Unit

10

65,000,000,000

20

130,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

Jumlah Siswa CIBI yang terlayani

siswa

1,000

10,000,000,000

1,000

10,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

Pemenuhan Kesejahteraan Guru Non PNS

Persen

20

33,000,000,000

25

41,250,000,000

Disdik

Biro Yansos

10,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

2,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

Jumlah Pendidikan inklusif Meningkatnya daya tampung siswa SLB

Meningkatnya Mutu Pendidikan

3

Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

33,960,000,000 Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

4

Angka

70

10,000,000,000

71

Kualifikasi Guru S2 SMA

Guru

1,000

2,000,000,000

1,000

Kualifikasi Guru S2 SMK

Guru

1,000

2,000,000,000

1,000

2,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK yang mengikuti Pelatihan Jumlah guru SLB kualifikasi S1

Orang

4,820

14,460,000,000

6,380

19,140,000,000

Disdik

Biro Yansos

Guru

100

1,250,000,000

100

1,250,000,000

Disdik

Biro Yansos

Jumlah guru SLB kualifikasi S2

Guru

40

1,250,000,000

40

1,250,000,000

Disdik

Biro Yansos

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang Mengikuti Pelatihan

Orang

1,000

3,000,000,000

1,000

3,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Pemenuhan kebutuhan peningkatan kesejahteraan aparatur Pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur Pemenuhan revitalisasi saran dan prasarana aparatur

Persen

10

127,500,000,000

5

63,750,000,000

Disdik

Biro Yansos

Persen

10

74,000,000,000

5

37,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

Persen

10

216,000,000,000

5

108,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

Persen

10

107,000,000,000

5

53,500,000,000

Disdik

Biro Yansos

Persen

10

101,400,000,000

5

50,700,000,000

Disdik

Biro Yansos

703,900,000,000 Tingkat Akuntabilitas Kinerja Aparatur

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

38,640,000,000

Nilai Kompetensi Guru (UKG)

Program Penyelenggaraan Unsur Manajemen dan Fungsi Manajemen

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

336,950,000,000 Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan 1

Nama Urusan


Nama Program

Sasaran Program Pembangunan Daerah Tingkat keterpenuhan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program/kegiatan

Tingkat Sinkronisasi Program PusatDaerah 5


Kesehatan

6

Pemenuhan database kepegawaian pendidikan Jawa Barat Pemenuhan data keuangan pendidikan

Persen

5

Persen

20

Pemenuhan Media Center dan Publikasi Program Pemenuhan Faskor Bidang Pendidikan Dasar Pemenuhan Faskor Bidang Pendidikan PAUDNI Pemenuhan Faskor Bidang Pendidikan Layanan Khusus Pemenuhan Faskor Bidang Pendidikan Tinggi Pemenuhan Faskor dengan Kementerian dan Kab/Kota

Persen

50

5,000,000,000

Persen

15

7,500,000,000

Persen

20

Persen

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

2,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

500,000,000

5

500,000,000

Disdik

Biro Yansos

2,000,000,000

5

500,000,000

Disdik

Biro Yansos

10

1,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

5

2,500,000,000

Disdik

Biro Yansos

10,000,000,000

10

5,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

30

15,000,000,000

10

5,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

Persen

30

15,000,000,000

5

2,500,000,000

Disdik

Biro Yansos

Persen

10

5,000,000,000

10

5,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Persen

20

34,880,000,000 10,000,000,000

20

35,480,000,000 10,000,000,000

Disdik

Biro Yansos


paket

0

-

4

400,000,000

Disdik

Biro Yansos

paket

2

10,800,000,000

2

10,800,000,000

Disdik

Biro Yansos

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Paket

4

1,600,000,000

4

1,600,000,000

Disdik

Biro Yansos

Kali

4

800,000,000

4

1,000,000,000

Disdik

Biro Yansos

Paket

2

800,000,000

4

800,000,000

Disdik

Biro Yansos

Paket

4

400,000,000

1

400,000,000

Disdik

Biro Yansos

Buah

4

4,050,000,000

4

4,050,000,000

Disdik

Biro Yansos

Kali

2

800,000,000

2

800,000,000

Disdik

Biro Yansos

Sekolah

20

20,000,000

20

20,000,000

Disdik

Biro Yansos

Kali

12

810,000,000

12

810,000,000

Disdik

Biro Yansos

Even

10

2,400,000,000

10

2,400,000,000

Disdik

Biro Yansos


Sekolah

27

2,400,000,000

27

2,400,000,000

Disdik

Biro Yansos


Persentase Kab/Kota mempunyai PHBS Rumah Tangga mencapai 50%

Persen

70

2,661,000,000 2,000,000,000

80

3,260,000,000 2,500,000,000

Dinkes

Persentase kab/kota dengan Stara Desa Siaga Aktif diatas Strata Pertama > 60%

Persen

55

661,000,000

70

760,000,000

Dinkes

Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap air minum yang berkualitas Persentase Penduduk yang menggunakan Jamban sehat

persen

59,5

1,174,840,000 424,180,000

60

1,292,324,000 466,598,000

Dinkes

Diskimrum, Biro Yansos, BPMPD

Bappeda, Inspektorat, Biro Admbang, Biro Keuangan

persen

54

750,660,000

55

825,726,000

Dinkes

Diskimrum, Biro Yansos, BPMPD

Bappeda, Inspektorat, Biro Admbang, Biro Keuangan

87

477,166,149,512 3,485,544,700

Dinkes

RSUD AL Ihsan, BP3AP2AKB, Biro Yansos, RS Jiwa, RS Paru, Dinas Bina Marga RSUD AL Ihsan, BP3AP2AKB, Biro Yansos, RS Jiwa, RS Paru, Dinas Bina Marga RSUD AL Ihsan, BP3AP2AKB, Biro Yansos, RS Jiwa, RS Paru, Dinas Bina Marga Dinkes, Biro Yansos, RS Jiwa, RSP, RSUDRSUD Kab./Kota Jawa Barat


Program Pelayanan Kesehatan

Menjadi Rumah Sakit Rujukan Jawa Barat

PELAKSANA OPD UTAMA

5

Program Pengembangan lingkungan sehat

Menurunnya Ratio Kematian Ibu dan Bayi

2018 Anggaran

18,000,000,000

Program Promosi Kesehatan

Meningkatnya Kualitas Penyehatan Lingkungan

8

45

Target

Persen

Program Pembinaan Bahasa dan Sastra

Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat

7

Target

2017 Anggaran

Pemenuhan dokumen perencanaan program pembangunan pendidikan

Meningkatnya Kompetensi Guru Bahasa Jumlah guru mata pelajaran bahasa dan Daerah Dan Kesenian Kesenian Daerah yang telah mengikuti pelatihan Pemenuhan model-model inovatif pembinaan bahasa dan kesenian daerah Pemenuhan model-model inovatif pembelajaran inovatif Mulok bahasa dan kesenian daerah Meningkatnya Apresiasi Bahasa dan Dokumen hasil kongres bahasa dan Kesenian Daerah kesenian daerah Jumlah penyelenggaraan helaran/festival/pintonan bahasa dan kesenian daerah Jumlah penyelenggaraan pasanggiri kesenian daerah Pemenuhan literasi bahasa, sastra dan kesenian daerah Jumlah majalah bahasa, sastra dan kesenian daerah yang diterbitkan Keikutsertaan pada even pameran karya seni dan sastra Meningkatnya Kualitas Bahasa dan Jumlah binaan sanggar kesenian daerah Kesenian Daerah di lingkungan sekolah Jumlah pembinaan dan pelatihan kesenian daerah di lingkungan dinas pendidikan (karyawan dan dharma wanita unit persatuan Disdik Jabar) Pemenuhan kebutuhan pertunjukan seni pada acara hari besar nasional pendidikan Pemenuhan kebutuhan alat kesenian daerah 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan

Ratio Kematian Ibu

/100.000KH

88

433,787,408,647 3,168,677,000

Ratio Kematian Bayi

/1000 KH

5.6

661,155,600

5.8

727,271,160

Dinkes

Persentase Kab/Kota yang menangani kasus gizi buruk

Persen

100

1,189,403,000

100

1,308,343,300

Dinkes

Ratio Cakupan/ Kunjungan Pasien

Persen

20%

428,768,173,047

20%

471,644,990,352

RSUD AL Ihsan

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Biro Yansos, BPMPD, Bappeda, Inspektorat, Biro BP3AP2KB, Admbang, Biro Keuangan Diskimrum Biro Yansos, BPMPD, Bappeda, Inspektorat, Biro BP3AP2KB, Admbang, Biro Keuangan Diskimrum




2

Nama Urusan


Nama Program

9



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Target 55

57

Meningkatnya Upaya Pencegahan pemberantasan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Persentase Desa atau kelurahan yang mencapai UCI > 90% Persentase kab/kota yang mencapai treatment succes rate TB

Persen

92

4,724,745,000

93

5,197,219,500

Persen

85

478,755,000

89

526,630,500

Dinkes

RSUD Al Ihsan

Dinkes


Dinkes

RSUD AL Ihsan, BP3AP2AKB, Biro Yansos RSUD AL Ihsan, BP3AP2AKB, Biro Yansos RS Jiwa

Persentase kab/kota dengan kasus tekanan darah tinggi sebesar 23,38%

Persen

48.15

379,868,000

51.85

417,854,800

Dinkes

Persentase kab/kota dengan 100 % Puskemas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa Prosentase Penduduk yang mengalamai gangguan jiwa berat dan mendapatkan pelayanan kesehatan

persen

92,59

350,000,000

100

385,000,000

Persen dari jumlah penderita gangguan jiwa berat di jawa barat sebanyak 1,6 permil dari jumlah penduduk jawa barat

38.7

66,077,691,400

42.3

72,650,000,000

RS Jiwa

Dinas Kesehatan

Puskesmas

128

287,694,403,000 865,000,000

256

290,211,343,300 951,500,000

Rumah Sakit

80

365,000,000

Dinkes

90

401,500,000

Dinkes

Rumah Sakit

88

2,439,403,000

98

2,683,343,300

Dinkes

Presentase Ketersediaan Obat Esensial di Intalasi Farmasi Kab/Kota

Persen

66

975,000,000

70

1,072,500,000

Dinkes

RSUD AL Ihsan, Biro Bappeda; Biro Adm.Pemb; Yansos, RS Jiwa, RS Biro Keuangan Paru, BP3AP2AKB

Presentase penduduk dengan jaminan kesehatan

Persen

70

250,000,000,000

80

250,000,000,000

Dinkes

Terciptanya Pelayanan Kesehatan Paru Angka Kematian Umum (GDR) RS Paru dan Saluran Pernapasan yang cepat, tepat dan akurat secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kurattif, dan rehabilitatif

/1000 Pasien

52

33,050,000,000

51

35,102,500,000

RS Paru

Biro Yansos, Biro Bappeda; Biro Adm.Pemb; Pemum, Dinas sosial, Biro Keuangan Disduk capil Dinkes, Biro Yansos, Bappeda; Biro Adm.Pemb; RS Jiwa, RSUD Al Biro Keuangan Ihsan

Terciptanya Pelayanan Kesehatan Paru Indeks Kepuasan Masyarakat (RS Paru) dan Saluran Pernapasan yang cepat, tepat dan akurat secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kurattif, dan rehabilitatif Terwujudnya Regulasi dan Kebijakan Jumlah Dokumen Regulasi kebijakan Kesehatan pembangunan Kesehatan

Persen

72

5,500,000,000 3,050,000,000

73

6,375,000,000 3,680,000,000

RS Paru

Dinkes, Biro Yansos, RS Jiwa, RSUD Al Ihsan


dokumen

2

495,000,000

Dinkes


Persen

52

2,200,000,000

Dinkes

RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS Paru, Diskominfo RSUD Al Ihsan; RS Jiwa; RS Paru, Diskominfo

Terpertahankannya kondisi kemantapan Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi jalan dalam batas repetisi beban standar (Kondisi Baik dan Sedang) maupun struktur yang direncanakan

Persen

98.15 -98.25

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan

Tingkat ketersediaan sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan

Persen

75-76

Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan

Tingkat Ketersediaan Informasi Jalan dan Jembatan

Persen

30-35

Menuju Universal Coverage JPKN

Jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi Jumlah RS Mampu memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sesuai standar

11 Program Manajeman Kesehatan

Meningkatnya data kesehatan yang komperhensif

Persentase kab/kota yang menyediakan data dan informasi kesehatan yang komprehensif

12 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

450,000,000

2,000,000,000

79,176,704,800

2

55

848,584,456,000

13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

5,000,000,000

14 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

15 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya persen

43 -44

117,715,277,000


RSUD Al Ihsan; RS Bappeda; Biro Adm.Pemb; Jiwa; RS Paru Biro Keuangan RSUD Al Ihsan; RS Bappeda; Biro Adm.Pemb; Jiwa; RS Paru Biro Keuangan RSUD AL Ihsan, Biro Bappeda; Biro Adm.Pemb; Yansos, RS Jiwa, RS Biro Keuangan Paru, BP3AP2AKB


933,442,000,000

Dinas Binamarga

Biro. Adm. Bappeda; Biro Adm.Pemb; Perekonomian, Dinas Biro Keuangan Perhubungan, Satpol PP

10,000,000,000

Dinas Binamarga

Biro. Adm. Perekonomian, Biro PBD


Dinas Binamarga

Biro. Adm. Perekonomian, Biro PBD


Dis. PSDA

Biro. Adm. Perekonomian


10,000,000,000 55-60

147,715,277,000

Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, Tingkat Daya Tampung Situ-situ di 2 waduk, situ, embung, dan sumber daya Wilayah Sungai kewenangan Provinsi air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi, rumah tangga, perkotaan dan industri


10,000,000,000 80-81

10,317,105,000 10,317,105,000


933,442,000,000

848,584,456,000 98.50 - 98.60

5,000,000,000

RS Paru

OPD PENDUKUNG Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

72,011,059,400

2,673,500,000

MITRA OPD UTAMA Dinkes, Biro Yansos, RS Jiwa, RSUD Al Ihsan

Meningkatkan sumber daya kesehatan sesuai dengan standar

Pekerjaan umum dan penataan ruang

Target

PELAKSANA OPD UTAMA

Persen

Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

2,470,000,000

2018 Anggaran

Terciptanya Pelayanan Kesehatan Paru persentase pemakaian tempat tidur dan Saluran Pernapasan yang cepat, Rumah Sakit (BOR) RS Paru tepat dan akurat secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kurattif, dan rehabilitatif

10 Program Sumber Daya Kesehatan

3

2017 Anggaran

10,000,000,000

160,000,000,000

44 - 45

125,000,000,000

3

Nama Urusan


Nama Program

Sasaran Program Pembangunan Daerah Dukungan Penuntasan pembangunan Waduk Jatigede serta pembangunan waduk strategis lainnya

Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur) Dukungan terhadap Pembangunan Waduk Strategis (Waduk Jatigede, Waduk Kuningan, waduk Ciawi, waduk Sukamahi, waduk Cipanas, waduk Sadawarna, waduk Matenggeng dan Waduk Leuwi Keris)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Target Waduk

3-5

16 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di Daerah Irigasi kewenangan Provinsi

Persen

74 - 77

Pembangunan Daerah Irigasi Strategis (DI Caringin)

Persen

60

17 Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai

OPD PENDUKUNG

Dis. PSDA



200,000,000,000

Dis. PSDA



30,000,000,000

Dis. PSDA



Dis. PSDA

Biro. Adm. Perekonomian, BPBD, BPMPD


Diskimrum



Dinas Binamarga



15,100,000,000 500,000,000

Diskimrum

Bappeda

4

300,000,000

Diskimrum

Bappeda

800,000,000

Bappeda

Diskimrum

Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Diskimrum

Bappeda

Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Target 5-7

181,486,895,000

80,000,000,000

35,000,000,000

OPD UTAMA

230,000,000,000

77 - 81

100

28,725,246,000

25,250,293,000

Tersedianya infatruktur sumber daya air Tingkat penanganan darurat yang dapat mengendalikan banjir dan infrastruktur SDA dan irigasi yang kekeringan serta pengamanan pantai terkena bencana alam

Persen

100

28,725,246,000

100

Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelengaaran jasa konstruksi

Persentase SDM Jasa Konstruksi yang berkualitas

persen

33-35

6,002,826,000 6,002,826,000

35-37

Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; Terlaksananya Pembangunan Jalan Lintas Cepat; Terlaksananya Pembangunan Jalan Tol Baru ; dan Terlaksananya Penuntasan Pembangunan Jalan Tol

Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (Kondisi Baik dan Sedang)

Persen

98.15 -98.25

Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang

Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang dapat Diakses Masyarakat Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah persentase ketersediaan rencana RTH Publik di Kota atau kawasan perkotaan di Jawa Barat

persen

79.17

Buah

4

persen

60

1,200,000,000

65

Persen

96.30

13,000,000,000

100

Cakupan layanan air minum

persen

73-74

60,968,097,000

74-76

54,718,204,000

Diskimrum



Cakupan pelayanan air limbah domestik

persen

67-68

25,000,000,000

68-69

45,598,503,000

Diskimrum



Cakupan layanan persampahan perkotaan

persen

69-70

20,322,699,000

70-71

25,000,000,000

Diskimrum



Tingkat kinerja drainase permukiman (menurunkan jml kawasan dgn genangan > 30 cm selama 2 jam Cakupan layanan air minum oleh SPAM regional

persen

88 - 85

5,080,674,000

85 - 80

6,000,000,000

Diskimrum



Meningkatnya cakupan pelayanan air minum di Metropolitan, Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Meningkatnya cakupan pelayanan Cakupan layanan persampahan persampahan di Pusat Kegiatan Nasional perkotaan oleh sistem regional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui Pembangunan dan Revitalisasi Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional

persen

45

50,806,747,000

50

60,000,000,000

Diskimrum



persen

35 - 37

15,246,424,665

37 - 39

18,239,401,000

Diskimrum



Tersedianya rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR)

persen

22,000

BPMPD

Diskimrum


Unit

4,000

Diskimrum

BPMPD

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan 4

18 Program Pembinaan Jasa Konstruksi

19 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

2,368,174,117,000

20 Program Penataan Ruang

Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang Meningkatnya ketersediaan rencana ruang terbuka hijau (RTH) 21 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

15,300,000,000 800,000,000 300,000,000

22 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

83.33

Meningkatnya rumah layak huni di 9 Kota (20.000 unit)

400,000,000,000

51,425,000,000

7,000,000,000 7,000,000,000

2,604,991,000,000

13,500,000,000

209,556,108,000

501,425,000,000 Pembangunan rumah tinggal layak huni mencapai 100.000 unit

25,250,293,000

2,604,991,000,000

2,368,174,117,000 98.50 - 98.60

177,424,641,665 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di perkotaan dan perdesaan terutama di wilayah rawan air minum dan wilayah tertinggal melalui pengembangan sistem instalasi pengolahan air minum di tingkat perkotaan, kawasan perdesaan (Ibuair Kota Meningkatnya cakupan pelayanan limbah domestik di PKN dan PKW melalui perluasan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta penyediaan instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal dan IPAL kawasan Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan, pengurangan timbulan sampah pada sumbernya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pemanfaatan sampah Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

30,000,000,000

2018 Anggaran

PELAKSANA MITRA OPD UTAMA

261,486,895,000

Tersedianya jaringan irigasi yang handal melalui operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi Terlaksananya pembangunan Daerah Irigasi Strategis

4

2017 Anggaran

508,800,000,000 20,000

4,000

382,350,000,000

51,450,000,000

Nama Urusan


Nama Program



Meningkatnya ketersediaan perumahan Cakupan ketersedian rumah layak huni melalui pembangunan perumahan dan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba); b) Terpenuhinya kebutuhan rumah melalui Pembangunan Hunian Vertikal (rusun) di perkotaan 5

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Target persen

93.89-94.49

23 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

2017 Anggaran

Target

50,000,000,000 94.49-95.09

21,005,000,000

Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran Non Yustisi Perda Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran Pro Yustisi Perda Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Menurunnya jumlah unjuk rasa

Jumlah penanganan pelanggaran Non Yustisi Perda Jumlah penanganan pelanggaran Pro Yustisi Perda Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Jumlah unjuk rasa

2018 Anggaran 75,000,000,000

PELAKSANA MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

Diskimrum



Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda, Biro Adm Pemb, Biro Keu

OPD UTAMA

20,099,000,000

kasus

48

960,000,000

32

685,000,000

Satpol PP

kasus

96

905,000,000

24

630,000,000

Satpol PP

kali

912

2,060,000,000

Satpol PP

Biro Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM Bakesbangpol

kali

65

930,000,000

62

630,000,000

Satpol PP

Bakesbangpol

Menurunnya ancaman keselamatan Prosentase ancaman keselamatan masyarakat masyarakat Meningkatnya perlindungan masyarakat Jumlah anggota Linmas per 100 orang penduduk Jumlah rekomendasi permasalahan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

persen

55

850,000,000

50

740,000,000

Satpol PP

BPBD

orang

213

1,070,000,000

234

1,180,000,000

Satpol PP

Biro Pemum

Persen

100

440,000,000

100

484,000,000

Biro Pemum

Satpol PP

Menurunnya kompleksitas masalah tibumtranmas

orang

80

1,060,000,000

95

1,070,000,000

Satpol PP

orang

4

2,170,000,000

3.775

2,500,000,000

Satpol PP

orang

207

1,070,000,000

213

1,070,000,000

Satpol PP

Kali

65

1,750,000,000

62

1,950,000,000

Bakesbangpol

persen

45

3,450,000,000

50

3,500,000,000

Bakesbangpol

poin

74

350,000,000

75

300,000,000

Bakesbangpol

Jumlah Anggota Satpol PP yang memiliki kompetensi teknis Jumlah anggota Satpol PP per 10.000 orang penduduk Menurunnya Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah dan kualitas Penyidik PNS provinsi Meningkatnya stabilitas keamanan Prosentase Penurunan aksi unjuk rasa di daerah dan harmonisasi kehidupan Jawa Barat bermasyarakat Prosentase penurunan konflik sosial di Jawa Barat Tingkat harmonisasi kerukunan antar umat beragama Meningkatnya peran Ormas dalam Jumlah Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan di Jawa Barat pembangunan Jawa Barat Meningkatnya kualitas ketahanan Jumlah pelaku ekonomi kerakyatan yang ekonomi, dan budaya masyarakat Jawa mandiri dan pelaku budaya yang eksis Barat Partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilukada Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat Meningkatnya kualitas sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan organisasi/partai politik

Rasio masyarakat Jawa Barat yang memperoleh pendidikan/ sosialisasi tentang ideologi dan wawasan kebangsaan Presentase fasilitasi keanggotaan DPRD prov dan kab/kota, kepala daerah dan pejabat negara di kab/kota

867

Ormas

640

3,400,000,000

700

2,500,000,000

Bakesbangpol

Pelaku ekonomi

200

650,000,000

200

800,000,000

Bakesbangpol

Biro Pemum

Persen

70

9,380,000,000 1,750,000,000

73

15,470,000,000 1,900,000,000

Bakesbangpol


Poin

72

1,300,000,000

73

1,450,000,000

Bakesbangpol

Persen

75

2,700,000,000

80

4,200,000,000

Bakesbangpol

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, Biro Pemum

Persen

95

3,630,000,000

95

7,920,000,000

Biro Pemum

Bakesbangpol

Bappeda, Biro Adm Pemb, Biro Keu

Birobangsos, Dinkes, PSDA, Kimrum, Bina Marga, Distan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

25 Program Perlindungan Masyarakat dan Ancaman Bencana dan Penangangan Bencana

10,860,816,000

Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Korban Bencana dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Menurunnya ancaman kebencanaan

BKD dan Bandiklatda Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Biro Pemum Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Satpol PP, Biro Bappeda; Biro Adm.Pemb; Pemum Biro Keuangan Satpol PP, Biro Pemum Satpol PP, Biro Pemum Biro Pemum

24 Program Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya Kualitas dan Etika Demokrasi

1,950,000,000

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan


11,029,865,000

Persentase Masyarakat Jawa Barat Korban Bencana yang dilayani

Persen

1

2,826,450,000

1

3,109,095,000

BPBD

Dinas Sosial

Prosentase kemampuan deteksi dini bencana

persen

55

1,070,000,000

75

1,180,000,000

Satpol PP

BPBD

Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang Berkualitas dalam Pengurangan Resiko Bencana

Orang

637

6,339,366,000

1,162

5,990,770,000

BPBD

Biro Bangsos, Bappeda

Dinsos, Dinkes, PSDA, Kimrum, Bina Marga, Distan, Satpol PP, Disbun, ESDM, BPLHD

Dokumen

2

750,000,000

BPBD

Biro Organisasi, Biro Hukum

Bappeda, Biro Bangsos, Dinsos, Dinkes, PSDA, Kimrum< Bina Marga, Distan

26 Program Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Masyarakat dalam Mitigasi dan Pengurangan Risko Bencana 27 Program Penguatan Regulasi Perencanaan dan Penelitian Penanggulangan Bencana Tersusunnya Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana

6

Sosial

28 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Jumlah Dokumen Regulasi Bidang Kebencanaan

625,000,000

43,198,295,977

2

48,484,945,883

5

Nama Urusan


Nama Program

Sasaran Program Pembangunan Daerah Memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)



Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat Meningkatnya kesejahteraan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawan sosial Meningkatnya peran aktif penduduk lanjut usia dalam pembangunan Meningkatnya pelayanan kesejahteraan untuk penduduk lanjut usia

Target

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

242

1,229,542,289

266

1,352,496,621

Dinsos

Dinkes, Disdik, Bappeda; Biro Adm.Pemb; Disnakertrans, RSJ, Biro Keuangan Bakesbangpol, Biro Bangsos, Biro Yansos

Meningkatnya kemampuan anak (klien) dalam menyesuaikan diri dengan norma masyarakat dan norma hukum

orang

190

1,475,643,936

209

1,623,208,288

Dinsos


Meningkatnya kemampuan anak (klien) dalam menyesuaikan diri dengan norma masyarakat dan norma hukum

orang

4,026

8,983,895,604

4,429

9,882,284,912

Dinsos

Dinkes, Disdik, Bappeda; Biro Adm.Pemb; Disnakertrans, Biro Keuangan Bakesbangpol, Biro Bangsos, Biro Yansos

Meningkatnya kemandirian klien dalam melaksanakan peranan sosialnya

orang

1,805

10,030,162,636

1,986

12,000,000,000

Dinsos

Dinkes, Disdik, Bappeda; Biro Adm.Pemb; Disnakertrans, Biro Biro Keuangan Bangsos, Biro Yansos

Meningkatnya kemampuan klien dalam menyesuaikan diri dengan norma masyarakat dan norma hukum

orang

73

11,781,962,794

81

12,960,158,743

Dinsos


Meningkatnya kemampuan klien dalam menyesuaikan diri dengan norma masyarakat dan norma hukum

orang

681

9,697,088,719

749

10,666,797,319

Dinsos


Meningkatnya kemandirian klien dalam melaksanakan peranan sosialnya

Jumlah wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang diberdayakan

220

17,052,500,000 3,787,500,000

242

20,410,000,000 4,040,000,000

Dinsos

Disdik, Biro Bangsos, Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Yansos Biro Keuangan

Terpenuhinya kebutuhan keluarga Jumlah keluarga memiliki rumah yang layak secara teknis, berumah tidak kesehatan dan sosial layak huni (KBTLH) yang ditangani

132

3,535,000,000

145

4,040,000,000

Dinsos


Meningkatnya tingkat kesejahteraan Fakir Jumlah fakir Miskin(FM) miskin (FM) yang diberdayakan Meningkatnya tingkat kesejahteraan PKRI Jumlah PKRI penerima bantuan kadeudeuh

5,710

4,400,000,000

6,281

4,950,000,000

Dinsos

Dinkes, Disdik, Biro Bappeda; Biro Adm.Pemb; Bangsos, Biro Yansos Biro Keuangan

5

3,030,000,000

5

3,030,000,000

Dinsos

Biro Bangsos



Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan angka harapan hidup lansia Meningakatnya tingkat Kesejahteraan dan angka harapan hidup lansia

Orang

30

Paket

5

orang

140

300,000,000

35

350,000,000

Dinsos

Biro Bangsos

2,000,000,000

10

4,000,000,000

Dinsos

Biro Bangsos

33,000,000,000

145

36,300,000,000

Dinsos

BP3APKKB, Dinkes, RSJ, Biro Bangsos

terlindunginya migran bermasalah dan dapat melanjutkan hidupnya secara normal

orang

300

1,925,000,000

320

2,200,000,000

Dinsos

Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan angka harapan hidup lansia

orang

3,060

2,420,000,000

3,366

2,750,000,000

Dinsos

Meningkatnya kemampuan klien dalam menyesuaikan diri dengan norma masyarakat dan norma hukum Terpenuhinya kebutuhan dasar balita terlantar yang memperoleh perlindungan sosial Tumbuhnya rasa percaya diri keluarga miskin dalam melaksanakan tugas kehidupanya

orang

35,578

2,750,000,000

39,135

3,025,000,000

Dinsos


orang

1,567

1,925,000,000

1,723

2,200,000,000

Dinsos


KK

585,640

40,400,000,000

644,204

60,000,000,000

Dinsos


5,114,364,706

Dinsos


715,295,763

Dinsos


82,420,000,000 Memberikan perlindungan sosial kepada, Terlindunginya korban tindak kekerasan Penyandang Masalah Kesejahteraan dan dapat melanjutkan hidupnya secara Sosial (PMKS); Memberikan bantuan dan normal asistensi sosial serta

31 Program Pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

106,475,000,000

8,071,674,021

Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

PELAKSANA OPD UTAMA

orang

30 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH)

2018 Anggaran

Hilangnya ketergantungan klien terhadap napza

29 Program Pemberdayaan Sosial Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Fakir Miskin dan Komunitas Adat terpencil

2017 Anggaran

Tumbuhnya kemampuan karang taruna dalam memenej program kegiatannya

KT

44

Meningkatnya kemampuan orsos orsos dalam menciptakan jejaring kerja

orsos

439

4,649,422,460

650,268,876


Dinkes, Bappeda; Biro Adm.Pemb; Disnakertrans, Biro Keuangan BP3TKI, RSJ, Biro Bangsos Dinkes, Disdik, Biro Bappeda; Biro Adm.Pemb; Bangsos, Biro Yansos Biro Keuangan

8,978,841,423

48

483

6

Nama Urusan

2 Pelayanan Non Dasar


1

Tenaga kerja

Nama Program




1,000,000,000

120

1,200,000,000

Dinsos


Meningkatkan pembinaan dalam pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial Meningkatkan jangkauan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pembangunan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan dan bimbingan sosial

Termenej dan terarahnya sumber dana social untuk menunjang penanganan PMKS Tersedianya tenaga penyuluhan dalam penanganan PMKS

orang

204

650,268,876

224

715,295,763

Dinsos


orang

1,772

1,233,885,191

Dinsos

Diskominfo, Biro Bangsos


Persen

0.57

Disnakertrans

Biro Bangsos


Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

32 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Prosentase penyelesaian kasus hubungan industrial Jumlah Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Presentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan

27,252,113,827 0.56

27,252,113,827 12,819,738,382

persen

70

3,966,655,684

75

3,861,990,930

Disnakertrans

Biro Bangsos

6,000

7,820,000,000

12,000

8,602,000,000

Disnakertrans

Biro Bangsos

Persen

50

Biro Bansos

Disnakertrans, BKD, Askes, Jamsostek, BP3APKKB

Membuka 2 (dua) juta kesempatan kerja Jumlah Penyerapan 2 juta kesempatan kerja

Orang

487,000

Disnakertrans

Biro Bangsos


Meningkatnya pemberdayaan perempuan Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap IPM

persen

90.28

BP3AKB

Semua OPD


35 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

236,805,865

18,808,405,783 18,808,405,783

60

80,280

2,550,228,733 2,550,228,733

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

355,747,452

19,381,689,777 19,381,689,777

2,895,038,775 90.88

6,442,732,246

2,895,038,775 5,732,669,100

Point

68.87

3,938,326,506

69.01

3,326,910,418

BP3AKB

Semua OPD


Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan penghargaan kota layak anak

Kabupaten/Kota

12

2,504,405,740

12

2,405,758,682

BP3AKB

Semua OPD


Jumlah cadangan pangan pemerintah

Ton

500

30,400,000,000 3,150,000,000

550

41,605,000,000 2,880,000,000

BKPD

Persen

100

950,000,000

100

Distan TP, Biro Perekoonomian Distan TP, Biro Perekoonomian Distan TP, Biro Perekoonomian Distan TP, Biro Perekoonomian Distan TP, Biro Perekoonomian Distan TP, Biro Perekoonomian

Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan

Biro PBD


37 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketersediaan Informasi, harga dan akses pangan Skor Pola Pangan Harapan

915,000,000

BKPD

3,300,000,000

BKPD

Poin

80

3,000,000,000

82

Kg/Kapita/ Thn

85

2,250,000,000

84

3,350,000,000

BKPD

Meningkatnya pengawasan dan Pengawasan dan pembinaan keamanan pembinaan keamanan pangan pangan Meningkatnya penanganan daerah rawan Jumlah Desa Rawan Pangan yang pangan Tertangani

Persen

85

1,150,000,000

85

1,160,000,000

BKPD

Persen

40

19,900,000,000

40

30,000,000,000

BKPD

Terwujudnya tertib administrasi pertanahan

Buah

95

Terkendalinya beban pencemaran badan Pencapaian status mutu sungai dan air oleh industri dan terkendalinya beban waduk besar pencemaran badan air oleh industri dan domestik di DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Prioritas lainnya

Persen

11.7-12.3

150,405,912,639

12.3-13.00

Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah

Persen

41-43

45,000,000,000 45,000,000,000

43-45

Menurunnya konsumsi beras per-kapita Konsumsi Beras perkapita

Lingkungan hidup

26,458,362,939

Perusahaan

Meningkatnya cadangan pangan Pemerintah Meningkatnya cadangan pangan Pemerintah

5

1,949

12,023,461,549

Meningkatnya upaya pemberdayaan pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan Terwujudnya kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai kota layak anak

Pertanahan

1,121,713,810

26,458,362,939

36 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

4

OPD PENDUKUNG

100

34 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pangan

MITRA OPD UTAMA

orang

Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan

3

PELAKSANA OPD UTAMA

Tersedianya Pekerja Sosial Profesional dalam penanganan PMKS

33 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak

Target

2018 Anggaran

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerja sosial secara profesional

Meningkatnya kualitas tenaga kerja Jawa Prosentase tenaga kerja yang siap bekerja Barat dan tersertifikasi

2

2017 Anggaran

38 Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

850,000,000 Rekomendasi penyelsaian konflik pertanahan dan permaslaahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

39 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

850,000,000

935,000,000 100

150,405,912,639

40 Program Pengelolaan Kawasan Lindung Persentase tutupan lahan yang berfungsi lindung terhadap luas wilayah

41 Program Penataan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

935,000,000

Biro Pemum

122,595,645,964

4,500,000,000

122,595,645,964

BPLHD

Biro Yansos, Dinas Bappeda; Biro Adm.Pemb; Perkebunan, Dinas Biro Keuangan Kehutanan, Diskimrum, Dinas ESDM, Dinas Perindutrian, Dishub, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perikanan, Dinas PSDA, Disnak

50,000,000,000 50,000,000,000

Dishut

Bappeda, Distan TP, Disnak, Disbun, Diskimrum


4,500,000,000

Meningkatnya Kesiapan dokuimen dalam Jumlah kawasan hutan yang siap ditata rangka penataan batas kawasan hutan batas

Lokasi

4

500,000,000

4

500,000,000

Dishut

BPLHD


Menurunnya gangguan keamanan hutan Persentase penurunan gangguan kawasan hutan

Persen

2

2,000,000,000

2

2,000,000,000

Dishut

Satpol PP

Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan 7

Nama Urusan


Nama Program

Sasaran Program Pembangunan Daerah Meningkatnya keanekaragaman dan populasi tumbuhan & satwa liar

Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur) Persentase peningkatan jumlah tumbuhan satwa liar yang ditangkarkan


7

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Pemberdayaan masyarakat dan desa

5

Dishut

BPLHD

OPD PENDUKUNG

Persen

5-6

Tersedianya data kependudukan yang akurat

Prosentase akurasi data kependudukan

Persen

98

3,580,423,965

100

2,954,782,566

Biro Pemum

BP3AP2KB

Terlaksananya Penataan Adm. Pencatatan Sipil di Jawa Barat

Persen

95

1,130,660,000

100

984,927,522

Biro Pemum

BP3AP2KB

3,755,577,008

BPMPD

Biro Pemum

Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

4,418,325,892

BPMPD

Biro Pemum

442,219,179,606

BPMPD

Dinkes

Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

26,000,000,000

43 Program Penataan Administrasi Kependudukan

26,000,000,000

70

3,378,171,370

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa

Biro Yansos, Dinas Bappeda; Biro Adm.Pemb; Perkebunan, Dinas Biro Keuangan Kehutanan, Diskimrum, Dinas ESDM, Dinas Perindutrian, Dishub, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perikanan, Dinas PSDA, Disnak


450,393,082,506

Persen

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Perdesaan Meningkatnya strata Posyandu multifungsi

Persen

70

Unit

45,000

Persentase desa yang berkinerja baik

Persen

62

55,985,859

65

55,969,847

BPMPD

Biro Pemum

Tingkat kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa sesuai standar baku sarana dan prasarana pemerintahan desa Persentase aparatur desa yang berkinerja baik

Persen

80

11,000,000,000

80

12,100,000,000

BPMPD

Biro Pemum

Persen

62

220,000,000

65

220,000,000

BPMPD

Biro Pemum


BPMPD

Diskimrum


Biro Pengembangan Sosial

Dinkes, BPMPD, BPLHD, Dinas KUKM, Dinas Pertanian, Dinas ESDM, Disparbud, Dinas Kimrum


46 Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

4,565,096,446 397,312,240,850

75

75 50,000

12,375,969,847

880,000,000,000 Membangun infrastruktur desa dan perdesaan

BPLHD

Tingkat Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan

11,275,985,859 Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa

27,637,187,000

3,939,710,088

. 405,255,508,666 Meningkatkan peran masyarakat dan kelembagaan desa dalam pembangunan perdesaan


27,637,187,000 6-7

4,711,083,965

44 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2,000,000,000

MITRA OPD UTAMA

Meningkatnya upaya mitigasi perubahan Tingkat penurunan emisi Gas Rumah iklim melalui penurunan emisi gas Kaca (GRK) rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri, limbah dan sampah

45 Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Tingkat ketersediaan Infrastruktur Perdesaan

Persen

70

47 Program peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Target

PELAKSANA OPD UTAMA

5

Meningkatnya strata Posyandu multifungsi

8

2,000,000,000

2018 Anggaran

Persen

42 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

6

2017 Anggaran

880,000,000,000

880,000,000,000 75

2,724,526,703

Meningkatnya jumlah inovator dan prakarsa berkontribusi dalam pembangunan Jawa Barat.

Jumlah inovator dan prakarsa masyarakat Jawa Barat yang berkontribusi Pembangunan Jawa Barat.

Terwujudnya Keluarga Sejahtera

Menurunnya jumlah keluarga Pra sejahtera

orang

25

Keluarga

1,906,224

8,932,380,474

48 Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga

2,724,526,703

880,000,000,000 2,996,979,373

25

8,932,380,474

49 Program Pelayanan Keluarga Berencana

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

2,996,979,373

9,825,618,521 1,767,767

9,825,618,521

BP3AKB

BKKBN


BP3AKB

Biro Yansos

BP3AKB

Biro Yansos


BP3AKB

BKKBN

Menurunkan angka ferilitas total

Total Fertility Rate (TFR)

Poin

2.5

3,955,863,503 2,490,728,872

2.5

4,351,449,853 2,797,360,620

Menurunkan laju pertumbuhan penduduk

Jumlah peserta KB aktif

persen

63.75

1,465,134,631

63.80

1,554,089,233

Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama

Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW)

Tahun

20.90

4,900,000,000

21

50 Program Pendewasaan Usia Perkawinan

9

Perhubungan

51 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

981,648,495,147 Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi

5,390,000,000


1,012,258,016,147

Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (Penyusunan Dokumen Perencanaan BIJB, Pembebasan lahan BIJB dan Pengembangan Nusawiru

persen

49.41

882,088,531,701

49.87

890,198,052,701

Dishub

Prosentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP, Pembebasan Lahan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Pelabuhan Ratu, Pengembangan Laut dan ASDP)

persen

62.36

57,580,797,850

84.57

78,080,797,850

Dishub

Biro. Adm. Bappeda; Biro Adm.Pemb; Perekonomian, PSDA, Biro Keuangan Diskimrum, ESDM, Bina Marga, Disnakertrans, Dinkes, Disdik, BPLHD Biro. Adm. Bappeda; Biro Adm.Pemb; Perekonomian, PSDA, Biro Keuangan Diskimrum,Bina Marga, BPLHD

8

Nama Urusan


Nama Program




41,979,165,596

Target

Prosentase penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat (dokumen Perencanaan, Pembebasan lahan, sosialisasi)

persen

91.30

Prosentase jaringan trayek AKDP yang terevaluasi di Jawa Barat

persen

35.14

1,384,113,000

51

Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN

persen

66.66

1,863,458,000

Prosentase kepemilikan armada angkutan umum AKDP perseorangan menjadi berbadan hukum Prosentase ketersediaan Terminal Tipe B yang memenuhi standar

persen

75.05

persen

10

52 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

95.65

53 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Prosentase angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan

persen

44

54 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi

persen

21

10 Komunikasi dan 55 Program Pengembangan Komunikasi, informatika Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

2,084,113,000

Dishub


77.77

2,513,458,000

Dishub

2,225,105,188

100

2,525,105,188

Dishub

Biro. Adm. Perekonomian, Bina Marga Biro. Adm. Perekonomian, Bina Marga Biro. Adm. Perekonomian, Bina Marga

37,601,060,000

20

40,000,000,000

Dishub

433,245,340,500

Meningkatnya mutu isi siaran lembaga penyiaran Meningkatnya kualitas SDM penyiaran Meningkatnya masyarakat melek media penyiaran Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik

Persentase jumlah IPP dari kanal analog yang ada Status mutu isi siaran lembaga penyiaran Persentase pelanggaran isi siaran Jumlah Peserta pengembangan SDM orang penyiaran Jumlah masyarakat melek media orang pertahun penyiaran dan masyarakat yang terpapar diseminasi informasi melalui media Tingkat layanan informasi perencanaan Persen pembangunan daerah Persentase pengguna aplikasi pengadaan Persen barang dan jasa mulai dari perencanaan, proses pengadaan sampai monitoring evaluasi/pelaporan Indeks keterbukaan informasi publik Poin

Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan Meningkatnya aksesibilitas pemanfaatan Presentase keterjangkauan akses internet internet Meningkatnya fungsi manajemen Terkumpul dan terkelolanya data dan kehumasan informasi yang sudah terverifikasi Tersedianya skala prioritas isu yang harus disampaikan kepada publik Terpetakannya arah dan orientasi media massa serta tersedianya analisa pemberitaan media massa Tersebarnya informasi kebijakan program dan kegiatan pemerintah Tersedianya tata kelola pengaduan masyarakat Terdokumentasikannya peliputan kegiatan pemerintah prov. Jawa barat Terjalinnya hubungan antar lembaga

49

22.5

Biro. Adm. Bappeda; Biro Adm.Pemb; Perekonomian,Diskim Biro Keuangan rum, Bina Marga, Disdik,

464,191,436,250

Dishub

Biro. Adm. Perekonomian, ESDM, Bina Marga


72,451,100,000

86

1,940,000,000

KPID

Biro HPU


8

2,050,000,000

7

2,200,000,000

KPID

Biro HPU


2,870

2,100,000,000

3,170

2,350,000,000

KPID

Biro HPU

28,800

5,496,170,000

57,600

5,900,000,000

KPID

Biro HPU

100

3,500,000,000

100

4,000,000,000

Diskominfo

Bappeda

Seluruh OPD

80

1,150,000,000

90

1,380,000,000

Diskominfo

Seluruh OPD


Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Seluruh OPD

80

1,800,000,000

84

2,160,000,000

Diskominfo

100

1,700,000,000

100

1,700,000,000

Diskominfo

Bapusipda, KPID, HPU Bappeda

Persen

48

13,751,000,000

55

15,126,100,000

Diskominfo

Seluruh OPD

persen

100

5,500,000,000

100

6,050,000,000

Biro HPU

Seluruh OPD

Seluruh OPD

persen

100

2,200,000,000

100

2,420,000,000

Biro HPU

Seluruh OPD

Seluruh OPD

persen

100

1,100,000,000

100

1,210,000,000

Biro HPU

Seluruh OPD

Seluruh OPD

persen

100

16,500,000,000

100

18,150,000,000

Biro HPU

Seluruh OPD

Seluruh OPD

persen

100

2,200,000,000

100

2,420,000,000

Biro HPU

Seluruh OPD

Seluruh OPD

persen

100

2,750,000,000

100

3,025,000,000

Biro HPU

Seluruh OPD

Seluruh OPD

persen

100

2,200,000,000

100

2,420,000,000

Biro HPU

Seluruh OPD

Seluruh OPD

KUMKM

Biro Perekonomian

Bappeda, BiroAdm. Pemb, Biro Keuangan

Persen

Orang

7,750

3,500,000,000

4,000,000,000

7,850

46,167,090,000

Jumlah Wirausaha Baru

Dishub

1,940,000,000

57 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Menciptakan Wirausaha Baru

10,917,356,000

464,191,436,250

3,500,000,000

Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha


82

56 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Meningkatnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM


10,917,356,000

65,937,170,000

Meningkatnya jumlah perijinan lembaga Rasio perijinan lembaga penyiaran penyiaran

OPD PENDUKUNG

47,122,676,188

433,245,340,500

Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi

MITRA OPD UTAMA


9,728,136,000

43,979,165,596

PELAKSANA OPD UTAMA

Biro. Adm. Perekonomian, Diskimrum, Bina Marga, BPLHD

9,728,136,000 meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan

2018 Anggaran

Dishub

43,073,736,188 Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum

11 Koperasi, usaha kecil, dan menengah

2017 Anggaran

Orang

20,000

46,167,090,000

4,000,000,000 50,783,800,000

20,000

50,783,800,000

KUMKM

Disparbud, Disnak, Bappeda, BiroAdm. Pemb, Diskan, Distan, Biro Keuangan Disbun, Diskanla, Dishut, Disperindag, Disnakertrans, Dinas ESDM, Dinkes, Disdik 9

Nama Urusan


Nama Program




58 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Meningkatnya Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Jumlah UMKM yang mendapatkan legalitas usaha

Orang

320

2,600,000,000

Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi Aktif

Meningkatnya realisasi PMA/PMDN

Nilai Investasi PMA/PMDN

Koperasi

16,878

Trilyun (Rp)

121.8

60 Program Peningkatan Investasi Daerah

18,800,000,000

384

17,278

Meningkatnya prosentase pelayanan Perijinan yang tepat waktu

Prosentase Pelayanan Perijinan yang tepat waktu

%

80

12,550,000,000

85

Meningkatnya kreativitas pemuda jawa barat

Meningkatnya kesadaran pemuda terhadap rasa nasionalisme dan kebangsaan Meningkatnya peran serta organisasi kepemudaan jawa barat

Meningkatnya pembinaan karakter pemuda Meningkatnya peran pemuda dalam kampanye anti narkoba Meningkatnya pembinaan kepanduan Jawa Barat

Jumlah pemuda jawa barat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan. Peringkat Mraching Band dalam Kejuaraan tingkat Nasional Jumlah Partisipasi pemuda jawa barat dalam Kabiza Fest Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan pemuda

266

20,680,000,000

18,200,000,000

15,000,000,000

2,657,021,943


BPMPT

Biro Investasi dan BUMD


BPMPT




BPMPT


10

1,000,000,000

12

1,200,000,000

Disorda

Biro Bangsos

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

15,100,000,000

Orang

750

2,000,000,000

800

2,500,000,000

Disorda

Biro Bangsos

Rangking Divisi Utama orang

1

3,011,800,000

1

3,100,000,000

Disorda

Biro Bangsos

640

520,000,000

700

600,000,000

Disorda

Biro Bangsos

Orang

100

1,310,150,000

100

1,500,000,000

Disorda

Biro Bangsos

1,600,000,000

Organisasi

20

20

1,800,000,000

Disorda

Biro Bangsos

Jumlah Pelatihan bagi Kader Organisasi Kepemudaan Jumlah peserta pelatihan mental spiritual pemuda Jumlah kader pemuda anti narkoba

Orang

350

750,000,000

400

1,000,000,000

Disorda

Biro Bangsos

Orang

286

2,150,000,000

300

2,400,000,000

Disorda

Biro Bangsos

Orang

350

750,000,000

400

1,000,000,000

Disorda

Biro Bangsos

Peringkat kepanduan Jawa Barat tingkat Nasional

Ranking

Disorda

Biro Bangsos

Disorda

Biro Bangsos


Disorda

Biro Bangsos, KONI Jabar, NPCI Jabar


Disorda

Biro Bangsos, KONI Jabar, NPCI Jabar Biro Bangsos, KONI Jabar, NPCI Jabar


Disorda



Disorda



1

Orang

1,200

13,500,000,000

c. POPNAS

Ranking

d. POPWILNAS

Ranking

500

e. PEPARPENAS

Ranking

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam olahraga

Persen

tingkat kebugaran jasmani masyarakat Jumlah SDM Tenaga Keolahragaan

2

2

15,000,000,000

17,500,000,000

9,500,000,000

2

37

1,850,000,000

Persen

74.0

Orang

10,042

Pembangunan Gelanggang Olaharaga

GOR/SOR

5

Kawasan sarana olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu

Kawasan

1


134,100,000,000

b. PEPARNAS

65 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Biro Perekonomian

Jumlah fasilitasi organisasi kepemudaan

Meningkatkanya Kesejahteraan Insan Jumlah Penerima Penghargaan Insan Olahraga Jawa Barat yang Berprestasi Olahraga Berprestasi/Berjasa Meningkatnya prestasi olahraga Jawa peringkat jawa barat dalam: Barat dan dukungan terhadap olahraga prestasi dan olahraga masyarakat secara berkelanjutan a. PON

14 Statistik

KUMKM

Orang

150,151,162,000

Meningkatnya Dukungan SDM Pengembangan Tenaga Keolahragaan Mendukung pembangunan gelanggang olahraga di provinsi, kota/kabupaten


258

64 Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga

Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dan organisasi dalam berolahraga

Biro Perekonomian

2,657,021,943

13,091,950,000 Meningkatnya pemuda berprestasi dan Jumlah pemuda berprestasi Nasional. berkontribusi pembangunan Jawa Barat. (Pemuda pelopor, PPAN, Paskibraka, KPN)

3,000,000,000

Milyar rupiah

63 Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan

2,622,982,568

KUMKM

OPD PENDUKUNG

15,000,000,000

2,622,982,568

Pendapatan Asli Daerah dari BUMD dan Kontribusi BUMD terhadap PAD Investasi Pemerintah Provinsi meningkat 10% (dalam konfirmasi)

MITRA OPD UTAMA

18,200,000,000 138.85

12,550,000,000

62 Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan

PELAKSANA OPD UTAMA

20,680,000,000

16,200,000,000 16,200,000,000

2018 Anggaran 3,000,000,000

18,800,000,000

61 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13 Kepemudaan dan olah raga

Target

2,600,000,000

59 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

12 Penanaman modal

2017 Anggaran

1,000,000,000

Disorda

38

2,000,000,000

Disorda

Biro Bangsos,FORMI Jabar


1,480,000,000

75.0

1,600,000,000

Disorda

Biro Bangsos

6,499,974,000

12,050

7,000,000,000

Disorda

Biro Bangsos

Disorda

Diskimrum

Disorda

Diskimrum


5 117,321,188,000

5,000,000,000

1

90,000,000,000

8,800,000,000

10

Nama Urusan


Nama Program

Sasaran Program Pembangunan Daerah Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi Transparansi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan

15 Persandian

66 Program Penyelenggaraan Persandian daerah

16 Kebudayaan

67 Program Pengembangan Nilai Budaya

Indikator Kinerja Program (Sumber: SPM dan Janji Kampanye Gubernur) Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan


Pengelolaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah

Pengusulan HKI Warisan Budaya Tak Benda Terbangunnya pusat seni dan budaya

OPD PENDUKUNG

70

5,500,000,000

Bappeda

Seluruh OPD

Diskominfo

Persen

90

3,000,000,000

90

3,300,000,000

Bappeda

Seluruh OPD

Diskominfo

214,950,000,000 4,400,000,000

Disparbud

Biro Adm. Perekonomian

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan ; Biro Yansos

Jumlah pembinaan pengelolaan budaya lokal

3

Usulan / Rekomendasi per tahun Unit

10

Meningkatnya Pengelolaan Keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat

Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah

Meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di Bidang Seni

Pengusulan HKI Seni Tradisi

2

34,510,000,000 3,960,000,000

0

3

550,000,000

10

550,000,000

Disparbud


Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan; Biro Yansos

30,000,000,000

14

210,000,000,000

Diskimrum

Disparbud

Bappeda, Biro Admpem, Biro Keuangan

Meningkatnya peran perpustakaan sebagai wahana belajar masyarakat sepanjang hayat

Jumlah judul / eksemplar bahan Judul / Eksemplar perpustakaan umum Provinsi Jawa Barat

16,352,561,840

Jenis kegiatan/tahun

7

13,422,067,012

7

15,188,286,466

Disparbud


Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan; Biro Yansos

Usulan / Rekomendasi per tahun

1

1,028,883,813

1

1,164,275,374

Disparbud



69 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

8,499,054,000 1,810/ 14,525

Judul / Eksemplar 2,800/5,60 0

9,875,735,000

2,300,000,000 2,000/5,000

2,800,000,000

Bapusipda

Penerbit


285,000,000 3,000/6,000

350,000,000

Bapusipda

Penerbit, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Penerbit, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Peprustakaan Nasional Semua OPD, swasta dan semua penerbit di Jawa Barat Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Peprustakaan Nasional Semua OPD, swasta dan semua penerbit di Jawa Barat Semua OPD, Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Semua OPD, Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Semua OPD, Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Bappeda. Biro Admbang, Biro Keuangan

Jumlah naskah kuno yang dilestarikan di Jawa Barat

Naskah

5 Naskah

200,000,000

6 Naskah

225,000,000

Bapusipda

jumlah para wajib Serah simpan karya cetak dan karya rekam di perpustakaan umum provinsi Jawa Barat Jumlah pengunjung (pemustaka) yang memanfaatkan perpustakaan umum Provinsi Jawa Barat

instansi

300 wajib SSKCKR

1,000,000,000

350 wajib SSKCKR

1,200,000,000

Bapusipda

Orang

566,389

2,412,154,000

594,708

2,653,370,000

Bapusipda

Jumlah lembaga perpustakaan umum, sekolah dan khusus yang dibina

Unit

3,634

621,000,000

4,180

714,150,000

Bapusipda

Jumlah pembinaan SDM perpustakaan

Orang

4,183

517,500,000

4,882

595,125,000

Bapusipda

Jumlah pembinaan minat baca masyarakat

Orang

7,170

1,056,000,000

8,245

1,214,580,000

Bapusipda

Jumlah promosi perpustakaan

Kegiatan

12

107,400,000

123,510,000

Bapusipda

Persen

79

5,520,000,000 2,850,000,000

8,450,000,000 4,300,000,000

Bapusipda

Semua OPD


Meter Linier (ML)

15,000

270,000,000

20,000

360,000,000

Bapusipda

Semua OPD

Khasanah

15

750,000,000

20

900,000,000

Bapusipda

Semua OPD

Lembar

53,000

450,000,000

53,000

450,000,000

Bapusipda

Unit Persen

157 43

220,000,000 2,220,000,000

Bapusipda

Biro Perlengkapan, Bappeda, Biro Kepegawaian Semua OPD

Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

persen

5

20,000,000,000

5

22,000,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian

persen

2

500,000,000

2

550,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian

70 Program Pengembangan Kearsipan Terwujudnya pengelolaan arsip yang mendukung administrasi pemerintahan yang akuntabel

MITRA OPD UTAMA

5,000,000,000

14,450,950,824

Literatur tentang Jawa Barat dan yang diterbitkan di Jawa Barat

OPD UTAMA

60

68 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

18 Kearsipan

Target

PELAKSANA

2018 Anggaran

Persen

0

Meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap bahasa sastra dan aksara daerah

17 Perpustakaan

2017 Anggaran

Persentase OPD yang telah memenuhi standar baku kearsipan Jumlah data arsip di unit kearsipan Jumlah arsip yang diselamatkan dan dimanfaatkan Jumlah arsip yang di digitalisasi/ alih media Persentase data center arsip

100,000,000 1,100,000,000

14

100

407 100


Bappeda. Biro Admbang, Biro Keuangan Bappeda. Biro Admbang, Biro Keuangan

Bappeda. Biro Admbang, Biro Keuangan Bappeda. Biro Admbang, Biro Keuangan




Urusan Pilihan 1

Kelautan dan perikanan

71 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

24,700,000,000 Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan Jawa Barat

peningkatan Produksi Perikanan Budidaya peningkatan Produksi Non Konsumsi

27,170,000,000 Bappeda, Biro Adm, Pemb, Biro Keuangan Bappeda, Biro Adm, Pemb, Biro Keuangan 11

Nama Urusan


Nama Program



Meningkatnya peran Jawa Barat sebagai Kontribusi terhadap sentra benih ikan nasional ikan nila nasional Kontribusi terhadap ikan mas nasional Kontribusi terhadap ikan lele nasional Kontribusi terhadap ikan patin nasional


50

1,100,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian

pemenuhan benih

persen

50

1,000,000,000

50

1,100,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian

pemenuhan benih

persen

10

1,000,000,000

10

1,100,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian

pemenuhan benih

persen

10

1,200,000,000

10

1,320,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian

92,500,000,000

Diskanlaut

92,500,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian

Bappeda, Biro Adm, Pemb, Biro Keuangan

770,000,000

Set. Bakorluh

Biro Perekonomian


1,650,000,000

Set. Bakorluh

Diskanlaut, Biro Perekonomian


Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Meningkatnya kinerja sumberdaya kelautan perikanan Jawa Barat

Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya Jumlah penyuluh perikanan yang meningkat kompetensinya

persen

1.58

kelompok

300

orang

150

74 Program Pemasaran, Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Persentase jumlah produksi kelautan dan perikanan yang memenuhin standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan kemanan pangan Peningkatan Produksi Olahan Konsumsi Ikan Peningkatan Produksi Garam

persen

1,500,000,000

150

7,425,000,000

90

2,200,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian



persen

10

2,750,000,000

10

3,025,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian

Kh/Kap/Thn

26.85

1,000,000,000

27.66

1,100,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian

persen

5

1,000,000,000

5

1,100,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian

2,500,000,000 Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan (IUU fishing) penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu

2,750,000,000

persen

25

1,500,000,000

30

1,650,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian


persen

75

1,000,000,000

80

1,100,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian


Kawasan

1

8,650,000,000

1

9,515,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian


Unit

4,200

1,200,000,000

5,200

1,320,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian

Ha

9

1,000,000,000

13

1,100,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian

3,000,000,000

280

3,300,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian

550,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian

3,750,000,000 14,000,000

4,125,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

19,600,000,000 Meningkatnya pengelolaan dan pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan

Jumlah pemanfaatan dan Pengelolaan kawasan Konservasi Pesisir dan Pulaupulau Kecil Luas Kawasan Rehabilitasi dan Revitalisasi Ekosistem Pesisir, Laut, PulauPulau Kecil dan perairan umum a. Terumbu Karang (Buatan dan Tranplantasi) b. Mangrove dan Vegetasi Pantai c. Perairan Umum

Terjaganya Kelestarian Plasma Nutfah

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya kuantitas dan kualitas obyek wisata

Jumlah Jenis Ikan Perairan Umum yang didomestikasi Jumlah Penebaran benih Ikan di Perairan Umum Jumlah Plasma Nutfah yang dilestarikan

Jumlah Event Pariwisata Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata

21,560,000,000

Ha

280

Jenis

2

Ekor

12,000,000

Jenis

4

1,500,000,000

5

1,650,000,000

Diskanlaut

Biro Perekonomian

Event/tahun

4

7,684,075,878 4,996,777,298

5

7,900,000,000 5,000,000,000

Disparbud

Biro Perekonomian

ODTW per Tahun

2

2,388,709,850

2

2,500,000,000

Disparbud

Biro Perekonomian

Orang per Tahun

250

400,000,000

Disparbud

Biro Perekonomian

78 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

500,000,000

298,588,731

2

250

13,510,323,339 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Jumlah kunjungan wisatawan objek wisata di Jawa Barat mancanegara ke Jawa Barat Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke akomodasi di Jawa Barat Jumlah Event Promosi Kegiatan Pariwisata

Pertanian

300

2,000,000,000

955,483,940


15,700,000,000

orang/tahun

1,300,000

1,200,000,000

Disparbud

Biro Perekonomian

orang/tahun

42,458,900

4,777,419,700 46,704,790

5,500,000,000

Disparbud

Biro Perekonomian

orang/tahun

16,105,100

4,777,419,700 17,715,610

5,500,000,000

Disparbud

Biro Perekonomian

event/tahun

4

3,000,000,000

3,500,000,000

Disparbud

Biro Perekonomian

Jumlah Produksi Padi

Ton

12,686,578

55,139,000,000

Distan TP

BKPD; Biro Perekonomian


Jumlah Produksi Jagung

Ton

1,250,333

6,500,000,000

Distan TP

BKPD; Biro Perekonomian


79 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1,500,000

5

176,176,430,000 Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan, dan peternakan;

Bappeda, Biro Adm, Pemb, Biro Keuangan Bappeda, Biro Adm, Pemb, Biro Keuangan Bappeda, Biro Adm, Pemb, Biro Keuangan Bappeda, Biro Adm, Pemb, Biro Keuangan

2,420,000,000

700,000,000

89

76 Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

3

1.58

6,750,000,000

75 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

77

175,000,000,000

2,200,000,000

Meningkatnya pengawasan dan pengendalian SDKP

OPD PENDUKUNG

1,000,000,000

Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan Jawa Barat

Meningkatnya ketersediaan aneka produk olahan hasil perikanan Meningkatnya Konsumsi Ikan di Jawa Barat Meningkatnya Ketersediaan garam

MITRA OPD UTAMA

50

175,000,000,000

Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan

PELAKSANA OPD UTAMA

persen

73 Program pemberdayaan sumberdaya kelautan dan perikanan

Pariwisata

Target

2018 Anggaran

pemenuhan benih

72 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2

2017 Anggaran

184,628,200,000

50,035,630,000 13,067,175

5,750,000,000


1,312,850

Nama Urusan


Nama Program




2017 Anggaran

Target

5,750,000,000

54,979

6,500,000,000

Distan TP

Jumlah Produksi Kacang Tanah

Ton

82,887

1,550,000,000

84,545

1,620,000,000

Distan TP

Jumlah Produksi Kacang Hijau

Ton

11,040

1,150,000,000

11,261

1,200,000,000

Distan TP

Jumlah Produksi Ubi Kayu

Ton

2,306,796

1,150,000,000

2,352,932

1,200,000,000

Distan TP

Jumlah Produksi Ubi Jalar

Ton

472,565

950,000,000

Distan TP

Jumlah produksi Sayuran

Ton

2,958,542

1,600,000,000

3,076,884

1,500,000,000

Distan TP

Jumlah Produksi Buah-buahan

Ton

4,029,720

2,120,000,000

4,110,314

2,170,000,000

Distan TP

Jumlah Produksi Tanaman Obat

Ton

94,566

650,000,000

Distan TP

Jumlah Produksi Tanaman Hias

Tangkai

##########

1,200,000,000

Distan TP

persen

10.70

5,000,000,000

10.50

5,500,000,000

Distan TP

BKPD; Biro Perekonomian BKPD; Biro Perekonomian BKPD; Biro Perekonomian BKPD; Biro Perekonomian BKPD; Biro Perekonomian BKPD; Biro Perekonomian BKPD; Biro Perekonomian BKPD; Biro Perekonomian BKPD; Biro Perekonomian Biro Perekonomian

persen

2.4

76,100,000,000

2.5

76,150,000,000

Disbun

Biro Perekonomian

persen

2.4

1,390,000,000

2.5

1,390,000,000

Disbun

Biro Perekonomian

persen

2.4

12,860,000,000

2.5

13,060,000,000

Disbun

Biro Perekonomian

persen

2.4

9,345,800,000

2.5

9,899,200,000

Disbun

Biro Perekonomian



875,000,000

500,000,000

482,016

96,457

1,000,000,000 291,499,149

poin

111

650,000,000

112

700,000,000

Distan TP

Biro Perekonomian

- Hortikultura

poin

122

650,000,000

123

700,000,000

Distan TP

Biro Perekonomian

unit

460

10,768,500,000

460

12,000,000,000

Set. Bakorluh

Biro Perekonomian

Orang/tahun

2,609

32,882,780,000

2,609

36,000,000,000

Set. Bakorluh

Biro Perekonomian

2,760,000,000

unit

460

2,300,000,000

460

Prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat

Persen

13

13,760,000,000

13

Prosentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-r)

Persen

1

19,710,000,000

1

81 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman

33,091,920,000 Jumlah Luas serangan 9 OPT Utama Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan

Biro Perekonomian

20,235,000,000

Disbun

Biro Perekonomian



112,750

10,756,920,000

111,622

10,932,612,000

Distan TP

Biro Perekonomian

-1

22,335,000,000

-1

22,435,000,000

Disbun

Biro Perekonomian

Kelompok

20

600,000,000

20

600,000,000

Distan TP

Biro Perekonomian


persen

2.4

5,990,000,000

2.5

6,140,000,000

Disbun

Biro Perekonomian


persen

2.4

4,870,000,000

2.5

4,870,000,000

Disbun

Biro Perekonomian


BKPD; Biro Perekonomian BKPD; Biro Perekonomian BKPD; Biro Perekonomian


BKPD; Biro Perekonomian BKPD; Biro Perekonomian BKPD; Biro Perekonomian


Biro Perekonomian


11,610,000,000

37,975,370,963

47,469,213,704

Persen

3

11,680,550,000

3

14,600,687,500

Disnak

b. Telur

Persen

2

2,403,781,250

2

3,004,726,563

Disnak

c. Susu

Persen

2

7,871,036,250

2

9,838,795,313

Disnak

2. Peningkatan Populasi Komoditas Peternakan a. Ruminansia Besar

Persen

3

6,066,128,463

3

7,582,660,578

Disnak

b. Ruminansia Kecil

Persen

5

5,807,000,000

5

7,258,750,000

Disnak

c. Unggas

Persen

3

4,146,875,000

3

5,183,593,750

Disnak

84 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

4,566,475,000 Penurunan kejadian PHMS (Anthrax, Avian Influenza, Bruceollosis dan Rabies)


Ha

83 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Terkendalinya penyakit ternak

Biro Perekonomian

Disbun

33,367,612,000

11,460,000,000

1. Peningkatan produksi komoditas peternakan a. Daging

Set. Bakorluh

14,310,000,000

persen

82 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan Jumlah kelompok / pelaku penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI tanaman pangan dan hortikultura Prosentase Peningkatan Jumlah unit usaha Penerapan Sistem Jaminan mutu sesuai SNI Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

86,705,000,000

Capaian Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor : - Tanaman Pangn

Jumlah Kelembagaan penyuluhan pertanian yang meningkat kapasitasnya Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kesejahteraan & kompetensinya Jumlah penerapan metoda penyuluhan

Meningkatnya produksi, produktifitas, dan kualitas produk peternakan

OPD PENDUKUNG

53,377

80,721,280,000

Meningkatnya nilai tambah pengolahan dan margin pemasaran hasil pertanian/ perkebunan

MITRA OPD UTAMA

Ton

80 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan

Terkendalinya hama dan penyakit tanaman pertanian/perkebunan

PELAKSANA OPD UTAMA

Jumlah Produksi Kedelai

Persentase tingkat kehilangan hasil pasca panen padi Prosentase peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan Prosentase peningkatan produktivitas rata-rata komoditas perkebunan Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis Persentase peningkatan benih Tanaman Perkebunan yang tersertifikasi

Meningkatnya Kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat

2018 Anggaran

Persen

5

4,566,475,000

5,708,093,750 5

5,708,093,750

Disnak

Nama Urusan


Nama Program




85 Program peningkatan pemasaran Hasil Produksi Peternakan

4 Kehutanan

MITRA OPD UTAMA

OPD PENDUKUNG

5,070,027,278

50

1,839,287,500

50

2,299,109,309

Disnak

Biro Perekonomian

persen

10

2,216,734,375

10

2,770,917,969

Disnak

Biro Perekonomian

Meningkatnya Produksi Hasil Hutan

Persen

2

10,000,000,000

2

12,000,000,000

Dishut

Biro Perekonomian

Persen

1

10,000,000,000

1

12,000,000,000

Dishut

Biro Perekonomian

Persen

1

10,000,000,000

1

12,000,000,000

Dishut

Biro Perekonomian

Persen

5

4,000,000,000

5

4,500,000,000

Dishut

Biro Perekonomian

Unit

1

3,000,000,000

1

3,000,000,000

Dishut

Biro Perekonomian

299,250,000,000

Set. Bakorluh

Biro Perekonomian


1,105,000,000

Set. Bakorluh

Biro Perekonomian


86 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

37,000,000,000

Jumlah kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya Jumlah penuluh kehutanan yang meningkat kompetensinya

kelompok

30

orang

150

88 Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah

2,850,000,000

850,000,000


300,355,000,000 30

200

7,250,000,000

8,000,000,000

Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah

persen

66.60

2,250,000,000

65.75

2,500,000,000

Dis. ESDM



Persentase usaha pertambangan yang melaksanakan Good Mining Practise

persen

60

2,750,000,000

70

3,000,000,000

Dis. ESDM



Tersedianya prasarana air baku bagi masyarakat bersumber dari air tanah dalam di wilayah rawan air

Titik Sumur Bor

5

2,250,000,000

5

2,500,000,000

Dis. ESDM



persen

96 - 98

91,000,000,000

98 - 100

100,000,000,000

Dis. ESDM

SBM (setara barel minyak)

175,000

3,500,000,000

200,000

4,000,000,000

Dis. ESDM

Biro. Adm. Perekonomian BPLHD


unit

1

38,000,000,000 10,000,000,000

1

48,500,000,000 10,000,000,000

Disperindag

Biro Perekonomian

Persen

4,5 - 5,5

23,000,000,000

4,0-5,0

31,000,000,000

Disperindag

Biro Perekonomian

Persen

20

5,000,000,000

21

7,500,000,000

Disperindag

Biro Perekonomian


89 Program Pembinaan pengembangan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi

94,500,000,000 Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan

Jumlah pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan

Rasio elektrifikasi rumah

Meningkatnya jumlah dan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan Terkendalinya inflasi Jawa Barat

Jumlah Perencanaan Pusat Distribusi Perdagangan Terkendalinya inflasi Jawa Barat

Meningkatnya akses pasar domestik

Jumlah Kontribusi Perdagangan pada PDRB Jawa Barat

90 Program Perdagangan Dalam Negeri

91 Program Pemberdayaan Konsumen dan Pengawasan Barang beredar dan jasa

104,000,000,000

26,000,000,000 Meningkatnya pengawasan barang beredar dan Jasa


43,500,000,000

3,700,000,000

Meningkatnya pendayagunaan dan konservasi air tanah, serta pengelolaan pengusahaan sumber daya mineral

Perdagangan

PELAKSANA OPD UTAMA

pelaku

Meningkatnya kinerja sumber daya kehutanan Jawa Barat

6

2018 Anggaran

Meningkatnya nilai tambah pengolahan Jumlah Pelaku Penerapan sistem jaminan dan margin pemasaran hasil peternakan mutu hasil peternakan Presentase nilai tambah produk

87 Program Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan

Energi dan sumber daya mineral

Target

4,056,021,875

Persentase bertambahnya produksi hasil hutan kayu Persentase bertambahnya produksi hasil hutan bukan kayu Persentase bertambahnya produksi olahan hasil hutan kayu dan bukan kayu Meningkatnya Pemanfaatan Jasa Persentase peningkatan penerimaan jasa Lingkungan wisata alam Meningkatnya Pengelolaan Hutan Rakyat Jumlah unit hutan rakyat yang dikelola Secara Lestari secara lestari

5

2017 Anggaran

38,500,000,000

Indeks pemberdayaan konsumen (IKK)

Poin

36

15,000,000,000

37

25,000,000,000

Disperindag

Biro Perekonomian

Jumlah barang yang diuji

Unit

100

5,000,000,000

125

6,500,000,000

Disperindag

Biro Perekonomian


Eksportir

150

3,000,000,000

175

3,500,000,000

Disperindag

Biro Perekonomian

Persen

5

3,000,000,000

5

3,500,000,000

Disperindag

Biro Perekonomian

Unit Usaha

203,455

14,000,000,000 2,000,000,000

203,955

21,000,000,000 3,000,000,000

Disperindag

Biro Perekonomian

Jumlah kontribusi industri manufaktur pada PDRB Jawa Barat

Persen

40

12,000,000,000

40

18,000,000,000

Disperindag

Biro Perekonomian

Penurunan nilai inpor bahan baku industri per tahun

Persen

1

1,000,000,000 1,000,000,000

1

5,000,000,000 5,000,000,000

Disperindag

Biro Perekonomian


92 Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

7

Perindustrian

Meningkatnya jumlah eksportir Jawa Barat Menurunnya nilai impor Jawa Barat

Peningkatan jumlah eksportir jawa barat

Meningkatnya unit usaha industri

Jumlah unit usaha Industri

Laju Pertumbuhan eksport non migas Jawa Barat

93 Program Pengembangan Industri

94 Program Penataan Struktur Industri Menurunnya nilai Impor bahan baku 95 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

8

Transmigrasi

Penunjang Urusan Pemerintahan

15,000,000,000



20,000,000,000

Meningkatnya nilai produksi Industri

Nilai produksi industri per tahun

Persen

20

15,000,000,000

25

20,000,000,000

Disperindag

Biro Perekonomian


Meningkatnya kemandirian calon transmigran dan masyarakat translok (Resettlement)

Jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan

orang

210

4,400,596,176 4,400,596,176

230

4,840,514,092 4,840,514,092

Disnakertrans

Biro Bangsos


96 Program Pengembangan Transmigrasi

14

Nama Urusan

Nama Bidang (UU 23/2014) 1

Perencanaan

Nama Program




97 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

Meningkatnya kesesuaian besaran organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum

OPD PENDUKUNG

85,811,550,000

15,000,000,000

100

13,200,000,000

Biro Organisasi

Seluruh OPD

Bappeda, Inspektorat, Biro Keuangan, Biro Adbang

Persen

100

19,000,000,000

100

18,700,000,000

Biro Organisasi

Seluruh OPD


Prosentase Instansi Pemerintah yang ketatalaksanaan baik

Persen

81

18,000,000,000

100

19,800,000,000

Bro Organisasi

Seluruh OPD


buah

66

27,500,000,000

66

29,700,000,000

Biro Pemum

Seluruh OPD

Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan Bappeda, Inspektorat, Biro Keuangan, Biro Adbang

Jumlah Regulasi Penegasan Batas Daerah sesuai dengan total kebutuhan penetapanya Tertib administrasi penamaan Rupa Bumi

Persen

90

Biro Pemum

Seluruh OPD

Peringkat

3

1,600,000,000

3

1,760,000,000

Biro Otda dan Kerjasama

Seluruh OPD

Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan lingkup Provinsi Jawa Barat

Persen

40

1,660,500,000

60

1,826,550,000

Biro Otda dan Kerjasama

Seluruh OPD


Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran Prosentase Kegiatan Pembangunan Tematik Kewilayahan Provinsi dan Kab./Kota yang Terkoordinasi Prosentase Kegiatan Pembangunan Tematik Kewilayahan Provinsi dan Kab./Kota yang Termonitor Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan akuntabilitas kinerja memuaskan

Persen

80

7,000,000,000

80

7,700,000,000

Bappeda

Seluruh OPD

Biro Keuangan; Biro Admbang

Persen

80

10,000,000,000

80

11,000,000,000

Bappeda

Seluruh OPD


Persen

80

80

19,500,000,000

Bappeda

Seluruh OPD


Persen

90

13,500,000,000

90

14,500,000,000

Bappeda

Seluruh OPD


Persen

90

5,000,000,000

90

5,500,000,000

Bappeda

Seluruh OPD

Persen

100

4,400,000,000

100

4,400,000,000

BKPP I, II, III, IV

Seluruh OPD

Biro Keuangan; Biro Admbang Biro Keuangan; Biro Admbang

Persen

100

2,200,000,000

100

2,200,000,000

BKPP I, II, III, IV

Seluruh OPD


Predikat

A

14,000,000,000

AA

16,800,000,000

Biro Organisasi

Seluruh OPD


dokumen kerjasama Antar Daerah dan Perbatasan dokumen kerjasama Antar Provinsi dokumen kerjasama dengan Luar Negeri dokumen kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN /BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri

5

5,900,000,000 650,000,000

5

6,455,000,000 715,000,000

Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama

Seluruh OPD

Bappeda, Biro Adm Pembangunan, Biro keuangan,

5

850,000,000

5

935,000,000

Seluruh OPD

2

2,000,000,000

2

2,200,000,000

12

2,050,000,000

15

2,255,000,000

Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama

Bappeda, Biro Adm Pembangunan, Biro keuangan, Bappeda, Biro Adm Pembangunan, Biro keuangan, Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah

750,000,000

100

73,600,000,000

Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

MITRA OPD UTAMA

75

Peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat

Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran Sinergi kewilayahan dan lintas daerah

PELAKSANA OPD UTAMA

Persen

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

2018 Anggaran

Prosentase Tingkat Kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap ketentuan Pelayanan Publik yang berlaku Prosentase Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Efektif dan Efisien

98 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

99 Program Kerjasama Pembangunan Terwujudnya kerjasama antar daerah, Jumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri negeri

Keuangan

Target

83,510,500,000 Meningkatnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik

2

2017 Anggaran

Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri

Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri

Terselenggaranya Hubungan Antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Jawa Barat

Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan

Terwujudnya restrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pembangunan Meningkatnya pendapatan daerah

Jumlah penetapan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah

17,500,000,000

81,600,000,000

Jumlah

6

Buah

3

4,730,000,000

3

4,730,000,000

Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tingkat Pendapatan Daerah: a. PAD

Persen

1

6,930,000,000

1

7,700,000,000

Persen

62

54,952,198,725

63

b. Dana Perimbangan

Persen

9

100 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

350,000,000

825,000,000

6

113,512,198,725

350,000,000

350,000,000 Kantor Perwakilan

Seluruh OPD

Seluruh OPD

Seluruh OPD

Bappeda; Biro HPU; Biro OTDA dan KSM, Diskominfo

Biro Keuangan

Seluruh OPD

Bappeda, Biro Admbang

Biro Keuangan

Seluruh OPD

Bappeda, Biro Admbang

63,195,028,533

Dispenda

402,500,000

Dispenda

Biro Pengelolaan Barang Daerah; Biro Keuangan Biro Pengelolaan Barang Daerah; Biro Keuangan

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP, Dinas ESDM Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP, Dinas ESDM

122,712,528,533

9

15

Nama Urusan


Nama Program


`

Meningkatnya penataan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di kabupaten dan kota Meningkatnya pengelolaan aset daerah


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Target 29

900,000,000

28

1,035,000,000

Dispenda

Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah.

Persen

85

9,900,000,000

85

9,900,000,000

Biro Pengelolaan Barang Daerah

Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal

Persen

38

35,750,000,000

40

35,750,000,000

tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan

Fungsi Lain

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, BKPP, Dinas ESDM Bappeda; Biro Adm.Pembangunan

Biro Pengelolaan Barang Daerah

Biro Keuangan

Bappeda; Biro Adm.Pembangunan

Bappeda; Biro Adm.Pembangunan Bappeda, Biro Admbang, Biro Keuangan

11,987,917,492

100

5,858,677,793

100

6,699,885,330

Seluruh OPD

Seluruh OPD

100

5,039,429,018

100

5,288,032,162

Biro Keuangan

Seluruh OPD

Badiklatda

Seluruh OPD

BKD, Biro Organisasi

Badiklatda

Seluruh OPD

BKD, Biro Organisasi

BKD

Seluruh OPD


BKD

Seluruh OPD

Bappeda; Biro Adm.Pemb; Biro Keuangan, Korpri, RS Al Ihsan, biro Organisasi, Biro PBD, Diskominfo, Sat pol PP, Inspektorat

Biro Keuangan; Biro Admbang Biro Keuangan; Biro Admbang

34,765,130,000

50,000,000,000

Jumlah PNS pemprov jabar yang lulus uji keahlian (kompetensi) Jumlah PNS Pemprov jabar yang lulus Diklat dengan predikat minimal memuaskan

orang

220

orang

720

Meningkatnya jaminan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah

Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan

Persen

65

220

Meningkatnya kinerja pegawai Provinsi Jawa Barat

Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 76%;

Persen

78

Meningkatnya kualitas penelitian dan riset daerah

Persentase Hasil penelitian yang digunakan untuk pembangunan Jumlah hasil penelitian yang diterapkan

Persen

40

12,000,000,000

45

15,000,000,000

BP3IPTEK

Seluruh OPD

dokumen

10

5,000,000,000

15

7,500,000,000

BP3IPTEK

Seluruh OPD

Buah

1,200

60,000,000,000

1,200

60,000,000,000 Sekretariat DPRD

Perda

30

40,700,000,000

34


Meningkatnya rapat kerja inisiatif DPRD Jumlah rapat kerja inisiatif dewan

Kali

160

44,000,000,000

165


Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah Meningkatnya kualitas administrasi umum pemerintahan

Poin

3,150

21,235,000,000 880,000,000

3,250

Persen

10 (211)

Persen

70

500,000,000

Persen

95

Opini Nilai

34,765,130,000

720

75,000,000,000

104 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

5

75,000,000,000

105 Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK

1,104,806,767

Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional

Persentase penurunan jumlah temuan inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern (SPI) OPD Provinsi Meningkatnya pengelolaan keuangan dan Persentase penyelesaian tindak lanjut barang daerah sesuai standar akuntansi hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD pemerintah Persentase penyelesaian TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap OPD Provinsi Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat Meningkatnya akuntabilitas kinerja Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP instansi pemerintah OPD dan Pemprov Jawa Barat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Persentase OPD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas Meningkatnya penerapan sistem persentase OPD yang melaksanakan SPIP pengendalian intern pemerintah pada OPD Provinsi Jawa Barat Meningkatnya nilai pelaksanaan Persentase nilai indikator RAD-PPK Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dan kualitas pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat Persentase penyelesaian TLHP pengaduan kasus masyarakat

1,403,630,592

22,500,000,000

144,700,000,000

107 Program Pembinaan dan Pengawasan

82,000,000,000

1,403,630,592 80

17,000,000,000

106 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

50,000,000,000

82,000,000,000 70

1,104,806,767

Meningkatnya peran dan fungsi lembaga Jumlah inspirasi yang ditindaklanjuti aspiratif Meningkatnya regulasi daerah Jumlah PERDA inisiatif dan non inisiatif

OPD PENDUKUNG

Biro Pengelolaan Barang Daerah; Biro Keuangan Biro Keuangan

Persen

103 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

Penelitian dan Pengembangan

MITRA OPD UTAMA

persen

Kepegawaian 102 Program Pengembangan Kompetensi serta Pendidikan Aparatur dan pelatihan Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat

PELAKSANA OPD UTAMA

Persen

10,898,106,811

Meningkatnya pelaporan capaian kinerja pembangunan Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akurat, cepat, cermat dan berbasis IT

4

Target

2018 Anggaran

c. Lain-lain pendapatan yang sah

101 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3

2017 Anggaran

146,900,000,000 Biro Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM


22,700,000,000 1,050,000,000

Inspektorat

Bappeda dan Biro Pemerintahan Umum

Seluruh OPD

9,000,000,000

Inspektorat

Seluruh OPD

Seluruh OPD

70

500,000,000

Inspektorat

Seluruh OPD

Seluruh OPD

650,000,000

100

700,000,000

Inspektorat

Seluruh OPD

Seluruh OPD

WTP

4,000,000,000

WTP

4,500,000,000

Inspektorat

4,800,000,000

AA

5,000,000,000

Inspektorat

Biro PBD, Biro Keuangan Bappeda; Biro Organisasi

Seluruh OPD

A

8,600,000,000

10 (190)

100

Seluruh OPD

Persen

90

Inspektorat

Bappeda

Seluruh OPD

Persen

100

100,000,000

100

150,000,000

Inspektorat

-

Seluruh OPD

Persen

100

880,000,000

100

800,000,000

Inspektorat

Bappeda; Biro Organisasi; Biro Hukham; Dispenda; LPSE/UPT

OPD Pelayanan Dasar

Persen

75

825,000,000

75

1,000,000,000

Inspektorat

-

Seluruh OPD & Pemda Kab/Kota se-Jawa Barat 16

Nama Urusan


Nama Program




108 Program Penataan Peraturan Perundangundangan, Kesadaran Hukum dan HAM

2017 Anggaran

Target

14,850,000,000 Terwujudnya Raperda yang diagendakan dalam propemperda Harmonisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Produk hukum Kabupaten/Kota

Jumlah Raperda yang diagendakan dalam propemperda Jumalh Produk Hukum Kabupaten/Kota yang diharmonisasi, difasilitasi dan dievaluasi

Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB

Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB

Raperda

17

6,050,000,000

17

200

8,800,000,000

200

Unit

300

Tersedianya kebutuhan sarana dan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana prasarana kerja aparatur sesuai standar kerja aparatur daerah

Persen

90

Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya

persen

100

344,659,663,805

110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

344,659,663,805

111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

632,593,272,827

OPD PENDUKUNG

6,600,000,000 10,450,000,000

Biro Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM

Seluruh OPD

Seluruh OPD

Seluruh OPD


Biro PBD

Seluruh OPD


Seluruh OPD


379,125,630,186

859,182,553,996 100

632,593,272,827 Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya

MITRA OPD UTAMA

379,125,630,186 350

781,075,049,088 781,075,049,088

PELAKSANA OPD UTAMA

17,050,000,000

Perda, Raperda, Raperkepda

109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

2018 Anggaran

859,182,553,996

695,852,600,110 100

695,852,600,110

Seluruh OPD


GUBERNUR JAWA BARAT, dtt

AHMAD HERYAWAN

17

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT : 16 TAHUN 2016 NOMOR TANGGAL : PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA TENTANG MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN : 2013-2018 DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL

TABEL 9.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 - 2018

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Satuan

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2018 2017 2018

1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 Daya Beli Masyarakat ribu rupiah 660,000 2 PDRB Per Kapita (ADHB) juta rupiah 26,00 – 28,00 3 PDRB Per Kapita (ADHK) juta rupiah 13,00 – 15,00 4 Indeks Gini Poin 0,35 – 0,34 1.1.1. Kesehatan 5 Indeks Kesehatan Poin 78 6 AHH (Angka Harapan Tahun 70,75 - 71,5 Hidup) 1.1.2. Pertanian 7 Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 113 - 114 8 Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Buah 540 Pertanian 1.1.3. Pangan 9 Skor Pola Pangan Harapan poin 80 10 Pencetakan Sawah Baru Ha 80,000 1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 1.2.1. Tenaga Kerja 11 Tingkat Partisipasi Persen 67,00 - 68,00 Angkatan Kerja 12 Tingkat Pengangguran Persen 7,00 - 6,50 Terbuka 1.2.2. Sosial 13 Angka Kemiskinan Persen 5,00 - 4,10 2 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib 2.1.1. Pendidikan 14 Indeks Pembangunan Poin 76,00 – 77,00 Manusia 15 Indeks Pendidikan Poin 88 2.1.2. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 16 Jumlah Penerima Manfaat Orang 7,750 Kredit Modal Usaha 2.1.3. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 17 Indeks Persepsi Korupsi Poin 8 18 Indeks Kebahagiaan Poin 63 – 65 19 Tingkat Harmonisasi kerukunan Antar Umat Poin 5 Beragama 2.1.4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20 Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Persen 11,7-12,3 Besar dengan tingkat cemar sedang 21 Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Persen 81 - 86 Irigasi Kewenangan Provinsi

665,000 28,00 – 30,00 15,00 – 17,00 0,34 – 0,33

665,000 28,00 – 30,00 15,00 – 17,00 0,34 – 0,33

79

79

71 - 72

71 - 72

114 - 116

114-116

690

690

82 100,000

82 100000

68,00 - 69,00

68,00 - 69,00

6,50 – 6,00

6,50 – 6,00

5,00 - 4,10

5,00 - 4,10

77,00 – 78,00

77,00 – 78,00

89

89

7,750

7,750

8 63 – 65

8 63 – 65

5

5

12,3-13,00

12,3-13,00

86 - 90

86 - 90

1

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 22

Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan 23 Cakupan Pelayanan Air Minum 24 Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Perkotaan 25 Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (Kondisi Baik dan Sedang) 2.1.5 Perhubungan 26 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi 2.1.5. Energi dan Sumber Daya Mineral 27 Rasio Elektrifikasi Rumah 2.1.6. Sosial 28 Jumlah Pekerja Anak 3 ASPEK DAYA SAING DAERAH 3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi 29 Indeks Daya Beli 30 Laju Pertumbuhan Ekonomi 31 Laju Pertumbuhan Ekspor 32 Inflasi 3.1.1. Penanaman Modal 33 Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) 34 Nilai Investasi/PMTB adhb

3.1.2.

3.1.3.

3.1.3.

3.1.4.

Satuan

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2018 2017 2018

Persen

69 – 70

70 - 71

70 - 71

Persen

73 – 74

74 - 76

74 - 76

Persen

67-68

68-69

68-69

Persen

98.15 -98.25

98.50 - 98.60

98.50 - 98.60

Persen

52

66

66

Persen

96 - 98

98 - 100

98 - 100

Orang

519.122

508.74

508.74

Poin Persen per Tahun Persen Persen

65,50

66,00

66,00

6,3 – 6,9

6,4 – 7,0

6,4 – 7,0

7,5 – 8 4,5 - 5,5

8 – 8,5 4,0 - 5,0

8 – 8,5 4,0 – 5,0

Trilyun 95 - 105 105 - 115 105 - 115 Rupiah Trilyun 267,2 - 287,2 315,3 - 335,3 315,3 - 335,3 Rupiah 35 Nilai Investasi PMA Trilyun 121,80 – 138,85 138,85 – 154,00 138,85 – 154,00 PMDN Rupiah 36 Trilyun Nilai Investasi PMDN 23 - 27 27 - 34 27 - 34 Rupiah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, dan Perangkat Daerah 37 Jumlah Penerbitan Izin 57140 62854 62854 Perijinan 38 Indeks Demokrasi Poin 67,50 – 68,00 68,50 – 69,00 68,50 – 69,00 39 Trilyun Pendapatan Asli Daerah 16.1 17.7 17.7 Rupiah 40 Indikator Daya Saing Rangking 2 2 2 Provinsi 41 Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Skala 1 - 4 4 4 4 Layanan Pemerintahan 42 Skala Komunikasi Skala 1 - 7 5 6 6 Organisasi Pemerintahan 43 Tingkat Partisipasi Persen 68 70 70 Pemilihan Umum Komunikasi dan informatika 44 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Poin 80 85 85

Pendidikan 45 Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk Buah mendapat HAKI 46 Jumlah Penduduk Melek Orang TIK usia 12 tahun ke atas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

30

40

40

16690740

18359814

18359814 2

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Satuan

47 Jumlah Penduduk Ribu Jiwa Lingkungan Hidup 48 Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Persen Wilayah 49 Penurunan emisi Gas Persen per Rumah Kaca (GRK) Tahun 3.1.6. Pariwisata 50 Jumlah Kunjungan Ribu Orang Wisatawan Mancanegara 3.1.7. Kebudayaan 51 Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh Buah HAKI/sertifikasi Badan Internasional 3.1.8. Kepemudaan dan Olahraga 52 Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Orang Internasional 3.1.10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 53 Indeks Pemberdayaan Poin Gender

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2018 2017 2018 48366.8

49169.7

49169.7

41 – 43

43 - 45

43 - 45

6

7

7

1500

1750

1750

9

11

11

4

5

5

73.5

75

75

3.1.5.


3

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT : 16 TAHUN 2016 NOMOR : TANGGAL : PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA TENTANG MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL

TABEL 5.2 INDIKATOR KINERJA MISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 - 2018 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target Capaian Setiap Tahun 2017 2018

MISI PERTAMA: Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing Sasaran 1: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata 1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 76,00 – 77,00 77,00 – 78,00 2 Indeks Pendidikan Poin 88 89 Sasaran 2: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata 3 Indeks Kesehatan Poin 78 79 4 AHH (Angka Harapan Hidup) Tahun 70,75 - 71,5 71 - 72 Sasaran 3: Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK 5 6

Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke atas

Buah

30

40

Orang

16690740

18359814

Poin

73.5

75

poin Ha

80 80,000

82 100,000

Poin

113 - 114

114 - 116

Buah

540

690

26,00 – 28,00 13,00 – 15,00 67,00 - 68,00 7,5 – 8 267,2 - 287,2 95 - 105 23 - 27 121,80 – 138,85 4,5 - 5,5

28,00 – 30,00 15,00 – 17,00 68,00 - 69,00 8 – 8,5 315,3 - 335,3 105 - 115 27 - 34 138,85 – 154,00 4,0 - 5,0

Orang

7,750

7,750

Poin ribu rupiah

65,50 660,000

66,00 665,000

6,3 – 6,9 0,35 – 0,34

6,4 – 7,0 0,34 – 0,33 1

Sasaran 4: Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga 7

Indeks Pemberdayaan Gender

MISI KEDUA: Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan Sasaran 1: Jawa Barat sebagai daerah pertanian berbasis agrikultur 8 9

Skor Pola Pangan Harapan Pencetakan Sawah Baru

Sasaran 2: Meningkatnya daya saing usaha pertanian 10 11

Nilai Tukar Petani (NTP) Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PDRB Per Kapita (ADHB) PDRB Per Kapita (ADHK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laju Pertumbuhan Ekspor Nilai Investasi/PMTB adhb Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) Nilai Investasi PMDN Nilai Investasi PMA - PMDN Inflasi

juta rupiah juta rupiah Persen Persen Trilyun Rupiah Trilyun Rupiah Trilyun Rupiah Trilyun Rupiah Persen

Sasaran 4: Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan 21 22 23

Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha Indeks Daya Beli Daya Beli Masyarakat

Sasaran 5: Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional 24 25

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini

Persen per Tahun Poin

No. 26

Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara


Satuan Ribu Orang

1500

1750

MISI KETIGA: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik Skala Kepuasan Masyarakat terhadap 27 Skala 1 - 4 4 4 Layanan Pemerintahan 28 Indikator Daya Saing Provinsi Rangking 2 2 29 Pendapatan Asli Daerah Trilyun Rupiah 16.1 17.7 30 Jumlah Penerbitan Perijinan Izin 57140 62854 31 Jumlah Penduduk Ribu Jiwa 48366.8 49169.7 Sasaran 2: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK 32 33 34

Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indeks Persepsi Korupsi

Skala 1 - 7

5

6

Poin Poin

80 8

85 8

63 – 65

63 – 65

Sasaran 3: Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur 35

Indeks Kebahagiaan

Poin

Sasaran 4: Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum 36 37

Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Indeks Demokrasi

Persen Poin

68 67,50 – 68,00

70 68,50 – 69,00

MISI KEEMPAT: Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan Sasaran 1: Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana 38 39 40

Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang

Persen

41 – 43

43 - 45

Persen per Tahun

6

7

Persen

11,7-12,3

12,3-13,00

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat 41 42 43 44

Rasio Elektrifikasi Rumah Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan Cakupan Pelayanan Air Minum Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Perkotaan

Persen

96 - 98

98 - 100

Persen

69 – 70

70 - 71

Persen

73 – 74

74 - 76

Persen

67-68

68-69

Persen

21

22,5

Persen

81 - 86

86 - 90

Persen

98.15 -98.25

98.50 - 98.60

Sasaran 3: Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di 46 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi 47 (Kondisi Baik dan Sedang) MISI KELIMA : Meningkatkan Kehidupan sosial, seni Pariwisata dalam bingkai kearifan lokal. 45

dan budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan

Sasaran 1: Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 48 Angka Kemiskinan Persen 5,00 - 4,10 5,00 - 4,10 49 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 7,00 - 6,50 6,50 – 6,00 50 Jumlah Pekerja Anak Orang 519.122 508.74 Sasaran 2: Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu Jumlah Pemuda Berprestasi Skala 51 Orang 4 5 Internasional 2

No.

Indikator Kinerja

Satuan


Sasaran 3: Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni budaya dan pariwisata 52

Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional

Buah

9

11

Sasaran 4: Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama 53

Tingkat Harmonisasi kerukunan Antar Umat Beragama

Poin

5

5


3

No title

Recommend Documents