No title

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi NTT

Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN Salah satu pilar dalam mewujudkan good governance adalah akuntabilitas instansi pemerintah yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sebagai sebuah entitas pemerintahan, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya juga berusaha mengedepankan prinsip good governance dalam setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya yang dituangkan dalam LAKIP. Sebagai bentuk pengukuran kinerja atas pelaksanaan setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya, maka dalam LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur akan disajikan capaian-capaian kinerja, keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi sebagai bahan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Perwakilan BPKP telah dibekali dengan berbagai sumber daya seperti dana (anggaran), personil, sarana dan prasarana kerja. Kajian tentang sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya harus dapat dijelaskan kepada stakeholder. LAKIP Perwakilan ini disusun dalam rangka menyiapkan informasi, baik bagi para pejabat maupun para pemangku kepentingan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. LAKIP Perwakilan juga merupakan sumber data bagi penyusunan LAKIP BPKP secara keseluruhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka LAKIP Perwakilan disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1


Tahun 2015

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Jalan Palapa Nomor 21 A Kupang, merupakan instansi vertikal dengan wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP. Tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali perubahan sejak terbentuk tahun 1983. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Keuangan. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi : (1)

Perumusan

kebijakan

nasional

pengawasan

intern

terhadap

akuntabilitas keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional meliputi

kegiatan

yang

bersifat

lintas

sektoral,

kegiatan

kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; (2)

Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas

pengeluaran

keuangan

negara/daerah

serta

pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian

keuangannya

dibiayai

oleh

anggaran

negara/daerah

dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;

2


Tahun 2015

(3)

Pengawasan

intern

terhadap

perencanaan

dan

pelaksanaan

pemanfaatan aset negara/daerah; (4)

Pemberian

konsultansi

pengendalian

intern,

terkait

dan

tata

dengan kelola

manajemen

terhadap

risiko,

instansi/badan

usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis; (5)

Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau

kegiatan

yang

dapat

menghambat

kelancaran

pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi; (6)

Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional

bersama-sama

dengan

aparat

pengawasan

intern

pemerintah lainnya; (7)

Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;

(8)

Pelaksanaan

sosialisasi,

penyelenggaraan

sistem

pembimbingan, pengendalian

intern

dan

konsultansi

kepada

instansi

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah

Pusat

dan/atau

Pemerintah

Daerah;

pelaksanaan

kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan; (9)

Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;

3


Tahun 2015

(10) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah; (11) Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; (12) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan (13) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Selain itu BPKP berperan sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden seperti dinyatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

Peran

BPKP

dalam

tersebut

untuk

mendukung

akuntabilitas

Presiden

pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara melalui fungsi : (1)

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral; kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

(2)

Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

(3)

Reviu

atas

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Pusat

sebelum

disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden. (4)

Pengawasan ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional (dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya).

Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, BPKP mempunyai

tugas

untuk

melakukan

pengawasan

dalam

rangka

meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi: 4


Tahun 2015

(1)

Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;

(2)

Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;

(3)

Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;

(4)

Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah;

(5)

Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;

(6)

Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/ daerah;

(7)

Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi;

(8)

Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif;

(9)

Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan

pemberian

keterangan

ahli

sesuai

dengan

peraturan

perundangan. Secara

khusus Perwakilan

mempunyai

tugas

BPKP Provinsi Nusa Tenggara

melaksanakan

pengawasan

keuangan

Timur dan

pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5


Tahun 2015

B. Aspek Strategis Organisasi Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan terakhir diubah dengan putusan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2013. Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perpanjangan tangan dari Instansi Pusat, karena itu Perencanaan Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur sepenuhnya mendukung perencanaan strategis yang disusun oleh BPKP Pusat. Strategi pengawasan BPKP terdiri atas strategi eksekutif maupun strategi operasional.

Strategi eksekutif diharapkan

menjadi acuan terutama bagi pimpinan BPKP di pusat maupun daerah untuk membangun kemitraan dan jejaring pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional.

Strategi operasional mengindikasikan kegiatan

dan langkah-langkah dalam program teknis pengawasan BPKP yaitu Program

Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Keuangan

Negara

dan

Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

6


Tahun 2015

Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP. STRATEGI PENGAWASAN BPKP •

STRATEGI OPERASIONAL

•

• •

•

PENGUATAN KAPASITAS INTERNAL

•

• •

Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern yang mendukung Sinergi Pengawasan dan Penguatan Penerapan SPI KLPK Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional bersifat lintas-RPJMN Pengamanan Keuangan/Aset Negara/Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Peningkatan kompetensi SDM BPKP dan Ketaatan terhadap Standar dan SOP Berbasis Risiko Peningkatan Kapabilitas Information and Communication Technology (ICT) berbasis BPKP’s Enterprise Architecture dan Pengawasan’s Bussiness Architecture Peningkatan Sarana Prasarana Penguatan Fungsi Pengawasan Internal BPKP

Kaidah Pelaksanaan: Sinergi dan Koordinasi Perencanaan

7


Tahun 2015

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Sesuai visi, misi dan peran yang diemban oleh perwakilan, dengan dana yang telah disediakan oleh pemerintah maupun dukungan dari instansi mitra,

Perwakilan

BPKP

dapat

melaksanakan

berbagai

kegiatan

pengawasan, baik berupa audit, konsultasi, asistensi, dan evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya. 1. Kegiatan Perwakilan Beberapa informasi penting terkait dengan peranan Perwakilan BPKP di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015, antara lain sebagai berikut: a. Jumlah kasus yang ditangani/diserahkan ke Instansi Penyidik Jumlah dan cakupan penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum dalam tahun 2015 sejumlah 22 kasus dengan nilai kerugian Rp26.853.606.814,00. Jumlah dan cakupan tahun 2015 mengalami penurunan dibanding dengan Tahun 2014, jumlah kasus dugaan TPK menurun sebesar 31,25% dan jumlah kerugian negara menurun sebesar 57,37% di Tahun 2015. Menurunnya jumlah kasus yang ditangani karena berkurangnya permintaan audit PKKN dari aparat penegak hukum, baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan. Dari 22 kasus dugaan TPK pada tahun 2015, 10 kasus bersumber dana dari APBN dan 12 kasus bersumber dana dari APBD. b. Asistensi Sistem Informasi Akuntansi Pada PDAM Bimbingan Teknis/Asistensi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) PDAM yang diimplementasikan di PDAM Kota Kupang, Kabupaten Kupang, PDAM Kabupaten Belu, dan PDAM Kabupaten Sumba Timur. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) PDAM mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan

8


Tahun 2015

keuangan sehingga diharapkan meningkatkan opini audit dan kesehatan PDAM. c. Asistensi BLUD Bantuan/asistensi/sosialisasi

dalam

rangka

penerapan

pola

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilakukan pada RSUD Kabupaten Manggarai, RSUD Kabupaten Ende, RSUD

dr.T.C Hillers Maumere, RSUD SoE, RSUD Kota

Kupang dan Puskesmas se-Kota Kupang. d. Audit Dukungan terhadap Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi NTT telah menyelesaikan 54 laporan audit dukungan

keuangan

atas

program-program

pemberdayaan

masyarakat yang berbantuan Luar Negeri, yaitu: PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Generasi Sehat, PAMSIMAS II, EINRIP, WISMP II, dan COREMAP. e. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi NTT telah mengasistensi/mendampingi Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nusa Tenggara Timur, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Badan Pengawas Pemilu untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2014. f. Pendampingan Reviu Proses Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi NTT telah mendampingi reviu proses penyusunan Laporan Keuangan semester I Tahun 2015 pada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nusa Tenggara Timur.

9


Tahun 2015

g. SIMDA Dalam rangka memenuhi kebutuhan instansi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem informasi Pengelolaan Keuangan yang akuntabel serta mempersiapkan peningkatan kompetensi SDM di pemerintah daerah dalam bidang Akuntansi, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara

Timur telah

melaksanakan Asistensi

Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah dengan aplikasi SIMDA di 18 dari 23 Pemerintah Daerah, yaitu Kabupaten Kupang, Ende, Alor, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sikka, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, Manggarai, Flores Timur dan Lembata. h. Pendampingan Penyusunan / Reviu LKPD Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan Pendampingan penyusunan / reviu LKPD di beberapa daerah antara lain Kota Kupang, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sikka. i. Smakin Maju Sebagai sarana kendali dan monitoring kinerja dari masing-masing bidang pengawasan dan bagian, Perwakilan mengembangkan suatu sistem aplikasi berbasis Microsoft Access yang disebut Smakin Maju. Sistem

ini

perencanaan,

dikembangkan

dengan

penganggaran

dan

mengintegrasikan

realisasi

penugasan,

data untuk

melengkapi keterbatasan yang ada di aplikasi New IPMS. Smakin Maju inilah yang digunakan untuk memonitor penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan penugasan termasuk memonitor hasilnya.

10


Tahun 2015

2. Produk Perwakilan BPKP Provinsi NTT Pada tahun 2015, perwakilan BPKP Provinsi NTT telah menghasilkan output berupa Rekomendasi Hasil Pengawasan serta Laporan Dukungan Pengawasan. Menurut jenis kegiatan, distribusi output dimaksud tersaji dalam Tabel 1.1. Tabel 1.1 Daftar Produk pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT Kegiatan

No A. Pengawasan Bidang IPP 1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Bidang IPP

REK/LAP

16

Bidang APD 2 Rekomendasi Hasil Pengawasan Bidang APD 3 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 4 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

12 2 2

Bidang Akuntan Negara 5 Rekomendasi Hasil Pengawasan Bidang Akuntan Negara

34

Bidang Investigasi 6 Rekomendasi Hasil Pengawasan Bidang Investigasi Jumlah Rekomendasi

58 124

B. Dukungan Pengawasan 28 Dokumen LAKIP 29 Laporan Budaya Kerja (Semester) 30 Laporan GDN (bulanan) 31 Laporan Kenaikan Pangkat Terpadu (Semester) 32 Laporan Keuangan (bulan, Semester, Tahunan) 33 Laporan BMN 34 Laporan Penghematan Penggunaan Energi (Semester) 35 Laporan Kehumasan (Triwulanan) 36 Laporan Hasil Pengawasan (Bulanan) 37 Laporan Hasil Pengawasan ke Gubernur (Semester dan Tahunan) 38 Laporan Pelaksanaan PKS (Triwulanan) 39 Laporan Penyelenggaraan SPIP (Triwulanan) Jumlah Laporan Dukungan Kegiatan Pengawasan Jumlah Produk

1 2 12 2 14 1 2 4 12 2 4 4 60 184

11


Tahun 2015

3. Profil Organisasi Perwakilan Kinerja yang dicapai Perwakilan BPKP Provinsi NTT tidak lepas dari segenap kewenangan dan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada struktur organisasi, sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana guna mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam pencapaian dan manajemen kinerja Perwakilan. 4. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Jalan Palapa Nomor 21 A Kupang, merupakan instansi vertikal dengan wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP dengan struktur organisasi sebagai berikut: Gambar 1.1. Struktur Organisasi Perwakilan

12


Tahun 2015

5. Sumber Daya Manusia Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, per 31 Desember 2015 Perwakilan memiliki sumber daya manusia sebanyak 106 orang dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3. Sedangkan berdasarkan strata pendidikannya, distribusi SDM Perwakilan tersaji pada Tabel 1.2. Tabel 1.2 Distribusi SDM Perwakilan Menurut Jabatan URAIAN JUMLAH Pejabat Struktural 10 Pejabat Fungsional Auditor 73 Pejabat Fungsional Arsiparis 1 Pegawai Non Struktural/Fungsional 22 JUMLAH 106

% 9,43 68,87 0,94 20,75 100,00

Tabel 1.3 Distribusi SDM Perwakilan Berdasarkan Pendidikan URAIAN JUMLAH % S2 4 3,77 S1 / D IV 59 55,66 D III 20 18,87 SLTA 23 21,70 JUMLAH 106 100,00

6. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang disediakan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan umumnya masuk dalam kelompok aset tetap yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya dengan nilai aset tetap Rp30.603.858.053,00 per 31 Desember 2015. Secara ringkas aset tetap yang dimiliki sebagaimana terlihat pada Tabel 1.4.

13


Tahun 2015

Tabel 1.4 Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2015 No

Jenis Aset Tetap

Satuan Unit

1 2

Tanah Peralatan dan Mesin

m2 Unit

19.751 1.507

3

4 5

Gedung dan Bangunan: - Gedung Tempat Kerja - Gedung Rumah Tinggal Irigasi Jaringan

Unit Unit Unit Unit

5 46 9 5

6

Aset Tetap Lainnya

Unit

214

JUMLAH

Nilai (Rp)

Keterangan

7.775.855.000 Tanah untuk Bangunan Kantor dan Rumah Dinas 5.077.382.877 Terdiri dari alat angkutan darat bermotor, alat bengkel bermesin, alat bengkel tak bermesin, alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar, alat kedokteran, alat laboratorium, komputer, alat geofisika, alat khusus kepolisian, alat olahraga, dan tanda penghargaan bidang olahraga 13.547.807.581 3.757.511.820 76.424.500 352.876.275

Gedung kantor di Jl Palapa 21A Rumah Dinas /Negara pada 5 lokasi di Kupang Berupa bangunan air bersih. Berupa instalasi air bersih 2 unit dan instalasi pembangkit listrik 3 unit + automated genset 16.000.000 Berupa buku pustaka, barang bercorak seni

30.603.858.053

D. Sistematika Penyajian LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan dalam empat bab, yaitu Pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, dan Penutup dengan rincian sebagai berikut: - Bab I – Pendahuluan, menyajikan secara ringkas tugas, fungsi dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk organisasi, kegiatan dan layanan produk organisasi, struktur organisasi dan sistematika penyajian; - Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

menyajikan Rencana

Strategis tahun 2015 – 2019 dan perjanjian kinerja 2015; - Bab III – Akuntabilitas Kinerja,

menyajikan capaian kinerja, analisis

capaian kinerja tahun 2015, dan realisasi keuangan; - Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan dari kinerja tahun 2015 dan penyempurnaan yang dapat dilakukan; - Lampiran-lampiran. 14


Tahun 2015

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Sebagai pijakan, setiap tahun Perwakilan BPKP menetapkan target kinerja yang merupakan kontrak kinerja dengan Kepala BPKP. Penetapan target kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 mengacu kepada rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019 dengan menginduk kepada Rencana Strategis BPKP Tahun 2015-2019 sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 2 April 2015. Dengan berjalannya waktu dan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga mulai tahun 2012, dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis. Perubahan ini sekaligus menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, c.q. BPKP, tanggal 30 November 2012.

A. Rencana Strategis 2015-2019 Tahapan perencanaan kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015-2019 yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana

dan

sistematis

untuk

meningkatkan

kinerja

serta

cara

pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban,

15


Tahun 2015

penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pengawasan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pengawasan. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pengawasan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019,

maupun

dalam

Kebijakan

Strategis

Nasional

Bidang

Pengawasan (Jakwas) 2015-2019, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Rencana Strategis 2015-2019 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rumusan nilai luhur BPKP. Hal ini merupakan perwujudan dari keinginan untuk selalu berinovasi guna menghasilkan produk-produk yang berbeda dari produk para pengawas intern lainnya tetapi yang diyakini diterima karena dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

16


Tahun 2015

1. Pernyataan Visi Dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada di lingkungan baik di dalam maupun di luar Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan visinya yaitu “AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH RI BERKELAS DUNIA UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR” Pada pernyataan visi tersebut tampak bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu hadir untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dengan memberikan kontribusi bagi stakeholder dan shareholder melalui strategi pengawasan yang pre-emptif, preventif, dan represif. 2. Pernyataan Misi Untuk mewujudkan visi yang dinyatakan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan beberapa misi merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan

perundang-undangan,

yaitu

sebagai

pelaksana

fungsi

pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Misi merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan. Rumusan Misi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah: a. Misi 1 Menyelenggarakan Pengelolaan

Pengawasan

Keuangan

dan

Intern

terhadap

Pembangunan

Akuntabilitas

Nasional

guna

17


Tahun 2015

Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di wilayah Nusa Tenggara Timur b. Misi 2 Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif di wilayah Nusa Tenggara Timur c. Misi 3 Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Nusa Tenggara Timur Penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan Pengelolaan

Pengawasan

Keuangan

dan

Intern

terhadap

Pembangunan

Akuntabilitas

Nasional

guna

Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP.

Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan

dan

pembangunan,

dibutuhkan

suatu

sistem

pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP.

Sesuai dengan PP

tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. 18


Tahun 2015

c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya.

Upaya pembentukan budaya kendali ini

antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan

intern

pemerintah

mewujudkan

peran

APIP

(APIP)

sebagai

yang

aparat

efektif.

Untuk

pengawasan

intern

diperlukan kapabilitas untuk menjamin tugas dan fungsinya. 3. Tujuan Strategis Sebagai penjabaran visi dan misi pada tataran operasional, Perwakilan menetapkan tujuan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi Perwakilan tentang hal-hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun mendatang. Tujuan Perwakilan BPKP Provinsi NTT dalam mendukung misi tersebut yaitu : a. Tujuan 1 Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif; b. Tujuan 2 Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan c. Tujuan 3 Peningkatan

Kapabilitas

Pengawasan

Intern

Pemerintah

yang

Profesional dan Kompeten.

19


Tahun 2015

4. Sasaran Strategis Sasaran strategis dalam rumusan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara

Timur

Tahun

2015-2019

merupakan

indikator

pencapaian tujuan strategis. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut : a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional b. Meningkatnya

Maturitas

Sistem

Pengendalian

Intern

pada

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional. c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi. 5. Sasaran Program Sasaran program merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program dan kegiatan yang ditetapkan.

20


Tahun 2015

Tabel 2. 1 Sasaran Program dan Kegiatan No 1

2

3

4

Sasaran Program

Sasaran kegiatan

Perbaikan Pengelolaan Tersedianya informasi hasil pengawasan Keuangan Negara dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Meningkatnya Kualitas Tersedianya informasi hasil pengawasan Penerapan SPI KLPK dalam mencapai perbaikan tata kelola, serta meningkatnya perbaikan sistem pengendalian intern upaya pencegahan pengelolaan keuangan negara/daerah, dan korupsi peningkatan kapabilitas APIP Meningkatnya Tersedianya informasi hasil pengawasan Kapabilitas dalam mencapai perbaikan tata kelola, Pengawasan Intern perbaikan sistem pengendalian intern K/L/P pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Meningkatnya Kualitas Tersedianya dukungan manajemen dan Layanan Dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam Teknis Pengawasan mencapai kepuasan layanan Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan ketatausahaan

6. Indikator Kinerja Utama Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakterisitik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. 21


Tahun 2015

Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan indikator kinerja output, yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP. Indikator-indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut : Tabel 2.2 Indikator Kinerja Outcome Indikator Kinerja No Indikator Kinerja Outcome Satuan Target Satuan Target Output A. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara 1. Perbaikan Tata Kelola, % 40 Rekomendasi Rekomendasi 120 Manajemen Risiko, dan Hasil Pengawasan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara B. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta meningkatnya upaya pencegahan korupsi 2. Persentase Penerapan % 50 Rekomendasi Rekomendasi 2 kelima unsur SPIP pada Pembinaan Pemda secara memadai Penyelenggaraan SPIP/SPI C. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P 3. Persentase Tingkat % 5 Rekomendasi Rekomendasi 2 Kapabilitas APIP Pemda Pembinaan (Level 3) Kapabilitas APIP D. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan 4. Persepsi Kepuasan Layanan skala 7 Jumlah layanan Laporan 60 Ketatausahaan likert 1-10 dukungan manajemen Perwakilan BPKP Tersedianya Alat Unit 51 Pengolahan Data BPKP Tersedianya Alat Unit 192 Rumah Tangga BPKP Terlaksananya M2 340 rehabilitasi berat rumah negara

22


Tahun 2015

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2015 yang merupakan bentuk perjanjian dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kepala BPKP pada tanggal 29 Januari 2015. Perkin tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan mempertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalannya. Penetapan Kinerja ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan, dalam proses manajemen kinerja sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan dengan lebih baik dan dapat mendorong peningkatan kinerja Perwakilan.

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Target No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan Indikator Kinerja Kegiatan dalam mencapai perbaikan tata kelola, 1. Rekomendasi Hasil Pengawasan perbaikan sistem pengendalian intern 2. Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI pengelolaan keuangan negara/daerah, dan 3. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP 2 peningkatan Tersedianya kapabilitas dukunganAPIP manajemen dan Indikator Kinerja Kegiatan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam 1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP mencapai kepuasan layanan 3 Termanfaatkannya aset secara optimal Indikator Kinerja Kegiatan dalam mencapai kepuasan layanan 1. Tersedianya alat pengolahan data BPKP ketatausahaan 7 skala likert 2. Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP 3. Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara

Satuan

Jumlah

Rekomendasi 120 Rekomendasi 2 Rekomendasi 2 Laporan

60

Unit Unit M2

51 192 340

23


Tahun 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Sebagai bahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib dan perlu menyajikan pencapaian visi dan misinya dalam LAKIP, termasuk kegagalan dalam mencapainya. Penyajian LAKIP BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dibuat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ketentuan pelaporan akuntabilitas tersebut telah dibuat sesuai dengan kebutuhan informasi kinerja dalam memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Namun, untuk mendekatkan pada kebutuhan peningkatan kinerja Perwakilan, LAKIP ini menyajikan informasi komplementer khususnya tentang efisiensi penggunaan sumber daya.

A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran

capaian

kinerja

tahun

2015

merupakan

bagian

dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja output dan capaian kinerja outcome dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2015. BPKP telah merumuskan sasaran program dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan kinerja sasaran program pendukungnya.

Capaian sasaran

program diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program.

24


Tahun 2015

Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya.

Analisis lebih mendalam

dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber dana dalam mencapai kinerja IKU. Capaian IKU disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama No

Sasaran Program

40

Capaian (%) 100,00 250,00

50

17,39

34,78

5

0,00

0,00

7

7,05

100,71

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi

1 Perbaikan Pengelolaan Persentase Perbaikan % Keuangan Negara Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara 2 Meningkatnya Kualitas Persentase Penerapan % Penerapan SPI KLPK kelima unsur SPIP pada serta meningkatnya K/L/Pemda/Efektivitas SPI upaya pencegahan Korporasi secara korupsi memadai 3 Meningkatnya Persentase Tingkat % Kapabilitas Kapabilitas APIP Pemda Pengawasan Intern (Level 3) K/L/P 4 Meningkatnya Kualitas Persepsi Kepuasan skala Layanan Dukungan Layanan Ketatausahaan likert 1-10 Teknis Pengawasan

25


Tahun 2015

1. Capaian Indikator Kinerja Output Capaian indikator kinerja output menggambarkan realisasi kegiatan yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan setiap Bidang Pengawasan dan Program Ketatausahaan, secara ringkas tersaji pada Tabel 3.2.

No

Sasaran Kegiatan

Tabel 3.2 Capaian Output Indikator Kinerja Ouput

Satuan

Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara 1 Tersedianya informasi hasil pengawasan Rekomendasi Rekomendasi dalam mencapai perbaikan tata kelola, Hasil Pengawasan perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK 2 Tersedianya informasi hasil pengawasan Rekomendasi Rekomendasi dalam mencapai perbaikan tata kelola, Pembinaan perbaikan sistem pengendalian intern Penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara/daerah, dan SPIP / SPI peningkatan kapabilitas APIP Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern 3 Tersedianya informasi hasil pengawasan Rekomendasi Rekomendasi dalam mencapai perbaikan tata kelola, Pembinaan perbaikan sistem pengendalian intern Kapabilitas APIP pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan 4 Tersedianya dukungan manajemen dan Jumlah Layanan Laporan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam Dukungan mencapai kepuasan layanan Manajemen Perwakilan BPKP 5 Termanfaatkannya aset secara optimal dalam Tersedianya alat Unit mencapai kepuasan layanan ketatausahaan 7 pengolah data skala likert BPKP Tersedianya Alat Unit Rumah Tangga BPKP Terlaksananya M2 Rehabilitasi Berat Rumah Negara

Target Realisasi Capaian 120

115

95,83

2

2

100,00

2

2

100,00

60

60

100,00

51

51

100,00

192

192

100,00

340

340

100,00

26


Tahun 2015

Tidak tercapainya rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 5 rekomendasi disebabkan oleh tidak terlaksananya 4 penugasan pengawasan di Bidang Investigasi, yaitu : (1) 1 PP Audit Klaim, (2) 2 PP Audit Penyesuaian Harga, dan (3) 1 PP Kajian Hasil Pengawasan. Selain itu terdapat 1 penugasan pengawasan di Bidang Akuntan Negara yang tidak terealisasi yaitu Evaluasi SKAI pada BPD/BPR yang disebabkan penugasan tidak dapat dilaksanakan karena evaluasi SKAI di Bank NTT adalah 3 tahun sekali dan tahun 2014 telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik. Sedangkan penyerapan dana baik yang berasal dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 dan biaya pihak ketiga/dana mitra disajikan sebagai berikut : Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Penyerapan Dana No

Indikator Kinerja Outcome

Realisasi Anggaran DIPA Realisasi DIPA Dana Mitra (Rp) (Rp) (Rp)

Jumlah (Rp)

A. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara 1. Pesentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, 5.031.536.000 4.867.588.500 843.326.994 5.710.915.494 dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara 1.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan B. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi 2. Persentase Penerapan Kelima Unsur SPIP pada Pemda secara memadai 2.1 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan 82.410.000 59.534.000 59.534.000 SPIP/SPI C. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P 3. Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3) 3.1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP 82.410.000 44.060.100 44.060.100 D. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis 4. Persepsi Kepuasan Layanan Ketatausahaan 4.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan 17.909.036.000 16.773.747.328 16.773.747.328 BPKP 4.2 Tersedianya Alat Pengolah Data 343.930.000 335.919.000 335.919.000 4.3 Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP 407.450.000 405.251.000 405.251.000 4.4 Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara 659.875.000 641.557.806 641.557.806 Perwakilan BPKP TOTAL 24.516.647.000 23.127.657.734 843.326.994 23.970.984.728

27


Tahun 2015

2. Capaian Indikator Kinerja Outcome

Sasaran Program 1 Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Sasaran program perbaikan pengelolaan keuangan Negara terkait dengan tujuan pertama BPKP dalam rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu peningkatan

kualitas

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

dan

pembangunan nasional yang bersih dan efektif. Sasaran program ini diindikasikan oleh satu IKU yaitu Persentase perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara, capaian ini diukur dengan menghitung tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan terhadap jumlah rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan dibandingkan dengan targetnya. IKU dihitung dari rata-rata IKU per bidang. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan : Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Diberikan % Capaian IKU

=

X 100% Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Diberikan

Realisasi tahun 2015 IKU ini adalah sebanyak 119 tindak lanjut dari 119 Rekomendasi Hasil Pengawasan atau 100,00% dengan perhitungan sebagai berikut :

28


Tahun 2015

Tabel 3.4 Capaian IKU Sasaran Program 1 No Bidang Rekomendasi TL atas Realisasi Bobot Rekomendasi (%) (%) 1 IPP 16 16 100,00 25,00 2 APD 16 16 100,00 25,00 3 AN 33 33 100,00 25,00 4 INV 54 54 100,00 25,00 Jumlah 119 119 100,00

IKU (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

Jika dibandingkan dengan target sebesar 40%, maka capaian IKU tahun 2015 adalah sebesar 250,00%.

Rincian Rekomendasi dan tindak lanjut

dapat dilihat pada lampiran 1. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara

Timur

menghasilkan

output

berupa

rekomendasi

hasil

pengawasan sebanyak 119 rekomendasi atau 95,97% dari target sebanyak 124 rekomendasi hasil pengawasan. Uraian ringkas tindak lanjut rekomendasi Sasaran program perbaikan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai berikut : Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat a. Rekomendasi perbaikan Audit Atas Laporan Keuangan CCDP IFAD

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk

mempertanggungjawabkan

kelebihan

pembayaran

dan

kemahalan harga telah ditindak lanjuti dengan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp44.504.310,00. b. Rekomendasi perbaikan Proyek WSLIC/PAMSIMAS di wilayah Provinsi

Nusa Tenggara Timur untuk Kepala Satker melakukan koordinasi dengan satker pembinaan PAMSIMAS Dirjen Cipta Karya dalam hal percepatan penempatan personil koordinator Kabupaten (Korkab) pada 5 Kabupaten, yaitu Kab. Manggarai, Kab Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Tengah, Kab. Suba Barat, dan Kab. Belu. Telah ditindak lanjuti dengan surat Kepala Satker Peningkatan Pengelolaan Air Minum

29


Tahun 2015

Provinsi NTT NO.49/NTT/IV/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Percepatan Penempatan Korkab. c. Dalam rangka perbaikan audit operasional atas pengelolaan PNBP

pada Kantor Pertanahan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur merekomendasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat selaku PPK agar mengembalikan kelebihan bayar honor kegiatan pengukuran lapangan sebesar Rp17.693.786,00 dan menyetorkannya ke kas negara. Rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti dengan SSBP dengan nomor NTPN 0111091110030713 tanggal 28 Oktober 2015. d. Rekomendasi dan Tindak lanjut yang telah dilaksanakan atas hasil

Audit terhadap Laporan Keuangan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2014 adalah: 1) Kepada beberapa Kepala BPMPD di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar menginstruksikan kepada pelaku program (UPK dan PK) untuk menyetorkan sisa dana Multiyears BLM Tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang tidak dimanfaatkan. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan UPK dan PK dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara. 2) Kepada beberapa PPK agar mengembalikan kelebihan bayar dan pengeluaran

yang

tidak

didukung

oleh

bukti

pembayaran.

Rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti dengan penyetoran ke kas negara oleh pihak yang bersangkutan dengan didukung bukti dokumen tanda terima surat setoran pajak. e. PNPM Perdesaan

Merekomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Drs. Remigius Efi/ NIP 19590817 198303 1 041 agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran akomodasi dan konsumsi sebesar Rp36.867.748,00 dan menyetorkannya ke kas negara. Rekomendasi telah ditindak lanjuti 30


Tahun 2015

dengan menyerahkan dokumen SSBP dengan nilai setor sesuai dengan rekomndasi. f.

PNPM Perkotaan Rekomendasi dan Tindak lanjut yang telah dilaksanakan yang diberikan atas Audit atas Laporan Keuangan PNPM Perkotaan Tahun Anggaran 2014 adalah: 1) Kami

merekomendasikan

kepada

Kepala

SNVT

Penataan

Bangunan dan Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur agar menginstruksikan kepada KSM di Kelurahan Airnona (KSM Beringin 08, Beringin 09, Beringin 10 dan KSM Beringin 12) segera memperbaiki pekerjaan fisik yang belum sempurna. Temuan tersebut telah ditindak lanjuti sesuai bukti surat Kepala Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 520/PKP2B-NTT/CK/V/2015 Tanggal 4 Mei 2015. 2) Merekomendasikan

kepada

beberapa

KSM

untuk

Mempertanggungjawabkan keterlabatan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan rancana. Rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan menyerahkan dokumen LPJ Penyelesaian Pekerjaan, SP3 dan Foto Dokumentasi penyelasaian pekerjaan terlampir beserta bukti pengembalian dana. 3) Merekomendasikan Kepada beberapa Kepala Satuan Kerja PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menginstruksikan kepada

Koordinator BKM di wilayah kerjanya

untuk: (a) Melakukan pemetaan permasalahan dan penyebab terjadinya tunggakan

serta

membuat

Rencana

Kerja

Penagihan

Tunggakan kepada KSM. (b) Melakukan upaya penagihan kepada KSM yang mempunyai pinjaman

bermasalah

dengan

disertai pembuatan

Surat 31


Tahun 2015

Pernyataan Kesanggupan melunasi pinjaman oleh anggota KSM yang mempunyai pinjaman bermasalah. (c) Lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan analisa atas permohonan pinjaman untuk menilai kelayakan anggota KSM yang akan mendapatkan pinjaman. Rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti sesuai dengan bukti surat Kepala Satker PIP Nomor 15.J/PIP/P2KP/ND/IV/2015 tanggal 20 April 2015 dan Surat Pernyataan KSM.

Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Direktorat Wilayah 1: a. Probity Audit 1. Kepala Daerah dan Inspektorat menyusun kebijakan pelaksanaan probity audit. 2. Kepala daerah dan Inspektorat segera melaksanakan probity audit. b. EKPPD 1. Kepala daerah membanguan sistem pengumpulan data kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Kepala

daerah

berupaya

meningkatkan

capaian

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah. c. Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Kepala daerah bersama DPRD melaksanakan

program/kegiatan

meningkatkan komitmen untuk yang

tertuang

dalam

Nota

Kesepakatan KUA-PPAS sesuai kebutuhan. 2. Meninjau kembali Keputusan kepala daerah tentang Standardisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah, dan melakukan revisi dengan menambahkan harga satuan terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan namun belum terakomodir dalam peraturan tersebut.

32


Tahun 2015

d. Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kemaritiman 1. Kepala daerah membangun pelabuhan perikanan, melengkapi fasilitas/infrastrukturnya

mengintegrasikan infrastruktur pelabuhan

perikanan dengan transportasi darat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan. 2. Kepala daerah memaksimalkan pengawasan dan penanganan illegal fishing di wilayah perairan laut dengan berkoordinasi bersama TNI AL, Polisi Air, Dinas Perhubungan, Syahbandar, Pol PP, Kelompok Masyarakat Pengawas, dan instansi terkait lainnya; 3. Kepala daerah melalui SKPD terkait memberikan pemahaman secara intensif kepada para nelayan akan pentingnya kepemilikan SIUP, SIPI, SIKPI, serta Pas Kecil dan Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan. e. Evaluasi LAKIP 1. Kepala Daerah meningkatkan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2. Kepala daerah membangun sistem pengumpulan data kinerja instansi Pemerintah. 3. Kepala daerah menyusun LAKIP dan menyampaikannya kepada Kementerian/instansi terkait secara tepat waktu. Direktorat Wilayah 2: f. DAK Infrastruktur 1. Kepala daerah menganggarkan kembali sisa DAK yang belum digunakan. 2. Kepala daerah menginstruksikan SKPD agar berkoordinasi dengan instansi/kementerian

teknis

untuk

mempercepat

memperoleh

JUKNIS.

33


Tahun 2015

g. SPIP-Korsupgah 1. Kepala daerah mendorong pihak-pihak terkait (SKPD dan DPRD) supaya proses pengesahan anggaran menjadi tepat waktu. 2. Kepala daerah membangun komitmen dengan anggota DPRD untuk mengalokasikan dana pembangunan sesuai prioritas, tuntas dan terprogram. h. SPIP-Maturitas Pemda 1. Kepala daerah membentuk SATGAS Penyelenggaraan SPIP dan menginstruksikan kepada SATGAS untuk merumuskan langkahlangkah

implementasi

peningkatan

penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 2. Kepala daerah menginstruksikan kepada kepala SKPD untuk melakukan penilaian risiko melalui identifikasi risiko dan analisis risiko potensial dalam rangka penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. i. OPAD 1. Kepala daerah melakukan langkah-langkah optimalisasi Penerimaan Daerah baik berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 2. Kepala

daerah

menetapkan

ketentuan

tentang

perijinan

penambangan dan penambangan rakyat. j. Public Private Patnership-Kerjasama Pemerintah Daerah 1. Mendata semua perjanjian kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga dan melakukan penyempurnaan (adendum) isi perjanjian kerjasama atas perjanjian yang merugikan Pemerintah daerah. 2. Meminta ketegasan/komitmen dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang kerjasama pemenuhan kebutuhan daging sapi dengan menyusun dan menyepakati rencana kerja yang jelas dan konkrit. 3. Menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kerja sama Daerah. 34


Tahun 2015

k. Lintas Sektor di Pemerintah Daerah (utang daerah dan Kesmas) 1. Kepala

daerah

menetapkan

strategi

penyelenggaraan

penanggulangan penyakit menular secara khusus. 2. Kepala daerah mendorong keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam hal

penanggulangan

membentuk/mengaktifkan

penyakit Tim

menular.

Gerdunas

(Gerakan

(misal Terpadu

Nasional) TB dalam penanggulangan penyakit TB, forum Gebrak Malaria, Juru Malaria Desa dan Kader Posmaldes untuk membantu penanggulangan penyebaran penyakit menular malaria). 3. Kepala daerah menambah anggaran dana operasional untuk program/kegiatan penganggulangan penyakit menular. Direktorat Wilayah 3: l. SIMDA Akrual 1. Kepala daerah menyediakan dukungan pendanaan yang memadai dan SDM yang kompeten di bidang akuntansi/keuangan dalam rangka implementasi Akuntansi Berbasis Akrual. 2. Kepala daerah mendorong Kepala SKPD dan Pengelola Keuangan untuk memastikan dipenuhi hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual, misal kebijakan dan sistem

akuntansi,

restatement

LKPD

tahun

2014,

Rekonsiliasi/validasi aktiva tetap, persediaan dan piutang. m. Action Plan BPK 1. Kepala daerah segera menyusun action plan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK. 2. Kepala

daerah

mempercepat

pelaksanaan

tindaklanjut

hasil

pemeriksaan BPK dengan melakukan rencana aksi yang telah disusun. n. Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda 1. Kepala daerah menginstruksikan kepada para Kepala SKPD yang mempunyai rencana pengadaan, supaya segera mengumumkan 35


Tahun 2015

RUP-nya melalui Papan Pengumuman, website Pemerintah Daerah, dan LPSE. 2. Kepala daerah menginstruksikan kepada para Kepala SKPD yang mempunyai

rencana

pengadaan

barang/jasa,

supaya

segera

melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang berlaku. Penyelesaian proses pengadaan barang/jasa paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran berjalan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. o. Evaluasi Desa 1. Kepala

daerah

menyusun

Perkada

tentang

Standar

Harga

Barang/Jasa sebagai acuan dalam penyusunan APBD/APBDesa. 2. Kepala daerah menginstruksikan kepada BPMPD/unit instansi pembina desa, untuk lebih proaktif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para kepala dan perangkat desa dalam pengelolaan APBDesa,

keuangan

desa,

penatausahaan

dan

termasuk

dalam

penyusunan

pelaporan/pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan desa. 3. Kepala daerah menginstruksikan kepada BPMPD/unit instansi pembina desa agar mendorong kepala desa untuk menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang telah dikembangkan Kemendagri bekerjasama dengan BPKP (Simkeudes/Simda Desa) dan menyediakan dukungan pendanaan dan SDM dalam rangka implementasi Simkeudes/Simda Desa tersebut. p. Analisis Laporan Struktur APBD 1. Kepala daerah berupaya meningkatkan anggaran belanja modal, anggaran biaya pendidikan dan kesehatan. 2. Kepala daerah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam upaya untuk mewujudkan good governance;

36


Tahun 2015

3. Kepala daerah melaksanakan upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk memperbaiki derajat desentralisasi, derajat ketergantungan dan derajat kemandirian keuangan daerah.

Bidang Akuntan Negara a. Evaluasi Kinerja PDAM 1. Terdapat

piutang

air

atas

pelanggan

non

aktif

sebesar

Rp740.788.950,00 yang sulit ditagih. 2. Tingkat kehilangan air sulit diyakini keakuratannya. 3. Pembayaran biaya pegawai tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007. 4. Tingkat kehilangan air sulit diyakini keakuratannya. 5. Terdapat piutang air atas pelanggan aktif di IKK Siso sebesar Rp131.680.950,00 yang sulit ditagih. 6. Terdapat aset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sikka yang telah dikelola/dimanfaatkan oleh PDAM Kabupaten Sikka tanpa serah terima pengelolaan/pemanfaatan. 7. Terdapat

aset

Pemerintah

Kabupaten

Sikka

yang

telah

dikelola/dimanfaatkan oleh PDAM Kabupaten Sikka tanpa serah terima pengelolaan/pemanfaatan 8. Aset Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp14.003.379.000,00 telah dikelola/dimanfaatkan oleh PDAM "Nusa Kenari" Kabupaten Alor tanpa serah terima pengelolaan/pemanfaatan. 9. Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai sebesar Rp4.543.963.00,00 telah dikelola/dimanfaatkan oleh PDAM "Nusa

Kenari"

Kabupaten

Alor

tanpa

serah

terima

pengelolaan/pemanfaatan. 10. Terdapat penyetoran ke kas daerah sebesar Rp75.000.000,00 sebagai kontribusi PAD Kabupaten Ngada tahun 2014.

37


Tahun 2015

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang ketentuan-ketentuan pokok badan pengawas, direksi dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngada belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru. 12. Uang penerimaan rekening air sebesar Rp182.286.714,00 pada IKK Lembor digunakan untuk kepentingan pribadi. 13. Tingkat kebocoran air selama tahun 2014 masih tinggi. 14. Terdapat kelebihan air (Overflow) pada Bronchaptering di sumber air Lakulu yang belum dimanfaatkan. 15. Terdapat penggunaan uang rekening air untuk kepentingan pribadi pada IKK Waiwerang sebesar Rp91.346.720,00. 16. Tingkat kebocoran air PDAM Kabupaten Flores Timur selama tahun 2014 masih tinggi. 17. Pinjaman kepada PD Kelautan Kabupaten Kupang sebesar RP300.000.000,00 belum dilunasi. 18. Tunggakan rekening air pada PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang masih sangat tinggi. 19. Bantuan sambungan baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari PKPAM Provinsi NTT belum ditetapkan statusnya. 20. Tingkat kehilangan air sulit diyakini keakuratannya. 21. Penerimaan pegawai baru tidak didasarkan pada ketentuan. 22. Tingkat kehilangan air tidak dapat diyakini keakuratannya. 23. Masa jabatan Badan Pengawas PDAM Kabupaten Lembata sudah berakhir sejak Tahun 2013. 24. Terdapat mata Air Amnesi di Kelurahan Bakunase 2 yang belum dimanfaatkan. 25. Sumur Produksi (SP)

Naimata tidak beroperasi sehingga

masyarakat di Wilayah Kelurahan Naimata tidak mendapatkan pelayanan air bersih. 38


Tahun 2015

b. Evaluasi Kinerja BLUD 1. Peraturan Bupati Sikka yang mengatur penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA belum ditetapkan. 2. Terdapat obat dan bahan habis pakai yang sudah kadarluarsa (expired) senilai Rp162.426.258,00 pada RSUD dr. T.C. Hillers, Maumere. 3. Manajemen BLUD RSUD Ende belum memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). 4. Terdapat obat dan bahan habis pakai yang sudah kadarluarsa (expired) senilai Rp52.641.326,00 pada RSUD Kabupaten Ende. 5. Satuan Pengawas Internal BLUD RSUD Kabupaten Manggarai belum terbentuk. c. Reviu atas laporan verifikasi pelaksanaan hibah air minum 1. Pelaksanaan program belum sesuai dengan ketentuan. 2. Realisasi penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kurang. 3. Terdapat 11 sambungan rumah yang belum memenuhi persyaratan teknis. Evaluasi SKAI pada Bank NTT tidak terlaksana karena sudah dilakukan evaluasi oleh Kantor Akuntan Publik di tahun 2014, dan baru dapat dilaksanakan evaluasi kembali setelah 3 tahun atau pada tahun 2017, sehingga 1 rekomendasi terkait evaluasi SKAI tidak ada.

Bidang Investigasi a. Audit Investigasi (AI) Target penugasan Audit Investigatif dalam tahun 2015 adalah sebanyak 7 penugasan pengawasan atau laporan. Dari target tersebut telah direalisasi sebanyak 7 kegiatan dengan laporan yang sudah terbit sebanyak 3 laporan dan dihasilkan 2 rekomendasi.

39


Tahun 2015

Hambatan pencapaian target disebabkan antara lain: 1) Pada umumnya perkara yang dimintakan bantuan oleh penyidik kepada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah berada pada tingkat penyidikan sehingga tidak dapat dilakukan audit investigasi. 2) Penyidik menghendaki output laporan atas hasil audit yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur segera dapat diterima oleh penyidik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sedangkan untuk kegiatan audit investigatif, pada umumnya memerlukan waktu relatif lebih lama dibandingkan dengan audit jenis lain yaitu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). 3) Jumlah sumber daya manusia Bidang Investigasi tidak sebanding dengan jumlah permintaan dari satuan kerja penyidik, sehingga sumber daya manusia yang ada diutamakan untuk pelayanan penugasan yang tidak dapat ditunda, yaitu permintaan audit dalam rangka PKKN dan pemberian keterangan ahli. b. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Target Kegiatan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam tahun 2015 adalah sebanyak 14 kegiatan atau laporan. Dari target tersebut direalisasi sebanyak 15 kegiatan dengan laporan yang sudah terbit sebanyak 13 laporan dan dihasilkan 2 rekomendasi. Selain itu, terdapat penyelesaian penugasan atas surat tugas yang diterbitkan tahun sebelumnya, yang baru dapat diterbitkan laporannya dalam tahun 2015, sebanyak 1 laporan. c. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) Target kegiatan pemberian keterangan ahli dalam tahun 2015 sebanyak 28 kegiatan atau laporan. Dari target tersebut, terealisasi sebanyak 63 kegiatan dengan laporan yang sudah terbit sebanyak 61 laporan dan dihasilkan 45 rekomendasi.

40


Tahun 2015

d. Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sospak) Pada Tahun 2015, target kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi sebanyak 1 kegiatan atau laporan. Dari target tersebut, terealisasi sebanyak 1 kegiatan dengan laporan yang sudah terbit atau telah terealisasi sebanyak 100% dan dihasilkan 1 rekomendasi. Diselenggarakannya bertujuan

kegiatan

memberikan

Sosialisasi

edukasi

Program

kepada

Anti

Korupsi

masyarakat

tentang

permasalahan korupsi dan upaya yang dapat dilakukan untuk memerangi korupsi. e. Fraud Control Plan (FCP) Pada Tahun 2015, target kegiatan Fraud Control Plan dalam tahun 2015 sebanyak 3 kegiatan atau laporan. Dari target tersebut, terealisasi sebanyak 3 kegiatan dengan laporan yang sudah terbit sebanyak 2 laporan dan dihasilkan 1 rekomendasi. f. Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) Pada Tahun 2015, target kegiatan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan sebanyak 1 kegiatan atau laporan. Dari target tersebut, terealisasi

sebanyak

1

kegiatan,

namun

laporannya

belum

selesai,sehingga menghasilkan rekomendasi. g. Koordinasi Hasil Pengawasan Pada Tahun 2015, target kegiatan Koordinasi Hasil Pengawasan sebanyak 4 kegiatan atau laporan. Dari target tersebut, terealisasi sebanyak 4 kegiatan dengan laporan yang sudah terbit sebanyak 4 laporan dan dihasilkan 2 rekomendasi. h. Forum Investigasi Pada Tahun 2015, target kegiatan Forum Investigasi sebanyak 1 kegiatan atau laporan. Dari target tersebut, terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau terealisasi 100% dan laporannya yang sudah terbit serta dihasilkan 1 rekomendasi.. 41


Tahun 2015

Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi

Tata kelola yang baik di sektor korporasi diharapkan mampu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi kekayaan negara melalui penyelenggaraan usaha yang sehat, beretika dan memiliki daya guna yang dikenal dengan istilah Good Corporate Governance (GCG). Seiring dengan peran Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara dan daerah yang dipisahkan tersebut, BPKP berperan aktif dalam kegiatan assessment, evaluasi, asistensi/pendampingan, dan

bimbingan

teknis (Bimtek) penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada K/L/P. Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota. BPKP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 bertanggung jawab melakukan pembinaan.

Pada prinsipnya pembinaan SPIP diarahkan agar instansi

pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran program meningkatnya kualitas penerapan SPI KLPK serta meningkatnya upaya pencegahan korupsi diindikasikan oleh satu indikator kinerja utama yaitu jumlah pemerintah daerah yang telah menerapkan kelima unsur SPIP pada pemerintah daerah secara memadai, dengan rumusan sebagai berikut :

42


Tahun 2015

Jumlah Pemda yang telah menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai Capaian IKU(%)

=

X 100% Jumlah Pemda (Wil kerja Perwakilan BPKP NTT)

Target realisasi tahun 2015 IKU ini adalah sebesar 50%, namun yang terealisasi sebesar 17,39% dengan perhitungan sebagai berikut : 4 Pemda % Capaian IKU

=

X 100% 23 Pemda

=

17,39%

Jika dibandingkan dengan target sebesar 50%, maka capaian IKU adalah 34,78%. Capaian IKU masih di bawah target yang telah ditentukan, secara umum pengendalian intern pemerintah daerah masih belum memadai. Hal ini terbukti dengan belum adanya LKPD yang mendapat opini WTP, masih terjadinya temuan audit yang berulang, masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap perundang-undangan dan masih banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara tidak ekonomis, tidak efisien dan tidak efektif bahkan merugikan keuangan negara/daerah. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan sistem pengendalian intern di pemerintah daerah telah dilakukan: a. Sosialisasi kepada Tim Satgas SPIP Pemda. b. Bimbingan teknis evaluasi AKIP SKPD pada Pemda. c. Bimtek kendali mutu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Pemda.

43


Tahun 2015

d. Bimtek pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk partai politik pada Pemda. e. Bimtek penyusunan LPPD dan LKPJ pada Pemda.

Sasaran Program 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.

Setiap Aparat

Intern Pemerintah mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai ketentuan tersebut. Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesional sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi, SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan

pengalaman

dan

mendapat

pengakuan

keahlian

spesifik

berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut, SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan keahliannya. Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan instansi melalui perannya baik peran assurance maupun consultant. Peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus bisa memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah guna memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah serta 44


Tahun 2015

memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sasaran meningkatnya kapabilitas pengawasan intern K/L/P diindikasikan oleh satu IKU yaitu persentase tingkat kapabilitas APIP Pemda (level 3).

equation %Type Capaian IKU here. =

Jumlah APIP Pemda telah mencapai Kapabilitas Level 3 X 100% Jumlah Pemda

Pada kenyataannya, level kapabilitas APIP di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diukur menggunakan pendekatan Internal Audit Capability Model (IA-CM), semuanya masih berada di level paling rendah yaitu pada level 1 dari 5 level. Sesuai RPJMN 2015 – 2019, diharapkan level kapabilitas APIP berada pada level 3. Untuk berada pada level 3, perlu upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain lain: a. Memberikan jaminan kepada APIP agar memiliki independensi

dan

obyektivitas dalam pelaksanaan fungsinya. b. Menjamin terpenuhinya kebutuhan formasi auditor, diharapkan mutasi personil APIP tidak sampai mengganggu kinerjanya. c. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi APIP melalui

Diklat,

workshop, dan program pelatihan mandiri. d. Perbaikan proses bisnis pengawasan yang masih lemah e. Dukungan sarana prasarana, termasuk dana dalam pelaksanaan fungsi APIP. BPKP telah berupaya melakukan peningkatan kompetensi APIP melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Menyusun Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP.

45


Tahun 2015

b. Menyediakan pedoman teknis self assessmenet dan self improvement bagi

APIP

untuk

membantu

bagaimana

meningkatkan

kapabilitasnyadari Level-1 ke Level-2; dan dari Level-2 ke Level-3. c. Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui e-Learning. d. Bimtek Reviu RKA pada Inspektorat Kabupaten Nagekeo, Sikka dan Sumba Timur e. Bimtek Reviu LKPD (RLKPD) berbasis akrual pada Inspektorat Kabupaten

Ende, Flores Timur, Alor, Negekeo, Sikka dan Sumba

Timur. f.

Bimbingan Teknis Probity Audit

pada Inspektorat Kabupaten Sabu

Raijua, Manggarai Barat dan Nagekeo. g. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Kabupaten Saba Raijua dan Flores Timur.

Sasaran Program 4 Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

Target outcome di tahun 2015 adalah sebesar 7,00 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja outcome ini menunjukkan tingkat kepuasan atas pelayanan ketatausahaan.

IKU ini diukur dari tingkat kepuasan terhadap layanan

dukungan teknis pengawasan yang dberikan dari ketatausahaan. Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan tersebut dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Ketatausahaan dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara

46


Tahun 2015

uji petik kepada para pegawai di unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari survei atas persepsi penerima layanan tahun 2015, capaian IKU atas layanan dukungan teknis pengawasan adalah sebesar 7,05 dari skala Likert 1-10 atau mencapai 100,71% dari target. Faktor-faktor pendukung pencapaian target tersebut adalah kesiapan sistem informasi, kesiapan sarana prasarana, kesiapan SDM Pelaksana dan peningkatan kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan. Persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Ketatausahaan, meliputi : a) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Kepegawaian b) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Keuangan c) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Program dan Pelaporan d) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Umum Capaian IKU ini menyerap dana sebesar 16.796.454.988,00 atau 93,79% dari anggaran sebesar Rp17.909.036.000,00. Dari sisi penggunaan dana, IKU meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan sudah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 100,71% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian peggunaan dana sebesar 93,79%. Untuk mendukung capaian sasaran meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur menghasilkan output berupa : a) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah laporan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timurselama tahun 2015 adalah sebanyak 60 laporan atau 100% dari target sebanyak 60 laporan. b) Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi Pada tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur menghasilkan output berupa alat pengolah data dan komunikasi sebanyak 51 unit atau 100% dari target sebanyak 51 unit.

47


Tahun 2015

Realisasi output tersedianya alat pengolah data dan komunikasi tersebut terdiri dari : 1) Personal Computer; 2) Pengadaan Printer Inkjet; 3) Pengadaan Notebook; 4) Pengadaan LCD Projector; 5) Pengadaan Printer Laser Jet, Mesin Scanner, Mesin Foto Copy A3 Protable; 6) Pengadaan Camera DSLR + Kit; 7) Pengadaan Handycam; 8) Pengadaan External Hardisk USB 3; 9) Pengadaan Alat Perekam; 10) Pengadaan Scasn A 1100 Portable; dan 11) Pengadaan Sound System. c) Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur menghasilkan output berupa peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 192 unit atau 100% dari target sebanyak 192 unit. Realisasi output peralatan dan fasilitas perkantoran sebagai berikut: 1) Pengadaan Lemari Kayu, Lemari Kayu (Jati), Lemari Makan, Rak Piring; 2) Pengadaan Meja Kerja, Meja ½ Biro, Meja Makan; 3) Pengadaan Tempat Tidur + Kasur; 4) Pengadaan Kursi dan Kursi Kerja; 5) Pengadaan Sice; 6) Pengadaan Kompor Gas 2 Tungku dan Tabung Gas; 7) Pengadaan Tandon Air 1100 sd 12000 L; 8) Pengadaan AC Standing 5 PK dan 2 PK; dan 9) Pengadaan Mesin Jilid.

48


Tahun 2015

d) Terlaksananya rehabilitasi rumah negara Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan rehabilitasi rumah Negara seluas 340 m2 atau 100% dari target seluas 340 m2. Realisasi output Rehabilitasi Rumah Negara sebagai berikut: 1) Rehab Rumah Dinas Rusak Berat; 2) Rehab Rumah Dinas Rusak Ringan; dan 3) Rehab Gedung Kantor.

B. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Anggaran Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timurtahun 2015 sebesar Rp24.516.647.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.167.787.558,00 atau 94,50%. Rincian per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 berikut : Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program No Uraian Program Anggaran Realisasi Capaian (Rp) (Rp) 1 Program Pengawasan Intern 5.196.356.000,00 4.971.182.600,00 95,67 Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2 Program Layanan Dukungan 19.320.291.000,00 18.156.475.134,00 93,98 Teknis Pengawasan Jumlah 24.516.647.000,00 23.127.657.734,00 94,33

Dari tabel 3.5 menunjukkan realisasi anggaran untuk program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar Rp4.971.182.600,00 dari rencana sebesar Rp5.196.356.000,00 atau terealisasi sebesar 95,67%, sedangkan program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis 49


Tahun 2015

Lainnya terealisasi sebesar Rp18.156.475.134,00 dari rencana sebesar Rp19.320.291.000,00 atau 93,98%.

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja No Uraian Program Anggaran Realisasi Capaian (Rp) (Rp) 1 Belanja Pegawai 14.331.131.000,00 14.000.117.241,00 97,69 2 Belanja Barang 8.774.261.000,00 7.744.812.687,00 88,27 3 Belanja Modal 1.411.255.000,00 1.382.727.806,00 97,98 Jumlah 24.516.647.000,00 23.127.657.734,00 94,33

Tabel

3.6

menunjukkan

realisasi

belanja

pegawai

sebesar

Rp14.000.117.241,00 dari rencana sebesar Rp14.331.131.000,00 atau 97,69%, realisasi

barang

sebesar

Rp7.744.812.687,00

dari

rencana

sebesar

Rp8.774.261.000,00 atau 88,27% dan realisasi belanja modal sebesar Rp1.382.727.806,00 dari rencana sebesar Rp1.411.255.000,00 atau 97,98%.

50


Tahun 2015

BAB IV PENUTUP

Sebagaimana diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2008, BPKP melakukan pembinaan SPIP dan pengawasan intern terhadap kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum dan kegiatan lain atas permintaan Presiden. Fungsi pengawasan

intern

dilakukan

melalui kegiatan

audit,

reviu,

evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern terutama diarahkan untuk membantu Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP disampaikan dalam LAKIP BPKP. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Laporan Kinerja BPKP, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja BPKP

dalam

mencapai

tujuan/sasaran

strategis

tahun

2015,

juga

mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi. Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Terhadap Renstra BPKP 2015-2019 telah ditambahkan sasaran strategis, IKU dan target tahunan diselaraskan dengan RPJMN. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, serta dimanfaatkan

untuk

mengukur

keberhasilan.

Sasaran

strategis

telah 51


Tahun 2015

berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran. Perbaikan

dalam

pengukuran

kinerja

berupa

perbaikan

mekanisme

pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan pengukuran kinerja melalui pembandingan dengan target tahun berjalan. Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi. Empat sasaran Program dengan 4 IKU dominan sebagai ukuran penilaian capaian sasaran yang dirinci sebagai berikut. Sasaran 1: Dari IKU, tercapai dengan tingkat capaian 250,00% Sasaran 2: Dari IKU, tidak tercapai dengan tingkat capaian 17,39% Sasaran 3: Dari IKU, tidak tercapai dengan tingkat capaian 0% Sasaran 4: Dari IKU, tercapai dengan tingkat capaian 100,71% Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Tidak tercapainya target outcome sasaran 2 atau Indikator Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 yaitu 17,39% disebabkan dengan belum adanya LKPD yang mendapat opini WTP, masih terjadinya temuan audit yang berulang, masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap perundang-undangan

dan

masih

banyaknya

kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan secara tidak ekonomis, tidak efisien dan tidak efektif bahkan merugikan keuangan negara/daerah. 2. Tidak tercapainya target outcome sasaran 3 atau indikator Sasaran Program Menigkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur disebabkan rendahnya level kapabilitas APIP di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diukur menggunakan pendekatan Internal Audit Capability Model (IA-CM), semuanya masih 52


Tahun 2015

berada di level paling rendah yaitu pada level 1 dari 5 level. Sesuai RPJMN 2015 – 2019, diharapkan level kapabilitas APIP berada pada level 3.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain: 1. Meningkatkan performance SDM dengan terus meningkatkan kompetensi pegawai yang ada melalui diklat, PKS dan workshop serta terus menerapkan “reward dan punishment” secara proporsional dan meningkatkan kepatuhan pegawai Perwakilan. 2. Melakukan

monitoring

pencapaian

kinerja

secara

periodik

dan

berkesinambungan. Sehubungan dengan hal tersebut akan dikembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan

serta

membangun

sistem

informasi data

kinerja

secara

berkelanjutan dan berintegritas. 3. Mengusulkan

kepada

Pusdiklatwas

BPKP

untuk

menyelenggarakan

Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi bagi SDM mitra di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan pencapaian opini terhadap Laporan Keuangan Pemda dan BUMD (PDAM). Seluruh capaian kinerja yang sudah diperoleh serta upaya peningkatan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas merupakan wujud nyata dukungan BPKP dalam membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam mewujudkan ”Akuntabilitas Keuangan Negara Yang Berkualitas”. Akhirnya dengan disusun LAKIP tahun 2015 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Secara internal LAKIP ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi BPKP dalam pembangunan dapat lebih dirasakan. 53

Lampiran 1 / 1 - 1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Uraian IKU No

Sasaran Program

Indikator Kinerja Outcome Rumus Pengukuran

KEUANGAN

SATUAN

Indikator Kinerja % CAPAIAN Output TARGET REALISASI KINERJA

1 Perbaikan Persentase Perbaikan Tata Pengelolaan Kuangan Kelola Manajemen Risiko dan Negara Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara

Perbandingan antara jumlah tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan dan jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan

%

40

100,00

2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Menigkatnya Upaya Pencegahan Korupsi

Persentase Penerapan Kelima Unsur SPIP Pada K/L/P, Efektifitas SPI Korporasi Secara Memadai

Perbandingan antara jumlah Pemda yang telah menerapkan kelima unsur SPIP secara memadai dengan Jumlah Pemda (Wilayah Kerja BPKP NTT)

%

50

17,39

3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)

Perbandingan antara Jumlah APIP Pemdda telah mencapai kapabilitas level 3 dengan Jumlah Pemda

%

5

0,00

4 Meningktanya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengwasan

Persepsi Kepuasan Layanan Survei tingkat Ketatausahaan keupasan skala Likert

Skala Likert 1-10

7

7,05

JUMLAH

Satuan

Target

Realisasi

120

115

Rekomendasi

2

Rekomendasi

ANGGARAN

REALISASI

95,83

5.031.536.000

4.867.588.500

96,74

2

100,00

82.410.000

59.534.000

72,24

2

2

100,00

82.410.000

44.060.100

53,46

Laporan

60

60

100,00

17.909.036.000 16.773.747.328

93,66

Unit

51

51

100,00

343.930.000

335.919.000

97,67

Unit

192

192

100,00

407.450.000

405.251.000

99,46

M2

340

340

100,00

659.875.000

641.557.806

97,22

24.516.647.000 23.127.657.734

94,33

250,00 Rekomendasi Hasil Rekomendasi Pengawasan

34,78 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI

- Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

100,71 Jumlah Layanan Dukungan Manjemen Perwakilan BPKP NTT Tersedianya alat pengelolaan data dan komunikasi BPKP NTT Tersedianya alat rumah tangga BPKP NTT Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara

% CAPAIAN

%

Lampiran 2 / 1 - 3

PERHITUNGAN CAPAIAN OUTCOME PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN 2015 PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR No

1

2

Kelompok Penugasan

Target Rekomendasi

Bidang IPP Audit Atas Laporan Keuangan CCDP IFAD Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang Audit Atas Laporan Keuangan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat II (Program PAMSIMAS II) Loan IBRD Nomor 8259-ID

Rekomendasi Terpilih

Referensi (No & Tgl Laporan)

TL % (sudah=1/ Outcome belum=0)

Rek. 1

LAI-76, 10 April 2015

1

100

Rek. 1

LAI-130, 20 Mei 2015

1

100

Rek. 2

LAI-145, 28 Mei 2015

1

100

3

Audit Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/PAMSIMAS (Loan IDA Credit No.4202-IND dan Grant TF 09492) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Rek. 1

LAI-143, 20 Mei 2015

1

100

4

Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas Audit Oprasional atas Pengelolaan PNBP pada Kantor Perntanahan Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan Audit Dukungan Atas PNPM Mandiri Perkotaan Pada SNVT PBL

Rek. 1 Rek. 2 Rek. 3 Rek. 1

LAI-58, 30 Maret 2015 LAI-89, 27 April 2015 LAI-71, 7 April 2015 LHA-340, 6 November 2015

1 1 1 1

100 100 100 100

Rek.1

LAI-105, 29 April 2015

1

100

Rek. 1 Rek. 2 Rek. 3 Rek. 4 Rek. 5 Rek. 6 Rek. 7 16

LAI-101, 29 April 2015 LAI-118, 19 Mei 2015 LAI-119, 30 April 2015 LAI-120, 19 Mei 2015 LAI-121, 19 Mei 2015 LAI-132, 25 Mei 2015 LAI-97, 27 April 2015

1 1 1 1 1 1 1 16

100 100 100 100 100 100 100 100

LATT-279, 22 September 2015 LATT-223, 2 November 2015 LAP-496, 22 Desember 2015 LAP-505, 22 Desemeber 2015 LAP-537, 23 Desember 2015 LAK-406, 3 Desember 2015

1

100

1

100

1

100

1

100

5 6 7

Total Rekomendasi Bidang IPP

16 Bidang APD

1

Probity Audit

Rek. 1

2

EKPPD

Rek. 1

3

Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Rek. 1

4

Audit Kinerja Pelayanan Pemda Pendidikan, Kesehatan, Kemaritiman

Rek. 1

Bidang

LAK-404, 3 Desember 2015 5

Evaluasi LAKIP

Rek. 1

LEV-292, 15 Oktober 2015

1

100

6

DAK Infrastruktur

Rek. 1

LME-409, 3 Desember 2015

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

LHM-420, 3 Desember 2015 7

SPIP-Korsupgah

Rek. 1

LAP-234, 14 Agustus 2015 LAP-233, 14 Agustus 2015

8

SPIP-Maturitas Pemda

Rek. 1

9

OPAD

Rek. 1

LBA-275, 21 September 2015 LBA-276, 21 September 2015 LEV-397, 3 Desember 2015 LHP-396, 3 Desember 2015

10 Public Private Pemerintah Daerah

Patnership-Kerjasama

11 Lintas Sektor di Pemerintah Daerah (Utang Daerah dan Kesmas)

Rek. 1

Rek. 1

LAP-335, 4 November 2015 LAP-543, 28 Desember 2015 LHE-351, 16 November 2015

Lampiran 2 / 2 - 3

No

Kelompok Penugasan

Target Rekomendasi


12 SIMDA Akrual

Rek. 1

13 Action Plan BPK

Rek. 1

14 Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda

Rek. 1


LAP-353, 17 November 2015 LBA-31, 27 Februari 2015 LBA-61, 30 Maret 2015 LBA-491, 17 Desember 2015 LBA-205, 6 Juli 2015 LBA-231, 12 Agustus 2015 LEV-243, 18 Agustus 2015

TL % (sudah=1/ Outcome belum=0)

1

100

1

100

1

100

LEV-240, 18 Agustus 2015 LEV-238, 18 Agustus 2015 15 Evaluasi Desa

Rek. 1

LBA-220, 23 Juli 2015 LBA-291, 15 Oktober 2015

1

100

16 Analisis Laporan Struktur APBD

Rek. 1

LAP-352, 16 November 2015

1

100

16

100

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

33

100

Total Rekomendasi Bidang APD

16

16

Bidang Akuntan Negara 1

Evaluasi Kinerja PDAM

2

Evaluasi Kinerja BLUD

Rek. 1 Rek. 3 Rek. 4 Rek. 5 Rek. 6 Rek. 7 Rek. 8 Rek. 9 Rek. 10 Rek. 11 Rek. 12 Rek. 13 Rek. 14 Rek. 15 Rek. 16 Rek. 17 Rek. 18 Rek. 19 Rek. 20 Rek. 21 Rek. 22 Rek. 23 Rek. 24 Rek. 25 Rek. 26 Rek. 1 Rek. 2 Rek. 3 Rek. 4 Rek. 5

3

Reviu Atas Laporan Verifikasi Pelaksaan Hibah Air Minum

Rek. 1 Rek. 2 Rek. 3

Total Rekomendasi AN

34

LEV-95; 27 April 2015 LEV-167; 10 Juni 2015 LEV-167; 10 Juni 2015 LEV-170; 10 Juni 2015 LEV-170; 10 Juni 2015 LEV-107; 30 April 2015 LEV-107; 30 April 2015 LEV-182; 26 Juni 2015 LEV-182; 26 Juni 2015 LEV-204; 6 Juli 2015 LEV-204; 6 Juli 2015 LEV-202; 2 Juli 2015 LEV-169; 10 Juni 2015 LEV-169; 10 Juni 2015 LEV-175; 17 Juni 2015 LEV-175; 17 Juni 2015 LEV-216; 8 Juli 2015 LEV-216; 8 Juli 2015 LEV-96; 27 April 2015 LEV-122; 2 Juli 2015 LEV-168; 10 Juni 2015 LEV-168; 10 Juni 2015 LEV-198; 2 Juli 2015 LEV-108; 30 April 2015 LEV-108; 30 April 2015 LEV-264; 14 September 2015 LEV-264; 14 September 2015 LEV-269; 21 September 2015 LEV-269; 21 September 2015 LEV-283; 29 September 2015 LHR-374; 30 November 2015 LHR-373; 30 November 2015 LHR-372; 30 November 2015

33

1

Bidang Investigasi Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)

Rek. 1

SR-137; 28 Mei 2015

1

100

2

Audit Investigatif

Rek. 2 Rek. 1 Rek. 2

SR-218; 10 Juli 2015 SR-179; 23 Juni 2015 LAP-246; 26 Agustus 2015

1 1 1

100 100 100

Lampiran 2 / 3 - 3

No

3 4 5

Kelompok Penugasan

6 7

Audit Klaim Audit Penyesuaian Harga Evaluasi Hambatan Pembangunan Forum Fraud Control Plan

8 9

Kajian Hasil Pengawasan Koordinasi Hasil Pengawasan

Target Rekomendasi


Kelancaran Rek. 1 Rek. 1

Rek. 1 Rek. 2

10 Menghadiri Sidang Perkara Gugatan 11 Pemberian Keterangan Ahli

Rek. 1 Rek. 2 Rek. 3 Rek. 4 Rek. 5 Rek. 6 Rek. 7 Rek. 8 Rek. 9 Rek. 10 Rek. 11 Rek. 12 Rek. 13 Rek. 14 Rek. 15 Rek. 16 Rek. 17 Rek. 18 Rek. 19 Rek. 20 Rek. 21 Rek. 22 Rek. 23 Rek. 24 Rek. 25 Rek. 26 Rek. 27 Rek. 28 Rek. 29 Rek. 30 Rek. 31 Rek. 32 Rek. 33 Rek. 34 Rek. 35 Rek. 36 Rek. 37 Rek. 38 Rek. 39 Rek. 40 Rek. 41 Rek. 42 Rek. 43 Rek. 44 Rek. 45

12 Sosialisasi Penguatan Jaringan Masyarakat Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 13 Sosialisasi Program Anti Korupsi Total Rekomendasi Bidang Investigasi Jumlah

58 124

Rek. 1 54 119


TL % (sudah=1/ Outcome belum=0) -

-

ND-42; 20 Agustus 2015 LHM-472; 15 Desember 2015 ND-13; 10 Maret 2015 ND-20; 6 Mei 2015 ND-23; 2 Juli 2015 LKA-160; 5 Juni 2015 ND-43; 2 September 2015 ND-44; 16 September 2015

1 1

LKA-2137 Juli 2015 LKA-187; 2 Juli 2015 ND-37; 14 Agustus 2015 ND-31; 27 Juli 2015 ND-30; 9 Juli 2015 ND-27; 8 Juli 2015 ND-05; 21 Januari 2015 ND-10; 24 Februari 2015 ND-15; 19 Maret 2015 ND-17; 6 April 2015 LKA-45; 26 Maret 2015 LKA-53; 30 Maret 2015 LKA-77; 15 April 2015 ND-22; 2 Juli 2015 LKA-59; 30 Maret 2015 LKA-54; 30 Maret 2015 ND-39; 14 Agustus 2015 ND-11; 27 Februari 2015 ND-26; 7 Juli 2015 LKA-78; 15 April 2015 LKA-77; 15 April 2015 LKA-159; 5 Juni 2015 LKA-111; 7 Mei 2015 LKA-161; 5 Juni 2015 LKA-158; 5 Juni 2015 LKA-215; 7 Juli 2015 ND-09; 24 Februari 2015 ND-40; 14 Agustus 2015 LKA-162; 5 Juni 2015 ND-21; 30 Juni 2015 ND-25; 7 Juli 2015 LKA-214; 7 Juli 2015 LKA-262; 14 September 2015 LKA-20; 16 Februari 2015 LKA-237/PW24/35/2015 ND-41/PW24/5/2015 ND-38/PW24/5/2015 LKA-32/PW24/5/2015 LKA-21/PW24/5/2015 LKA-30/PW24/5/2015 ND-16/PW24/5/2015 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 1 1 1 1 1 1 1

100 100 100 100 100 100 100 100

LAP-284/PW24/2/2015

100

1 1 1 1 1 1

100 100 100 100 100 100

1 54 119

100 100 100

No title

Recommend Documents