JALAN MERDEKA LINGKUNGAN I NOMOR 497, SEKAYU JALAN MERDEKA LINGKUNGAN I NOMOR 497 SEKAYU TELEPON/ FAKSIMILI : (0714) 321170 TELEPON/ WEBSITE FAKSIMILI : :0714-321170/0714-331062 www.pa-sekayu.go.id WEBSITE : :www.pa-sekayu.go.id e-MAIL
[email protected] e-MAIL :
[email protected]
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SEKAYU NOMOR : W6-A7/86/KU.01/SK/I/2016 TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SEKAYU KETUA PENGADILAN AGAMA SEKAYU Menimbang
:
1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Bahwa dengan telah dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 7. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah. 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 15. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Memperhatikan:
Hasil Rapat Tanggal 31 Desember 2015 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sekayu Tahun 2015 – 2019. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
Pertama
:
Kedua
:
Ketiga
:
Keempat
:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SEKAYU TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SEKAYU 2016. Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk: a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Sekayu Pada Tanggal : 4 Januari 2016 Ketua,
Drs. H. Shalahuddin H. Abbas, M.H. NIP 19550718.198203.1.003 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang; 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Sekayu.
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SEKAYU NO 1.
2.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
a. Persentase mediasi Perbandingan antara mediasi yang yang diselesaikan disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara b. Persentase mediasi Perbandingan antara mediasi yg yang menjadi akta diproses dengan jumlah mediasi perdamaian yg menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara Perbandingan sisa perkara yang yang diselesaikan diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan d. Persentase perkara Perbandingan perkara yang yang diselesaikan diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) e. Persentase perkara Perbandingan perkara yang yang diselesaikan diselesaikan dalam jangka waktu dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara maksimal 6 bulan yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) f. Persentase perkara Perbandingan perkara yang yang diselesaikan diselesaikan lebih dari 6 bulan dalam jangka waktu dengan perkara yg diselesaikan lebih dari 6 bulan dalam waktu kurang dari 6 bulan. Persentase perkara yang Jumlah upaya hukum selama tidak mengajukan upaya tahun berjalan (Un) dibagi jumlah hukum: hukum tahun lalu (un-1) dikali - Banding seratus persen
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Panitera
Laporan dan Tahunan Hakim Mediasi Laporan Panitera dan Tahunan Hakim Majelis dan Laporan Panitera dan Tahunan Hakim Majelis dan Laporan Panitera dan Tahunan
Bulanan Laporan
Hakim Majelis dan Laporan Panitera dan Tahunan
Bulanan Laporan
Hakim Majelis Panitera
Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
Hakim Majelis
Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
Bulanan Laporan Bulanan Laporan Bulanan Laporan
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon) e. Prosentase Penyitaan Perbandingan antara permohonan tepat waktu dan tempat penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat a. Persentase perkara Perbandingan perkara predeo prodeo yang yang diselesaikan dengan perkara diselesaikan predeo yang masuk
Panitera
Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
Panitera
Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
Laporan dan Tahunan Panitera dan Juru Laporan Sita Pengganti dan Tahunan
Bulanan Laporan
Panitera dan Juru Laporan Sita Pengganti dan Tahunan Majelis Hakim/ Laporan Panitera dan Tahunan
Bulanan Laporan
Panitera
Bulanan Laporan
Bulanan Laporan
5.
6.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling Perbandingan amar putusan perkara perdata yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara perdata yang tidak ditayangkan
Majelis Panitera
Hakim/ Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
Perbandingan permohonan Ketua Pengadilan Laporan eksekusi yang ditindaklanjuti dan Panitera dan dengan permohonan eksekusi Tahunan yang belum ditindaklanjuti
Bulanan Laporan
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan b. Persentase temuan Perbandingan jumlah pengaduan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti mengenai eksternal yang perilaku aparatur peradilan (teknis ditindaklanjuti. dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
Kepaniteraan/Kese kretariatan
Bulanan Laporan
Ketua Pengadilan Laporan dan Panitera dan Tahunan
Bulanan Laporan
Ketua Pengadilan Laporan dan Panitera dan Tahunan
Bulanan Laporan
