7-j'l/
/I \L
t"\
ANALISIS STRUKTUR RUANG DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR HIJAU DI KOTA DEPOK
F.X. HERWIRAWAN
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2009
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis Analisis Struktur Ruang dalam Pengembangan Infiastruktur Hijau di Kota Depok adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada pergwuan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atan dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Tesis ini.
Bogor, April 2009
F.XHerwirawan NRP A156070254
ABSTRACT P.X.HERWIRAWAN. Landscape Structure Analysis to Develop Green Infastructure Network in Depok City. Under direction of ALINDA FITRIANY M.ZAIN and DWI PUTRO TEJO BASKORO. Abstract Utilitation of land caused by development and living need pushed conversion of green spaces to build up area. Therefore, it's important to plan and manage open green spaces, like: conservation area, parks,lakes, river, etc. One thing that should be considered in regional planning was carrying capacity. Carrying capacity from population and build up area became limited factor for development. In spite of that, regional development should refered to landscape characteristic and local potency which was connected by infrastructure. Green infrastructure was one of city development concept to control development as a strategy for land conservation by establishment of hubs and links as boundary of development. A research to implement green infrastructure concept was carried out in Depok City. This research was aimed to identzfi hubs and links in Depok city as green infrastructure network and found an implementation strategy. Metodology used are: trend analysis of population and build up area, LQ and Skalogram analysis for determine regional hierarki; Geographic Information System analysis on aerial photograph and thematic map; created green infastructure network based on English Nature Greenspaces criteria. The result show that Depok has landscape typology that can enhance to became Hubs dun Links in green infrastructure concept, like: Town Forest, Town Park, Lakes, River, Street, area along High Electrical Network, area along gas pipe, train trail, and speciJc location. The green infrastructure network is about 3,609 hectares. Establishment of the green infrastructure network as conservation area is the strategy for implementation of the green infrastructure concept. Keywords: green spaces, green infrastructure, network, hub, links
RINGKASAN P.X.HERWIRAWAN. Analisis Struktur Ruang Dalam Pengembangan Infrastrulttur Hijau di ICota Depok~Dibawah bimbingan ALINDA FITRIANY M.ZA1N and DWI PUTRO TEJO BASICORO
-
Peitanlbahan venduduk di kawasan Jabodetabek . vane ceoat mengalcibatltan wilayah Kota Depok menjadi salah satu kawasan pengembangan pemulti~nanbagi masayarakat kota Jakarta. Penlbangunan kawasan perkotaan telah melnacu terkonversinya lahan-lahan terbulta meijadi kawasan tkrbangun. Hal tersebut mengakibatlcan terdegradasinya ltualitas lingkungan hidup di Kota Depolt. Oleh karena itu diperlukan suatu landasan perencanaan yang jelas untuk lnengatur alokasi lcawasan konservasi sumberdaya alam dan lahan-lahan pertanian serta kawasan terbuka lainnya yang dihubungltan ole11 network alami dalam suatu ltesatuan yang tidak terpisahkan. Penelitian i~zibertujuan untuk: (1) Memprediksi pertumbuhan pendudult di masa yang alcan datang dan menghitung carrying ccpacity wilayah; ( 2 ) Menlprediksi lcecenderungan perkembangan ltawasan terbaagun; (3) Membuat rencana networlc infrastruktur hijau berupa lokasi-lokasi eltosistem alaini yang ada (Hubs) dan hubungan-hubungannya (Links); (4) Menentultan prioritas program yang harus dilakukan untuk penerapan infrastruktur hijau di lapangan. Penelitian ini dilaltultan dengall menentukan trend jumlah penduduk lcota dan trend luasan kawasan terbangun di wilayah lcota de~lganlnenggunaltan model pertumbuhan logistik (satzn.ation model). Setelah itu dilalcukan analisis kondisi eksisling dengan melakultan interpretasi data foto udara tahun 2006, untuk mengetahui sebaran dan luas lcawasan terbulta yang ada. Selanjutnya dilakukan analisis sisteln informasi geografis untuk menyusun rencana network infrastrulctur hijau dellgall menggunakan data statistik fasilitas lingkungan yang ada di Kota Depolt, foto udara, dan peta-peta tematik. Kenludian dilaltukan analisis hierarki proses untuk mnencari prioritas program yang dipilih oleh para stakeholder untuk lnenerapltan infrastruktur hijau tersebut. Hasil prediksi pertumbuhan penduduk dengan menggunaltan model pert~unbuhanlogistik mengindikasiltan bahwa jumlah pendudult akan bertambah dengall cepal dan ~nencapaibatas carrying capacity wilayah sebesar 1,589,499 jiwa pada tahun 2020 yang merupaltan jumlah maksimal yang dapat ditampung oleh wilayah agar tetap sustain, dengan ltepadatan tertinggi pada ICecamatan Sulunajaya dan Beji. Kecenderungan kawasan terbangun bertambah se~naltin cepat seiring perta~nbahanjumlah penduduk dan pembangunan, dan terindikasi altan melampaui batas carrying capacity wilayah lebih cepat dari yang seharusnya terjadi, ltarena berdasarkan data kondisi nyata pada tahun 2006 telah melampaui Iurva model hasil prediksi menggu~lakaumodel pertumbuhan logistik. R~lang terbuka di wilayah Icota Depok cender~u~gterfragmentasi, nanlun masih mempunyai potensi yang dapat diltembangkan sebagai elemen-elemen infrastrulttur hijau berupa Hzrbs seluas 2,149.47 Ha terdiri dari: taman hutan raya, taman kota, kawasan dengan fungsi k l ~ ~ ~ s usempadan s, situ, dan lcawasan ko~lservasiair, sedangltan berupa Links seluas 1,460.61 Ha terdiri dari: sungai dan
sempadannya, sempadan jalan, sempadan SUTET, dan sempadan re1 kereta api. Luas total rencana network i n f i a s W u r hijau yang akan dikembangkan adalah seluas 3,609.61 hektar (17.35% dari total wilayah). Prioritas program yang dipilih dari beberapa alternatif adalah dengan menetapkan infiastruktur hijau tersebut sebagai kawasan lindung. Hal ini berdasarkan kuisioner kepada para stakeholder, dengan nilai sebesar 61.3%, yang berarti tiga kali lebih diinginkan dibandingkan alternatif yang lain. Kata kunci: infrasbuktur hijau, network, hubs, links, carrying capacity, model pertumbuhan logistik
O Hak Cipta milik IPB, tahun 2009 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
I . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis irzi tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilntiah, penyusunan laporan penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; b. Pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Institut Pertanian Bogor Dilarang mengumumkan dun memperbanyak sebagian atau seluruh karya 2. tulis dalam bentuk apapun lanpa izin Institut Pertanian Bogor
ANALISIS STRUKTUR RUANG DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR HIJAU Dl KOTA DEPOK
F. X. KERWIRAWAN
Tesis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2009
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis: Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M. Agr
Judul Tesis
: Analisis Struktur Ruang dalam Pengembangan Infrastruktur
Nama
Hijau di Kota Depok : F.X.Herwirawan : A 156070254
NRP
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Alinda Fitriany M. Zain. M.Si Ketua
Diketahui
Tanggal Ujian: 1 April 2009
Tanggal Lulus:
2 5 MAY 2009
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Judul penelitian yang dilaksanakan pada Bulan Juli sld Nopember 2008 ini adalah Analisis Struktur Ruang dalam Pengembangan Infrastruktur Hijau di Kota Depok. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 1. Dr. Ir. Alinda Fitriany M. Zain, M.Si dan Dr. Ir. Dwi Putro Tejo Baskoro, M.Sc selakx Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing. 2. Dr. Ir. Eman Rustiadi, M. Agr selaku Dosen penguji luar komisi dan Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah. 3. Dr. Ir. Baba Barus, M.Sc selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, beserta segenap staf pengajar dan staf manajemen Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB.
4. Para Pimpinan dan staf Pemerintah Daerah Kotamadya Depok terutama Bappeda, Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kota Depok.
5. Pimpinan dan staf Pusbindiklatren Bappenas atas kesempatan beasiswa yang diberikan kepada penulis.
6. Rekan-rekan PWL kelas Bappenas angkatan 2007 atas segala do'a, dukungan dan kerjasamanya. 7. Didit Okta Pribadi, SP.,M.Si (P4W IPB), Manijo, Reni dan Ana (Lab. Lnderaja IPB) dan pihak-pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satupersatu yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Akhimya ucapan terima kasih yang setinggi-tinginya atas do'a, dukungan dan pengertian dari seluruh keluarga di rumah. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat, Bogor, April 2009
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Tanjung Balai pada Tanggal 5 April 1970 dari ayah (Alm) Djamal Soenarjo dan ibu (Alm) Theresia Widiastuti. Penulis merupakan putra kelima dari sembilan bersaudara. Pendidikan Sarjana ditempuh pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan lulus tahun 1994. Pada tahun 1994-1996, penulis bekerja pada Proyek Inventarisasi Hutan Nasional di Jakarta. Tahun 1996 penulis diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan sebagai staf pada Badan Planologi. Penulis menerima Beasiswa Bappenas RI Tahun 2007 dan diterima pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB. Saat ini penulis telah berkeluarga dan tinggal di Kota Bogor.
%&~ersem6aht&an Kaarya ICmiati ini (qada: 1 6 u d a @Cm) ?liere& W i a s t u t i Ayahada @Cm) m)jamaCSoenajo, Istri tercinta Xeierfitur CyriCi, dun anakku Naria Jessica Aquilh, serta @kak@@ljdan a&ka&f$ku tersayang yang telhh 6anyakmem6erikan doa restu dun duh$ngannya
DAFTAR IS1 Halaman DAFTAR TABEL ......................................................................................
iv
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................
vi
DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................
vii
PENDAHULUAN .. ...................................................................... Latar Belakang Penelit~an Identifikasi Masalah............................................................................... Tujuan dan Manfaat Penelitian.............................................................. .. Kerangka Penellt~an..............................................................................
1 3 4
4
TINJAUAN PUSTAKA Pengembangan Kawasan Perkotaan ...................................................... Daya Dukung (Carrying Capacify)........................................................ Hutan Kota ............................................................................................ Penataan Ruang .................................................................................. Infrastruktur ........................................................................................... .. Infrastruktur Hijau ................................................................................ Konservasi Lahan ................................................................................. BAHAN DAN METODE Waktu dan Tempat ................................................................................ .. Alat dan Bahan Penelitian ..................................................................... . . ............................................................................... Metode Penelitian Analisis Tren ................................................................ Identifkasi Kondisi Eksisting ....................................................... Penyusunan Rencana Infrastruktur Hijau ..................................... Prioritas Program untuk Penerapan Rencana Infrastruktur Hijau.. HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi . . Umum ...................................................................................... Analisis Tren ...................................................................................... Kondisi Eksisting Ruang Terbuka......................................................... Penyusunan Rencana Infrashvktur Hijau ............................................. Strategi Penerapan Infrastruktur Hijau .................................................
27 28 35 36 57
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan ............................................................................................... Sarm .....................................................................................................
63 63
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................
65
DAFTAR TABEL Halaman 1.
Skala Perbandingan Secara Berpasangan .....................................
2.
Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2001.2007.2020. dan 2050....
3.
Hasil Analisis Citra Landsat Multitemporal........................................
4.
Luas Kawasan Terbuka per Penutupan Lahan Kota Depok................
......................... 6. Jumlah dan Jenis Fasilitas Lingkungan di Kota Depok ..................... 7 . Komponen-komponen Infrastruktur Hijau Kota Depok...................... 9. Prioritas Strategi Penerapan Infrastruktur Hijau Menurut Kriteria ..... 10. Hasil Sintesis Prioritas Altematif Program yang Dipilih .................... 11. Prioritas Altematif Menurut Kriteria .................................................. 5.
Hasil Analisis LQ Menurut Fasilitas di Kota Depok
DAFTAR GAMBAR Halaman 1.
Kerangka Pemikiran Penelitian ..........................................................
2. Konsep Pengembangan Kawasan Perkotaan ...................................... 3.
Konsep Nehvork pada Infrastntktur Hijau ...........................................
4 . Konsep Kisaran GreedGey Inji-ashucture........................................... 5.
Fragmentasi Lahan ............................................................................
...................................................... 7. Struktur Analisis Hierarki Proses ....................................................... 8 . Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Depok.................................... 9. Tren Luasan Kawasan Terbangun........................................................ 10. Komposisi Anggaran Kota Depok Tahun 2006.................................... 11. Hasil Interpretasi Foto Udara Tahun 2006 untuk Kawasan Terbuka.... 12. Foto Udara Tahura dan Foto Lapangan................................................. 13. Foto Udara dan Foto Taman Kota Universitas Indonesia..................... 14. Foto Udara dan Foto Taman Kota Buperta Cibubur............................. 15. Foto Udara Letak Situ-situ di Kota Depok........................................... 16. Foto-foto Kondisi-Situ Jatijajar dan Rawa Kalong di Kota Depok ...... 17. Foto Udara dan Foto Lapangan Golf Emeralda di Kota Depok ........... 18. Foto Udara dan Foto Lokasi Penelitian Pertanian .............................. 19. Foto Udara dan Foto Kawasan Khusus RRI di Kec. Cimanggis.......... 20. Foto Udara dan Foto Studio Alam TVRI ............................................. 21. Foto Udara dan Foto Kondisi Sungai dan Sempadannya..................... 22. Foto Udara dan Foto Re1 Kereta Api dan Sempadannya ..................... 23 . Sebaran Sutet dan Foto di Lapangan .................................................... 24. Sebaran Saluran Gas dan Foto di Lapangan......................................... 25. Peta Jaringan Jalan Kota Depok ........................................................... 26. Kawasan Konservasi Air Kota Depok ............................................. 27. Elemen-elemen Infrastruktur Hijau (Hubs).......................................... 28. Network Infrastuktur Hijau (Links)...................................................... 29 . Nehvorking antara Hubs dan Links ....................................................... 30. Inhstruktur Hijau Lebih Besar dari 2 Ha dengan Buffer 300 meter ... 3 1. Infrastruktur Hijau Lebih Besar dari 20 Ha dengan Buffer 2 2 ......... 6.
Diagram Alir Metode Penelitian
32. Infiasmtktur Hijau Lebih Besar dari 100 Ha dengan Buffer 5 Km..... .
54
33. Infiastruktur Hijau Lebih Besar dari 2 Ha dengan Buffer 300 meter,
2Km,5Km .......................................................................................
54
DAFTAR LAMPIRAN Halarnan
1.
Jurnlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2001-2007 ............................................................................................ 2 . Anggaran Penerimaan dan Biaya Daerah Kota Depok Tahun 2006 untuk Pembiayaan Infrastruktur...........................................................
67 68
3.
Data Jumlah dan Jenis Fasilitas di Kota Depok per Kecamatan..........
71
4.
Peta Rencana Infrastruktur Hijau Kota Depok ....................................
72
5.
Peta Prediksi Kondisi Kota Depok Tahun 2050 dengan Framework Infrastruktur Hijau ..............................................................................
73
PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian Posisi kota Depok mendorong pembangunan di kota Depok menjadi penting sebagai kota penyangga Kota Jakarta yang saat ini telah menjadi kota megapolitan dengan konsep pengembangan kota meliputi Jabodetabek-Punjur. Sebagai kota penyangga, Depok hams mampu memberikan dukungan terhadap perkembangan kota Jakarta, baik sebagai penyeimbang lingkungan maupun penyedia pelayanan yang lain seperti sarana pemukiman. Lahan yang terbatas di Kota Jakarta membuat daerah sekitar Jakarta menjadi sasaran perluasan terutama untuk pemukiman para penduduk yang bekerja di Jakarta.
Akibatnya,
perkembangan Kota Depok menjadi sangat pesat karena letaknya yang berhimpitan dengan Jakarta. Sejak awal perkembangan Kota Depok tidak direncanakan sebagai kota yang mandiri, tetapi lebih kepada penyediaan pemukiman bagi orang-orang yang bekerja di Jakarta dengan pembangunan perumahan secara besar-besaran oleh Perum Perumnas. Sehingga jumlah penglaju ke Jakarta menjadi cukup besar, karena Depok kurang menyediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kota Depok memiliki karakteristik campuran antara sifat perkotaan yang ditandai dengan berkembangnya kegiatan jasa, perdagangan, industri dan pemukiman yang padat di beberapa tempat dan pedesaan dengan dominasi kegiatan pertanian dan perkampungan yang terpencar.
Hal ini tentunya
mengakibatkan konversi lahan-lahan pertanian dan lahan terbuka lainnya menjadi kawasan terbangun dengan sangat cepat. Tuntutan pembangunan akibat desakan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat juga menuntut penyediaan fasilitas pemukiman, rumah sakit, jalan, sekolah, industri dan lain-lain. Perencanaan tata ruang kawasan perkotaan mutlak diperlukan, sebagai arahan m u m pembangunan yang akan dilaksanakan guna mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat kota. Pembangunan yang dilakukan seharusnya tidak mengurangi areal produktif untuk pertanian dan kawasan konsewasi alam, apalagi Kota Depok telah ditetapkan sebagai kawasan konsewasi air dan tanah bagi wilayah di sekitarnya. Kota Depok diharapkan mampu menjadi
daerah resapan air dan konservasi tanah serta mencegah bahaya lingkungan temtama banjir yang setiap tahun melanda Jakarta. Selain itu Kota Depok juga diiarapkan berfungsi sebagai counter magnet, yaitu wilayah penyeimbang lingkungan bagi Jakarta. Berkembangnya
konsep-konsep
pembangunan
yang
lebih
mempertimbangkan aspek limgkungan telah mewamai perencanaan-perencanaan wilayah saat ini. Salah satu konsep dasar yang berkembang sejak tahun 1980an adalah Eco-city yang menunjukkan hubungan dari rangkaian isu perencanaan perkotaan dan pembangunan ekonomi melalui keadilan sosial dengan mengedepankan demokrasi lokal dalam konteks keberlanjutan. Dimensi pembangunan yang berkelanjutan m e ~ p a k a nsalah satu sasaran dari konsep dasar Eco-city yang dikembangkan oleh para perencana, akademisi, pemerintah daerah dan kelompok komunitas untuk perencanaan pengembangan wilayah. Dalam konteks ini, maka hams terjadi keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan dan tidak melebihi carrying capacity suatu wilayah, dengan tujuan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini tidak mengurangi pilihan bagi generasi yang akan datang.
Dengan demikian
perencanaan kawasan perkotaan hams diawali dengan perencanaan penataan ruang yang mendukung perkembangan kota yang berkelanjutan.
Penentuan
struktur mang dan pola mang yang tepat menjadi syarat mutlak bagi perkembangan kawasan perkotaan. Berdasarkan perencanaan penataan ruang yang berkelanjutan tersebut, maka dapat dibuat suatu perencanaan infiastruktur yang mantap guna mendukung kehidupan perekonomian, sosial dan lingkungan di wilayah kota. Infiastruktur seringkali diidentikkan dengan sarana dan prasana dalam bentuk fisik atau yang biasa digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial bempa bangunan, jalan, saluran air, rumah sakit, pasar, terminal, sekolah atau yang mengarah pada bangunan infrastruktur (Grey Infratructure). Saat ini telah berkembang konsep mengenai infrastruktur yang lebih luas lagi, yang sangat mempengaruhi keberlanjutan dan perkembangan suatu komunitas yaitu infrastruktur hijau (Green Inj?astructure) seperti: taman, hutan kota, kawasan konservasi, sarana rekreasi,
jalur hijau dan sebagainya yang berhubungan dengan alam atau lingkungan. Kedua infrastruktur tersebut hams dikembangkan dan diencanakan secara seimbang dengan memperhatikan aspek keberlanjutan untuk mencapai kemajuan suatu wilayah untuk pertumbuhan yang gemilang (Smart Growth).
Identifikasi Masalah Pertambahan
penduduk
di
kawasan
Jabodetabek
yang
cepat
mengakibatkan wilayah Kota Depok menjadi salah satu kawasan pengembangan pemukiman bagi masayarakat kota Jakarta. Pembangunan kawasan perkotaan telah memacu terkonversinya lahan-lahan terbuka menjadi kawasan terbangun. Hal tersebut mengakibatkan terdegradasinya kualitas lingkungan hidup di Kota Depok. Lahan-laban terbangun yang baru tersebut umumnya juga tidak didukung oleh pembangunan fasilitas yang memadai seperti jaringan jalan, pembuangan limbah, air bersih, dan sebagainya. Pemerintah hams mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menyediakan fasilitas-fasilitas publik bagi masyarakat, apalagi bila masyarakat menyebar secara tidak teratur, maka biaya yang hams dikeluarkan akan semakin tinggi dan sistem perekonomian maupun sosial menjadi tidak efektif dan efisien. Saat ini di Kota Depok belum terdapat fasilitas pendukung kehidupan secara layak, baik fasilitas yang berbentuk fisik (grey infrastructure) maupun fasilitas lingkungan (green infraslructure). Fasilitas fisik seperti: tempat beribadah, sarana olah raga, pasar, jaringan jalan, dan fasilitas m u m lainnya yang mendukung aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat. Sedangkan fasilitas lingkungan berupa: hutan kota, tarnan kota, kawasan konservasi, sarana rekreasi, jalur hijaq areal untuk berolahraga di alam terbuka, dan kawasan terbuka lainnya. Pembangunan fisik Kota Depok yang sangat intensif dapat menurunkan kualitas lingkungan seperti: udara, air dan sumberdaya alam lainnya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok. Oleh karena itu diperlukan suatu landasan perencanaan yang jelas untuk mengatur lokasi green inzastructure berupa kawasan konservasi sumberdaya alam dan lahan-lahan pertanian serta kawasan terbuka lainnya yang dihubungkan oleh
network alami dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Belum adanya rencana induk tata ruang yang mantap dengan mempertimbangkan keseimbangan antara unsur-unsur alami dan buatan juga menjadi surnber permasalahan di Kota Depok. Tujuan dan Maufaat Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk:
1) Memprediksi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang dan menghitung carrying capacity wilayah.
2) Memprediksi kecenderungan perkembangan kawasan terbangun
3) Membuat rencana network infrastruktur hijau berupa lokasi-lokasi ekosistem alami yang ada (Hubs) dan hubungan-hubungannya (Links)
4) Menentukan prioritas program yang harus dilakukan untuk penerapan infrastruktur hijau di lapangan Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan arahan dalam penyusunan rencana pengembangan kota dan masukan dalam pembuatan rencana penataan ruang kota sebagai usaha untuk melakukan konservasi lahan dalam rangka mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan. ICerangka Pemikiran Penelitian ini didasari oleh permasalahan utama semakin berkurangnya lahan-lahan alami di Kota Depok yang berubah menjadi kawasan terbangun. Peningkatan luasan kawasan terbangun akan mengurangi luasan ruang terbuka. Kecenderungan pertumbuhan kota dan populasi penduduk akan mengkibatkan kebutuhan ruang terbangun meningkat.
Kondisi ini akan diprediksi dengan
melihat tren jumlah penduduk dan kawasan terbangun untuk masa yang akan datang. Hal tersebut menentukan kebutuhan luasan infrastruktur hijau minimal yang hams ada. Disisi lain, ruang terbuka yang ada saat ini merupakan wilayah yang berpotensi untuk ditingkatkan sebagai infrastruktur hijau.
Melalui
identifikasi karakteristik wilayah akan diperoleh gambaran kondisi ruang terbuka saat ini.
Selanjutnya dibuat network irxkastruktur hijau berdasarkan kondisi saat ini dan kebutuhan di masa yang akan datang. Rencana infrastruktur hijau tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kota untuk mendukung kegiatan ekonomi masayarakat secara lebih efisien atau dikenal sebagai Smart Growth. Konsep
tersebut
mengacu
pada
prinsip
pengembangan
kota
yang
mempertimbangkan aspek lingkungan secara seimbang selain aspek ekonomi dan sosial (eco-city) untuk mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Penelitian ini disusun dalam suatu kerangka pikir sebagai berikut:
Pertambahan Penduduk Pesat
Ruang Terbangun Terns
Pembangunan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan tidak seimbang
+ Fungsi Ekologis Terganggu Konsep Green I?ifiuslrzrctzcre Pelayanan Lingkungan Memadai dan Seimbang
Sniurt Growth Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
TINJAUAN PUSTAKA Pengembangan Kawasan Perkotaan Menurut UU Penataan Ruang No.26 tahun 2007, yang dimaksud kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pcrtanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan d m distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
Pennasalahan utama pada kawasan perkotaan umumnya
adalah konversi lahan, penyediaan infrastn~ktur.laju pertarnbahan penduduk yang pesat, dan anls urbanisasi. Pembangunan yang menyebar secara tidak teratur adalah perluasan pembangunan dengan intensitas ltepadatan yang rendall dengan nmemanfaatlcan lahan-lahan yang sebelw1u1ya tidak terbangun. Sebagai contoh di Amerika Serikat diperkirakan kehhangan 50 ucre setiap jam untuk pembangunan subzrrbun dan perluasan kota (Longman. 1998). Pembangunan yang menyebar tidak teratur ini menuntut pemerintah lokal untuk menyediakan pelayanan publik bagi komunitas di pemukiman yang ban^, dan seringkali pajak yang dibayarkan oleh masyaralcat tidak menculiupi untuk pembangunan fasilitas tersebut. Sebagai perbandingan di Kota Prince William, Virginia, diperkirakan biaya untuk penyediaan pelayanan untuk pemukiman perumahan barn yang diambil dari pajak-pajak dan pungutan lainnya adalah sebesar $1,600 per rumah (Shear and Casey, 1996). Dalam pengembangan kawasan yang berorientasi ekonomi, pusat-pusat kegiatan yang membentuk kota metropolitan membutuhkan jaringan infrastn~ktur yang dapat memberikan pelayanan terhadap alctivitas ekonomi yang ada dan menjadi kekuatan pembentuk struktur ~uangpada kawasan tersebut. Konsep kota metropolitan merupakan suatu bentuk pemukiman berskala besar yang terdiri dari satu atau lebih kota besar dan kawasan yang secara keselunthan terintegrasi, membentuk suatu sistem struktur mang tertentu dengan satu atau lebih kota besar sebagai pusat dalam keterkaitan ekonomi, sosial dan lingkungan serta mempunyai kegiatan ekonomi jasa dan industri yang beragam (Dardak, 2007).
Konsep
pengembangan kawasan perkotaan hams dilalcukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkmgan, seperti terlihat pada gambar berikut:
Gambar 2. Konsep Pengembangan Kawasan Perkotaan (Dardak, 2007) Daya dukung (Carrying capacity) Pembatasan faktor ekologi diimplementasikan berdasarkan prinsip keseimbangan ekologis, dengan tujuan untuk menghitung berapa banyak kebutuhan ruang terbuka hijau agar tercipta keseimbangan ekologis (Zhang et al. 2007). Metode ini diimplementasikan untuk perencanaan system ruang terbuka hijau di Hanoi, berdasarkan analisis elemen-elemen kunci ekologis termasuk
canying capacily populasi, keseimbangan karbon-oksigen, dan keseimbangan supply-demand sumberdaya air.
Carrying capacity populasi adalah jumlah
penduduk terbesar yang dapat didukung oleh ekosistem untuk inakanan dan energy berdasarkan kondisi produksi yang tetap, produktivitas lahan, standar hidup dan kelayakan (Pham D. U., Nobukazu N. 2007). Konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi antara ekonomi dan lingkungan, dan mengelola kualitas lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Konsep ini didasari asumsi bahwa lingkungan alami mempunyai batas untuk mendukung aktivitas manusia seperti variasi penggunaan lahan. Lebih dari itu, dikatakan bahwa pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan akan memberikan pengaruh negate pada produktivitas ekonomi dan mengakibatkan polusi lingkungan yang
meningkatkan biaya
aktivitas ekonomi
dan
sebagai
konsekuensinya membatasi pertumbuhan ekonomi. Maka, pengembangan kota
harus dikontrol secara hati-hati dengan kapasitas lingkungan agar tetap sustain (Kyushik, 0. et al. 2004). Ekologis umumnya mempertimbangkan carrying capacity sebagai angka maksimum jumlah individu yang dapat didukung oleh lingkungan dan penurunan kemampuan wilayah dalam mendukung generasi yang akan datang (Chung, 1988). Perencana biasanya mendefinisikan carrying capacity sebagai kemampuan alami atau system yang dibuat oleh manusia untuk menampung pertumbuhan populasi atau pembangunan fisik dengan mempertimbangkan degradasi atau kerusakan (Schneider et a1.,1978). Carrying capacity juga dikatakan sebagai kemampuan alam dan system buatan manusia untuk mendukung pemintaan dari berhagai penggunaan, dan mengikuti batasan dam dalam system yang akan dating dengan ketidakstabilan, degradasi atau kerusakan yang terjadi (Godschalk and Parker, 1975). Ilmu sosial terpusat pada manusia, carrying capacity dapat juga didefinisikan sebagai skala ekonomi yang system alami dan wilayah dapat sustain (Seoul Development Institute, 1999). Secara umum konsep carrying capacity wilayah perkotaan didefinisikan sebagai
aktivitas
manusia,
pertumbuhan
populasi,
penggunaan
lahan,
pembangunan fisik, yang dapat berkelanjutan dengan lingkungan perkotaan tanpa menimbulkan degradasi dan kerusakan yang parah (Oh et al., 2002). Konsep ini didasari asumsi bahwa ada batasan lingkungan yang pasti bilamana terlampaui dapat menyebabkan kerusakan lingkungan alam yang parah (Kozlowski, 1990). Pendekatan konsep carrying capacity dapat berguna ketika batasan diidentifikasi untuk masa yang akan datang. Perbedaan kapasitas system sebagai acuan ke depan untuk pengelolaan fasilitas perkotaan seperti penyediaan air, pengolahan limhah, dan transportasi(Oh, 1998).
Hutan Kota Tujuan dari hutan kota adalah untuk memperoleh kebutuhan sosial ekonomi. Selanjutnya hutan kota merupakan komponen dari keseluruhan proses perencanaan yang terpadu dan memiliki tujuan politik. Hutan kota adalah sebuah konsep, yang bertujuan untuk menciptakan fasilitas rekreasi outdoor, yang
menganut tradisi lokal dalam pengelolaan dan cita-cita dari nilai-nilai adat dan budaya yang secara keselui-uhan menggunakan teknik kehutanan dengan biaya minimum. Selanjutnya dalam proses perencanaan hutan kota dapat dilakukan dengan cara menyuarakannya melalui sektor ekonomi dan teknik argumentasi untuk pengembangan lahan-lahan yang tidak terbangun untuk memperoleh manfaat rekreasi outdoor, keanekaragaman jenis, dan manfaat sosial ekonomi (Skarback, 2007). Pohon-pohon di perkotaan meningkatkan
kualitas udara dengan
menghilangkan polutan di udara. Di Guangzhou, hamper 312.02 Mg polutan udara dihilangkan oleh pohon-pohon di perkotaandi tahun 2000 dengan nilai setara RMB 90.19 ribu. Kebanyakan dihilangkan pada bulan-bulan di musim dingin dimana konsentrasi polutan tertinggi terjadi. Selain itu, ukuran yang besar dan penutupan tajuk yang kontinu dapat mendorong efisiensi penghilangan polutan udara. Penghilangan polutan udara rata-rata hampir sama dengan hasil empiris yang dilakukan di berbagai tempat, termasuk kemampuan pen&langan polutan dari hutan kota di kota-kota di Amerika (Nowak, et al. 2006). Menurut Davies, et al. (2007) yang dimaksud hutan kota adalah terminology umum yang biasanya digunakan untuk menggambarkan pohonpohon yang berada di jalan dan area dengan pepohonan berkayu dalam tamantaman kota dan sekarang diartikanjuga sebagai proses alami yang diakui terjadi di alam daripada sekedar pohon-pohon yang ditanam.
Hutan kota juga
menggambarkan lanskap lahan yang luas yang seiing ditemukan di pinggiran perkotaan yang mencerminkan bentuk hutan yang tradisional yang terdiri dari pohon-pohon dan lahan terbuka, dengan banyak penggunaan lahan dan karakteristik lanskap.
Penataan Ruang Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang ditetapkan dalam PP No.26 Tahun 2005, Kota Depok termasuk dalam bagian kawasan perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jabodetabek.
Selain itu dalam
RTRWN tersebut, Kawasan Jabodetabek-Punjur ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional berkategori IM1, yang berarti merupakan kawasan yang
membutuhkan rehabilitasi/revitalisasi sebagai Kawasan Strategi Nasional dengan sudut kepentingan ekonomi. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Sedangkan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiay-ya
(UUPR No.26 tahun 2007).
Dalam rangka pemanfaatan ruang dikembangkan penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan tata guna tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 16 pasal 4 ayat 1, 2004).
Peraturan ini mendukung pemanfaatan tanah yang lebih
efisien bagi kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat di suatu wilayah. Penentuan lokasi pembangunan menjadi penting terkait juga dengan tipe penggunaan lahan di suatu lokasi, termasuk pembangunan infrastruktur dan menentukan daerah-daerah yang menjadi kawasan lindunglkonservasi. Pada pasal 29 Undang-undang RI No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dikatakan bahwa:
1. Ruang terbuka hijau (sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a) terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat 2. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota Dalam UUPR no.26 tahun 2007 dikenal pembagian pola ruang menjadi kawasan lindung yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan kawasan budidaya yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiii atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitamya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000jiwa.
Menurut Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1996 dinyatakan bahwa strategi pelaksanaan ruang wilayah KabupatenIKotamadya Daerah Tingkat I1 dirumuskan dengan mempertimbangkan kemarnpuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta data dan informasi dari berbagai pihak untuk terciptanya upaya pemanfaatan ruang secara berhasil guna dan berdaya gun% terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup, dan tenvujudnya keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.
Strategi pelaksanaan pemanfaatan
ruang wilayah KabupatenIKotamadya Daerah Tingkat I1 berisi pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu serta sistem pusat pemukiman, sistem prasarana wilayah, dan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya, sumber daya buatan, dengan memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 6 tahun 2007 bahwa pada area jalur hijau yang berfungsi sebagai area preservasi dan tidak dapat dibangun. Pengaturan ini untuk kawasan: (a) Sepanjang sisi dalam Daerah Milik Jalan (Damija); (b) Sepanjang bantaran sungai; (c) Sepanjang sisi kiri kanan jalur kereta;
(d) Sepanjang area dibawah jaringan listrik tegangan tinggi; (e) Jalur hijau yang diperuntukkan sebagai jalur taman kota atau hutan kota, yang merupakan pembatas atau pemisah suatu wilayah. Sistem ruang terbuka dan tata hijau merupakan komponen rancang kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan atau pun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas. Penataan sistem ruang terbuka diatur melalui pendekatan desain tata hijau yang membentuk karakter lingkungan serta memiliki peran penting baik secara ekologis, rekreatif dan estetis bagi lingkungan sekitarnya, memiliki karakter terbuka sehingga mudah diakses sebesar-besarnya oleh publik.
Infrastruktur Infrastruktur menurut wikipedia bahasa Melayu diartikan sebagai satu set struktur yang bergabung antara satu sama lain lalu membentuk satu rangka yang menyokong keseluruhan struktur tertentu, seperti: rel, jalan, pelabuhan, jaringan telepon, sanitasi, gas, dan lain-lain.
Sedangkan wikipedia free encyclopedia
mengartikan infrastruktur sebagai: (1) struktur dasar terorganisasi
yang
diperlukan
untuk
berbentuk
melangsungkan
(2) memberikan pelayanan dan fasilitas yang
fisik yang
kegiatan
sosial;
diperlukan oleh fungsi ekonomi;
(3) berkaitan dengan struktur teknik yang mendukung kehidupan masyarakat, seperti: jalan, saluran air, jaringan listrik, telekomunikasi, sekolah dan rumah sakit; (4) instalasi militer. Graham Larcombe mengatakan "Secara tradisional, infrastruktur termasuk instalasi dasar dan fasilitas yang mendukung sektor ekonomi, sedangkan yang dimaksud bangunan infrastiuktur adalah re1 kereta api, jalan, jaringan listrik dan gas, infrastruktur air, dan infrastruktur sosial seperti sekolah, m a h sakit dan perpustakaan.
Infrastruktur Hijau Eco-ciiy merupakan dasar pemikiran yang mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan kota yang seimbang dan berkelanjutan.
Konsep tersebut
mempunyai misi untuk membangun kota-kota yang ekologis dan seimbang dengan alam. Konsep ini menuntut rencana penataan ruang yang sesuai dan juga perencanaan pembangunan infrastruktur yang mendukung keseimbangan dengan alam dalam prinsip pembangunan berkelanjutan (Roseland, 1997). Lingkungan hidup yang sehat dapat diciptakan melalui kesadaran masyarakat akan kebutuhan terhadap lingkungan yang bersih, nyaman dan indah. Di negara-negara maju telah dikenal konsep penataan infrastruktur yang berbasiskan lingkungan yang sehat atau yang dikenal dengan konsep green infrastruktur. Konsep tersebut saat ini di Indonesia diimplementasikan dengan mengelola kawasan terbuka hijau.
Sesungguhnya konsep green infiashuktur
mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan dengan ruang terbuka hijau.
Menurut The Conservation Fund and USDA Forest Services (1999), infrastruktur hijau adalah sistem alami yang mendukung kehidupan manusia yang terdiri dari hubungan jejaring (network) dari saluran air, lahan basah, lahan yang berisi pepohonan, habitat satwa liar, dan areal alami lainnya; jalur hijau, tamantaman, dan areal konservasi lainnya; lahan pertanian, lahan penggembalaan, dan hutan; serta sumber hidupan liar lainnya dan daerah terhuka yang mendukung kehidupan alami spesies, tempat berlangsungnya proses ekologi alami, keberlanjutan sumber daya alam udara dan air, dan memberikan kontrihusi kepada kesehatan dan kualitas kehidupan komunitas dan masyarakat. Sebenarnya ada beberapa
istilah
dan
definisi mengenai green
infrasfructure, namun yang lebih penting adalah bahwa konsep tersebut meliputi: (a) Penetapan pengelolaan kawasan terbuka yang hijau baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan; (b) Hubungan yang strategis antara kawasan terbuka yang lijau; (c) Masyarakat mendapatkan keuntungan yang herlipat.
Secara umum
pendekatan konsep infrastruktur hijau adalah hubungan mufti fungsi antara daerah terbuka termasuk taman, kehun, areal tanaman hutan, koridor hijau, saluran air, pohon-pohon di sepanjang jalan, dan daerah terbuka lainnya serta kondisi fisik lingkungan di pedesaaan maupun di perkotaan (Jongman dan Pungetti, 2004). Pendekatan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sumber daya alam secara lestari di masa yang akan datang.
Gambar 3. Konsep Network pada Infiastruktur Hijau (Maryland DNR, 2000) Prinsip dasar konsep peen infraspucture adalah menghubungkan area alanli yang memiliki sistem ekologis dalam luasan yang cukup dan tidak terputus
(hubs) dengan menggunakan koridor alami yang membuat hubungan saling terkait antara lanskap lahan alami (Weber, 2003). Hubungan tersebut dapat membantu mengurangi hilangnya fungsi ruang terbuka karena fragmentasi. Diagram konsep
Hubs- Corridor tersebut dapat dilihat pada gambar 3. Menurut Mark A. Benedict dan Edward T. McMahon (2000), infiastruktur hijau mempakan hubungan interkoneksi dari mang terbuka yang melindungi fungsi dan nilai-nilai ekosistem alam dan memberikan keuntungan bagi populasi manusia.
Jadi infrastruktur hijau mempakan kerangka dasar ekologi yang
dibutuhkan untuk keberlanjutan sistem lingkungan, sosial dan ekonomi, atau bisa dikatakan sebagai sistem kehidupan alami yang berkelanjutan. Infrastruktur hijau menghubungkan lanskap sumberdaya alam yang sangat bervariasi sebagai cadangan ekosistem yang memiliki karakteristik alami yang dibuat dalam sistem Hubs dan Links (Benedict dan McMahon, 2000). John Olmsted dan Frederick Law Olmsted Jr. (1903) mengatakan bahwa sistem yang terhubung dari taman-taman dan taman yang berbentuk jalur akan memberikan kegunaan dan kelengkapan yang jauh lebih baik dibandingkan sejumlah taman-taman yang terisolasi/terpisah-pisah. Infrastruktur hijau dan infrastruktur fisik (greedgrey infrastructure) sebenamya sulit untuk dipisahkan secara tegas. Keduanya memiliki unsur-unsur yang diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia dan saling inelengkapi. Kisaran antara green/grey infrastrzrcture digambarkan oleh Davies, C. et al. (2007) sebagai berikut: I
I
I
I
Gambar 4. Konsep Kisaran greedgrey infrastructure (Davies, et al. 2007)
Menurut Weber, T. (2003), area yang terfragmentasi merupakan awal dari hilangnya komponen-komponen lingkungan dan lahan yang penting. Seperti dicontobkan pada gambar 5, dimana terdapat enam kelompok habitat populasi yang saling terhubung oleh koridor alam (a), selanjutnya disisipi oleh hilangnya satu bagian habitat dan mengakibatkan kelompok terpisah menjadi dua bagian yang lebih kecil dan menjadi kelompok populasi yang terisolasi (b).
Gambar 5. Fragmentasi Lahan (dimodifikasi dari Darmstad. 1996)
Konsewasi Lahan Perencanaan yang berkelanjutan diperoleh dengan melakukan pengelolaan ekosistem dengan baik.
Kebijakan yang sangat beralasan untuk menjaga
sumberdaya alam dan ekosistem saat ini sering dilakukan, baik melalui restorasi maupun rehabilitasi habitat atau perlindungan spesies langka. Konsewasi lahan meliputi perlindungan tanah dari erosi, meningkatkan kualitas air, atau secara umum meningkatkan kualitas lingkungan kita (Rodiek, J. 2007). Pada prinsipnya konsewasi lahan dan sumberdaya alam ingin membangun siklus ekonomi, membangun siklus sosial, meningkatkan mutu lingkungan ekologis kota, mengendalikan polusi udara dengan kemajuan teknologi, dan mengatur cadangan air, tanah, dan sumberdaya lainnya. Konservasi lahan juga ingin membangun sector sosial ekonomi di bawah batasan carrying capacity sumber daya dan lingkungan ekologis (Dong, S. 2007).
BAHAN DAN METODE Waktn dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) bulan yaitu bulan Agustus s/d Nopember 2008. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah administrasi Kota Depok meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Sawangan, Pancoran Mas, Beji, Limo, Sukmajaya dan Cimanggis.
Atat dan Bahan Penelitian Alat dan bahan yang dipergunakan antara lain adalah: sofmare pengolahan data citra dan GIS (Arcview, Global Mapper, Envi, ErMapper, ErDas), data foto udara tahun 2006, peta-peta tematik (Peta Penggunaan Lahan, Peta Jaringan Jalan, Peta Hidrologi, Peta Jaringan SUTET: Peta Kawasan Konsemasi Air, Peta Saluran Gas), GPS, kuisioner, buku Depok Dalam Angka tahun 2001-2007, dan kamera digital.
Metode Penelitian Identifikasi kondisi ruang terbuka dilakukan dengan analisis foto udara, peta-peta tematik dan data-data statistik. Hasil analisis ini berupa: sebaran, proporsi, dan penggunaan nlang terbuka hijau. Analisis trend perkembangan penduduk dan ruang terbangun dilakukan dengan analisis saturation model menggunakan model lung logistik dan analisis citra multitemporal.
Selain itu juga
dilakukan perhitungan terhadap
keseimbangan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Analisis tersebut untuk memperoleh gambaran kebutuhan infrastruktur hijau minimal yang harus ada pada masa yang akan datang. Kedua
analisis tersebut
di
atas,
selanjutnya
dipadukan
untuk
mengantisipasi kebutuhan infiastruktur hijau di masa yang akan datang dengan memanfaatkan potensi ruang terbuka yang ada pada saat ini. Penyusunan rencana infrastruktur hijau dilakukan dengan analisis: foto udara, LQ, Skalogram, kawasan konsemasi air, standar dan kriteria English Nature Greenspaces. Kemudian dilakukan pengumpulan pendapat para stakeholder untuk mencari altematif prioritas program yang dikehendaki sebagai strategi penerapan
infiastruktur hijau yang terbaik. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis hierarki proses.
Secara lebih jelas kaitan proses penelitian ini
digambarkan pada diagram alir berikut (gambar 6).
Analisis Citra Multiternporal
Gambar 6. Diagram Alir Metode Penelitian Analisis Trend
Pertama yang dilakukan adalah analisis trend jumlah penduduk. Analisis trend dilakukan dengan menggunakan data-data statistik Kota Depok beberapa
tahun terakhir dengan menggunakan model saturation, yaitu model dugaan untuk jangka panjang atau biasa diienal dengan model Lung Logistik (Warpani, 1980). Model ini merupakan modifkasi dari model eksponensial dan dianggap paling sesuai untuk menggambarkan trend perkembangan penduduk di negara
berkembang. Nilai k dari model tersebut juga menggambarkan daya dukung wilayah (carrying capacity). Rumus yang digunakan menurut Wibisono (2007) adalah:
dimana:
t = X3-X2 = X2-X1
p = l/t (Log (Yl(Y3-Y2)/Y3(Y2-Y1)) a = Log ( ( ~ 1 - Y ~ ) / ( I oY2-Yl)) k = Y1(l+lOa) Xl,X2,X3 =tahunken Y1, Y2, Y3 = jumlah penduduk tahun 2001,2004,2007 t = selisih tahun pengambilan data
q = selisih antara tahun ke n dengan tahun awal Pt+q = prediksi jumlah penduduk tahun ke n (jiwa) Data tahun 2001-2007, X1=2001, X2=2004, X3=2007 Kedua, dilakukan analisis trend ruang terbangun.
Analisis tersebut
menggunakan hasil interpretasi citra satelit untuk beberapa tahun (multitenzpora() berdasarkan basil penelitian Radnawati (2005), dengan maksud untuk menghitung jurnlah luasan lahan terbuka yang terkonversi menjadi ruang terbangun sebagai konsekuensi dilakukan pembangunan. Penghtungan dilakukan dengan menggunakan model perhunbuhan logistik (saturation model) dengan rumus :
dimana:
t = X3-X2 = X2-X1
p = l/t (Log (Yl(Y3-Y2)/Y3(Y2-Y1)) a = Log ((Yl-y2)/(10PtY2-Yl))
k=Yl(l+lOa) Y 1, Y2, Y3 =jumlah penduduk tahun ke n t = selisih tahun pengambilan data
q = selisih antara tahun ke n dengan tahun awal Pt+q = prediisi jurnlah penduduk tahun ke n (jiwa) Data tahun 1972,1990,1997,2001, dan 2006 Karena tahun pengambilan data tidak memiliki selisih tahun yang sama, maka dilakukan ekstrapolasi, dengan menghitung pendekatan dari besamya rata-rata konversi lahan terbangun per tahun pada periode yang bersangkutan. Sehingga dapat diperoleh tahun selisih pengambilan data yang sama sebagai XI, X2, dan X3 dan juga diperoleh nilai Y1, Y2, dan Y3. Asumsi yang digunakan bahwa luas kawasan terbangun maksimal adalah sebesar 70% dari luas total wilayah (sesuai dalam peraturan UUPR No.26 tahun 2007). Luas tersebut bisa dikatakan sebagai carrying capacity wilayah, sehingga diharapkan pembangunan fisik tidak melebihi batas luasan itu.
Selanjutnya
diitung nilai a dengan menggunakan rumus diatas dengan nilai k (carrying capacity) diketahui yaitu luas total wilayah dikali 70%. Demikian juga dengan nilai
p dihitung dengan menurunkan dari rumus setelah diketahui nilai a.
Sehingga dapat diperoleh persamaan model pertumbuhan logistik sesuai rumus di atas dan diplotkan dalam grafik. Ketiga, dilakukan perhitungan keseimbangan pembiayaan pembangunan infiastruktur. Infkastruktur dipisahkan menjadi inkastruktur yang bersifat fisik (grey infrastructure) dan infrastruktur lingkungan (green infrastructure). Analisis tersebut akan memberikan perbandiigan pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah daerah Kota Depok untuk kedua infrastruktur tersebut berdasarkan APBD Kota Depok. Identifiasi Kondisi Eksisting Identifikasi dilakukan dengan menggunakan foto u d q peta-peta tematik, dan data statistik. Obyek-obyek yang terdapat pada peta-peta tematik dan data statistik diidentifikasi dan dideliniasi pada foto udara dengan menggunakan sofmare-software pengolahan data Sistem Informasi Geografis (SIG), seperti: ArcView, Global Mapper, ErDas Imagine. Hasil identifikasi berupa peta sebaran, distribusi, proporsi, luas dan penggunaan ruang terbuka.
Penyusunan Rencana Infrastrnktur Hijau
Analisis Location Quotient (LQ) dimaksudkan untuk mengetahui pusatpusat pelayanan lingkungan, dalam hal ini mengidentifikasi infrastruktur hijau yang ada di Kota Depok berdasarkan data statistik.
Selanjutnya ditentukan
hierarki pelayanan lingkungan dengan melihat ada dan tidaknya infiashvktur lingkungan di wilayah tertentu dengan menggunakan data statistik pada buku Depok Dalam Angka. Menurut Warpani (1980), perhitungannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut: LQ
dimana:
= m==
Si
S/N NiM = jumlah fasilitas lingkungan di daerah i
S
=jumlah
seluruh fasilitas di daerah i
Ni
=jumlah
fasilitas lingkungan di seluruh Kota Depok
N
=jumlah
seluruh fasilitas di wilayah Kota Depok
Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor tertentu.
Kesimpulan yang diperoleh baru merupakan kesimpulan
sementara yang masih harus dikaji dan ditilik kembali menggunakan teknik analisis yang lain. Analisis skalogram digunakan untuk mengetahui hierarki wilayah dan menentukan daerah yang menjadi daerah layanan dari infrastruktur yang ada serta dapat diietahui jumlah dan jenis infrastmktw yang ada, Skalogram yang digunakan adalah yang sederhana tanpa pembobotan. Hierarki wilayah ditentukan oleh jumlah dan jenis fasilitas lingkungan yang ada di wilayah tertentu.
Analisis ini dimaksudkan untuk membantu identifkasi
karakteristik wilayah, sehingga diketahui wilayah mana yang memiliki potensi berkembangnya suatu jenis fasilitas lingkungan atau wilayah mana yang menjadi pusat fasilitas lingkungan. Kawasan konservasi air diperoleh dari hasil penelitian Radnawati (2005) dengan mempertimbangkan faktor-faktor: curah hujan, penggunaan lahan, lereng, jenis tanah, dan geologi. Hasil analisis ini diperoleh kawasan konservasi air
dengan kriteria sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Wilayah terpilih untuk pengembangan infrastruktur hijau adalah wilayah dengan kriteria sangat tinggi yang mempakan mang terbuka dengan luasan yang signifikan dan kompak. Hasil tersebut selanjutnya ditelaah kembali dengan menggunakan foto udara untuk memperoleh wilayah-wilayah yang layak untuk dijadikan kawasan konsewasi air dan terintegrasi dengan sistem infrastruktur hijau yang akan dibuat. Selanjutnya, dilakukan analisis melalui foto udara untuk menentukan obyek-obyek yang berpotensi sebagai Hubs dan Links. Selain menggunakan foto udara tahun 2006, analisis ini juga didukung oleh peta-peta tematik lainnya seperti: Peta Rupa Bumi Indonesia, Peta Wisata Kota Depok, Peta Penggunaan Lahan, Peta RTRW Kota, Peta Jaringan Jalan, dan Peta Jaringan SUTET. Analisis tersebut menggunakan software-software pengolahan data penginderaan jauh dan SIG, seperti: Arcview, ErMapper, Global Mapper, ENVI, dan lain-lain.
Untuk mengidentifikasi penutupan lahan, sebaran, luasan dan
sebagainya yang berkaitan dengan perhitungan dan pembuatan peta-peta. Penentuan elemen-elemen infrastruktur hijau berdasarkan standar luasan dan letak menurut English Nature Greenspaces (Davies et al. 2006) adalah: - Paling sedikit terdapat mang terbuka seluas 2 Ha untuk jarak 300 meter dari lokasi pemukiman;
-
Paling sedikit terdapat mang terbuka hijau seluas 2 Ha per 1000 jiwa
-
Paling sedikit terdapat satu buah ruang terbuka seluas 20 Ha dengan jarak 2
Km dari pemukiman; -
Paling sedikit terdapat satu buah ruang terbuka seluas 100 Ha dengan jarak 5
Km dari pemukiman;
-
Paling sedikit terdapat satu buah ruang terbuka seluas 500 Ha dengan jaraklO
Km dari pemukiman; -
Ruang terbuka yang berdekatan saliig terhubung, sedangkan prioiitas dan pengembangan ditentukan oleh perencanaan dan stakeholder di tingkat lokal.
Kriteria yang digunakan dalam penentuan elemen-elemen infrastruktur hijau adalah:
-
Konteks: kebutuhan, keinginan, aspirasi dan masalah dari kelompok atau individu sebagai pertimbangan untuk melakukan konservasi, merubah atau membangun
-
Kualitas: berdasarkan standar kecukupan dan kenyamanan pelayanan lingkungan yang diberikan
-
Interaksi: mempunyai multi fungsi sebagai network yang bersinergis antara supply dan demand Selain itu syarat suatu area ditetapkan sebagai hub adalah area yang terikat
dalam network infrastruktur hijau dan memberikan tempat atau persinggahan untuk kehidupan liar dan tempat berlangsungnya proses-proses ekologi. Hubs dapat dalam bentuk apa saja dengan berbagai ukuran, dengan klasi&asi sebagai berikut (Williamson, K. 2003): a. Cadangan alami (Reserves), yaitu areal konservasi yang luas seperti Taman Nasional, taman yang dikelola oleh pemerintah, dan daerah perlindungan satwa liar; b. Lanscape alami yang ditata (Manage native lanscapes), yaitu lahan milik yang diianfaatkan oleh orang banyak, seperti hutan negara atau hutan kota, dikelola untuk ekstraksi sumberdaya alam dan nilai rekreasi; c. Lahan untuk kegiatan usaha (Working Lands), seperti: pertanian pada tanah
milik, hutan, ladang penggembalaan yang diielola untuk produksi komoditi yang didominasi oleh kawasan yang tidak dibangun; d. Taman-taman kota dan kawasan lindung (Parks and open space area), dalam jumlah yang lebih kecil menyebar sebagai ekologi wilayah yang penting, termasuk tarnan rekreasi, lapangan golf; e. Lahan terbuka yang dalam kondisi rusak, tanah terbuka, lahan bekas pertambangan, dan semak (Recycled Lands) yang dapat diperbaiki untuk menyediakan pelayanan lingkungan yang lebih baik. Penentuan suatu area sebagai Hubs sangat tergantung oleh tujuan yang ingin diperoleh masyarakat kota. Karena itu ukuran dan kriteria Hubs sangat
ditentukan oleh fungsi minimum yang diberikan area tersebut, hasil dari studi secara ilmiah yang spesifik. Misalnya berapa luas area dan kondisi biogeofisik yang diperlukan untuk mendapatkan kualitas air yang baik, kualitas udara yang baik, atau habitat yang sesuai untuk burung, d m lain-lain. Pada penelitian ini analisis kecukupan elemen infrastruktur hijau (hubs) menggunakan standar luas area yang diacu dari English Nature Greenspaces melalui teknik analisis
buffering. Secara umum syarat bagi masing-masing hubs menwut tujuannya adalah:
-
Hubs konservasi keanekaragaman hayati: memiliki kekayaan jenis tumbuhan atau satwa liar yang spesifk dan langka
-
Hubs konservasi air: berdasarkan analisis biogeofisik wilayah tersebut sangat penting untuk menjaga kestabilan proses hidrologi dan tata air
-
Hubs cadangan air: memiliki kantung-kantung penyimpanan air bempa danau, waduk, situ, rawa atau lainnya dan wilayah yang melindunginya.
-
Hubs taman kota: memiliki karakteristik alami yang ditata secara baik dengan perpaduan unsur-unsur alami dan buatan yang dapat melayani penduduk kota
-
Hubs olah raga dam terbuka: wilayah yang didominasi unsur alami dan berfungsi sebagai sarana olah raga di alam terbuka
-
Hubs pengembangan pertanian: wilayah yang berkaitan dengan kegiatan pertanian secara luas yang didominasi oleh lahan terbuka
-
Hubs restorasi lahan: merupakan lahan-lahan terbuka yang rusak atau terdegradasi yang dapat dikembangkan untuk memberikan layanan lingkungan bagi masyarakat kota
-
Hubs kawasan budaya dan rekreasi: kawasan untuk kegiatan budaya yang didominasi unsw-unsw alam dan berfungsi juga sebagai tempat rekreasi alam terbuka Sedangkan syarat sebagai Links, me~pt3kan koridor alam yang
menghubungkan sistem ekologi secara terintegrasi dan dapat membuat network infrastruktur hijau berfungsi, yang dibatasi oleh ukuran, fungsi dan kepemilikan, dengan klasifkasi sebagai berikut (Williamson, K. 2003):
a. Koridor konsemasi (Conservation Corridor), dengan jumlah yang lebih kecil dan menyebar secara linear pada kawasan lindungkonsemasi seperti: sungai, koridor irigasi yang memberikan keuntungan biologis untuk hidupan liar dan rekreasi b. Jalur hijau (Green Belts), koridor yang dilindungi dari lahan yang dikelola untuk konsemasi sumber daya dam atau penggunaan untuk rekreasi, lahan alami atau lahan untuk suatu kegiatan yang dilindungi yang memberikan layanan sebagai framework untuk pembangunan dan sekaligus juga perlindungan ekosistem alam atau lahan pertanian, atau batas desa dan kota; c. Hubungan-hubungan
lanskap
areal
alami
yang
dilindungi
dan
menghubungkan taman-taman yang ada, kawasan lindung atau areal alami lainnya, dan menyediakan lahan yang cukup bagi tumbuhan dan hewan secara alami untuk tumbuh dan berkembang sebagai koridor yang menghubungkan ekosistem dan lanskap. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah secara prinsip rencana infrastruktur yang
dibuat
harus
mempertimbangkan
bagaimana untuk
meningkatkan kualitas lingkungan, kualitas hidup dan kualitas lokasi dengan memusatkan perhatian pada ruang terbuka hijau, links dan nefwork ruang terbuka tersebut. Selain itu juga pertimbangan bagaimana mengantisipasi tekanan pembangunan dan implikasi skenario pembangunan pada ruang terbuka eksisting, akses ruang terbuka dan infrastruktur hijau yang lebih luas. Prioritas Program untuk Penerapan Rencaua Infrastruktur Hijau Prioritas program yang akan dilakukan memerlukan pemikiran yang terfokus dari beberapa pilihan kegiatan yang ada dengan menggunakan teknik analisis hierarki proses (AHP).
Sehingga dari piliban yang banyak dapat
ditentukan program atau kegiatan prioritas yang harus dilakukan agar rencana infrastruktur dapat diterapkan. Responden yang dipilh terdiri atas beberapa latar belakang pekerjaan dan pendidikan serta yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di wilayah tersebut. Dipilih 10 orang responden dari kalangan: pejabat pemerintah 2 (dua)
orang, tokoh masyarakat 2 (dua) orang, akademisilpakar 2 (dua) orang, pengelola kawasan terbuka 2 (dua) orang, dan pengembang 2 (dua) orang. Pada penelitian ini dilakukan analisis dengan teknik AHP dengan membuat pohon altematif dan menentukan tiga kriteria dan tiga altematif program yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat terkait yang mengelola masdah lingkungan hidup di Kota Depok, seperti pada gambar berikut:
I Penerapan Rencana Infrastntktur Hijau I Menyediakan Anggaran
MenegaMtan Peraturan Anggaran
elakukan
Melakukan Penertiban
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat
Menetapkan Kawasan Lindung
Gambar 7. Struktur Analisis Hierarki Proses Prinsip dari analisis ini adalah membandingkan dua pilihan alternatif secara berpasangan. Hasil pemilihan alternatif tersebut kemudian dihitung ratarata nilai perbandingannya untuk masing-masing alternatif. Nilai yang paling besar adalah prioritas alternatif yang dipilih, dan dihitung juga konsistensi jawaban responden. Skala perbandingan disajikan pada tabel 1.
Tabel 1 Skala Perbandingan Secara Berpasangan Penjelasan
Defdsi
Intensitas 1
Kedua elemen pentingnya
3
Elemen yang satu sediit lebih Pengalaman dan penilaian sedikit penting dari elemen yang lain mendukung satu elemen yang lainnya
5
Elemen yang satu lebih Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen disbanding penting dari elemen yang lain elemen lain
7
Satu elemen mutlak lebii Satu elemen dengan kuat didukung d m dominan terlihat dalam praktek penting dari elemen lainnya
9
Satu elemen sangat mutlak Bukti yang mendukung elemen yang lebih penting daripada elemen satu terhadap yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang lainnya mungkin menguatkan I
sama Dua elemen memberikan kontribusi yang sama kepada tujuan
I
dua Nilai ini diberikan bila dua kompromi Nilai-nilai diantara penilaian pertimbangan yang diantara dua pilihan berdekatan
2,4, 6, 8
I
Kebalikan Jika untuk aktivitas I mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitasj, maka j mempunyai nilai kebaliian bila dibandiigkan dengan i I
I
Sumber: Saaty, 1993
I
HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Umum Wilayah Kota Depok secara geografis terletak pada koordinat 6°19'00" - 6'28'00" Lintang Selatan dan 106°43'00" - 106°55'30" Bujur Timur. Secara umum Kota Depok merupakan dataran rendah sampai sedikit bergelombang dengan kemiringan sekitar 2% hingga 15%, dan hanya di daerah sepanjang tepi sungai yang memiliki kemiringan hingga 45%. Ketinggian dari permukaan laut sekitar 50 sampai 140 meter diatas permukaan laut. Batas wilayah Kota Depok meliputi: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat (Tangerang) dan Jakarta b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Bojonggede Kabupaten Bogor c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung, Gunung Sindur Kabupaten Bogor d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondok Gede, Bekasi dan Kecamatan Gunung Puhi Kabupaten Bogor. Kota Depok awalnya merupakan daerah perkebunan karet dan tebu yang dikembangkan oleh warga Belanda yang bemama Comelis Chastelein. Mungkin karena itu pula sering diberikan julukan Belanda Depok kepada masyarakat Depok asli yang dulunya sebagai pekerja di perkebunan tersebut. Selanjutnya Depok berkembang menjadi Kota Administratif sejak tahun 1981 yang meliputi 3 (tiga) kecamatan yaitu: Pancoran Mas, Beji dan Sukmajaya. Luas Kotif Depok adalah 6.794 hektar yang terdiii dari 23 Kelurahan. Kota Madya Daerah Tingkat I1 Depok ditetapkan pada tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999. Wilayah Kota Depok diperluas menjadi 6 (enam) kecamatan, yaitu: Kecamatan Pancoran Mas, Beji, Sukmajaya, Sawangan, Cimanggis dan Limo. Kota Depok terbagi dalam 63 kelurahan, 772
RW, 3.850 RT serta 218.095 rumah tangga dengan luas wilayah 207,06 Km2. Jumlah Penduduk di Kota Depok pada Tahun 2001 berdasarkan data dari BPS adalah 1.204.687 jiwa, sehingga dengan luas wilayah yang ada yaitu 207,06 km2 maka kepadatan penduduk rata-rata adalah 5.818 jiwa/km2 dengan laju
pertambahan penduduk rata-rata sebesar 3,7% per tahun. Sedangkan pada tahun
28
2007 penduduk Kota Depok diperkirakan telah mencapai sekitar 1,4 juta jiwa, sehingga berdasarkan UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Kota Depok dikategorikan sebagai Kota Metropolitan. Analisis Treizd
Analisis kependudukan merupakan salah satu cara untuk mengetahui ciri perkembangan suatu kotaldaerah. Perencanaan yang dibuat untuk penduduk, tidak dapat dilepaskan dari perkiraan perkembangan penduduk di masa yang akan datang. Perkiraan perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah pada masa yang akan datang menentukan arah perencanaan yang dibuat saat ini. Jumlah penduduk dan kepadatan per kecamatan sejak tahun 2001-2007, tahun 2020 dan 2050 disajikan pada Tabel 2. Tabel 2 Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2001,2007,2020 dan 2050 Kecamatan
2001 2007 2020 2050 Jumlah Kepadatan Jumlah Kepadatan Jumlah Kepadatan Jumlah Kepadatan (Jiwa) (JiwalKm) (Jiwa) (JiwalKm) (Jiwa) (JiwalKm) (Jiwa) (JiwalKm)
159,543 136,864 2,918 247,622 219,312 7.202 307,753 278,080 8,778 379,487 331,778 6,559 7,086 136,899 115,575 143,218 123,078 3,952 1,204,687 6,083 1,470,002 Sumber: Depok Dalam Angka Tahun 2001-2007 Sawangan Pancoran Mas Sukmajaya Cimanggis Beji Limo
3,541 8,839 10,810 7,968 8,577 4,798
166,076 269,144 342,447 403,037 139,888 149,410
3,642 8,868 11,937 8,551 9,853 4,945
170,877 270,028 403,001 434,153 165,108 154,036
3,643 8,868 12,721 8,583 10,123 4,947
7,422 1,580,284 7,632 1,586,493 8,148 dan Hasit Prediksi Tahun 2020 dan 2050
Berdasarkan data jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Depok dari tahun 2001 hingga 2007 (lampiran I), selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan model pertumbuhan logistik.
Model pertumbuhan logistik
(Logistic Growth Models) menggunakan kaidah logistik (logistic law) bahwa persediaan logistik ada batasnya, model ini mengasumsikan bahwa pada masa tertentu jumlah populasi akan mendekati titik keseimbangan (equilibrium). Pada titik ini jumlah kelahiran dan kematian dianggap sama, sehingga grafiknya akan mendekati konstan (zero growth). Dengan memasukkan jumlah penduduk Kota Depok tahun 2001-2007 ke dalam model persamaan seperti dijelaskan dalam metodologi, maka diperoleh nilai-nilai sebagai berikut:
t=X3-X2=X2-X1 = 4 - 1 = 3 Nilai 0 = llt Log ((Yl(Y3-Y2))/Y3(Y2-Y1)) =
113 Log ((1,204,687(1,470,002-1,369,461)/
(1,470,002(1,369,461-1,204,687) = - 0.1003
Nilai a = Log ((Y1 - ~ 2 ) / 1 0 ~ ' ~ 2 - ~ 1 ) = Log
((1,204,687-1,369,461)/10('~~'~~~)~(1,369,461)1,204,687)
=-
0.4990
Nil& k = Y1(l+lOa) = 1,204,687(1+10 '0-4"0) =
1,589,499
Dengan memasukkan ke dalam persamaan seperti dijelaskan dalam metodologi, maka diperoleb model pertumbuhan logistik sebagai berikut:
dimana: Pt+q X
=
Jumlah penduduk pada tahun ke n
=
tahun ke n
Nilai k sebesar 1,589,499 menunjukkan kapasitas atau daya dukung ideal wilayah Kota Depok untuk menampung jumlah penduduk maksimal yaitu sekitar 1,589,499 jiwa atau 7,676.51 jiwa/Km2. Hal ini dengan asumsi tidak dilakukan perubahan teknologi atau perubahan luas wilayah sehingga pertumbuhan penduduk akan berkembang seperti kondisi saat ini dan beberapa tahun lalu. Selanjutnya nilai Pt+q sebagai variabel tetap diplotkan dengan nilai X sebagai variabel bebas sesuai rumus yang diperoleh di atas. Prediksi dilakukan untuk 20 tahun ke depan dan juga ke belakang sejak tahun 1990 untuk mengetahui gambaran perkembangan penduduk kota. Grafik pada gambar 8 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk Kota Depok dari tahun 1990 hiigga tahun 2020.
30 Juml& I'cndudu). (ji-a)
liooooo aa
1 Z00000
m
-
a~
/-
?.000000 S00000
k
Ea
"
Data Real
Hasil Prediksi 600000 ,00000
// _%
200000 0
1990
1995
2000
21305
2010
2015
2020
-1 durn
Gambar 8. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Depok Berdasarkan hasil peramalan dengan menggunakan model diatas, diperoleh gambaran perkembangan penduduk kota Depok yang naik relatif tajam mulai tahun 1990 dan sedikit melandai sejak tahun 2005. Hal ini sejalan dengan perkembangan kota yang berubah dari kota kecamatan menjadi kota administratif pada tahun 1981 dan selanjutnya menjadi kotamadya sejak tahun 1999. Kemudian jumlah penduduk akan naik perlahan hingga mendekati batas pertumbuhan (k) yaitu sebesar 1,589,499 jiwa atau sebagai carrying capacity wilayah Kota Depok, tetapi tidak akan melewati ambang batas tersebut. Sehingga kepadatan maksimum ideal yang dapat ditampung oleh Kota Depok tanpa ada penambahan luas
wilayah
adalah
sebesar
' 1,589,449 jiwal207.06 ~ t n=
7,662 jiwalKm2. Berdasarkan hasil tersebut diperkirakan akan terjadi kepadatan penduduk maksimal pada tahun 2020 atau 11 tahun lagi dari sekarang, sesuai ambang batas daya tampung ideal wilayah. Apabila ambang batas tersebut dilampaui maka akan terjadi penurunan kualitas hidup dan lingkungan sehingga kota menjadi tidak
sustainable.
Namun kondisi yang sebenarnya belum tentu seperti yang diiarapkan, ambang batas munglun &an terlewati lebih cepat dari prediksi. Pertambahan penduduk dapat saja akan terns naik tanpa terkendali jika tidak dilakukan penanganan yang sesuai. Apalagi letak Kota Depok yang sangat strategis sebagai
31
lokasi pemukiman bagi commuter yang bekeja di Jakarta, sehingga derasnya arus urbanisasi akan sulit dicegah. Untuk itu diperlukan langkah-langkah antisipasi dalam mengelola sumberdaya dan menahan laju pertumbuhan penduduk kota. Pertambahan jumlah penduduk &an mengakibatkan pemenuhan fasilitas-faslitas bagi masyarakat kota juga meningkat, termasuk kebutuhan akan lahan, dan menimbulkan konversi lahan-lahan terbuka menjadi lahan terbangun semakin cepat. Luas kawasan ruang terbangun di Kota Depok akan terus bertambah. Seiring dengan perkembangan kota, kebutuhan akan lahan untuk memenuhi tuntutan pembangunan semakin meningkat. Periode tahun 1972 hingga 1990, rata-rata pertambahan
luas
kawasan terbangun masih realtif kecil, yaitu
sebesar 49.84 Hdtahun. Hal ini karena tekanan pembangunan dan pengembangan wilayah masih relatif rendah, dimana Depok masih merupakan kecamatan dan awal perubahan menjadi Kota Administratif sejak tahun 1981. Pada saat akhir Depok menjadi kota administratif yaitu pada periode tahun 1990 hingga 1997, rata-rata
pertambahan
luas
kawasan terbangun
meningkat
menjadi
415.34 Haltahun. Pada masa transisi Depok menjadi kotamadya yaitu periode tahun 1997 hingga 2001 pertambahan kawasan terbangun sedikit menurun yaitu 335.28 Hdtahun, namun selanjutnya meningkat lagi. Tabel 3. Hasil Analisis Citra Landsat Multitemporal Tahun 1972 1990 1997 200 1 2006
Luas Kawasan Terbangun (Ha) 1,381.94 2,328.89 4,820.90 6,162.00 11,103.62
Rata-rata Pertambahan Luas Kawasan Terbangun (HdTahun) 49.84 415.34 335.28 988.32
Sumber: Radnawati, 2005 dan Hasil Analisis Foto Udara Tahun 2006
Hasil analisis foto udara tahun 2006, luas kawasan terbangun di Kota Depok telah menjadi sebesar 11,103.62 Ha, cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2001 yaitu selisih sekitar 4.941 Ha. Jika dihitung pertambahan per tahun sejak tahun 2001, maka diperkirakan luas kawasan terbangun bertambah seluas 988.32 hektar per tahun pada periode ini. Hal ini terjadi mungkin diakibatkan oleh perkembangan Depok yang telah menjadi kotamadya sejak tahun 2000,
32
sehingga pembangunan dan pengembangan wilayah dilakukan secara besarbesaran.
Selain itu tekanan dari kebutuhan lahan untuk pemukiman dari
penduduk Jakarta juga sangat tinggi pada periode ini, dan pengembangan kawasan Jabodetabek. Model pertumbuhan logistik diperoleh dengan menggunakan asurnsi bahwa luas lahan terbangun maksimal yang ideal sesuai carrying capaciiy wilayah adalah sebesar 70% (sesuai UUPR No.26 Tahun 2007) dari total seluruh luas lahan (20.009 Ha), atau sekitar 14.000 Ha (nilai k).
Karena model
pertumbuhan logistik menggunakan data yang diambil pada periode waktu yang sama, maka dilakukan ekstrapolasi data hasil interpretasi citra dari beberapa tahun yaitu tahun 1972, 1991, 1997,2001, dan 2006. Dengan menghitung herdasarkan pertambahan rata-rata kawasan terbangun per tahun dari masing-masing periode, diperoleh perkiraan luas kawasan terbangun untuk tahun 1972, 1980, 1988, 1996, dan 2004 dengan periode yang sama yaitu 8 tallun. Selanjutnya ditetapkan X1=1972, X2=1988, X3=2004 dan nilai Y1, Y2, Y3 adalah besarnya luas kawasan terbangun pada tahun XI, X2, dan X3. Perhitungan dengan menggunakan model logistik diperoleh hasil sebagai berikut: t = X3-X2= X2-X1= 16 k = Y1 (1+1Oa) a=Log((kIYl)-1) =Log ((14.00011381)-1) = 0.960503
a = Log ((Yl-Y2)llO
Pt
Y2-Y1)
p = Log (Yl-Y2)l a (Log Y2lt)- Log Y 1
p = Log (1381.94-2179.38)/0.960503 (Log 2179.38116) -Log 1381.94 = - 0.03377
Maka diperoleh model : Pt+q =
14.000 (
(0.960503+(-0.003377 X)
)
Tahun
0
p7<,
1 ;
15 ' x5
lZt'(,
Zl@
>a:*
2'tj;r
:Nt'
i
205*
i
Gambar 9. Trend Luas Kawasan Terbangun Berdasarkan model yang diperoleh dapat diprediksi kecenderungan pertambahan luasan kawasan terbangun. Dari data luas kawasan terbangun pada 2006 terjadi lonjakan yang cukup signifikan melebihi garis pada model, sehingga dapat disimpulkan bahwa konversi lahan terbuka menjadi kawasan terbangun melampaui yang seharusnya. Apabila hal ini tidak diantisipasi maka batas carrying capacity wilayah akan terlampaui dalam waktu yang lebih cepat daripada
yang diduga dalam model, seperti diperlihatkan pada gambar 9. Pada grafik terlihat bahwa luasan kawasan terbangun akan mendekati luas Kota Depok yaitu sekitar 14.000 Ha pada tahun 2050. Hal ini menunjukkan pada tahun 2050 Kota Depok akan mendekati titik batas carrying capacity wilayah, baik dari segi luas kawasan terbangun maupun dari jumlah penduduknya sebagaimana dijelaskan pada analisis sebelumnya.
Sehingga apabila pola
pengembangan kota terjadi seperti yang sekarang ini dan tidak dilakukan usahausaha untuk mengantisipasinya, maka tidak akan ada lagi mang terbuka di Kota Depok. Kota juga tidak akan sustainable karena pengembangan kota tidak dapat melebihi daya dukung atau carrying capacity wilayah. Salah satu usaha yang harus dilakukan adalah memberikan perhatian terbadap pengelolaan tata lingkungan yang dapat tercermin dari alokasi anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan.
34
Berdasarkan data APBD kota Depok tahun 2006 diperoleh
gambaran
alokasi pembiayaan proyek-proyek di pemerintahan Kota Depok (lampiran 3), dari total anggaran sebesar Rp 674.902.436.665, sebanyak Rp 210.539.954.035 atau sekitar 31% dialokasikan untuk pembiayaan infiastruktur. Pembiayaan infrastruktur yang bersifat fisikhangunan (grey infrastructure) dialokasikan sebesar Rp 160.738.350.045 atau sekitar 24% dari total anggaran atau sebesar 76% dari alokasi untuk infrastruktur, sedangkan untuk infrastruktur lingkungan (green infrastructure) sebesar Rp 49.801.603.990 atau sekitar 7% dari total
anggaran atau sebesar 24% dari alokasi anggaran untuk infrastruktnr, seperti pada gambar 10. Berdasarkan hasil interview diietahui bahwa anggaran untuk infrastruktur hijau tidak ada yang dialokasikan sebagai insentif bagi pengelola kawasan infrastruktur hijau.
Gambar 10. Komposisi Anggaran Kota Depok Tahun 2006 Angka diatas menunjukkan masih belum seimbangnya perhatian terhadap infrastruktur fisik dan infrastruktur lingkungan. Pada umumnya pemerintah masih menganggap lingkunganlalam tidak perlu ditata, tetapi dibiarkan saja apa adanya. Bahkan yang sering terjadi adalah faktor lingkungan selalu dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan ekonomi. Pada akhirnya masyarakat dan pemerintah akan menanggung biaya yang sangat besar akibat persoalan-persoalan liigkungan yang timbul karena pengelolaan sumberdaya alam yang buruk, seperti : banjir, sampah, masalah air bersih, longsor, nilai-nilai estetika yang hilang, kehilangan keanekaragaman hayati, pemanasan global, dan bahaya dam lainnya. Keuntungan dan manfaat
35
ekonomi yang diperoleh dari suatu tindakan kadang tidak sebanding dengan biaya yang ditimbulkan untuk memperbaiki lingkungan yang rusak akibat tindakan itu. Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Syarat utama untuk dijadikan elemen infiastruktur hijau adalah suatu daerah yang didominasi oleh ruang terbuka. Sehingga pada tahap awal dilakukan identifikasi ruang terbuka dengan foto udara tahun 2006 menggunakan software SIG. Hasil interpretasi foto udara kawasan terbuka disajikan pada gambar 11
,
Gambar 11. Hasil lnterpretasi Foto Udara Tahun 2006 Kawasan Terbuka Hasil perhitungan luas dan penutupan lahan untuk kawasan terbuka kota Depok menunjukkan bahwa masih terdapat ruang terbuka seluas 8,925.38 Ha yang terdiri dari beberapa penutupan lahan seperti disajikan pada tabel berikut : Tabel 4. Luas Kawasan Terbuka per Penutupan Lahan Kota Depok Penutnpan Lahan Air Kebun Pendidian Rawa Tanah Kosong/rumput Sawah non teknis Sawah teknis Semak TegalanILadang Jumlah Sumber: Hasil Analisis Foto UdaraTahun 2006
Luas (Ha) 326.77 2,308.65 232.26 6.20 1,364.00 165.95 1,290.95 36.79 3,193.76 8,925.38
Penyusunan Rencana Infrastruktur Hijau Penyusunan rencana infrastruktur hijau dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan analisis terhadap data-data statist*
yang tersedia
menggunakan teknik analisis LQ dan Skalogram untuk mengidentifikasi elemenelemen infrastruktur hijau yang ada di masing-masing wilayah. Kedua, dilakukan analisis menggunakan foto udara dan peta-peta tematik untuk mendapatkan sebaran dan kondisi Hubs dan Links yang ada. Selanjutnya ditentukan network infrastruktur hijau berdasarkan kriteria dan standar English Nature Greenspaces. Analisis LQ menggunakan data ketersediaan fasilitas di kecamatan yang memiliki skala lingkup kota,
sebagai identifikasi awal kondisi m u m Kota
Depok. Identifikasi kondisi makro meliputi: fasilitas ekonomi memperhitungkan pasar dan pusat perbelanjaan yang cukup besar seperti mall; fasilitas pendidikan memperhitungkan jumlah sekolah dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi; fasilitas sosial memperhitungkan jurnlah sarana peribadatan, fasiltas kesehatan memperhitungkan jumlah
rumah
sakit; sedangkan fasilitas lingkungan
memperhitungkan j u d a h sarana lingkungan untuk lingkup kota (lampiran 3). Hasil analisis LQ ketersediaan fasilitas ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan lingkungan di Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 5 Hasil Analisis LQ Menurut Fasilitas di Kota Depok No
Kecamatan
Ekonomi
Pendidikan
Sosial
Kesehatan
Lingkungan
1 Sawangan
0.46
1.08
0.85
1.01
1.14
2 Pancoran Mas
1.19
1.01
0.99
0.66
1.24
3 Sukmajaya
0.58
0.95
1.12
1.14
0.49
4 Cimanggis
0.84
1.00
0.99
1.09
1.17
5 Beji 6 Limo
Kecamatan Beji merupakan pusat pelayanan ekonomi dengan nilai LQ sebesar 3,24 disusul oleb Kecamatan Pancoran Mas sebesar 1.19. Hal ini terlihat dengan jelas di lapangan dengan terpusatnya kegiatan perekonomian di sekitar jalan Margonda Raya. Untuk fasilitas pendidikan relatif merata, namun kecamatan Sawangan, Pancoran Mas, Cimanggis dan Limo memiliki fasilitas yang lebih
37
banyak. Fasilitas sosial banyak terpusat di Kecamatan Sukmajaya dan Limo, sedangkan fasilitas kesehatan terpusat di Kecamatan Beji, Sukmajaya, Cimanggis dan Sawangan. Fasilitas lingkungan terlihat terpusat Kecamatan Beji, Pancoran Mas, Cimanggis dan Sawangan dengan nilai LQ lebii besar dari 1.
Untuk
mempertajam hasil analisis LQ tersebut selanjutnya dilakukan analisis Skalogram. Analisis skalogram dimaksudkan untuk memperoleh tingkatdierarki wilayah dalam memberikan
pelayanan lingkungan.
Analisis tersebut
menggunakan data statitik Kota Depok untuk memperoleh gambaran pusat-pusat pelayanan lingkungan di kota Depok. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 6 Jumlah dan Jenis Fasilitas Lingkungan di Kota Depok Kecamatan Cimanggis Pancoran Mas Sukmajaya Beji Sawangan Limo
Situ 10 5
Lapangan Golf 2
Fungsi Khusus
0
0
0
0
2
0
0
1 I
5 5 3 2
4
Jumlah unit 14
1
2
6
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2 2 2 2
7 6 4 3
1
Taman Kota Hutan 1 0
Jumlah Jenis
Jumlah 30 4 3 2 1 14 Sumber : Analisis SMogram Berdarakiin Data Depok Dalam Angka Tahun 2006
Hierarki I I1 I1 I1 111 I11
40
Analisis Skalogram menghitung jumlah dan jenis fasilitas lingkungan yang dimiliki suatu wilayah. Hal ini untuk menentukan tingkatan wilayah tersebut, semakin banyak jumlah dan jenisnya maka semakin tinggi tingkatannya. Rerdasarkan hasil analisis skalogram, Kecamatan Cimanggis menempati hierarki tertinggi dengan empat jenis fasilitas sejumlah 14 unit fasilitas untuk tingkat kota. Dengan demikian Kecamatan Cimanggis sebagai pusat pelayanan lingkungan Kota Depok, dan tingkatan dibawahnya adalah Kecamatan Pancoran Mas, Sukmajaya, dan Beji.
Dari hasil analisis LQ dan Skalogram, Kecamatan
Cimanggis merupakan wilayah yang memiliki potensi cukup tinggi untuk dikembangkan sebagai wilayah yang menjadi pusat pelayanan lingkungan di Kota Depok. Hasil tersebut diperoleh dari analisis data statistik, yang selanjutnya perlu diidentifikasi lebih jauh melalui analisis foto udara, peta-peta tematik dan kondisi lapangan.
38
Berdasarkan data foto udara kota Depok
tahun 2006 dan Peta-peta
Tematik, diperoleh gambaran komponen infrastruktur hijau kota Depok. Menurut konsep green
infrastructure komponen pembentuknya dipisahkan menjadi 2 (dua)
kelompok, yaitu yang berfungsi sebagai Hubs atau tempat terjadinya proses ekologi dan Links atau bentuk fisik alami yang memanjang seperti koridor sebagai penghubung tempat-tempat pelayanan lingkungan tersebut. Dari hasil identifkasi melalui foto udara,
peta tematik
dan survey
lapangan diperoleh obyek-obyek yang termasuk Hubs dan Links. Hasil klasifikasi menurut kategori yang dijelaskan pada metodologi diperoleh elemen-elemen infiastruktur hijau, yaitu: a. Cadangan alami: Taman Hutan Raya (Hubs cadangan keanekaragaman hayati) b. Lahan untuk kegiatan usaha: lapangan golf (Hubs olahraga alam terbuka), lokasi penelitian pertanian (Hubs pengembangan pertanian) c. Taman Kota dan Kawasan Lindung: taman kota UI dan Buperta (Hubs taman kota), kawasan khusus TVRI di Kecamatan Sukmajaya (Hubs kawasan budaya dan rekreasi alam terbuka), kawasan konservasi air (Hubs kawasan konservasi air tanah), situ dan sempadannya (Hubs cadangan air) d. Lahan rusak (Recycled land): kawasan khusus TVRI di Kelurahan T i j a y a Kecamatan Sukmajaya (Hubs restorasi hutan kota), kawasan khusus RRI di Kecamatan Cimanggis (Hubs cadangan air)
Links a. Koridor konservasi: jaringan sungai (links koridor konservasi) b. Keterkaitan lanskap: sempadan jalan to1 (links jalan), sempadan sutet (links
sutet), sempadan saluran gas (links saluran gas), sempadan re1 kereta api (links re1 kereta api) Selanjutnya
dilakukan
identifikasi
pada
masing-masing
elemen
infrastruktur hijau. Kawasan konservasi alam yang dimiliki Kota Depok adalah Taman Hutan Raya (Tahura) yang terletak di kecamatan Pancoran Mas dengan luas 7,2 hektar. Pada tahun 2006 telah dilakukan penataan kembali Tahura tersebut agar dapat berfungsi juga sebagai tempat penelitian dan sarana rekreasi selain fimgsi ekologis. Letaknya juga sangat strategis untuk digunakan sebagai
39
penyeimbang iklim mikro, karena dekat pemukiman padat, tetapi perlu dilakukan pengamanan yang tegas agar tidak dijarah. Penutupan lahan pada Tahura tersebut masih relatif baik dan didominasi oleh pohon-pohon strata B dimana ketinggian pohon berkisar 14-18 meter dengan kanopi pohon yang cenderung terbuka. Karena sinar matahari dapat mencapai lantai hutan, maka liana dan semak dapat tumbuh dengan cepat dan mendominasi kawasan yang terbuka. Jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan ini, selain tumbuhan alami juga terdapat jenis
mahoni (Swietenia mahagoni) dan kecrutan (Spathodea
camnpanulata) serta beberapa tanaman buah seperti: mangga, durian, alpukat, rambutan dan jengkol sebagai hasil kegiatan penghijauan Pemda Depok. Terdapat tumbuhan obat langka di kawasan ini, yaitu kikoneng (Arcangelisiaflava) yang sudah sangat sulit ditemukan di tempat lain. Hasil inventarisasi oleh tim PKT Kebun Raya Bogor, secara keseluruhan terdapat 877 pohon yang termasuk ke dalam 71 jenis, 83 marga dan 37 famili.
I
I
Gambar 12. Foto Udara Tahura dan Foto di Lapangan Secara m u m kondisi kawasan telah mengalami perubahan dari kondisi aslinya akibat campur tangan manusia atau terjadi kerusakan typical pada kawasan tersebut. Selain itu juga terdapat 3 (tiga) buah bangunan m a h di dalam kawasan tersebut yang dulu merupakan m a h dinas pegawai Departemen Kebutanan. Pemerintah Kota Depok berencana untuk mengembangkan potensi dan memperbaiki kondisi Tahura dengan menjadikannya sebagai arboretum untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.
40
Kota Depok memiliki 2 (dua) buah taman kota yang cukup besar, yang pertama adalah kampus UI Depok di Kecamatan Beji seluas 162,42 Ha dan kedua adalah Bumi Perkemahan Cibubur di Kecamatan Cimanggis seluas 19,76 Ha yang masuk ke wilayah Depok, sedangkan sebagian lagi lokasinya masuk ke dalam wilayah DKI Jakarta. Kedua obyek tersebut dimasukkan ke dalam taman kota karena keduanya didominasi oleh elemen-elemen vegetasi berupa pohon, semak, dan tanaman hias serta danaulkolam yang ditata secara baik. Keduanya kawasan tersebut juga memiliki multi fimgsi, yaitu: edukatif, rekreatif dan ekologis
Gambar 13. Foto Udara dan Foto Taman Kota Universitas Indonesia
Gambar 14. Foto IJdara dan Foto Taman Kota Buoerta Cibubur Hasil i d e n t i f h i foto udara tahun 2006 dan peta-peta tematik, diperoleh lokasi situ atau danau di Kota Depok sebanyak 30 buah dengan luas total situ adalah 133,71 Ha. Hasil perhitungan dengan menggunakan SIG diperoleh luas sempadan situ tersebut adalah seluas 189.18 Ha. Lokasi danaulsitu dapat dilihat pada gambar 15.
Gambar 15. Foto Udara Letak Situ-situ di Kota Depok Berdasarkan Keppres No.32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, garis sempadan waduk, situ dan danau ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisiknya. Namun yang terjadi pada situ-situ di Kota Depok cukup mengkhawatirkan, dimana terjadi degradasi keberadaan situ-situ tersebut dengan berbagai permasalahan yang timbul, sehingga tidak dapat berfimgsi sebagaimana mestinya. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi di lapangan terhadap kerusakan situ-situ tersebut, antara lain: terjadi pendangkalan situ; menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah, dikelilingi bangunan yang terlalu dekat dengan situ; ditumbuhi oleh tanaman air seperti eceng gondok;dan lain-lain, seperti terlihat pada gambar 16.
Gambar 16. Foto-foto Kondisi Situ Jatijajar dan Rawa Kalong di Kota Depok Lapangan olahraga di tempat terbuka merupakan salah satu ekosistem yang khas dan mempakan pengembangan potensi alam yang asli menjadi bentukbentuk yang lebih tertata. Lapangan golf khususnya memberikan pengaruh yang baik terhadap lingkungan selain fungsi utamanya sebagai sarana berolah raga masyarakat kota. Lapangan golf memiliki luasan yang cukup signifikan dan kompak, sehingga dimasukkan sebagai salah satu komponen infrastruktur hijau. Hasil identifikasi dari foto udara menunjukkan bahwa terdapat empat buah lapangan golf di Kota Depok dengan luas totalnya adalah 814,14 Ha. Letak keempat lapangan golf tersebut seperti terlihat pada gambar berikut:
Gambar 17. Foto Udara dan Foto Lapangan Golf Emeralda di Kota Depok
43
Berdasarkan analisis foto udara dan orientasi di lapangan dapat diidentifikasi tempat penelitian pertanian dan perikanan darat dengan luas sekitar 10,88 Ha. Lokasi tersebut menjadi cukup strategis karena terletak di tengahtengah pemukiman padat di Kecamatan Pancoran Mas. Selain itu lokasi tersebut diiiliki oleh pemerintah, sehingga diiarapkan tidak dialihfhgsikan dan telah dibatasi dengan pagar tembok untuk mengantisipasi okupasi oleh masyarakat sekitar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 18. Foto Udara dan Foto Lokasi Penelitian Pertanian Kota Depok memiliki kawasan khusus yang merupakan tempat-tempat yang diperuntukkan untuk kepentingan khusus, seperti Studio Alam TVRI dan Tempat Pemancar RRI. Sebenarnya terdapat juga kawasan khusus lainnya untuk kepentingan pertahanan Komplek Brimob Kelapa Dua dan Asrarna Angkatan Darat Cilodong, namun karena kedua lokasi tersebut didominasi oleh bangunan maka tidak dimasukkan sebagai komponen infrastruktur hijau.
I
I
Gambar 19. Foto Udara dan Foto Kawasan Khusus RRI di Kec. Cimanggis
44
Kawasan khusus tempat pemancar RRI terletak di Kecamatan Cimanggis dengan luas sekitar 180,76 Ha dan secara umurn tutupan lahannya merupakan semak, tegalan, dan sitddanau. Letak dan gambaran kondisinya dapat dilihat pada gambar 19. Sedangkan
kawasan khusus
lainnya, yaitu Studio Alam TVRI di
Kecamatan Sukmajaya memiliki luas sekitar 36,45 Ha. Penutupan lahannya sebagian besar berupa pepohonan, terdapat beberapa bangunan untuk kepentingan pembuatan film dan fasilitas lainnya. I
I
Gambar 20. Foto Udara dan Foto Studio Alam TVRI Hasil identifikasi melalui foto udara, peta tematik, data statistik dan survey lapangan diperoleh obyek-obyek yang termasuk Links adalah: sungai d m sempadannya, sempadan re1 kereta ap, sempadan SUTET, sempadan saluran gas Pertamina, dan sempadan jalan. Kota Depok dilalui oleh dua sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane. Kedua sungai tersebut mengalir dari arah selatan ke utara dengan beberapa anak sungai. Pada beberapa tempat kondisi sempadan sungai sangat mengkhawatirkan karena dipenuhi oleh bangunan dan banyak sampah. Hal ini telah terbukti dapat mengakibatkan banjir di Kota Depok karena air tidak dapat mengalir dengan semestinya, terutarna di bagian utara dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Berdasarkan Perda no. 18 tahun 2003 telah ditetapkan bahwa garis sempadan sungai di Depok sepanjang 15 meter dari tepi sungai.
Hasil
perhitungan SIG, diperkirakan luas sepadan sungai yang terdapat Kota Depok
adalah seluas 1.114 Ha. Berikut ini adalah gambaran sungai-sungai yang ada di Depok dan kondisi sempadannya.
Gambar 21. Foto Udara dan Foto Kondisi Sungai dan Sempadannya Jalur kereta api yang melintasi kota Depok memanjang dari selatan ke utara, atau dari Kota Bogor ke Jakarta. Garis sempadan re1 kereta api dibuat untuk mengurangi tingkat gangguan kereta api terhadap pemukiman di sepanjang jalur tersebut baik berupa getaran, suara bising, dan juga keamanan bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian diharapkan lalulintas kereta api dapat berjalan lancar dan masyarakat terhindar dari kecelakaan. Garis sempadan re1 juga disiapkan untuk rencana pengembangan jalur kereta api. Dari hasil telaahan SIG menggunakan foto udara, apabila dilakukan buffer di kanan kiri rel, maka akan diperoleh luas sempadan re1 kereta api seluas 30,04 Ha. Saat ini belum ada upaya dari pemerintah atau pengelola kereta api
untuk membuat batas sempadan dengan menggunakan vegetasi, padahal batas
46
sempadan re1 kereta api tersebut dapat mengoptimalkan fungsi sempadan re1 kereta api dan membawa pengaruh lingkungan yang sangat baik bagi warga di sepanjang re1 kereta api.
I
I
I
I
Gambar 22. Foto Udara dan Foto Re1 Kereta Api dan Sempadannya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) merupakan transmisi listrik yang dapat mempengaruhi keamanan dan kesehatan manusia.
Kabel
transmisi yang bertegangan sangat tinggi tersebut disinyalir menghantarkan gelombang elektromagnetik yang dapat berdampak b
h bagi kesehatan, apalagi
bila terkena secara terus menerus. Selain itu juga membahayakan tersengat listrik bila terjadi kecelakaan, sehingga dibuat garis sempadan sutet sepanjang kabel tersebut dan tidak boleh didirikan bangunan dibawahnya. Sempadan tersebut dapat dimanfaatkan juga sebagai jalur hijau, dengan cara menanaminya dengan vegetasi yang sesuai (tidak terlalu tinggi). Vegetasi tersebut selain sebagai pagarhatas pengaman bagi masyarakat sekitar juga dapat memberikan fungsi ekologis.
Berdasarkan perhitungan SIG diperoleh luas
sempadan sutet tersebut adalah 178,92 Ha. Gambar sebaran sutet dan foto di lapangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 23. Sebaran Sutet dan Foto di Lapangan Kota Depok dilalui oleh saluran gas Pertamina yang rnembentang dari Timur ke Barat. Saluran gas tersebut rnemiliki sempadan karena tidak boleh mendirikan bangunan diatasnya dalam radius 10 meter. Sernpadan tersebut dapat dimanfaatkan juga sebagai jalur hijau, sekaligus juga batas pengaman terhadap pipa gas yang ditanam agar tidak tertekan dan bocor. Melalui analisis SIG diperoleh luas sernpadan saluran gas tersebut adalah 31,09 Ha. Sebaran dan foto kondisi saluran gas tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 24. Sebaran Saluran Gas dan Foto di Lapangan
Peta Jaringan Jalan di Kota Depok
a-
i
J. ,-..I
Gambar 25. Peta Jaringan Jalan Kota Depok Jaringan jalan merupakan fasilitas publik yang merupakan urat nadi pendukung kehidupan masyarakat. Sempadan jalan merupakan daerah di kanankiri jalan, yang dapat dimanfaatkan untuk jalur hijau dan sarana untuk pejalan ~ tinggi, kaki. Potensi sempadan jalan untuk dijadikan infrasmtktur h i j a ~cukup karena banyaknya jaringan jalan di Kota Depok, seperti terlihat pada gambar 25. Berdasarkan perhitungan dengan software SIG diperoleh luas sempadan jalan yang dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau dengan luas total 106,09 hektar dengan sebaran seperti pada gambar 25. Kawasan konservasi air diperoleh berdasarkan hasil penelitian Radnawati (2005), hasil penelitian tersebut menentukan wilayah-wilayah sebagai daerah konservasi air dengan kriteria rendah sampai sangat tinggi, yang umumnya berupa sawah dan sebagian kecil berupa kawasan pertanian. Daerah tersebut hams dilindungi sebagai daerah yang tidak boleh dibangun untuk menjaga tata air dan mencegah bahaya banjir serta kekurangan air bersih.
Gambar 26. Kawasan Konservasi Air Kota Depok Wilayah yang termasuk kriteria sangat tinggi secara umurn berupa sawah atau daerah rawa-rawa, yang selanjutnya dengan menggunakan foto udara dilakukan deliniasi terhadap tutupan lahan yang masih memungkinkan dipertahankan sebagai daerah konservasi
air, yang
dikembangkan sebagai elemen infrastruktur hijau.
selanjutnya dapat
Daerah yang terpilih
merupakan daerah yang kompak dan mempunyai luasan yang cukup signifikan untuk ditetapkan sebagai infrastruktur hijau yaitu 549 Ha.
Wilayah-wilayah
tersebut adalah seperti di dalam gambar 26. Penyusunan rencana infrastruktur hijau menggunakan data-data dan informasi hasil analisis di atas. Lanskap wilayah kota Depok yang memiliki kekhasan tersendiri, baik yang berupa area ataupun jalur memanjang disatukan dalam suatu sistem sebagai daerah yang alami sebagai penyeimbang lingkungan kota. Proses penentuan elemen-elemen infrastruktur hijau dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada standar dan kriteria yang dijelaskan pada metodologi. Elemen-elemen yang berpotensi untuk dijadikan i&astruktur hijau
50
telah diidentifkasi melalui foto udara, data statistik dan peta-peta tematik serta informasi lainnya. Selanjutnya dilakukan identifikasi elemen-elemen infrastruktur
hijau
berupa Hubs, atau lokasi-lokasi yang berpotensi sebagai elemen infrastruktur hijau (lihat gambar 27). Elemen-elemen yang teridentifikasi berpotensi menjadi infrastruktur hijau berdasarkan kriteria, yaitu:
-
Areal konservasi adalah: Taman Hutan Raya Kawasan yang dapat ditingkatkan menjadi elemen infrastruktur hijau, yaitu: lapangan golf (4 buah), kawasan dengan fungsi khusus (RRI di kecamatan Cimanggis dan TVRI di kecamatan Sukmajaya), taman kota
(Buperta
Cibubur dan Universitas Indonesia), lokasi penelitian pertanian dan perikanan di Kecamatan Pancoran Mas, dan beberapa situ.
-
Kawasan baru yang berpotensi untuk dijadikan elemen infrastruktur hijau, yaitu: kawasan konservasi air dan kawasan yang merupakan fungsi khusus TVRI di Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya yang saat ini dalam kondisi terlantar menjadi tanah kosong. Identifikasi juga dilakukan pada obyek-obyek memanjang yang alami
(Links). Links meiupakan lanskap alami yang menghubungkan elemen-elemen infrastruktur hijau dalam suatu network. Secara prinsip semakin banyak network yang terbentuk sestem infrastruktur hijau akan semakin baik. namun harus dipikirkan juga kelangsungan keberadaan links tersebut untuk masa yang akan datang. Untuk itu links harus dapat dijaga dan dikonservasi, karena ketahanan sistem infiastruktur hijau tergantung keberadaan links tersebut. Hasil identifikasi tersebut dapat dilihat pada gambar 28. Karena pertimbangan tersebut, maka links yang dipilih adalah daerahdaerah yang memang sudah ditetapkan sebagai daerah terbuka hijau dalam bentuk wilayah yang memanjang dan didukung oleh peraturan. Hasil identifikasi links yang terdapat di kota Depok adalah: wilayah sepanjang saluran pipa gas Pertamina, sempadan sungai, wilayah memanjang di bawah saluran SUTET, sempadan re1 kereta api, sempadan jalan (jalan tol, jalan primer, jalan sekunder, dan jalan kolektor primer).
Gambar 27. Elemen-elemen Infrastruktur Hijau (Hubs)
Gambar 28. Network Infkastruktur Hijau (Links) Kota Depok Kondisi Links tersebut saat ini masih hams ditingkatkan agar dapat belfungsi sebagai network dan selanjutnya menjadi infrastruktur hijau yang berfungsi secara optimal. Wilayah-wilayah tersebut hams ditata dan dikelola.
52
Pusat kegiatan kota dan subpusat kegiatan kota yang terlihat pada peta Hubs dan links memberikan gambaran letak pusat pelayanan, terutama dari aspek ekonomi dan sosial. Sebagaimana konsep pengembangan kota, maka letak fasilitas lingkungan dalam ha1 ini infrastruktur hijau hams dapat melayani kota baik dari segi luasan yang memadai, jarak maupun akses oleh masyarakat kota. Rencana network infrastruktur hijau diperoleh dengan menggabungkan hubs dan links yang ad4 seperti pada gambar 29.
Gambar 29. Networking antara Hubs dan Links Berdasarkan kriteria dan standar pelayanan lingkungan
yang dapat
diberikan oleh ruang terbuka hijau menurut English Nature Greenspace, maka perlu dianatisis apakah infrastruktur hijau yang akan dibuat sedah dapat melayani kota atau masih terdapat jarak antara ruang pelayanan (gap) yang dapat diberikan oleh elemen-elemen infrastruktur hijau tersebut. Hasil analisis untuk elemen dengan luas minimal 2 Ha (jarak buffer 300 meter), 20 Ha (jarak buffer 2 km), 100 Ha (jarak buffer 5 krn) dan kombinasi ketiganya disajikan pada gambar 29-32. sedangkan untuk elemen yang lebih besar dari 500 Ha, tidak terdapat di kota Depok.
Gambar 30. Infrastruktur Hijau Lebih Besar 2 Ha dengan Buffer 300 meter
Gambar 3 1. Infrastruktur Hijau Lebih Besax dari 20 Ha dengan Buffer 2 km
Gambar 32. Infrastruktur Hijau Lebih Besar dari 100 Ha dengan Buffer 5 km
Gambar 33. Infrastruktur Hijau Lebih Besar dari 2 Ha dengan Buffer. 300 meter, 2kmdan5km
55
Berdasarkan hasil analisis diatas, untuk elemen infrastruktur > 2 Ha terlihat banyak terdapat gap atau wilayah yang tidak terlayani, sedangkan untuk elemen yang lebih besar dari 20 Ha terlihat gap sudah semakin berkurang,dan
untuk elemen yang lebih besar dari 100 Ha nampak gap yang ada semakin kecil. Untuk memperoleh hasil yang optimal dari pelayanan infras-
hijau, elemen-
elemen yang berbeda ukuran dan karakter tersebut harus dirancang secara tandem. Hasil analisis tersebut memperlihatkan bahwa elemen-elemen infrastruktur hijau telah memenuhi kriteria dan standar dari English Nature Greenspace, namun perlu usaha-usaha yang nyata di lapangan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan infrastruktur hijau tersebut. Hasil identifikasi elemen-elemen infrastruktur hijau menunjukkan masib terdapat wilayah-wilayah yang mendapatkan pelayanan lingkungan yang sedikit, tergambar dengan adanya gap dan hanya terliputi oleh pelayanan elemen infraskuktur hijau yang besar saja. Selanjutnya dibuat rencana infrastruktur hijau berdasarkan hubs dan links yang ada dengan mencari keterkaitan antara elemenelemen infrastfuktur hijau dalam suatu network yang terpadu. Analisis untuk mencari keterkaitan antara hubs yang dihubungkan oleh links menunjukkan bahwa terdapat elemen-elemen infrastruktur hijau yang terisolasi atau tejadi fragrnentasi kawasan terbuka. Demikian juga pada links yang ada, tidak semuanya dapat dijadikan network karena kondisi fisiknya atau letaknya yang tidak menghubungkan hubs yang satu dengan lainnya.
Selanjutnya
ditentukan network infrastruktur hijau yang paling efektif dan diharapkan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, seperti pada peta lampiran 4. Jumiah
links dapat saja bertambah dan berkembang selain kualitasnya juga hams ditingkatkan, karena pada prinsipnya semakin banyak network yang terbentuk akan semakin baik ketahanan sistem dan layanan yang diberikan. Hasil analisis luasan infiastruktur hijau yang teridentifikasi disajikan pada tabel 7.
Tabel 7. Komponen-komponen Infrastruktur Hijau Kota Depok Jenis
Luas (Ha)
Persen dari Luas Total (%)
I
Elemen-elemen yang sudah dikelola Taman Hutan Raya Taman Kota - UI - Buperta Cibubur Lapangan golf Lokasi Penelitian Pertanian Fungsi Khusus - RRI - TVRI Studio Alam Jumlah 11 Eleme-elemen yang sebaihya ditambah Fungsi khusus TVRI Tirtajaya Kawasan Konsewasi Air Situ dan sempadannya - Situ - Sempadan situ Jumlah III Network Sungai dan sempadannya Re1 Kereta Api dan sempadannya Sutet dan sempadannya Saluran Gas dan sempadannya Jalan dan sempadanuya Jumlah Total
7.20
0.04
162.42 19.76 814.14 10.88
0.81 0.10 4.06 0.05
180.76 36.45 1,231.61
0.90 0.18 6.15
45.97 549.00
0.23 2.74
917.86
3.92
1,114.00 30.04 178.92 3 1.09 106.09 1,460.14 3,609.61
5.56 0.15 0.89 0.16 0.53 7.29 17.35
Total Luas infrastruktur hijau yang dibuat adalah 3.609.61 hektar atau sekitar 17.35% dari luas wilayah kota Depok. Jika berdasarkan UU Penataan Ruang diiatakan bahwa luas RTH suatu wilayah kota hams memenuhi 30%, maka hal ini akan dapat dipenuhi dengan menambahkan taman-taman di lingkup kecamatan, kelurahan atau lingkungan. Selain itu kawasan tegalan dan kebun masyarakat yang relatif menyebar mengikuti penyebaran pemukiman juga mempakan komponen RTH yang cukup banyak di kota Depok.
Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenamya Kota Depk memiliki potensi lanskap wilayah yang dapat dikembangkan sebagai infiastruktur hijau.
57
Pemanfaatan area-area alami yang ada berupa hutan, taman, danau, lapangan olahraga, kebun, sawah dan lainnya sebagai kantong-kantong kehidupan yang memiliki ekosistem yang khas dan alami atau dalam konsep green infrastructure dikenal sebagai Hubs. Selain itu perlu dilakukan usaha untuk menjaga dan mengoptimalkan fungsi koridor-koridor hijau berupa: sungai dan sempadannya, jalan, saluran gas, dan SUTET sebagai penghubung rantai kehidupan makhiuk hidup dari satu kantong ke kantong lainnya. Kombinasi tempat-tempat alami tersebut menjalin suatu network yang memperkokoh keberlangsungan sistem kehidupan dan sebagai penyeimbang lingkungan kota. Strategi Penerapan Infrastruktur Nijau Sebagaimana struktur AHP yang telah dijelaskan pada metodologi, maka dibuatlah analisis secara berpasangan terhadap faktor-faktor yang telah ditetapkan dan berpengaruh terhadap tujuan yang ingin dicapai yaitu diterapkannya konsep infrastruktur hijau tersebut di lapangan. Responden yang dipilih berjumlah 10 orang dan memiliki latar belakang profesi dan pendidikan yang berbeda-beda. Responden terdiri atas: pejabat pemerintah (2 orang), pengelola kawasan hijau (2 orang), pengembang (2 orang), tokoh masyarakat (2 orang), dan pakar lingkungan dan politik (2 orang). Hasil analisis yang dilakukan menggunakan software Expert Choice menghasilkan diagram pohon sebagai berikut : Goal : Strategi Penerapan Infrastruktur Hijau Penyediaan Anggaran (G: 0.110 Penegakkan Peraturan (G: 0.293) Peningkatan Kesadaran Masyarakat (G: 0.597) Gambar 34. Sturktur Analisis Hierarki Proses Pada tingkat tujuan, kriteria peningkatan kesadaran masyarakat memiliki bobot yang tertinggi yaitu sebesar 0.597 atau 59.7%. ini berarti kriteria tersebut lebih diimginkan 2 kali lebih besar dibandingkan kriteria penegakkan peraturan (29.3%) dan hampir enam kali lebih besar dibandingkan kriteria penyediaan anggaran (1 1%) seperti yang dijelaskan pada tabel 8.
58
Tabel 8 Prioritas Strategi Penerapan Infrastruktur Hijau Menurut Kriteria Kriteria Penyediaan Anggaran Penegakkan Peraturan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Nilai Inconsistency = 0.01
Prioritas 0.110 0.293 0.597
Nilai Inconsistency menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan oleh responden cukup konsisten karena nilainya kurang dari 0.1. Pada tahap selanjutnya, dari hasil sintesis terhadap prioritas alternatif diperoleh nilai-nilai seperti yang disajikan pada tabel 9 berikut ini. Tabel 9 Hasil Sintesis Prioritas Alternatif Program yang Dipilih Alternatif Melaksanakan Revegetasi Melakukan ~ e n e r t i b k Menetapkan sebagai Kawasan Lindung Nilai Inconsistency = 0.01
Prioritas 0.135 0.251 0.613
Hasil sintesis menunjukkan bahwa alternatif "menetapkan
sebagai
kawasan lindung" adalah yang paling dikehendaki oleh masyarakat (stakeholder) dengan bobot sebesar 61.3%. alternatif ini dua kali lebih diinginkan dibanding alternatif melakukan penertiban (25.1%) dan hampir lima kali lebih diinginkan dibandingkan dengan alternatif melaksanakan revegetasi (13.5%). Secara keseluruhan proses pembandiigan alternatif kegiatan yang diinginkan menurut kriteria yang digunakan disajikan pada tabel 9. pada ketiga kriteria yang digunakan, alternatif "menetapkan sebagai kawasan lindung" adalah yang paling diinginkan, dengan nilai bobot masing-masing 72.9% untuk kriteria penyediaan anggaran, 60.4% untuk kriteria penegakkan peraturan, dan sebesar 59.7% untuk kriteria peningkatan kesadaran masyarakat. Berdasarkan hasil proses analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Depok, dalam ha1 ini diwakili oleh 10 orang responden yang merupakan stakeholder, untuk dapat menerapkan infiastruktur hijau perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat dengan prioritas alternatif program menetapkan infrastruktur hijau tersebut sebagai kawasan luldung. Alternatif program melakukan penertiban dan melaksanakan revegetasi dianggap tidak lebih penting daripada menetapkan sebagai kawasan lindung.
59
Tabel 10. Prioritas Alternatif Menurut Kriteria Kriteria
Penyediaan AWgaran
Penegakkan Peraturan
Peningkatan Kesadaran (Inconsistenc)~ 0.01) (Inconsistency=0.00) Masyardat (Inconsistency=O.OO)
Melaksanakan Revegetasi
0.107
0.108
0.153
Melakukan Penertiban
0.164
0.288
0.250
0.729
0.604
0.597
Menetapkan Sebagai Kawasan
Untuk mewujudkan tata lingkungan yang baik dan sesuai kondisi serta potensi fisik Kota Depok, perlu usaha yang keras dan berkesinambungan. Selain prioritas program yang harus dilakukan, pemerintah daerah juga harus mempunyai rencana induk dalam pengelolaan lingkungan. Rencana inkastnlktur hijau dapat dijadikan dasar secara makro untuk menata pemanfaatan ruang di wilayah kota, sehingga dapat ditentukan diiana hams dilakukan pembangunan dan lokasilokasi yang tidak boleh dibangun. Penetapan infrastruktur hijau juga merupakan strategi dari pengelola kota untuk mencegah derasnya konservasi lahan terbuka menjadi kawasan terbangun yang selalu menjadi permasalahan klasik dalam pengembangan kota. Proses pembangunan
yang cepat dan derasnya arus urbanisasi mengakibatkan
peningkatan luas kawasan terbangun. Pengendalian konservasi lahan terbuka sangat diperlukan, agar tidak melebihi daya dukung wilayah yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekosistem kota. Hasil interpretasi foto udara tahun 2006 diperoleh bahwa luas kawasan terbuka adalah sebesar 8,925 Ha. Hal ini berarti bahwa Kota Depok masih memiliki potensi ruang terbuka yang dapat dikembangkan. Meskipun kondisinya relatif menyebar secara sporadis atau terpencar dalam luasan yang kecil dan cenderung terfragmentasi. Daya dukung wilayah Kota Depok untuk jumlah penduduk diperkirakan sebesar 1,586,499 jiwa yang diprediisi akan hampir tercapai sekitar tahun 2020. jumlah ini merupakan kapasitas maksimal Kota Depok untuk menampung
60
penduduk, dan apabila melebihi maka akan terjadi ketidakseimbangan dan menimbulkan pennasalahan yang kompleks. Jika menurut standar bahwa harus terdapat minimal 2 Ha mang terbuka hijau yang berkualitas sebagai infrastruktur hijau per 1000 penduduk, maka Kota Depok membutuhkan 3,173 hektar infrastntktuf hijau agar tetap sustain. Pada saat ini ruang terbuka hijau yang telah dikelola dan dijaga adalah seluas 1,231.61 Ha atau sebesar 6.15%. oleh karena itu diperlukan area tambahan untuk diembangkan sebagai infrastruktur hijau. Hasil identifikasi diperoleh wilayah seluas 917.86 Ha atau sebesar 3.92%, yang berpotensi sebagai elemen infrastruktur hijau. Daerah ini sebagian besar adalah kawasan konservasi air yang mempakan salah satu fungsi Kota Depok menurut Peraturan Presiden No.54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabek-punjur. Selain itu kawasan dengan fungsi khusus (TVRI) yang saat ini kondisinya terlantar dipili karena letaknya di Kecamatan Sukrnajaya yang mempakan kecamatan paling padat dengan kepadatan 10.810 jiwaIkrn2, sehingga membutuhkan infrastruktur hijau yang cukup. Bila ditambah dengan network dan sempadan danau, luas total rencana infrastruktur hijau menjadi seluas 3,609.61 Ha. Infrastrukt~~ hijau tersebut juga dapat dipandang sebagai mang terbuka hijau yang harus ada pada wilayah kota. Sesuai peraturan besarnya minimal 30%, sehingga di Kota Depok harus ada minimal seluas 6,008 Ha, maka angka tersebut dapat dipenuhi dengan menambahkan mang terbuka hijau lainnya, seperti: taman kecamatan, taman kelurahan, tarnan lingkungan, pekarangan, tempat pemakaman umum, sempadan jalan lokal atau ruang terbuka lainnya yang berukuran lebih kecil. Pemerintah masih menganggap bahwa infrastruktur fisik lebih penting dibandiigkan dengan infrasmtktur hijau. Hal ini terliat dari perbandingan pembiayaan pemerintah terhadap kedua jenis infrastruktur tersebut yang tidak seimbang, yaitu sekitar 76% untuk inf?astruktur fisik dan 24% untuk infrastruktur hijau. Pemerintah masih beranggapan bahwa infrastrukhu hijau tidak perlu dijaga dan dikelola, sehingga pemerintah kurang mengalokasikan anggaran untuk pengelolaannya dan cendemg membiarkannya terlantar.
61
Pengelolaan infrastruktur hijau selama ini lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta atau masyarakat. Seharusnya pemerintah dapat memberikan insentif kepada pihak-pihak yang turut menjaga liigkungan guna mencegah tejadinya konversi lahan terbuka menjadi kawasan terbangun, seperti: pengelola sarana olahraga dan wisata di kawasan terbuka, serta petani.
Pemerintah daerah
merupakan pihak yang paling bertanggungiawab terhadap kondisi lingkungan kota dan harus dapat mengelolanya terutama pengelolaan kawasan yang bersifat publik. Hasil analisis LQ dan skalogram menunjukkan bahwa kecenderungan perkembangan kota untuk kebutuhan pelayanan lingkungan terpusat di kecamatan Cimanggis atau ke arah timur dari pusat kota Depok. Hal tersebut juga didukung oleh hasil identifkasi elemen-elemen inhastruktur hijau yang lebih banyak terdapat di bagian T
i Kota. Sedangkan untuk pelayanan bidang ekonomi dan
sosial @usat pemukiman) cenderung ke arah Barat dari Pusat kota yaitu Kecamatan Sawangan dan Limo. Pengaturan kelembagaan yang menangani ruang terbuka juga diperlukan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar instansi, karena saat ini instansi yang terkait dengan pengumsan ruang terbuka cukup banyak, namun belurn terjadi koordinasi dan kejasama yang efektif dan efisien. Komponen-komponen infrastruktur hijau memiliki karakteristik yang spesifik, maka diharapkan dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam pada masing-masing komponen. Hal ini diaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi dan kualitas komponen infrastruktur hijau dalam melayani masyarakat. Kota Depok sebagai bagian dari perencanaan wilayah Jabodetabek-Punjur harus dapat berperan secara optimal. Peranan sebagai daerah konservasi tanah dan air yang telah ditetapkan harus dapat diwujudkan dan diterapkan dalam
perencanaan-perencanaan kota yang dibuat. Penataan lingkungan Kota Depok juga terintegrasi dengan wilayah-wilayah di sekitar kota Depok. Kota Depok akan t e n s tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu diperlukan antisipasi terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
62
Kecenderungan
pertambahan jurnlah
penduduk
akan
mendorong
terkonversinya lahan-lahan terbuka menjadi kawasan terbangun. Diharapkan dengan terbenhhya network infrastrukcur hijau tersebut, di masa yang akan datang masih terdapat mang terbuka hijau yang berkualitas dan berfungsi secara optimal sebagai infiastruktur hijau yang melayani kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis kecenderungan kawasan terbangun, pada tahun 2050 Kota Depok hampir seluruhnya menjadi mang terbangun. Hal ini menuntut perlunya diwujudkan network inf?astruktur hijau tersebut sebagai usaha untuk melakukan konservasi lahan terbuka, seperti digambarkan pada peta dalam lampiran 5. Rencana infrastruktur hijau tersebut diharapkan menjadi bagian dari perencanaan tata mang kota, dan saliig melengkapi dengan perencanaan infrastruktur fisik.
Kedua infrastruktur tersebut diharapkan mampu berperan
untuk mendukung kehidupan masyarakat kota untuk mencapai kemajuan ekonomi yang baik dan secara sosial dapat diterima oleh semua pihak serta lingkungan kota yang semakin baik (Smart Growth). Hal ini untuk mewujudkan sebuah kota yang nyaman dan berkelanjutan.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan beberapa ha1 antara lain: 1. Prediksi pertumbuhan penduduk dengan menggunakan model pertumbuhan logistik mengindikasikan bahwa jumlah penduduk akan bertambah dengan cepat dan mencapai batas carrying capacity wilayah sebesar 1,589,499 jiwa pada tahun 2020 yang mempakan jumlah maksimal yang dapat ditampung oleh wilayah agar tetap sustain, dengan kepadatan tertinggi pada Kecamatan Sukmajaya dan Beji. 2. Kawasan terbangun bertambah semakin cepat seiring pertambahan jumlah
penduduk dan pembangunan, dan terindikasi akan melampaui batas carrying
capacity wilayah lebih cepat, karena pada tahun 2006 data luas terbangun kondisi nyata lebih tinggi dari hasil prediisi menggunakan model pertumbuhan logistik. 3. Lanskap wilayah Kota Depok cendemng terfiagmentasi, namun mas& mempunyai potensi yang dapat dikembangkan sebagai elemen-elemen infrastruktur hijau bempa Hubs (taman hutan raya, taman kota, kawasan dengan fungsi khusus, sempadan sity dan kawasan konseivasi air) dan Links (sungai dan sempadannya, sempadan jalan, sempadan SUTET, dan sempadan re1 kereta api) dengan luasan sekitar 3,609.61 hektar (17.35% dari total wilayah) 4. Prioritas program yang dipilih dari beberapa altematif adalah dengan menetapkan infrastruktur hijau tersebut sebagai kawasan lindung berdasarkan pendapat dari para stakeholder, yang dikehendaki tiga kali lebih besar dibandiigkan altematif lain. Saran Beberapa ha1 yang dapat disarankan berdasarkan hasil penelitian ini adalah : 1. Perlu dilakukan penelitian yang lebih detail pada setiap komponen infiastruktur hijau untuk mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan pada masing-masing komponen infrastruktur hijau.
64
2. Masalah lingkungan bukan merupakan tanggungjawab pemerintah saja,
kesadaran masyarakat juga sangat dibutuhkan, namun para pengelola kota hams berdiri di depan untuk membuat keputusan dan kebijakan yang tepat.
PUSTAKA Benedict, M.A. & McMahon, E.T. 2000. Green infrastructure: Smart Consewation for 21th Century. The Consewation Fund. Sprawl Watch Clearinghouse 1400 ldh,St.NW, Washington DC. Dardak, H., 2007. Pembangunan Infrastruktur Secara Terpadu dan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang. Makalah. Jakarta. Davies, C., MacFarlane, R., McGloin, C., Roe, M. 2004. Green Infrastructure Planning Guide Version I. I . North Humbria University, U.K. Departemen Pekerjaan Umum. 2007. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.6 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Jakarta. Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2007. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta. Jongman R.H.G. dan Pungetti, G. 2004. Ecological networhz and greenways; concept, design, implementation (Cambridge, Cambridge University Press). Warpani, S. 1980. Analisis Kota dan Daeral~.Institut Teknologi Bandung. Jawa Barat. Weber, T. 2003. Maryland Green Infrastructure Assessment: A Comprehensive Strategyfor Land Conservation and Restoration. Maryland Department of Natural Resources Watershed Services Unit. Annapolis. Roseland, M. 1997. Dimensions of The Eco-city. Vo1.14, No.4,pp.197-202. Elsevier Science Ltd, Great Britain. Radnawati, D., 2005. Evaluasi Ruang Terbuka Hijau Kota Depok Sebagai Kawasan Konservasi Air Menggunakan Data Satelit Multi Temporal. Tesis pada Institut Pertanian Bogor. Bogor. Sekretaris Negara Republik Indonesia. 1990. Keputusan Presiden No.32 Tentang Kawasan Lindung. Jakarta. Saaty, T.L., 1980. The Analytic Hierarchy Process, McGraw Hill, New York. Larcombe, G. et al. 2003. Regional Infrastructure: New Economic Development Opportunities For The Hunter,Illawarra And Western Sydney Regions. Australian Business Foundation Economic Infrastructure Project 140 Arthur St, North Sydney, NSW 2060 Skarback, E. 2007. Urban forests as compensation measures for infrastructure development. Department of Landscape Planning, Swedia. w\?w~.elsevier.de/ufug
Nowak, et al., 2002. Brooklyn's Urban Forest, USDA, Forest Service, Gen. Tech. Rep. NE-290, 109pp. USA. Pham D. U., Nobukazu N. 2007. Application of land suitability analysis and landscape ecology to urban greenspace planning in Hanoi, Vietnam. Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University, 1-5-1 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima739-8259, Japan www.elsevier.de/ufuyr Zhang, L., Liu, Q., Hall, N.W., Fu, Z., 2007. An environmental accounting famework applied to green space ecosystem planning for small towns in China as a case study. Ecological Economics 60,533-542. Kyushik, 0,et al. 2004. Determining development density using the Urban Carrying Capacity Assessment System. Department of Urban Planning, Hanyang University, Seoul National University, Korea Environment Institute. Seoul. Republik Korea Williamson, K., 2003. Growing with Green Infastructure. Heritage Conservancy, Department of Community and Economic Development. Pennsylvania. Oh, K., Jeong, Y., Lee, D., Lee, W., 2002. An integrated fa~rzeworkfor the assessment of urban carrying capacity. J. Korea Plan. Assoc. 37 (5), 7-26. Korea. Seoul Development Institute, 1999. A Study on the Environmental Capacity Assessment of Seoul (I). Seoul Development Institute, Seoul Korea. Oh, K., 1998. Visual threshold carrying capacity (VTCC) in urban landscape management: a case study of Seoul, Korea. Landscape Urban Plan. 39 (4), 283-294. Seoul. Korea.
Kozlowski, J.M., 1990. Sustainable development in professional planning: a potential contribution of the ELA and UET concepts. Landscape Urban Plan. 19 (4), 307-332. Chung, S., 1988. A conceptual model for regional environmental planning centered on carrying capacity measures. Korean J. Region. Sci. 4 (2), 117-128. Seoul. Rodiek, J. 2007. Protecting ecosystems and open spaces in urbanizing environments. Department of Landscape Architecture and Urban Planning, College of Architecture, Texas A&M University, College Station, USA. Dong, S. et al. 2007. Problems and Strategies of Industrial Transformation of China's Resource-based Cities. China Population, Resources And Environment Volume 17, Issue 5. China.
LAMPIRAN
Lampiran 1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2001-2007 Jumlah Penduduk Kota DepokTahun 2001-2007 2002 2003 ZOO1 No Kecamatan 149,039 136,864 143,211 1 Sawangan 226,405 235,790 2 Pancoran Mas 219,312 296,636 3 Sukmajaya 278,080 285,928 357,546 4 Cimanggis 331,778 343,399 126,653 120,462 5 Beji 115,575
2004 157,525 262.785 302,311 376,103 129,192
2005 159,543 247,622 307,753 379,487 136,899
2006 166,276 254,797 314,147 392,512 143,592
2007 166,076 269,144 342,447 403,037 139,888
Kepadatan Penduduk Kota Depok per KmZTahun 2001-2007 No Kecarnatan Luas(Km2) 2001 2002 2003 1 Sawangan 47 2,918.21 3,053.54 3,177.80 2 Pancoran Mas 30 7,202.36 7,589.84 7,743.51 3 Sukmajaya 32 8.777.78 8,377.62 9,363.51 4 Cimanggis 51 6,559.47 6,413.88 7,068.92 5 Beji 16 7,086.14 8,423.92 7,765.36 6 Limo 31 3,952.41 5,606.49 3,970.23 Ratamta 207.06 6,082.73 6,577.55 6,514.89 Sumber: Depok Daiam Angka Tahun 2001-2007
2004 3,447.69 8,809.42 8,857.63 7,024.71 9,034.41 6,208.11 7,230.33
2005 3,401.77 8,132.09 9,714.43 7,502.71 8,393.56 4,599.17 6,957.29
2006 3,545.33 8.367.72 9,916.26 7,760.22 8,803.92 4,789.85 7,197.22
Sumber: Depok Daiam Angka Tahun 2001-2007
2007 3,541.07 8,838.88 10,809.56 7,968.31 8,576.82 4,798.01 7,422.11
Lampiran
Rincian Grey Infrostrunure 1Pengadaan tanah untuk Pembangunan Perkantoran Pemerintahan Kota 2 BM Pengadaan Alat Kantor dan RumahTangga 3 Pengadaan alat angkutan aparatur 4 Pengadaan aiat angkut pubiik 5 Pengadaan tanah untuk Pembangunan SDN Pondok Cina 3 6 Pengadaan tanah untuk pmbangunan simpang kel.Gandu1 (ianjutan) 7 Pengadaan tanah untuk pembangunan simpang Mampang (ianjutanl 8 Pengadaantanah untukFly Over (lanjutanl 9 Pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Jatijajai 10 Operasionai InventarisariTanah Simpang ALses UiIRTM 11Pengadaan tanah untuk pembangvnan jalan masukTPU Kalimulya 12 Pengadaan tanah untuk pembangunan perluaran lahan parkir Parar Musi (157 m2) 13 Studi KelayakanSentra Niaga dan Budidaya 14 Studi Kelayakan Rumah Pemotongan Hewan 15 Studi Kelayakan Fly Overli. OewiSarrika 16 Peningkatan rarprar dan fungsi pelayanan RPH 17 BM peningkatan rarprasdan fungri peiayanan RPH 18 Peningkatan rarprar dan fungri peiayanan RPH 19 Peningkatao rarana parkir dan jalan lingkungan parar Kemiii 20 Peningkatan rarana parkir dan jalan lingkungan parar Muri 2 1 Pengembangansentra usaha 22 Pengadaan alat kantor Dinar Kerehatan 23 Pendampingan pembangunan gedung Puskermas Gragai 24 Pengadaanrarana promori kesehatan 25 Pembangunangedung PurkermasGragol Dinker 26 Pengadaan alat kesehatiln di Purkermar 27 Pengadaan alat kerehatan RSD Kota Depok 28 Pengadaan rarana perkantoran RSD kota Depok 29 Pengadaan rarana perkantoran (Purkermar dan RSD Kota Depokl 30 Penpadaan rarana komunikari RSD 3 1 Pengadaan praktekiab iPA SMAdanSMK 32 Pengadaan peralatan praktek (PendampingSampoerna Foundation) 33 Pengadaan meubeiair SD, SMP, dan peraiatanTK 34 Pengadaan rarana prararana komputer PKBM 35 Pengadaan peralatan praktek aiat m d i o dan komunikasi (PendampingSampoerna Foundation) 36 Pengadaan rarana oiahraga SMP 37 Penyu~unanSite Plan Perkantoran 38 Perencanaan DED Gedung Damkar (luncuranl 39 Perencanam DED Gedung Pemuda Kota Depok 40 Perencanaan DEDTahap ISMKN 2Sawangan (luncuran] 4 1 Penerriban dan Pengendsiian Bangunan 42 Studi Keiayakan Jaian PenunjangTerminallatijajar 43 Pembangunan Unit Baru Kelurahan Kota Depok 44 Pengadaan alat laborataiium Pengukuran 45 BM komputer daiam rangka pembangunan rirtem informari pelayanan 46 Rehabilitari Kantor Kecamatan Kota Depok 47 Pengadaan aiat kantar dan rumah tangga DinarTakotbang 48 Pembangunan kompieb perkantoran pemerintahan kota Depok 49 Pembangunan Gedung Dinar PU Kota Depok 50 Pembangunan saran8 Hanggariambahan 5 1 Pembangunan pagar tanah Pemda Ji. Bahagia di depan Polreksukmajaya dan Gd. Koni 52 Pembangunan kembali Parar Kemiri Muka (luncuran) 53 Pembangunan Gedung Baiai Latihan Kerja Kota Depok 54 Pembangunsn RSUD Kota DepokTahap IV 55 Pembangunan RSUD Kota DepokTahap Ill (luncuran) 56 Rehabiiitasi Puskesmar Kota Depok 57 Pembangunan tambah ruang Purkermar Kota Depok 58 RehabilitariSD WilayahA 59 Rehabilitari SD Wilayah A (luncuranl 60 Rehabiiitari SD Wilayah B
No
I
2. Angaran P e n e r i r n a a n dan Biaya D a e r a h K o t a D e p o k Tahun 2006 untuk P e m h i a y a a n l n f r a s t r u k t u r Biaya (Rpl 1,199,977,900 1,905.85l.W 273,334,400 2,578,834,300 608.869.8(W 303,946,572 336,578,348 930,172,700 26,200.W.000 18,384,200 271,259,900 89,983,800 117,225.W 170.271.W 170,WD.W 19.W.W 7,250,000 53,750.W 430,W.W 333,425,000 125,153,750 275,291,800 69,748,300 49.500,WO 738,150.W 1,348,084,025 3,337,641,400 973,435.W 416.325,MXI 26.565.W 305,470,275 72,282.87s 401,660,WO 60,482,800 130,174.300 54,337,300 72,777,500 223.165.W 97.500.W 223,165,000 100,W.WO 285,760.W 602,975.000 30.250.W 258.W.W 710,250,000 83,740,000 7,673,651,000 1,504,075,WO 152,875,000 469,725.W 1.100.W,000 1.507.125.W 6,608,475,000 354,942,000 736,105,500 739,019,500 6,685,793,250 134,415,Wo 7,956,918,000
Lanjutan Lampiran 2. Rincian No 5 Pemanfaatan lahan korong 6 pembuatan Demplot Pertanian Organik dan peningkatan rarana pengoiahan kompos 7 Peningkatan kuaiitasrumberdaya petani dan rarprar ikan hiar 8 Pengembanganbibittanaman hoitikultun dan penghijauan 9 Pengolahan haril ternak 10 Pembuatan Dempand Lobster dan pakan alami 11 Kajian pola inrentif bagi pemilik lahao rawah Padi 12 Pendampingan pengolahan dan P a r a panen hortikuitura 13 Pelayanan kebenihan dan pengangkutan sampah 14 Pengadaan aiat penunjang kebersihan 15 Pemeiiharaan tamao makam pahlawan Kalimulya 16 Pengawa~ankuaiitar air berrih d i daerah rawan KLB 17 Penyehatan tempat-tempat "mum IITU) 18 Pembangunan rarana pencucian kendaiaan TPA 19 Pembangunan Gedung Labontorium Pengujian limbah dan saran pendukung 20 Pemeiiharaan taman kota Depok 21 PenataanTaman Makam Pahlawan 22 Pembangunan inrtalari pengolahan akhir iimbah RSUDSawangan 23 Pembaogunan Taman Kota Depok 24 Pengelolaan Tahura Pancaran Mar (IuncuranJ 25 Pendataan dan pengujian rumber air pemadam 26 Pemeiiharaan dan pengeialaan prararana dan sarana air benih Kota Depok 27 Pembentukan penyuiuhan kelompak P3A Mitra Cai 28 Prararana darar air berrih Kota Depok 29 Pengadaan rarprar air berrih (OAK1 30 Pembuatan rumur arterir [bantuan keuangan Propinsil 31 Penanpgulanganakibat kekeringan dan banjir dengan poi3 padat karya (prapinsi) 32 Normalirari sit" Pladen (bantuan prapinri) 33 Pengeioiaao keberrihan 34 Penyusunan UKUUPL, RPH Kota Depokdan SLHD 35 Pembinaan pelaksanaanAMDAL UKUUPLKota Depok 36 Penunjang penyeienggaraanprogram Adipun 37 Pengadaan peraiatan petugar kebenihan (BOP) 38 Pemeiihaman aiat-aiat angkutan operarionai keberrihan 39 Operari pemeliharaan TPAdan IPLT 40 Operarionai kebenihan 41 Pengendaiianlimbah cair indurtti dan limbah domestik 42 Peningkatan kualitar air rungai dan ritu d i Kota Depok 43 Pengujian kualitar udara di Kota Depok 44 Proyekpercantohan pengelolaan ritu Cilangkap 45 Peningkatan peran reira maryarakat dalam pengeioiaan iingkungan hidup 46 PengeiolaanTahura Pancoran Mar 47 Rehabilitari dan kanrervari DAS Ciliwung 48 Pengadaan ruku cadang kendaman operasionai 49 Pengadaan peraiatan kantor (DKLHI 50 Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara ITPSI 51 Pengadaan peraiatan kebcrsihan 52 Pengadaan dan pemarangan jembiltan timbangdiTPACipayung 53 Perbaikan r a n n a iPLT Ksiimulya 54 Pembangunanjaian diTPU kalimuiya I1 55 Pengadaan Papan Informarl Pelavaoan DKW 56 Pernbeiian merin potong rumput (bantuan propinsi) 57 Soriaiirari pengoiahan rampah 58 BM penataan dan pengembanganfarilifas obyek pariwisata
links 59 Pengadaan tanah untuk Pembangunan banjir Lanai Maxonda Ji.Saih 60 Normalirari, pengerukan, operari dan pemeliharaan SDA 61 Pemeliharaan bangunan irigari 62 Pembuatan raluran drainare dan gorong-gorong 63 Penurapan dan penangguian 64 Penunpan dan penan%gulan(luncunn) 65 Pembuatan raiuran air (benwna aiam) (iuncuranl 66 Pembuatandrainaredantrotoar 67 Rehabiiitari bangunan i"garidan saluran Jvmiah Pernbinyaan Green lnfmrtrunure Total Pembiayaan Infrartrultur Kota DepokTahun 2W6 Total Bclsnjs (APED-2W61
Biava IRpl 64,769,600 45,000,000 1M.OOO.000 74,300,000 30,000,000 31,850,000 76,100,000 25,000,000 2,436,413.400 82.5W.WO 44,999,900 104,518,500 173,534,000 52,875,000 152,875,000 813,440.350 142,675,000 694,425,000 583,019,500 750.DW.000 30,000,000 761,790,700 26,010,150 618,675,250 440,000,000 1.000.000.OW 2W,000,000 100,000,000 50,000,000 150.000.000 250.000.000 132,200,000 257.210.000 375,750,000 1,697,115,700 5,432,329,200 240,000,000 150,000,000 75,000,000 200,000,000 100,000,000 239,000.000 250,000,000 620,182.150 53.OW.OW 455,983,000 106,000.000 224,000,000 121,500,OW 110,000,000 35,000,000 250,000,000 132,400,000 110,000,000 455.983.000 305,295,250 6,012,639,400 27,790,000 1,881,815.350 9.756.483.100 728,233,740 691,200,000 2,061,977,950 5,417,263,000 49,801,603,990 210,539,9954,035 674.902.436.665
Lampiran 3. Data Jumlah dan Jenis Fasilitas di Kota Depok per Kecarnatan
2 Pancoran Ma: 3 Sukmajaya 4 Cirnanggis 5 Beji 6 Limo - Jumlah
4 2 3 4 1 15
268 256 284 95 96 1187
Sumber: Depok Dalam Angka Tahun 2006
139 160 147 50 52 626
4 7 7 3 2 27
5 2 5 2 1 18
695000
PETA RENCANA INFRASTRUKTUR HlJAU KOTA DEPOK PROVlNSl JAWA BARAT
