No title

ht

tp :\\

se

ra n

gk ab

.b p

s.

go

.id

BPS KABUPATEN SERANG

JL. Desa Kaserangan - Pengampelan No.7Ciruas, Telp/Faks: (0254) 282902 Serang 42182 Email : [email protected], Website: serangkab.bps.go.id

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi

.id

Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan

go

Keuangan.

s.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang mengacu

.b p

pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan

gk ab

Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

para

pengguna,

se ra n

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada khususnya

sebagai

sarana

untuk

meningkatkan

akuntabilitas/

pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat

:\\

Statistik Provinsi Banten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha

ht

tp

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Serang, 25 Januari 2017 Kepala,

Ir. Indra Warman. NIP 19651019 199003 1 001

DAFTAR ISI Hal i

Daftar Isi

ii

Indeks CaLK

iii

Daftar Tabel

v

Daftar Singkatan

vi

Daftar Lampiran

vii

.id

Kata Pengantar

Pernyataan Tanggung Jawab

go

Ringkasan Laporan Keuangan

s.

I. Laporan Realisasi Anggaran

.b p

II. Neraca

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

gk ab

III. Laporan Operasional

A. Penjelasan Umum

se ra n

V. Catatan atas Laporan Keuangan

1 2 4

3

5

4

6 7 8 8 25

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

37

:\\

B. Penjelasan atas Pos-pos LaporanRealisasi Anggaran

52

tp

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

ht

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas F. Pengungkapan Penting Lainnya

58 61

VI. Lampiran dan Daftar

65

ii

5

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Halaman

Catatan B.1

Pendapatan

27

Catatan B.2

Belanja

28

Catatan B.3

Belanja Pegawai

33

Catatan B.4

Belanja Barang

33

Catatan B.5

Belanja Modal

34

Catatan B.5.1

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

35

Catatan B.5.2

Belanja Modal Gedung dan Peralatan

36

Catatan C.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

37

Catatan C.2

Kas di Bendahara Penerimaan

Catatan C.3

Kas Lainnya dan Setara Kas

Catatan C.4

Piutang PNBP

Catatan C.5

Bagian Lancar TP/TGR

Catatan C.6

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

38

Catatan C.7

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

39

Catatan C.8

Beban Dibayar di Muka

39

Catatan C.9

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

40

Catatan C.10

Persediaan

40

Catatan C.11

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

41

Catatan C.12

Tagihan Penjualan Angsuran

42

Catatan C.13

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

43

Catatan C.14

Tanah

43

Peralatan dan Mesin

44

Catatan C.16

Gedung dan Bangunan

45

Catatan C.17

Jalan, Irigasi dan Jaringan

45

Catatan C.18 Catatan C.19

Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

46 46

Catatan C.20

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

47

Catatan C.21

Aset Tak Terwujud

47

Catatan C.22

Aset lain-Lain

48

Catatan C.23

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

49

Catatan C.24

Uang Muka dari KPPN

49

Catatan C.25

Utang kepada Pihak Ketiga

49

se ra n

:\\

ht

tp

Catatan C.15

gk ab

.b p

s.

go

.id

NERACA

iii

37 37 38 38

Catatan C.26

Pendapatan yang Ditangguhkan

50

Catatan C.27

Pendapatan Diterima di Muka

50

Catatan C.28

Beban yang Masih Harus Dibayar

50

Catatan C.29

Ekuitas

51

LAPORAN OPERASIONAL Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

52

Catatan D.2

Beban Pegawai

52

Catatan D.3

Beban Persediaan

53

Catatan D.4

Beban Barang dan Jasa

53

Catatan D.5

Beban Pemeliharaan

54

Catatan D.6

Beban Perjalanan Dinas

Catatan D.7

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

55

Catatan D.8

Beban Bantuan Sosial

55

Catatan D.9

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Catatan D.10

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

56

Catatan D.12

Kegiatan Non Operasional

57

Catatan D.13

Pos Luar Biasa

se ra n

gk ab

.b p

s.

go

.id

Catatan D.1

54

56

57

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal

58

Catatan E.2

Surplus (Defisit) LO

58 58

Koreksi Nilai Persediaan

58

ht

Catatan E.4

Penyesuian Nilai Aset

tp

Catatan E.3

:\\

Catatan E.1

Catatan E.5

Koreksi Nilai Aset Tetap

59

Catatan E.6

Koreksi Atas Beban

59

Catatan E.7

Koreksi Atas Pendapatan

60

Catatan E.8

Koreksi Hibah Masuk/Keluar

60

Catatan E.7

Ekuitas Akhir

60

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA Catatan F.1

Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

61

Catatan F.2

Pengungkapan Lain-Lain

61 iv

:

Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016

Tabel 2

:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

27

Tabel 3

:

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015

28

Tabel 4

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2016

28

Tabel 5

:

Rincian Belanja Program dan Jenis Belanja 31 Desember TA 2016

29

Tabel 6

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Program-Komponen 2016

30

Tabel 7

:

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan TA 2015

32

Tabel 8

:

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan TA 2015

33

Tabel 9

:

Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan TA 2015

34

Tabel 10

:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015

35

Tabel 11

:

Perbandingan Real. Belanja Modal Peral. dan Mesin TA 2016-2015

35

Tabel 12

:

Perbandingan Real. Belanja Modal Ged. dan Bangunan TA 2016- 2015

36

Tabel 13

:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

37

Tabel 14

:

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Tabel 15

:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

37

Tabel 16

:

Rincian Piutang PNBP

38

Tabel 17

:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

38

Tabel 18

:

Rincian Bagian Lancar TPA

38

Tabel 19

:

Rincian Penyisihan Hutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

39

Tabel 20

:

Rincian Belanja di Bayar di Muka

39

Tabel 21

:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2016 dan 2015

40

Tabel 22

:

Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015

41

Tabel 23

:

Rincian Tagihan TP/TGR TA 2016 dan 2015

42

Tabel 24

:

Rincian Tagihan TPA TA 2016 dan 2015

42

Tabel 25

:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

43

:

Rincian Tanah

43

Tabel 27

:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

47

Tabel 28

:

Rincian Aset Tak Terwujud

48

Tabel 29

:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

49

Tabel 30

:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

50

Tabel 31

:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

50

Tabel 32

:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

50

Tabel 33

:

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2016 dan 2015

51

Tabel 34

:

Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2016 dan 2015

52

Tabel 35

:

Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015

53

s.

.b p

gk ab

se ra n

:\\

tp

ht

Tabel 26

go

Tabel 1

Hal. 25

.id

DAFTAR TABEL

v

37

:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015

53

Tabel 37

:

Rincian Beban Jasa Tahun 2016 dan 2015

54

Tabel 38

:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015

54

Tabel 39

:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015

54

Tabel 40

:

Rincian Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat, 2016 dan 2015

55

Tabel 41

:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015

55

Tabel 42

:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan 2015

56

Tabel 43

:

Rincian Beban Penyisihan Utang Tak Tertagih, 2016 dan 2015

56

Tabel 44

:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015

57

Tabel 45

:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2016 dan 2015

57

Tabel 46

:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

59

Tabel 47

:

Rincian Nilai Koreksi Atas Aset Tetap

Tabel 48

:

Rincian Koreksi Atas Beban

Tabel 49

:

Rincian Koreksi Pendapatan

Tabel 50

:

Rincian Nilai Koreksi Hibah Masuk/Keluar

ht

tp

:\\

se ra n

gk ab

.b p

s.

go

.id

Tabel 36

vi

59 59 60 60

DAFTAR SINGKATAN :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BPS

:

Badan Pusat Statistik

BPK

:

Badan Pemeriksa Keuangan

DIPA

:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

SKPA

:

Surat Kuasa Pengguna Anggaran

CaLK

:

Catatan Atas Laporan Keuangan

SAP

:

Standar Akuntansi Pemerintahan

SAI

:

Sistem Akuntansi Instansi

SAK

:

Sistem Akuntansi Keuangan

SIMAK-BMN

:

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

LRA

:

Laporan Realisasi Anggaran

PNBP

:

Penerimaan Negara Bukan Pajak

TP

:

Tuntutan Perbendaharaan

TGR

:

Tuntutan Ganti Rugi

KDP

:

Konstruksi Dalam Pengerjaan

UP

:

Uang Persediaan

SSBP

:

Surat Setoran Bukan Pajak

KPPN

:

se ra n

gk ab

.b p

s.

go

.id

APBN

ht

tp

:\\

Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara

vii

Laporan Keuangan BPS Kabupaten Serang Tahun 2016

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SERANG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA BPS KABUPATEN SERANG

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

.id

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran,Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan

go

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir,adalah

.b p

s.

merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internyang

gk ab

memadai,dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi

Serang, 25 Januari 2017 Kepala,

ht

tp

:\\

se ra n

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Catatan atas Laporan Keuangan

(Ir. Indra Warman) NIP . 19631019 199003 1 001

-1-


RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

.id

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode

go

1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan

.b p

s.

Pajak sebesar Rp 19.033.870.

Realisasi Belanja Negara pada Desember 2016 adalah sebesar Rp 9.212.461.439 atau

gk ab

mencapai 94.17 persen dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp 9.782.431.000. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 danTA 2015 sebagai berikut :

se ra n

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember TA 2016 dan 31 Desember TA 2015 (dalam Rupiah)

31 Desember 2016

Uraian

Anggaran

Realisasi

19.033.870

-

12.434.972

9.782.431.000

9.212.461.439

94.17

9.387.604.155

ht

tp

Belanja Negara

% Real. thd Anggaran

0

:\\

Pendapatan Negara

Realisasi

31 Desember 2015

1. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016 . Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp 3.566.117.425 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 23.168.246; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 3.531.320.137; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 11.629.042. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 127.670.796 dan Rp 3.566.117.425.


-2-


2. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 933,870. sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 9.517.108.574 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(9.516.174.704). Kegiatan Non

.id

Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 11.979.856 dan Rp 0,-

go

sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(9.504.194.848).

s.

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

.b p

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1

Rp(9.504.194.848)

kemudian

gk ab

Januari 2016 adalah sebesar Rp 3.484.271.750 dikurangi Defisit-LO sebesar ditambah

Transaksi

Antar

Entitas

sebesar

Rp

9.439.209.201 dan ditambah penurunan ekuitas Rp 45.825.121 sehingga Ekuitas entitas

se ra n

pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp 3.438.446.629

:\\

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

tp

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau

ht

daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.


-3-


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SERANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 30 DESEMBER 2015 (Dalam Rupiah)

PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN

B.1

-

B.6 B.7 B.8 B.9 B.10

ht

tp

:\\

Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan Belanja Modal lainnya Jumlah Belanja Operasi JUMLAH BELANJA

.b p

3,932,557,000 5,660,874,000 9,593,431,000

se ra n

B.3 B.4 B.5


19.033.870 19.033.870

TA 2015 REALISASI

% thd Angg ∞ ∞

12,434,972 12,434,972

99.06 90.61

s.

B.2.

gk ab

BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi

DESEMBER TA 2016 ANGGARAN REALISASI

.id

CATATAN

go

URAIAN

153,000,000 36,000,000 189,000,000 9,782,431,000

3,895,549,134 5,129,272,805 9,024,821,939

94.07

3,675,876,949 5,579,569,206 9,255,446,155

151,669,500 35,970,000 187,639,500 9,212,461,439

99.13 99.92 99.28 94.17

132,158,000 132,158,000 9,387,604,155

-4-


II. NERACA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SERANG NERACA PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015 (Dalam Rupiah)

tp

:\\

se ra n

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap

ht

ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN Utang kepada Pihak Ketiga Pendapatan Diterima di Muka Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS


2015

23,168,246 23,168,246

13,524,640

C.10 C.11 C.12

-

-

C.13 C.14 C.15 C.16 C.17 C.18 C.19

1,129,000,000 2,184,190,160 1,950,382,700 74,067,801 (1,806,320,524) 3,531,320,137

1,129,000,000 1,954,092,773 1,914,412,700 53,823,276 (1,543,489,037) 3,507,839,712

C.20 C.21 C.22

93,032,354 71,010,414 (152,413,726) 11,629,042 3,566,117,425

93,032,354 71,010,414 (71,010,414) 93,032,354 3,564,396,706

C.23 C.24 C.25

127,670,796 127,670,796 127,670,796

130,124,956 130,124,956 130,124,956

C.26

3,438,446,629 3,438,446,629 3,566,117,425

3,484,271,750 3,484,271,750 3,614,396,706

s.

go

.id

2016

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9

gk ab

PIUTANG JANGKA PANJANG Tagihan TP/TGR Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Jumlah Piutang Jangka Panjang

CATATAN

.b p

URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang PNBP Bagian Lancar TP/TGR Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Belanja Dibayar di Muka Persediaan Persediaan yang belum diregister Jumlah Aset Lancar

13,524,640

-5-


LAPORAN OPERASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SERANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 30 DES 2015 (Dalam Rupiah) URAIAN

CATATAN

s.

D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10 D.11

:\\

se ra n

gk ab

.b p

BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

D.12

POS LUAR BIASA Pendapatan PNBP Beban Perjalanan Dinas Beban Persediaan SURPLUS/DEFISIT LO

D.13

tp

KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Nonlancar Defisit Penjualan Aset Non Lancar Defisit Selisih Kurs SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

12,434,972 12,434,972

3,892,824,106 3,695,129,863 230,408,722 168,207,410 4,446,519,193 3,406,284,025 191,161,280 216,153,653 424,905,000 1,710,448,700 23,880,000 251,024,839 331,290,273 9,517,108,574 9,471,128,490 (9,516,174,704) (9,470,735,590)

11,979,856 12,042,072 11,979,856 12,042,072 (9,504,194,848) (9,458,693,518)

ht


19,033,870 19,033,870

2015

go

D.1

.id

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN

2016

(9,504,194,848) (9,458,693,518)

-6-


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ASBADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SERANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 30 DESEMBER 2015 (Dalam Rupiah)

go

.id

2015 3,484,796,623 (9,458,693,518)

s. .b p

E.3 E.4 E.5 E.6

E.7

(34,839,474) (34,839,474) 9,493,209,201

3,438,446,629

497,900 13,042,177 13,540,077 9,444,628,568 3,484,271,750

ht

tp

:\\

EKUITAS AKHIR

2016 3,484,271,750 (9,504,194,848) -

se ra n

EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT LO Penyesuaian Tahun Berjalan Penyesuaian Nilai Aset DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN KOREKSI NILAI PERSEDIAAN KOREKSI ASET TETAP KOREKSI ATAS BEBAN KOREKSI ATAS PENDAPATAN KOREKSI LAIN-LAIN Jumlah Lain-Lain TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

CATATAN E.1 E.2

gk ab

URAIAN


-7-


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

go

s.

.b p

gk ab

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

tp

:\\

9.

.id

1.

se ra n

Dasar Hukum

ht

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Nomor

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Nomor


-8-


15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.

go

.id

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

.b p

s.

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

gk ab

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

se ra n

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.

tp

:\\

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

ht

24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. 27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas


-9-


Pemerintah Pusat. 28. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementeriaan Keuangan NomorPER-01/KN/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan.

.id

30. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.

s.

go

31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

gk ab

.b p

32. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Entitas dan Rencana

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia

:\\

Strategis

se ra n

33. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

tp

yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan

ht

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik. Pembangunan

nasional

di

bidang

statistik

diarahkan

agar

mampu

mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti: 1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil; 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap


- 10 -


data dan informasi; dan 3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014, BPS

.id

menetapkan visi tahun 2015-2019: “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”

s.

go

(“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”)

.b p

Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik

gk ab

terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS

se ra n

(impartial) baik pengguna data nasional / internasional. Dengan visi BPS 2015-2019, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di

:\\

samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut

tp

serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi

ht

statistik.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015-2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Perumusan misi BPS juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai


- 11 -


masukan dari para pemangku kepentingan. Pernyataan misi yang dikaitkan dengan Visi BPS dijabarkan sebagai berikut: 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah

.id

untuk kemajuan perstatistikan

go

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun

s.

regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi

.b p

dalam penyelenggaraan statistik.

gk ab

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS

se ra n

dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini. MISI BPS 2015-2019

1. Menyediakan datastatistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

ht

tp

:\\

Pelopor data VISI BPS statistik 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang 2015-2019 terpercaya untuk Berkesinambungan melalui pembinaan dan semua koordinasi di bidang statistik

TUJUAN 2019

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan 1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik 4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Adapun tujuan BPS dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 - 2019 adalah sebagai berikut : 1. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan


- 12 -


kualitas, terkait dengan: 

Misi ke-1 : Menyediakan data statistik

berkualitas melalui kegiatan

statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional / internasional, 

Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan: 

Misi

ke-2

:

Memperkuat

Sistem

Statistik

Nasional

yang

berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

.id



go

4. Tujuan 3 : Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan

Misi

ke-2

:

Memperkuat

Sistem

Statistik

Nasional

yang

.b p



s.

pembinaan yang efektif di bidang statistik, terkait dengan:

berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan

gk ab



amanah untuk kemajuan perstatistikan. 5. Tujuan 4 : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, terkait dengan: Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan

se ra n



amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan

:\\

kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan

tp

menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building Change and

ht

Reform for Development of Statistics in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas. Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas

dari

dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui

pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik. Tujuan ketiga Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, di dalam tujuan tersebut memuat misi


- 13 -


BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistk yang diperlukan oleh semua pihak. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen keempat Statcap CERDAS yaitu penguatan kelembagaan. Tujuan keempat Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas

.id

dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan.

s.

.b p

pengembangan sumber daya manusia.

go

Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu

BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh

gk ab

setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut : Nilai-nilai Inti (core values) Badan Pusat Statistik adalah: 

se ra n

Profesional (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),



Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),



Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

:\\

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri

tp

dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun

ht

penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut: 1. Profesional Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut: o Kompeten : mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban, o Efektif : memberikan hasil maksimal, o Efisien : mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal, o Inovatif : selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus, o Sistemik : meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan


- 14 -


proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain. 2. Integritas Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdiannya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut: o

Dedikasi : memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,

o

Disiplin : melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Konsisten : selarasnya kata dengan perbuatan,

o

Terbuka : menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari

go

.id

o

o

s.

berbagai pihak,

Akuntabel : bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

.b p

3. Amanah

gk ab

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsurunsur sebagai berikut:

Terpercaya : melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang

se ra n

o

tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual, Jujur : melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari

:\\

o

prinsip moralitas, Tulus : melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik

ht

tp

o

kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,

o

Adil : menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SERANG Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah. Organisasi dan tata kerja BPS di daerah diatur dalam Peraturan Kepala BPS Catatan atas Laporan Keuangan

- 15 -


Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut : Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Provinsi Kepala Kantor

Seksi Produksi

Seksi Stat. Distribusi

Seksi

Nerwilis

Seksi IPDS

.b p

s.

go

Seksi Stat. Sosial

.id

Subbagian Tata Usaha

Tenaga

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

:\\

Laporan KeuanganTahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Kabupaten Serang. Laporan Keuangan ini

tp

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

se ra n

gk ab

Fungsional / KSK

ht

dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan


- 16 -


laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi A.4. BASIS AKUNTANSI BPS Kabupaten Serangmenerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat

.id

kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis

go

akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar

s.

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan

A.5. DASAR PENGUKURAN

gk ab

Dasar Pengukuran

.b p

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang

se ra n

diterapkan BPSKabupaten Serang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

:\\

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau

tp

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan

ht

pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsipprinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan


- 17 -


penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPS RIyang merupakan entitas pelaporan dari BPS Kabupaten Serang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Kabupaten Serang adalah sebagai berikut: PendapatanLR A

1) Pendapatan- LRA  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara

.id

(KUN).

go

 Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

s.

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Pendapatan- LO 

gk ab

PendapatanLO

.b p

 Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan



se ra n

tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

:\\

ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan

tp

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

ht

o

Pendapatan

Jasa

Pelatihan

diakui

setelah

pelatihan

selesai

dilaksanakan o

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

o

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan



Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.


- 18 -


Belanja

3) Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

.id

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

selanjutnya

klasifikasi

go

 Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan berdasarkan

organisasi

dan

fungsi

akan

4) Beban 

.b p

Beban

s.

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

gk ab

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



se ra n

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

:\\

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan

tp

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset

ht

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar  Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.  Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito


- 19 -


dicatat sebesar nilai nominal.  Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut: a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya

.id

bisa diukur dengan andal

go

c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan

s.

(net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk

.b p

penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya

gk ab

penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

se ra n

Kualitas Piutang

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

Macet

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

:\\

Lancar

tp ht

Uraian

 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.  Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: o harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;


- 20 -


o harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; o harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap  Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

.id

 Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

go

 Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi

s.

sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan

gk ab

ratus ribu rupiah);

.b p

olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

se ra n

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

:\\

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

ht

tp

 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.  Aset

tetap

yang

secara

permanen

dihentikan

penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Penyusutan Aset Tetap

pengelolaan

BMN/BMD.


- 21 -


c. Penyusutan Aset Tetap  Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.  Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a.

Tanah;

b.

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

c.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

.id

 Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

go

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

s.

 Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis

.b p

lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

gk ab

 Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset

se ra n

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

ht

tp

:\\

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

Piutang Jangka Panjang

4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang  Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.  Tagihan


Penjualan

Angsuran

(TPA),

Tagihan

Tuntutan

- 22 -


Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya  Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

.id

 Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu

go

sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

s.

 Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat

.b p

tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

gk ab

 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak

se ra n

Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

ht

tp

:\\

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud


Kelompok Aset Tak Berwujud

Masa Manfaat (tahun)

Software Komputer

4

Franchise

5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.

20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan

25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.

50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I

70

- 23 -


 Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Kewajiban

6) Kewajiban  Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.  Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek

.id

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam

go

waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

s.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

.b p

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka

gk ab

Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang

se ra n

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

7) Ekuitas

ht

Ekuitas

tp

:\\

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.


- 24 -


B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Kabupaten Serang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain: Tabel 1. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 Uraian

2016 Angggaran Awal

Anggaran Revisi

.id

Pendapatan 933,870 18,100,000 19,033,870

3,268,689,000 6,236,331,000 189,000,000 9,694,020,000

3,932,557,000 5,660,874,000 189,000,000 9,782,431,000

gk ab

.b p

s.

Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Jumlah Belanja

-

go

Pendapatan dari Pengelolaan BMN Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan

BPS Kabupaten Serang melakukan 7 (tujuh) kali revisi anggaran yang merupakan

se ra n

kewenangan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten maupun Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut: a.Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-1 tanggal 2 Maret 2016 merupakan revisi kewenangan revisi kewenangan Kanwil Dirjen

:\\

Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka

tp

pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran bertambah yang

ht

meliputi realokasi anggaran Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) antar satker BPS se-Provinsi Banten serta pergeseran anggaran yang ada di Satker BPS Provinsi tapi kegiatannya dilakukan di Kabupaten, ralat rencana penarikan dana dan rencana penerimaan dalam halaman III DIPA Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 3461-3397-9566-5914 dan total nilai pagu sebesar Rp 10.107.654.000 (Sepuluh milyar seratus tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah). Total tambahan anggaran yang diterima BPS Kabupaten Serang yaitu sebesar Rp 413.634.000 dari anggaran semula Rp 9.694.020.000.

b. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-2 tanggal 14 Sept 2016


- 25 -


merupakan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka self blocking anggaran dalam rangka penghematan. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 2067-7977-9110-4396 dan total nilai pagu tidak berubah yaitu sebesar Rp 10.107.654.000 (Sepuluh milyar seratus tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan anggaran yang diblokir (diberi tanda *) sebesar Rp. 1.031.854.000. c. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-3 tanggal 27 Juli 2016 merupakan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan dalam hal pagu anggaran berkurang dalam

.id

rangka penghematan. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor

go

Digital Stamp (DS): 2002-6810-3129-1216 dan total nilai pagu Rp

s.

9.570.039.000 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah). Total pengurangan anggaran yang diterima BPS

gk ab

10.107.654.000.

.b p

Kabupaten Serang yaitu sebesar Rp 537.615.000 dari anggaran semula Rp

d. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-4 tanggal 20 September 2016 merupakan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Dirjen Anggaran Kementrian

se ra n

Keuangan. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka self blocking anggaran dalam rangka penghematan. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 4230-8963-9143-2273 dan total nilai pagu

:\\

tidak berubah yaitu sebesar Rp 9.570.039.000 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan anggaran yang

tp

diblokir (diberi tanda *) sebesar Rp. 330.394.000.

ht

e.Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-5 tanggal 30 September 2016 merupakan revisi kewenangan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam ralat kesalahan administrasi dan ralat rencana penarikan dana dan rencana penerimaan dalam halaman III DIPA. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS) yang tidak berubah: 4230-8963-91432273 dan total nilai pagu tidak berubah yaitu sebesar Rp 9.570.039.000 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan anggaran yang diblokir

(diberi tanda *) sebesar Rp.

330.394.000.


- 26 -


f. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-6 tanggal 25 November 2016 merupakan revisi kewenangan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka penambahan anggaran untuk belanja pegawai yang sudah mengalami anggaran minus. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 8964.1565-8408-0217 dan total nilai pagu berubah menjadi yaitu sebesar Rp 9.782.431.000 (Sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dimana anggaran bertambah sebesar Rp 212.392.000 dan anggaran yang diblokir (diberi tanda *) sebesar Rp. 330.394.000.

.id

g. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-7 tanggal 1 Desember 2016

go

merupakan revisi kewenangan revisi kewenangan Kanwil Dirjen

s.

Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam ralat kesalahan administrasi dan ralat rencana penarikan dana dan rencana

.b p

penerimaan dalam halaman III DIPA. Menghasilkan DIPA Petikan baru

gk ab

dengan nomor Digital Stamp (DS) yang tidak berubah: 8964.1565-84080217 dan total nilai pagu tidak berubah yaitu sebesar Rp 9.782.431.000 (Sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh

se ra n

satu ribu rupiah) dan anggaran yang diblokir (diberi tanda *) sebesar Rp. 330.394.000.

:\\

B.1 Pendapatan

tp

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 19.033.670. Pendapatan Badan Pusat Statistik Kabupaten

ht

Realisasi Pendapatan Rp 19.033.670

Serang terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN dan Pendapatan Lainlain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 2016 Uraian

Anggaran

Pendapatan dari pengelolaan BMN Pendapatan Jasa-jasa Pendapatan Lain-lain Jumlah

Realisasi -

-

% Real Angg.

933,870 18,100,000

∞ -

19,033,870

∞

Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN TA 2016 mengalami kenaikan


- 27 -


sebesar 53,07 % persen dibandingkan Desember TA 2015. Hal ini disebabkan pada tahun 2016 pendapatan

berasal dari pendapatan

pengelolaan BMN yaitu sewa rumah dinas Kepala Kantor sebesar Rp 933.870 dan pendapatan pelepasan aset non lancar yaitu hasil lelang kendaraan dinas roda dalam rangka penghapusan BMN sebanyak 9 unit senilai Rp 18.100.000. Tabel 3 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015

REALISASI T.A. 2016

Pendapatan dari pengelolaan BMN

REALISASI T.A. 2015

933,870

392,900

go

Pendapatan Jasa

.id

URAIAN

Pendapatan Lain-lain

137.69

8,711,722

18,100,000

3,330,350

443.49

19,033,870

12,434,972

53.07

.b p

s.

Jumlah

NAIK (TURUN) %

Realisasi BelanjaNegara Rp.

B.2. Belanja

9.212.461.439

sebesar Rp 9.212.461.439 atau 94,17 % dari anggaran belanja. Rincian

gk ab

Realisasi Belanja BPS Kabupaten Serang pada Desember 2016 adalah

se ra n

anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

:\\

Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2016

Anggaran

ht

tp

Uraian

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Total Belanja Kotor Belanja Modal Belanja Pengembalian Jumlah

3.932.557.000 5.660.874.000 189.000.000 9.782.431.000 9.782.431.000

Realisasi Belanja

Penyerapan (%)

3.859.549.134 5.129.272.805 187.639.500

99,06 90,61 99,26

187.639.500 9.212.461.439

94,17

9.212.461.439

94,17

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:


- 28 -

go

.id


s.

Anggaran dan realisasi belanja 31 Desember TA 2016 berdasarkan program dan

.b p

jenis belanja dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

gk ab

Tabel 5. Rincian Belanja Berdasarkan Program dan Jenis Belanja 31 Desember TA 2016

DMPTL

Kelompok Belanja

Anggaran

Realisasi

1. Belanja Pegawai (51) 2. Belanja Barang (52)

3.932.557.000 560.696.000

3.895.549.134 496.969.055

99.06 88.63

-

-

-

4.493.253.000

4.392.518.189

97.76

-

-

5.100.178.000

4.632.303.750

90.83

-

-

-

5.100.178.000

4.632.303.750

90.83

189.000.000

187.639.500

99,28

189.000.000

187.639.500

99,28

9.782.431.000

9.212.461.439

94,17

-

-

-

9.782.431.000

9.212.461.439

94,17

se ra n

Program

3. Belanja Modal (53) Jumlah

2. Belanja Barang (52) 3. Belanja Modal (53)

tp

PPIS

ht

:\\

1. Belanja Pegawai (51)

PSPA

Jumlah 1. Belanja Modal (53)

Jumlah Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Netto

Persen

Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2016 dan 31 Desember TA 2015 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2016 mengalami


- 29 -


penurunan sebesar 2,88 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2015. Kenaikan realisasi belanja ini dipengaruhi oleh kenaikan belanja barang pada TA 2016 yang mengalami penurunan 8,07 persen dibandingkan belanja barang pada TA 2015. Tabel 6. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2016 dan 31 Desember TA 2015 Uraian Jenis Belanja

Realisasi TA 2016

Realisasi TA 2015

Naik/ (Turun)

Belanja Pegawai

3.896.549.134

3.772.497.313

124.051.821

Belanja Barang

5.129.272.805

5.579.569.206

(450.296.401)

187.639.500

132.158.000

9.212.461.439

9.387.604.155

(8,07)

.id

55.481.500 (41,98)

270.763.080

go

Jumlah

3,29

(2,88)

s.

Belanja Modal

Persen (%)

.b p

Belanja Pegawai Rp3.896.549.134 B.3 Belanja Pegawai

gk ab

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2016 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi.Realisasi belanja pegawai 31 Desember TA 2016 dan

se ra n

31 Desember TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 3.896.549.134 dan Rp 3.675.876.949.

Berdasarkan Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember TA

:\\

2016 dan 31 Desember TA 2015, realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan

tp

sebesar 3,39 persen dibandingkan TA 2015. Kenaikan ini karena ada penambahan

ht

pegawai 1 orang pindahan dari BPS Kabupaten Sambas TMT 1 Juni 2016 Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut :


- 30 -


Tabel 7. Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2016 dan 2015

URAIAN

REALISASI TA 2016 3,896,549,134 0 0 0 3,896,549,134

3,772,497,313 0 0 0 (96,620,364) 3,675,876,949

.id

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS Belanja Honorarium Belanja Lembur Belanja Vakasi Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja

REALISASI TA 2015

NAIK (TURUN) % 3.29 (100.00) 6.00

B.4 Belanja Barang

5.129.272.805

Realisasi Belanja Barang Desember TA 2016 dan 2015 adalah masing-

s.

go

Belanja Barang Rp

.b p

masing sebesar Rp 5.129.272.805 dan Rp 5.579.569.206. Realisasi Belanja

gk ab

Barang TA 2016 mengalami penurunan 8.07 % dari Realisasi Belanja Barang Desember TA 2015. Penurunan ini disebabkan dalam rangka penghematan anggaran negara dilakukannya pemotongan anggaran yang

se ra n

cukup besar khususnya untuk biaya operasional perkantoran serta biaya transport dan uang harian yang diberikan kepada pegawai organik untuk

:\\

kegiatan survei-survei rutin.

ht

tp

Tabel 8. Perbandingan Belanja Barang 31 Desember TA 2016 dan 31 Desember TA 2015

URAIAN

Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Barang Persediaan Realisasi Belanja Kotor Pengembalian Belanja Jumlah Belanja


REALISASI TA 2016 207,017,860 4,236,630,465 2,600,000 187,323,080 424,905,000 70,796,400 5,129,272,805 5,129,272,805

REALISASI TA 2015 186,280,789 3,090,416,400 256,629,000 125,263,364 210,530,953 1,710,598,700 5,579,719,206 (150,000) 5,579,569,206

NAIK (TURUN) % 11.13 -

(8.07)

- 31 -


Belanja Modal Rp187.639.500

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 masing-masing sebesar Rp 187.639.500 dan Rp132.158.000. Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami kenaikan 41,98 persen dibandingkan TA 2015 dimana kenaikan ini terjadi pada belanja modal peralatan dan mesin dimana pada tahun 2016 ada pengadaan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 4 unit sebesar Rp 75.830.000. Untuk belanja modal peralatan dan mesin selain pengadaan kendaraan dinas roda 2, pengadaan UPS sebanyak 4 unit

.id

sebesar Rp 11.880.000, pengadaan layar proyektor 2 unit sebesar Rp 6.050.000, pengadaan 1 unit LED TV sebesar Rp 8.360.000, pengadaan 1 unit AC

go

sebesar Rp 4.400.000 dan 1 set meubelair kantor sebesar Rp 45.149.500. Untuk

s.

Belanja modal pertambahan nilai gedung yaitu pengadaan backdrop panel ruang

.b p

rapat sebesar Rp 35.970.000. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

gk ab

Tabel 9

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 Realisasi T.A. 2016

se ra n

Uraian Jenis Belanja

0

0

Belanja Modal Peralatan 151.669.500 dan Mesin 35.970.000 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Fisik 0 Lainnya Realisasi Belanja 187.639.50 Kotor 0 Pengembalian Belanja Belanja Realisasi 187.639.50 Bersih 0

59.642.000

ht

tp

:\\

Belanja Modal Tanah

Realisasi T.A. 2015


72.516.000 0 132.158.00 0 132.158.00 0

Naik/Turun

%

0

-

92.027.500 154,3093.838.000 (50,40) (36.546.000) 258.005.600 0 55.481.500 0 55.481.500

41,98 41,98

- 32 -


C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per

.id

tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai

go

berikut:

.b p

Keterangan

s.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

-

-

:\\

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

BPS Kabupaten Serang tidak ada Bendahara Penerimaan, atau

tp

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,-

TH 2015

se ra n

gk ab

Bank BRI Cab. Serang No Rek 0084-01-001167-30-6 Uang Tunai Jumlah

TH 2016

ht

dirangkap oleh Bendahara Pengeluaran sehingga Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sama dengan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran masingmasing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib.


- 33 -


Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 DESEMBER 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0.Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.4 Piutang PNBP

TH 2015

-

-

-

-

-

-

gk ab

Piutang PNBP Rp0,-

TH 2016

.b p

Jum lah

go

-

s.

Jenis -

.id

Tabel 14.Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-

se ra n

masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang

ht

tp

:\\

PNBPdisajikan sebagai berikut: Rincian Piutang PNBPTA 2016 dan 2015 Uraian

TH 2015

Piutang PNBP

-

-

Piutang Lainnya

-

-

-

-

Jumlah

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0,-

TH 2016

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang


- 34 -


belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut: Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015

TH 2016

TH 2015

-

-

-

Jumlah

-

-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

.id

Bagian Lancar TPA Rp0,-

Nama

go

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31

s.

Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

.b p

Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan

gk ab

rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2016 dan 2015 Nama

Tahun 2016

Tahun 2015

-

-

-

-

-

-

:\\

se ra n

No

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

ht

tp

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp 0,-

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:


- 35 -


Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA 2016 dan 2015 Kualitas Piutang Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Jk Pendek

% Penyisihan

Lancar

-

Kurang Lancar

-

Diragukan

-

Macet

Jumlah

Nilai Penyisihan

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

-

Bagian Lancar TP/TGR Lancar

-

Kurang Lancar

-

Diragukan Macet Jumlah

-

.id

Bagian Lancar TPA Lancar

-

go

Kurang Lancar Diragukan

-

Macet

-

-

-

.b p

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih

C.8 Beban Dibayar di Muka

gk ab

Belanja Dibayar di Muka Rp0,-

-

s.

Jumlah

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

se ra n

masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan 0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah

tp

:\\

sebagai berikut:

ht

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2016 dan 2015 Jenis

TH 2016

Pembayaran Internet

-

-

Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin

-

-

Pembayaran Sewa Gedung Kantor

-

-

-

-

Jumlah

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,-

TH 2015

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas


- 36 -


pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut: Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2016 dan 2015 Jenis

TH 2016 -

-

-

-

-

-

-

.id

Jumlah

C.10 Persediaan

go

Persediaan Rp 23.168.246,-

TH 2015

-

Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah

.b p

s.

sebesar Rp 23.168.246,- dan Rp 13.524.640. .

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

gk ab

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015

se ra n

adalah sebagai berikut:

Rincian PersediaanTA 2016 dan 2015

Persediaan

ht

tp

:\\

Barang Konsumsi Barang untuk Pemeliharaan Suku Cadang Persediaan Lainnya Jumlah

TH 2016

TH 2015

23,168,246 -

12,123,040 1,401,600 -

23,168,246

13,524,640

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Tagihan TP/TGR Rp0,-

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.


- 37 -


Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya

atau

tindakannya

yang

melanggar

hukum

yang

mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti

Rugi

(TP/TGR) per tanggal 31 Desember2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2016 dan 2015 No

Debitur

TH 2016

-

-

-

-

-

-

-

s.

Jumlah

.b p

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2016 dan 2015

gk ab

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0,-

TH 2015 -

.id

-

go

1 2 3

adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi

se ra n

jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut: Rincian Tagihan TPA TA 2016 dan 2015

ht

tp

:\\

No

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0,-

1 2 3

Debitur

-

TH 2016

TH 2015 -

-

-

-

-

Jumlah

-

-

-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:


- 38 -


Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2016 Kualitas Piutang Tagihan TP/TGR

Nilai Piutang Jk Panjang

% Penyisihan

Lancar

-

Kurang Lancar

-

Diragukan

-

Macet

Jumlah

Nilai Penyisihan

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

-

Tagihan PA Lancar

-

Kurang Lancar

-

Diragukan Macet -

.id

Jumlah

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih

go

-

s.

C.14 Tanah

.b p

Tanah Rp1.129.000.000,-

-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pusat Statistik

gk ab

Kabupaten Serang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 1.129.000.000 atau tidak ada penambahan atas

se ra n

pengadaan tanah maupun penilaian kembali nilai tanah pada TA 2015. Rincian saldo tanah per 31 Desember 2016 adalah sebagai

tp

:\\

berikut:

ht

No

Tabel 22. Rincian Saldo Tanah

Luas

Lokasi

Nilai

1

300 m2

Jl. Penancangan Kota Serang

379,900,000

2

2.270 m2

Jl. Desa Kaserangan- Pengampelan No 7 Ciruas Kabupaten Serang

749,100,000

Jumlah

1,129,000,000

Tanah seluas 2.270 m2 yang terletak di Jl. Desa KaseranganPengampelan No.7 Ciruas Kab. Serang digunakan sebagai gedung Kantor BPS Kabupaten Serang dan tanah seluas 300m2 yang terletak di Jl. Penancangan Kota Serang digunakan sebagai rumah dinas.


- 39 -


Peralatan dan Mesin Rp 2.184.190.160

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan

31

Desember

2015

adalah

Rp

2.184.190.160

dan

Rp1.954.092.773. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa: a. Pembelian UPS sebanyak 4 unit senilai Rp 11.880.000 b. Pembelian layar proyektor sebanyak 2 unit senilai Rp 6.050.000.

.id

c. Pembelian 1 unit LED TV senilai Rp 8.360.000.

go

d. Pembelian 4 unit kendaraan dinas roda 2 senilai Rp 75.830.000.

s.

e. Transfer masuk dari BPS Provinsi Banten 5 unit IT SE2016

138.692.387.

.b p

berupa Scanner, firewall, Swicth,PC Unit dan Ups Senilai Rp

gk ab

f. Transfer masuk mesin handkey dari BPS RI senilai Rp 5.912.500 Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan

:\\

C.16 Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember2016 dan 2015 adalah Rp

tp

Gedung dan Bangunan Rp1.950.382.700,-

se ra n

Keuangan ini.

ht

1.950.382.700 dan Rp 1.914.412.700. Mutasi transaksi terhadap Gedung

dan

Bangunan

pada tanggal pelaporan adalah sebagai

berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015 Mutasi tambah: Pengadaan Backdrop Mutasi kurang: Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016 Nilai Buku per 31 Desember 2016


1,914,412,700 35,970,000 1,950,382,700 (172,606,957) 1,777,775,743

- 40 -


Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa :  Pemasangan Backdrop ruang aula kantor BPS Kabupaten Serang yang terletak di Kp Nambo Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang senilai Rp 35.970.000, sesuai BAST No. 002/BAST-3604/Mblr/2016 Tgl 4 Februari 2016 dan SP2D No. 160201302000402 Tgl 16 Februari 2016. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

.id

Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp0,-

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember2016dan 2015adalah

0,-. C.18 Aset Tetap Lainnya

.b p

Aset Tetap Lainnya Rp 74.067.801,-

s.

go

masing-masing sebesar adalah masing-masing sebesar Rp 0. dan Rp

gk ab

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31

se ra n

Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp 74.067.801 dan Rp 53.823.276. Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2016 keseluruhannya berasal dari Transfer masuk berupa publikasi buku

:\\

perpustakaan sebanyak 161 buah senilai Rp 20.090.525,- dan berupa

ht

tp

5 buah CD/DVD senilai Rp 154.000,-. Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

53,823,276

Mutasi tambah: Transfer Masuk Mutasi kurang:

20,244,525 -

Saldo per 31 Desember 2016

74,067,801

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016 Nilai Buku per 30 Desember 2016

74,067,801

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.


- 41 -


Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0. dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(1.806.320.524)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing Rp(1.806.320.524) dan Rp(1.531.594.636). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian

.id

atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

go

manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam

s.

Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31

.b p

Desember 2016 adalah sebagai berikut:

gk ab

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

se ra n

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset TetapTA 2016 No

Aset Tetap

2,184,190,160

1,633,713,567

550,476,593

2 Gedung dan Bangunan

1,950,382,700

172,606,957

1,777,775,743

0

0

0

74,067,801

0

74,067,801

4,208,640,661

1,806,320,524

2,402,320,137

:\\ tp

4 Aset Tetap Lainnya

ht

Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tak Berwujud Rp93.032.354,-

Akumulasi Penyusutan

Nilai Perolehan

Akumulasi Penyusutan

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp 93.032.354 dan Rp 93.032.354. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang berupa software yang


- 42 -


digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

93,032,354

Mutasi tambah: Transfer Masuk Mutasi kurang:

-

Saldo per 31 Desember 2015

93,032,354

Akumulasi Amortisasi Software s.d. 31 Des 2016

(81,403,312) 11,629,042

.id

Nilai Buku per 31 Desember 2016

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember2016 adalah sebagai berikut:

s.

go

Rincian Aset Tak berwujud

Software Komputer

gk ab

1

Uraian

.b p

No.

Jumlah

Rp

93,032,354

Rp

93,032,354

C.22 Aset Lain-Lain

se ra n

Aset Lain-Lain Rp71.010.414,-

Nilai

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

:\\

adalah Rp 71.010.414 dan Rp71.010.414. Aset Lain-lain merupakan

tp

Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat

ht

dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2015 Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap Mutasi kurang: - penggunaan kembali BMN yang dihentikan - penghapusan BMN Saldo per 31 Desember 2016 Akumulasi Penyusutan

71,010,414 66,177,000 (66,177,000) 71,010,414 (71,010,414)

Nilai Buku per 31 Desember 2016

-

Ada transaksi penambahan aset lain-lain sd 31 Desember 2016 yaitu


- 43 -


reklasifikasi dari aset tetap (peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan lagi/Rusak berat) sebesar Rp 66.177.000. Kemudian dilakukan penghapusan BMN yang dihentikan penggunaannya yaitu berupa kendaraan dinas roda 2 sebanyak 10 unit dimana 9 unit melalui proses lelang dan 1 unit melalui TGR karena hilang. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

.id

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp152.413.726,-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016

go

dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing Rp(152.413.726) dan

akun

Aset

Lainnya

.b p

kontra

s.

Rp(71.010.414). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan yang

disajikan

berdasarkan

gk ab

pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebagai

se ra n

berikut:

:\\

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi

Nilai Perolehan

Nilai Buku

ht

tp

Aset Tak Berwujud Software komputer Lisensi

81,403,312

11,629,042

81,403,312

11,629,042

0

0

Jumlah

93,032,354 71,010,414

71,010,414

0

Jumlah

164,042,768

152,413,726

11,629,042

Aset Lain-lain

Uang Muka dari KPPN Rp 0,-

93,032,354

C.24 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember2016 dan 2015 masingmasing sebesar Rp 0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjadan masih berada pada atau dikuasai oleh


- 44 -


Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Utang kepada Pihak Ketiga Rp0,-

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember2016dan 2015masingmasing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Kabupaten Serang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Penjelasan

go

Jumlah

.b p

s.

----

gk ab

Uraian Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor Potongan pajak yang belum disetor Utang kepada Pihak ketiga lainnya Total

.id

RincianUtang kepada Pihak Ketiga

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0,-

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember2016dan 2015 adalah

se ra n

masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan

:\\

PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum

ht

tp

disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2016. Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut: Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan Uraian Pendapatan PNBP PPh yang belum disetor

Total

Pendapatan Diterima di Muka Rp0,-

Jumlah

-

C.27 Pendapatan Diterima di Muka Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember2016dan 2015adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka


- 45 -


merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut: Rincian Pendapatan Diterima di Muka Uraian

Jumlah

-

Total

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

.id

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp 0,-

-

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember2016 dan 2015 sebesar

go

Rp 0,- dan Rp0,-. Beban yang Masih Harus Dibayar merupakan kewajiban

s.

pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan

.b p

belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

gk ab

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2016 dan TA 2015

Uraian

TH 2016

se ra n

-

Jumlah

-

-

-

C. Ekuitas

:\\

Ekuitas Rp 3.438.446.629,-

TH 2015 -

ht

tp

Ekuitas per 31 Desember2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar

Rp 3.438.446.629 dan Rp3.484.271.750. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBP Rp 19.033.870,-

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp 19.033.870,- dan

Rp12.434.972 Pendapatan

tersebut terdiri dari:


- 46 -


Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2016 dan 2015 URAIAN

TH 2016

Pendapatan Jasa Pendapatan Lain-lain Jumlah

TH 2015

NAIK (TURUN) %

933,870 18,100,000

392,900 12,042,072

137.69 -

19,033,870

12,434,972

137.69

Pendapatan dari pemanfaatan BMN merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh biaya sewa rumah dinas dan pelepasan aset non lancar yaitu penjualan secara lelang 9 unit kendaraan dinas roda 2 dalam rangka penghapusan BMN. Untuk rincian pendapatan jasa terjadi kenaikan

.id

hal ini dikarenakan sewa rumah dinas mengalami kenaikan yang pada

s.

D.2 Beban Pegawai

.b p

Beban Pegawai Rp 3.892.824.106,-

go

tahun 2015 sebesar Rp 25.650 menjadi Rp 88.257 pada tahun 2016.

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember2016 dan 2015 adalah masing-

gk ab

masing sebesar Rp 3.892.824.106,- dan Rp. 3.695.129.863,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang

se ra n

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan

ht

tp

:\\

yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BEBAN

Beban Gaji Beban Tunjangan-Tunjangan Beban Honorarium dan Vakasi Beban Lembur Jumlah


TH 2016

NAIK (TURUN) %

TH 2015

1,608,698,245 2,284,125,861 3,892,824,106

1,469,197,591 2,225,932,272 3,695,129,863

9.50 2.61 5.35

- 47 -


Beban Persediaan Rp 230.408.722,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 230.408.722 dan Rp 168.207.410. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barangbarang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Persediaan Tahun2016 dan 2015

230,408,722

Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga

s.

-

.b p

Beban Persediaan Lainnya

36.98

0 0

168,207,410

36.98

gk ab

230,408,722

168,207,410

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per31 Desember2016dan 2015adalah

se ra n

Beban Barang dan Jasa Rp 4.446.519.193,-

TH 2015

go

Beban Persediaan Konsumsi

Jumlah

NAIK (TURUN) %

.id

TH 2016

URAIAN

masing-masing sebesar Rp 4.446.519.193,- dan Rp3.406.284.025,-. Beban Barang danJasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas

:\\

barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta

tp

beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi

ht

belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Barang dan JasaTahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN Beban Barang Operasional Lainnya Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Jasa Pos dan Giro Beban Jasa Konsultan Beban Sewa Beban Jasa Profesi

Jumlah


NAIK (TURUN) %

Des 2016

Des 2015

4,305,814,320 61,696,553 118,320 0 76,290,000 2,600,000

3,318,609,040 51,986,836 328,149 0 29,260,000 6,100,000

29.75 18.68 -63.94 0.00 0.00 -57.38

4,446,519,193

3,406,284,025

30.54

- 48 -


Beban Pemeliharaan Rp 191.161.280,-

D.5 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan per31 Desember2016dan 2015adalah masing-masing sebesar Rp 191.161.280,- dan Rp 216.153.653,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BEBAN

41,472,500 145,850,580 3,838,200

go

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Beban Pemeliharaan Lainnya

191,161,280

39,807,980 170,722,973 5,622,700

216,153,653

4.18 (14.57) (31.74) (11.56)

.b p

D.6 Beban Perjalanan Dinas

NAIK (TURUN) %

s.

Jumlah

Beban Perjalanan Dinas per31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-

gk ab

Beban Perjalanan Dinas Rp 424.905.000,-

TH 2015

.id

TH 2016

masing sebesar Rp 424.905.000,- dan Rp1.710.448.700,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka

se ra n

pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

ht

tp

:\\

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN

Beban Perjalanan Biasa Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Jumlah

NAIK (TURUN) %

Des 2015

64,565,000

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp 0,-

Des 2016

60,135,000

7.37

257,730,000

608,620,000 -57.65

8,365,000

1,041,560,000 -99.20

94,245,000

424,905,000

0

∞

1,710,315,000 -75.16

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun per31 Desember2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.


- 49 -


Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016 dan 2015 NAIK (TURUN) %

0

0

-

0

23,880,000

(100.00)

.id s.

Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

0

23,880,000 (100.00)

gk ab

.b p

Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Jumlah

TH 2015

TH 2016

go

URAIAN JENIS BEBAN

Beban Bantuan Sosial Rp0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

se ra n

Beban Bantuan Sosial per31 Desember2016dan 2015adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari

:\\

terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

ht

tp

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 331.290.273,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 331.290.273,- dan Rp 251.024.839,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:


- 50 -


Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun2016 dan 2015

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Des 2016

NAIK (TURUN) %

Des 2015

267,707,822 39,301,004 1,023,357 308,032,183

212,226,615 38,527,454 270,770 251,024,839

26.14 2.01 277.94 22.71

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Beban Penyusutan aset lain-lain Jumlah Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

23,258,090 23,258,090 331,290,273

251,024,839

31.98

go

.id

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Jumlah Penyusutan

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

s.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,-

.b p

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban

gk ab

Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Beban Penyisihan

se ra n

Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun2016 dan 2015

ht

tp

:\\

URAIAN JENIS BEBAN

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp 11.979.856,-

TH 2016

NAIK (TURUN) %

TH 2015

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

0

0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar

0

0

0

0

Jumlah

D.11 Kegiatan Non Operasional Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:


- 51 -


Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015

URAIAN

Pos Luar Biasa Rp0,-

NAIK (TURUN) %

TH 2016

TH 2015

Pendapatan pelepasan aset non lancar Beban pelepasan aset non lancar Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya Beban dari dari kegiatan non operasional lainnya

18,100,000 (6,140,144) 259,400 (239,400)

0 0 12,042,072 0

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

11,979,856

12,042,072

(97.85) (0.52)

D.12 Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering

.id

terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian

go

Pos Luar Biasa untukTahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

URAIAN

.b p

s.

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2016 dan 2015

TH 2016

TH 2015

NAIK (TURUN) %

0

0

-

Beban Perjalanan Dinas

0

0

-

Beban Persediaan

0

0

-

0

0

-

gk ab

Pendapatan PNBP

se ra n

Jumlah

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp3.484.271.750

E.1 Ekuitas Awal

:\\

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-

ht

tp

masing sebesar Rp 3.484.271.750,- dan Rp 3.484.796.623,-.

Defisit LO Rp(9.504.194.848))

E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp (9.504.194.848,-) dan Rp (9.468.693.518),-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,-

E.3.1Penyesuaian Nilai Aset Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0,- dan Rp 497.900.Penyesuaian


- 52 -


nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Koreksi Nilai Persediaan Rp ,-0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode September 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

.id

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

go

Jenis Persediaan

-

s.

Barang Konsumsi

Koreksi

-

.b p

Suku Cadang

-

gk ab

Jumlah

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,-

E.3.3Selisih revaluasi Aset Tetap

se ra n

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember2016 dan 2015 adalam masing-

:\\

masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk

ht

tp

periode yang berakhir pada 31 Desember2016 adalah sebagai berikut: Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin

-

Koreksi Nilai Saldo Awal

-

Jumlah

Koreksi Aset tetap Non Revaluasi Rp (34.839.474,-)

Nilai Koreksi

-

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp (34.839.474,-)


- 53 -


dan Rp 13.042.177,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan revaluasi nilai. Pada BPS Kabupaten Serang koreksi aset tetap non revaluasi berasal dari reklasifikasi masuk aset tetap

lainnya

berupa

serial

lainnya

senilai

Rp

46.577.199,-

dan

CD/VCD/DVD/LD senilai Rp 648.155,-.

Koreksi Lain-lain Rp0,-

E.3.5 Koreksi Lain-lain Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember2016 dan 2015 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain

.id

yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan,

go

koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

.b p

s.

Rincian Koreksi Lain-lain Nilai Koreksi

gk ab

Jenis Koreksi

Jumlah

-

:\\

E.4 Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember2016

tp

Transaksi Antar Entitas Rp 9.493.209.201,-

se ra n

Koreksi Beban Koreksi Pendapatan Koreksi Piutang Koreksi Kewajiban Koreksi Hibah

ht

dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 9.493.209.201,- dan Rp. 9.444.628.568,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Ekuitas Akhir Rp3.438.446.629,-

E.6 Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp 3.438.446.629,- dan Rp 3.484.271.750,-


- 54 -


PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang Nomor: 011/KPA/3604 Tahun 2016 Tentang Pengelola Anggaran, Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan

.id

Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab

go

Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran

s.

pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang pada tanggal 2 Februari 2016 telah

gk ab

Semula:

.b p

dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Anggaran,

: Ir. Indra Warman

Pejabat Pembuat Komitmen

: Nana Suharna, S.ST

se ra n

Kuasa Pengguna Anggaran

PejabatPenandatangan/Penguji SPM

: Desi Novianti, S.ST

Bendahara

: Suhadi

:\\

Menjadi:

: Ir. Indra Warman

tp

Kuasa Pengguna Anggaran

: Nana Suharna, S.ST

ht

Pejabat Pembuat Komitmen PejabatPenandatangan/Penguji SPM

: Desi Novianti, S.ST

Bendahara

: Yesi Sasmita, SE

2. Selain itu kerjasama yang dilakukan BPS Kabupaten Serang dengan instansi lain yaitu BPS diminta untuk menjadi anggota pokja pada kegiatan sbb : 

Anggota Pokja Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah se Kabupaten Serang (a.n Ir.Indra Warman) berdasarkan

Surat

Keputusan

Bupati

Nomor

:

511.1/Kep.116-

Huk.Org/2016 Tanggal 25 Januari 2016 dimana diberikan honor anggota


- 55 -


pokja sebesar Rp 400.000 per bulan. 

Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Serang masa Bakti 2015-2017 (a.n Eko Subiyanto, S.ST) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 561/Kep.224-Huk.Org/2016 tanggal 16 Februari 2016 dimana diberikan honor anggota pokja sebesar Rp 250.000 per bulan



Anggota pokja tim penyusunan buku Data Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Kabupaten Serang 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 463.2/Kep.437-Huk.Org/2016 dengan total nilai

ht

tp

:\\

se ra n

gk ab

.b p

s.

go

.id

kerjasama sebesar Rp 40.485.000


- 56 -


Lampiran A1 Kantor BPS Kabupaten Serang Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016 Masa Manfaat

50 50

1,741,984,700 208,398,000 1,950,382,700

40 20

0 0 0

-

-

-

-

1

0 0

-

-

-

-

0 -

53,823,276

-

-

53,823,276

151,785,445 38,572,600 93,216,632 90,764,409 86,673,437 48,902,858 25,609,528 14,951,684 550,476,593

35,133,044 4,167,960 39,301,004

143,431,237 29,175,720 172,606,957

1,598,553,463 179,222,280 1,777,775,743

go

515,576,555 53,703,187 236,448,190 278,700 595,227,234 143,373,230 29,891,309 36,677,142 17,073,014 5,465,006 1,633,713,567

s.

19,500,000 19,500,000

1,129,000,000 1,129,000,000

508,782,060 38,478,087 181,689,426 278,700 526,075,261 91,476,419 29,891,309 24,451,426 7,894,670 1,155,722 1,410,173,080

.b p 108,298,195 25,007,760 133,305,955

-

.id

667,362,000 92,275,787 329,664,822 278,700 685,991,643 230,046,667 29,891,309 85,580,000 42,682,542 20,416,690 2,184,190,160

441,816,521 23,452,131 132,794,879 278,700 465,984,787 86,980,169 11,944,660 12,225,714 264,000 1,175,741,561

-

Nilai Buku Per 31-12-2016

7 4 5 5 4 4 4 7 5 5

Jumlah

-

Akm. Peny. Per 31-12-2016

1,129,000,000 1,129,000,000

tp

ht

Beban Peny. Tahun 2016

-

:\\

Jumlah Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Komunikasi Komputer Unit Peralatan Komputer Alat Pengolahan Alat Bantu Alat Ukur Alat Studio Jumlah Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Tinggal Jumlah Jaringan Jaringan Listrik Jaringan Telepon Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap Lainnya Bahan perpustakaan tercetak

se ra n

Tanah Tanah

Akm. Peny. Per 31-12-2015

Nilai Perolehan

gk ab

Aset Tetap

53,823,276 53,823,276

* Beban Amortisasi


- 57 -

.id go s. .b p gk ab ra n se tp :\\ ht BPS KABUPATEN SERANG JL. Desa Kaserangan - Pengampelan No.7Ciruas, Telp/Faks: (0254) 282902 Serang 42182 Email : [email protected], Website: serangkab.bps.go.id

No title

Recommend Documents