MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
EKSISTENSI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PERUNDANGPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA MATERI DISAMPAIKAN OLEH: HAKIM KONSTITUSI MARIA FARIDA INDRATI, S.
KEGIATAN CERAMAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGETAHUAN TENAGA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2011 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 27 APRIL 2011 www.djpp.depkumham.go.id
PASAL 22 UUD 1945 (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. www.djpp.depkumham.go.id
PENJELASAN PASAL 22 UUD 1945 (SEBELUM AMANDEMEN) Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat. www.djpp.depkumham.go.id
SYARAT KEGENTINGAN MEMAKSA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 22 AYAT (1) UUD 1945 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila: 1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang- Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. [Vide Perkara Nomor: 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945]
www.djpp.depkumham.go.id
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu): • Bukan oleh DPR, karena: diputuskan dalam waktu lama melalui rapat-rapat • Oleh karena kebutuhan hukum secara cepat/mendesak untuk menyelesaikan persoalan negara
UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden. www.djpp.depkumham.go.id
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: • • • •
hak Presiden; norma hukum baru, yang lahir sejak disahkan; sah dan berlaku seperti Undang-Undang; menimbulkan: a. status hukum baru; b. hubungan hukum baru; c. akibat hukum baru.
[Vide Perkara Nomor: 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945]
www.djpp.depkumham.go.id
KEKUATAN MENGIKAT Perpu
=
Undang-Undang
MK berwenang : menguji Perpu terhadap UUD 1945 • sebelum adanya penolakan/persetujuan DPR; • setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang. [Vide Perkara Nomor: 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945]
www.djpp.depkumham.go.id
TAP MPRS NOMOR: XX/MPRS/1966 MEMORANDUM DPRDPR-GR MENGENAI SUMBER TERTIB HUKUM REPUBLIK INDONESIA DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN REPUBLIK INDONESIA Lampiran II IIA: A:
Bentuk-bentuk peraturan perundangan: Bentuk1. UUD 1945 2. TAP MPR 3. UU / PERPU 4. PP 5. KEPPRES Peraturan Pelaksanaan lainnya: 6. Permen 7. Instruksi Menteri 8. dll. www.djpp.depkumham.go.id
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Ketetapan MPR Nomor 3 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Pasal 2: 1. UUD 1945 2. TAP MPR 3. UU 4. PERPU 5. PP 6. KEPPRES 7. PERDA Pasal 4 ayat (2): * Peraturan Menteri www.djpp.depkumham.go.id
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1): Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. Penjelasan Pasal 7 ayat (4): * Peraturan Menteri www.djpp.depkumham.go.id
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal II Aturan Tambahan: Dengan ditetapkannya perubahan UndangUndang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.
www.djpp.depkumham.go.id
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT PASAL 24C UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 : (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 12 www.djpp.depkumham.go.id
KEWENANGAN & KEWAJIBAN KEW MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT PASAL 10 UU NO. 24/2003 (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk:
- menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - memutus pembubaran partai politik; dan - memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: - pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. - korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. - tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. - perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. www.djpp.depkumham.go.id
PERKEMBANGAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkembangan Wewenang dari Pasal 236C Perubahan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak UndangUndang ini diundangkan www.djpp.depkumham.go.id
SEKIAN DAN TERIMA KASIH 15 www.djpp.depkumham.go.id
