No title

Rencana Kerja Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan mengartikan sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Sedangkan penyuluhan sendiri adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan

produktivitas,

efisiensi

usaha,

pendapatan,

dan

kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Rencana Kerja SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan selama satu tahun sebagai acuan

dalam

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

di

bidang

penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Pandeglang. Dengan ditetapkannya visi dan misi pembangunan daerah yaitu : “Terwujudnya Pandeglang Berkah sebagai Daerah Agribisnis dan Tujuan Wisata Unggul yang Berkelanjutan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Terbuka, menuju masyarakat madani, sejahtera lahir

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kenutanan Kab. Pandeglang


dan bathin”, seiring dengan perubahan paradigma dan perencanaan pembangunan tersebut serta dalam rangka pemantapan pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Badan

Pelaksanan

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan Kabupaten Pandeglang sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi

pembangunan

penyuluhan,

Pertanian,

Perikanan

dan

kehutanan di Kabupaten Pandeglang, perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai arah dan pedoman pembangunan yang ingin dituju bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang beserta masyarakatnya dalam kurun waktu satu tahun kedepan

(2013),

dengan

berpedoman

kepada

RPJMD

Kabupaten

Pandeglang 2011-2016 dan Rencana Kerja (RENJA) 2013. Secara umum pembangunan Kabupaten Pandeglang

perlu

dilakukan dengan bertumpu pada tiga strategi pokok atau tiga pilar pembangunan Kabupaten Pandeglang, yaitu (1) Pengembangan Ekonomi Lokal, (2) Pengembangan Kawasan Terpadu dan (3) Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Pandeglang, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RKPD.



Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu tahunan (Renja SKPD) yang pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan dari rencana kerja lima tahunan (Renstra SKPD), maka UU No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 11 mengamanatkan bahwa “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun” dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

Kabupaten

Pandeglang

berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tahunan sebagai aplikasi dari pelaksanaan pembanguna lima tahunan (Rencana Strategis). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi pembangunan penyuluhan dan ketahanan pangan. Atas dasar alasan diatas, maka SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang menyusun rencana kerja pembangunan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya akan dijadikan Dokumen Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja SKPD

Badan

Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan selama satu tahun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang



penyelenggaraan penyuluhan dan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang. Dengan ditetapkannya visi dan misi pembangunan daerah yaitu : “Terwujudnya Pandeglang Berkah sebagai Daerah Agribisnis dan Tujuan Wisata Unggul yang Berkelanjutan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Terbuka,

menuju masyarakat madari, sejahtera lahir

dan bathin”, seiring dengan perubahan paradigma dan perencanaan pembangunan tersebut serta dalam rangka pemantapan pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi pembangunan penyuluhan dan ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang, perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai arah dan pedoman pembangunan yang ingin dituju bagi pemerintah Kabupaten Pandeglang beserta masyarakatnya dalam kurun waktu satu tahun kedepan (2012), dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016 dan Rencana Kerja (RENJA) 2012. 1.2

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;



2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2007 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pernagkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 11. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rincian tugas dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Pandeglang. 12. Peraturan Daerah Kabupaten pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang SP3D. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 tahun 2010 tentang RPJPD



14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 tahun 2011 tentang RPJMD 15. Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 23 tahun 2011 tentang RKPD tahun 2013

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud : Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Badan Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

Kabupaten Pandeglang dalam rangka merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2012.

Tujuan : Memberikan arah, acuan dan pedoman bagi penyusunan rencana kerja SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang.



1.4

Sistematika Penyusunan Sistematika penulisan Renja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 disusun sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan, berisi Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD, berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RENJA, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran SKPD dan Program dan Kegiatan.

Bab IV

Penutup, berisi tentang penjelasan Renja SKPD merupakan pedoman dalam

kegiatan SKPD

untuk

kedepan.


satu tahun


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2011 DAN 2012 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja BP4K Tahun lalu dan Capaian Renstra BP4K Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan Kabupaten Pandeglang mendapat alokasi dana APBD Tahun Anggaran 2012, yang tertuang dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp 11.203.266.054,44

perincian rencana dan realisasi output program dan

kegiatan sebagaimana dalam Tabel 3. Rencana dan realisasi output program dan kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang tahun 2011, secara umum dapat digambarkan bahwa kegiatan belanja langsung ( 6 kegiatan) dan belanja tidak langsung (1 kegiatan) mencapai nilai kinerja rata-rata 92,88, perincian rencana dan realisasi output program dan kegiatan sebagaimana dalam Tabel.1 Tabel 1. Rencana dan Realisasi Input (Anggaran) NO

PROGRAM / KEGIATAN

RENCANA (Rp)

1

2

3

BELANJA

I.

524.409.700,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG


15.600.000,00


II

BELANJA LANGSUNG

508.809.700,00

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Komunikasi SDA & Listrik

2

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

32.000.000,00

3

Penyediaan Makanan dan Minuman

17.600.000,00

4

Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

10.000.000,00

5

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

4.800.000,00

6

Layanan Administrasi Kantor

20.289.700,00

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10.000.000,00

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5.000.000,00

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5.000.000,00

C.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.000.000,00

1

Penyusunan Laporan & Rekonsiliasi Keuangan

4.000.000,00

2

Pengelolaan Aset SKPD

2.000.000,00

6.120.000,00

1

2

3

D.

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

8.000.000,00

1

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

4.000.000,00

2

Penyusunan Dokumen Pelaporan & Evaluasi SKPD

4.000.000,00



E.

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

2

Peningkatan kesejahteraan Tenaga Penyuluh

2

Fasilitasi Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

30.000.000,00

3

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

25.000.000.00

4

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

20.000.000,00

F.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

125.000.000,00

1

Penyuluhan dan Pendampingan Petani & Pelaku Agribisnis

25.000.000,00

2.

Fasilitasi Pekan Daerah Petani Kontak Tani Andalan (KTNA )

20.000.000,00

3.

Fasilitasi Pekan Nasional Kontak Tani Andalan ( KTNA )

25.000.000,00

4

Fasilitasi Temu Usaha Agribisnis

50.000.000,00

2

Pameran Teknologi Tepat Guna

50.000.000,00

259.000.000,00 25.000.000,00

159.000.000,00

Tabel 2. Rencana dan Realisasi Output RENCANA (Rp) NO

1

PROGRAM / KEGIATAN

2

REALISASI (Rp)

Tolok Ukur dan Target Output

%

Tolok Ukur dan Target Output

%

3

4

5

6



A

1

2

3

1

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi SDA & Listrik

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tolok Ukur : Berjalannya kegiatan operasional perkantoran (12 bulan) Target : 12 Bulan

Tolok Ukur : Tersedianya Peralatan kantor yang memadai (8 paket)

100

Tolok Ukur : Tersedianya konsumsi Rapat Rutin (12 bulan)

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Telah dilaksanakan, sbb : - Administrasi Umum - Belanja Modal Peralatan Kantor.

100

75

Telah dilaksanakan, sbb : - Belanja Mamin rapat 12 bulan. 100

Target : 12 bulan

3

100

4

5

6

100

Telah dilaksanakan, sbb : - Belanja Perjalanan Dinas Sebanyak 68 HOK.

100

100

Telah dilaksanakan, sbb : - Jasa Pengamanan kantor sebanyak 2 orang x 12 bulan.

100

Tolok Ukur : Berjalannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (10 bulan) Target : 10 bulan Tolok Ukur : Adanya jasa pengamanan kantor (12 bulan)

5

Telah dilaksanakan dan direalisasikan, sbb: 1. Belanja Jasa Listrik 2. Belanja Jasa Telepon 3. Belanja Jasa Air 4. Belanja Jasa Internet

Target : 8 paket

2

Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

100

Target : 12 bulan



6

7

8

9

1

Peningkatan Kelengkapan Administrasi ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan

Layanan Administrasi Kantor

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kab. Pandeglang

Operasional Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan

2

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tolok Ukur : Tersedianya jasa pendampingan migrasi data gaji & pelaksanaan penggajian (12 bulan)

100

Target : 12 bulan Tolok Ukur : Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor (12 bulan )

100

Target : 12 bulan Tolok Ukur : Lancarnya pembayaran honor TKK (12 bulan) 100

Target : 12 bulan Tolok Ukur : Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan (12 bulan x 35 Kecamatan)

100

Target : 12bulan

3

Pemeliharaan gedung kantor (1 gedung)

Tersedianya dana Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional

4

100

100

Telah dilaksanakan, sbb : - Berjalannya pelakasanaan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan Telah dilaksanakan, sbb : - Berjalannya Kegiatan Admisistrasi Kantor

Telah dilaksanakan dan direalisasikan, sbb : - Pembayaran Honor TKK Sarjana (1 Orang) - Pembayaran Honor TKK D.III (1 orang) Telah dilaksanakan dan direalisasikan, sbb : - Berjalannya kegiatan operasional penyuluhan di Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan (BP3K) 12 bulan x 39 Kecamatan) 5

Telah dilaksanakan dan direalisasikan, sbb : - Jasa Tukang; - Bahan Material Tersedianya Bahan Pemeliharaan Kendaraan Operasioanal Kanto : - 4 buah ban luar - 4 buah ban dalam - 2 buah accu mobil - 2 botol pelumas


100

100

100

100

6

100

80


C.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Penyusunan Laporan & Rekonsiliasi Keuangan

Terselenggaranya kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

2

Pengelolaan Aset SKPD

Terselenggaranya kegiatan administrasi pengelolaan aset SKPD

D.

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

1

2

3

100

- Laporan Keuangan akhir tahun - laporan Keuangan Bulanan - Laporan Keuangan Triwulanan

100

80

Tersedianya data dan laporan aset SKPD

100

4

5

80

Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD - Rencana Kerja SKPD TA.2014 - Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2014 - Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2014 - Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD Tahun 2013 - RKPA - SKPD T.A 2013 - DPPA - SKPD T.A

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD


6

100


2013 - RKA - SKPD T.A 2014

2

Penyusunan Dokumen Pelaporan & Evaluasi SKPD

E.

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Tahunan dan LAKIP BP4K

Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh

1

2

100

Fasilitasi Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Programa Penyuluhan

1

2

3

3

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

(1) Tersedianya sarana dan prasarana penyuluh (2) Meningkatnya Pelayanan Penyuluhan (3) Tersedianya Insentif Operasional Bagi Petugas Lapangan PNS (4) Tersedianya Insentif Operasional Bagi Petugas Lapangan Non PNS

4

80

Peningkatan Kinerja Tenaga Penyuluh

- LAKIP SKPD tahun 2013 - Laporan Bulanan SKPD (2x12 bulan) - Laporan Triwulanan SKPD (2 Org)x 4bulan - Laporan Tahunan SKPD

Meningkatnya Keterampilan Penyuluh Dalam Pengembangan SDM Petani (2 Kali Pelatihan Teknis

80

75

80

Tersusunnya Programa Penyuluhan (1 Dok. Programa Penyuluhan)

100

4

5

6

100

Terealisasinya 1. 1 unit PC 2. 1 unit notebook 3. 1 unit Printer

80

Telah dilaksanakan dan direalisasikan, sbb : 80 (1) 138 Org x 12 bulan (2) 144 Org x 2 bulan


100


5

Monitoring & Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan

6

DAK Bidang Pertanian

7

Penunjang DAK Bidang Pertanian

F.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan

Tersedianya Bangunan / Kantor BP3K (12 Kecamatan) Lancarnya Kegiatan DAK Bidang Pertanian Sub Bidang Penyuluhan

1) 1

1 2.

3.

4

Penyuluhan dan Pendampingan Petani & Pelaku Agribisnis

2

2)

Terselenggaranya Penilaian Kelompok Tani Kabupaten Terselenggaranya Seminar Agribisnis

80

80

80

80

3

4

Fasilitasi Pekan Daerah Petani Kontak Tani Andalan (KTNA )

Terfasilitasinya Pekan Daerah Petani Kontak Tani Nelayan Andalan ( KTNA )

100

Fasilitasi Pekan Nasional Kontak Tani Andalan ( KTNA )

Terfasilitasinya Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ( KTNA )

100

Fasilitasi Temu Usaha Agribisnis

Terfasilitasinya Temu Usaha Agribisnis

100

Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi untuk Bahan Rencana Tindak Lanjut (1 Dokumen Buku Laporan Evaluasi Penyuluhan ) Meningkatnya Pelayanan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyuluhan yang bersumber dari DAK bidang Peranian

1) Termotivasinya kelompok tani dalam pengembangan usaha tani di Kab. Pandeglang 2) Meningkatnya wawasan agribisnis petani

100

80

100

80

5

6

1 Kegiatan 50 Orang

50

1 Kegiatan ( Penas KTNA ) 25 Orang

50

1. Keg. Workshop Agribisnis (150 org)


80


G.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perikanan dan Kehutanan

1

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tepat Guna

2

Pameran Teknologi Tepat Guna

1. Terselenggaranya Uji Coba Lapangan Penerapan Teknologi Spesifik Lokasi 2. Terselenggaranya Seminar Hasil Uji Coba Teknologi Terselenggaranya Kegiatan Pameran Teknologi Tepat Guna

100

100

1. 39 Unit Ucolap 2. 8 kali Kegiatan Seminar

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Penerapan Teknologi Tepat Guna

92,17

2.2

2.2

70

100

89,28

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis Kinerja Pelayanan Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan.

2.3

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD



Berisikan uraian mengenai : 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan ataupun berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan oleh SKPD bersangkutan.



Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain : 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Untuk

melaksanakan

peran

Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan sekaligus sebagai agen pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan dibutuhkan lembaga profesionalisme dan tangguh yang dicirikan dengan kemampuannya

yang

selalu

melakukan

perbaikan-perbaikan

secara terus menerus (Countinues Improvement) dan secara terus menerus melaksanakan pembelajaran, baik organisasi itu sendiri (Learning Organization). Visi merupakan suatu harapan sekaligus tujuan yang ketercapaiannya memerlukan waktu yang panjang, karena visi tersebut

akan

selalu

berkembang

sesuai

dengan

kondisi

lingkungan strategis pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Mengacu kepada kondisi yang diharapkan tersebut, maka dirumuskan Visi Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pandeglang : “Terwujudnya sumberdaya manusia yang professional, kreatif, inovatif, kredibel dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan yang berwawasan lingkungan melalui kelembagaan yang mantap dan mandiri” Badan

pelaksana

Penyuluh

Pertnaian,

Perikanan

dan

kehutanan Kabupaten Pandeglang menyadari bahwa keberadaan organisasi ini sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi diharapkan

dapat

memberikan

peran

yang

nyata

bagi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten



Pandeglang pada khususnya, maupun masyarakat Pandeglang pada

umumnya,

pertanian,

terutama

perikanan

dan

dalam

Penyuluhan

kehutanan,

pada

untuk

bidang

menunjang

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui kelembagaan petani yang mantap dan mandiri di Kabupaten Pandeglang. Untuk itu, seluruh jajaran dan unit kerja di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang perlu memiliki pandangan dan komitmen agar organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pandeglang semakin dapat eksis, antisipasif, proaktif dan innovatif dimasa depan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi

serta menghadapi perubahan lingkungan

internal maupun eksternal organisasi maupun perkembangan permasalahan

bidang

Pertaniaan,

Perikanan

dan

Kehutanan

secara lokal, regional maupun global. Berdasarkan pernyataan visi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

tersebut,

puncak

keberhasilan yang dicita-citakan ditekankan pada meningkatkan kemandirian

petani

dalam

meningkatkan

produk

komoditas

tanaman pangan, hortikultura dan komoditas peternakan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang. Visi tersebut telah merupakan visi yang sangat baik dari Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan Kabupaten Pandeglang karena : 1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang .



2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. 3. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik yang terdapat di Kabupaten Pandeglang. 4. Memiliki orientasi terhadap masa depan. 5. Mampu

menjamin

kesinambungan

kepemimpinan

Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang. Misi yaitu sesuatu (pernyataan) yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tupoksi organisasi terlaksana dan berhasil dengan baik. Secara eksplisit mengandung apa yang hendak dicapai oleh kantor dan apa kegiatan operasional Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang : 1. Memperkokoh

dan

meningkatkan

kredibilitas

kelembagaan

pelaku utama dan pelaku usaha; 2. Mengembangkan profesionalitas SDM pertanian, perikanan dan kehutanan yang kreatif dan meningkatkan kapasitas pola pikir inovatif; 3. Meningkatkan dan membangkitkan semangat usaha disektor pertanian, perikanan dan kehutanan; 4. Peningkatan pemberdayaan pelaku utama agar mandiri dan berwawasan luas sesuai dengan perkembangan. 5. Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. 6. Meningkatkan kerjasama antar pelaku utama dan pelaku usaha agribisnis.



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Berdasarkan visi, misi yang telah ditetapkan diperlukan strategi sebagai rencanan tindak untuk merespon isu strategis rencana kerja pemerintah daerah agar dana dan pola rencana kerja terwujud sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Berdasarkan strategi pokok pemerintah daerah adalah yaitu (1) Pengembangan Ekonomi Lokal, (2) Pengembangan Kawasan Terpadu dan (3) Pemberdayaan Masyarakat, maka Rencana Kerja SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang menetapkan

strategi pada

setiap misinya adalah sebagai berikut : 1. untuk

misi

mewujudkan

kapabilitas

Badan

Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang

yang

profesional

dan

proporsional

berbasis

pelayanan yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

Kabupaten Pandeglang. b. Melaksanakan SDM Aparatur Struktural dan Fungsional Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. c. Menyelenggarakan

sarana

dan

prasarana

kerja

Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang. d. Memfasilitasi Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan.



e. Membuat

standarisasi

stakeholder

terhadap

oprasional penanganan

pedesaan

antar

ketersediaan

dan

distribusi Pangan . 2. Untuk

misi

melaksanakan

Penyuluhan

dan

Kemitraan

Pertanian serta Ketahanan Pangan, maka Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan Latihan dan Kunjungan Lapangan pertanian dan mitra tani. b. Membentuk dan Membina kelmpok Tani serta memfasilitasi bantuan kelompok tani. c. Meningkatkan penyediaan Lumbung Pangan. d. Membuat Peta Rawan Pangan dan Lumbung Pangan. e. Mendorong Pengembangan Sub-sub Terminal dan Pasar Tradisional Pangan serta sarana dan prasarana Pertanian. f. Meningkatka Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Lembaga Dana Penguatan Modal (LDPM). 3. Untuk misi Melaksanakan Koordinasi dan Pendistribusian Pangan bagi

daerah

Rawan

Pangan maka Strategi yang

diterapkan adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan koordinasi lembaga dengan instansi terkait guna mencapai tujuan. b. Memfasilitasi

Pembinaan

dan

Penanggulangan

Rawan

Pangan dengan Program Aksi Desa Mandiri Pangan. c. Mendorong Peningkatan Produksi pangan dan diverifikasi Pangan Lokal. d. Peningkatan Koordinasi pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).



e. Membangun Sistem Informasi Penanganan Dini Untuk Mengantisipasi Kerawanan Pangan. f. Monitoring Stok Ketersediaan Pangan di tingkat pedesaan dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat. 4. Untuk Misi meningkatkan Pembinaan Mutu dan Pola Konsumsi serta Keamanan Pangan ditempuh dengan Strategi sebagai berikut : a. Meningkatkan

budaya

Konsumsi

dengan

Pola

Pangan

Harapan (PPH). b. Meningkatkan Gerakan Budaya Penganekaragaman Pangan Lokal. c. Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan. d. Meningkatkan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang, aman dan halal. e. Membuat

Standarisasi

dan

Spesifikasi

Mutu

Produksi

Pangan Segar. f. Meningkatkan Pembinaan Produksi Pangan Lokal Industri Kecil, Menengah, dan Rumah Tangga. g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Operasi Pasar.

3.3. Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu (satuan) organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta

dalam

rangka

mencapai

tujuan

dan

sasaran

organisasi.


suatu


Program

pada

pelaksanaannya

harus

diarahkan

dan

memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, serta harus jelas jenis capaiannya pada saat peraturan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Program kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan

Kehutanan

Kabupaten

Pandeglang

mengacu

kepada Program yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 tahun 2007 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 20112016, yaitu sebagai berikut : a)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b)

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;

c)

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan; d)

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Dan Evaluasi;

e)

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan:

f)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

g)

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian

Perikanan dan Kehutanan; h)

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

i)

Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan adalah bagian dari program dan terdiri dari

sekumpulan tindakan penggerakan sumberdaya, baik yang berupa



personil (SDM), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian bersifat indikatif dalam UU nomor 25 tahun 2004 adalah

bahwa

diperlukan

informasi,

maupun

baik

keluaran

tentang

dan

sumberdaya

dampak

yang

yang

tercantum

didalam dokumen rencana termasuk rumusan kegiatan hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai. Kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang akan dilaksanakan yaitu : 1.

Belanja Tidak Langsung

2.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik

3.

Kegiatan Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

5.

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar

6.

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

7.

Kegiatan

Kelengkapan

Administrasi

ketatausahaan

Kepegawaian dan Kearsipan 8.

Kegiatan Layanan Administrasi Kantor

9.

Kegiatan Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

10. Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan 11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 13. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 14. Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD



15. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 16. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 17. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh 18. Kegiatan

Penyusunan

Programa

Penyuluhan

Pertanian

Perikanan dan Kehutanan 19. Kegiatan Peningkatan Kinerja Tenaga Penyuluh 20. Kegiatan Monitoring & Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluh 21. Kegiatan DAK Bidang Pertanian 22. Kegiatan Pendampingan DAK Bidang Pertanian 23. Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian 24. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 25. Kegiatan Fasilitasi Temu Usaha Agribisnis 26. Kegiatan Pameran pembangunan 27. Kegiatan Pelatihan bagi kelompok tani 28. Kegiatan Pembangunan Pos Penyuluhan Pertanian Perdesaan (POSLUDES) 29. Kegiatan

Pengadaan

Sarana

dan

Prasarana

Pertanian


Teknologi


Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangatlah tergantung pada kualitas perencanaannya. Rencana Kerja SKPD Tahun 2013 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan menerapkan prinsipprinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2011-2016, Pola Dasar Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten 2009-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016 dan masa transisi 2016, yang menjadi dasar secara umum bagi penyusunan Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2013. Pelaksanaan

dan

penerapan

Rencana

Kerja

mensyaratkan

pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di dalam satu program ataupun antar program dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan juga melibatkan penguatan peran stakeholder/pelaku pembangunan terkait dari berbagai elemen masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangatlah tergantung pada kualitas perencanaannya. Rencana Kerja SKPD Tahun 2013 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan menerapkan prinsipprinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2011-2016, Pola Dasar Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten 2009-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016 dan masa transisi 2016, yang menjadi dasar secara umum bagi penyusunan Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

Kabupaten Pandeglang tahun

anggaran 2013. Pelaksanaan

dan

penerapan

Rencana

Kerja

mensyaratkan

pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di dalam satu program ataupun antar program dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Didalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

juga

melibatkan penguatan peran stakeholder/pelaku pembangunan terkait dari berbagai elemen masyarakat. Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

merupakan dasar evaluasi kinerja dan laporan

akuntabilitas bagi pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013.

Pandeglang, Juli 2013 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PANDEGLANG

Drs.H.AGUS SUMARDANI, MM NIP. 196103201983031011



Lampiran 1 LAMPIRAN RENJA Pada bagian lampiran dapat dilihat tabel rumusan rencana program dan kegiatan SKPD


No title

Recommend Documents