LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR : 22 TAHUN 2008 TANGGAL : 21 Juli 2008
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 1.
NAMA JABATAN
: KEPALA BADAN
2.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi : a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu. b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan Walikota. c. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan. d. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu.
3.
RINCIAN TUGAS : 3.1 Merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 3.2 Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu. 3.3 Mengkoordinir dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan. 3.4 Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan pada sekretariat dan bidang-bidang di bawahnya. 3.5 Mengkoordinir dan mengarahkan pengelolaan retribusi yang dilimpahkan kepada badan. 3.6 Menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. 3.7 Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada bidang-bidang di bawahnya. 3.8 Menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang yang dilimpahkan oleh Walikota.
(1)
3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18
Mengkoordinasikan tim teknis dalam rangka pemeriksaan lapangan melalui bidang-bidang yang terkait. Memberikan informasi kepada dinas terkait secara periodik tentang jenis, jumlah dan retribusi perizinan/non perizinan yang diterbitkan. Melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu kepada kepada masyarakat. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang di kelola Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Senantiasa melaksanakan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas proses pengadaaan barang/jasa di lingkup badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan sesuai bidangnya. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(2)
1.
NAMA JABATAN
: KEPALA BAGIAN TATA USAHA
2.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI : Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan badan. b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat. c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian badan. d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan. e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.
3.
RINCIAN TUGAS : 3.1. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis badan. 3.2. Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan tahunan badan. 3.3. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran badan. 3.4. Menyusun rencana program dan kegiatan di lingkungan sekretariat. 3.5. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan. 3.6. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan badan. 3.7. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan tertib administrasi barang-barang inventaris badan. 3.8. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan badan. 3.9. Membantu atasan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan badan. 3.10. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat. 3.11. Membantu atasan dalam mengkoordinir proses pengadaan barang/jasa di lingkup dinas. 3.12. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. 3.13. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan. 3.14. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan-laporan pelaksanaan kegiatan badan. 3.15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)
1.
NAMA JABATAN
: KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
2.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI : Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program. b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan badan. c. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja badan. d. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program.
3.
RINCIAN TUGAS : 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program. 3.2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis badan. 3.3. Membantu atasan dalam mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan tahunan badan. 3.4. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran bekerjasama dengan Sub Bagian Keuangan. 3.5. Membantu atasan dalam menyusun laporan kinerja badan bekerjasama dengan Sub Bagian Keuangan. 3.6. Membantu atasan dalam menyusun laporan akuntabilitas badan. 3.7. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan badan. 3.8. Melaksanakan kegiatan lain pada Sub Bagian Program. 3.9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan evaluasi program dan kegiatan pada badan. 3.10. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. 3.11. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan. 3.12. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program. 3.13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)
1.
NAMA JABATAN
: KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
2.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI : Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan urusan keuangan di lingkungan badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan. b. Pelaksanaan administrasi keuangan badan. c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan badan. d. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
3.
RINCIAN TUGAS : 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan. 3.2. Menyiapkan bahan sebagai masukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran. 3.3. Mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi semester dan prognosis tahun berjalan. 3.4. Membantu atasan dalam mengkoordinasikan urusan perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan neraca badan. 3.5. Membantu atasan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan badan. 3.6. Membantu atasan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi anggaran badan. 3.7. Melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. 3.8. Melaksanakan pembayaran kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada badan. 3.9. Melaksanakan kegiatan lain pada Sub Bagian Keuangan. 3.10. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. 3.11. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan. 3.12. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan. 3.13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(5)
1.
NAMA JABATAN
: KEPALA SUB KEPEGAWAIAN
BAGIAN
UMUM
DAN
2.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. b. Pelaksanaan administrasi urusan Umum dan Kepegawaian. c. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. d. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3.
RINCIAN TUGAS : 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3.2. Melaksanakan urusan kearsipan dan pengagendaan surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar. 3.3. Melaksanakan urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga badan, termasuk perjalanan dinas. 3.4. Melaksanakan administrasi dan pengelolaan inventaris/barang badan (rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan pelaporan). 3.5. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan protokoler. 3.6. Melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan badan, mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dan usulan mutasi pegawai, pemberhentian serta pensiun pegawai di lingkungan badan. 3.7. Mempersiapkan usulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai di lingkungan badan. 3.8. Membuat daftar urut kepangkatan, cuti dan absen pegawai. 3.9. Melaksanakan pengurusan kartu kepegawaian antara lain KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN. 3.10. Melaksanakan kegiatan lain pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3.11. Menyiapkan bahan dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkup badan. 3.12. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. 3.13. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan. 3.14. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3.15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(6)
1.
NAMA JABATAN
: KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN
NON
2.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI : Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melakukan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian mempunyai fungsi : a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian. b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian. c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian. d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian.
3.
RINCIAN TUGAS : 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian. 3.2. Mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian. 3.3. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian. 3.4. Mengkoordinasikan tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait, yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian. 3.5. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil peninjauan lapangan serta menandatangani BAP bersama-sama dengan Tim Teknis. 3.6. Mengkoordinir staf dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan dan penyusunan laporan kepada dinas terkait secara periodik tentang jenis, jumlah dan retribusi perizinan/non perizinan yang diterbitkan. 3.7. Melaksanakan sosialisasi dan informasi tentang pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian kepada masyarakat dan pelanggan. 3.8. Mengkoordinir staf dalam melaksanakan pendaftaran dan pemrosesan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian. 3.9. Menangani dan menindaklanjuti pengaduan konsumen yang berhubungan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian. 3.10. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian. 3.11. Menyusun konsep final Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dokumen perizinan dan non perizinan bidang perekonomian. 3.12. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. 3.13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
(7)
3.14. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian. 3.15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(8)
1.
NAMA JABATAN
: KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN
NON
2.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI : Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melakukan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinandan non perizinan bidang Pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan mempunyai fungsi : a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan. b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan. c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan. d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan.
3.
RINCIAN TUGAS : 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan. 3.2. Mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan. 3.3. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan. 3.4. Mengkoordinasikan tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah, yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan. 3.5. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil peninjauan lapangan serta menandatangani BAP bersama-sama dengan Tim Teknis. 3.6. Mengkoordinir staf dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan dan penyusunan laporan kepada dinas terkait secara periodik tentang jenis, jumlah dan retribusi perizinan/non perizinan yang diterbitkan. 3.7. Melaksanakan sosialisasi dan informasi tentang pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan kepada masyarakat dan pelanggan. 3.8. Mengkoordinir staf dalam melaksanakan pendaftaran dan pemrosesan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan. 3.9. Menangani dan menindaklanjuti pengaduan konsumen yang berhubungan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan. 3.10. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan. 3.11. Menyusun konsep final Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dokumen perizinan dan non perizinan bidang pembangunan. 3.12. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. 3.13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
(9)
3.14. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan. 3.15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(10)
1.
NAMA JABATAN
: KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI : Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melakukan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Kesejahteraan Rakyat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat. b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat. c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat. d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
3.
RINCIAN TUGAS : 3.1. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat. 3.2. Mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat. 3.3. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat. 3.4. Mengkoordinasikan tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah, yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyat. 3.5. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil peninjauan lapangan serta menandatangani BAP bersama-sama dengan Tim Teknis. 3.6. Mengkoordinir staf dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan dan penyusunan laporan kepada dinas terkait secara periodik tentang jenis, jumlah dan retribusi perizinan/non perizinan yang diterbitkan. 3.7. Melaksanakan sosialisasi dan informasi tentang pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Kesejahteraan Rakyat kepada masyarakat dan pelanggan. 3.8. Mengkoordinir staf dalam melaksanakan pendaftaran dan pemrosesan perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyat. 3.9. Menangani dan menindaklanjuti pengaduan konsumen yang berhubungan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyat. 3.10. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyat. 3.11. Menyusun konsep final Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dokumen perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyat.
(11)
3.12. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. 3.13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan. 3.14. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat. 3.15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. WALIKOTA MAGELANG
FAHRIYANTO
(12)
