No title

Renstra SKPD 2012-2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 01 Tahun 2008 tentang susunan organisasi tatalaksana, bahwa Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, secara operasional dan administrasi bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karimun, keberadaan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, disampaing sebagai salah satu untuk mempertahankan dan melestarikan khasanah seni dan budaya daerah, tetapi disisi lain menggali potensi budayawan daerah, bakat dan membangun sarana prasarana wisata yang mampu menarik wisatawan asing untuk masuk ke Kabupaten Karimun. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya lebih terarah maka disusunlah suatu dokumen perencanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Karimun 2012 – 2016 yang merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2006

tentang Penataan Ruang serta

memperhatikan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Penjabaran tugas dan fungsinya sehingga perlu meresponsi secara proaktif dalam mengatasi permasalahan yang timbul. Dengan demikian diperlukan Rencana Strategis (RENSRA). Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun pertolak ukur dari Renstra Tahun 2006 – 2011 Sebagai pedoman operasional. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang dapat mengkomodir semua kebutuhan masyarakat dan melakukan pembangunan yang terencana, terkoordinasi dan cepat mengejar ketertinggalannya, sehingga dapat secepatnya mensejajarkan diri bahkan lebih maju pembangunan Pariwisatanya dari Kabupaten lain yang sudah lebih dulu melaksanakan pembangunan dan berkembang lebih awal. Rencana strategis merupakan dokumen publik yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Karimun lima tahun kedepan. Maka pelaksanakan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun

Page 1


rencana strategis pariwisata merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam dunia pariwisata. Pelaksanaan

Renstra

pariwisata

diharapkan

dapat

menjadi

bingkai

dalam

pelaksanaan pariwisata, sehingga terwujud pariwisata yang maju di Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau, pada umumnya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat di sekitar wilayah pariwisata baik langsung maupun tidak langsung. Peran aktif stake holder sangat berperan sekali dalam memajukan pariwisata secara profesional dan dinamis. Dalam periode ini Renstra disusun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pelaksanaan pembangunan akan dapat berjalan dengan baik apabila ada sinergi antara pemerintah daerah, disamping partisipasi dan peran serta seluruh pelaku pembangunan lainnya di daerah. Hal ini terutama berkaitan erat dengan sumber daya

dan

sumber dana

pemerintah

daerah

dalam menggerakkan

roda

pembangunan. Sebuah Dokumen Perencanaan, Renstra ini memuat Visi dan Misi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, serta sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan visi melalui suatu rencana lima tahun kedepan untuk melaksanakan program – program yang strategis yang telah ditetapkan berdasarkan sasaran – sasaran strategis yang ada. 1.2. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun Tahun 2012 – 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

:

PENDAHULUAN 1.1. Umum 1.2. Sistimatika 1.3. Alur Fikir Penyusunan Renstra Strategis 1.4. Dasar Hukum.

BAB II

:

Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pafriwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun. 2.1. Gambaran Umum Dinas Pariwisata seni dan budaya Kabupaten Karimun saat ini.

Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun

Page 2


2.2. Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun. 2.3. Struktur Organisasi 2.4. Tugas Pokok dan Fungsi. 2.5. Kondisi Dinas Pariwisata seni dan BudayaKab. Karimun sampai saat ini ( 2007- 2011 ) 2.6. Data Kunjungan Wisata dan Daya Tarik Wisata : - Jumlah Perudahaan/Akomodasi - Lokasi Objek wisata - Rumah Makan dan Restoran - Nama-nama tempat objek wisata - Nama-nama hotel di Kabupaten Karimun - Nama-nama agen wisata dan travel BAB III

:

Isu-isu Trategis 3.1. Isu-isu strategis dan Permasalahan 3.2. Permasalahan 3.3. Kejadian Lingkungan Strategis.

BAB IV

:

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan dan Sasaran.

BAB V

:

Strategis dan Kebijakan.

BAB VI

:

Rencana Program dan Kegiatan.

BAB VII :

Penutup.


Page 3


1.3. Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Karimun, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun menyusun Rencana Strategis periode 2012 – 2016 dengan alur pikir sebagai berikut :

KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KABUPATEN KAIMUN

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Umpan Balik

Cara Merealisasikan Tujuan

Umpan Balik

Strategi :   

Program Kegiatan Kebijakan


Page 4


1.4. Dasar Hukum. Adapun yang menjadi dasar dan landasan hukum dari penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2012 – 2016 di Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Karimun, adalah : 1. Undang-Undang No.9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No 3427); 2. Undang-undang nomor 23 tahun 1999tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kaputaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ( lembaga Negara Tahun 1999 nomor 181, tambahan lembaga Negara nomor 3902 ) 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah ( lembaga Negara Tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaga Negara nomor 4437 ) 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah


Page 5


13.

14. 15.

16.

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Usaha Kepariwisataan Kabupaten Karimun,


Page 6


BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KABUATEN KARIMUN. 2.1. Gambaran Dinas Pariwisata Senni dan Budaya Kabupaten Karimun pada saat ini : Kondisi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun sebagai Dinas yang menangani masalah Pariwisata, Seni dan Budaya. Kondisi personil Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun hingga saat ini dapat dilihat pada Tabel 1.

JABATAN

JENJANG PENDIDIKAN

SMU SMEA

1

2

3

S M K 4

JENIS PENDIDIKA N

D2

D3

S1

S2

5

6

7

8

KEPALA

JENIS KEPEGAWAIAN

LATIHA N JABAT AN

PN S

CPNS

HON ORE R

9

10

11

12

13

SARJANA PLS

V

-

-

SPAMA SPAME N

-

-

-

-

V

-

BAGIAN TATA USAHA

-

-

-

-

V

-

SARJANA MUDA

V

-

-

Diklat PIM TK.III

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

-

-

-

-

V

-

S.1 Manajemen

V

-

-

-

SUB. BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN

V

-

-

-

-

-

SMA IPS

V

-

-

DIKLAT PIM IV


Page 7


BIDANG PROMOSI & ATRAKSI PARIWISATA

SEKSI SARANA PROMOSI PARIWISATA

V

-

-

Diklat PIM TK.III

V

-

-

DIKLAT PIM IV

V

-

-

-

V

-

-

Diklat PIM TK.III

V

-

-

DIKLAT PIM IV

V

-

-

-

V

-

-

-

V

-

-

-

S.1 -

-

-

-

v

Sarjana MIFA

S,1 -

-

-

-

V

-

Hubungan Internasional S.1

SEKSI ATRAKSI PROMOSI PARIWISATA BIDANG OBJEK, SARANA PARIWISATA SEKSI PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA SEKSI PENGEMBANGAN SARANA PARIWISATA

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

V

-

Sarjana Administrasi Negara S.2 Manajemen

S.1 -

-

-

-

V

-

Administrasi Negara

S.1 -

-

-

-

V

-

Ilmu Administrasi

D.II BIDANG SENI DAN BUDAYA

-

-

-

SEKSI KESENIAN DAN NILAI BUDAYA

-

-

-

SEKSI PEMBINAAN BUDAYA DAERAH

-

-

-

BIDANG MUSEUM, KEPURBAKALAA N & SEJARAH

-

V

-

-

-

V

-

-

-

V

-

Keguruan dan ilmu Pendd.

S.1 -

-

-

-


V

-

Ilmu Pendidikan

Page 8


SEKSI SEJARAH, ADAT DAN KEPERCAYAAN

-

*

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

SEKSI MUSEUM & KEPURBAKALAAN

-

-

-

-

STAF PERENCANAAN

-

-

-

V

-

D.3 Pariwisata

-

-

-

STAF PERENCANAAN

-

-

-

V

-

D.3 Pariwisata

-

-

-

STAF PERENCANAAN

-

-

-

-

D.2 Komputer

-

-

-

-

-

V

-

-

V

STAF

S.1 -

V

-

-

Kuminikasi STAF

-

-

-

V

-

-

PARIWISATA

V

-

-

-

STAF

-

-

-

V

-

-

AKUNTANSI

V

-

-

-

STAF

-

-

-

V

-

-

PARIWISATA

V

-

-

-

STAF

-

-

-

V

-

-

PARIWISATA

V

-

-

-

STAF

-

-

-

V

-

-

PARIWISATA

V

-

-

-

STAF

-

-

-

V

-

-

PARIWISATA

V

-

-

-

STAF

-

-

-

V

-

-

EKONOMI

V

-

-

-

STAF

-

-

-

-

V

-

EKONOMI

-

-

V

-

STAF

-

-

-

V

-

-

AKUNTANSI

-

-

V

-


Page 9


STAF

-

-

-

V

-

-

PARIWISATA

-

-

V

-

STAF

-

-

-

-

-

-

PARIWISATA

-

-

V

-

STAF

-

V

-

-

-

-

AKUNTANSI

-

V

-

-

STAF

V

-

-

-

-

-

IPS

-

-

V

-

STAF

V

-

-

-

-

-

IPS

-

-

V

-

STAF

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

STAF

-

V

-

-

-

-

-

-

V

-

-

STAF

V

-

-

-

-

-

IPA

-

-

V

-

STAF

V

-

-

-

-

-

IPS

-

-

V

-

STAF

-

-

V

-

-

-

-

-

-

V

-

STAF

V

-

-

-

-

-

IPS

-

-

V

-

V

Dari Tabel dapat dilihat kondisi personil Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun hingga saat mempunyai 35 ( Tiga Puluh Lima ) PNS dengan memiliki SDM yang berbeda sesuai dengan tabel diatas dan 16 ( Enam belas ) orang Pegawai Honorer. Dari jumlah PNS yang ada Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan sudah memadai, sehingga tidak ada jabatan struktural yang belum terisi berdasarkan Struktur Organisasi Tata Kerja yang telah ditetapkan.

2.2 . Gambaran Pelayanan Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata Seni dan Budaya sesuai dengan lingkup tugasnyaDalam melaksanakan tugas sebagai mana di atas, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai fungsi : 1. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi urusan perencanaan, evaluasi. keuangan, umum dan kepegawaian. 2. Penyusunan program di bidang pariwisata dan kebudayaan; 3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,koordinasi serta pembinaan teknis di bidang destinasi pariwisata; Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun

Page 10


4. Perumusan kebijakan teknis ,fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pemasaran pariwisata 5. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang nilai seni,dan budaya. 6. Pelaksanaan pemberian Rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pariwisata seni dan budaya. 7. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pariwisata seni dan budaya. 8. Penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata seni dan budaya berskala kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan nasional, penetapan kebijakan propinsi dan penetapan kebijakan kabupaten, dalam pengembangan sistm informasi kepariwisataan. 10. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten 11. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten dan propinsi. 12. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pariwisata Seni dan Budaya yang diserahkan oleh Bupati. 2.3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun. Sebagai Lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai tugas membantu Bupati didalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh 1 ( satu ) orang sekretaris, 4 (empat) kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari : 1. Sekretaris 2. Bidang Promosi dan Atraksi Pariwisata 3. Bidang Obyek dan Sarana Pariwisata 4. Bidang Seni dan Budaya 5. Bidang Museum, Kepurbakalaan dan sejarah. Dari 5 ( lima ) jabatan fungsional dapat pula diuraikan masing masing bidang membawahi sebagai berikut : 1.

Sekretairs membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

2.

Bidang Promosi dan Atraksi Pariwisata membawahi :


Page 11


a. Seksi Sarana Promosi Pariwisata b. Seksi Atraksi Promosi Pariwisata 3.

Bidang Obyek dan sarana Pariwisata membawahi : a. Seksi Pengembangan Obyek Pariwisata b. Seksi Pengembangan Sarana Pariwisata

4.

Bidang Seni dan Budaya membawahi : a. Seksi Kesenian dan Nilai Budaya b. Seksi Pembinaan Budaya Daerah

5.

Bidang Museum, Kepurbakalaan dan Sejarah membawahi : a. Seksi Museum dan Kepurbakalaan b. Seksi Sejarah, Adat dan Kepercayaan.

Secara terinci untuk lebih mengetahui jumlah bidang dan seksi yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dapat dilihat pada struktur berikut ini : Gambar 1.1 Struktur Organisasai Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun Perda No. 16 tahun 2008 KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Subbag. Umum Dan Kepegawaian

Subbag. Perencanaan dan Keuangan

Bid. Promosi & Atraksi Pariwisata

Bid. Objek dan Sarana Pariwisata

Bid. Seni & Budaya

Bid. Museum, Kepurbakalaan &

Seksi sarana Promosi Pariwisata

Seksi Pengembangan Objek Pariwisata

Seksi Kesenian & Nilai Budaya

Seksi Museum & Kepurbakalaan

Seksi Atraksi Promosi Pariwisata

Seksi Pengembangan sarana Pariwisata

Seksi Pembinaan Budaya Daerah

Seksi Sejarah Adat & Kepercayaan


Page 12


2.3. Tugas Pokok dan Fungsi. Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi masing-masing bagian/ bidang adalah sebagai berikut : 1.

Bagian Sekretariat : 

Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Dinas;



Melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas;

2.



Mengelola urusan rumah tangga Dinas;



Mengelola Keuangan Dinas;



Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Dinas;



Menyusun perencanaan kegiatan Dinas;



Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;



Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan pimpinan.

Bidang Promosi dan Atraksi Pariwisata : 

Melakukan perencanaan umum promosi dan Atraksi Pariwisata;



Mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Promosi dan Atraksi Pariwisata;



Melaksanakan promosi dalam maupun luar negeri tentang pariwisata daerah;



Memberikan pelayanan izin pengembangan pariwisata daerah;



Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Promosi dan Atraksi Pariwisata;



Melakukuan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan Promosi dan Atraksi Pariwisata;

 3.

Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bidang Objek dan Sarana Pariwisata : 

Melakukan perencanaan umum penataan obyek dan sarana pariwisata,



Mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penataan obyek, pengadaan sarana dan prasarana pariwisata;



Melaksanakan Obyek dan Sarana Pariwisata daerah;



Menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan obyek persiapan sarana dan pementasan atraksi pariwisata;


Page 13

No title

Recommend Documents