Oleh:
Welin Kusuma ST, SE, SSos, SH, SS, SAP, MT, MKn RFP-I, CPBD, CPPM, CFP®, Aff.WM, BKP
http://peradi-sby.blogspot.com http://welinkusuma.wordpress.com/advokat/
ELEMEN TERPENTING KITA BUKAN OTAK, melainkan APA YANG MENUNTUN OTAK KITA, yaitu : KEPRIBADIAN, HATI, KEBAIKAN & IDE PROGRESIF Fyodor Dostoyevsky (1821-1881 M) Sindo, 11-03-2007
MANUSIA TEMUKAN KEBAHAGIAAN jika BISA AKTUALISASIKAN BAKATNYA secara NYATA & UTUH Aristoteles
MANUSIA AKAN SELAMAT jika MEMENUHI KEWAJIBAN, dan mau REALISIR POTENSI, DAN TIDAK PASIF. Falsafah Jawa
1. PENDAHULUAN Perkembangan ilmu pengetahuan : - Filsafat lahir sejak ratio mengalahkan mitos (demitologi). - Berawal dari Filsafat Yunani (mitos- logos). - Socrates (470-399 SM), Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM) merasionalkan kondisi masyarakat Yunani yang penuh mitologi. - Mulai jaman Plato, orang Yunani pikir & perhatikan : ide-ide, realitas-ilusi, fakta-fiksi, bentuk-substansi. Plato : - Realitas Inderawi = cerminan realitas sebenarnya (ide/bersifat rohaniah). - Realitas manusia = rohani (jiwa), - Badan/Duniawi = hanya bayang-bayang & sementara. sementara.
2. Pendahuluan Filsafat : - Berpikir menyeluruh & mendalam (Socrates). - Menurut Aristoteles, filsafat = aktivitas aqliyah yg dapat dipertanggungjawabkan (Kuntowibisono).
3. DEFINISI ETIKA De Vos : - Ilmu tentang moral. - Merupakan cabang filsafat. Verkuyl : Kesusilaan, perasaan batin/ kecenderungan hati untuk baik.
4. Definisi Etika K. Bertens : a. Ilmu tentang baik & buruk. b. Sistem nilai : - Nilai tingkah laku, - Ada pada diri manusia maupun dalam kehidupan bermasyarakat. c. Kumpulan nilai moral (kode etik).
5. Definisi Etika Ny. Mien Uno a. Pedoman cara hidup yang benar (baik dari sudut budaya, susila, maupun agama). b. Aturan sopan santun & tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia,
(I) 6. Definisi Etika Falsafah Jawa : Sikap dasar (rasa) yang mendalam dan benar.
7. HUKUM
Mudah dikodifikasi. Atur tingkah laku. Hanya menyangkut perbuatan lahiriah. Sanksi dapat dipaksakan. Dasarnya kehendak bangsa & negara
MORAL
Sulit dikodifikasi. Atur sikap bathin. Menyangkut batiniah : gundah, malu, tidak tenang. Sanksi tidak dapat dipaksakan. Dasarnya norma (individu/masyarakat tidak dapat mengubah norma moral).
8. HUKUM KODRAT 1. Thomas Aquinas (1225-1275 M, Itali) : Hukum alam yang bersemayam pada akal budi : - Bisa bedakan baik/buruk, - Moral yg baik dilakukan, yang jahat dihindari, - Merupakan simbol keunggulan/bukti martabat manusia, - Menjadi dasar moralitas & kriteria nilai (tiada hukum, jika hukum itu tak adil). - Berperan ciptakan ketertiban sosial/alam, (bonum est faciendum, malum est vitandum),
9. Hukum Kodrat Menurut Thomas Aquinas (=Aristoteles) : - Alam semesta = kesatuan substansi (benda mati, tumbuhan, binatang, dan manusia yang berbeda-beda wujud), - Tiap substansi punya tujuan & berguna bagi makhluk yang lebih tinggi, terus ke yang lebih tinggi hingga ke Tuhan, - Aturan semesta alam adalah demi kemuliaan Tuhan, lalu diteruskan ke manusia agar tahu baik/buruk.
10. Hukum Kodrat (IV) 2. Ulpianus : - Hukum yang diajarkan alam kepada semua makhluk, - Khusus manusia diberi kecenderungan tertentu a.l. untuk mengetahui kebenaran tentang Tuhan, dan tentang bagaimana hidup bermasyarakat.
11. Hukum Kodrat 3. Plato : - Di samping dunia yang kelihatan/gejala (fenomen ) terdapat suatu dunia lain yang tidak kelihatan (eidos). - Fenomen dipahami melalui pengamatan, - Eidos dipahami melalui penalaran/theoria. - Hukum kodrat bersumber pada suatu yang Ada, Kekal, Indah & Baik (hokalo kagathos).
12. PROSES MENGENAL ETIKA 1. Socrates : - Keutamaan itu bisa diajarkan kepada siapapun, - Bila kepadanya diajarkan tentang apa yang dianggap baik, maka seseorang akan bertingkahlaku sesuai ajaran itu.
13. Proses Mengenal Etika 2. Aristoteles : Keutamaan itu hanya bisa diajarkan kepada orang yang sudah memiliki rasa/bibit moral (yang baik).
14. ETIKA = MORAL
Etika Ethos (Yunani) Sikap dasar Pandangan Nilai Suasana
Moral Mos/Mores (Italy) Tabiat/watak/akhlak Cara hidup Adat istiadat Kebiasaan
Catatan : Menyangkut nilai/norma tentang bagaimana seseorang bertingkah laku.
15. ETIKA - FILSAFAT ETIKA = CABANG TERTUA FILSAFAT. Tugasnya : Menyelidiki apa yang harus dilakukan manusia. Kajiannya : Hati nurani, keutamaan, kebebasan, tanggung jawab, hak & kewajiban.
16. NORMA MORAL
Merupakan norma tertinggi. Tidak bisa ditaklukkan norma lain. Mengukur norma lain (a.l. etiket & hukum). Norma lain tsb. tunduk pada norma moral.
17. SISTIM ETIKA 1.
2.
3.
4.
Hedonisme : Nikmat Duniawi (Aristippos 433 SM, Epikuros 341 SM). Eudemonisme : Bahagia/Tujuan Baik (Aristoteles). Utilitarianisme : Berguna (Jeremy Bentham). Deontologi : Maksud (Immanuel Kant).
18. ETIKA INDIVIDUAL & SOSIAL 1. Etika Individual : Filsafat tentang kewajiban seseorang terhadap diri sendiri. 2. Etika Sosial : Filsafat tentang kewajiban & tanggung jawab manusia sebagai bagian dari masyarakat.
19. PROFESI a. Sebutan/jabatan di mana penyandangnya memiliki pengetahuan khusus & standing tertentu b. Kelompok terbatas orang-orang yang memiliki pengetahuan khusus, dan dengan pengetahuan khusus itu mereka dapat berfungsi secara lebih baik daripada orang lain pada umumnya, serta sarat nilai : -
Idealisme, Sadar kewajiban, Berani, sesuai tuntutan profesi, Tidak sekedar mencari nafkah.
20. ETIKA PROFESI - Bagian dari etika sosial, - Norma, syarat, dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh profesional, - Berisi hak-hak fundamental & aturan perilaku dalam berprofesi, - Tertulis & sistematis.
21. TUJUAN ETIKA PROFESI -
Standar etika, Standar tentang apa yang boleh/tidak, Himbauan moralitas, - Sarana kontrol sosial. Plato : - Tujuan etika adalah menemukan aturan/arah agar hidup manusia utuh. - Tidak sekedar bertahan (zen),melainkan agar lebih bernilai (euzen). - Berhasil, baik, bermakna & tidak percuma.
22. MANFAAT ETIKA PROFESI 1.
Intinya :
-
Pedoman/kompas perilaku dalam berprofesi.
-
Jaminan mutu profesi (adanya layanan yang baik).
23. Manfaat Etika Profesi 2. Ny. Mien Uno Etika merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan kita dalam pergaulan maupun karir di pekerjaan. (Eksekutif, September 2006, h. 34).
24. KODE ETIK PROFESI HUKUM
Kewajiban menjalankan profesi dengan penuh tanggung jawab atas hasil/dampaknya. Keharusan untuk tidak melanggar hak orang lain. Bukan hukum, melainkan nilai/norma moral. Tolok ukur bagi profesional dalam menegakkan hukum, perikemanusiaan, dan keadilan. Membentuk ethos kerja, tanggungjawab keilmuan & integritas moral.
(Yang menyingkap dimensi etis hidup manusia, adalah hati nurani).
25. HAK
Hak : - Klaim yang sah, - Yang dibuat oleh orang/kelompok, terhadap orang/kelompok lain. Hak Legal : - Didasarkan prinsip hukum. Hak Moral : - Didasarkan prinsip moral. Hak Khusus : - Dimiliki berdasar relasi/fungsi khusus (contract). Hak Umum : - Dimiliki berdasar martabat sebagai manusia (HAM). - HAM tidak diberikan ole masyarakat negara (hukum positif).
26. PROFESI HUKUM - Yang tergolong profesi bebas (vrij beroep): 1. Advokat (UU 18/2003), 2. Notaris (UU 30/2004). - Lain-lain : 1. Polisi (UU 2/2002), 2. Jaksa (UU 16/2004), 3. Hakim (UU 4/2004).
- UU 18/2003 tentang Advokat (UUA) (berlaku sejak diundangkan, yaitu tanggal 5 April 2003). - Kode Etik Advokat Indonesia (ditetapkan di Jakarta, 23 Mei 2002).
28. PENGERTIAN & STATUS ADVOKAT Advokat : - Orang yang berprofesi (berpraktek) memberi jasa hukum, - Di dalam maupun di luar pengadilan, - Yang memenuhi persyaratan sesuai UU. (Pasal 1 huruf a KE & Pasal 1 angka 1 UUA). Status : - Penegak hukum, bebas, dan mandiri. (Pasal 5 ayat 1 UUA). - Dalam jalankan profesi di Pengadilan, sejajar dengan Jaksa & Hakim, serta mendapat perlindungan hukum, UU & Kode Etik (Pasal 8 huruf a UUA).
29. JASA HUKUM : Jasa hukum yang diberikan Advokat, berupa : - konsultasi hukum, - bantuan hukum, - menjalankan kuasa, - mewakili, mendampingi, membela & lakukan tindakan hukum lain, Semua itu untuk kepentingan hukum klien (Pasal 1 angka 2 UUA).
30. BANTUAN HUKUM : - Pasal 1 angka 9 UUA Jasa hukum yang diberikan Advokat secara cuma2 kepada klien tak mampu. - Pasal 7 huruf h UUA & 22 ayat (1) UUA Advokat WAJIB beri bantuan hukum cuma2 kepada pencari keadilan yang tak mampu.
31. KLIEN : Orang, badan hukum/lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari advokat (Pasal 1 angka 3 UUA).
32. HONORARIUM Pasal 1 huruf f KE & Pasal 1 angka 7 UUA - Pembayaran kepada/imbalan yang diterima Advokat (atas pemberian jasa hukum), berdasarkan kesepakatan/ perjanjian dengan Klien. Pasal 21 UUA (1). Advokat BERHAK MENERIMA HONORARIUM atas jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya. (2). Besarnya ditetapkan secara WAJAR berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
33. PELAKSANAAN KODE ETIK Pasal 9 KE Advokat WAJIB tunduk/patuhi KE dan (sesuai Ps. 26 ayat 2 UUA) Ketentuan tentang Dewan Kehormatan. Pengawasan : DEWAN KEHORMATAN. Pasal 26 ayat (4) UUA Pengawasan dilakukan oleh Organisasi Advokat. Pasal 1 huruf e KE Dewan Kehormatan = Lembaga/badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi Advokat.
34. KEPRIBADIAN Pasal 2 KE Bertaqwa kepada Tuhan YME, Bersikap satria, jujur, luhur, mulia, Menjunjung tinggi Hukum, UUD, KE & Sumpah Jabatan.
35. kepribadian Pasal 3 KE a. Tidak sesuai keahlian/hati nurani : TOLAK. b. Utamakan tegaknya hukum, kebenaran & keadilan (bukan imbalan materi). c. Bebas (pengaruh), Mandiri & Perjuangkan HAM. d. Pelihara solidaritas di antara sejawat. e. Tidak bekerja lain yang rugikan kebebasan, derajad & martabat.
36. kepribadian Pasal 3 KE f. Junjung tinggi profesi Advokat sebagai officium nobile. g. Sopan terhadap semua pihak (baca Ps. 6 ayat 2 & 3 UUA). h. Selama duduki jabatan negara, maka nama tidak boleh dicantum/digunakan siapapun atau kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses.
37. ADVOKAT - KLIEN Pasal 4 KE a. Dalam perkara perdata, HARUS utamakan jalan damai. b. Tidak menyesatkan Klien. c. Tidak menjamin menang. d. HR pertimbangkan kemampuan KLIEN. e. Tidak bebani biaya yang tidak perlu. f. Beri perhatian sama, meski Klien cuma2. g. TOLAK perkara yg tidak ada dasar hukumnya.
38. advokat - klien h. WAJIB pegang RAHASIA JABATAN, meskipun perkara telah selesai. i. Tidak lepaskan tugas ketika Klien dalam posisi tidak menguntungkan. j. HARUS mengundurkan diri sepenuhnya, bila pihakpihak yang menggunakan jasa hukum untuk mengurus kepentingan bersama, ternyata kemudian terjadi pertentangan kepentingan di antara Klien tsb. k. Punya HAK RETENSI, sepanjang tidak merugikan kepentingan Klien.
39. ADVOKAT – TEMAN SEJAWAT Pasal 5 KE Saling hormati, hargai, dan percayai. Tidak gunakan kata-kata tidak sopan (lisan/tertulis). Keberatan thd tindakan teman sejawat yang dianggap melanggar KE, tidak boleh disiarsiarkankan, melainkan diajukan ke DEWAN KEHORMATAN. Tidak boleh merebut Klien teman sejawat.
40. advokat – teman sejawat
Baru menangani ex Klien teman sejawat, setelah menerima bukti pencabutan kuasa yang pernah diberikan kepada Advokat semula. Ingatkan Klien agar memenuhi kewajiban terhadap Advokat semula. Advokat semula wajib memberikan kepada Advokat baru : SEMUA surat & keterangan yang penting untuk pengurusan perkara, dengan tetap memperhatikan HAK RETENSI.
41. ADVOKAT ASING Pasal 6 KE TUNDUK & WAJIB TAATI KE ADVOKAT INDONESIA. Pasal 24 UUA Advokat asing TUNDUK kepada KE & Peraturan Perundangan-undangan.
42. advokat asing Pasal 23 UUA Dilarang praktik/buka kantor jasa hukum/perwakilannya di Indonesia. Pekerjakan Advokat asing, atas ijin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat. Advokat asing wajib berikan layanan jasa hukum cumacuma kepada dunia pendidilan/penelitian hukum (dalam waktu tertentu).
43. MENANGANI PERKARA Pasal 7 KE a. Surat yang dibubuhi catatan “Sans Prejudice” TIDAK DAPAT DITUNJUKKAN kepada Hakim. b. Pembicaraan/Korespondensi dalam proses perdamaian tapi gagal, tidak boleh digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan (baca Pasal .. PerMA 2/2003).
44. menangani perkara c. Dalam perkara PERDATA yang berjalan, dapat hubungi Hakim, jika bersama Pihak/Advokat pihak lawan. d. Dalam perkara PIDANA yang berjalan, dapat hubungi Hakim, jika bersama JPU. e. Tidak ajari/pengaruhi saksi yang diajukan oleh pihak lawan (perdata) atau yang diajukan oleh JPU (pidana). f. Wajib beritahukan putusan Pengadilan.
45. menangani perkara
Bila tahu bahwa seseorang sudah menunjuk Advokat untuk menangani perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tsb. hanya boleh dilakukan via Advokatnya. Dalam sidang Pengadilan (terbuka/tertutup, baik perdata/pidana), Dalam rangka Pembelaan, Dalam perkara yang jadi tanggungjawabnya : Advokat bebas mengeluarkan pernyataan/ pendapat secara proporsional, tidak berlebihan, dan untuk itu ia memiliki IMUNITAS HUKUM.
46. KETENTUAN LAIN KE Pasal 8 KE Dalam menjalankan profesi selaku Penegak Hukum di Pengadilan, Advokat sejajar dengan Jaksa & Hakim. Di bawah perlindungan hukum, UU & KE. Iklan penarik perhatian (papan nama ukuran/ bentuk berlebihan, dilarang. Kantor Advokat/Cabangnya tidak boleh diadakan di tempat yang dapat rugikan kedudukan/martabat Advokat.
47. ketentuan lain KE d. Tidak boleh ijinkan orang yang bukan Advokat : - mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama Kantor Advokat, - memperkenalkan diri sebagai Advokat. e. Tidak boleh ijinkan karyawan yg tidak berkualifikasi, untuk urus perkara/beri nasihat hukum lisan/tertulis kepada Klien.
48. ketentuan lain KE f. Dilarang menarik perhatian masyarakat thd tindakannya terkait perkara yg telah/sedang ditangani, mencari publisitas diri sendiri melalui media massa, kecuali untuk menegakkan hukum. g. Dapat mengundurkan diri, apabila timbul perbedaan/tidak dicapai kesepakatan dengan Klien, tentang cara penanganan perkara. e. Advokat ex Hakim/Panitera, selama 3 tahun (sejak berhenti bekerja) tidak boleh praktek di pengadilan terakhir tempatnya bekerja.
49. DEWAN KEHORMATAN : - Lembaga/badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi Advokat, - Berfungsi & berwenang AWASI PELAKSANAAN KE, - Berhak TERIMA & PERIKSA PENGADUAN PELANGGARAN KE. (Ps. 1 huruf e KE).
50. PENGAWASAN : - Tindakan teknis & administratif terhadap advokat, - Untuk menjaga agar menjalankan profesi sesuai KE & per UU an. (Ps.1 angka 5 UUA). Pelaksanaan Pengawasan : Dilakukan oleh organisasi advokat (Ps. 26 ayat 4 UUA).
51. PENGADUAN 1.
Pihak Berkepentingan/Merasa Dirugikan a. Klien, b. Teman sejawat Advokat, c. Pejabat Pemerintah, d. Anggota Masyarakat, e. DPP/DPC/DPD organisasi profesi di mana Teradu menjadi anggota.
52. pengaduan 2. Pengaduan DPP/DPC/DPD juga dapat diajukan demi kepentingan hukum/umum. 3. Pengaduan, terbatas hanya mengenai pelanggaran KE.
53. TATA CARA PENGADUAN Pasal 12 KE Tertulis, berikut alasan. Kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, atau ke DPC/DPD atau langsung DPP. Bila tiada DPC, ke Dewan Kehormatan DPC/DPD terdekat, atau langsung ke Dewan Kehormatan DPP. Jika disampaikan ke DPC/DPD, maka diteruskan keDewan Kehormatan Cabang/ Daerah. Kalau diajukan ke DPP/Dewan Kehormatan Pusat, maka DPP/Dewan Kehormatan Pusat meneruskan ke Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, langsung atau melalui DPC/DPD.
54. PENINDAKAN : Bila advokat : a. Telantarkan klien, b. Berbuat tidak patut terhadap lawan/rekan seprofesi, c. Bersikap, tingkah laku, tutur kata, atau keluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak menghormati hukum per UU an, atau pengadilan; d. Lakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat & martabat profesi; e. Langgar per UU an/lakukan perbuatan tercela, f. Langgar sumpah/janji/KE profesi Advokat, (Ps. 6 UUA).
55. HUKUMAN Pasal 16 KE a. Peringatan Biasa (Ps. 7 ayat 1 a : lisan). b. Peringatan Keras (Ps. 7 ayat 1 b : tertulis) c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu (Ps. 7 ayat 1 c UUA : selama 3 sampai 12 bulan). d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi (Ps. 7 ayat 1 d : pemberhentian tetap dari profesinya).
56. PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN Pasal 2 ayat (2) UUA Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Pasal 9 ayat (1) UUA Advokat dapat : a. Berhenti dari profesinya, b. Diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat
57. BERHENTI/DIBERHENTIKAN Pasal 10 ayat (1) UUA Advokat berhenti/diberhentikan secara tetap dari profesinya oleh Organisasi Advokat : a. atas permohonan sendiri. b. dijatuhi pidana (ancaman 4 th/lebih). c. berdasar keputusan Organisasi Advokat.
58. KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN : Tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila dalam pelanggaran KE itu ada unsur pidananya. (Ps. 26 ayat 6 UUA)
59. CONTEMPT OF COURT Luhut M. Pangaribuan : - Secara historis, fungsi utamanya adalah untuk melindungi wibawa dan martabat Hakim dari suatu sikap, tindakan dari siapa saja (advokat, wartawan) selama persidangan. - Penjelasan Umum UU 14 Tahun 198 Butir 4 Alinea 4 : “untuk menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat satu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan, yang dikenal sebagai Contempt of Court”.
60. contempt of court Black Law Dictionary : Any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or is dignity. Committed by a person who does any act in willful contravention of its authority or dignity, or tending to impede or frustrate the administration of justice, or by one who being under the court’s authority as a party to a proceeding therein, willfully disobeys is lawful orders or fails to comply with and undertaking which he has given.
61. PEMERIKSAAN TINGKAT I Pasal 13 KE 1. Paling lambat 14 hari setelah terima pengaduan & surat bukti, DK Cabang/ Daerah sampaikan pemberitahuan tentang adanya pengaduan tersebut kepada Teradu via surat kilat khusus/tercatat. 2. Jawaban tertulis Teradu, paling lambat 21 hari, disertai surat bukti.
62. pemeriksaan tingkat I 3. Jika tidak, maka DK Cabang/Daerah beritahuan ke-2, dengan peringatan jika dalam waktu 14 hari setelah diingatkan ternyata Teradu tetap tidak memberi jawaban tertulis, maka ia dianggap melepaskan hak jawabnya. 4. DK Cabang/Daerah dapat segera putus tanpa kehadiran pihak-pihak.
63. pemeriksaan tingkat I 5. Bila ada jawaban, maka DK menetapkan hari sidang & panggil ke 2 pihak. 6. Panggilan harus sudah diterima setidaktidaknya 3 hari sebelum hari sidang. 7. Pengadu & Teradu : hadir sendiri & berhak ajukan bukti termasuk saksi. 8. Pada sidang I : - DK jelaskan tata cara pemeriksaan. - Perdamaian hanya dalam pengaduan yang bersifat perdata, hanya menyangkut kepentingan para pihak (bukan kepentingan organisasi/umum). - Para pihak giliran ajukan alasan & pembelaan.
64. pemeriksaan tingkat I 9. Bila sidang ke1 salah satu tidak hadir : a. Sidang ditunda, paling lama 14 hari. b. Bila Pengadu dipanggil 2 x tidak hadir tanpa alasan, maka pengaduan gugur & tidak dapat adukan lagi, kecuali menyangkut kepentingan organisasi/umum. c. Jika Teradu dipaggil 2 x tidak hadir tanpa alasan, maka pemeriksaan jalan terus tanpa Teradu. d. DK berwenang jatuhkan putusan.
65. SIDANG DK CABANG/DAERAH Pasal 14 KE 1. Majelis terdiri minimum 3 (bisa lebih, tapi harus ganjil), salah satu merangkap Ketua. 1. Bisa ditambah Anggota Majelis Ad Hoc, yaitu orang yang berprofesi bidang hukum & tahu/jiwai KE Advokat. 2. Majelis dipilih dalam rapat khusus DK yang dipimpin Ketuanya/Anggota tertua. 3. Berita Acara setiap sidang, disahkan & ditandatangani Ketua Majelis. 4. Sidang tertutup, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang terbuka.
66. CARA PENGAMBILAN PUTUSAN Pasal 15 KE 1. Berupa : a. Pengaduan tidak diterima. b. Menerima pengaduan, mengadili & jatuhkan sanksi. c. Menolak pengaduan. 2. Harus muat pertimbangan & pasal KE. 3. Suara terbanyak, ucapkan dlm sidang terbuka. 4. Bisa dissenting opinion. 5. Ditandatangani Ketua & semua anggota (jika berhalangan, harus disebut dalam putusan).
67. PRINSIP EPIKEIA
Suatu interpretasi terhadap hukum positif, Bukan menurut kata-katanya, Melainkan berangkat dari semangat atau suasana bathinnya (keseimbangan antara kebijakan (prudence) & kepatutan (equity). Berguna bagi aparat penegak hukum, ketika harus melakukan penafsiran hukum, agar mempertimbangkan kebenaran formal maupun materiil.
68. PERUMUSAN ETIKA PROFESI - Ethical Sensibility, - Ethical Reasoning : 1. Logika Hukum, 2. Obyektif, 3. Universal/Kesetaraan Hubungan, 4. Etis (orientasinya pengabdian).
