No title

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Kandangan disusun sebagai berikut : A. BAGIAN KEPANITERAAN (Perkara) 1. SOP Penerimaan Perkara No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DISKRIPSI : Pelayanan peradilan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka menyelesaikan perkara. A.

B.

C.

PELAYANAN MASYARAKAT

PEMERIKSAAN BERKAS

BIAYA PANJAR PERKARA

Unit/ Pejabat Terkait

1. Petugas menerima surat permohonan / gugatan / permohonan banding / verzet (perlawanan) / permohonan kasasi / permohonan peninjauan kembali / permohonan eksekusi dan permohonan perlawanan pihak ketiga dan juga memberi nomor pendaftaran perkara sesuai de-ngan nomor pendaftaran dalam SKUM. Menaksir panjar biaya dan membuat SKUM. 2. Surat gugatan / permohonan yang diterima meja pertama sebanyak jumlah tergugat ditambah empat salinan untuk majelis hakim dan arsip.

Panmud Gugatan/Pe rmoh. Meja I

1. Petugas penerima memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskannya kepada panitera muda permohonan / gugatan untuk dinyatakan berkas telah lengkap. 2. Dokumen yang diserahkan pada pendaftaran meliputi : a. Surat permohonan/ gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat b. bila menggunakan kuasa hukum, maka dilampirkan surat kuasa khusus dari pemohon/penggugat kepada kuasa hukumnya, disertai foto kopi kartu advokad kuasa hukumnya. 3. Apabila terdapat dokumen yang dibuat di luar negeri dan menggunakan bahasa asing maka dokumen tersebut harus diter-jemahkan kedalam bahasa indonesia oleh penerjemah tersumpah dan disahkan oleh kedutaan /perwakilan indonesia di negara tersebut

Panmud Gugatan/Pe rmoh.

1. Petugas penerimaan memeriksa kelengkapan berkas gugatan / permohonan dengan meng-

Panmud Gugatan/Pe

Waktu Penyele saian

10 menit

Meja I

15 menit

Meja I

Panmud Gugatan/Pe rmoh.

20 Menit

Ket

2.

3.

4.

D.

PENYELESAIAN ADMINIS-TRASI PERKARA

1.

2.

3.

4.

5.

gunakan daftar periksa, kemudian melanjutkannya kepada Panitera muda Gugatan /Permohonan untuk dinyatakan berkas telah lengkap dan ditentukan besarnya biaya panjar perkara untuk kemudian dituangkan kedalam SKUM. Dalam menentukan besarnya biaya panjar perkara harus memperhatikan Surat Keputusan Bersama KPN Kandangan dan KPA Kandangan tentang besaran biaya perkara. SKUM dibuat dalam rangkap tiga, masingmasing untuk pemohon / penggugat, kasir dan lampiran pada berkas permohonan/ gugatan Berkas perkara yang telah dilengkapi SKUM dikembalikan kepada penggugat / pemohon/ kuasanya dan agar membayar panjar biaya perkara Pemegang kas menandatangani dan membubuhi cap lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran (bukti bayar pada Bank yang ditunjuk). Pemegang kas membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku Jurnal Keuangan Perkara tingkat pertama. Nomor halaman buku jurnal adalah nomor urut perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan surat gugatan/ permohonan. Pencatatan permohonan eksekusi dalam SKUM dan buku jurnal keuangan menggunakan nomor perkara awal. Menyerahkan kepada Meja II untuk dicatat dalam buku Register Induk Perkara

rmoh.

Kasir

Meja I Kasir Bank

20 Menit

Kasir

Kasir

Meja I

Meja II

Pendaftaran Selesai

1. SOP Pendaftaran Perkara Prodeo No.

A.

Uraian Kegiatan

Keterangan Pelayanan

DESKRIPSI : Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara dengan Pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo) Pihak berperkara mengha- 1. Petugas memberikan penjelasan berkaitan


Waktu Penyele saian

Panmud

10

Ket

dap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan.

2. 3.

4. 5. 6. B.

C.

D.

dengan gugatan /permohonan tsb. Petugas memeriksa kelengkapan berkas (Surat gugatan minimal 2 (dua) Eks. ditambah jumlah pihak tergugat) Petugas memeriksa posita dan petitum surat gugatan dimana surat gugatan/per-mohonan tersebut harus mencantumkan alasan dan permintaan perkara secara prodeo Petugas Meja I membuatkan SKUM Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) ditulis dengan Rp 0,-. Petugas Meja I menyerahkan SKUM kepada penggugat/ pemohon. Kasir menerima surat gugatan/permohonan disertai dengan asli SKUM dari pihak berperkara Kasir memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM. Kasir menyerahkan kembali surat gugatan/ permohonan beserta asli SKUM kepada pihak berperkara.

Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan SKUM

1.

Pihak berperkara menerima surat gugatan dan SKUM dari kasir kemudian menyerahkan kepada petugas Meja II.

1. Petugas menerima surat gugatan dan asli SKUM dari pihak berperkara 2. Petugas mencatat dalam register induk perkara sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM 3. Petugas menyerahkan 1 (satu) eks. surat gugatan/ permohonan yang telah diberi cap nomor registrasi perkara kepada pihak berperkara dan lembar pertama SKUM.

Pendaftaran selesai.

2. 3.

Gugatan/Pe rmoh. Meja I

Menit

Kasir

5 menit

Meja II

10 Menit


Waktu Penyele saian

3. SOP Register, PMH, P3 dan PHS No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Prosedur tentang Pencatatan Perkara Masuk, Penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang

Ket

A.

B.

PENCATATAN PERKARA MASUK

PEMBUATAN DAN PENCATATAN PMH

Petugas Meja II memeriksa surat gugatan/ permohonan. 2. Petugas Meja II memeriksa nomor SKUM dan mencatat dlm register induk perkara 3. Petugas Meja II mencatat Identitas para pihak pada Register Induk Perkara gugatan/ permohonan 4. Petugas Meja II mencatat petitum pada Register Induk Perkara gugatan/permohonan 5. Petugas Meja II memasukan surat gugatan/permohonan dalam map berkas perkara dan memberi nomor serta nama para pihak pada sampul 6. Map berkas gugatan/ permohonan dicatat pada buku ekspedisi yang selanjutnya disampaikan kepada KPA melalui Panitera 7. Panitera mencatat berkas perkara tersebut dalam buku monitor PMH selanjutnya menyerahkan berkas kepada KPA 8. KPA mempelajari berkas perkara selanjutnya menunjuk Majelis Hakim yang menangani perkara tsb., berkas dikembalikan kepada Petugas Meja II melalui Panitera. 9. Panitera menunjuk Panitera Pengganti sebagai pendamping Majelis Hakim 10. Panitera mencatat PMH dari KPA dalam buku monitor selanjutnya berkas diserahkan ke petugas meja II

Meja III.

10 menit

Meja II

5 menit

Meja II

5 menit

Meja II

5 menit

Meja II

5 Menit

Panitera

2 menit

1.

1.

2. 3.

Petugas Meja II menerima berkas dari Panitera kemudian membuatkan surat PMH dan mencatat PMH dalam register Petugas mencatat PMH ke dalam register kolom 6 Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dengan menggunakan buku eks-pedisi

2 menit KPA

2 hari

Panitera

10 menit

Panitera

5 menit

Meja II

15 menit

Meja II

2 Menit

Meja II

5 menit

C.

D.

4.

PEMBUATAN DAN PENCATATAN PHS

1. Hakim Ketua mempelajari berkas perkara gugatan kemudian menetapkan hari dan jam persidangan, mendistribusikan kepada anggota majelis untuk dipelajari. 2. Hakim Ketua mencatat PHS tersebut dicatat dalam suatu instrumen pemberitahuan yang selanjutnya diserahkan kepada Meja II 3. Hakim Ketua memerintahkan Jurusita/JSP untuk memanggil para pihak sesuai PHS melalui Panitera/PP yang telah ditunjuk dengan menggunakan instrumen pemanggilan.

Hakim Ketua

7 hari

10 Hakim Ketua Menit Meja II Jurusita/JSP

10 menit

Selesai

SOP Pemanggilan Para Pihak Oleh Jurusita/Jurusita Pengganti

No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DESKRIPSI : Prosedur tentang Pemanggilan Para Pihak, Saksi dan atau Saksi Ahli A.

INSTRUMEN PERINTAH PEMANGGILAN

1. 2. 3. 4. 5.

Panitera Pengganti atas perintah Hakim Ketua membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/ JSP beserta 1 ekslar surat gugatan / permohonan.

Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyele saian

Panti

10 menit

Ket

- Jika para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggal nya, maka surat panggil an diserahka n kepada lurah/ kepala desa dengan mencat at nama peneri ma dan ditanda tangani oleh peneri ma, untuk diterus kan kepada yang ber-

sangkut ans

B.

PEMBUATAN SURAT PANGGILAN

C.

PENCATATAN BIAYA PANGGILAN

D.

PENCATATAN DALAM REGISTER PERKARA

1. Jurusita/JSP membuat surat panggilan/relas para pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan 2. Jurusita/JSP meminta biaya pemanggilan pada kasir dg. menyerahkan relas panggilan 3. Petugas dalam pemanggilan melalui Kemenlu harus dilakukan paling lama 3 bulan sedangkan bantuan delegasi paling lama 1 bulan. 4. Jurusita/JSP melaksanakan pemanggilan 5. Jurusita/JSP menyerahkan relas pemanggilan kepada Ketua Majelis melalui PP minimal 1 hari sebelum hari sidang

JSP

5 menit - Tenggan

Kasir

5 menit

1. Kasir menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara 2. Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan.

Jurusita/J SP

10 menit

Kasir

10 Menit

1.

PP

2. 3.

B.

Selesai

PP menyerahkan 1 (satu) eks. instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/ permohonan

Meja II Meja II

5 menit

g waktu antara pemangg ilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja.

Disele saikan pada hari berken aan

Diselesa ikan pada hari berkena an

5. SOP Penyelesaian Perkara No.

Uraian Kegiatan



Waktu Penyele saian

DESKRIPSI : Prosedur Tatacara Penyelesaian Perkara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kandangan A.

PENYELESAIAN DAN PERSIDANGAN PERKARA .

1.

Majelis

Hakim

PA

Kandangan

melaksanakan

Majelis

Maksim

Ket

2. 3. 4. 5.

B.

persidangan pada pukul 09.00 WIT Dalam hal tertentu Majelis Hakim dapat melaksanakan sidang yang dimulai beberapa saat kemudian pada hari yang sama setelah diumumkan terlebih dahulu. Petugas memanggil para pihak agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian (Queuing System). Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus perkara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan. Hakim Ketua harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua MA melalui Ketua PA, jika dalam waktu 6 bulan tersebut belum putus.

PEMBACAAN PUTUSAN. 1. Pada waktu diucapkan, putusan/penetapan harus sudah jadi (dalam bentuk hard copy) dan setelah itu langsung ditanda tangani Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. 2. Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak yang hadir bahwa salinan putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dapat diambil melalui Meja III dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada salah satu pihak yang tidak hadir.

Hakim Panitera Pengganti Majelis Hakim

al 6 bulan sejak perkara didaftar kan

Hakim Ketua Ketua PA Majelis Hakim /PP Majelis Hakim /Panitera

6. SOP Tata Persidangan No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DISKRIPSI : Prosedur tentang Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Unit/ Pejabat

Terkait

Waktu

Penyele saian

Ket

A.

B.

PERSIAPAN SEBELUM PELAKSANAAN PERSIDANGAN

PELAKSAN AAN PERSIDANG AN

1. Panitera atau Panitera Pengganti yang akan bersidang mempersiapkan diri paling lambat 15 menit sebelum persidangan dimulai. 2. Petugas piket mencatat para pihak atau kuasa hukum pada papan jadwal sidang sesuai dengan urutan kedatangan mereka 3. Petugas Keamanan (Satpam) bertanggung jawab mengawasi ketertiban dan keamanan pe-laksanaan persidangan dan selalu siap siaga memposisikan diri di depan pintu ruang sidang. 4. Petugas keamanan pengadilan harus melakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang dicurigai dengan alat metal detector. 5. Petugas keamanan bertanggungjawab memas-tikan bahwa tidak ada satupun senjata api, senjata tajam, atau peralatan lainnya yang membahayakan keamanan masuk ke dalam ruang persidangan.

Satpam /Panitera/ PP

1.

Panitera/Panitera Pengganti yang akan ber-tugas membantu sidang, terlebih dahulu mempersiapkan/menyediakan berkas perkara, peralatan persidangan lainnya sebelum Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Panitera/Panitera Pengganti mengumumkan kepada pengunjung sidang untuk tertib, tera-tur dan tidak membuat kegaduhan di dalam ruang sidang serta berdiri sesaat ketika Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Panitera/Panitera Pengganti memanggil para pihak untuk masuk ke ruang sidang dengan pengeras suara sesuai dengan urutan ke-datangan para pihak

Panitera/ PP

Panitera/Panitera Pengganti, merapikan dan mengamankan berkas perkara, peralatan persidangan lainnya setelah Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Petugas keamanan memeriksa dan memastikan pengunjung sidang telah meninggalkan ruang persidangan.

Panitera/ PP

10 menit

Satpam

5 Menit

2.

3.

C.

SETELAH PELAKSANAAN PERSIDANGAN

1.

2.

15 Menit 2 Menit

15 menit

2 menit

7. SOP Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No. 1.

Uraian Kegiatan Pengembalian Sisa Panjar Biaya

Keterangan Pelayanan 1.

Panitera/Panitera Pengganti membuat dan memberikan instrumen kepada Penggugat/ Pemohon

Unit/ Pejabat Terkait Panitera/ PP

Waktu Penyele saian 20 menit

K e t

Perkara. 2.

3. 4. 5.

6.

7.

8. 2.

untuk melaporkan kepada Kasir bahwa perkaranya sudah putus. Panitera/Panitera Pengganti memberitahukan kepada Penggugat / Pemohon untuk mena-nyakan kepada Kasir apakah ada sisa panjar biaya perkara. Kasir menerima instrumen perkara putusan dari pemohon/termohon. Kasir memberitahukan ada/tidaknya sisa pan-jar biaya perkara kepada Penggugat/Pemohon. Kasir mengembalikan sisa panjar biaya perkara tersebut jika ada sisa, kepada Penggugat/ Pemohon disertai bukti. Kasir membuka kembali buku jurnal yang telah ditutup untuk transaksi pengeluaran pengem-balian sisa panjar. Petugas memberitahukan kepada pihak dan juga diumumkan di papan pengumuman dan Website tentang sisa panjar yang belum di-ambil pihak serta memberitahukan bahwa jika dalam waktu 180 hari tidak diambil para pihak, sisa panjar tersebut disetor ke Kas Negara. Kasir membukukan secara tersen-diri sisa panjar yang belum diambil pihak berperkara.

Panitera/ PP

5 menit

Kasir

2 menit

Kasir

5 menit

Kasir

10 menit

Kasir

10 menit

Wapan/Kas ir/Petugas IT

Paling lambat 7 hari setelah putusan BHT

Kasir

Selesai

8. SOP Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan, Akta Cerai No.

A.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DESKRIPSI : Prosedur tentang Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai kepada Pihak Berperkara. Menerima Berkas 1. Petugas memeriksa kelengkapan berkas meliputi, (Bun-del A) dari kelengkapan bendel A, tanggal minutasi, tanda tangan Majelis Hakim Majelis Hakim dan PP, salinan putusan dan atau melalui Panitera penetapan Pengganti 2. Petugas menentukan Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan putusan dan atau relass pem-beritahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir. 3. Petugas mencatat dalam register akta cerai, menuliskan nomor dan tanggal akta cerai pada halaman depan sampul berkas. 4. Petugas mempersiapkan blanko Akta Cerai, membuat/mengisi Akta Cerai. 5. Petugas mengambil asli dan salinan putusan/ penetapan dari dalam berkas, memberi cap legalisasi pada salinan putusan/penetapan, memberi cap BHT dan memberi tanggal.


Waktu Penyele saian

Panitera Muda Hukum

15 Menit

Meja III

2 Menit

Meja III

10 Menit

Meja III

10 Menit 5 Menit

Panitera Muda Hukum

Ket

B.

C.

D.

Menyerahkan berkas (Bundel A), salinan putusan/penetapan dan atau akta cerai yang akan ditanda tangani Panitera ke Wakil Pa-nitera

Menyerahkan berkas (Bundel A), salinan putusan/penetapan dan atau akta cerai yang akan ditanda tangani Panitera ke Panitera

Para Pihak datang ke Petugas Meja III dengan membawa identitas diri, untuk pengambilan Salinan putusan/peneta-pan, akta cerai

6. Petugas memeriksa salinan putusan / penetapan dan mencocokan dengan aslinya, meme-riksa tanggal BHT putusan, memaraf pada sisi kanan tanda tangan panitera 7. Memeriksa Akta cerai, memeriksa tanggal BHT, tanggal putus, memaraf pada sisi kanan tanda tangan panitera 1. Wakil Panitera mencatat dalam buku monitor legalisasi salinan dan akta cerai. 2. Wakil Panitera Memeriksa salinan putusan / penetapan dan mencocokan dengan aslinya, memeriksa tanggal BHT putusan, memaraf pada sisi kiri tanda tangan panitera 3. Wakil Panitera Memeriksa Akta cerai, memeriksa tanggal BHT, tanggal putus , memaraf pada sisi kanan tanda tangan panitera. 4. Menyerahkan kembali berkas kepada petugas meja II 1. Panitera mencatat dalam buku monitor legalisasi Salinan dan akta cerai panitera. 2. Panitera memeriksa salinan putusan / penetapan dan mencocokan dengan aslinya, memeriksa tanggal BHT putusan, menanda tanga-ninya. 3. Panitera memeriksa Akta cerai, memeriksa tanggal BHT, tanggal putus , menanda tanga-ninya. 4. Panitera menyerahkan kembali berkas kepada meja III 5. Petugas Meja III membubuhkan stempel pada Salinan putusan/penetapan dan akta cerai 1. Petugas Meja III menanyakan nomor perkara ybs serta mengecek identitas ybs. 2. Petugas mengambil salinan putusan/ penetapan, akta cerai dari almari penyimpanan, menghitung jumlah halaman salinan putusan/ penetapan kemudian memasukan dalam map khusus/ sampul 3. Petugas memanggil dan memerintahkan para pihak agar membayar biaya salinan putusan/ penetapan ke kasir. 4. Petugas Meja III menyerahkan salinan putusan, penetapan dan atau akta cerai kepada para pihak setelah menerima bukti pembayaran biaya pengambilan salinan putusan/ pene-tapan. 5. Petugas Meja III membuatkan tanda terima bukti penyerahan salinan putusan/ penetapan dan atau akta cerai.

Selesai

9. SOP Penyampaian Salinan Putusan PTA

Panitera Muda Hukum

5 Menit

5 Menit Wakil Panitera

5 Menit 5 Menit

5 Menit 2 Menit Panitera

5 Menit 5 Menit

5 Menit Meja III

Meja III

2 Menit 2 Menit 5 menit 2 Menit

2 Menit 2 Menit

5 Menit

No.

C.

Uraian Kegiatan


DESKRIPSI : Prosedur Penyampaian Salinan Putusan Banding ke Para Pihak Penyampaian 1. Petugas menerima berkas banding dan salinan salinan putusan putusan dari PTA melalui pos dan mencatat dalam PTA kepada para buku agenda yang disediakan untuk itu. pihak 2. Petugas menyerahkan berkas banding beserta salinan putusan tersebut kepada KPA melalui Panitera. 3. Panitera menerima berkas banding beserta salinan putusan dari petugas selanjutnya membaca, meneliti dan melakukan crosscheck dengan berkas perkara kemudian meneruskan berkas tersebut kepada KPA 4. KPA membaca, meneliti kemudian memberikan disposisi agar amar putusan diberitahukan kepada para pihak. Berkas diberikan kepada petugas meja III melalui panitera. 5. Petugas Meja III membuat instrumen pemberitahuan dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada : a. Petugas menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir, Kasir mencatat dalam jurnal keuangan perkara banding. b. Petugas menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II. Petugas Meja II mencatat dalam register induk perkara dan register perkara banding. c. Petugas menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/ JSP. Jurusita/ JSP melaksanakan pemberitahuan isi putusan banding tersebut kepada para pihak. 6. Petugas menyampaikan tanggal putusan PTA disampainkan/diterima para pihak ke PTA. Selesai


Waktu Penyele saian

Panitera

5 Menit

KPA

5 Menit

Meja III

5 Menit

Meja III Kasir

25 Menit

Meja III

15 Menit 5 Menit

Meja II Meja III

10 Menit

Jurusita/JSP

5 Menit

Meja III

10 Menit

Ket

JS/JSP da-lam waktu 7 hari hrs meyam paikan PIP kepada para pihak

10. SOP Publikasi Putusan No.

Uraian Kegiatan DESKRIPSI :


Prosedur Tata cara Melakukan Publikasi terhadap Putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama. 1. Petugas menghimpun dan meneliti putusan-putusan yang PUBLIKASI akan dipublikasikan. PUTUSAN 2. Petugas melakukan anonimasi terhadap salinan putusan yang akan di publikasikan. 3. Petugas melakukan check dan recheck terhadap hasil anonimasi salinan putusan. 4. Petugas mempublikasikan setiap salinan putusan yang telah siap melalui website masing-masing pengadilan. 5. Pengadilan mempublikasikan setiap putusan yang yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim, melalui website


Petugas IT

Waktu Penyele saian

15 Menit 20 Menit 15 Menit 15 Menit Paling lambat 1 hari

Ket

6.

masing-masing pengadilan. Salinan Putusan yang dipublikasikan harus terlebih dahulu dianonimisasi sesuai dengan ketentuan SK KMA No. 144/2007.

sejak dibacaka n Paling lambat 2 hari sejak dibacaka n. .

Selesai

11. SOP Pendaftaran Banding No.

A.

B.

C.

Uraian Kegiatan


DESKRIPSI : Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Permohonan Banding Pemohon Banding 1. Petugas mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal meng-hadap petugas putus dan melakukan cross-check dengan Buku Meja I dan Induk Register. mengajukan 2. Petugas menghitung apakah permohonan diajukan permohonan banding. masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan/ diberitahukan. 3. Petugas Meja I membuatkan SKUM. 4. Petugas Meja I membuat Akta Pernyataan Banding yang ditanda tangani Pemohon Ban-ding namun belum ditandatangani panitera. Pemohon Banding 1. Kasir menerima Akta Pernyataan Banding disertai menye-rahkan dengan asli SKUM dari Pemohon Banding. kepada pemegang kas 2. Kasir membukukan uang panjar biaya banding yang (KASIR), Bukti tercantum dalam SKUM pada jurnal Keuangan Penye-toran Bank, SKUM dan Akta Perkara Banding. Pernyataan Banding. 3. Petugas memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM. 4. Kasir menyerahkan kembali Akta Pernyataan Banding beserta asli SKUM kepada Pemohon Banding. Pemohon Banding 1. Petugas menerima Akta Pernyataan Banding dan asli mene-rima kembali SKUM dari Pemohon Banding. Akta Pernya-taan 2. Petugas menyerahkan Akta Pernyataan Banding Banding dan SKUM kepada Panitera untuk ditanda tangani. dari kasir kemudian me-nyerahkan 3. Petugas mencatat dalam register induk perkara sesuai kepada petugas Meja dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di II. dalam SKUM 4. Petugas menyerahkan 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Banding yang telah ditanda tangani Panitera dan Stempel Pengadilan kepada Pemohon Banding beserta lembar pertama SKUM Pendaftaran selesai.

Unit/ Pejabat Terkait Panmud Gugatan/Perm.

Waktu Penyele saian

Meja I

20 Menit

Kasir

15 menit

Meja II

10 Menit

Ket

D.

E.

F.

1. Petugas melimpahkan berkas permohonan ban-ding kepada Petugas Meja III melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku ekspedisi. 2. Petugas Meja III melengkapi berkas permohonan banding dengan salinan putusan, akta pernya-taan banding, dan relaas pem-beritahuan isi putusan (jika ada). 3. Petugas Meja III membuat daftar checklist kelengkapan berkas banding sebagai kontrol proses perkara. Pemberitahuan 1. Petugas memberitahukan permo-honan banding permohonan kepada termohon banding/ terbanding. banding, memori 2. Pemberitahuan/penyerahan me-mori banding dan banding, kontra kontra memori banding (jika ada) kepada masingmemori banding, masing lawannya dengan menggunakan relaas dan inzage. pemberitahuan/penyerahannya. 3. Menyampaikan relaas pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada pemohon dan termohon banding. Pengiriman berkas 1. Petugas menyerahkan Bundel A dan Bundel B yang dan biaya perkara sudah diteliti kelengkapannya ke Panitera melalui banding ke PengaWakil Panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim dilan Tinggi ke PTA Agama 2. Panitera membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara banding ke PTA yang dibuat dalam rangkap 4, : 2 rangkap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk PTA dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip. 3. Petugas mengirimkan Biaya perkara banding ke PTA melalui bank. 4. Petugas memasukkan Bukti setoran bank untuk perkara banding tersebut dalam bundel B yang dikirim ke PTA 5. Petugas menggandakan berkas dari bundel A dan bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh Panmud Hukum. 6. Petugas mengirimkan asli Bundel A dan Bundel B perkara banding ke PTA Pengiriman Berkas Banding Selesai Pelimpahan berkas permo-honan banding oleh Petugas Meja II ke Petugas Meja III.

Meja III

10 menit

Meja III

7 hari sete-lah permohonan ban-ding diajukan.

Meja III

30 hari sejak permohonan banding diajukan.


Waktu Penyele saian

12. SOP Pendaftaran Kasasi No.

Uraian Kegiatan


DESKRIPSI : Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara Kasasi A. Pemohon Kasasi 1. Petugas mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal menghadap petugas putus dan melakukan cross check dengan Buku Meja I dan Induk Register Gugatan/ Permohonan dan Buku mengajukan Induk Register Banding permoho-nan kasasi. 2. Petugas menghitung hari permohonan kasasi yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari

Panmud Ggt/Per.

Meja I

20 Menit

Ket

3. 4.

B.

Pemohon Kasasi menye-rahkan kepada peme-gang kas (KASIR), Bukti Penyetoran Bank, SKUM dan Akta Pernyataan Ka-sasi.

1. 2.

3. 4.

C.

D.

Pemohon Kasasi menerima kembali Akta Per-nyataan Kasasi dan SKUM dari kasir kemudian me-nyerahkan kepada petu-gas Meja II.

Pendaftaran selesai. Pelimpahan berkas per-mohonan kasasi oleh Pe-tugas Meja II ke Petugas Meja III.

1. 2. 3.

4.

1.

2.

3.

E.

Pemberitahuan permo-honan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi.

1. 2.

3.

4.

F.

Pengiriman berkas

1.

setelah putusan diberitahukan. Petugas Meja I membuatkan SKUM. Petugas Meja I membuat Akta Pernyataan Kasasi yang ditanda tangani Pemohon Kasasi yang belum ditan-datangani panitera. Kasir menerima Akta Pernyataan Kasasi disertai dengan asli SKUM dari Pemohon Kasasi. Kasir membukukan uang panjar biaya kasasi yang tercantum dalam SKUM pada Buku Jurnal Keuangan Kasasi. Kasir memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM. Kasir menyerahkan kembali Akta Pernyataan Kasasi beserta asli SKUM kepada Pemohon Kasasi. Petugas menerima Akta Pernyataan Kasasi dan asli SKUM dari Pemohon Kasasi. Petugas menyerahkan Akta Pernyataan Kasasi kepada Panitera untuk ditanda tangani. Petugas mencatat dalam register induk perkara kasasi sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM Petugas menyerahkan 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Kasasi yang telah ditanda tangani Panitera dan Stempel Pengadilan kepada Pemohon Kasasi beserta lembar pertama SKUM Petugas Meja III menerima pelimpahan berkas permohonan kasasi melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku ekspedisi. Petugas Meja III melengkapi berkas per-mohonan kasasi dengan Bundel A, salinan putusan tingkat pertama dan banding, surat pernyataan kasasi, dan relas pemberitahuan isi putusan banding. Petugas Meja III membuat daftar checklist kelengkapan berkas kasasi sebagai kontrol proses perkara. Petugas memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon kasasi. Petugas Meja III menerima memori kasasi dari pemohon kasasi dalam jangka waktu 14 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Petugas memberitahukan / menyerahkan memori kasasi kepada termohon kasasi dengan menggunakan relaas pemberitahuan/ penyerahannya. Petugas memberitahukan / menyerahkan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dengan menggunakan relaas pemberitahuan/penyerahannya. Petugas menyerahkan Bundel A dan Bundel B yang

Kasir

15 menit

Meja II

10 Menit

Meja III

10 menit

Meja III

Meja III

7 hari setelah permohonan kasasi diajukan.

60 hari sejak

dan biaya perkara kasasi ke Mahkamah Agung RI.

2.

3. 4.

5. 6.

sudah diteliti kelengkapannya ke Panitera melalui Wakil Panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim ke Mahkamah Agung. Panitera membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung yang dibuat dalam rangkap 5, 1 rangkap untuk Mahkamah Agung, 2 rang-kap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk tembusan kepada PTA, dan 1 rangkap disimpan se-bagai arsip. Petugas mengirimkan Biaya perkara kasasi ke Mahkamah Agung melalui bank. Petugas memasukkan Bukti setoran bank untuk perkara kasasi tersebut dalam bundel B yang dikirim ke Mahkamah Agung. Petugas mengirimkan Bundel A dan Bundel B perkara kasasi ke Mahkamah Agung. Petugas memfotokopi Isi dari bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh Panmud Hukum.

permohon an kasasi diaju-kan.

Pengiriman Berkas Kasasi Selesai.

13. Permohonan Peninjauan Kembali No.

A.

B.

Uraian Kegiatan


DESKRIPSI : Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan 1. Petugas menerima dan membuatkan permohonan Kem-bali menghadap Peninjauan Kembali dari pemohon PK. petugas Meja I dan 2. Petugas mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal mengajukan pu-tus dan melakukan cross-check dengan Buku Induk permohonan Register Gugatan/Permohonan dan Buku Induk Peninjauan Kembali. Register Kasasi. 3. Petugas menghitung hari apakah permohonan Peninjauan Kembali diajukan masih dalam tenggang waktu 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukannya bukti baru (novum). 4. Petugas Meja I membuatkan SKUM. 5. Petugas Meja I membuat Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang ditanda tangani Pemohon Peninjauan Kembali yang belum ditandatangani panitera. Pemohon Peninjauan 1. Petugas Kasir menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kem-bali Kembali disertai dengan asli SKUM dari Pemohon menyerahkan kepada Peninjauan Kembali. pemegang kas 2. Petugas membukukan uang panjar biaya Peninjauan (KASIR), Bukti Kembali yang tercantum dalam SKUM pada Buku Penyetoran Bank, Jurnal Keuangan Permohonan Peninjauan Kembali. SKUM dan Akta 3. Petugas memberi nomor registrasi pendaftaran pada Pernyataan SKUM. Peninjauan Kembali. 4. Petugas Kasir menyerahkan kembali Akta Pernyataan


Waktu Penyele saian

Meja I

10 menit

Kasir

10 menit

Panmud Gugatan/ Perm.

Ket

C.

D.

Pemohon Peninjauan Kem-bali menerima kembali Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan SKUM dari kasir kemudian menyerahkan kepada petugas Meja II.

Pendaftaran selesai. Pelimpahan berkas permo-honan Peninjauan Kembali oleh Petugas Meja II ke Petugas Meja III.

1. 2. 3. 4.

1. 2.

3.

E.

Pemberitahuan permoho-nan Peninjauan Kembali, memori Peninjauan Kemba-li, dan kontra memori Pe-ninjauan Kembali.

1.

2.

3.

4.

F.

Pengiriman berkas dan biaya perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI.

1.

2.

3.

Peninjauan Kembali beserta asli SKUM kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Petugas menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali. Petugas menyerahkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali kepada Panitera untuk ditanda tangani. Petugas mencatat dalam register induk perkara Peninjauan Kembali sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM Petugas menyerahkan 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Penin-jauan Kembali yang telah ditanda tangani Panitera dan Stempel Pengadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali beserta lembar pertama SKUM Petugas menerima berkas per-mohonan Peninjauan Kembali melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku ekspedisi. Petugas Meja III melengkapi berkas permohonan Peninjauan Kembali dengan Bundel A, salinan putusan tingkat pertama, banding dan kasasi, Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali, dan relaas pembe-ritahuan isi putusan. Petugas Meja III membuat daftar check-list kelengkapan berkas Pe-ninjauan Kembali sebagai kontrol proses perkara. Petugas memberitahukan permohonan Peninjauan Kembali kepada termohon Peninjauan Kembali dengan disertai alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK. Petugas Meja III menerima Alasan-alasan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali pada saat pemohon mendaftarkan permohonan PK. Petugas memberitahukan / menyerahkan alasan Peninjauan Kembali kepada termohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan relaas pemberitahuan/penyerahannya. Petugas menerima jawaban dari termohon atas alasan permohonan PK dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima Alasan per-mohonan PK. Petugas menyerahkan Bundel A dan Bundel B yang sudah diteliti kelengkapannya ke Panitera melalui Wakil Panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim ke Mahkamah Agung. Panitera membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara Penin-jauan Kembali ke Mahkamah Agung yang dibuat dalam rangkap 5, 1 rangkap untuk Mah-kamah Agung, 2 rangkap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk tembusan kepada PTA, dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip. Petugas mengirimkan Bundel A dan Bundel B perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Meja II

15 Menit

Meja III

15 menit

Meja III

Meja III

14 hari setelah permohonan Peninjauan Kembali di-ajukan.

30 hari setelah menerima jawaban atas Alasan Permohona n PK dari Termohon PK.

4. 5. 6.

Biaya perkara Peninjauan Kembali dikirim ke Mahkamah Agung melalui bank. Bukti setoran bank untuk perkara Peninjauan Kembali tersebut dimasukkan dalam bundel B yang dikirim ke Mahkamah Agung. Petugas memfotokopi Isi dari bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh Panmud Hukum.

Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali Selesai.

14. SOP Mediasi No.

A.

B.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DESKRIPSI : PROSEDUR OPERASI TATA CARA PELAKSANAAN MEDIASI. PEMILIHAN/PENUNJUKAN MEDIATOR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Melaksanakan pemilihan mediator. Menunjukan daftar mediator, menawarkan kepada para pihak untuk memilih, membuat Penetapan Mediator jika disepakati, menunda proses pemilihan jika dikehendaki para pihak, membuat PPM jika tidak sepakat. Mengarahkan para pihak ke ruang mediasi.


Waktu Penyele saian

Majelis Hakim

1 hari 2 hari

Panti

10 menit

Ket

TAHAP PELAKSANAAN MEDIASI 1. Tahap Pembuatan resume

2. Tahap Mencari Titik Temu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menerima resume masing-masing pihak. Membahas masing-masing usulan Memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan. Mengadakan kaukus jika dipandang perlu. Mengakhiri mediasi jika deadlock dan membuat laporan Merumuskan perdamaian jika sepakat. Menunda pertemua jika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru. 8. Membuat Berita Acara Mediasi. 1. Jika Mediasi berhasil maka dibuatkan Akta Perdamaian 2. Jika Mediasi tidak berhasil maka dibuatkan surat laporan bahwa mediasi telah gagal/tidak berhasil. 3. Berkas perkara diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan PMH semula.

10 Menit 2 hari

Mediator

1 hari 2 hari 1 hari

Selesai

15. SOP Laporan Pengaduan No.

Uraian Kegiatan DESKRIPSI :



Waktu Penyele saian

Ket

A.

B.

Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masya-rakat/Publik. Penanganan 1. Petugas Pelayanan menerima pengaduan masyarakat Laporan melalui lisan, tulisan, e-mail, telepon, faksimili, sms Pengaduan dll. Masyarakat 2. Petugas pelayanan pengaduan harus segera merespon penga-duan yang berkaitan dengan penanganan perkara yang memerlukan jawaban segera dengan memberikan jawaban langsung atau mengkorfirmasikannya kepada pejabat terkait pengadilan secepatnya. 3. Petugas Pelayanan melaporkan tentang pengaduan masyarakat / publik tersebut kepada pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan di-maksud. 4. Pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan tersebut mempelajari dan menelaah hal-hal yang dilaporkan masyarakat/ publik tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. 5. Pimpinan menindaklanjuti bila perlu dengan melakukan koodi-nasi dengan pihak/pejabat terkait yang berhubungan dengan penga-duan masyarakat/ publik tersebut. 6. Pimpinan memberikan jawaban terhadap pengaduan masyarakat /publik tersebut baik secara langsung, surat, e-mail, faksimili, telepon, sms dll. Publikasi terhadap 1. Petugas melakukan inventarisasi laporan pengaduan Laporan masyarakat /publik dan penanganannya/ tin-dak Pengaduan lanjut terhadap pe-ngaduan tersebut. Masyarakat. 2. Ketua Pengadilan melakukan publikasi terhadap penanganan laporan pe-ngaduan masyarakat/ publik melalui website, laporan tahunan, papan pengumuman, tv media atau alat informasi lainnya yang tersedia di kantor penga-dilan. 3. Publikasi pengaduan tersebut dibuat dalam ben-tuk laporan yang memuat tahap penangan, hasil yang dicapai, jumlah pengaduan yang diterima serta ditembuskan kepada Ketua PTA Selesai

Petugas Pelayanan Masyara-kat

30 menit 1 x 24 jam 30 Menit

30 Menit

30 Menit

15 Menit 15 Menit

15 Menit

16. SOP Sita Jaminan Eksekusi No.

A.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DISKRIPSI : Prosedur tentang Penanganan Permohonan Sita Jaminan, Sita Eksekusi dan Eksekusi Riil serta Eksekusi Lelang pada Pengadilan Tingkat Pertama. SITA JAMINAN 1. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan Pene-tapan Sita dari Majelis Hakim. 2. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita pada hari itu juga setelah Pemohon Sita membayar SKUM.


Waktu Penyele saian

15 menit 15 menit 15 menit

Ket

3. 4.

5.

B.

AANMANING/PENEGURAN

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

C.

SITA EKSEKUSI

1.

2.

3.

4.

Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register penyitaan Jurusita melaksanakan proses sita paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita dari Panitera/ Wakil Panitera. Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan aanmaning dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan aanmaning dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan aanmaning pada hari itu juga setelah Pemohon membayar SKUM. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi Jurusita melaksanakan proses aanmaning paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera. Jurusita menyerahkan berkas aanmaning kepada Panitera/Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan peneguran. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan Sita Eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan sita eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon sita eksekusi membayar SKUM. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan sita eksekusi pada hari itu juga setelah Pemohon Sita membayar SKUM.

5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi 6. Jurusita melaksanakan proses sita eksekusi paling

20 menit

15 menit

2 hari

15 menit 15 menit

15 menit

15 menit

20 menit

15 menit

7.

D.

EKSEKUSI RIIL / PENGO-SONGAN

1.

2.

3.

4. 5. 6.

7.

8.

9.

E.

EKSEKUSI LELANG

1.

2.

3.

4.

5. 6.

lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/Wakil Panitera. Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan meng-hitung panjar biaya (SKUM) sete-lah menerima disposisi dari KPA/ Panitera. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon ek-sekusi membayar SKUM. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk me-laksanakan eksekusi. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi. Jurusita melakukan pemberita-huan proses eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari setelah menerima berkas eksekusi. Jurusita melakukan koordinasi dengan instansi terkait paling lama 3 hari setelah menerima peneta-pan dari KPA. Jurusita melaksanakan proses ek-sekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/Wakil Panitera. Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada Panitera/Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan Eksekusi Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan eksekusi lelang dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan eksekusi lelang dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan eksekusi lelang pada hari itu juga setelah Pemohon membayar SKUM. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi Panitera Muda Gugatan mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang

KPA/Panitera

Disposisi pd hari yang sama dengan surat masuk

paling lama 2 hari setelah penetapan ditanda tangani. F.

SELESAI

17. SOP Panggilan Para Pihak Via Kemenlu, Media Massa dan Delegasi No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Unit /Pejabat Terkait

Waktu Penyele saian

DESKRIPSI : Prosedur tentang Pemanggilan Para Pihak, Saksi dan atau Saksi Ahli A.

PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI KEMENTRIAN LUAR NEGERI I. Instrumen Perintah Pemanggilan

1.

Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/JSP beserta 1 eksemplar surat gugatan / permohonan. Jurusita/JSP membuat surat pengantar panggilan para pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan ditujukan kepada Kementrian Luar Negeri / Ditjen Konsulat Surat pengantar tersebut ditan-datangani oleh Panitera dengan dilampiri surat gugatan/permohonan Petugas/Jurusita/JSP harus memperhatikan bahwa tenggang wak-tu pemanggilan dengan persidangan paling lama 3 bulan.

Jurusita/ JSP

1. Kasir menerima instrumen pe-manggilan dari PP kemudian men-catat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara 2. Kasir menerima surat pemang-gilan sidang dari Jurusita/JSP ke-mudian membuatkan tanda te-rima dan memberikan biaya pe-manggilan.

Kasir Jurusita/ JSP

1. Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP 2. Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/permohonan.

Meja II

2. 3. 4. 5.

II. Pembuatan Surat Panggilan

1.

2. 3.

III. Pencatatan Biaya Panggilan

IV. Pencatatan Dalam Register Perkara

B.

PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MEDIA MASSA

Kasir

10 menit

Petugas Meja II Jurusita/ JSP 5 menit

15 menit

10 menit

10 Menit

5 menit

Ket

I. Instrumen Perintah Pemanggilan



IV. Pencatatan Dalam Register Perkara

1. Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap. 2. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan 3. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir 4. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II 5. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/ JSP beserta 1 eksemplar surat gugatan / permohonan.

Jurusita/ JSP Kasir

Meja II Jurusita/ JSP

1. Jurusita/JSP membuat surat panggilan para pihak para pihak sesuai dengan instrumen pemanggilan dengan format surat yg telah ditentukan 2. Surat panggilan tersebut ditanda tangani oleh Jurusita/JSP ybs dengan diberi surat pengantar yang ditandatangani oleh Panitera dengan dilampiri surat gugatan/permohonan 3. Petugas/Jurusita/JSP harus memperhatikan bahwa tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan paling lama 3 bulan. 1. Kasir menerima instrumen pe-manggilan dari PP kemudian men-catat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara 2. Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan.

1. Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP 2. Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/permohonan. C. PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI DELEGASI I. Instrumen 1. Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis memPerintah buat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) Pemanggilan rangkap. 2. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan 3. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir 4. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II 5. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/JSP beserta 1 eksemplar surat gugatan / permohonan.

10 menit

5 menit 15 menit

Kasir

10 menit

Jurusita/JSP

10 Menit

Meja II

5 menit

Jurusita/ JSP

Kasir Meja II Jurusita/ JSP

10 menit



IV. Pencatatan Dalam Register Perkara V. Penyerahan Relass Panggilan

D.

Selesai

1. Jurusita /JSP membuat surat pe-ngantar panggilan para pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi empat tinggal para pihak yang akan dipanggil tersebut. 2. Surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Panitera dengan dilampiri surat gugatan/ permohonan 3. Jurusita/JSP harus memperhatikan bahwa tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan paling lama 1 bulan. 1. Kasir menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara 2. Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan. 1. Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP 2. Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/permohonan. 1. Jurusita/JSP harus memonitor pelaksanaan pemanggilan delegasi tersebut. 2. Relass panggilan delegasi tersebut diserahkan kepada Hakim Ketua atau PP yg menangani perkara tersebut dengan tanda terima

Jurusita/ JSP

5 menit

15 menit

10 menit Jurusita/ JSP

10 Menit

Meja II

5 menit 3 hr. sblm sidang 1 hr. sblm sidang

18. SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi No.

Uraian Kegiatan


DESKRIPSI : Prosedur Operasi tentang Tata Cara Pemberkasan Perkara dan Minutasi di Pengadilan Tingkat Pertama


Waktu Penyele saian

Ket

.

B.

Pemberkasan dan minu-tasi di Pengadilan tingkat Pertama

SELESAI.

1. Panitera Pengganti menghimpun, memilah-milah, meneliti dan menelaah berkas perkara yang akan dilakukan pemberkasan dan diminutasi. 2. Majelis Hakim melakukan pemberkasan dan minutasi berkas perkara yang pelaksanaannya dibantu oleh Panitera Pengganti. 3. Majelis Hakim/Panitera Pengganti melakukan minutasi berkas perkara berdasarkan kronologis peristiwa. 4. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi dan dilakukan pemberkasan ke Meja III. 5. Petugas Meja III memberi sampul, menjahit dan memberi cap segel berkas perkara. 6. Petugas Meja III menyerahkan Berkas perkara yang telah diminutasi ke Hakim Ketua melalui Panmud untuk di paraf dan diberi tanggal. 7. Hakim Ketua membubuhkan paraf dan tanggal pada sampul berkas perkara dan menyerahkan kembali berkas perkara ke Meja III. 8. Petugas Meja III menyimpan dan mengarsipkan berkas perkara yang telah dilakukan pemberkasan dan diminutasi.

PP

20 Menit

Majelis Hakim/PP

20 Menit

Majelis Hakim/PP PP/ Meja III Meja III

14 (empat belas) hari 20 Menit

Hakim Ketua Meja III Hakim Ketua Meja III Meja III

5 Menit 10 Menit 5 Menit 5 Menit

19. SOP Penyampaian Salinan Putusan No.

Uraian Kegiatan


DESKRIPSI : A.

Prosedur Tatacara Penyampaian Salinan Putusan ke Para Pihak pada Pengadilan Tingkat Pertama.

PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN.

1.

2.

3.

4.

5.

Panitera melakukan penelitian, crosscheck terhadap salinan putusan yang akan disampaikan kepada para pihak. Petugas membuat catatan kaki dalam salinan putusan yang diminta oleh para pihak yang berisi : a. Diberikan kepada/atas permin taan ......... b. Dalam keadaan belum/sudah BHT Petugas membuat/mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh panitera. Panitera menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat/pemohon dan tergugat/termohon, melalui pos. selambatnya 30 hari setelah BHT Petugas menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang belum diambil melalui pos Selambatnya 14 hari kerja setelah putusan dijatuhkan

6.

Petugas membuat/mencantumkan tanggal penge-


Waktu Penyele saian

Panitera

15 Menit

Meja III

5 Menit

Meja III

2 menit

Panitera

5 menit

Meja III

20 menit

Ket

luaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh panitera B.

Selesai

20. SOP Pengarsipan Berkas perkara No.

Uraian Kegiatan



Waktu Penyele saian

DESKRIPSI : Prosedur Operasi tentang Tata Cara Pengarsipan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama A.

B.

C.

Tahap pertama

Tahap Kedua

Tahap ketiga

1. Petugas menerima, menghimpun, memilah dan menyusun berkas perkara dari Majelis Hakim/ Panitera Pengganti. 2. Petugas mendata dan pemisahan arsip aktif dan tidak aktif. 3. Petugas menyusun arsip berkas perkara yang masih aktif secara vertikal/horizontal sesuai dengan situasi dan kondisi ruangan. 4. Petugas menata arsip berkas perkara dan dimasukkan dalam box dengan diberikan catatan : a) Nomor urut box. b) Tahun perkara. c) Jenis perkara. d) Nomor urut perkara. 1. Petugas membuat daftar isi yang ditempel dalam box. 2. Petugas menyusun arsip menurut jenis perkara, dan memisahkan menurut klasifikasi perkaranya dan disimpan dalam box tersendiri. 3. Petugas menghimpun salinan resmi putusan untuk dijilid sesuai klasifikasi masing-masing dan menyimpannya di perpustakaan. 4. Petugas memasukkan berkas perkara dalam box, dan menyimpannya dalam rak/almari. 5. Membuat Daftar Isi Rak (DIR) atau Daftar Isi Almari (DIL) 1. Petugas memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 tahun). 2. Petugas menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam box untuk disimpan dalam rak/almari tersendiri. 3. Petugas membuat daftar inventarisir berkas perkara yang akan dimusnahkan kemudian melaporkannya kepada KPA melalui Panitera. 4. Panitera dengan persetujuan KPA melakukan penghapusan arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat penghapusan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitera dan ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah . 5. KPA/Pansek melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri berita acara penghapusan.

Panmud Hukum /Petugas Arsip

20 Menit 20 Menit 20 Menit 20 Menit

Panmud Hukum /Petugas Arsip

10 Menit 10 Menit 20 Menit 10 Menit 10 Menit

PanMud Hukum /Petugas Arsip

15 Menit 10 Menit 15 Menit

Panitera

30 Menit

KPA/Panitera

10 Menit

Ket

D

6. Petugas melakukan penyimpanan arsip berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetik, disket, atau media lainnya.

Selesai

Petugas Arsip

60 Menit

B. BAGIAN KESEKRETARIATAN 1. Administrasi Kepegawaiaan Urusan Kepegawaian unit kerja pelayanan internal sebagaimana fungsinya dalam hal kepegawaian telah menyusun Standar Operasional Prosedur sebagai berikut : a. Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat No.

1 A

B

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Deskripsi : Penyelesaian Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai 2 3 Persyaratan 1. Kaur Kepegawaian mempersiapkan segala persyaratan usul kenaikan pangkat Pegawai yang bersangkutan. 2. Kaur. Kepegawaian menyerahkan persyaratan tersebut kepada Wakil Sekretaris untuk dileges sebagai bukti sah sesuai dengan aslinya. Pengusulan 1. Kelengkapan yang sudah dileges oleh Wakil Sekretaris, kemudian disusun menurut persyaratan kenaikan pangkat tersebut. 2. Kaur Kepegawaian membuat surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat (DUM) yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

C.

Penyelesaian Surat

D

Pengarsipan

1.

Kaur Kepegawaian memeriksa dan menyusun persyaratan kenaikan pangkat tersebut, setelah tersusun kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada Kaur. Umum untuk dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

1. Setelah Surat diserahkan kepada Kaur. Umum untuk dikirim, Kaur kepegawaian mengarsipkan surat pertinggal sebagai arsip. Pembuatan surat selesai

b. Standar Operasional Prosedur Permohonan Pensiun


Waktu Penyelesai an

Ket .

4

5

6

Kaur Kepegawaian

30 menit

Wakil Sekretaris

10 menit

Kaur Kepegawaian

15 menit

Kaur Kepegawaian Unit Pengolah

15 menit

Pengelola Arsip

5 menit

No. 1 A

B

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Deskripsi : Penyelesaian Permohonan Pensiun Pegawai 2 3 Penelaahan 1. Kaur Kepegawaian memeriksa dan mendata pegawai pada tahun tersebut yang akan memasuki batas usia pensiun; 2. Kaur Kepegawaian meminta kepada pegawai segala persyaratan usul pensiun. Persyaratan

1. 2.

C.

Penyelesaian Surat

D

Pengarsipan Pembuatan surat selesai

1.


Waktu Penyelesai an

Ket

4

5

6

Kaur Kepegawaian

10 menit

Pegawai ybs.

1 hari

Kelengkapan persyaratan dileges oleh Wakil Sekretaris, kemudian disusun menurut persyaratan pensiun tersebut; Kaur Kepegawaian membuat surat Pengantar Usul Pensiun bagi pegawai bersangkutan.

Wakil Sekretaris

10 menit

Kaur Kepegawaian

5 menit

Kaur Kepegawaian memeriksa dan menyusun persyaratan pensiun tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop untuk diserahkan kepada Kaur. Umum untuk dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Unit Pengolah

15 menit

Pengelola Arsip

5 menit

1. Kaur Kepegawaian mengarsip kan surat pertinggal sebagai arsip.

c. Standar Operasional Prosedur Permohonan Cuti No . 1 A

B

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Deskripsi : Penyelesaian permohonan cuti pegawai 2 3 Pengajuan 1. Pegawai mengajukan permohonan cuti dengan mengisi formulir yang telah disediakan yang ditujukan kepada Ketua bagi Wakil Ketua dan Hakim; kepada Panitera/ Sekretaris bagi pejabat Struktural dan Fungsional dan pegawai, Pada umumnya ditujukan kepada Panitera/ Sekretaris melalui atasan langsung dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. 2. Atasan langsung memberikan persetujuan dengan memberikan keterangan cuti dapat diberikan atau tidak. Penelaahan Dan Pembuatan Surat Cuti 1. Surat permohonan cuti yang sudah di disposisi oleh Ketua diserahkan kepada Kaur


Waktu Penyelesa ian

Ket.

4

5

6

Kaur Kepegawaian

Atasan pegawai Ysb. Kaur Kepegawaian

10 menit

5 menit 5 menit

Kepegawaian untuk diteliti berapa lama dan cuti apa saja yang belum pernah diambil kemudian mencatat pada lembar permohonan. 2. Kaur Kepegawaian memproses dan meneruskan permohonan cuti tesebut kepada pejabat yang berwenang untuk disetujui; 3. Setelah permohonan disetujui, Kaur Kepegawaian membuatkan surat cuti bagi pegawai yang bersangkutan.

C.

Pengarsipan

1. Surat Cuti diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan, dan petugas daftar hadir dan dimasukkan ke dalam arsip File Pegawai serta mencatat di dalam catatan buku cuti dan buku cuti pegawai. Pembuatan surat cuti selesai

Ketua / Pansek

15 menit

Kaur Kepegawaian

25 Menit

Kaur Kepegawaian

10 menit

d. Prosedur Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Bekala (KGB) No. 1 A

B

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Deskripsi Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala 2 3 Penelaahan 1. Kaur Kepegawaian mendata pegawai yang mendapat gaji berkala pada tahun berjalan; 2. Kaur Kepegawaian membuat konsep surat tentang hal tersebut; 3. Konsep tersebut disampaikan kepada Wakil Sekretaris untuk koreksi Pengetikan

1. Setelah konsep diserahkan oleh wakil sekretaris, kemudian dibuatkan surat keputusan Ketua Pengadilan tentang kenaikan gaji berkala; 2. Kaur Kepegawaian menyampaikan SK tersebut kepada Ketua Pengadilan secara berjenjang untuk ditandatangani.


Waktu Penyelesai an

Ket

4

5

6

Kaur Kepegawaian Kaur Kepegawaian Wakil Sekretaris

1 hari

15 menit

Kaur. Kepegawaian

10 menit

Ketua

5 menit

C.

D

Penyelesaian Surat

Pengarsipan

1. Kaur Kepegawaian memeriksa dan membubuhkan stempel pada SK tersebut dan menyerahkan kepada pegawai yang bersangkutan. 2. Tembusan SK tersebut diantaranya disampaikan kepada Kaur. Keuangan untuk dimasukkan ke dalam daftar gaji pegawai.

Kaur Kepegawaian

10 menit

Kaur Keuangan

5 menit

1.

Pengelola Arsip.

5 menit

Kaur Kepegawaian memasukkan SK tersebut ke dalam file pegawai dan pertinggalnya sebagai arsip. Pembuatan SK KGB selesai

e. Standar Operasional Prosedur Daftar Hadir No . 1 A B

C

C

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Deskripsi : Rekapitulasi daftar hadir pegawai 2 3 Pengumpulan Data 1. Unit Pengelola mengumpulkan daftar hadir pegawai Pemeriksaan Daftar Hadir 1. Daftar hadir diperiksa per pegawai dan direkapitulasi secara harian setiap 1 hari kerja berikutnya; 2. Penulisan rekap absen selama 1 bulan ke dalam kolom rekap absen untuk seluruh pegawai dilakukan pada tanggal terakhir bulan berjalan; Rekapitulasi Kehadiran 1. Konsep rekap absensi yang sudah selesai dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang melalui Kaur Kepegawaian, Wakil sampai dengan disetujui oleh Ketua Pengadilan; 2. Setelah disetujui pengelola membuat rekap daftar hadir jadi yang ditandatangani oleh Kaur Kepegawaian. Pengarsipan 1. Rekapitulasi daftar hadir di simpan dalam file daftar hadir dan diserahkan ke bagian keuangan serta dikirim ke PTA Banjarmasin Pembuatan rekap absen selesai


Waktu Penyelesaian

Ket.

4

5

6

Pengelola Absensi

5 menit

Pengelola Absensi

60 menit

Pengelola Absensi

60 menit

Pengelola Absensi/ Kaur. Kepegawaian/ Wasek/ Pansek, dan Ketua.

60 menit

Pengelola Absensi

15 menit

2. Administrasi Keuangan Urusan Keuangan merupakan salah satu unit kerja pelayanan internal yang cukup vital dimana unsur keuangan adalah juga berjalan atau tidaknya semua kegiatan dan program di kantor. a. Standar Operasional Prosedur Pencairan Gaji Pegawai No

Uraian Kegiatan

Pelaksanaan


1 A.

B.

Deskripsi : Pencairan Gaji Pegawai berupa Gaji Induk, Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji. 2 3 Penginputan Data 1. Menginput Data Pegawai dengan tepat pada Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP).

Ket.

5

6

Unit Pengolah

1 jam

Unit Pengolah

10 menit

Pengesahan SPTJB 2.

3.

4.

C.

4

Waktu Penyelesaian

Membuat Daftar Perhitungan baik berupa Gaji Induk, Gaji Susulan dan kekurangan gaji yang dihasilkan dari perhitungan GPP; Kemudian membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Pajak (SSP), berdasarkan Daftar Perhitungan yang telah dibuat. Selanjutnya Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), kemudian beserta Lampiran pendukung diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (a.n. Kuasa Pengguna Anggaran) untuk ditandatangani.

10 menit

Unit Pengolah, Pejabat Pembuat Komitmen (Wasek)

10 menit

Kaur PPK

15 Menit

Proses Pembuatan SPM 5. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM (PPSPM), Pembuat Daftar Gaji dan mengetahui/ menyetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Keuangan,

D.

E.

6. Data yang terkait diinput ke aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan diprint out menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi:  Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU).  Penginputan pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).  Pengiriman ke KPPN

Unit Pengolah, Kaur Keuangan

1. Unit Pengolah menyerahkan SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya ke KPPN; 2. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut; 3. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di KPPN. Khusus Gaji Induk SP2D diterbitkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima).

Unit Pengelola

1 jam

KPPN

1 s/d 2 Hari

9.

KPPN

2 s/d 3 Hari

Unit Pengolah

45 Menit

Unit Pengolah

15 Menit

Unit Pengelola 15 Menit

Penerbitan SP2D

Unit Pengelola

45 menit

Pencairan Dana KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank dan dapat ditransfer ke rekening Pegawai yang bersangkutan atau diambil secara tunai oleh Bendahara pengeluaran. 10. Unit Pengolah mengambil rekening Koran di Bank terkait. 11. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas(jika tunai).Rekening Koran juga dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan.

F.

10 Menit

Pencairan Gaji Selesai

b. Standar Operasional Pencairan Uang Makan No

Uraian Kegiatan

Pelaksanaan


1

Deskripsi : Pencairan Uang Makan Pegawai 2 3

4

Waktu Penyelesa ian

Ket

5

6

A.

Penginputan Data 1.

Kaur. Kepegawaian menyerahkan Rekap Absen (Akumulasi Daftar Hadir dan Pulang) pada akhir bulan berjalan; 2. Unit Pengolah menginput Rekap Absen tersebut pada aplikasi GPP untuk membuat Daftar Perhitungan Uang Makan.

Kaur Kepegawaian Unit Pengolah

2 menit/ pegawai

B.

C.

Pengesahan SPTJB 3.

Unit Pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), kemudian beserta Lampiran pendukung diserahkan kepada Kaur Keuangan untuk diperiksa dan ditandatangani oleh PPK.

Unit Pengolah, PPK(Wasek), Kaur Keuangan

10 menit

4.

Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan, Pembuat Daftar Gaji dan mengetahui/ menyetujui oleh PPK. Data yang terkait diinput ke aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan diprint out menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

Kaur. Keuangan, Pembuat Daftar Gaji, PPK Pembuat Daftar Gaji

10 Menit

Proses Pembuatan SPM

5.

10 Menit

c. Standar Operasional Pencairan Uang Makan No

1 A

B

Uraian Kegiatan

Pelaksanaan

Deskripsi : Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang 2 3 Proses Transaksi 1. Alur kerja dimulai dari transaksi yang dilakukan pihak internal (Urusan Umum atau Bendahara Pengeluaran) dengan pihak eksternal (pihak ketiga); 2. Dari transaksi tersebut dihasilkan tanda bukti pembayaran/ kuitansi dan Surat Setoran Pajak (SSP), jika ada. Pengesahan SPTJB 3. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran/SPP, monitoring SPP dilakukan oleh PPSPM/Kaur Keuangan dan ditandatangani oleh PPK. SPP tidak diserahkan kepada KPPN namun disimpan sebagai arsip. 4. Unit Pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Monitoring SPTJB dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan PPK


4

Waktu Penyelesaian

Ket.

5

6

Unit Pengolah, Kaur Umum, Keuangan dan PPK/ KPA

2 Jam

Unit Pengolah, PPK, Kasub.

15 menit

Unit Pengolah, PPK, Kasub.

20 menit

.

mengesahkan dokumen tersebut, sehingga bertanggung jawab atas kebenaran material yang ada. C

Proses Pembuatan SPM 5.

D

Unit Pengolah menginput data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan

30 menit

Unit Pengolah

60 menit

KPPN

1 s/d 2 Hari.

Uni Pengolah

45 menit

Unit KPA

45 Menit

Penerbitan SP2D 6.

SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN; 7. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut dan menerbitkan SP2D. 8. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah Pencairan Dana. E

Unit Pengolah, Kasub

Pencairan Dana 9.

KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank. 10. Bendahara Pengeluaran mengambil uang tunai pada Bank dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dan mengambil rekening Koran di Bank terkait jika diperlukan. 11. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku kas yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran setiap akhir pembukuan, dan juga pencatatan pada Buku Pembantu Pengawasan Kredit. 12. Rekening Koran juga dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaporan keuangan. F.

Pengolah,

Unit Pengolah

15 Menit

Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang.

d. Standar Operasional Perjalanan Dinas No

1 A.

Uraian Kegiatan

Pelaksanaan

Deskripsi : Proses Belanja Perjalanan Dinas 2 3 Proses Administrasi 1. Kaur Kepegawaian menyerahkan Surat Tugas atas nama Pegawai yang ditugaskan ke


Waktu Penyelesaian

Ket

4

5

6

Kaur Kepegawaian/

2.

3.

B.

Luar Kota kepada Kaur Keuangan; Dari Surat Tugas tersebut Unit Pengolah membuatkan rincian perjalanan dinas sesuai dengan kwitansi yang diterima, berupa tanda bukti Transportasi, Penginapan dan Lumpsum Unit Pengolah mencetak rincian tanda bukti Perjalanan Dinas menjadi 2 rangkap

Keuangan

Unit Keuangan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) kemudian disampaikan kepada Wasek untuk ditandatangani;

Unit Pengolah

25 menit

Staf Keuangan

30 menit

Unit Keuangan, Kaur, Wasek

30 menit

Pengesahan SPTJB 1.

.

e. Standar Operasional Belanja Modal No

1 A.

B.

C.

D.

E.

Uraian Kegiatan

Pelaksanaan

Deskripsi : Proses Belanja Modal 2 3 Penerimaan Dokumen Kontrak 1. Unit Keuangan menerima Dokumen Kontrak dari PPK setelah pelaksanaan kontrak berakhir, kemudian membuat Ringkasan Kontrak. Pengesahan SPTJB 2. Unit Keuangah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), untuk disahkan oleh PPK Pembuatan SPM 3. Unit Keuangan menginput data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan. Penerbitan SP2D 4. SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN; 5. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut dan menerbitkan SP2D. 6. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah Pencairan Dana. Pencairan Dana


Waktu Penyelesa ian

Ket

4

5

6

Unit Keuangan, Wasek

25 menit

Unit Keuangan, Kaur, Wasek

30 menit

Unit Keuangan, Kaur keuangan

30 menit

Unit Keuangan

60 menit

KPPN

1-3 Hari kerja

Unit Keuangan

45 menit

.

7.

F.

KPPN mengkonfirmasi kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia dan dapat diambil melalui rekening kontraktor/ rekanan.

Proses Belanja Modal Selesai

f. Standar Operasional Prosedur No

1 1.

2.

Uraian Kegiatan

Pelaksanaan

Deskripsi : Pencairan Remunerasi/ Tunjangan Khusus Kinerja 2 3 Remunerasi Tahap I a. Alur kerja dimulai dari Sub bagian Kepegawaian yang menyerahkan Rekapitulasi Absensi pegawai serta rekapitulasi daftar hadir pada Sub bagian Keuangan. b. Data tersebut digunakan sebagai acuan pembuatan Tanda Terima Remunerasi yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama c. Data yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pembuatan Surat Perintah Tanggung Jawab Belanja yang terlebih dahulu diperiksa oleh PPSPM kemudian ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama d. Bendahara Gaji menyiapkan Kwitansi yang berhubungan dengan remunerasi sebanyak dua rangkap. Pertama digunakan sebagai arsip, selebihnya diserahkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Remunerasi Tahap II


Waktu Penyelesai an

Ket

4

5

6

Unit Pengolah

10 menit

KPA, Bendahara Pengeluaran

5 menit

Unit Pengolah

Unit Pengolah

7 menit

10 menit

Berkas yang telah lengkap dan benar pada Flow X selanjutnya diserahkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi (BUA), dengan arus kerja sebagai berikut: a. Seluruh Satuan Kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama wilayah Kalimantan Selatan menyerahkan kelengkapan berkas sesuai pada Flow X kepada PTA Banjarmasin yang bertindak sebagai koordinator. b. Kemudian, data tersebut digunakan sebagai acuan dalam pembuatan:  Rekapitulasi Daftar Permintaan Remunerasi  Rekapitulasi Daftar pegawai  Nomor Rekening Bank yang ditandatangani oleh Bendahara, Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama. c. Kumpulan seluruh berkas yang telah diperiksa secara teliti dan ditandatangani oleh pihak berwenang disebut sebagai “Permintaan Pertanggung jawaban dimuka remunerasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan “. d. Permintaan Pertanggungjawaban tersebut kemudian diserahkan pada MARI Cq. Biro keuangan. Biro keuangan memproses lebih lanjut sehingga dana remunerasi bisa ditransfer pada Bank masing-masing satuan kerja. e. Jika Uang Remunerasi telah masuk pada rekening Bank, Bendahara Pengeluaran dapat mengambil secara tunai/transfer ke rekening pegawai dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA. f. Bank menerbitkan rekening Koran yang digunakan sebagai:  Pencatatan Laporan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas. Pertanggungjawaban remunerasi yang kemudian dikirim kepada Mahkamah Agung RI Cq. Biro keuangan BUA.

Unit Pengolah

Unit Pengolah

Unit Pengolah, Kasub, PPK, KPA, Ketua

Unit Pengolah

20 menit

20 menit

20 menit

60 menit

Unit Pengolah, KPA

Unit Pengolah

15 menit

3. Administrasi Umum Kepala Urusan Umum selaku Penanggung jawab pengelola tata persuratan dan pengelola aset berupa Barang Milik Negara bertugas sebagai unit kerja pelayanan internal menyusun Standar Operasional Prosedur sebagai berikut:

a. Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Persuratan No.

1 A.

B.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Deskripsi : Pelayanan korespondensi dari instansi maupun publik dalam rangka tertib tata persuratan yang efektif dan efisien 2 3 Penerimaan dan Pencatatan Surat 1. Memeriksa kebenaran surat; 2. Menyortir dan mengklasifikasikan surat; 3. Mencatat dalam Buku Register, serta melampirkan Kartu Kendali dan Lembar Disposisi. 4. Menyampaikan surat kepada Atasan Langsung.

D.

Ket

4

5

6

Petugas Masuk

Surat

8 menit

kepentingan

dan

Kepala Umum

Urusan

5 menit

Pendisposisian Surat 5. Mempelajari isi surat; 6. Mencatatkan perintah kepada Unit Pengelola untuk menindaklanjuti surat tersebut/ atau 7. Menyampaikan kepada Pembuat Kebijakan. 8. Mempelajari isi surat; 9. Mencatatkan perintah kepada Unit Pengelola untuk menindaklanjuti surat tersebut.

Wakil Sekretaris/ Wakil Panitera

1. 2.

Kepala Pengolah

Unit

Petugas Pengolah

Unit

20 Menit

Pembuat Kebijakan

Tindaklanjut Surat

3.

4. 5. 6. 7. 8. E.

Waktu Penyele saian

Pengarahan Surat 4. Mempelajari isi surat; 5. Mengarahkan sesuai kewenangannya.

C.


Pengiriman Surat

Mempelajari isi surat dan disposisi; Mencatatkan perintah dan menye rahkan kepada Petugas Unit Pengolah. Mempelajari isi surat dan membuat konsep surat sebagi tindak lanjut sebagaimana yang tertera pada Lembar Disposisi dan mempersiapkan lampiran-lampiran yang diperlukan; Melakukan perbaikan isi surat (apabila diperlukan); Memintakan nomor surat kepada Petugas Unit Pengelola; Memintakan paraf/ tanda tangan kepada Pembuat Kebijakan. Memperbanyak surat sesuai dengan jumlah tembusan; Menyampaikan kepada Petugas Unit Pengelola.

60 Menit

1. Memberi nomor surat dan mencatat dalam Buku Register serta melampirkan Kartu Kendali; 2. Menyimpan Kartu Kendali I dalan Box Kartu Kendali setelah diparaf oleh Petugas Unit Pengolah; 3. Melakukan pengamplopan dan mencantumkan alamat tujuan sesuai tujuan surat; 4. Mengirim surat melalui Kantor Pos.

Petugas Surat Keluat

15 Menit

b. Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan aset berupa BMN No.

1 A.

B.

C.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Deskripsi : Pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dalam rangka pemeliharaan aset negara berupa Barang Milik Negara 2 3 Permintaan 1. Mengisi formulir permintaan; 2. Menyampaikan surat kepada Kepala Urusan Umum sebagai Pengelola BMN.

Waktu Penyele saian

Ket.

4

5

6

Penanggung jawab Ruangan/ Sarana dan Prasarana

10 menit

Pemeriksaan 1. Memeriksa kondisi unit sarana/ prasarana yang dimaksud; 2. Menyusun estimasi biaya pemelihara an/ perbaikan; 3. Menyampaikan kepada Wakil Sekretaris.

Kepala Umum

Urusan

1.

Wakil Sekretaris

1 hari kerja

Tindaklanjut

2. 3.

4.

5.

D.


Menerima formulir permintaan dan estimasi biaya; Mempelajari dengan mengacu pada DIPA/ RKAKL; Melaporkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Wakil Sekretaris untuk mendapatkan persetujuan; Menyetujui penggunaan anggaran untuk pemeliharaan/ perbaikan unit sarana/ prasarana yang dimaksud; Memerintahkan kepada Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan dan Bendahara untuk ditindaklanjuti

60 Menit

Sekretaris

Wakil Sekretaris

Pelaksanaan 1. Memanggil tenaga ahli yang kompeten untuk melaksanakan pemeliharaan/ perbaikan. 2. Melakukan monitoring selama pengerjaan

Kepala Urusan Umum

3 hari kerja (bergantu

3. E.

sampai dengan selesai; Melaporkan bahwa pekerjaan telah selesai kepada Wakil Sekretaris.

ng tingkat kesulitan)

Penyelesaian 1. Memerintahkan Kepala Urusan Keuangan untuk sesegera mungkin menyelesaikan pembayaran melalui Bendahara.

Wakil Sekretaris

30 Menit

c. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan No.

A.

B.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Deskripsi : Pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dalam rangka pemeliharaan aset negara berupa Barang Milik Negara Permintaan 1. Mengisi nota permintaan terhadap barang persediaan; 2. Menyampaikan kepada Kepala Urusan Umum.

Waktu Penyele saian

Penanggung jawab Ruangan

10 menit

Menyediakan barang persediaan yang dimaksud (bila ready stock) dan mencatat dalam buku bantu persediaan. 2. Menginventarisir kebutuhan kantor; 3. Menyusun estimasi biaya belanja barang persediaan; 4. Menyampaikan kepada Wakil Sekretaris.

Kepala Umum

20 menit

1. Menerima nota permintaan dan estimasi biaya; 2. Menyampaikan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Wakil Sekretaris untuk mendapatkan persetujuan. 3. Menyetujui penggunaan ang garan untuk pembelian barang persediaan;

Wakil Sekretaris

Pemeriksaan 1.

C.


Urusan

1 hari kerja

Tindaklanjut 60 Menit

Sekretaris D.

Pelaksanaan 1. Menyampaikan surat pesanan kepada toko; 2. Melakukan opname fisik pada saat barang pesanan tiba: 3. Melaksanakan pendistribusian selama pengerjaan sampai dengan selesai; 4. Melaporkan bahwa pekerjaan telah selesai kepada Wakil Sekretaris dengan menyampaikan kuitansi/ nota belanja. 5. Melakukan pemasukan data ke dalam Aplikasi

Kepala Urusan Umum/ Pengelola Administrasi Barang

1 hari kerja (sejak penerima an barang)

Ket.

6. E.

persediaan; Melaksanakan monitoring harian terhadap barang persediaan.

Penyelesaian 1.

Memerintahkan Kepala Urusan Keuangan untuk menyelesaikan pembayaran melalui Bendahara.

Wakil Sekretaris

30 Menit

No title

Recommend Documents