No title

Laporan Tahunan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015

I. PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Pengembangan subsektor tanaman pangan merupakan salah satu strategi dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Oleh sebab itu, komoditas tanaman pangan memegang peranan utama dalam memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan industri dalam negeri yang setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan seiring pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan. Visi dan Misi Presiden RI Tahun 2015-2019 tertuang dalam bentuk trisakti antara lain : 1) kedaulatan politik, 2) Berdikari dalam ekonomi, 3) Kepribadian dalam kebudayaan dan dirumuskan dalam Nawacita. dalam

Salah satu sasaran

Nawacita yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing

nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019), arah tersebut dituangkan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, serta meningkatkan

pendapatan

petani.

Sedangkan

sasarannya

adalah

kesejahteraan masyarakat pertanian meningkat, dan kedaulat pangan serta berkelanjutan dapat terwujud serta tercapainya pengembangan subsektor tanaman pangan yang menjadi salah satu strategi dalam upaya memacu pertumbuhan wilayah/kawasan. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintahan Kabinet Kerja telah menetapkan target pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta pencapaian swasembada kedelai pada tahun 2017. namun komoditas lain secara sinergi terus untuk dikembangkan dalam substitusi pengganti beras menuju kedaulatan pangan terutama komoditas aneka umbi. Penanganan pascapanen tanaman pangan sebagian besar masih ditangani secara tradisional dan relatif tertinggal yang ditandai oleh penggunaan peralatan

sarana

pascapanen

yang

sederhana

dan

kurang

optimal.

Permasalahan yang mendasar dalam hal penanganan pascapanen tanaman Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

1


pangan antara lain susut terbatasnya

sumberdaya

kuantitas dan manusia

pertanian

kualitas, keamanan pangan, dan

keterbatasan

dalam

penerapan inovasi teknologi pascapanen, serta modal yang terbatas. Pada tahun 2015 telah ditetapkan sasaran produksi padi sebesar 73,40 juta ton gabah kering giling (GKG); jagung sebesar 20,31 juta ton pipilan kering; kedelai 1,50 juta ton biji kering; kacang tanah sebesar 742,75 ribu ton biji kering; kacang hijau sebesar 291,55 ribu ton biji kering; ubikayu sebesar 26,53 juta ton umbi basah dan ubi jalar sebesar 2,65 juta ton umbi basah. Peningkatan sasaran produksi tanaman pangan setiap tahun, perlu didukung dengan upaya pengamanan produksi secara mutlak. Salah satu upaya dalam pengamanan hasil adalah melalui penanganan pascapanen yang baik dan benar sehingga dapat menurunkan susut hasil. Kondisi saat ini tingkat susut hasil yang terjadi di lapangan masih tinggi, angka susut hasil padi sebesar 10,43% (berdasarkan survei susut hasil padi tahun 2012), susut hasil jagung 5,2%, susut hasil kedelai 15,5%, susut hasil kacang tanah 15,2%, susut hasil ubikayu 12,5%, dan susut hasil ubijalar 18%. Target penurunan susut sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan maka pada tahun 2015 untuk padi sebesar 0,50%; jagung sebesar 0,20%, kedelai sebesar 0,20%, kacang tanah 0,10%, ubikayu sebesar 0,50%, dan ubijalar sebesar 0,50%. Pengamanan hasil dan penurunan susut hasil tanaman pangan akan dapat terlaksana dengan baik, apabila dilakukan peningkatan terhadap pengetahuan dan

keterampilan

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

pertanian,

seperti

aparat/petugas dan penyuluh pertanian serta para petani dalam kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan). Di samping peningkatan kedua faktor tersebut, juga dialokasikan kegiatan pendukung lainnya berupa fasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan, sehingga terbina sinkronisasi antara kemampuan teknis dan operasionalisasi sarana pascapanen yang tersedia. Untuk mendukung upaya khusus pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan memberikan dukungan sarana fasilitasi bantuan sarana pascapanen

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

2


Tanaman Pangan baik dari APBN maupun APBN-P Tahun 2015 berupa Combine Harvester Kecil, Vertical Dryer Padi, Corn Sheller, Vertical Dryer jagung dan Power Thrseher Multiguna. Diharapkan dengan bantuan sarana pascapanen tersebut akan membantu petani pada proses penanganan panen, mengamankan produksi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kegiatan pengelolaan pascapanen tanaman pangan dalam bentuk anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sistem pengganggaran tahun 2015 untuk kegiatan pengelolaan pascapanen tanaman pangan sudah dialokasikan di Satuan Kerja (Satker) Provinsi, sehingga terdapat DIPA Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi. Secara keseluruhan kegiatan dan anggaran penanganan pascapanen tanaman

pangan

meliputi

kegiatan

Bimbingan

Teknis

Penanganan

Pascapanen Tanaman Pangan, Pemutakhiran Database Sarana Pascapanen Tanaman Pangan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan. Untuk melaksanakan kegiatan pascapanen tanaman pangan tahun 2015, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Direktorat

Jenderal

Tanaman

Pangan

Nomor

:

SP.DIPA-

018.03.1.238251/2015 tanggal 14 November 2014, Direktorat Pascapanen Tanaman

Pangan

mendapatkan

alokasi

anggaran

APBN

sebesar

Rp.71.498.554.000,- dengan rincian a) anggaran Pusat Rp.6.548.500.000,b) Dekonsentrasi Rp. 6.990.500.000,- c) Tugas Pembantuan (provinsi) Rp. 57.959.554.000,- meliputi kegiatan dukungan sarana pascapanen jagung Rp. 52.231.554.000,- dan pembinaan/monev Rp. 5.728.000.000,Berdasarkan revisi ke-2 DIPA tanggal 6 Maret 2015 terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (alokasi dana APBN-P) sebesar Rp. 5.400.000.000, pembinaan dan pengawalan UPSUS (Sumsel) Rp.1.600.000.000,-sehingga total anggaran Direktorat

Pascapanen Tanaman

Pangan

menjadi

Rp.78.498.554.000,-

(semula Rp.71.498.554.000, naik 9,79%) yang terdiri dari anggaran Pusat sebesar Rp.11.948.500.000,-(semula Rp. 6.548.500.000, naik 82,46 %) Dekonsentrasi

sebesar


|

Rp.8.590.500.000,- (semula

Rp.6.990.500.000,3


naik 22,89%) dan Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.57.959.554.000,(tidak mengalami perubahan) meliputi kegiatan dukungan sarana pascapanen jagung

sebesar

Rp.52.231.554.000,-

dan

pembinaan/monev

sebesar

Rp.5.728.000.000. Dalam rangka mendukung Program Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Pencapaian Swasembada padi, jagung dan kedelai tahun 2017 melalui perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SPDIPA) Induk Tahun Anggaran 2015 Nomor SP.DIPA-018.08.0/2015 tanggal 14 November 2014, Persetujuan Revisi Kedua Nomor SP DIPA-018.08.1/2015 tanggal 6 Maret 2015,

Direktorat

Pascapanen

Tanaman

pangan

mendapatkan

alokasi

Anggaran APBN-P Pada DIPA Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) sebesar Rp. 844.675.625.000,- meliputi ; a) kegiatan Dukungan fasilitasi bantuan

sarana

pascapanen

sebesar

Rp.832.350.000.000,-

dan

pembinaan/monev sebesar Rp.12.325.625.000,Berdasarkan revisi sisa hasil penghematan tanggal 13 November 2015 terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan dukungan sarana Pascapanen Tanaman

Pangan

sumber

dana

APBN-P

sebesar

Rp.83.160.802.000,- sehingga total anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan

sumber

APBN-P

menjadi

Rp.927.836.427.000,-

(semula

Rp.844.675.625.000 naik 9,85%) yang terdiri dari anggaran kegiatan Dukungan fasilitasi bantuan sarana pascapanen sebesar Rp.915.168.402.000,- (semula Rp.832.350.000.000,-,

naik

8,28%)

dan

pembinaan/monev

sebesar

Rp 12.668.025.000, (semula Rp.12.325.625.000,- naik 2,78%) Sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, maka perlu disusun laporan kegiatan dan dirangkum sebagai laporan tahunan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015. B.

Tujuan Tujuan penyusunan laporan tahunan adalah memaparkan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan di tahun 2015, dan sebagai evaluasi serta acuan dalam melakukan kegiatan di tahun berikutnya.


|

4


II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A.

Rancangan Kebijakan Pascapanen Tanaman Pangan. Penanganan pascapanen tanaman pangan merupakan upaya yang sangat strategis dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional karena mempunyai peranan yang cukup besar baik secara langsung maupun tidak langsung. Penanganan pascapanen secara langsung memiliki peranan dalam menekan susut hasil (losses), mempertahankan mutu hasil dan meningkatkan nilai tambah, daya saing serta pendapatan petani. Pemerintah

Indonesia

pada

program

pembangunan

pertanian

telah

menetapkan komoditas prioritas utama untuk subsektor tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai, namun komoditas lain secara sinergi terus untuk dikembangkan dalam substitusi pengganti beras menuju kedaulatan pangan terutama komoditas aneka umbi. Penanganan pascapanen tanaman pangan sebagian besar masih ditangani secara tradisional dan relatif tertinggal yang ditandai oleh penggunaan peralatan sarana pascapanen yang sederhana dan kurang optimal. Permasalahan yang mendasar dalam hal penanganan pascapanen tanaman pangan antara lain susut kuantitas dan kualitas, keamanan

pangan,

terbatasnya

sumberdaya

manusia

pertanian

dan

keterbatasan dalam penerapan inovasi teknologi pascapanen, serta modal yang terbatas. Keadaan ini semakin sulit dengan munculnya tantangan yang harus dihadapi Indonesia, khususnya dalam menghadapi diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai akhir tahun 2015 yaitu persaingan daya saing produk pertanian meliputi : (1) Tuntutan standarisasi produk & proses, (2) Tuntutan kandungan pangan yang tidak berbahaya, rendah residu bahan kimia, (3) Tuntutan integrasi pengelolaan rantai pasok (supply chain management), dan (5) Peningkatan kualitas mutu & keamanan pangan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan di atas, maka perlu dianalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam hal penanganan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

5


pascapanen tanaman pangan sehingga perlu dilaksanakan program dan kegiatan yang berkesinambungan dan terintegrasi

antar Kementerian/

Lembaga/Instansi di tingkat Pusat, serta antara Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam hal penanganan pascapanen tanaman pangan. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, perlu diterapkan suatu strategi dalam hal penanganan pascapanen tanaman pangan yang diterapkan atau diimplementasikan melalui program dan kegiatan. Implementasi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Rancangan Program RKA-K/L Tahun 2015 dan mempersiapkan perencanaan anggaran untuk Rencana Kerja (Renja) Lima Tahun yaitu 2015-2019. Output Rancangan Kebijakan terkait dengan RKA-K/L Direktorat Pascapanen Tahun 2015 disusun dalam dokumen RKA-K/L TA 2015 meliputi 4 (empat) rancangan, yaitu : 1) Rencana Kerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2016, 2) Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA-K/L) Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2016, 3) Rencana Strategis Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 - 2019, dan 4) Penyusunan Satuan Harga Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2016. 1.

Anggaran dan Kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015. Pagu alokasi anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015 berdasarkan hasil penelaahan RKAK/L Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2015 dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: a)

Pagu anggaran definitif Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015 sebesar Rp.71.498.554.000,- dengan rincian kegiatan Satker Pusat Rp. 6.548.500.000,-, Dekon Rp.6.990.500.000,- dan Tugas Pembantuan Provinsi Rp.57.959.554.000,- meliputi kegiatan dukungan sarana pascapanen jagung Rp.52.231.554.000,- dan pembinaan/monev Rp.5.728.000.000,-

b)

Kegiatan fasilitasi dukungan sarana pascapanen refocusing jagung tahun 2015 senilai Rp. 52.231.554.000,- terdiri dari:


|

6


1)

Bantuan sarana pascapanen model jagung (corn sheller, crusher, vertical dryer dan bangunan, dan corn combine harvester) untuk mendukung kawasan GPPTT jagung sebanyak 108

unit

dengan

anggaran

Rp.33.168.000.000,-

yang

dialokasikan di 7 provinsi pada 7 kabupaten (Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur); 2)

Bantuan sarana pascapanen regular jagung (corn sheller, flat bed dryer+bangunan, corn combine harvester) 133 unit dengan anggaran Rp.19.063.554.000,- yang dialokasikan di 28 provinsi pada 85 kabupaten.

c)

Pagu anggaran definitif Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan (APBN) tahun 2015 Pusat dan Daerah, sebagaimana tabel berikut: Tabel 1 :

Kegiatan dan Anggaran Pascapanen Tahun 2015 per Kegiatan dan Anggaran Pascapanen Tahun 2015 31 Desember 2015 Per 31 Desember 2015

No. 1765 A. 1 2 3 4 5 6

7 B. 1

2

C.

Kegiatan

Output Satuan Volume

Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan PUSAT Rancangan Kebijakan Rancangan Pedoman Bidang Pascapanen Pedoman Bahan Informasi Bidang Pascapanen Buku Laporan Kegiatan Penanganan Pascapanen Laporan Rapat Koordinasi Pascapanen Rapat Layanan Perkantoran Bulan - Alat Pengolah Data Unit - Peralatan Perkantoran Unit Rehab kantor Paket PROVINSI Dekonsentrasi - Bimtek, Monev, Database Provinsi - Gerakan Pascapanen Provinsi - SIPP Ubikayu Provinsi Tugas Pembantuan - Bantuan Sarana Pascapanen Unit - Pengawalan, Monev, Database Kabupaten KABUPATEN - SIPP Ubikayu Kabupaten


|

4 4 14 43 3 12 31 23 1

28 9 1 241 92 1

Anggaran (Rp.000) 71,498,554,000 6,548,500,000 329,840,000 597,357,000 748,048,000 3,500,439,000 542,339,000 357,820,000 182,353,000 91,892,000 198,412,000 64,843,054,000 6,990,500,000 4,750,500,000 2,070,000,000 170,000,000 57,852,554,000 52,231,554,000 5,621,000,000 107,000,000 107,000,000

7


d)

Kegiatan fasilitasi dukungan sarana pascapanen tanaman pangan tahun 2015 (APBN-P) di DIPA Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian senilai Rp. 832.350.000.000,- terdiri dari: 1)

Combine

Harvester Kecil,

2790

unit,

dengan

anggaran

Rp. 362.700.000.000,2)

Vertical Dryer Padi, Kapasitas 3,5-6 ton/proses, 170 unit, dengan anggaran Rp. 158.950.000.000,-

3)

Vertical Dryer Jagung, Kapasitas 3,5-6 ton/proses, 220 unit, dengan anggaran Rp. 205.700.000.000,-

4)

Corn Sheller, 2000 unit, dengan anggaran Rp. 60.000.000.000,-

5)

Power Thresher Multiguna, 1500 unit, dengan anggaran Rp. 45.000.000.000,-

2.

Rancangan Anggaran Dan Kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2016. a)

Pagu alokasi anggaran Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan tahun 2016 setelah penghematan 45 Milyar sebesar

Rp.

843.172.816.000,-

meliputi

kegiatan

Pusat

Rp. 25.222.816.000,- Dekon Rp. 34.204.000.000,- dan Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.783.746.000.000,- (terdiri dari anggaran dukungan sarana pengolahan dan pemasaran hasil tanaman

pangan7600

Rp. 764.086.000.000,-

unit

dengan

anggaran

sebesar

dan anggaran pembinaan, bimtek, monev

sebesar Rp. 19.660.000.000 di 32 provinsi dan 398 kabupaten). b)

Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan di satker PUSAT dengan anggaran Rp. 25.222.816.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 1)

Kegiatan

Direktorat

Pengolahan

dan

Pemasaran

Hasil

Tanaman Pangan TA. 2016 terdiri dari kegiatan Perencanaan dan pelaporan, selengkapnya disajikan pada tabel berikut :


|

8


Tabel 2 : Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan di Satker Pusat Tahun 2016 (per 31 Desember 2015) NO 1

KEGIATAN KEGIATAN DIREKTORAT

1,467,264,000

1765.994.056 PERENCANAAN DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TP 051

Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Direktorat Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

1,467,264,000 1,467,264,000

A

Pedoman/Petunjuk Teknis Kegiatan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

122,239,000

B

Renstra Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil TP TA.2016-2019

194,313,000

C

Renja Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil TP TA. 2017

157,772,000

D

RKAKL Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil TP TA.2017

131,750,000

E

Rapat Koordinasi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil TP

591,450,000

F

Buku Saku Kegiatan Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil TP TA. 2016

G

Focus Group Discussion

051

18,975,000 250,765,000

1765.994.057 PELAPORAN DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TP LAPORAN BULANAN, TAHUNAN DAN LAKIP

100,300,000 100,300,000

F

Laporan Bulanan

51,300,000

G H

Laporan Tahunan

34,400,000

052

2)

ANGGARAN (RP.000)

14,600,000

LAKIP SPI DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TP

1,093,000,000 50,900,000

A

Pedoman SPI Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

B

Pengawalan SPI Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

642,100,000

C

Rapat Evaluasi Kegiatan Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

400,000,000

Kegiatan Subdit Pascapanen Kegiatan Subdit Pascapanen selegkapnya disajikan pada tabel berikut Tebel 3 : Kegiatan Subdit Pascapanen Tahun 2016 NO 1

KEGIATAN KEGIATAN SUBDIT PASCAPANEN

1765.994.051 PENGAMANAN SUSUT HASIL PRODUKSI TANAMAN PANGAN 052

Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan

A

Bimbingan Teknis Penanganan Pascapanen TP

C

Penguatan Pengelolaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan 2016

E

Pengawalan Kegiatan Dit PPHTP dan Ditjen Tanaman Pangan

ANGGARAN (RP.000) 12,331,501,000 12,331,501,000 1,873,361,000 213,500,000 1,238,950,000 420,911,000

053

Melaksanakan Penyaluran Alsintan Pascapanen

10,000,000,000

A

Pengadaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

10,000,000,000

054 B 055 D

Melaksanakan Gerakan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan

252,276,000

Pendampingan Gerakan Pascapanen Tanaman Pangan

252,276,000

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan pascapanen TP

205,864,000

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen TP

205,864,000


|

9


3)

Kegiatan Subdit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Kegiatan

Subdit

Pengolahan

Hasil

Tanaman

Pangan

selegkapnya disajikan pada tabel berikut : Tabel 4 : Kegiatan Subdit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 NO 2

KEGIATAN KEGIATAN SUBDIT PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN

1765.994.052 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN 052

3,228,205,000 3,228,205,000 1,246,630,000

A

Bimbingan Teknis

303,170,000

B

Database Sarana Pascapanen dan Pengolahan Tanaman Pangan

422,600,000

C

Bahan Informasi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

127,860,000

D

Gelar Teknologi Pengolahan Tanaman Pangan

393,000,000

054

4)

Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

ANGGARAN (RP.000)

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan pengolahan hasil

1,981,575,000

D

Pengawalan UPSUS Peningkatan Produksi PJK

1,793,500,000

E

Monitoring dan Evaluasi

188,075,000

Kegiatan Subdit Standardisasi dan Mutu Kegiatan Subdit Standardisasi dan Mutu selengkapnya disajikan pada tabel berikut : Tabel 5 : Kegiatan Subdit Standardisasi dan Mutu Tahun 2016 NO 4

KEGIATAN KEGIATAN SUBDIT STANDARDISASI DAN MUTU

1765.994.053 PENGEMBANGAN STANDARDISASI DAN MUTU

ANGGARAN (RP.000) 1,465,776,000 1,465,776,000

Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Standardisasi dan mutu hasil tanaman pangan

802,526,000

A

Rapat Koordinasi Pengembangan Mutu Komiditi Strategis TP

447,731,000

B

Perumusan SNI Tanaman Pangan

226,095,000

C

Bahan Informasi Mutu dan Standardisasi

128,700,000

Melaksanakan Fasilitasi Sertifikasi

343,700,000

Pengawalan Penerapan Mutu dan Organik

343,700,000

Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan standarisasi dan mutu

319,550,000


319,550,000

052

053 D 054 E


|

10


5)

Kegiatan Subdit Pemasaran dan Investasi Kegiatan Subdit Pemasaran dan Investasi selengkapanya disajkikan pada tabel berikut : Tabel 6 : Kegiatan Subdit Pemasaran dan Investasi Tahun 2016 NO 5

ANGGARAN (RP.000)

KEGIATAN KEGIATAN SUBDIT PEMASARAN HASIL DAN INVESTASI

4,557,250,000

1765.994.054 PENGEMBANGAN PEMASARAN HASIL DAN INVESTASI

919,300,000

E

Akselerasi Ekspor Komoditi Tanaman Pangan

371,400,000

H

Gelar Potensi dan Peluang Investasi Tanaman Pangan

547,900,000

052

053

Melaksanakan Pengembangan informasi harga

B

Koordinasi Pelayanan Informasi Pasar

C

Pengembangan Informasi Pasar

055

1,237,000,000 975,000,000 262,000,000

Melaksanakan promosi dan investasi tanaman pangan

2,001,660,000

A

Promosi dan Investasi Tanaman Pangan

F

Promosi Produk Tanaman Pangan (Dalam dan Luar Negeri)

1,013,400,000

056

Melaksanakan pemantauan stok hasil tanaman pangan

274,590,000

Pemantauan stok Hasil Tanaman Pangan

274,590,000

Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pemasaran hasil dan investasi

124,700,000


124,700,000

D 057 I

6)

4,557,250,000

Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan pengembangan pemasaran hasil dan investasi

988,260,000

Kegiatan Ketatausahaan dan Kepegawaian Kegiatan Ketatausahaan dan Kepegawaian selengkapanya disajikan pada tabel berikut : Tabel

7

:

Kegiatan Ketatausahaan Tahun 2016

NO 5

KEGIATAN KEGIATAN KETATAUSAHAAN DAN KEPEGAWAIAN

1765.994.055 KETATAUSAHAAN DAN KEPEGAWAIAN 051

dan

Kepegawaian

ANGGARAN (RP.000) 979,520,000 979,520,000

KETATAUSAHAAN DAN KEPEGAWAIAN

979,520,000

A

Ketatausahaan dan Kepegawaian

244,370,000

B

Keuangan dan Perlengkapan

57,200,000

C

Pengadaan alat pengolah data

510,500,000

D

Pengadaan Peralatan Perkantoran

167,450,000


|

11


c)

Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan di satker Dekonsentrasi dengan anggaran Rp. 34.204.000.000,selengkapnya disajikan pada tabel berikut : Tabel 8 :

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 di Satker Dekonsentrasi (per 31 Desember 2015)

No

Kegiatan

Satuan (Rp)

Alokasi Anggaran (Rp)

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

34,204,000

II

DEKONSENTRASI

34,204,000

1

Rapat Koordinasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

32 Prov

Bimtek Pascapanen

32 Prov

2

Gerakan Pascapanen Tanaman Pangan

80,000

2,560,000 3,605,000

3 Prov

750,000

a. Gerakan Pascapanen Padi (Sultra)

Prov

250,000

b. Gerakan Pascapanen Jagung (Sulteng)

Prov

250,000

3

c. Gerakan Pascapanen Kedelai (Sulsel)

Prov

250,000

4

Sosialisasi Penerapan Penanganan Pascapanen Ubi Kayu/GHP (Jawa Timur)

1 Prov

130,000

130,000

Monev Pascapanen

32 Prov

30,000

960,000

5

Fasilitasi Pengadaan Sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan

32 Prov

625,000

6

Database Sarana Pascapanen

32 Prov

2,620,000

7

Bimtek Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

32 Prov

60,000

1,920,000

8

Monev Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

32 Prov

30,000

960,000

9

Database Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

32 Prov

20,000

640,000

10 Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan

26 Prov

80,000

2,080,000

11

26 Prov

Fasilitasi sertifikasi pangan organik berbasis kelompok

4,614,000

12 Monev dan Evaluasi Standardisasi dan Mutu

26 Prov

30,000

780,000

13 Koordinasi Pelayanan Informasi Pasar (PIP)

34 Prov

40,000

1,360,000

14 Pengembangan Informasi Pasar (PIP) Provinsi

34 Prov

48,000

1,632,000

276 Prov

18,000

4,968,000

17 Pemantauan Stok dan Harga

34 Prov

40,000

1,360,000

18 Promosi dan Investasi Tanaman Pangan

33 Prov

50,000

1,650,000

19 Monitoring dan Evaluasi Pemasaran dan Investasi TP

33 Prov

30,000

990,000

15 Pengembangan Informasi Pasar (PIP) Kabupaten

d)

Volume

Kegiatan dukungan sarana pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan di satker Tugas Pembantuan Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp. 746.086.000.000,- selengkapanya disajikan pada tabel berikut :


|

12


Tabel 9 : Kegiatan Dukungan Sarana Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan di satker Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2016 NO

VOLUME (UNIT)

SARANA

ANGGARAN (RP.000)

ALOKASI

1

Combine Harvester Kecil

1954

130,000

254,020,000

25 Prov, 247 Kab

2

Combine Harvester Sedang

1500

170,000

255,000,000

23 Prov, 233 Kab

3

Combine Harvester Besar

200

485,000

97,000,000

14 Prov, 74 Kab

4

Vertical Dryer Padi 30 Ton/proses

2

2,749,000

5,498,000

1 Prov, 1 Kab

5

Vertical Dryer Padi 3,5 - 6 Ton/proses

3

794,000

2,382,000

1 Prov, 1 Kab

6

Power Thresher

950

20,000

19,000,000

25 Prov, 197 Kab

7

Fasilitasi RMU

8

Corn Sheller

100

374,000

37,400,000

26 Prov, 95 Kab

2000

28,000

56,000,000

27 Prov, 193 Kab

9

Vertical Dryer Jagung 3,5 - 6 Ton/proses

1

814,000

814,000

10

UPH JAGUNG

60

150,000

9,000,000

20 Prov, 37 Kab

11

Power Thresher Multiguna (Wilayah Barat)

264

28,000

7,392,000

18 Prov, 85 Kab

12

Power Thresher Multiguna (Wilayah Timur)

36

30,000

1,080,000

5 Prov, 15 Kab

13

UPH KEDELAI

30

150,000

4,500,000

15 Prov, 21 Kab

14

SARANA PENGANGKUT

500

30,000

15,000,000

31 Prov, 283 Kab

TOTAL

e)

SATUAN (RP.000)

7600

1 Prov, 1 Kab

764,086,000

Alokasi dukungan sarana pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan di 32 provinsi pada 398 kabupaten, selengkapnya disajikan pada tabel berikut : Tabel 10 : Alokasi Dukungan Sarana Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 DUKUNGAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2016

NO.

VERTIKAL VERTIKAL COMBINE DRYER PADI + DRYER PADI + FASILITASI COMBINE COMBINE POWER HARVESTER BANGUNAN BANGUNAN RMU + HARVESTER HARVESTER THRESHER SEDANG KAP 30 KAP 3,5-6 BANGUNA KECIL (UNIT) BESAR (UNIT) (UNIT) (UNIT) TON/PROSES TON/PROSES N (UNIT) (UNIT) (UNIT)

SATKER

UNIT TOTAL ALOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG DKI JABAR JATENG DI YOGYAKARTA


UNIT

1,954

1,500

88

79 145 16 4 39 141 21 103 -

64 54 25 8 136 151 338 32

|

UNIT

UNIT

UNIT

200 29 16 15 -

UNIT

2 -

3 3 -

UNIT

950

100

20 24 30 18 10 43 85 10

4 4 2 8 2 6

142 126 16

8 7 1

13


DUKUNGAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2016

NO.

COMBINE COMBINE COMBINE HARVESTER HARVESTER HARVESTER SEDANG KECIL (UNIT) BESAR (UNIT) (UNIT)

SATKER

UNIT 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

JATIM KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA BALI NTB NTT MALUKU PAPUA MALUT BANTEN BABEL GORONTALO KEPRI PAPUA BARAT SULBAR KALTARA

UNIT

108 60 90 144 65 65

UNIT

283 36 53 48 10 59 170 75 50 30 12 35 15 46 30 -

47 127 48 52 84 66 20 35 30 17

VERTIKAL VERTIKAL DRYER PADI + DRYER PADI + FASILITASI POWER BANGUNAN BANGUNAN RMU + THRESHER KAP 30 KAP 3,5-6 BANGUNA (UNIT) TON/PROSES TON/PROSES N (UNIT) (UNIT) (UNIT) UNIT

-

UNIT -

9 15 65 16 1 9 6

-

2 -

8 5 6 -

UNIT

UNIT

154 10 14 6 10 12 10 41 21 27 42 12 30

7 2 2 3 2 2 3 6 2 4 3 3 3 4 5

-

5 2

37

DUKUNGAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2016

NO.

SATKER

TOTAL ALOKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

VERTIKAL DRYER JAGUNG + BANGUNAN KAP 3,5-6 TON/PROSES (UNIT)

POWER THRESHER MULTIGUNA (UNIT)

SARANA PENGANGKUT HASIL PERTANIAN (UNIT)

UNIT

UNIT

UNIT

UNIT

2,000

ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG DKI JABAR JATENG DI YOGYAKARTA JATIM KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA BALI NTB NTT MALUKU PAPUA MALUT BANTEN BABEL GORONTALO KEPRI PAPUA BARAT SULBAR KALTARA


CORN SHELLER (UNIT)

1

65 100 25 45 85 25 95 105 115 9 180 40 10 65 10 156 60 247 90 15 135 107 20 20 6 130

-

-

-

300

500

21 18

15 23 9 13 16 27 15 17

6 10 12 10 15 1

-

23 23

24 8 8 11 14 17 9 25 8 11 10 5 -

40 -

|

23 22 6 32 13 13 18 12 11 13 50 14 5 20 18 16 16 10 10 2 12 -

6

14 15

6

-

14


B.

Pedoman Bidang Pascapanen 1.

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pascapanen Tanaman Pangan. Pedoman pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2015 bagi Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga kegiatan menjadi lebih terarah. Pedoman pelaksanaan bersifat umum, sehingga dalam aplikasinya harus dijabarkan kedalam pedoman teknis dan dijabarkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Diperlukan koordinasi yang baik antara Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan. Keberhasilan program dan kegiatan Tahun 2015, sangat tergantung kepada komitmen semua pihak (stakeholder) yang terkait baik tingkat Pusat dan Daerah. Melalui pedoman pelaksanaan Kegiatan Pascapanen Tanaman Pangan diharapkan program dan kegiatan dari APBN Tahun Anggaran 2015 dapat terlaksana dengan baik sehingga menyelamatkan hasil dan menurunkan susut hasil tanaman pangan. Tujuan Pedoman Pelaksanaan penanganan pascapanen tanaman pangan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan antara lain : a.

Meningkatnya pemahaman atau persamaan persepsi

petugas di

Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan sesuai anggaran yang tersedia.


|

15


b.

Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan antara pihak pelaksana di tingkat Pusat dan Daerah.

c.

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan dan

anggaran

pascapanen

tanaman

pangan

sehingga

mempermudah dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai sasaran yang sudah ditetapkan. d.

Memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan pascapanen tanaman pangan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak yang terlibat termasuk Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan poktan/gapoktan.

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015, dilengkapi dengan tabel dan lampiran penting sebagai referensi lokasi yang lebih rinci terkait program dan kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. 2.

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan. a.

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SPI Kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dirancang untuk memberikan pembekalan yang memadai bagi pimpinan dan pegawai lingkup Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan agar dapat melaksanakan pembinaan atas penyelenggaran SPI dan meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian di lingkungan masing-masing instansi. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SPI Kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan bertujuan: 1)

Mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan


|

16


keuangan dan kegiatan, pengamanan aset negara dan taat terhadap peraturan perundang-undangan 2)

Sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Tim SPI dalam melakukan penilaian penerapan sistem pengendalian intern di lingkup Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.

3)

Mengantisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat dicari solusi pemecahannya.

Sasaran penyusunan Juklak SPI Kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan adalah terlaksananya kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ruang lingkup pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dijabarkan ke dalam masing-masing Kegiatan Utama di lingkungan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, meliputi unsur-unsur berikut : 1)

Lingkungan pengendalian Pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Pascapanen harus mampu

menciptakan dan

memelihara

lingkungan

dalam

keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. 2)

Penilaian risiko Pengendalian intern harus mampu memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi, baik dari luar maupun dari dalam.

3)

Kegiatan pengendalian Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.


|

17


4)

Informasi dan komunikasi Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain sesuai ketentuan. Informasi disajikan dalam bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga

memungkinkan

pimpinan

secara

berjenjang

melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. 5)

Pemantauan pengendalian intern Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu serta memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Kegiatan Utama Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan yang menjadi fokus dari kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi sebagai berikut : 1)

Kegiatan Ketatausahaan meliputi : a) Monitoring Kehadiran Pegawai;

b) Mengurus Kartu Taspen, BPJS, Karpeg dan

Karsu/Karis/ KORPRI; c) Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pengembangan

Pegawai

;

d)

Menyiapkan

Bahan

dan

Memproses Daftar Penilaian Kinerja Pegawai ; e) Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ; f) Menyajikan Data SIMPEG; g) Menyiapkan Bahan Penyusunan SKP, ANJAB dan ABK; h) Usulan Pencairan Anggaran Perjalanan 2)

Kegiatan Teknis meliputi : a) Perencanaan Kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan ; b) Penyusunan Rencana Strategi c)

Direktorat

Pascapanen

Tanaman

Pangan

;

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan/Pedoman Teknis ;

d) Pembinaan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan ; e) Bimbingan Teknis Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan ; f) Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan ; g) Penyusunan Bahan Informasi Bidang Pascapanen (Buku, Leaflet, Booklet) ; h) Pengukuran Susut Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

18


Hasil Pascapanen Tanaman Pangan ; i) Gerakan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan ; j) Sosialisasi Penerapan Pascapanen Ubikayu (GHP) ; k) Pertemuan/Rapat Koordinasi/ Focus

Group

Discussion

(FGD)

Kegiatan

Penanganan

Pascapanen Tanaman Pangan ; l) Visualisasi Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan ; m) Updating Database Sarana Pascapanen Tanaman Pangan ; n) Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan Bahan Rapim ; o) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengendalian kegiatan melalui SPI diharapkan dapat : 1)

Mengetahui

perkembangan

pelaksanaan

kegiatan

secara

berkala. 2)

Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja

kegiatan

penanganan

pascapanen tanaman pangan. 3)

Mengantisipasi sedini mungkin permasalahan dan kendala yang dihadapi pada setiap tahapan kegiatan pengelolaan anggaran penanganan pascapanen tanaman pangan,

4) b.

Mencegah terjadinya kerugian negara.

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan APBN Tahun 2015. Untuk mendukung pembangunan subsektor tanaman pangan, Direktorat

Pascapanen

Tanaman

Pangan

Tahun

2015

mengalokasikan kegiatan pengelolaan pascapanen tanaman pangan dalam bentuk anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Secara

keseluruhan

kegiatan

dan

anggaran

pengelolaan

pascapanen tanaman pangan dialokasikan di 32 Provinsi dan 207 Kabupaten/Kota,

berupa

Bimbingan

Teknis

Penanganan

Pascapanen Tanaman Pangan, Penyusunan Updating Database Sarana

Pascapanen


|

Tanaman

Pangan,

Rapat

Koordinasi

19


Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan, dan Evaluasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan TA. 2011 – 2014. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan perlu melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program/Kegiatan

Pascapanen

Tanaman

pangan

khususnya

Bantuan sarana pascapanen secara komprehensif baik pusat maupun daerah melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sistem Pengendalian Intern diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan sehingga dapat melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. Periode

Pengendalian

Kegiatan/Pengelolaan

Bantuan

Sarana

Pascapanen APBN Tahun 2015 Dilakukan per triwulan selama tahun anggaran yaitu :

c.

1)

Triwulan I

:

Bulan Januari – Maret 2015

2)

Triwulan II

:

Bulan April – Juni 2015

3)

Triwulan III

:

Bulan Juli – September 2015

4)

Triwulan IV

:

Bulan Oktober – Desember 2015

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan APBN-P Tahun 2015. Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 memberikan dukungan fasilitasi bantuan sarana pascapanen tanaman pangan dari dana APBN-P TA 2015 dalam bentuk sarana pascapanen tanaman pangan berupa sarana Combine Harvester Kecil, Vertical Dryer Padi, Corn Sheller, Vertical Dryer Jagung dan Power Thresher Multiguna. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan perlu melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program/Kegiatan


|

Pascapanen

Tanaman

pangan

khususnya 20


bantuan sarana pascapanen secara komprehensif baik pusat maupun daerah melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sistem Pengendalian Intern diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan sehingga dapat melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, transparan, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Periode pengendalian kegiatan APBN-P Tahun 2015 dilakukan per triwulan selama tahun anggaran yaitu : 1)

Triwulan II

:

Bulan April – Juni 2015

2)

Triwulan III

:

Bulan Juli – September 2015

3)

Triwulan IV

:

Bulan Oktober – Desember 2015

Pelaksanaan pengendalian kegiatan bantuan sarana pascapanen dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. 1.

Tingkat Pusat : a)

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan bantuan sarana pascapanen di tingkat Provinsi.

b)

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten sampai ke tingkat poktan/gapoktan penerima bantuan sarana pascapanen.


|

21


2.

Tingkat Provinsi a)

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan bantuan sarana pascapanen di tingkat Provinsi.

b)

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten sampai ke tingkat poktan/gapoktan.

3.

Tingkat Kabupaten a)

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan bantuan sarana pascapanen di tingkat Kabupaten.

b)

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten sampai ke tingkat poktan/gapoktan.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SPI Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan APBN dan APBN-P Tahun 2015 bertujuan untuk: 1)

Mewujudkan pelaksanaan pengendalian kegiatan bantuan sarana pascapanen yang efektif dan efisien, laporan keuangan handal, pengamanan aset negara dan taat terhadap peraturan perundangundangan;

2)

Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan bantuan sarana dan

mengantisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang

dihadapi sehingga dapat dicari solusi pemecahannya; 3)

Memberikan panduan bagi unit kerja/Satker lingkup Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dalam pelaksanaan SPI kegiatan bantuan sarana pascapanen tanaman pangan dana APBN-P.

Sasaran penyusunan Juklak SPI ini adalah : 1)

Tercapainya

tujuan

pelaksanaan

kegiatan

bantuan

sarana

pascapanen tanaman pangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; 2)

Terciptanya peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, provinsi dan kabupaten;


|

22


3)

Tercapainya peningkatan manajemen pengelolaan bantuan sarana pascapanen di pusat, provinsi dan kabupaten.

Dalam implementasinya, SPI harus dilaksanakan secara komprehensif dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dengan melibatkan semua pihak terkait. Untuk itu diperlukan dukungan dan komitmen yang kuat dalam hal kebijakan dan pembinaan dalam pelaksanaannya.

C.

Fasilitasi Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan. Bantuan sarana pascapanen tanaman pangan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 merupakan upaya Pemerintah dalam memberdayakan poktan/gapoktan, melalui pengelolaan dana Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang, sehingga prosedur pengadaan dan penyaluran barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 1)

APBN Besarnya nilai bantuan sarana pascapanen tanaman pangan untuk masing-masing komoditas telah ditentukan dalam DIPA APBN Tahun 2015 dan dialokasikan pada DIPA Tugas Pembantuan Provinsi di masingmasing Satker Dinas Pertanian Provinsi. Bantuan sarana pascapanen tanaman pangan pada tahun 2015 difokuskan khusus untuk sarana pascapanen jagung , dengan jumlah bantuan sarana pasapanen jagung sebanyak 212 unit senilai Rp.52.231.554.000,- yang dibagi menjadi dua yaitu bantuan sarana pascapanen jagung untuk kawasan dan untuk regular. Jumlah bantuan sarana pascapanen tanaman pangan APBN Tahun 2015 sebagai berikut : a.

Sarana pascapanen jagung (kawasan): 1)

Corn

sheller

(alat

pemipil

jagung)

per

unit

senilai

Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sebanyak 42 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten.


|

23


2)

Vertical dryer jagung + bangunan senilai total Rp. 958.000.000,(sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) sebanyak 29 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten. Dengan rincian Vertical Dryer seharga Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan implement tambahan Crusher seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan bangunan seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk biaya perencanaan dan pengawasan.

3)

Corn Combine Harvester (mesin pemanen jagung) per unit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebanyak 8 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten.

b.

Sarana pascapanen jagung (reguler): a)

Corn Sheller (pemipil jagung) per unit senilai Rp. 33.000.000,(tiga puluh tiga juta rupiah) sebanyak 90 unit dialokasikan di 28 Provinsi, 80 Kabupaten.

b)

Flat Bed Dryer + bangunan senilai total Rp. 359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sebanyak 35 unit dialokasikan di 21 Provinsi, 35 Kabupaten. Flat Bed Dryer senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan bangunan senilai Rp 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) termasuk biaya perencanaan dan pengawasan.

c)

Corn Combine Harvester (mesin pemanen jagung) per unit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebanyak 7 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten.

d)

Power Thresher Multiguna (mesin perontok serbaguna) senilai Rp. 28.554.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) sebanyak 1 unit dialokasikan di 1 Provinsi, 1 Kabupaten.


|

24


Pengadaan sarana pascapanen tanaman pangan tersebut harus sesuai dengan dengan spesifikasi teknis minimal yang terdapat pada Pedoman

Teknis

Tanaman

Pangan

Pengelolaan Tahun

Bantuan

2015.

Sarana

Khusus

Pascapanen

pengadaan

sarana

pengering (dryer) sebelum didistribusikan terlebih dahulu disiapkan bangunan/rehab bangunan dryer sesuai dengan anggaran yang tersedia, poktan/gapoktan terpilih harus menyiapkan bangunan secara swadaya untuk penempatan sarana pengering tersebut. Seluruh bantuan peralatan dan mesin wajib dilakukan uji operasional, setelah bantuan diserahterimakan kepada poktan/gapoktan terpilih. 2)

APBN-P Kegiatan dukungan sarana pascapanen tanaman pangan APBN-P tahun 2015, berada di DIPA PSP dan dikelola oleh satker PSP. Berdasarkan DIPA PSP, pagu anggaran Tugas Pembantuan Provinsi untuk kegiatan bantuan sarana pascapanen tanaman sebesar

Rp. 844.675.625.000,-

yang terdiri dari anggaran pengadaan sarana pascapanen tanaman pangan sebesar Rp. 832.350.000000,- dan anggaran pembinaan sebesar Rp. 12.325.625.000,Berdasarkan revisi sisa hasil penghematan tanggal 13 November 2015 terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan dukungan sarana Pascapanen

Tanaman

Pangan

sumber

dana

APBN-P

sebesar

Rp.83.160.802.000,- sehingga total anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan sumber

APBN-P menjadi Rp.927.836.427.000,-

(semula Rp.844.675.625.000 naik 9,85%) yang terdiri dari anggaran kegiatan Dukungan fasilitasi bantuan sarana pascapanen sebesar Rp.915.168.402.000,- (semula Rp.832.350.000.000,- naik 8,28%) dan pembinaan/monev

sebesar

Rp

12.668.025.000,

(semula

Rp.12.325.625.000,- naik 2,78%)


|

25


Sesuai penambahan Pagu Anggaran, maka terdapat perubahan jumlah bantuan sarana pascapanen tanaman pangan APBN-P Tahun 2015 semula 6.680 menjadi 7.499, dengan rincian sebagai berikut : a.

Combine Harvester Kecil senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) semula 2.790 unit menjadi 3.060 unit.

b.

Vertical Dryer Padi senilai Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) semula 170 unit berkurang menjadi 166 unit dengan rincian: paket sarana dryer senilai Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan bangunan/rehab bangunan dryer senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk biaya perencanaan dan pengawasan.

c.

Corn Sheller senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) semula 2.000 unit menjadi 2.088 unit.

d.

Vertical Dryer Jagung senilai Rp.935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) semula 220 unit berkurang menjadi 207 unit dengan rincian : paket sarana dryer senilai Rp.685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan bangunan/rehab bangunan dryer senilai Rp.250.000.000,-

(dua ratus lima puluh juta rupiah)

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan; e.

Power Thresher Multiguna senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) semula 1.500 unit menjadi 1.836 unit;

3)

f.

Penambahan alokasi Combine Harvester Besar sebanyak 125 unit.

g.

Penambahan alokasi Flat Bed Dryer Padi sebanyak 6 unit.

h.

Penambahan alokasi Corn Combine Harvester sebanyak 11 unit.

Kriteria Calon Penerima Bantuan Sosial Kriteria calon penerima bantuan social berupa barang disusun sebagai dasar untuk melakukan seleksi calon penerima bantuan agar sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kriteria calon penerima bantuan mencakup kriteria calon petani, kriteria calon lokasi dan kriteria teknis.


|

26


a)

Kriteria Calon Penerima (poktan/gapoktan) (1)

Penerima bantuan sarana pascapanen jagung diarahkan untuk mendukung program swasembada;

(2)

Penerima kelompok

bantuan

sarana

pascapanen

(poktan/gapoktan)

yang

jagung

telah

adalah

dikukuhkan

lembaga/instansi yang berwenang dan memenuhi persyaratan administrasi kelompok dan harus ada titik kordinat lokasi kelompok; (3)

Bersedia,

mampu dan

mengoptimalkan bantuan sesuai

dengan Pedoman Teknis Pengelolaan Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan; (4)

Bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan

sarana

pascapanen

tanaman

pangan

yang

diterimanya dengan baik; (5)

Harus dapat memanfaatkan bantuan sarana pascapanen bagi seluruh anggota kelompok dan dapat dikembangkan untuk membantu poktan/gapoktan disekitarnya;

(6)

Dapat mengelola bantuan sarana pascapanen tersebut secara profesional

sehingga

memberikan

keuntungan

bagi

poktan/gapoktan; (7)

Memiliki komitmen menyediakan biaya operasional kegiatan usaha sarana pascapanen tersebut;

(8)

Kelompok penerima dalam memanfaatkan bantuan harus berintegrasi dengan unit pengelola alsintan/ UPJA dalam atau di luar kelompok;

(9)

Sarana pascapanen jagung harus dimanfaatkan untuk seluruh anggota kelompok dan dapat dimobilisasi ke kelompok di sekitarnya atau di wilayah lain;


|

27


(10) Bantuan sarana diletakkan dalam kawasan yang terkonsolidasi dalam unit prosesing yang melayani pascapanen di sentra produksi jagung dan dapat tersebar secara proporsional pada kawasan

dengan

luasan

tertentu

dalam

suatu

kendali

pengelolaan unit usaha gapoktan; (11) Dapat bermitra dengan swasta untuk menjalin keberlanjutan sarana pascapanen jagung; (12) Ketentuan tentang kemitraan dengan swasta harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak, yang diketahui Kepala Dinas Pertanian setempat selaku penanggungjawab program pertanian; (13) Belum pernah menerima bantuan sarana pascapanen yang sejenis dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Instansi Lain; (14) Khusus penerima bantuan sarana pengering (dryer) harus mampu

menyediakan

lahan

untuk

menempatkan

dryer

tersebut yang dikukuhkan dengan surat pernyataan hibah atau hak guna pakai; (15) Kelompok

penerima

harus

membuat

analisa

rencana

pemanfaatan sarana; (16) Kelompok penerima harus membuat laporan pemanfaatan dan analisa usaha dan bersedia menyampaikan laporan secara berkala

dan

berjenjang

Kabupaten/Kota/Provinsi

dan

kepada

Dinas

Pertanian

Pusat

(Direktorat

Jenderal

Tanaman Pangan cq. Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan). (17) Bersedia untuk dipindahkan ke lokasi lain jika poktan/gapoktan tidak mampu memanfaatkan bantuan sarana pascapanen yang diterima (tidak operasional lagi).


|

28


b)

Kriteria Calon Lokasi Penerima Barang (1)

Poktan/gapoktan penerima bantuan berada di lokasi sentra produksi jagung;

(2)

Penerima bantuan sarana pascapanen berada di lokasi peningkatan produktivitas;

(3)

Poktan/gapoktan penerima bantuan berada dalam wilayah Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sesuai kriteria yang telah ditetapkan,

aktif

bekerjasama Pemerintah

dan mempunyai

baik

dengan

dalam

komitmen

lingkungan

mendukung

serta

maupun

pembangunan

mau

dengan pertanian

khususnya tanaman pangan; (4)

Calon lokasi poktan/gapoktan layak dan/atau berpotensi ditumbuhkembangkan usaha pertanian.

4)

Kriteria Calon Lokasi Penerima barang di Kawasan Pengembangan Jagung a)

Berada dalam satu kawasan yaitu areal yang berdekatan (tidak harus dalam satu hamparan dan diupayakan berada dalam satu wilayah adminstrasi tetapi boleh lintas wilayah) seperti kriteria yang telah

ditetapkan

oleh

DIrektorat

Budidaya

Serealia

dengan

mempertimbangkan aspek ekonomi yang meliputi distribusi dan logistik sarana pascapanen; b)

Daerah

yang

berpotensi

untuk

pengembangan,

yaitu

yang

provitasnya masih rendah (<5 ton/ha) dan petaninya berpengalaman menanam jagung; c)

Satu kawasan dibagi dalam satuan/unit @ 25 hektar dan satu kawasan terdiri dari 20 unit dan jika luas wilayah kerja bukan kelipatan 25 hektar maka 1 unit bisa gabungan dari 2 atau lebih kelompok tani tetangga (yang berdekatan);

d)

Diharapkan dibentuk gabungan kelompok tani atau unit usaha organisasi yang memayungi seluruh kelompok tani.


|

29


Realisasi Pelaksanaan Dukungan Sarana Penanganan Pascapanen APBN dan APBN-P Tahun 2015. a.

APBN Realisasi Pelaksanaan Dukungan Sarana Penanganan Pascapanen APBN tahun 2015 meliputi realisasi fisik 205 unit (96,70% dari target 212 unit) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.421.053.265,- (77,39% dari Pagu

Rp.52.231.554.000,-),

rincian

realisasi

APBN

selengkapnya

disajikan pada tabel berikut : Tabel 11 :

NO

Jenis Sarana

Realisasi Pelaksanaan Dukungan Pascapanen APBN Tahun 2015

Pagu

Target

(Rp)

(unit)

Realisasi s/d 31 Desember 2015

NILAI KONTRAK

BASTB Rp

Sarana

%

Realisasi unit

Penanganan

PENGHEMATAN/ EFISIENSI

SP2D %

Realisasi Rp

% thd % thd pagu kontrak

Rp

%

SISA MATI/TIDAK TERSERAP Rp

%

APBN 1 Corn Sheller 2 Flat Bed Dryer

4,356,000,000 132 3,311,402,005 76.02 12,565,000,000 35 11,368,612,660 90.48

132 100.00 3,311,402,005 76.02 100.00 33 94.29 11,368,612,660 90.48 100.00

1,044,597,995 23.98 - 478,387,340 3.81 718,000,000 5.71

3 Corn Combine Harvester

7,500,000,000

15 5,061,805,000 67.49

14 93.33 5,061,805,000 67.49 100.00

1,938,195,000 25.84

4 Vertical Dryer Jagung

27,782,000,000

29 23,868,535,000 85.91

25 86.21 20,654,065,000 74.34 86.53

3,913,465,000 14.09 3,214,470,000 11.57

28,554,000

1 25,168,600 88.14

1 100.00

5

Power Thresher Multiguna Total

52,231,554,000 212 43,635,523,265 83.54

25,168,600 88.14 100.00

205 96.70 40,421,053,265 77.39 92.63

3,385,400 11.86

500,000,000 6.67

-

-

7,378,030,735 14.13 4,432,470,000 8.49

Ket : Posisi s/d 31 Desember 2015

b.

APBN-P Realisasi Pelaksanaan Dukungan Sarana Penanganan Pascapanen APBN-P tahun 2015 meliputi realisasi fisik 7.356 unit (98,09 % dari target 7.499 unit) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 798.494.198.941,(87,25% dari Pagu Rp.915.168.402.000,-), rincian realisasi APBN-P selengkapnya disajikan pada tabel berikut :


|

30


Tabel 12 :

NO

Realisasi Pelaksanaan Dukungan Pascapanen APBN-P Tahun 2015

Jenis Sarana

(Rp)

Realisasi s/d tgl 31 Desember

NILAI KONTRAK

Pagu Setelah Revisi Target DIPA 13 Nov 2015 Revisi

BASTB Rp

(unit)

Sarana

%

Realisasi unit

Penanganan

PENGHEMATAN/ EFISIENSI

SP2D %

Realisasi Rp

% thd % thd pagu kontrak

Rp

%

SISA MATI/TIDAK TERSERAP Rp

%

REVISI DIPA APBN-P 1 Combine Harvester Kecil*)

396,048,222,000

3,060

345,821,132,634 87.32

154,788,701,000

166

129,572,289,570 83.71

61,841,023,000

2,088

50,392,031,768 81.49

190,920,339,000

207

164,972,883,079 86.41

205

5 Power Thresher Multiguna

53,245,087,000

1836

6 Combine Harvester Besar

50,277,980,000

7 Flat Bed Dryer 8 Corn Combine Harvester

2

Vertical Dryer Padi (kap 3,5-6 ton) +Bangunan/Rehab

3 Corn Sheller 4

Vertical Dryer Jagung (kap 3,5-6 ton) +Bangunan/Rehab

Total

3,060 100.00

345,821,132,634

87.32

100.00

50,227,089,366 12.68

-

-

99.40

129,572,289,570

83.71

100.00

24,401,411,430 15.76

815,000,000

0.53

2,088 100.00

50,392,031,768

81.49

100.00

11,448,991,232 18.51

99.03

163,442,909,522

85.61

99.07

24,077,455,921 12.61

3,399,973,557

1.78

38,963,462,015 73.18

1646 89.65

38,963,462,015

73.18

100.00

8,945,487,985 16.80

5,336,137,000

10.02

125

47,149,820,000 93.78

125 100.00

47,149,820,000

93.78

100.00

3,128,160,000

6.22

-

4,239,900,000

6

4,146,040,000 97.79

6 100.00

4,146,040,000

97.79

100.00

93,860,000

2.21

-

3,807,150,000

11

3,746,750,000 98.41

11 100.00

3,746,750,000

98.41

100.00

60,400,000

1.59

915,168,402,000 7,499

784,764,409,066 85.75

783,234,435,509

85.58

99.81

165

7,306

97.43

122,382,855,934 13.37

-

9,551,110,557

1.04

Revisi anggaran penghematan Combine Harvester Kecil lampung

690,400,000

6

690,400,000

Combine Harvester Besar Lampung

8,619,500,000

25

8,619,500,000

Combine Harvester Besar Sulteng

5,949,863,432

19

5,949,863,432

Total Realisasi setelah revisi

915,168,402,000

7,499

800,024,172,498 87.4182

7,356

98.09

798,494,198,941

-

87.25

99.81

115,144,229,502 12.58

-

9,551,110,557

1.04

Ket : Posisi s/d 31 Desember 2015

Realisasi fisik dan keuangan dukungan sarana pascapanen sumber APBN dan APBN-P per jenis alat per Provinsi, selengkapnya disajikan pada Tabel Lampiran 1-12. Realisasi penyerapan anggaran Dukungan sarana Pascpanen APBN dan APBN-P tidak mencapai target (100%) karena beberapa kegiatan tidak dilaksanakan, selengkapnya disajikan pada tabel berikut :


|

31


Tabel 13 :

NO

PROVINSI

Kegiatan Sarana Pascapanen APBN dan APBN-P Tahun 2015 Yang Tidak Dilaksanakan BANTUAN YANG TIDAK DIREALISASI

JUMLAH (UNIT)

NILAI (Rp)

PERMASALAHAN

TINDAKLANJUT

a. APBN 1. Sumatera Barat

a. Flat Bed Dryer

1

b. Corn Combine Harvester

1

2. Kalimantan Utara

Flat Bed Dryer

1

3. Nusa Tenggara Timur

Vertical Dryer Jagung + Bangunan

4

Vertical Dryer Jagung + Bangunan Vertical Dryer Padi + Bangunan

2

3. Kalimantan Selatan

Bangunan Vertical Dryer Jagung

1

3. Nusa Tenggara Timur

Bangunan Vertical Dryer Jagung

6

4. Sulawesi Selatan

Power Thresher Multiguna

148

5. Kalimantan Utara

Power Thresher Multiguna

42

Sumatera Barat dan kalimantan Utara 359,000,000 Provinsi Sumatera Barat, provinsi Kalimantan Utara sarana pascapanen tidak pada tahun 2016 tidak dialokasikan 500,000,000 terserap karena dengan alasan bukan sentra alat sarana pascapanen Jagung dan tidak sesuai kebutuhan 359,000,000 poktan/gapoktan 3,214,470,000 Provinsi Nusa Tenggara Timur sarana Pada tahun 2016 akan dialokasikan pascapanen tidak terserap karena anggaran kesalahan KPPN menginformasikan batas akhir pembayaran

b. APBN-P 1. Aceh 2. Sumatera Selatan

D.

1

1,870,000,000 Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera selatan sarana pascapanen tidak terserap karena 815,000,000 ada kesalahan operator Ditjen PSP pada saat revisi dalam menginput data

Tidak dialokasikan anggaran pada tahun 2016

162,110,700 Provinsi Kalimantan Selatan tidak Tidak dialokasikan anggaran bangunan semuanya terserap (1 bangunan) karena pada 2016 wanprestasi (hanya realisasi 30% senilai Rp.70.650.900. dari pagu kontrak bangunan per unit Rp.232.761.600 ), tidak realisasi sebesar Rp.162.110.700,1,367,862,857 Provinsi NTT tidak semuanya terserap (6 Dinas Prov NTT akan mengakomodir bangunan) karena wanprestasi melalui APBD 4,440,000,000 Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kaltara sarana pascapanen (PTM) tidak terserap 896,137,000

Pusat telah berupaya mendorong daerah menyerap bantuan namun daerah tidak sanggup dengan alasan keterbatasan waktu

Bahan Informasi Bidang Pascapanen 1.

Updating Database Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Kondisi penanganan pascapanen tanaman pangan yang terjadi saat ini antara lain belum memadainya sarana dan teknologi pascapanen, pengetahuan dan keterampilan petani, serta kepedulian dan kesadaran dalam

penanganan

pascapanen

belum

optimal,

oleh

sebab

itu,

penyusunan database pascapanen dianggap perlu dilaksanakan untuk memberikan gambaran tentang aspek ketersedian sarana pascapanen, kelembagaan dan sistem operasional serta permasalahan- permasalahan yang dihadapi dalam penanganan pascapanen tanaman pangan. Database sarana pascapanen tanaman pangan merupakan bagian dari sistem informasi pertanian, dan merupakan dasar bagi pemakai data untuk mengambil suatu kesimpulan. Buku database sarana pascapanen berisikan data sebaran sarana pascapanen tanaman pangan.


|

32


Penyusunan buku Updating Database Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 merupakan penyusunan tahun ketiga yang bersumber dari data skunder yang diperoleh melalui pengumpulan data dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Tujuan Updating database sarana pascapanen adalah a.

Menyediakan database sarana pascapanen tanaman pangan.

b.

Memberikan informasi sebaran sarana pascapanen kepada petugas dan pemangku kepentingan.

c.

Sebagai informasi dasar untuk menentukan wilayah pertanian yang berbasis mekanisasi.

Metode

pelaksanaan

pengumpulan

database

sarana

pascapanen

dilakukan melalui: a.

Pengumpulan data primer melalui konsultasi ke instansi terkait dan wawancara kepada petugas dan petani.

b.

Pengumpulan data skunder, instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota dan instansi terkait

c.

Literature/Pustaka

Pelaksanaan pengumpulan database sarana pascapanen dilakukan di 9 (sembilan) Provinsi antara lain Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan Tengah. Kendala yang ditemukan adalah data yang ada bukan merupakan data terbaru, data pada umumnya tidak tersimpan dalam satu unit kerja, dan sistem database Dinas Petanian dan Provinsi yang kurang baik menyebabkan data sulit diperoleh. Updating Database Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 selanjutnya disusun agara dapat memberikan gambaran sebaran sarana pascapanen jagung dan kedelai yang disertai dengan peta sebaran untuk memudahkan dalam melihat data sebaran pada setiap Kabupaten dan Provinsi. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

33


2.

Bahan Informasi Pascapanen Penanganan pascapanen tanaman pangan, umumnya masih ditangani secara tradisional dan relatif tertinggal, yang ditandai oleh penggunaan sarana pascapanen yang sederhana dan kurang optimal. Permasalahan yang mendasar dalam hal penanganan pascapanen tanaman pangan antara lain besarnya susut hasil yang terjadi, terbatasnya sumber daya manusia dan terbatasnya penerapan teknologi, keterbatasan modal, serta pelaksanaan penanganan pascapanen yang masih tradisional dan turuntemurun. Buku data dan informasi teknologi penanganan pascapanen tanaman pangan dapat sebagai bahan informasi bagi petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota, petugas lapang/penyuluh serta petani dalam melakukan penanganan pascapanen yang baik dan benar. Tujuan dari pembuatan bahan informasi adalah meningkatkan akses petugas dan petani dalam rangka penerapan teknologi pascapanen tanaman pangan, sehingga kesadaran dan pemahaman petani terhadap penanganan pascapanen menjadi lebih baik. Dengan demikian susut hasil (losses) yang tinggi dan rendahnya mutu komoditas yang dihasilkan akan dapat diperbaiki. Penyusunan bahan data dan informasi penanganan pascapanen tanaman pangan

diharapkan memberikan manfaat kepada petugas dan petani,

sehingga dapat memperoleh informasi yang terkini perkembangan teknologi penanganan pascapanen tanaman pangan. Bahan Informasi Pascapanen meliputi : a.

Bahan Informasi Pascapanen Padi Bahan Informasi Subdit Padi meliputi perbanyakan Booklet, leafleat, DVD

Visualisasi

Penanganan

Pascapanen

Padi

dan

Buku

Penanganan Pascapanen Padi Yang baik dan Benar. Bahan informasi penanganan pascapanen padi yang dihasilkan sebagai berikut : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

34


1.

Booklet, leafleat dan DVD Visualisasi Penanganan Pascapanen Padi berisi tentang informasi teknologi penanganan pascapanen padi dari mulai tahap pemanenan, pengumpulan, perontokan, pengangkutan, pengeringan, penggilingan, pengemasan dan penyimpanan. Tujuan kegiatan tersebut

memberikan panduan kepada para

petani, petugas lapangan dan pelaku pascapanen lainnya, sehingga dapat menerapkan teknologi penanganan pascapanen padi dalam upaya menurunkan tingkat kehilangan hasil padi dan mempertahankan mutu gabah/beras. 2.

Buku

GHP

berisi

panduan

bagi

petani,

pelaku

usaha

pascapanen, dan pemangku kepentingan dalam penerapan caracara penanganan pascapanen yang baik, khususnya untuk komoditas padi. Buku GHP menguraikan Teknologi penanganan pascapanen padi yang baik dan benar (Good Handling Practices) yang diterjemahkan ke dalam langkah-langkah operasional/ Standar Operasional Prosedur (SOP) secara terperinci tentang penanganan

dalam

masing-masing

tahapan

penanganan

pascpanen padi yang baik dan benar. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya simpan dan daya guna hasil panen padi agar dapat menunjang usaha penyediaan pangan masyarakat. Penanganan pascapanen padi tidak hanya menurunkan susut hasil secara kuantitatif, namun juga menjaga atau memperbaiki kualitas padi b.

Bahan Informasi Pascapanen Jagung dan Serealia Lain. Kegiatan Penyusunan Bahan Informasi Bidang Pascapanen Jagung dan Serealia Lain dalam bentuk booklet, leaflet dan bulletin. Bahan Penyusunan informasi diperoleh dari hasil kunjungan ke daerah, konsultasi ke instansi terkait, perguruan tinggi dan balai penelitian. Pengumpulan bahan informasi pascapanen jagung dan serealia lain dilaksanakan di 2 (dua) Provinsi yaitu : Jawa Barat dan Jawa Timur


|

35


Bahan informasi penanganan pascapanen jagung dan serealia lain yang dihasilkan sebagai berikut : 1)

Booklet Booklet

pertama

berisikan

informasi

tentang

jagung

dan

prospeknya, dan Booklet kedua berisikan informasi tentang pola tanam dan pengeringan jagung 2)

Leaflet Leaflet pertama berisikan informasi tentang sekilas aflatoksin, dan Leaflet kedua berisikan informasi tentang pengeringan jagung.

3)

Buletin Buletin pertama berisikan informasi penanganan pascapanen sorgum, dan Buletin kedua berisikan informasi tentang saat kualitas hasil panen jagung menjadi penentu. Seluruh bahan informasi ini disusun dengan harapan dapat memberikan tambahan informasi yang menjelaskan tentang penanganan pascapanen secara baik dan benar sehingga dapat menjadi acuan bagi petugas dinas provinsi/kabupaten/ kota dan petani dalam menjawab permasalahan di lapangan.

c.

Bahan Informasi Pascapanen Kedelai. Bahan informasi pascapanen kedelai dan aneka kacang diperoleh melalui konsultasi ke instansi terkait dan kunjungan lapangan ke Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Informasi penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang disajikan dalam bentuk booklet dan leaflet Teknologi Penanganan Pascapanen Kedelai dan Kacang Hijau. Booklet dan leaflet teknologi penanganan pascapanen kedelai dan kacang hijau disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang teknologi penanganan pascapanen


|

36


kedelai dan kacang hijau yang baik dan benar, dalam hal ini memuat pemanenan, pengeringan, pembijian/perontokan polong, sortasi dan penyimpanan untuk mengurangi tingkat susut hasil dan meningkatkan mutu/kualitas komoditi kedelai dan kacang hijau. Booklet dan leaflet memuat informasi sebagai berikut : 1)

Pemanenan Pemanenan merupakan hal penting untuk diperhatikan agar diperoleh mutu produk yang baik serta tingkat susut hasil yang rendah. Tahap pemanenan yang perlu diperhatikan antara lain umur panen yang tepat dan cara panen yang benar. Umur panen yang tepat biasanya tergantung varietas, umunya dilakukan antara 90-100 hst. Cara panen kedelai yang benar yaitu dengan cara disabit, sedangkan untuk kacang hijau umumnya dengan cara dipetik.

2)

Pengeringan Pengeringan kacang hijau dapat berupa pengeringan polong, pengeringan brangkasan maupun pengeringan biji. Pengeringan brangkasan maupun pengeringan polong biasanya dilakukan di lahan selama 1 – 2 hari dengan bantuan sinar matahari dan dialasi terpal, sedangkan pengeringan biji dilakukan apabila polong maupun brangkasan sudah dirontokkan. Pengeringan kedelai dapat berupa pengeringan brangkasan maupun pengeringan biji. Pengeringan brangkasan biasanya dilakukan di lahan selama 2-4 hari dengan bantuan sinar matahari dan dialasi terpal.Sedangkan pengeringan biji biasanya dijemur selama 1 hari dan umumnya digunakan untuk benih.

3)

Perontokan Perontokkan polong dilakukan setelah melakukan penjemuran. Polong yang telah kering dirontokkan untuk mendapatkan biji. Perontokan dapat dilakukan secara manual dengan dipukul


|

37


menggunakan alat pemukul dari kayu atau dirontokkan dengan mesin perontok. Setelah biji terlepas dari polong kemudian ditampi untuk memisahkan biji dari kulitnya, atau dapat digunakan alat pembersih yang terdiri dari satu ayakan/blower maupun dengan cara ditampi,selanjutnya dikeringkan untuk mendapatkan kadar air yang sesuai untuk penyimpanan. 4)

Penyimpanan Penyimpanan merupakan salah satu tahapan penanganan pascapanen

yang

perlu

diperhatikan

untuk

menjaga

mutu/kualitas. Setelah melakukan perontokkan dan sortasi, biji ditampung ke dalam wadah yang ditutup rapat, bersih dan kering. Sirkulasi udaranya harus baik dan bebas dari hama dan penyakit. Untuk keperluan benih, biji yang telah disortir disimpan dalam blek benih. Sebelum blek ditutup, dianjurkan diberi abu dapur kering atau insektisida sebagai penolak hama bubuk. Setelah itu blek harus ditutup rapat sehingga udara tidak dapat masuk. Kadar air benih yang aman untuk disimpan yaitu 11-12%. 3.

Visualisasi Penanganan Pascapanen Jagung. Visualisasi penanganan pascapanen jagung adalah rangkaian kegiatan tahapan penanganan pascapanen jagung yang dirangkum dalam rekaman video yang bertujuan untuk mempermudah dalam sosialisasi penanganan pascapanen jagung yang baik dan benar. Dalam kegiatan visualisasi dipersiapkan tahapan penanganan pascapanen mulai dari panen hingga pengangkutan. Pada tahap pemanenan diperlukan 5 orang pembantu lapang untuk memperagakan cara – cara panen mulai dari panen tegakan yaitu panen dengan cara di potong batang atas terlebih dahulu, panen yang direbahkan dengan cara memotong batang bawah terlebih dahulu dan panen yang langsung memetik tongkol jagung.


|

38


Tahap

pemipilan

menggunakan

Corn

Sheller

menampilkan

cara

penggunaan yang baik dan benar sehingga memperkecil kehilangan susut. Tahap pengeringan menggunakan 2 cara yaitu pengeringan manual pada lantai jemur dan pengeringan mekanis menggunakan Flat Bed Dryer. Visualisasi penanganan pascapanen jagung dilakukan diProvinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang pada Kelompok Tani Marjanji, di Dusun V, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Rawa dan Kabupaten Langkat pada Gapoktan Oryza, Desa Pasar VI, Kwala Mencirim, Kecamatan Sie Bingai. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Purworejo pada Gapoktan Bagelen Makmur Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen. Pengambilan gambar pada hamparan tanaman jagung untuk menunjukkan bahwa tanaman jagung ditanam pada lahan sawah dan lahan kering pada Kecamatan Nggrabag Desa Harjobinangun dan Ketawang. Pada tahap panen jagung yang tepat ditunjukkan penampakan fisiologis batang, daun, kelobot berwarna coklat, tahap pemipilan dilakukan dengan cara mekanis menggunakan Corn Sheller dengan ayakan untuk memilah kotoran dan jagung sehingga jagung yang dihasilkan bersih dan baik, pengangkutan dilakukan dengan motor roda tiga dari lahan ke tempat pemipilan jagung. Penjelasan

dari

narasumber

mencakup

pentingnya

penanganan

pascapanen jagung dan resiko yang dihadapi petani ketika penanganan pascapanen tersebut salah. Penanganan pascapanen yang tidak tepat akan berdampak pada hasil dan menurunnya nilai ekonomis. Tiap tahapan pascapanen dijelaskan oleh narasumber sehingga petani mudah mengerti dalam melakukan penanganan pascapanen yang baik dan benar 4.

Vademikum Penanganan Pascapanen Ubikayu. Vademikum Pascapanen Ubikayu merupakan kumpulan data pascapanen ubikayu yang dihimpun dari hasil penelitian dan berbagai sumber lain seperti internet yang terkait dengan masalah pascapanen ubikayu. Vademikum Pascapanen Ubikayu memuat data Karakteristik Fisikokimia Ubikayu, Pohon Industri Ubikayu, Sebaran Alat dan Mesin Pascapanen


|

39


Ubikayu, Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO-900- 2008) Pada Industri Chips dan Tepung, Model Pengembangan Industri Mocaf, Standar Mutu Gaplek, Tepung Singkong dan Tepung Mocaf serta Analisis Ekonomis Sarana Produksi Chips dan Mocaf. Vademikum Pascapanen Ubikayu memuat informasi berikut : a. Karakteristik Fisikokimia Ubikayu Sifat fisik ubikayu segar antara lain kadar air yang tinggi (60%), sifat mekanis terjadinya luka akibat terpangkas, tergores, memar, sifatkimia ubikayu antara lain terjadinya oksidasi bila kontak dengan udara setelah ubi dikupas yang menyebabkan warna coklat (browning),sifat fisiologi tumbuhnya akar sehingga menyebabkan meningkatnya kadar serat (berkayu), dan sifat biologi terjadinya ubi yang lunak (poyo) dan busuk oleh mikroba. Faktor – Faktor Penyebab Kerusakan ubikayu segar antara lain kerusakan

umbi

ubikayu

(terpangkas,terpotong,

dimulai

tergores,

dari

retak

akibat bagian

faktor

mekanis

dalam,

memar),

kerusakan fisiologis karena air, enzim dan prosesrespirasi, serta kerusakan pathogenis oleh cendawan dan bakteri. b. Pohon Industri Ubikayu Pohon industri digunakan untuk pengembangan usaha dari bahan baku ubikayu. Hasil turunan produk olahan ubikayu memberikannilai tambah bagi pelaku usaha baik untuk produk industri pangan dan non pangan. c.

Sebaran Alat dan Mesin Pascapanen Ubikayu Pemilihan jenis peralatan pascapanen ubikayu akan menentukan efisiensi

dalam

proses

produksi.

Data

sebaran

jenis

sarana

pascapanen ubikayu spesifik alat, dan alur proses sangat perlu diketahui sebagai basis data informasi pengembangan sarana pascapanen ubikayu ke depan.


|

40


d. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO-900- 2008) Pada Industri Chips dan Tepung. Penerapan sistem manajemen mutu pada produksi chips dan tepung ubikayu bertujuan untuk memberi jaminan mutu produk olahan bagi konsumen. Empat aspek dalam sistem mutu yang harus diperhatikan antara lain : 1) Komitmen adalah kesepakatan melaksanakan SOP bagi seluruh anggota ;

2) Konsisten adalah mutu dan kontinuitas

produk tersedia secara konsisten ; 3) Jaminan mutu adalah mutu produk terjaga secara konsisten : 4) Kepuasan pelanggan adalah yaitu merupakan tujuan akhir dari penerapan sistem mutu, Oleh karena itu perlu dokumen mutu (Panduan mutu/ kebijakan perusahaan, instruksi kerja/SOP/Standar Operational Prosedur) sehingga produk chips dan tepung yang dihasilkan terjamin mutunya e. Model Pengembangan Industri Mocaf. Pengembangan Bioindustri Ubikayu dilakukan melalui kemitraan antara petani ubikayu dengan petani pengolah chips dan petani chips dengan Rumah Produksi Mocaf. Tepung mocaf yang diproduksi disalurkan ke industri Usaha Kecil Menengah (UKM)/ Kelompok Wanita Tani (KWT) yang memproduksi aneka jenis olahan makanan. Model kemitraan antara petani sebagai produsen chips/tepung dan pemasok bahan baku dengan manufaktur atau pasar dilakukan dengan Pola Inti-Plasma melalui perjanjian atau kontrak. Kemitraan Pola Inti-Plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil (UK) dan Usaha Menengah (UM) dengan usaha besar (UB) yang bertindak sebagai inti dan petani sebagai plasma. Perusahaan inti harus membantu, membina dan mengembangkan usaha plasma dalam hal penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan, dan pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Sebaliknya petani


|

41


plasma bersedia bekerja sama dengan inti di bawah bimbingan pemerintah. f.

Standar Mutu Gaplek, Tepung Singkong dan Tepung Mocaf. Untuk mengetahui hasil produk yang berkualitas dapat dibandingkan dengan standar mutu produk yang ada di SNI. Kelas mutu produk bermanfaat untuk menentukan harga produk itu sendiri. Pengkelasan mutu ubikayu di tingkat petani dapat dilakukan melalui pengukuran kadar pati ubikayu. Untuk menghasilkan produk akhir yang bermutu harus menggunakan bahan baku yang bermutu juga.

g. Analisis Ekonomis Sarana Produksi Chips dan Mocaf Panduan Teknis Teknologi Chips. Untuk menghitung kelayakan ekonomi pabrik mini mocaf ini digunakan asumsi bahwa bunga modal adalah 15%, dengan nilai investasi mesin penyawut adalah Rp 25.000.000; mesin pengepres Rp 25.000.000; mesin penepung Rp 38.000.000 dan mesin pengayak Rp.40.000.000. Diperlukan dua orang operator untuk masingmasing mesin tersebut, yang seorang bertugas menyiapkan bahan untuk diumpankan ke mesin dan seorang lagi mengumpankan bahan ke mesin. Umur ekonomi adalah lima tahun. Dari perhitungan, maka biaya pokok masing-masing mesin tersebut adalah Rp 30/kg untuk mesin penyawut; Rp 27/kg untuk mesin pengepres; Rp 108/kg untuk mesin penepung dan Rp 136/kg untuk mesin pengayak. Komponen biaya yang sangat dominan adalah harga bahan baku, dalam hal ini harga ubi kayu segar yang harganya berfluktuasi sepanjang tahun yaitu berkisar Rp 500/kg s.d Rp 1000/kg. Pada saat harga ubikayu tertinggi yaitu Rp 1.000/kg maka biaya produksi chip ubikayu kering adalah Rp 3.700/kg di tingkat petani, jika menggunakan mesin pengepres akan menurunkan kadar air ubikayu setelah fermentasi sehingga proses pengeringan dapat dipersingkat menjadi 1-2 hari, yang akan berpengaruh terhadap biaya tenaga kerja, maka biaya produksi chip kering akan turun menjadi Rp 3.692/kg atau


|

42


turun 0,22%. Dengan tingkat harga ubikayu segar Rp 650/kg maka, biaya produksi tepung mocaf kapasitas input 10 ton/hari adalah Rp 8.068.000. 5.

Panduan Teknis Teknologi Chips. Ubikayu merupakan komoditas pertanian yang mudah rusak karena faktor fisiologis (tumbuh akar), mekanis (umbi luka terpotong,tergores, retak dan memar), biokimiawi (poyo) dan mikrobiologis (lunak). Agar masa simpan ubikayu lebih lama, maka perlu diolah menjadi produk setengah jadi (intermediate products) seperti chips (rajangan) kering. Bentuk chips kering ubikayu menjadi lebih fleksibel untuk bahan baku industri lanjutan, aman dan mudah dalam distribusi serta menghemat ruang dan biaya penyimpanan. Kendala yang dihadapi oleh petani ubikayu adalah kurang pahamnya terhadap teknologi produksi chips yang baik dan benar sehingga chips yang dihasilkan memiliki kualitas beragam. Selain itu kemampuan petani dalam mengelola usaha chips masih terbatas sehingga produksi chips tidak berlangsung secara berkelanjutan. Panduan

Teknis

Teknologi

chips

memuat

informasi

mulai

dari

pemilihan/persyaratan bahan baku, Teknologi Produksi, Manajemen pengelolaan usaha, dan analisa kelayakan usaha produksi chips mocaf. Panduan Teknis Teknologi Chips diharapkan menjadi acuan bagi petani, kelompok tani (Poktan/Gapoktan), petugas lapangan dan pelaku usaha untuk produksi chips ubikayu yang memenuhi mutu sesuai permintaan pasar. Panduan Teknis Teknologi Chips dilengkapi dengan tabel dan gambar penting sebagai referensi dalam memproduksi chips agar memiliki kualitas baik.


|

43


E.

Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan. 1.

Pembinaan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan. Pembinaan

penanganan

pembinaan

kepada

pascapanen

petugas

merupakan

pengarahan

Provinsi/Kabupaten/Kota

dan

dan

poktan/

gapoktan penerima bantuan sarana pascapanen agar dapat menambah pengetahuan, kapasitas dan kemampuan petugas lapangan di Provinsi/ Kabupaten/Kota ataupun di tingkat poktan/gapoktan. Pembinaan penanganan pascapanen dilakukan oleh petugas pusat untuk meningkatkan penerapan penanganan pascapanen terutama di wilayah sentra produksi komoditas padi, jagung, kedelai, ubikayu dan ubijalar, meningkatkan pemahaman petugas daerah mengenai kebijakan dan program

pemerintah

pusat

dalam

pengembangan

penanganan

pascapanen sehingga dapat diperoleh kesamaan visi, misi dan strategi penanganan pascapanen. Kegiatan pembinaan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada dinas provinsi/ kabupaten/kota dalam melaksanakan program kegiatan penanganan

pascapanen

sesuai

dengan

Pedoman

Pelaksanaan

Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2014. Pembinaan penanganan pascapanen meliputi : a.

Pembinaan Penanganan Pascapanen Padi. Pembinaan penanganan pascapanen padi dilaksanakan di 8 (delapan) provinsi yaitu Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, Banten, Bali, Sulawesi Selatan, DI. Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur. Hasil pembinaan penanganan pascapanen padi adalah sebagai berikut : 1)

Peningkatan produksi padi harus diikuti dengan Penanganan pascapanen yang baik dan benar untuk menyelamatkan hasil, mempertahankan mutu, efisiensi dan memberi nilai tambah serta daya saing bagi petani. Untuk mendukung hal tersebut, maka


|

44


pemerintah pusat memberikan bantuan sarana pascapanen, salah satunya adalah sarana pascapanen padi dan penerima bantuan sarana tersebut harus memanfaatkan secara optimal. 2)

Kemampuan pemerintah pusat dalam membantu memfasilitasi petani dalam kegiatan pascapanen sangat terbatas, adanya perhatian pemerintah daerah sangat penting dalam memenuhi kebutuhan kelompok tani sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

3)

Adanya pendampingan dari seluruh stakeholders terkait dalam kegiatan

penanganan

diharapkan

dapat

pascapanen membantu

yang petani

baik

dan

dalam

benar upaya

mempertahankan mutu produk dan menurunkan nilai susut baik 4)

Jumlah maupun mutu.

5)

Koordinasi yang baik antara petugas provinsi dan dinas kabupaten sangat diperlukan agar program dan kegiatan di bidang penanganan pascapanen dapat berjalan dengan baik, selain itu perlu dorongan yang simultan dan terintegrasi dari para pihak

yang

ada

agar

petani

menjadi

tertarik

untuk

membudidayakan komoditi kedelai dan aneka kacang. b.

Pembinaan Penanganan Pascapanen Jagung dan Serealia Lain. Pembinaan pascapanen jagung dan serealia lain dilaksanakan di 6 (enam) Provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Kegiatan pembinaan pascapanen jagung dan serealia lain difokuskan pada cara penanganan pascapanen yang baik dan benar agar kegiatan penanganan pascapanen berjalan dengan baik, benar dan lancar sehingga mutu produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan berdaya saing yang nantinya akan memberikan peningkatan pendapatan bagi petani.


|

45


Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan harus dijadikan perhatian dalam pembinaan penanganan pascapanen jagung dan serealia di lapangan sebagai berikut : 1)

Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani dalam penanganan pasapanen jagung, baik dalam penerapan teknologi maupun penggunaan sarana alsintan pascapanen.

2)

Masih tingginya susut hasil pada setiap tahapan pascapanen jagung baik kuantitatif maupun kualitatif, disebabkan kurangnya pemahaman pelaku pascapanen dalam penanganan pascapanen jagung yang baik dan benar.

3)

Kurangnya permodalan pada gapoktan untuk pembelian jagung, baik jagungtongkolan kering, basah, maupun pipil kering, sehingga hanya dapat menampung sebagian kecildari hasil panen petani dan poktan/gapoktan belum memiliki gudang serta lantai jemur.

4)

Fluktuasi harga jagung pipilan kering dipasaran menyebabkan petani sering merugi/keuntungan sedikit, sehingga

petani

menjadi kurang berminat dalam membudidayakan tanaman jagung. 5)

Kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara petugas terkait dan pihak penyedia barang sehingga titik bagi sarana pascapanen tanaman pangan selain mesin pengering (dryer) tidak sampai ke wilayah kerja atau lokasi poktan/gapoktan seperti di provinsi NTT, dan poktan/gapoktan masih harus menyediakan dana anggaran tersendiri

untuk

pengambilan

dan

pengangkutan

sarana

pascapanen ke daerahnya masing-masing. Sebagai tindak lanjut diarahkan beberapa hal sebagai berikut : 1)

Peningkatan SDM petugas/petani maupun kelompoktani dan penerapan teknologi pascapanen melalui sosialisasi penerapan teknologi pascapanen, apresiasi dan penyebarluasan informasi


|

46


penanganan pascapanen, bimbingan teknis serta monitoring evaluasi penanganan pascapanen secara rutin. 2)

Koordinasi antar petugas pusat maupun daerah sampai tingkat lapang.

c.

Pembinaan Penanganan Pascapanen Kedelai dan Aneka Kacang. Kegiatan pembinaan penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang dilaksanakan di 3 (tiga) provinsi yaitu Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat. Hasil pembinaan penanganan pascapanen Kedelai dan Aneka Kacang sebagai berikut : 1)

Pembinaan penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pembinaan kepada petugas dinas pertanian provinsi/kabupaten dan instansi terkait atau kelompok pelaku kegiatan pascapanen agar memahami dan mampu

melaksanakan

program

dan

kegiatan

di

bidang

penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang serta dapat mengatasi permasalahan dan mengambil kebijakan pada tahun yang akan datang. 2)

Peningkatan produksi kedelai dan aneka kacang harus diikuti dengan Penanganan pascapanen yang baik dan benar perlu diikuti dengan baik guna menyelamatkan hasil, mempertahankan mutu, efisien dan memberi nilai tambah serta daya saing bagi petani. Upaya untuk mendukung hal tersebut, maka pemerintah pusat memberikan bantuan sarana pascapanen, salah satunya yaitu sarana pascapanen kedelai dan penerima bantuan sarana tersebut harus memanfaatkan secara optimal.

3)

Kemampuan pemerintah pusat dalam membantu memfasilitasi petani dalam kegiatan pascapanen sangat terbatas, adanya perhatian pemerintah daerah sangat penting dalam memenuhi


|

47


kebutuhan kelompok tani sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. 4)

Adanya pendampingan dari seluruh stakeholders terkait dalam kegiatan

penanganan

diharapkan

dapat

pascapanen membantu

yang

baik

petani

dan

dalam

benar upaya

mempertahankan mutu produk dan menurunkan nilai susut baik jumlah maupun mutu. 5)

Koordinasi yang baik antara petugas provinsi dan dinas kabupaten sangat diperlukan agar program dan kegiatan di bidang penanganan pascapanen dapat berjalan dengan baik, selain itu perludorongan yang simultan dan terintegrasi dari para pihak

yang

ada

agar

petani

menjadi

tertarik

untuk

membudidayakan komoditi kedelai dan aneka kacang. d.

Pembinaan Penanganan Pascapanen Aneka Umbi. Pembinaan penanganan pascapanen Aneka Umbi dilaksanakan di 7 (tujuh)

provinsi

yaitu

Provinsi

Sumatera

Selatan,

Banten,

DI.Yogyakarta, Jawa Timur, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Barat. Hasil Pembinaan Penanganan Pascapanen Aneka Umbi sebagai berikut: 1)

Pembinaan pascapanen ubikayu diarahkan pada pengembangan wilayah produksi umbi yang dilakukan secara terintegrasi dengan industri pangan dan pasar. Dengan pengembangan sistem manajemen pascapanen di wilayah tersebut diharapkan akan dihasilkan bahan baku yang kontiniu dan berkualitas sehingga dapat dihasilkan produk olahan pangan dengan kualitas yang memenuhi standar.

2)

Pentingnya penggunaan sarana pascapanen seperti pengungkit saat panen untuk menghindari umbi yang tertinggal di dalam tanah, penggunaan alat pengupas secara baik agar tidak banyak


|

48


daging umbi yang terbuang, penggunaan alat perajang/penyawut untuk mendapatkan ketebalan yang seragam. 3)

Penanganan pascapanen aneka umbi yang tidak dilakukan secara baik akan menyebabkan banyaknya kehilangan hasil (losses).

Umumnya petani belum menyadari bahwa kegiatan

panen dan pascapanen yang dilakukan akan berpengaruh terhadap

jumlah produksi yang dihasilkan.

Penanganan

Pascapanen yang baik dan benar akan meningkatan hasil yang diperoleh dan pendapatan petani jadi meningkat. 4)

Hasil panen disarankan tidak dijual segar akan tetapi perlu dilakukan proses lanjutan agar diperoleh nilai tambah, seperti pembuatan chips/sawut, gaplek, tepung singkong, mocaf, tapioca.

5)

Dimintakan kepada poktan/Gapoktan penerima bantuan sarana pascapanen aneka umbi agar bantuan sarana yang telah diterima dimanfaatkan seoptimal mungkin.

6)

Perlu perbaikan manajemen pengelolaan pascapanen oleh poktan, pembentukan organisasi secara rapi, pembagian tugas yang jelas serta tertib administrasi.

7)

Poktan harus mempunyai buku khusus (log book) untuk mencatat penyewaan setiap alat sehingga dapat diketahui pendapatan dari sewa alat dan penyebaran alat dapat terpantau dengan baik.

2.

Bimbingan Teknis Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan. Kegiatan bimbingan teknis diharapkan adanya transfer informasi dan teknologi tentang penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik dan benar sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani dan petugas sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi di bidang pascapanen.

Tantangan yang

dihadapi di masa

mendatang sangat kompleks, adanya perdagangan bebas masyarakat ekonomi ASEAN, terbatasnya sumberdaya, dan iklim yang fluktuatif.


|

49


Bimbingan teknis merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan secara sistematis oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan kepada petugas/petani/poktan/gapoktan. Prosedur dan teknologi yang digunakan dalam penanganan pascapanen beragam karena pengaruh internal (tanaman/komoditas) dan eksternal (manusia/konsumen, teknologi, lingkungan). Dengan bimbingan teknis diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM (petugas dinas pertanian, petani/kelompoktani) yang menangani kegiatan pascapanen. Bimbingan teknis penanganan pascapanen tanaman pangan yang telah dilaksanakan sebagai berikut : a.

Bimbingan Teknis Penanganan Pascapanen Padi Bimbingan Teknis penanganan pascapanen padi dilakukan di 11 (sebelas) Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Bangka Belitung dan Sumatera Utara. Hasil Bimbingan Teknis Penanganan Pascapanen Padi sebagai berikut: 1)

Kegiatan

bimbingan

dilakukan

kepada

teknis petani

penanganan dan

petugas

pascapanen yang

padi

menangani

pascapanen padi. Materi yang disampaikan meliputi penanganan pascapanen padi yang baik dan benar antara lain : Penentuan waktu/umur

panen,

panen,

pengeringan,

perontokan

dan

penyimpanan. 2)

Hasil bimbingan teknis diketahui bahwa penanganan pascapanen padi pada beberapa daerah belum dilaksanakan secara optimal. Perlakuan pascapanen padi masih dilakukan secara tradisional. Titik kritis dari perlakukan pascapanen padi adalah perontokan namun

kebanyakan

petani

melakukan

perontokan

tidak

mengunakan alas terpal yang sesuai anjuran sehingga banyak


|

50


gabah yang terpelanting keluar terpal hal ini mengakibatkan susut hasil yang terjadi masih tinggi. 3)

Petani menyadari adanya losses/susut hasil padi pada perlakuan pascapanen, tetapi karena petani masih sulit mengadopsi teknologi penanganan pascapanen padi yang tepat dan benar serta keterbatasan kemampuan, tenaga kerja, dan permodalan, mereka belum mampu

melakukan penanganan pascapanen

yang baik dan benar. 4)

Fasilitasi sarana pascapanen padi yang diberikan kepetani bertujuan

untuk

menurunkan

nilai

susut,

namun

belum

berdampak secara optimal hal ini disebabkan antara lain : spesifikasi sarana yang diberikan tidak berdasarkan spesifik lokasi sehingga tidak sesuai dengan keadaan lahan kelompok tani.

Keterampilan petani dalam mengoperasionalkan sarana

belum terampil sehingga sarana menjadi mudah aus dan rusak. 5)

Kurangnya

intensitas

dalam

kegiatan

bimbingan

teknis

penanganan pascapanen padi menyebabkan sasaran program tidak dapat tercapai dengan baik. b.

Bimbingan Teknis Penanganan Pascapanen Jagung dan Serealia Lain. Prosedur

dan

teknologi

yang

digunakan

dalam

penanganan

pascapanen jagung dan serealia lain akan beragam dikarenakan pengaruh dari faktor internal (tanaman/komoditas) dan faktor eksternal (manusia/konsumen,

teknologi,

lingkungan).

Dengan

melakukan

bimbingan teknis di tingkat lapangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM (petugas dinas pertanian, petani/kelompoktani) yang menangani kegiatan pascapanen jagung dan serealia lain. Bimbingan teknis penanganan pascapanen jagung dilaksanakan di 14 (empat belas) Provinsi yaitu Bengkulu, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,


|

51


Maluku Utara, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Barat. Hasil evaluasi kegiatan bimbingan teknis penangananan pascapanen jagung dan serealia lain diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 1)

Penanganan pascapanen belum dirasakan penting oleh petani dikarenakan tidak memberikan nilai tambah yang signifikan.

2)

Penanganan pascapanen jagung masih dilakukan secara manual dikarenakan keterbatasan kepemilikan sarana pascapanen, harga sarana yang tidak terjangkau, dan teknologi yang sulit.

3)

Keterbatasan informasi petani menyebabkan sarana yang dibeli tidak mempertimbangkan aspek penurunan susut dan kualitas hasil.

4)

Kurangnya pengetahuan operator dalam mengoperasionalkan alat pascapanen jagung terutama

sarana

pemipilan dengan

Corn Sheller dan sarana pengeringan dengan Dryer, dan belum memiliki buku kerja Operator

sehingga tidak

melakukan

pencatatan hasil operasional alat. Upaya pemecahan masalah sebagai berikut : 1)

Pembinaan dan bimbingan teknis harus terus dilakukan oleh petugas provinsi/kabupaten/kota terhadap petugas dan petani di lapangan sehingga petani dapat memahami dan melakukan penanganan pascapanen jagung secara baik dan benar.

2)

Penanganan pascapanen harus dilakukan dan ditunjang dengan teknologi

sesuai

anjuran

dan

didukung

dengan

sarana

dinas

provinsi

pascapanen jagung yang sesuai spesifik lokasi. 3)

Perlunya

pendampingan

dan

pengawalan

/kabupaten /kota agar petani dapat mengerti dalam penentuan sarana pascapanen jagung sesuai kebutuhan.


|

52


4)

Perlunya peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM melalui

pelatihan

kemampuan

kerja

terhadap dalam

operator

dalam

peningkatan

mengoperasionalkan

sarana

pascapanen yang ada, ditunjang dengan buku kerja operator. c.

Bimbingan Teknis Penanganan Pascapanen Kedelai dan Aneka Kacang. Kegiatan Bimbingan Teknis penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang dilaksanakan di 9 (sembilan) provinsi yaitu Provinsi Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Banten, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Utara. Hasil

Bimbingan Teknis Penangananan Pascapanen Kedelai dan

Aneka Kacang, diperoleh hasil sebagai berikut : 1)

Kegiatan bimbingan teknis penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang dilakukan kepada petani dan petugas yang menangani pascapanen kedelai. Materi yang disampaikan meliputi penanganan pascapanen kedelai yang baik dan benar antara lain Penentuan waktu/umur panen, panen, pengeringan, perontokan dan penyimpanan.

2)

Hasil bimbingan teknis diketahui bahwa penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang pada beberapa daerah belum dilaksanakan secara optimal. Perlakuan pascapanen kedelai dan aneka kacang masih dilakukan secara tradisional. Titik kritis dari perlakukan pascapanen kedelai adalah perontokan namun

kebanyakan

petani

melakukan

perontokan

tidak

mengunakan alas terpal yang sesuai anjuran sehingga banyak biji kedelai yang terpelanting keluar terpal hal ini mengakibatkan susut hasil yang terjadi masih tinggi. 3)

Petani menyadari adanya losses/susut hasil kedelai pada perlakuan

pascapanen,

tetapi

karena

petani

masih

sulit

mengadopsi teknologi penanganan pascapanen kedelai yang


|

53


tepat dan benar serta keterbatasan kemampuan, tenaga kerja, dan permodalan, mereka belum mampu melakukan penanganan pascapanen yang baik dan benar. 4)

Fasilitasi sarana pascapanen kedelai yang diberikan kepetani bertujuan

untuk

menurunkan

nilai

susut,

namun

belum

berdampak secara optimal hal ini disebabkan antara lain : spesifikasi sarana yang diberikan tidak berdasarkan spesifik lokasi sehingga tidak sesuai dengan keadaan lahan kelompok tani.

Keterampilan petani dalam mengoperasionalkan sarana

belum terampil sehingga sarana menjadi mudah aus dan rusak. 5)

Kurangnya

intensitas

penanganan

dalam

pascapanen

kegiatan

kedelai

dan

bimbingan aneka

teknis kacang

menyebabkan sasaran program tidak dapat tercapai dengan baik. d.

Bimbingan Teknis Penanganan Pascapanen Aneka Umbi. Bimbingan teknis penanganan pascapanen aneka umbi dilaksanakan di 8 (delapan) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Banten. Bimbingan Teknis penanganan pascapanen aneka umbi bertujuan untuk memberikan informasi penangan pascapanen aneka umbi yang baik dan benar serta pengenalan dan pemanfaatan sarana (alsintan) pascapanen yang dapat mempermudah penanganan pascapanen aneka umbi Hal-hal yang disampaikan dalam bimbingan teknis pascapanen aneka umbi mencakup dua hal yaitu cara penanganan pascapanen aneka umbi yang baik dan benar serta pengenalan operasional sarana (alsintan)

yang

dapat

membantu

mempermudah

penanganan

pascapanen aneka umbi. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari kegiatan bimbingan teknis sebagai berikut :


|

54


1)

Aspek Teknis 1)

Kelompok tani belum memahami penggunaan oven dryer dan sarana lainnya seperti perajang, penyawut, pengepres karena barang hanya diantar penyedia barang tanpa disertai running test dan pelatihan di lokasi.

2)

Sarana yang diterima kelompok tidak disimpan dalam 1 tempat dengan alasan belum tersedia tempat yang cukup luas untuk menyimpannya.

3)

Panen masih dilakukan secara manual, terjadi susut karena banyaknya umbi yang tertinggal di lahan.

Umbi yang

tertinggal di lahan diambil saat proses pengolahan lahan (bajak) untuk tanam selajutnya. Susut panen mencapai 12 karung/ha. 4)

Kurangnya sarana pascapanen yang mendukung kegiatan pascapanen

terutama

pengepres

dan

pemarut.

Alat

pengepres yang digunakan masih sederhana dengan menggunakan belahan kayu. Bahkan menggunakan pohon sebagai pengungkit, sehingga pati terkandung melalui air dari proses pengepresan terbuang. 2)

Aspek Manajerial 1)

Pengaturan tugas pada gapoktan belum jelas, ketua gapoktan merupakan sekretaris desa sekaligus pemilik lahan ubikayu yang dikelola oleh petani anggota sehingga pengelolaan usaha tani lebih banyak dilakukan oleh Ketua Gapoktan.

2)

Kelompok tani masih harus terus dibimbing dan tergantung pada pemerintah dalam mengembangkan usahanya (kurang mandiri).

Petani

cenderung

bersikap

pasif,

hanya

menunggu pelatihan dari pemerintah setempat tanpa ada upaya untuk meningkatkan kemampuan secara swadaya.


|

55


3)

Kelompok tani kurang memiliki kemauan untuk mengelola bantuan karena pemanfaatan bantuan yang belum didukung informasi pasar

4)

Petugas penyuluh agar memberikan sosialisasi penanganan pascapanen ubikayu secara intensif kepada petani ubikayu dan KWT lainnya agar gaplek yang dihasilkan memiliki kualitas sesuai standar mutu sehingga dihasilkan tiwul dengan kualitas yang baik.

3.

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi program pascapanen tanaman pangan dilaksanakan

secara

berkesinambungan

dalam

rangka

mengamati

perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pascapanen tanaman pangan, agar berhasil dan berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan tahun 2014 serta perkembangan bantuan sarana pascapanen agar dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana program dan penyempurnaan kebijakan di tahun berikutnya. Monitoring dan evaluasi penanganan pascapanen tanaman pangan dilaksanakan melalui surat, telephon, email, diskusi, kunjungan lapang ke beberapa provinsi/kabupaten/ hingga kunjungan ke gapoktan/poktan. Indikator keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah : a) Terlaksananya kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan b) Termanfaatkannya bantuan sarana pascapanen tanaman pangan tahun 2011 – 2014 c)

Adanya nilai tambah pendapatkan kelompok tani penerima bantuan alat pascapanen


|

56


Monitoring dan evaluasi penanganan pascapanen tanaman pangan meliputi : a.

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Padi. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Padi dilaksanakan di 8 (delapan) Provinsi yaitu Provinsi Riau, Jawa Timur, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, kalimantan Selatan, Bengkulu, Jambi. Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Padi, diperoleh hasil sebagai berikut : 1)

Hasil Monitoring Bantuan sarana Tahun 2011-2014 penerima bantuan

paket

pilihan

sarana

pascapanen

padi,

bahwa

Gapoktan/poktan penerima sudah membeli sarana pascapanen tersebut dengan

memprioritaskan kebutuhan dalam menekan

susut hasil padi. Sebagian besar sarana yang diterima sudah dimanfaatkan oleh petani penerima. 2)

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sarana Pascapanen Padi dari Kegiatan APBN Kontigensi Tahun 2012 berupa bantuan Combine Harvester sebanyak 25 unit ; Flat Bed Dryer kapasitas 3 – 3,5 ton sebanyak 80 unit ; Vertical Dryer kapasitas 3,5 – 6 ton sebanyak 70 unit ; Vertical Dryer kapasitas 9 – 10 ton sebanyak 22 unit. Kegiatan

APBN-P Bantuan sarana pascapanen Tahun 2012

berupa Combine Harvester sejumlah 330 unit, Power Thresher Padi sejumlah 300 unit, sebagian besar sudah dimanfaatkan dengan baik kecuali Flat Bed Dryer pemakaiannya masih belum optimal karena hanya dipakai pada saat musim hujan dan biaya operasionalnya lebih tinggi jika dibandingan dengan lantai jemur. Bantuan

sarana

Vertical

Dryer

sebagian

besar

sudah

dimanfaatkan namun masih ada beberapa kelompok tani yang hanya memanfaatkan jika panen dimusim penghujan saja. Bantuan combine harvester sebagian besar sudah dimanfaatkan secara optimal dan ada beberapa kelompok tani yang sudah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

57


memanfaatkan hasil dari sewa jasa alsin tersebut untuk dibelikan sarana pascapanen yang sama atau sarana penunjang yang lain seperti traktor, transplanter dan sarana angkut. 3)

Perkembangan pemanfaatan bantuan Paket Model/ Percontohan Sarana Pascapanen Padi Tahun 2013, bahwa dari 19 Gapoktan penerima model paket padi, 8 Gapoktan termasuk dalam kategori baik, 10 gapoktan termasuk dalam kategori sedang dan 1 gapoktan termasuk dalam kategori kurang baik. Gapoktan dalam Kategori baik apabila adanya pendampingan dari petugas berjalan dengan baik,

sarana tersebut optimal

dioperasionalkan, sudah terorganisir

dan semua sarana sudah

dimanfaatkan dengan baik. Kategori sedang apabila pendampingan kurang berjalan dengan baik, sarana kurang optimal dioperasionalkan, hanya sebagian sarana yang dimanfaatkan dengan optimal, kurang terorganisir. Kategori kurang baik apabila pendampingan tidak ada, belum dioperasionalkan, tidak terorganisir 4)

Berkaitan dengan kategori kurang baik pada Gapoktan Mekartani Desa

Lulang,

Kecamatan

Provinsi Kalimantan Barat

Teriak,

Kabupaten

Bengkayang

Direktur Pascapanen Tanaman

Pangan sudah menurunkan tim untuk melakukan monitoring evaluasi dan pembinaan. Sesuai dengan kesepakatan tentang kesanggupan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2014 tentang penyediaan dana sharing dari APBD Tahun 2015 untuk pembangunan dinding bangunan sarana, ternyata tidak dialokasikan dana tersebut.

Sebagai tindak lanjut, maka

Direktur Pascapanen Tanaman Pangan membuat teguran kepada Dinas Pertanian provinsi Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti hasil kunjungan monev tersebut. 5)

Dengan adanya bantuan fasilitasi sarana pascapanen padi mulai dari tahun 2011-2014 dapat memberikan kontribusi penyelamatan


|

58


hasil.

Bantuan

sarana

APBN

dan

APBNP

Tahun

2011

memberikan kontribusi penyelamatan hasil 125,922 ton. Bantuan sarana APBN , Kontegensi dan APBNP memberikan kontribusi penyelamatan hasil 117,112 ton. Bantuan sarana APBN Model dan

APBN

Reguler

Tahun

2013

memberikan

kontribusi

penyelamatan hasil 263,716 ton. Bantuan sarana APBN 2014 memberikan kontribusi penyelamatan hasil 42,220 ton. 6)

Untuk bansos Dukungan sarana pascapanen padi APBN-P Tahun 2015 ada beberapa Provinsi yang melakukan revisi POK antara lain : a) Provinsi Jawa Tengah merevisi 1 paket dryer padi dan bangunan menjadi 7 unit Combine Harvester Kecil, b) Provinsi Sumatera Selatan merevisi 5 Vertical Dryer Padi dan bangunan, serta 2 paket Vertical Dryer jagung dan bangunan menjadi 6 unit Corn Combine Harvester, 98 unit Combine Harvester Besar, 81 unit Combine Harvester Kecil, 90 unit Power Thresher Multiguna

dan 118 Corn Sheller, c) Provinsi Jambi

mendapatkan alokasi revisi anggaran 11 unit Combine Harvester Kecil, d) Provinsi Papua untuk mendukung cetak sawah mendapatkan

alokasi

revisi

anggaran

200

unit

Combine

Harvester Kecil, 6 paket Flat Bed Dryer dan bangunan serta 22 unit Combine Harvester Besar. Sehubungan dengan adanya Revisi DIPA PSP, maka jumlah bantuan Combine Harvester Kecil semula 2.790 unit menjadi 3.060 unit, Vertical Dryer Padi yang semula 170 unit dan bangunan/rehab bangunan 170 paket menjadi 166 unit dan bangunan/rehab bangunan 166 paket. b.

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Jagung dan Serealia Lain. Kegiatan monitoring dan evaluasi Penanganan Pascapanen Jagung dan Serealia Lain dilaksanakan secara berkesinambungan pada


|

59


kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang menerima bantuan sarana pascapanen jagung tahun 2015. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Jagung dan Serealia Lain dilaksanakan ke 10 (sepuluh) provinsi yaitu Gorontalo, Lampung, D.I. Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur. Hasil Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Penangananan Pascapanen Jagung dan Serealia lain, maka diidentifikasikan permasalahan yang terjadi

di

tingkat

Dinas

Pertanian

Provinsi

maupun

tingkat

Gapoktan/Poktan sebagai berikut : 1)

Permasalahan Fasilitasi Sarana a)

Lambatnya pengusulan CPCL dari beberapa Kabupaten sehingga Provinsi lambat untuk pengajuan CPCL Ke Pusat. Hal ini memperlambat proses pengadaan bantuan sarana pascapanen jagung

b)

Koordinasi yang kurang antara petugas pada satker bidang PSP dengan petugas penanganan pascapanen di daerah, sehingga menyebabkan lambatnya realisasi keuangan di daerah.Hal

ini

disebabkan

karena

bantuan

APBN-P

merupakan fasilitasi bantuan DIPA PSP dimana pembinaan masih dilakukan oleh Tanaman pangan. c)

Petugas tidak sepenuhnya memahami isi pedoman teknis, sehingga masih ada CPCL penerima bantuan yang tidak sesuai dengan pedoman teknis.

d)

Sebagian besar bangunan Dryer terlambat realisasi karena banyaknya proses yang harus dilalui mulai dari surat hibah lahan hingga proses pengerjaan bangunan yang sangat lambat.


|

60


e)

Beberapa

provinsi

penggunaan

belum

aplikasi

e-factur

mengetahui

sosialisasi

pajak

dalam

proses

BASTB

menjadi

SP2D

pembayaran barang. f)

Proses

pencairan

uang

dari

memerlukan waktu lama (kurang lebih 2 minggu-1 bulan). g)

Kurangnya petugas yang dapat bekerja dilapangan.

h)

Bantuan sampai ke poktan/gapoktan pada saat telah selesai panen, sehingga pemanfaatan alat tidak optimal.

i)

Kurangnya tenaga provesional yang dapat mengoperasikan alat bantuan sarana pascapanen jagung.

j)

Administrasi yang belum tersusun baik

di beberapa

kelompok tani. k)

Beberapa alat bermasalah dan tidak sesuai dengan spesifik lokasi.

Permasalahan tersebut tidak di laporkan kepusat

sehingga pusat

menjadi sulit mengidentifikasi setiap

permasalahan di daerah. 2)

Permasalahan penangan pascapanen jagung a)

Masih kurangnya pengetahuan petani saat melakukan penanganan

pascapanen

jagung,

seperti

pentingnya

penangan pascapanen jagung yang tepat untuk dapat meminimalkan kehilangan hasil jagung ditingkat petani. b)

Kurang pedulinya petani dengan pengaruh kadar air terhadap keamanan simpan jagung.

Dimana petani tidak

terlalu memperhatikan kadar air (13%-14%) jagung yang tepat untuk penyimpanan jagung. c)

Kurangnya pengetahuan petani untuk dapat mengadopsi peralatan terbaru untuk penanganan pascapanen yang lebih baik.


|

61


Upaya penanganan masalah sebagai berikut : 1)

Permasalahan Fasilitasi Sarana a)

Pengajuan CPCL hendaknya lebih dipercepat dan akan lebih baik bila telah memiliki database untuk CPCL ditahun berikut berdasarkan pengajuan proposal dari kelompok tani.

b)

Koordinasi yang baik antara petugas pascapanen dengan petugas satker yang bertugas sehingga dapat mempercepat proses realisasi alat.

c)

Pedoman teknis harus lebih disosialisasikan petugas Provinsi ke petugas Kabupaten agar tidak terjadi kesalahan dalam

verifikasi

kelompok

penerima

bantuan

sarana

pascapanen jagung d)

Dinas membuat jadwal palang penyelesaian banguanan.

e)

Adanya sosialisasi e-factur kepada petugas di daerah

f)

Koordinasi yang baik antara petugas daerah dengan penyelia barang

g)

Penambahan petugas lapang di daerah

h)

Pengaturan jadwal palang yang tepat agar alat sampai ke poktan/gapoktan saat panen atau menjelang panen di petani.

i)

Pelatihan untuk petani yang ditunjuk sebagai operator sehingga dapat menggunakan alat dengan benar, bila perlu dapat pelatihan khusus dari teknisi alat.

j)

Sosialisasi ke daerah dan petugas lapang untuk membantu poktan/gapoktan

menyusun

administrasi

yang

baik

sehingga bisa dipertanggungjawabkan. k)

Peninjauan yang lebih baik dari petugas daerah agar alat yang diberikan spesifik lokasi.


|

62


2)

Permasalahan penangan pascapanen jagung a).

Sosialisasi ditingkatkan dari daerah ke petani tentang penerapan teknologi terbaru untuk penanganan pascapanen tanaman pangan, khususnya jagung.

b).

Pelatihan dan pemberian informasi yang tepat ke petani tentang kadar air yang tepat untuk penyimpanan jagung.

c). c.

Sosialisasi dari daerah cara penggunaan alat yang tepat.

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Kedelai dan Aneka Kacang. Monitoring dan evaluasi penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang dilaksanakan di 10 (sepuluh) Provinsi penerima bantuan Paket Reguler yaitu Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat ; serta 5 (lima) Provinsi penerima Paket Model yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jambi, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur. Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Kedelai dan Aneka Kacang, diperoleh hasil sebagai berikut : 1)

Bantuan dalam bentuk Unit a)

Bantuan sarana pascapanen kedelai tahun 2012- 2014 sudah seluruhnya diterima oleh poktan/gapoktan sesuai Surat Keputusan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang sudah diterbitkan.

b)

Dari beberapa CPCL yang ada masih terdapat ketidak tepatan dalam pemilihan CPCL, sehingga sarana yang di berikan tidak termanfaatkan dengan baik

c)

Kemampuan petani dalam penguasaan teknologi sarana pascapanen

masih

rendah.

Petani

masih

kurang

terampildalam penerapan operasional alat dan mesin


|

63


perontok, sehingga pemanfaatan paket bantuan sarana penanganan pascapanen belum optimal. 2)

Bantuan dalam bentuk BLM a)

Pelaksanaan

pembelian

bantuan

sarana

pascapanen

kedelai di beberapa kabupaten masih dijumpai adanya kesalahan dalam realisasi pembelian paket bantuan, dimana alat yang dibeli oleh poktan/gapoktan penerima bantuan tidak sesuai dengan paket yang telah ditentukan. b)

Berdasarkan realisasi pembelian paket sarana penanganan pascapanen kedelai dibeberapa daerah, poktan/gapoktan penerima bantuan lebih berminat untuk membeli sarana perontok berupa Power Thresher dan Pedal Thresher.

3)

Bantuan dalam bentuk Paket Model a)

Bantuan sarana pengering kedelai (Dryer) masih kurang dimanfaatkan petani untuk melakukan pengeringan kedelai. Hal ini disebabkan waktu panen kedelai umumnya pada musim

kemarau

sehingga

petani

lebih

memilih

menggunakan sinar matahari dalam proses pengeringan. Pada

beberapa

Kelompok

Tani

alat

tersebut

sudah

dimanfaatkan untuk melakukan pengeringan padi dan sampai saat ini dryer masih beroperasi dengan baik. b)

Bantuan sarana perontok Power Threser masih ada yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ukuran threser yang besar dan bobot yang berat menyulitkan petani untuk membawa threser ke lahan. Petani menginginkan bantuan sarana sesuai dengan keadaan lokasi (spesifik lokasi).

4)

Sumber Daya Petani dan Dukungan a)

Petani

masih

kurang

dalam

memanfaatkan

sarana

pascapanen yang ada, karena kemampuan petani untuk mengakses teknologi sarana pascapanen masih terbatas.


|

64


Sementara tuntutan penggunaan alsintan juga dibutuhkan ditengah kurangnya tenaga kerja pedesaan. b)

Petani masih sulit mengadopsi teknologi penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang yang tepat dan benar. Umumnya dalam penanganan pascapanen kedelai dan aneka kacang masih dilakukan secara tradisional sehingga

susut

hasil

yang

terjadi

selama

proses

penanganan pascapanen masih tinggi dan mutunya juga masih rendah. c)

Manajemen administrasi poktan/gapoktan masih sangat lemah

sehingga

pengelolaan

pemanfaatan

pascapanen melalui sistem penyewaan

sarana

belum berjalan

sebagaimana yang diharapkan. d.

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Aneka Umbi. Monitoring dan evaluasi penanganan pascapanen aneka Umbi dilaksanakan di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Hasil

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pascapanen Aneka

Umbi, diperoleh hasil sebagai berikut : 1)

Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui kunjungan lapang dan wawancara

menggunakan

kuesioner.

selain

itu,

karena

keterbatasan waktu dan anggaran, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara menggunakan telepon dan email untuk memonitor perkembangan pemanfaatan bantuan. Hasil pengumpulan data yang telah dilakukan baik melalui kunjungan langsung, via telepon/email/surat diperoleh hasil sebagai berikut :


|

65


a)

Evaluasi Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Aneka Umbi Tahun 2012, 2013 dan 2014 Pengelolaan bantuan sarana pascapanen ubikayu dan ubijalar pada tahun 2012, 2013 di 22 poktan/ gapoktan tetap dikelola dengan baik dan memberikan nilai tambah melalui menurunnya

nilai

susut

sedangkan

bantuan

sarana

pascapanen ubikayu tahun 2914 di Kabupaten Cianjur sudah mulai digunakan untuk memproduksi chips. b)

Monitoring

dan

Evaluasi

Kontribusi

Bantuan

Sarana

Pascapanen di Daerah. Pada tahun 2014, kegiatan fasilitasi sarana pascapanen aneka umbi dialokasikan sebesar Rp 600 juta di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat untuk mendukung kegiatan Pilot Project Strategi Induk Pembangunan Pertanian Tahun 2015 – 2045. sedangkan untuk daerah lain tidak ada bantuan sarana pascapanen. 2)

Menghadiri Rapat/Koordinasi dengan Instansi Terkait Dalam rangka mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi, dan untuk

meningkatkan

koordinasi,

integrasi,

sinergi

dan

pemahaman petugas pusat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan, dilakukan kegiatan menghadiri rapat/koordinasi ke instansi terkait. Rapat/Koordinasi tersebut antara lain : a)

Pertemuan Koordinasi Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 di kantor BB Pascapanen di Karawang, Jawa Barat.

b)

Rapat Koordinasi tentang Teknologi Produksi Chips ke kampus IPB di Bogor, Jawa Barat.

c)

Rapat Koordinasi (Sistem Pengendalian Intern) Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015

Cipayung,

Bogor


|

66


3)

Perjalanan Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Tanaman Pangan Perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan tanaman pangan dilaksanakan ke Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Daerah

Istimewa

Yogyakarta.

Perjalanan

dalam

rangka

mendukung kegiatan tanaman pangan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi karena penanganan pascapanen

terkait

dengan

pengamanan

produksi

dari

kehilangan hasil (susut hasil) yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi tanaman pangan khususnya aneka umbi, Hasil Monitoring dan Evaluasi penanganan pascapanen dapat digunakan sebagai bahan kebijakan tanaman pangan untuk tahun berikutnya Hasil Monitoring dan Evaluasi bersama tim provinsi dan kabupaten sebagai berikut : a)

Bantuan sarana pascapanen yang dialokasikan pada tahun 2012 dan 2013 di provinsi/kabupaten rata-rata masih digunakan dengan baik.

b)

Penggunaan teknologi pascapanen sudah berjalan dengan baik, di antaranya penggunaan mesin perajang dan alat pengering berupa oven.

c)

Contoh penggunaan bantuan sarana pascapanen ubijalar yang diterima oleh Poktan Baddoka berupa alat panen dan kupas, perajang, penyawut, pengepres, pengering, dan pengangkut,

dan

saat

dilakukan

kegiatan

monitoring

menunjukkan bahwa pemanfaatan alat belum dipergunakan secara maksimal. Alat perajang dan penyawut terlihat sama sekali belum dimanfaatkan dan hanya disimpan dalam gudang ketua poktan. d.

Pemanenan ubikayu dengan cara manual masih dilakukan didaerah yang mempunyai sifat tanah gembur, yaitu


|

67


mencabut dengan tangan. Pertanaman ubikayu dilakukan dengan cara digulud sehingga mudah untuk dicabut. Setelah pemanenan,

umbi

diangkut

ke

lokasi

pengupasan,

perendaman, perajangan, pengeringan dan penepungan. e.

Umumnya limbah dari umbi khususnya ubikayu dan ubi jalar dijadikan pakan ternak dengan melakukan pengeringan. Untuk mengatasi harga jatuh umumnya petani melakukan tunda jual dengan pembuatan gaplek agar dapat disimpan dalam waktu tertentu.

f.

Di

beberapa

provinsi

sudah

melakukan

penanganan

pascapanen ubikayu menjadi tepung tepung mocaf, gaplek (makanan), gaplek sebagai pakan ternak, opak, condok, keripik. Khusus keripik pemasaran sampai Korea (ekspor Korea). (di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara). 4.

Pendampingan Gerakan Pascapanen tanaman pangan Tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan disamping aspek budidaya seperti ketersediaan air irigasi, akses terhadap pupuk dan sarana produksi lainnya, juga dihadapkan pada masih tingginya angka susut hasil sebagai akibat penanganan panen dan pascapanen yang masih belum memadai. Untuk itu, maka sesuai dengan Catur Strategi Pembangunan Tanaman Pangan, dimana pengamanan produksi dari susut hasil (losses) melalui penanganan pascapanen harus menjadi perhatian dan diterapkan dengan baik. Peran teknologi penanganan pascapanen tanaman pangan dengan berbagai tingkat teknologinya menjadi sangat strategis dalam rangka mengamankan produksi tanaman pangan, sehingga dapat menekan susut hasil (losses) dan mempertahankan mutu yang dihasilkan. Oleh karena itu, adopsi teknologi penanganan pascapanen tanaman pangan yang selalu


|

68


mengalami perkembangan sudah menjadi kebutuhan mutlak pada proses produksi tanaman pangan secara efektif dan efisien. Gerakan penanganan pascapanen tanaman pangan bertujuan untuk : (a) Mendorong

dan

Menggerakan

seluruh

pemangku

kepentingan

(stakeholder) untuk melaksanakan penanganan pascapanen secara baik dan benar (good handling practices); (b) Mendorong terciptanya kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya usaha untuk menurunkan tingkat susut hasil ; dan (c) Meningkatkan manajemen kelembagaan poktan/gapoktan dalam usaha pascapanen tanaman, dan (d) Mengoptimalkan pemanfaatan alat mesin pertanian dalam usaha tani. Dalam upaya penerapan penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik dan benar (Good Handling Practice/GHP) perlu disinergikan teknologi dan sarana pascapanen dalam bentuk Gerakan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2015 dilakukan gerakan pascapanen untuk 3 (tiga) komoditas dengan lokasi masing-masing yaitu Padi (Provinsi Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Selatan);

Jagung

(Provinsi

Sumatera

Barat,

Kalimantan

Selatan,

Gorontalo) dan Kedelai (Provinsi Aceh, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara). Gerakan penanganan pascapanen yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai berikut : a.

Gerakan Penanganan Pascapanen Padi. Gerakan Penanganan Pascapanen padi dilaksanakan di 3 (tiga) provinsi antara lain : 1)

Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 22 April 2015 di Desa Mariuk Kecamatan Tambak dahan, Kabupaten Subang, pada hamparan padi seluas 125 ha, menggunakan varietas IR-42, hasil ubinan sebesar 5 ton/ha.

2)

Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 27 April 2015 di Percontohan


|

Pertanian

Modern

Kelurahan

Appanang,

69


Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng. 3)

Provinsi Lampung, pada tanggal 8 September 2015 di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.

Tujuan Gerakan Penanganan Pascapanen Padi : 1)

Mendorong dan menggerakkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk melaksanakan penanganan pascapanen secara baik dan benar (good handling practices).

2)

Mendorong terciptanya kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya usaha untuk menurunkan tingkat susut hasil padi.

3)

Meningkatkan manajemen kelembagaan poktan/gapoktan dalam usaha pascapanen padi.

Sasaran Gerakan Penanganan Pascapanen Padi sebagai berikut : 1)

Terlaksananya Gerakan Penanganan Pascapanen padi yang baik

dan

benar

dalam

rangka

menginisiasi

penerapan

penanganan pascapanen padi yang baik dan benar dalam rangka menurunkan kehilangan hasil padi dan mempertahankan mutu. 2)

Meningkatkan kesadaran petani dan pemangku kepentingan untuk menyadari arti pentingnya kehilangan hasil meningkatkan mutu gabah .

3)

Meningkatkan keterampilan petani dalam menerapkan teknologiteknologi sarana pascapanen padi dan mengelola sarana teknologi tersebut dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.

Hasil Pelaksanaan gerakan penanganan pascapanen padi sebagai berikut : 1)

Sesi sambutan, pengarahan, temu wicara dari Pemda dengan petani/ poktan/gapoktan dan masyarakat setempat.


|

70


2)

Sesi materi berupa pembekalan materi kepada para peserta oleh narasumber gerakan penanganan pascapanen padi yang terdiri dari pemateri dari Dinas Pertanian Prov/Kab, peneliti dari Badan Litbang Kementan, Peneliti dari Perguruan Tinggi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, dan kegiatan diskusi dengan petani.

3)

Sesi lapangan berupa gerakan panen/pascapanen bersama Pejabat

Pemerintah

Daerah

setempat,

Direktur

Jenderal

Tanaman Pangan, petani, stakeholder dan instansi terkait. Kegiatan Sesi lapangan terdiri dari : a) Kegiatan panen di hamparan sawah yang siap panen dengan luas ± 100 ha.

Gerakan ini merupakan kegiatan

panen dengan menggunakan sarana teknologi pascapanen padi dengan berbagai tingkat teknologi yang tersedia seperti sabit bergerigi, paddy mower, reaper, power thresher, combine harvester kecil dan combine harvester besar. Gerakan ini merupakan kegiatan panen yang dilakukan secara serentak dan bersama dalam satu hamparan sawah. b) Kegiatan pascapanen padi dilakukan dengan meninjau dan mempraktek sarana pengeringan gabah dengan mekanik yaitu menggunakan sarana Vertical Dryer dan penggilingan gabah dengan menggunakan sarana Rice Milling Unit (RMU), Kegiatan ini sebagai bagian dari pembekalan teknis dan bentuk penerapan b.

Gerakan Penanganan Pascapanen Jagung Gerakan Penanganan Pascapanen jagung dilaksanakan di 3 (tiga) provinsi antara lain : 1)

Provinsi Gorontalo pada tanggal 4 September 2015 di Desa Dunggala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo

2)

Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 Oktober 2015 di Desa Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman


|

71


3)

Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Oktober 2015 di Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin.

Hasil Pelaksanaan gerakan penanganan pascapanen jagung sebagai berikut : 1)

Gerakan pascapanen jagung bertujuan : (a) Mendorong dan menggerakkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melaksanakan penanganan pascapanen secara baik dan benar (good handling practices); (b) Mendorong terciptanya kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya usaha untuk menurunkan tingkat susut hasil jagung; (c) Meningkatkan manajemen kelembagaan poktan/gapoktan dalam usaha pascapanen jagung;

dan (d) Mengoptimalkan

pemanfaatan alat mesin pertanian dalam usaha tani jagung. 2)

Pembekalan

materi

peserta/kelompok

tani

oleh dan

narasumber panen

secara

kepada simbolik

para oleh

Gubernur, Dirjen Tanaman Pangan, Bupati dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, pada hamparan jagung. 3)

Demonstrasi pemanenan jagung menggunakan Corn Combine Harvester pipilan, demonstrasi pemipilan jagung Corn Sheller dengan kelobot, melihat Transplanter dan beberapa alat pascapanen lainnya yang dibarengi dengan penjelasan inovasi teknologi

pascapanen

jagung

oleh

Kepala

Balai

Besar

Pascapanen, Balitbang Kementerian Pertanian. 4)

Penyerahan bantuan secara simbolis kepada poktan/gapoktan oleh Gubernur, Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

5)

Pada Gerakan Penanganan Pascapanen Jagung terdapat stand Pameran dari Produsen dan Distributor Benih dari PT Syngenta, PT Pertiwi dan PT Asia dengan beberapa produk benih jagung


|

72


unggulan seperti NK 212, NK 6326, Asia 92, Pak Tiwi 1, dan varietas Pertiwi 3. c.

Gerakan Penanganan Pascapanen Kedelai Gerakan Penanganan Pascapanen kedelai dilaksanakan di 3 (tiga) provinsi antara lain : 1)

Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 3 – 5 Juni 2015 di Desa Nipa Kalimoan, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai.

2)

Provinsi Aceh pada tanggal 26 - 28 Agustus 2015, di Desa Beurandang, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.

3)

Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Oktober 2015 di Desa Wonuakoa Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan.

Hasil Pelaksanaan gerakan penanganan pascapanen kedelai sebagai berikut : 1)

Pembekalan materi kepada para peserta oleh narasumber gerakan penanganan pascapanen kedelai dan diskusi dengan peserta gerakan.

2)

Panen kedelai

dan demonstrasi alat perontok menggunakan

Power Thresher Multiguna 3)

Kegiatan gerakan penanganan pascapanen kedelai diharapkan dapat

meningkatkan

kemampuan

dan

pengetahuan

para

petugas daerah, penyuluh, Babinsa, serta petani sebagai pengelola usahatani terhadap penanganan pascapanen kedelai yang baik dan benar ; penerapan materi pembekalan di masingmasing kelompok ; mendorong dan menggerakkan seluruh pemangku

kepentingan

untuk

melaksanakan

penanganan

pascapanen kedelai yang baik dan benar ; mendorong terciptanya kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan


|

73


mengenai pentingnya usaha untuk menurunkan tingkat susut hasil panen kedelai. 4)

Pelaksanaan gerakan diharapkan juga berdampak terhadap introduksi penggunaan sarana pascapanen mekanis kepada petani

serta

peningkatan

manajemen

kelembagaan

poktan/gapoktan dalam usaha pascapanen kedelai. 5.

Koordinasi dan Integrasi Kegiatan Terkait Bidang Pertanian. Koordinasi dan integrasi dalam

mendukung kegiatan pascapanen

dilaksanakan dalam bentuk kunjungan lapangan ataupun dalam rangka menghadiri rapat yang berkaitan dalam mendukung pascapanen tanaman pangan. Tujuan pelaksanaan koordinasi dan integrasi yaitu : a)

Koordinasi

dengan

petugas

pertanian

dan

petani

dalam

pengembangan penanganan pascapanen secara baik dan benar (Good Handling Practice) b)

Memberikan gambaran terkait kegiatan koordinasi dan integrasi kegiatan bidang tanaman pangan yang dilaksanakan.

c)

Sebagai pertangungjawaban kegiatan koordinasi dan integrasi terkait pembangunan bidang tanaman pangan yang sudah dilaksanakan.

Sasaran kegiatan koordinasi dan integrasi bidang tanaman pangan adalah adanya keselarasan, kesepahaman, dan kesamaan langkah dalam pelaksanaan program baik internal kementerian/lembaga atau antar kementerian/lembaga. Koordinasi dan Integrasi Kegiatan Terkait Bidang Pertanian sebagai berikut a.

Koordinasi dan Integrasi Kegiatan Terkait Bidang Pertanian (Padi) Koordinasi dan integrasi dalam mendukung kegiatan pascapanen dilaksanakan

dalam


|

rangka

menghadiri

rapat

yang

berkaitan

74


mendukung

pascapanen

tanaman

pangan

dan

perjalanan

dinas/kunjungan ke lapangan. Koordinasi dan integrasi dalam mendukung kegiatan pascapanen padi terdiri dari : 1)

Mengahadiri Rapat Rapat yang dihadiri antara lain : 1) Rapat di BAPETAN ; 2) Rapat di MPR/DPR RI membahas Keputusan Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/15679/DPRRI/IX/2015, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-814/MK.02/2015 atas pembahasan penundaan Pagu Anggaran Tahun 2016; 3) Rapat di BKPM ; 4) Rapat di BPS RI membahas Kuisioner SP-Lahan dan SP- Alsintan) ; 5) Rapat Evaluasi Kebijakan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa di Bidang

Usaha Ekonomi Masyarakat Desa ; 6) Rapat di

Kementerian Perindustrian membahas Penyusunan RSNI Alsintan ; 7) Rapat di Kementerian Bidang Perekonomian membahas alokasi impor Jagung dan kedelai ; 8) Rapat Persiapan Kunker Komisi IV DPR RI ; 9) Festival Beras Nusantara di Epicentrum Walk ; 10) Rapat di Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu tentang KUR ; 11) Rapat Umum Kemitraan Pertanian Berkelanjutan Indonesia (PISAgro) ; 12) Rapat Laporan Akhir Kegiatan Survey dan Verifikasi Kinerja Industri Berbasis Bahan Beras Pecah 100% dan Beras Ketan Pecah 100% di Kementerian Perindustrian ; 13) Rapat Kementan Dengan LKPP tentang Pembahasan Persiapan E-Catalog Untuk

Kegiatan 2015 ; 14)

Rapat

Koordinasi Lanjutan Tim Koordinasi Keterkaitan Kota-Desa di BAPPENAS 2)

Perjalanan Dinas/Kunjungan Lapang Perjalanan Dinas yang dilaksanakan adalah perjalanan dalam rangka

mendukung

kegiatan

Tanaman

Pangan

dan

pendampingan kegiatan terkait bidang pertanian.


|

75


Perjalanan Dinas meliputi : 1) Pertemuan di Gedung Executive Development Training Center (EDTC), PKSPL-Institut Pertanian Bogor ; 2) Pelaksanaan pembinaan penanganan pascapanen padi di Provinsi Sumatera Selatan, NTT, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Serpong ; 3) Pengawalan dan Monev Pelaksanaan Dukungan Sarana Pascapanen TP di Provinsi Sumatera Selatan ; 4) Menghadiri Rapat Kerjasama Bidang Pertanian Indonesia - Jepang) di Bogor Provinsi Jawa Barat ; 5) Menghadiri Sosialisasi

Tata Naskah Dinas dan Ketatausahaan

Lingkup Ditjen TP di Lembang Provinsi

Jawa Barat ;

6) Pendampingan kegiatan pada Pertemuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Ditjen. Tanaman Pangan TA. 2016 di Provinsi D.I. Yogyakarta ; 7) Mengikuti acara kunjungan kerja Menteri Pertanian di Provinsi Jawa Tengah ; 8) Menghadiri Undangan Diskusi Kritis Teknologi Budidaya Padi (Hazton, SRI, Salibu dan PTT) dalam rangka mendukung Swasembada Pangan Nasional di Bogor ; 9) Seminar Hasil Studi Kelayakan Model Penerapan Teknologi Pascapanen di Tingkat Kelompoktani oleh JICA dan Sizhuoka Seiki Co Ltd di Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian ; 10) Menghadiri pembahasan reorganisasi lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2015 di Bogor. Koordinasi dan integrasi dalam mendukung kegiatan pascapanen padi yang telah dilaksanakan menghasilkan informasi dan data yang bermanfaat bagi petugas, pemangku kepentingan dan masyarakat yang bergerak di bidang pertanian dalam mengambil keputusan. b.

Koordinasi dan Integrasi Kegiatan Terkait Bidang Pertanian (Jasela). Koordinasi integrasi terkait dalam bidang pertanian merupakan bentuk kegiatan yang merangkum semua kegiatan yang telah diikuti dan dihadiri oleh subdit jagung dan serealia lain. Pelaksanaan usaha pertanian yang saling terintegrasi akan menciptakan suatu konsep usaha yang akan saling mendukung dan melengkapi.


|

76


Koordinasi dan integrasi dalam mendukung kegiatan pascapanen Jagung dilaksanakan melalui : 1)

Menghadiri Rapat Rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti Rapat Business Matching

P3DN

Sektor

Pertanian,

Rapat

di

Kementerian

Perdagangan, Audit Kinerja dan Evaluasi AKIP TA 2014/2015 di Provinsi Banten dan DI. Yogyakarta, Sosialisasi Tata Naskah dinas dan Ketatausahaan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2015, Konsultasi Balai Besar Pengembangan Mekanisasi. 2)

Perjalanan Dinas/Kunjungan Lapang Kunjungan lapang ke Provinsi dan Kabupaten pelaksana kegiatan pascapanen yang salah satunya dalam mendukung program UPSUS seperti Provinsi Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan

Koordinasi integrasi dalam bidang pertanian yang dilaksanakan tentunya akan menghasilkan data dan informasi – informasi yang bermanfaat bagi para petugas, pemangku kepentingan dan masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Data dan informasi yang bermanfaat ini diharapkan akan dapat

mengintegrasikan usaha

pertanian yang akan diterapkan di tingkat – tingkat lapang. c.

Koordinasi dan Integrasi Kegiatan Terkait Bidang Pertanian (Kedelai) Koordinasi dan Integrasi Kegiatan Terkait Bidang Pertanian (kedelai) dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke 5 (lima) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Jawa Barat dan Bali. Hasil Koordinasi dan integrasi dalam mendukung kegiatan pascapanen kedelai sebagai berikut : 1)

Koordinasi antar instansi terkait baik ditingkat pusat maupun daerah dalam penanganan pascapanen perlu ditingkatkan.


|

77


Penanganan pascapanen tidak dapat dilakukan secara parsial, oleh karena itu pendekatan koordinasi antar lembaga terkait perlu ditingkatkan baik pusat maupun daerah. 2)

Untuk memantapkan perkembangan penanganan pascapanen termasuk

usaha

kelembagaan

jasa

serta

pascapanen, mendorong

diperlukan tumbuh

dukungan

kembangnya

perbengkelan/pengrajin alat mesin pascapanen, kemitraan usaha jasa alsin pascapanen antara petani/kelompok tani sebagai pengguna dan Unit Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA) sebagai unit usaha pelayanan jasa alsintan yang diantaranya alsin pascapanen tanaman pangan. 3)

Perlu kesepahaman yang jelas dari awal tentang apa yang akan diintegrasikan sehingga kontribusi masing kementerina/lembaga menjadi jelas dan terpadu.

4)

Penerapan teknologi penanganan pasca panen yang baik dan benar

akan

memberikan

dampak

yang

lebih

baik

untuk

mengurangi tingkat kehilangan hasil dan mempertahankan mutu kedelai terutama pada saat proses perontokan dan pengeringan. Perlunya teknologi dan sarana alat pasca panen yang memenuhi persyaratan teknis, ekonomis dan mudah di adopsi oleh petani, menjadikan teknologi dan alat yang di berikan dapat di aplikasikan dan di manfaatkan oleh kelompok tani. Hal tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani dan secara nasional dapat meningkatkan produksi kedelai. 5)

Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha pasca panen kedelai dan

mendorong

serta

memfasilitasi

kelompok

tani

dalam

menerapkan alsin pasca panen secara optimal. Di dalam pengembangan pasca panen kedelai ke depan diarahkan menjalin kemitraan antara petani dengan stake holder terkait/industri. 6)

Perlunya pelatihan penanganan pascapanen kedelai secara rutin untuk meningkatkan kemampuan/pengetahuan dan keterampilan


|

78


sumber daya manusia dalam menangani pascapanen yang baik dan benar. 7)

Di tingkat kabupaten, diharapkan memiliki analisa kebutuhan sarana

pasca panen

untuk

mengetahui ketersediaan

dan

kebutuhan, sehingga penyebaran sarana pascapanen dapat efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan lapang guna menghindari

terjadinya

sarana

pascapanen

yang

tidak

bermanfaat. d.

Koordinasi

dan

Integrasi

Kegiatan

Terkait

Bidang

Pertanian

(Aneka Umbi) Koordinasi dan integrasi dalam mendukung kegiatan pascapanen dilaksanakan dalam bentuk kunjungan lapangan ataupun dalam rangka menghadiri rapat yang berkaitan dalam mendukung pascapanen tanaman pangan dan diarahkan pada pengembangan wilayah produksi umbi yang dilakukan secara terintegrasi dengan industri pangan dan pasar. Pengembangan sistem manajemen pascapanen di wilayah produksi umbi diharapkan akan dihasilkan bahan baku yang kontinyu dan berkualitas sehingga dapat dihasilkan produk olahan pangan dengan kualitas yang memenuhi standar. Koordinasi dan integrasi dalam mendukung kegiatan pascapanen aneka umbi terdiri dari : 1)

Menghadiri Rapat/Pertemuan/Workshop Pertemuan yang dihadiri meliputi : a) Rapat Kerja Komisi IV DPRRI dengan Menteri Pertanian dalam rangka pembahasan RKA-K/L Tahun 2015 dan RKP Kementerian Pertanian Tahun 2016 ; b) Workshop kerjasama ASEAN bidang pangan dan Kehutanan ; c) Menghadiri Rapat Pra Aram di DI.Yogyakarta.

2)

Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas meliputi : a) Mengahadiri Gelar Teknologi Pertanian Modern di Desa Meriuk, Kecamatan Tambak Dahan,


|

79


Kabupaten Subang dalam rangka memperingati Kinerja satu tahun Pembagunan Pertanian ; b) Koordinasi ke Instansi Terkait ; c) Kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa barat, Hasil koordinasi dan integrasi bidang pascapanen tanaman pangan yang telah dilakukan ke beberapa provinsi, diketahui berbagai permasalahan pengembangan pascapanen aneka umbi di lapang terkait aspek SDM, permodalan,

teknologi,

pasar dan sarana

prasarana. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi di lapang agar integrasinya dapat berjalan efektif, dan efisien. 6.

Sosialisasi Penerapan Penanganan Pascapanen Ubikayu (GHP). Sosialisasi Penerapan Penanganan Pascapanen Ubikayu (Good Handling Practices) bertujuan memberikan informasi dan penjelasan mengenai cara penurunan susut/kehilangan hasil dan peningkatan mutu hasil panen dalam rangka pengamanan produksi ubikayu dan peningkatan daya saing ubikayu.

Diharapkan

melalui

Sosialisasi

Penerapan

Penanganan

Pascapanen Ubikayu petugas dan petani dapat memahami pentingnya melakukan penanganan pascapanen ubikayu secara baik dan benar untuk meningkatkan mutu ubikayu yang dihasilkan serta memperpanjang masa simpan ubikayu melalui pengolahan ubikayu sampai menjadi chips dan tepungmocaf. Sosialisasi

Penerapan

Penanganan

Pascapanen

Ubikayu

(GHP)

dilaksanakan di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dihadiri peserta dari Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi, BB Pascapanen, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati, petugas lapang (penyuluh/THL) Kabupaten Pati dan petani ubikayu di Kabupaten Pati.

Narasumber dari Balai Besar Pascapanen- Litbang

Kementerian Pertanian.


|

80


Hasil Kegiatan Sosialisasi Penerapan Penanganan Pascapanen Ubikayu (GHP) sebagai berikut : a.

Kebijakan Pengembangan Pascapanen dalam Mendukung Industri Olahan Ubikayu 1)

Upaya untuk mengurangi kehilangan hasil produksi tanaman pangan dilakukan dengan menerapkan Good Handling Practices (GHP)

berupa

penerapan

teknologi

pascapanen,

fasilitasi

bantuan sarana pascapanen, serta pengembangan, pembinaan dan pengawalan terus dilakukan oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. 2)

Penanganan proses pascapanen yang baik dan benar memiliki peranan dalam menurunkan susut hasil, mempertahankan mutu hasil panen, meningkatkan nilai tambah, daya saing serta pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani.

3)

Penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling Practices (GHP) merupakan hal yang penting dilakukan dalam rangka penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk industri yang berkualitas.

4)

Posisi penanganan pascapanen dalam rantai agribisnis sangat strategis yaitu sebagai jembatan antara sektor hulu dan hilir, sehingga pendayagunaan sarana pascapanen perlu diikuti oleh pasokan bahan baku secara kontinyu di sektor hulu dan jaminan pasar di sektor hilir

5)

Petani Ubikayu dan Petugas setempat agar terus meningkatkan kapasitas diri dan bersama-sama meningkatkan nilai tambah ubikayu melalui kerjasama antar kelompok sehingga hasilnya nanti dapat secara luas dirasakan oleh petani dan masyarakat pada umumnya.


|

81


6)

Pengembangan mocaf di Kabupaten Pati memerlukan dukungan Pemda setempat untuk pendampingan dan informasi pasar sehingga minat petani untuk mengolah ubikayu dapat meningkat

7)

Diperlukan transparansi penentuan harga ubikayu sehingga kedua belah pihak (petani dan pengusaha) tidak ada yang dirugikan.

b.

Penentuan Waktu Panen yang Tepat serta Pengenalan Metode Rafaksi 1)

Umur

panen tiap varietas ubikayu berbeda. Penentuan umur

panen

ubikayu

ditentukan

oleh

faktor

produktivitas

hasil,

kandungan kadar pati, berat kering dan densitas umbi. Kadar pati meningkat sejalan dengan meningkatnya umur panen sampai umur panen optimum (kadar pati tertinggi). Bila ubikayu dipanen pada lewat umur optimum akan menurunkan kadar pati dan diikuti meningkatnya kadar serat menjadi berkayu. 2)

Kandungan kadar pati pada ubikayu segar menjadi dasar penentuan harga dan rafaksi ubikayu terutama bagi petani ubikayu

dan

pengusaha/pabrik

tapioka

dalam

transaksi

pembelian ubikayu. 3)

Metode rafaksi berguna untuk menentukan kadar pati dan chips dari umbi yang dipanen sehingga akan diketahui nilai dari ubikayu tersebut.

Diperlukan standar harga ubikayu antara petani dan

pengusana untuk dijadikan acuan pada penetapan harga ubikayu sesuai kualitas umbi yang dipanen. 4)

Perlu disosialisasikan Metode Pengukuran Kadar Pati Ubikayu Secara Cepat(Tomado de CIAT, 1978) sebagai berikut : a)

Sampel ubikayu segar ditimbang 3 – 5 kg --- (A)

b)

Sampel tersebut ditimbang pada kondisi terendam air -- (B)

c)

Densitas ubikayu tersebut kemudian dihitung :


|

82


A Densitas = ----------A + B d)

Besar kadar pati dihitung dengan melihat tabel konversi hubungandensitas, berat kering, kadar pati dan harga ubikayu.

c.

Penerapan Penanganan Pascapanen Ubikayu Secara Baik dan Benar 1)

Sifat ubikayu segar memiliki kadar air tinggi (60%), adanya getah tandanya licin mengandung enzim linamarin (warna biru) dan enzim phenolasre (warna coklat (browning), kadar racun sianida (HCN) ditandai rasa pahit.

2)

Dalam bentuk tepung (baik umbi rajang/ chip bahan baku tepung kasava, tepung kasava maupun tapioka) akan lebih awet dan mudah difortifikasi menjadi berbagai produk olahan pangan dan non pangan. Tepung kasava dapat dibuat melalui proses tanpa fermentasi (tepung gaplek) dan melalui proses fermentasi (Tepung Mocaf).

3)

Petani perlu memahami faktor-faktor yang menurunkan harga ubikayu diantaranya adalah: a)

Adanya kerusakan pada umbi akibat pemotongan tidak pada tangkai atau terkena umbi sehingga menjadi sumber infeksi.

b)

Panen pada umur yang tidak tepat sehingga kadar pati kurang optimal

4)

Penggunaan pengungkit pada saat panen bertujuan untuk mengurangi jumlah umbi yang tertinggal/patah di dalam lahan. Diharapkan petani ubikayu di Kabupaten Pati dapat menerapkan penggunaan pengungkit pada saat panen.

5)

Pada proses perajangan ubikayu yang telah dikupas bersih, perlu diperhatikan

putaran

pemotong.

Hasil

alat

perajang

rajangan

dan

diusahakan

ketebalan seragam

pisau dengan

ketebalan 1-1,5 mm agar pengeringan merata. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

83


6)

Percepatan penerapan penanganan pascapanen ubikayu dalam bentuk chips dipengaruhi oleh pengetahuan petani dan petugas mengenai teknologi produksi chips, industri yang berkembang di daerah tersebut dan permintaan pasar.

7.

Pengukuran Susut Hasil Pascapanen Tanaman Pangan. Pengukuran kehilangan pascapanen hasil pertanian tanaman pangan masih sebatas pada komoditas padi, sedangkan pengukuran dan perhitungan susut pascapanen jagung, kedelai dan ubikayu dilapangan belum ada acuan yang baku. Kegiatan pengukuran Susut Hasil Penanganan pascapanen sebelumnya telah pernah dilaksanakan pada tahun 2012, 2014 dan pada tahun 2015 kembali dilakukan pengukuran susut hasil untuk komoditas jagung, kedelai dan ubikayu. Pengukuran diharapkan dapat menggambarkan besarnya

kehilangan hasil pada setiap tahapan kegiatan penanganan

pascapanen. Kegiatan pengukuran susut hasil pascapanen tanaman pangan meliputi a.

Pengukuran Susut Hasil Jagung Pengukuran susut hasil jagung dilaksanakan di 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang ; Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Grobogan Pengukuran susut penanganan pascapanen jagung meliputi tahap panen, pemipilan dan pengeringan. Melalui kegiatan pengukuran susut hasil pascapanen jagung diharapkan para pelaku pascapanen memahami penanganan pascapanen yang baik sehingga terjadi peningkatan efisiensi produksi melalui penurunan susut hasil pascapanen yang pada akhirnya menambah nilai tambah dan daya saing.


|

84


Hasil pelaksanaan perhitungan pengukuran susut hasil pascapanen jagung di 2 (dua) provinsi, diperoleh hasil sebagai berikut : 1)

Tahap Panen Pemanenan di Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan cara petik buka kelobot menggunakan tangan atau semacam alat pengungkit dari kayu, dimasukkan ke dalam karung dan ada pula yang petik dengan kelobot lalu dilakukan pengupasan diluar petak,

setelah

itu

dimasukkan

ke

dalam

karung

untuk

selanjutnya dilakukan pemipilan. Kebiasaan petani di Kabupaten Langkat adalah panen yang dilakukan dalam luasan besar maka panen jagung

biasanya dilakukan dengan

cara

dibakar,

membutuhkan waktu 3 hari,(hari pertama batang jagung direbahkan, hari ke dua dibakar dan pada hari ketiga dilakukan pemetikan

tongkol

jagung,

dikumpulkan

dan

dilakuan

penumpukan sementara di lapang). Untuk Provinsi Jawa Tengah pemanenan dilakukan dengan cara petik kelobot, buka kelobot lalu dimasukkan ke dalam karung, dan ada pula yang dipetik buka kelobot. Kebiasaan pemanenan di Kabupaten Grobogan yaitu 2 minggu sebelum panen jagung dilakukan pemangkasan pucuk tanaman jagung, selanjutnya panen jagung dengan cara petik buka kelobot jagung dan dimasukkan ke dalam karung sebelum dilakukan pemipilan. 2)

Tahap Pemipilan. Pemipilan jagung dilakukan sesuai dengan kebiasaan petani yaitu menggunakan mesin pemipil jagung (Corn Sheller) berkapasitas 3 ton/jam, berbahan bakar solar.

3)

Tahap Pengeringan Pengeringan

dengan

memenafaatkan

sinar

matahari,

menggunakan alas terpal/lantai jemur hingga mendapatkan KA <


|

85


17% atau mencapai 14%. Setelah dijemur dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung. Hasil pengukuran susut jagung 2 (dua) Provinsi sebagai berikut : 1)

Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,664% Tahap pemanenan sebesar 1,197 %, tahap pemipilan sebesar 0,066 % dan tahap pengeringan sebesar 0,400 %.

2)

Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,965% Tahap pemanenan sebesar 1,695%, tahap pemipilan sebesar 0,275% dan tahap pengeringan sebesar 2,995%.

Hasil pengukuran susut hasil pascapanen jagung tahun 2015 selengkapnya disajikan pada tabel berikut : Tabel 14 : Hasil Pengukuran Susut Hasil Pascapanen Jagung Tahun 2015 Provinsi/ Kabupaten/Kota Sumatera Utara a Kab. Langkat b Kab. Deli Serdang Jawa Tengah a Kab. Purwerejo b Kab. Grobogan

Jumlah Rata-Rata

Susut Hasil (%) Pemanenan

Pemipilan

Pengeringan

0.005 2.39

0.042 0.09

1.41 1.98

0.33 0.22

4.55 1.44

0.68 0.17

6.79 1.70

5.79 1.45

0.74 0.06

Jumlah 0.787 2.540 6.29 3.64

13.26 3.31

Kesimpulan perhitungan pengukuran susut hasil pascapanen jagung sebagai berikut : 1)

Susut pascapanen jagung yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,664% sedangkan di Jawa Tengah sebesar 4,965%. Secara keseluruhan nilai susut pascapanen jagung tersebut menunjukkan angka yang tidak terlalu besar apabila dibandingkan dengan nilai susut yang dikeluarkan IPB tahun 2003 yaitu sebesar 5,2 %.


|

86


2)

Susut hasil di Provinsi Jawa Tengah (4,965%) lebih besar dibandingkan dengan susut hasil di Provinsi Sumatera Utara (1,664%), Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perilaku petani di Provinsi Sumatera Utara yang lebih memperhatikan kaidah penanganan

pascapanen

jagung

khususnya

pada

tahap

pengeringan. 3)

Susut pemipilan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,066% dan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,275%. Kondisi tersebut ditentukan oleh sarana pemipil (Corn Sheller) yang digunakan oleh petani. Corn Sheller yang digunakan petani di Sumatera Utara merupakan buatan bengkel lokal yang spesifikasi lokasi sedangkan di Provinsi Jawa Tengah merupakan bantuan pemerintah yang kurang memperhatikan spesifikasi lokasi.

Saran penanganan pascapanen jagung yang lebih baik sebagai berikut : 1)

Setelah proses panen, pemipilan dan pengeringan diharapkan petani memeriksa kembali apakah terdapat jagung yang tertinggal di lapangan, di dalam mesin pemipil ataukah di tempat pengeringan. Selalu menggunakan alas yang memenuhi syarat untuk meminimalkan susut yang terjadi.

2)

Perlu dilakukan pembinaan dan pengawalan berkelanjutan oleh Petugas Dinas Pertanian baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam penanganan pascapanen jagung yang lebih baik seiring dukungan sarana dan teknolodi pascapanen.

3)

Teknologi penanganan pascapanen perlu diinformasikan kepada petani serta pelatihan kepada para operator yang menggunakan mesin terutama untuk mesin yang multiguna.

4)

Perlu dilakukan survey ke pedagang pengumpul jagung untuk mengetahui

apakah

terdapat

proses

lanjutan

seperti

pengeringan ulang ataupun sortasi ulang.


|

87


b.

Pengukuran Susut Hasil Kedelai Pengukuran dan perhitungan susut hasil pascapanen kedelai dilaksanakan di 2 (dua) Provinsi sentra produksi kedelai yaitu Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Tasikmalaya ; Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Maros. Uji coba pengukuran dan perhitungan susut hasil pascapanen kedelai bertujuan untuk memperoleh data/informasi mengenai: 1)

Besaran Susut Panen Kedelai,

2)

Besaran Susut Pengangkutan Brangkasan Kedelai,

3)

Besaran Susut Penjemuran Brangkasan Kedelai,

4)

Besaran Susut Perontokan Polong dan Biji Kedelai

5)

Metodologi Pengukuran Dan Perhitungan Susut Hasil Kedelai Yang Lebih Sempurna.

Pemilihan lokasi untuk pelaksanaan pengukuran dan perhitungan susut hasil pascapanen kedelai berdasarkan keterwakilan daerah sentra produksi kedelai. Pengambilan sampel, setiap Provinsi dipilih 2 (dua) Kabupaten/Kota. Pada setiap Kabupaten/Kota dipilih 1 (satu) Kecamatan. Jumlah responden pada setiap lokasi masing-masing dipilih 2 (dua) orang petani dengan 2 (dua) sampling petak ubinan Hasil pelaksanaan perhitungan pengukuran susut hasil pascapanen kedelai di 2 (dua) provinsi, diperoleh hasil sebagai berikut : 1)

Susut Panen Pengukuran susut pemanenan kedelai dilakukan dengan sampel ubinan 5m x 5 m. Pemanenan dilakukan dengan cara disabit atau dicabut batang tanaman kedelai, tergantung kebiasaan petani setempat. Susut hasil tercecer panen dihitung berdasarkan banyaknya polong dan biji kedelai yang tercecer, karena goncangan pada saat panen, dan yang tertinggal di


|

88


batang tanaman kedelai yang tidak terpotong/tercabut ketika panen atau tanaman kedelai yang tertinggal di lahan/ladang setelah panen. Pengukuran dan perhitungan susut hasil panen secara rata-rata, selengkapnya disajikan pada tabel berikut : Tabel 15 : Kisaran Persentase Susut Hasil Panen Kedelai Tahun 2015 Provinsi/ Kabupaten/Kota Jawa Barat a Kab. Indramayu b Kab. Tasikmalaya Sulawesi Selatan a Kab. Jeneponto b Kab. Maros

Varietas

Umur Panen (hst)

Argomulyo Anjasmoro

90 - 113 90

Sabit Sabit

1.84 0.66

Anjasmoro - Anjasmoro - Kaba - Mutiara

100 - 111 90

Sangko Sabit/cabut

1.87 0.73

Cara Panen

Kisaran

Susut Panen %

0.66-1.87

Tabel 15 menunjukkan bahwa besaran susut hasil panen berkisar 0,66 – 1,87 %. Susut hasil panen tercecer tertinggi di Kabupaten Jeneponto sebesar 1,87 % dan terendah di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 0,66%. Susut hasil panen diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain varietas, umur layak panen, cara panen oleh petani dan sarana panen yang digunakan serta budaya petani dalam melakukan panen kedelai sehingga banyak batang tanaman kedelai (polong terikut) yang masih tertinggal di lahan. 2)

Susut Pengangkutan Brangkasan Kedelai Petani responden pada susut hasil pascapanen kedelai sebagian besar tidak melakukan pengangkutan brangkasan kedelai. Petani memanen kedelai dan dikeringkan langsung di lahan

sehingga

kedelai.cAdapun

tidak

ada

pengangkutan

pengangkutan brangkasan

brangkasan kedelai

yang

dilakukan responden lainnya sudah cukup baik yaitu dengan


|

89


memasukan brangkasan ke dalam karung, sehingga pada tahap pengangkutan tidak terjadi susut tercecer. Tabel 16

:

Kisaran Persentase Susut Hasil Pengangkutan Brangkasan Kedelai Tahun 2015

Provinsi/ Kabupaten/Kota Jawa Barat a Kab. Indramayu

b Kab. Tasikmalaya Sulawesi Selatan a Kab. Jeneponto b Kab. Maros

Cara Pengangkutan

Susut Pengangkutan %

- Kering dilahan - Diikat dan dimasukkan ke karung diangkut dengan motor

0

- Tidak diangkut

0

- Kering di lahan - Tidak diangkut

0 0 0

Kisaran

3)

Susut Penjemuran Brangkasan Penjemuran brangkasan kedelai dilakukan di lahan kedelai dengan menggunakan alas terpal. Susut hasil penjemuran brangkasan kedelai dihitung berdasarkan banyaknya biji kedelai tercecer selama penjemuran brangkasan kedelai, antara lain karena biji kedelai tercecer/terlempar di luar alas penjemuran, atau tercecer di lahan apabila penjemuran tanpa menggunakan alas. Tabel 17

:

Kisaran Persentase Susut Hasil Penjemuran Kedelai Tahun 2015

Provinsi/ Kabupaten/Kota Jawa Barat a Kab. Indramayu b Kab. Tasikmalaya Sulawesi Selatan a Kab. Jeneponto b Kab. Maros

Lama Penjemuran

Susut Penjemuran %

- Langsung di rontokkan - 3 sampai 4 hari

0.02

- 2 sampai 3 hari

0.10

- Langsung di rontokkan - 2 sampai 3 hari

Kisaran

0 0.10 0 - 0.10

Tabel 17 menunjukkan bahwa kisaran susut hasil penjemuran antara 0 – 0,10 %. Susut penjemuran 0% karena responden tidak melakukan penjemuran, kedelai di panen pada kondisi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

90


batang dan daun sudah kering. Setelah pemanenan dilanjutkan proses perontokkan. Susut penjemuran di Kabupaten Tasikmalaya dan Maros sebesar 0,10 %. Penjemuran brangkasan menggunakan alas terpal atau waring (alas seperti paranet yang mempunyai poripori kecil) dengan ukuran 8 x 8 m. Penggunaan alas waring lebih

efektif

daripada

menggunakan

alas

terpal

sebab

brangkasan lebih cepat kering . 4)

Susut Perontokan Perontokan brangkasan kedelai oleh responden yang dilakukan secara

manual

umumnya

dilakukan

dengan

dipukul

menggunakan tongkat kayu/pelepah kelapa (panjang + 80cm dan diameter 5cm) di atas rak kayu atau terpal.Tempat untuk perontokan brangkasan kedelai kering dilakukan langsung di lahan budidaya kedelai milik petani yang bersangkutan, namun ada

juga

perontokan

yang

dilakukan

di

halaman

rumah.Ketebalan tumpukan brangkasan yang dirontok secara manual diatas alas terpal umumnya 30-50 cm dengan frekuensi pembalikan 3-4 kali. Penggunaan mesin perontok (power threser) belum banyak dilakukan petani, hal ini disebabkan karena petani belum memiliki alat tersebut dan apabila akan menggunakan power thresher maka petani harus menyewa. Tabel 18 : Kisaran Persentase Susut Hasil Perontokan Kedelai Tahun 2015 Provinsi/ Kabupaten/Kota Jawa Barat a Kab. Indramayu b Kab. Tasikmalaya Sulawesi Selatan a Kab.Jeneponto b Kab. Maros

Kisaran


|

Susut Perontokan (%) Manual

Mekanis 5.86 3.31

4.71 2.23

8.56 4.88 3.31 - 8.56

2.73 1.45 1.45 - 4.71

91


Tabel 18 menunjukkan bahwa kisaran susut hasil perontokan dibagi menjadi 2, yaitu susut perontokan secara manual (di pukul) dan susut perontokan secara mekanis (Power Threser).

Susut

perontokan

secara

manual

tertinggi

di

Kabupaten Jeneponto sebesar 8,56 % dan terendah di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 3,31%. Tingginya susut perontokan secara manual di Kabupaten Jeneponto karena kurang terampil dan telitinya petani dalam merontok brangkasan kedelai dengan menggunakan tongkat pemukul mengakibatkan masih banyaknya biji kedelai yang tidak terontok dan terpelanting keluaralas perontokan. Susut perontokan secara mekanis tertinggi di Kabupaten Indramayu sebesar 4,71% dan terendah di Kabupaten Maros sebesar 1,45 %. Susut perontokan secara mekanis yang tinggi di Kabupaten Indramayu dikarenakan petani kurang terampil dalam mengoperasikan Power Threser

sehingga sampah

brangkasan yang tidak terontok masih banyak. Kisaran susut hasil perontokan manual sekitar 3,31 – 8,56 % lebih tinggi dibandingkan kisaran susut hasil perontokan mekanis sekitar 1,45 – 4,71 %. Penggunaan alat Power Threser lebih efektif dalam mengurangi susut hasil perontokan dan efisien dari segi waktu menyelesaikan perontokan brangkasan kedelai kering. Penggunaan alas terpal yang sesuai untuk perontokan brangkasan (ukuran 8 x 8 m) juga mempengaruhi susut

hasil

perontokan.

Alas

terpal

yang

luas

dapat

meminimalisir biji kedelai terpelanting jauh dan bercampur dengan tanah. 5)

Kisaran Susut Hasil Pascapanen Kedelai Tahun 2015 Susut hasil pascapanen kedelai tahun 2015 dibedakan menjadi dua cara, yaitu secara manual dan secara mekanis. Kisaran susut hasil pascapanen kedelai tahun 2015 secara manual


|

92


berkisar antara 3,97 – 10,53 % dan mekanis berkisar antara 2,11 – 6,68 %. Tabel

19

Tahap Penanganan Pascpanen a b c d

Panen Pengangkutan Pengeringan Perontokan - Manual - Mekanis

:

Kisaran Susut Hasil Selama Pascapanen Kedelai Tahun 2015 Susut Hasil (%)

Provinsi Jawa Barat Kab. Indramayu Kab. Tasikmalaya 1.84 0.66 0 0 0.02 0.1

Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Jeneponto Kab. Maros 1.87 0.73 0 0 0 0.1

Penanganan

Kisaran (%) Manual Mekanis 0.66 - 1.87 0.66 - 1.87 0 0 0 - 0.10 0 - 0.10

5.86 3.31 8.56 4.88 3.31 - 8.56 0 4.71 2.23 2.73 1.45 0 1.45 - 4.71 Manual Mekanis Manual Mekanis Manual Mekanis Manual Mekanis 3.97 - 10.53 2.11 - 6.68 7.72 6.57 4.07 2.99 10.43 4.60 5.71 2.28

Kisaran

Tabel 19 menunjukkan bahwa susut hasil pascapanen kedelai secara manual terbesar di Kabupaten Jeneponto (10,43%) dan terendah di Kabupaten Tasikmalaya (4,07%). Susut hasil pascapanen kedelai secara mekanis terbesar di Kabupaten Indramayu (6,57 %) dan terendah di Kabupaten Tasikmalaya (2,28%). Susut hasil pascapanen kedelai terbesar pada tahap perontokan brangkasan kedelai, dimana banyak biji kedelai yang terpelanting dan tidak terontok. Kisaran susut perontokan secara manual sebesar 3,31 – 8,56 % lebih tinggi dibandingkan dengan kisaran susut perontokan secara mekanis 1,45 – 4,71 %. Besarnya

susut hasil perontokan manual karena

tercecer terutama terjadi pada saat pemukulan brangkasan kedelai kering, dimana banyak biji kedelai yang terlempar keluar alas perontokkan dan terdapat biji yang masih tertinggal dalam polong akibat tidak meratanya pemukulan brangkasan kedelai kering. Susut hasil perontokkan juga banyak terjadi pada saat pembersihan biji kedelai dengan cara penampian, serta sampah sisa pemukulan brangkasan.


|

93


c.

Pengukuran Susut Hasil Ubikayu. Pengukuran susut hasil pascapanen ubikayu dilaksanakan di 2 (dua) Provinsi yaitu Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai ; Provinsi DI.Yogyakarta di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan daerah sentra produksi ubikayu di Indonesia. Cakupan

kegiatan

pengukuran

susut

hasil

ubikayu

adalah

pengamatan terhadap susut saat panen, susut pengupasan, susut perajangan, susut pengeringan dan susut penyimpanan. Pemilihan lokasi pengukuran susut hasil pascapanen ubikayu dilakukan berdasarkan pertimbangan keterwakilan agroekosistem (lahan sawah/tadah hujan, lahan kering/tegal, dataran tinggi, dataran rendah, beriklim basah atau beriklim kering), sentra produksi ubikayu dan adanya proses penanganan pascapanen lanjutan. Hasil pelaksanaan perhitungan pengukuran susut hasil pascapanen ubikayu sebagai berikut : 1.

Susut Panen Susut panen adalah susut yang terjadi selama proses panen. Susut saat panen dihitung berdasarkan pada banyaknya umbi yang tertinggal dalam tanah (tercecer 1) ; umbi yang tertinggal pada pangkal batang sewaktu dilakukan pemotongan umbi (tercecer 2) ; serta umbi yang tertinggal di lahan (tidak dipungut) setelah proses panen sampai pengangkutan (tercecer 3). Hasil Pengukuran dan perhitungan susut hasil panen secara rata-rata disajikan pada tabel berikut :


|

94


Tabel

20

:

Rata - Rata Persentase Susut Panen Ubikayu Tahun 2015

Provinsi/ Kabupaten/Kota Sumatera Utara a Kab. Deli Serdang b Kab. Serdang Bedagai D.I.Yogyakarta a Kab. Bantul b

Kab. Gn.Kidul

Varietas

Susut Panen (%)

Manggu (lokal) Samareta, Lampung

2.35 1.73

Uncek, Mentega

2.41

Adhira 4, UJ 5, Gatot Koco

1.87

Rata-Rata

2.09

Besaran susut panen rata-rata sebesar 2,09 %, susut tertinggi di Kabupaten Bantul sebesar 2,41 %. Faktor susut panen diperkirakan dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kebiasaan cara panen petani, cuaca, kondisi tanah waktu panen (kering atau lembab) dan sarana yang digunakan untuk panen. 2.

Susut Pengupasan Susut pengupasan adalah susut tercecer saat pengupasan. Penghitungan berdasarkan pada banyaknya umbi yang masih melekat dibagian kulit atau umbi terbuang bersama kulit (tercecer 1). Potongan umbi berasal dari pangkal dan ujung umbi sebelum atau setelah dikupas (tercecer 2). Pengupasan dilakukan secara tradisional dengan menggunakan pisau. Hasil Pengukuran dan perhitungan susut hasil pengupasan secara rata-rata disajikan pada tabel berikut : Tabel 21 : Rata-Rata Persentase Susut Pengupasan Ubikayu Tahun 2015 Provinsi/ Kabupaten/Kota

Varietas

Sumatera Utara a Kab. Deli Serdang Manggu (lokal) b Kab. Serdang Bedagai Samareta, Lampung D.I.Yogyakarta a Kab. Bantul Uncek, Mentega b

Kab. Gn.Kidul


Rata-Rata


|

Susut Pengupasan (%) 4.11 4.63 2.14 1.80 3.24

95


Besaran susut pengupasan rata-rata sebesar

3,24 %, susut

tertinggi pada Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 4,63 % dan susut terendah pada Kabupaten Gunung Kidul sebesar 1,80 %. Angka susut

pengupasan dipengaruhi oleh berbagai faktor,

antara lain cara mengupas, varietas (mudah tidaknya dikupas), umur panen, alat yang digunakan untuk mengupas dan ukuran umbi. Ukuran umbi menentukan susut pengupasan karena umbi yang berukuran besar cepat dan mudah dikupas, sedang yang berukuran kecil sulit dan lama dikupas sehingga yang berukuran kecil cenderung tidak dikupas dan di tinggalkan untuk pakan ternak. 3.

Susut Perajangan Susut perajangan adalah umbi yang tercecer diluar alas perajang saat pembuatan chips.

Hasil Pengukuran dan

perhitungan susut hasil perajangan secara rata-rata disajikan pada tabel berikut : Tabel 22 : Rata-Rata Persentase Susut Perajangan Ubikayu Tahun 2015 Provinsi/ Kabupaten/Kota

Susut Perajangan (%)

Varietas

Sumatera Utara a Kab. Deli Serdang *) Manggu (lokal) b Kab. Serdang Bedagai Samareta, Lampung D.I.Yogyakarta a Kab. Bantul Uncek, Mentega b

Kab. Gn.Kidul *)

0 1.11 5.06


Rata-Rata

0 3.08

Ket : *) Umbi Gaplek

Besaran susut perajangan rata-rata sebesar 3,08 %.

Susut

perajangan di Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 1,11 % dan Kabupaten Bantul sebesar

5,06 %.

Rendahnya susut

perajangan di Kabupaten Serdang Bedagai karena perajangan dilakukan dengan menggunakan alat perajang dan alas terpal yang sesuai standar. Jika terjadi umbi terlempar keluar dari alas


|

96


segera di pungut kembali oleh petani. Bentuk umbi hasil perajangan adalah dalam bentuk cacah (tidak beraturan). Sedangkan pada Kabupaten Bantul sarana perajang yang digunakan tidak sesuai dengan standar putaran (rpm) alat perajang lambat, pisau kurang tajam, luas alas perajang sempit, dan kurang terampilnya operator. Bentuk rajangan

beraturan

(chips), karena menggunakan sarana perajang umpan satu persatu). 4.

Susut Pengeringan Proses pengeringan adalah proses untuk menurunkan kadar air umbi, baik bentuk chips maupun gaplek gelondong sampai kadar air tertentu dan siap untuk disimpan. Susut pengeringan dihitung berdasarkan selisih bobot (kehilangan massa umbi yang tercecer) selama pengeringan umbi. Hasil Pengukuran dan perhitungan susut hasil pengeringan secara rata-rata disajikan pada tabel berikut : Tabel 23 : Rata-Rata Persentase Susut Pengeringan Ubikayu Tahun 2015 Provinsi/ Kabupaten/Kota

Varietas

Sumatera Utara a Kab. Deli Serdang *) Manggu (lokal) b Kab. Serdang Bedagai Samareta, Lampung D.I.Yogyakarta a Kab. Bantul Uncek, Mentega b Kab. Gn.Kidul *)


Rata-Rata

Susut Pengeringan (%) 7.35 7.06 3.76 4.80 5.74

Ket : *) Umbi Gaplek

Besaran susut pengeringan rata-rata 5,74 %. Perhitungan susut pengeringan menggunakan rumus konversi kadar air konstan (14 %). Kabupaten

Deli Serdang mempunyai angka besaran

susut pengeringan tertinggi 7,35 %, Kabupaten Serdang


|

97


Bedagai 7,06 %. Kabupaten Bantul 3,76 % dan Kabupaten Gn.Kidul

4,80 %

Pengeringan menggunakan alas terpal saat proses pengeringan, namun pada saat penjemuran kurang terkontrol (banyak dimakan ternak peliharaan antara lain ayam dan bebek) serta pada saat pembalikan chips/gaplek banyak yang terlempar/ keluar dari terpal dan tidak dipungut kembali 5.

Susut Penyimpanan Susut penyimpanan adalah besarnya umbi yang tercecer selama proses penyimpanan berupa chips/ gaplek. Hasil Pengukuran dan perhitungan susut hasil penyimpanan secara rata-rata disajikan pada tabel berikut : Tabel 24 : Rata-Rata Persentase Susut Penyimpanan Ubikayu Tahun 2015 Provinsi/ Kabupaten/Kota

Susut Penyimpanan (%)

Varietas

Sumatera Utara a Kab. Deli Serdang Manggu (lokal) b Kab. Serdang Bedagai Samareta, Lampung D.I.Yogyakarta a Kab. Bantul **) Uncek, Mentega b

Kab. Gn.Kidul **)

0.51 1.06 -


-

Rata-Rata

0.79

Ket : **) dalam proses penyimpanan 3-4 bulan

Besaran susut penyimpanan sementara rata-rata sebesar 0,79%.

Pengukuran

berdasarkan

berat

susut sebelum

penyimpanan

chips

dan

penyimpanan.

sesudah

diukur

Penyimpanan gaplek dihitung berdasarkan berat gaplek sebelum dan sesudah penyimpanan dilakukan. Susut penyimpanan disebabkan karena dimakan hama gudang, sistem curah dan pengemasan

yang

tidak

benar

serta

kondisi

tempat

penyimpanan yang tidak kering. Rekapitulasi Susut Pascapanen Ubikayu disajikan pada tabel berikut : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

98


Tabel 25

:

Tahap Penanganan Pascpanen a b c d e

Panen Pengupasan Perajangan Pengeringan Penyimpanan

Rekapitulasi Susut Pascapanen Ubikayu tahun 2015. Susut Hasil (%) Rata-Rata Provinsi Sumatera Utara Provinsi D.I. Yogyakarta Kab. Deli Serdang Kab. Serdang Bedagai Kab. Bantul Kab. Gn.Kidul (gaplek) (chips) (chips) (gaplek) (%) 2.36 1.73 2.41 1.17 1.92 4.11 4.63 2.14 1.80 3.17 * 1.11 5.06 * 3.08 7.35 7.05 3.76 4.80 5.74 0.51 1.06 ** ** 0.39

Total

14.30

Ket : *) Tidak tersedia data karena tidak ada proses perajangan (berupa gaplek glondong) **) Dalam proses penyimpanan 3 - 4 bulan

Susut

pascapanen

pengupasan,

ubikayu

mulai

perajangan/pembelahan,

dari

tahap

pengeringan

panen, dan

penyimpanan sebesar 14,30 %. Susut terbesar pada tahap pengeringan/penjemuran sebesar 5,74 % dan pada tahap panen sebesar 3,17 %. Tingginya susut pada saat pengeringan/ penjemuran disebabkan saat melakukan pembalikan chips banyak yang terjatuh dan tidak dipungut kembali, banyaknya hewan peliharaan (ayam dan bebek) dalam lokasi penjemuran sehingga saat chips dijemur banyak yang dimakan hewan, sementara tingginya susut tercecer pengupasan disebabkan bukan karena proses pengupasan yang kurang baik dan benar, tetapi lebih karena cara pemotongan ke dua ujung umbi yang kurang benar sehingga banyak daging umbi ikut terbuang/ terpotong. Untuk menekan susut pemanenan, perlu dilengkapi/dibantu sarana panen (pengungkit). Untuk perajangan sarana perajang yang digunakan sudah baik hanya saja pelaku perajangan belum berpengalaman serta putaran alat perajangan (RPM) terlalu rendah, sehingga menghasilkan susut perajangan yang rendah sebesar 1,54 %.


|

99


8.

Pembinaan Pilot Project SIPP Ubikayu Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Pengembangan tepung mocaf dengan sistem cluster untuk meningkatkan kesejahteraan petani ubikayu di kawasan sentra produksi ubikayu mulai dirintis pemerintah untuk mendukung pertanian bioindustri. Pada tahun 2014, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan berupa fasilitasi sarana paket produksi chips dan tepung pada 3 lokasi berbeda di Kabupaten Cianjur yaitu paket produksi chips di Kecamatan Sindangbarang dan Kecamatan Cibinong, serta paket produksi tepung di Kecamatan Cidaun. Fasilitasi Pengembangan Ubikayu merupakan salah satu Pilot Project Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) yang dilakukan melalui bentuk Dukungan Manajemen Peningkatan Kapasitas SDM Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani Penerima Bantuan Program SIPP di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBN TA 2015. Sistem cluster yang direncanakan akan diterapkan pada kegiatan SIPP 2015–2045 memerlukan sistem kerjasama yang baik antar cluster chips dan pusat produksi tepung. Dukungan pendampingan dari Pusat, dinas pertanian provinsi sampai BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) setempat menjadi hal yang sangat penting. Dibutuhkan SDM yang memahami cara produksi chips dan tepung secara baik dan benar, cara mengelola usaha, opersionalisasi sarana yang ada, pemasaran, dan penanganan limbah produksi. Sebagai program daerah yang tentunya akan didukung oleh pemerintah daerah setempat, maka berbagai dukungan infrastruktur juga berpotensi untuk diakses. Pemerintah daerah memiliki asset berupa lahan dan prasarana yang bisa dipinjam atau dihibahkan. Dukungan infrastruktur yang dibutuhkan mulai dari lahan untuk pembangunan gudang dan rumah produksi, serta sekretariat/perkantoran dan kendaraan. Selain itu, dukungan

riset


juga |

bisa

diperoleh

dari

Badan

Penelitian

dan 100


Pengembangan Daerah setempat yang ada di setiap level provinsi. Oleh sebab itu, dilakukan pembinaan yang terus menerus dari tingkat Pusat maupun Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat tani disekitarnya. Diharapkan dengan adanya fasilitasi tersebut, kelompok tani dapat bekerja sama dengan semua instansi terkait di daerah termasuk dengan pedagang, perusahaan, maupun swasta lainnya pada bidang usaha seperti pembelian, pemrosesan, pengolahan dan penjualan komoditi ubikayu yang diproduksi di wilayah setempat maupun diwilayah plasma dengan

mempertimbangkan

analisa

kelayakan

usaha

sehingga

menguntungkan dan berkelanjutan. Pendekatan kegiatan dalam upaya mewujudkan gapokan/poktan sebagai “pemilik-pelaku-penentu”

dalam

pengelolaan

agribisnis

khususnya

pengelolaan komoditi ubikayu memerlukan suatu tahapan kegiatan, sehingga

petani

Pendekatan

berproses

program

sesuai

dan/atau

dengan

kegiatan

sosial

dengan

budaya

lokal.

mengutamakan

petani/sumberdaya lokal akan memberikan jaminan terjadinya perubahan pola perilaku seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan skill kelompok tani melalui kegiatan pendampingan, sehingga pelaksanaan program dapat keberlanjutan. Tahap kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok dilakukan di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota antara lain dengan fokus perencanaan produksi berupa penetapan/pemilihan varietas yang akan dibudidayakan, konsolidasi blok produksi dalam kawasan (Kecamatan Cidaun, Kecamatan Cibinong, dan Kecamatan Sindangbarang) untuk menjamin kesinambungan pasokan bahan baku tepung, peningkatan produktivitas,

kemampuan

penanganan

pascapanen

ubikayu,

pengembangan pemanfaatan mocaf dan kerjasama usaha, serta pengembangan produk samping lainnya (pakan, pupuk organik dan bioenergi).

Tahapan

kegiatan

penguatan

kapasitas

kelembagaan

kelompok sebagai berikut:


|

101


a. Pusat 1)

Penyusunan Pedoman Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Gabungan Kelompok Tani/ Kelompok Tani di lokasi Pilot Project SIPP 2015 - 2045.

2)

Penyusunan Panduan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Gabungan Kelompok Tani/ Kelompok Tani di lokasi Pilot Project SIPP 2015 - 2045.

3)

Penyusunan Modul Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Gabungan Kelompok Tani/ Kelompok Tani di lokasi Pilot Project SIPP 2015 – 2045.

4)

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilot Project SIPP Tahun 2015.

b. Provinsi 1)

Sosialisasi

Penerapan

Penanganan

Pascapanen

Ubikayu

Sesuai GHP di lokasi Pilot Project SIPP 2015 – 2045.

c.

2)

Pembinaan dan Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan.

3)

Temu Usaha dan Kemitraan.

Kabupaten 1)

Pembinaan dan Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan.

2)

Pembekalan

Teknis/Apresiasi

Petugas

dan

Gabungan

Kelompok Tani/Kelompok Tani :

3)

a)

Apresiasi Perencanaan Produksi

b)

Apresiasi Produksi Chips dan Tepung

c)

Apresiasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok

Pendampingan Produksi Chips dan Tepung.

Pada proses pelaksanan Pembinaan Pilot Project SIPP Ubikayu Kabupaten Cianjur terdapat kendala sebagai berikut : 1)

Kelompok tani masih memerlukan pendampingan dalam proses pengolahan agar mutu hasil produksinya dapat sesuai standar mutu


|

102


yang telah ditetapkan dalam SNI karena petani penerima bantuan belum pernah melakukan proses produksi sebelumnya. 2)

Kegiatan usaha produksi chips dan tepung umumnya masih terkendala oleh terbatasnya bahan baku di lokasi SIPP, tingginya harga bahan baku saat ini, dan terbatasnya permodalan.

3)

Masih terkendala proses pengeringan terutama saat ini memasuki musim hujan. Alat pengering yang diberikan belum mampu bekerja optimal.

4)

Pengelolaan usaha belum dilaksanakan secara bersama (Cibinong), administrasi poktan belum tertib dan perangkat organisasi poktan yang terbentuk belum sepenuhnya berfungsi optimal.

5)

Kendala pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Cidaun disebabkan pengunduran diri Gapoktan Mitra Usaha.

Hal ini mengakibatkan

proses produksi berhenti dan alat tidak dimanfaatkan. Gapoktan lain di Cidaun menyatakan berminat untuk mengelola alat-alat tersebut. Upaya Tindak Lanjut yang dilakukan sebagai berikut : 1)

Diperlukan rancangan pembinaan secara berkelanjutan kepada Poktan untuk menguatkan kapasitas SDM kelompok tani dari aspek manajemen pengelolaan usaha dan peningkatan pengetahuan pengolahan berbasis ubikayu sehingga poktan dapat melakukan derivasi produk.

2)

Akan dikirimkan surat kepada BPTP dan Disperindag Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pembinaan kelompok tani di Lokasi SIPP.

3)

Perlu dialokasikan anggaran untuk kegiatan apresiasi perencanaan produksi,

penanganan

pascapanen

dan

pengolahan

serta

penguatan kelembagaan, selain itu alokasi dana pendampingan kelompok tani untuk petugas penyuluh. 4)

Poktan/gapoktan agar berupaya secara mandiri dan menguatkan/ mendorong

peran

serta

anggota

kelompok

lainnya

dalam

pengelolaan usaha. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

103


5)

Pemerintah

akan

terus

mendukung

pengembangan

usaha

poktan/gapoktan dan pemasaran produk yang dihasilkan serta mengoptimalkan peran serta instansi terkait seperti BPTP dan Disperindag dalam membina poktan/gapoktan. 6)

Telah disampaikan kepada BP3K Cidaun agar permasalahan yang terjadi diselesaikan secara intern antara BP3K Cidaun dan poktan/gapoktan setempat.

7)

Hasil musyawarah agar segera dilaporkan ke Dinas Pertanian Kabupaten dan secara berjenjang ke Provinsi dan Pusat.

8)

Permasalahan harus segera diselesaikan karena akan berpengaruh terhadap arus investasi dan keberlanjutan program lainnya

9.

Pendampingan Fasilitasi Pascapanen Dalam Mendukung Kawasan. Dalam mendukung kegiatan pengembangan kawasan tanaman pangan tahun 2015, Direktorat Budidaya Serealia telah menetapkan kawasan jagung di 7 provinsi, pada 7 kabupaten. Fasilitasi Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) adalah 1.500 Ha. Kawasan jagung ini diharapkan akan menghasilkan produksi yang memenuhi skala ekonomis, produksi sekali panen minimum 3.000 ton dan terkonsentrasi pada satu kawasan, untuk memudahkan penanganan dan pemasaran. Kabupatentersebut diharapkan akan menjadi stimulasi perkembangan kawasan baru produksi jagung. Dukungan Sarana Pascapanen yang diberikan untuk mendukung kawasan sebagai berikut : 1)

Corn Sheller per unit senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sebanyak 42 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten.

2)

Vertical Dryer Jagung + Crusher + bangunan per unit senilai Rp. 958.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) sebanyak 29 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten. Vertical Dryer sehargaRp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima


|

104


juta rupiah) dan Crusher seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) serta bangunan seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima

puluh

juta

rupiah)

termasuk

biaya

perencanaan

dan

pengawasan. 3)

Corn Combine Harvester per unit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebanyak 8 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan harus dijadikan perhatian dalam kegiatan pencapaian pengembangan kawasan tanaman pangan sebagai berikut : 1)

Komoditas tanaman pangan selalu dihadapkan dengan harga hasil produksi yang murah di saat panen dan harga tinggi di saat musim paceklik. Demikian juga halnya yang terjadi pada komoditas jagung sehingga dibutuhkan adanya jaminan kepastian harga pada saat panen. Harga yang kompetitif akan menguntungkan petani dan menstimulan petani untuk terus meningkatkan produksi dan mempertahankan kualitas hasil panen.

2)

Harga jagung pipilan yang memenuhi standar pabrikan atau standar nasional tidak memberikan pendapatan lebih bagi petani. Petani jagung cenderung untuk tidak memperhatikan kualitas produknya sehingga kualitas jagung pipilan kering masih belum optimal dalam memenuhi standar kebutuhan industri pakan ternak.

3)

Pemasaran hasil produk juga merupakan kendala bagi petani. Hasil panen langsung dijual ke tengkulak dikarenakan lokasi industri pakan ternak yang umumnya relatif cukup jauh. Harga ditentukan oleh tengkulak dan tidak ada posisi tawar yang menguntungkan bagi petani. Kondisi tersebut di atas telah menyebabkan pendapatan usahatani Jagung belum mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan para petani jagung.

4)

Pemberian sarana pascapanen jagung memberikan dampak positif bagi petani, terutama dalam hal kelangkaan tenaga kerja. Namun,


|

105


pemanfaatannya tidak dalam kurun waktu yang panjang. Hal ini disebabkan petani belum mampu mengadopsi tenologi sarana pascapanen tersebut. Pelatihan dan kursus bagi petani sangat dibutuhkan. Selain itu, spesifikasi sarana pascapanen harus menyesuaikan

dengan

tipologi

lahan

dan

keadaan

wilayah

setempat. Tindak Lanjut Hasil kunjungan sebagai berikut: 1)

Peningkatan produksi terutama di daerah kawasan jagung tidak hanya didukung dengan sarana pascapanen tetapi juga disertai dengan dukungan pasar dan jaminan harga yang kompetitif.

2)

Pemberian sarana pascapanen jagung harus disertai dengan pelatihan selain pelatihan yang dilakukan oleh pabrikan/produsen.

3)

Sarana pascapanen jagung yang diberikan mempunyai spesifikasi yang sesuai dengan keadaan wilayah.

4)

Kampanye peningkatan kualitas

hasil produksi harus terus

dilakukan karena persaingan produk tidak hanya dengan produsen dalam negeri namun juga produsen luar negeri. 10.

Pembinaan dalam Rangka UPSUS Peningkatan PJK Tahun 2015. Permasalahan substantif yang dihadapi dalam percepatan pencapaian swasembada pangan antara lain: (1) alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian; (2) rusaknya infrastruktur/ jaringan irigasi; (3) semakin berkurangnya dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian serta kurangnya peralatan mekanisasi Pertanian (alat dan mesin pertanian); (4) masih tingginya susut hasil (losses); (5) belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta belum memenuhi enam tepat (tepat waktu, jumlah,kualitas, jenis, harga, dan lokasi; (6) lemahnya permodalan petani, (7) harga komoditas pangan jatuh dan sulit memasarkan hasil pada saat panen raya.


|

106


Presiden RI melalui Program Nawacita telah menetapkan target swasembada padi, jagung dan kedelai pada Tahun 2017. Program Upaya Khusus (Upsus) peningkatan produksi padi jagung kedelai tahun 2015 telah digulirkan oleh Kementerian Pertanian sebagai dukungan terhadap program Nawacita bidang Kedaulatan Pangan. Program Upsus diwujudkan

dalam

dukungan

beberapa

program

kegiatan

yang

dialokasikan bagi kawasan dan non kawasan sentra tanaman pangan di seluruh Indonesia. Adapun target produksi yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah produksi padi 73,40 juta ton dengan pertumbuhan 2,21%/tahun,

jagung

20,33 juta

ton dengan

pertumbuhan

5,57

persen/tahun, dan kedelai 1,50 juta ton dengan pertumbuhan 60,81 persen/tahun. Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Pertanian

No.

1243/Kpts/OT.160/12/2014 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi Jagung Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya, Direktur Pascapanen telah ditunjuk

menjadi

Koordinator

Kelompok

Kerja

Upaya

Khusus

Peningkatan Produksi Padi Jagung Kedelai Provinsi Sumatera Selatan. Dalam dinamika pembangunan Provinsi Sumatera Selatan semakin maju dan berkembang, tantangan pembangunan dalam lima tahun mendatang (2013-2018)

adalah

melakukan

transformasi

dan

akselerasi

pembangunan agar dapat mengatasi berbagai masalah terutama belum optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik; belum terpadunya pengelolaan prasarana dan sarana transportasi, sanitasi dan energi; belum optimalnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; belum tuntasnya penanganan kemiskinan dan pengangguran; serta belum meratanya pembangunan antara daerah kabupaten/kota. Berbagai tantangan tersebut perlu dipecahkan secara dini, terpadu, terencana dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan prioritas pembangunan di setiap wilayah kabupaten/kota. Cakupan kegiatan pertanian yang ada di Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas beberapa jenis kegiatan yang dikelompokkan dalam beberapa Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

107


sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Untuk sektor tanaman pangan, Sumatera Selatan memiliki lawan sawah seluas 781.595 ha yang terdiri dari lahan sawah yang ditanami padi seluas 612.424 dan lahan sawah yang tidak ditanami padi seluas 169.171 ha. Lahan sawah yang ditanami padi terdiri dari lahan sawah irigasi seluas 107.656 ha, lahan sawah tadah hujan seluas 90.970 ha, lahan sawah pasang surut seluas 217.166, dan lahan sawah rawa lebak seluas 196.632 ha. Saat ini lahan sawah abadi di Sumatera Selatan seluas 752.150 ha, terdiri atas 399.521 ha atau 55 persen lahan sawah irigasi 113.655 ha atau 15 persen lahan sawah pasang surut, sawah lebak dan sawah tadah hujan dan sisanya 238.974 ha atau 30 persen adalah lahan sawah yang belum ditanami. PembinaanUPSUS Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai kami lakukan di Provinsi Sumatera Selatan dan telah menempatkan Sumatera Selatan sebagai Provinsi peringkat ke 2 dengan peningkatan produksi padi terbesar setelah Provinsi Aceh. Sedangkan produksi jagung dan kedelai

mengalami

peningkatan

terbesar

se

Indonesia.

Berikut

perkembangan program UPSUS PJK Provinsi Sumatera Selatan: a.

Padi 1)

Luas Tanam Padi Periode Oktober 2014 - Maret 2015 seluas 457.060 ha, atau 89,94 persen dari target seluas 508.211 ha, dengan sisa luas tanam seluas 51.151 ha.

2)

Luas Tanam Padi Periode April - September 2015 seluas 437.160 ha, atau 71,79 persen dari target seluas 608.933 ha, dengan sisa luas tanam seluas 171.773 ha.

3)

Total Luas Tanam Padi Periode Oktober 2014 - September 2015 seluas 894.220 ha atau 80,05 persen dari target seluas 1.117.144 ha dengan sisa luas tanam seluas 222.924 ha.

4)

Luas Tanam Padi Periode Oktober 2015 - Maret 2016 seluas 38.523 ha, atau 7,25 persen dari target seluas 531.588 ha, dengan sisa luas tanam seluas 493.065 ha.


|

108


5)

Luas Panen Padi Periode Januari - Desember 2015 hingga minggu ke II November 2015 seluas 831.706 ha atau 102,56 persen dari luas panen tahun 2014 seluas 810.900 ha.

6)

Produksi Padi Periode Januari - Desember 2015 hingga minggu ke II November 2015 sebesar 3.979.901 ton atau 85,05 persen dari target sebesar 4.679.387 ton.

7)

Total Produksi Padi Periode Januari - Desember 2015 diperkirakan sebesar 4.259.104 ton (ARAM II) atau 116,04 persen dari produksi tahun 2014 sebesar 3.670.435 ton.

b.

Jagung 1)

Luas Tanam Jagung Periode Oktober 2014 -Maret 2015 seluas 13.214 ha, atau 70,53 persen dari target seluas 18.374 ha, dengan sisa luas tanam seluas 5.520 ha.

2)

Luas Tanam Jagung Periode April - September 2015 seluas 38.214 ha, atau 67,32 persen dari target seluas 56.768 ha, dengan sisa luas tanam seluas 18.554 ha.

3)

Total Luas Tanam Jagung Periode Oktober 2014 - September 2015 seluas 51.428 ha atau 68,11 persen dari target seluas 75.502 ha dengan sisa luas tanam seluas 24.075 ha.

4)

Luas Tanam Jagung Periode Oktober 2015 - Maret 2016 seluas 452 ha, atau 2,49 persen dari target seluas 18.181 ha, dengan sisa luas tanam seluas 17.729 ha.

5)

Luas Panen Jagung Periode Januari - Desember 2015 hingga minggu ke II November 2015 seluas 43.957 ha atau 137,63 persen dari luas panen tahun 2014 seluas 31.939 ha.

6)

Produksi Jagung Periode Januari - Desember 2015 hingga minggu ke II November 2015 sebesar 277.030 ton atau 67,95 persen dari target sebesar 407.671 ton.


|

109


7)

Total Produksi Jagung Periode Januari - Desember 2015 diperkirakan sebesar 314.605 ton (ARAM II) atau 163,88 persen dari produksi tahun 2014 sebesar 191.974 ton.

c.

Kedelai 1)

Luas Tanam Kedelai Periode Oktober 2014 -Maret 2015 seluas 1.998 ha, atau 57,36 persen dari target seluas 3.483 ha, dengan sisa luas tanam seluas 1.485 ha.

2)

Luas Tanam Kedelai Periode April - September 2015 seluas 10.439 ha, atau 57,30 persen dari target seluas 18.219 ha, dengan sisa luas tanam seluas 7.780 ha.

3)

Total Luas Tanam Kedelai Periode Oktober 2014 - September 2015 seluas 12.437 ha atau 57,31 persen dari target seluas 21.702 ha, dengan sisa luas tanam seluas 9.205 ha.

4)

Luas Tanam Kedelai Periode Oktober 2015 - Maret 2016 seluas 110 ha, atau 3,44 persen dari target seluas 3.194 ha, dengan sisa luas tanam seluas 3.084 ha.

5)

Luas Panen Kedelai Periode Januari - Desember 2015 hingga minggu ke II Nopember 2015 seluas 9.769 ha atau 134,99 persen dari luas panen tahun 2014 seluas 7.237 ha.

6)

Produksi Kedelai Periode Januari - Desember 2015 hingga minggu ke II Nopember 2015 sebesar 17.002,98 ton atau 72,05 persen dari target sebesar 23.598 ton.

7)

Total Produksi Kedelai Periode Januari - Desember 2015 diperkirakan sebesar 19.197 ton (ARAM II) atau 152,96 persen dari produksi tahun 2014 sebesar 12.550 ton.


|

110


11.

Pengawalan Dukungan Sarana Pascapanen TP (APBN-P) Dalam rangka mendukung upaya khusus pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai, maka Pemerintah memberikan dukungan fasilitasi bantuan sarana pascapanen tanaman pangan dari dana APBN-P TA 2015 dalam bentuk sarana pascapanen tanaman pangan berupa penyediaan sarana Combine Harvester Kecil sebanyak 3.056, Vertical Dryer padi kapasitas 3,5 – 6 ton + bangunan/rehap sebanyak 166 unit, Corn Sheller sebanyak 2.088 unit, vertical dryer jagung kapasitas 3,5 – 6 ton + bangunan/rehab sebanyak 207 unit dan Power Thresher Multiguna sebanyak 1.836 unit, Combine Harvester Besar sebanyak 125 unit, flat bad dryer sebanyak 6 unit dan Corn Combine Harvester sebanyak 11 unit. Diharapkan dengan bantuan sarana pascapanen tersebut akan dapat membantu petani pada proses penanganan panen, mengamankan produksi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani Pengawalan dan monev pelaksanaan dukungan sarana pascapanen tanaman pangan (APBN-P) tahun 2015 antara lain: 1.

Melakukan pengawalan dan monitoring bantuan sarana pascapanen tanaman pangan tahun 2015 yang bersumber dari APBN-P 2015.

2.

Memperoleh informasi mengenai permasalahan dalam kegiatan pascapanen tanaman pangan.

3.

Melakukan evaluasi sebagai bahan untuk perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2016.

Pengawalan dan monitoring sarana pascapanen tanaman pangan pada dana APBN-P 2015 diperoleh hasil sebagai berikut : 1.

Pengawalan dan monev bantuan sarana pascapanen tanaman pangan pada dana APBN-P 2015 dilaksanakan pada 27 (dua puluh tujuh) provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Barat, Bengkulu, Gorontalo, Bangka Belitung, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur,


|

111


Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, Papua. 2.

Jumlah bantuan sarana pascapanen APBN-P 2015 setelah revisi DIPA 13 November 2015 sebanyak 7.499 unit, terdiri dari combine harvester kecil sebanyak 3.060 unit, vertical dryer padi kapasitas 3,5 – 6 ton + bangunan/rehab sebanyak 166 unit, corn sheller sebanyak 2.088 unit, vertical dryer jagung kapasitas 3,5 – 6 ton + bangunan/rehab sebanyak 207 unit,

power thresher multiguna

sebanyak 1.836 unit, combine harvester besar sebanyak 125 unit, flat bed dryer sebanyak 6 unit dan corn combine harvester sebanyak 11 unit. 3.

Bantuan sarana pascapanen Combine Harvester kecil sebanyak 3.060 unit dialokasikan di 32 provinsi, realisasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) 3.060 unit (100%), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.345.821.132.634,- (87,32%), penghematan/efisiensi Rp. 50.227.089.366,-.

4.

Bantuan sarana pascapanen Vertical Dryer Padi (kap. 3,5-6 ton) + bangunan/rehab bangunan dryer sebanyak 166 unit dialokasikan di 22 provinsi, realisasi BASTB 165 unit (99,40%), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.129.572.289.570,- (87,71%), penghematan /efisiensi Rp. 24.401.411.430,-, sisa mati/tidak terserap Rp. 815.000.000,-.

5.

Bantuan sarana pascapanen Vertical Dryer Jagung (kap. 3,5-6 ton) + bangunan/rehab bangunan dryer sebanyak 207 unit dialokasikan di 21 provinsi, realisasi BASTB 205 unit (99,03%), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.163.442.909.522,(85,61 %), penghematan /efisiensi Rp. 24.077.455.921,- dan sisa mati/tidak terserap Rp. 3.399.973.557,-.


|

112


6.

Bantuan sarana pascapanen Corn Sheller sebanyak 2.088 unit dialokasikan di 31 provinsi, realisasi BASTB 2.088 unit (100%), Surat

Perintah

Pencairan

Rp.50.392.031.768,-

Dana

(81,49%),

(SP2D)

sebesar

penghematan/efisiensi

Rp. 11.448.991.232,-. 7.

Bantuan sarana pascapanen Power Thresher Multiguna sebanyak 1.836 unit dialokasikan di 30 provinsi. Realisasi BASTB 1.646 unit (89,65%), Surat

Perintah

Rp.38.963.462.015,-

Pencairan

(73,18%),

Dana

(SP2D)

sebesar


Rp.

8.945.487.985,- dan sisa mati/tidak terserap Rp. 5.336.137.000,-. 8.

Bantuan sarana pascapanen Combine Harvester Besar sebanyak 125 unit dialokasikan di 3 provinsi, realisasi BASTB 70 unit, dan Surat

Perintah

Pencairan

Rp.47.149.820.000,-

Dana

(93,78%),

(SP2D)

sebesar


Rp. 3.128.160.000,-. 9.

Bantuan sarana pascapanen Flat Bed Dryer sebanyak 6 unit dialokasikan di 1 provinsi realisasi BASTB 6 unit (100%), Surat Perintah

Pencairan

Dana (SP2D) sebesar Rp.4.146.040.000,-

(97,79 %), penghematan/efisiensi Rp. 93.860.000,-. 10. Bantuan sarana pascapanen Corn Combine Harvester sebanyak 11 unit dialokasikan di 2 provinsi, realisasi BASTB 11 unit (100%), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.3.746.750.000,(98,41 %), penghematan /efisiensi Rp. 60.400.000,-. 11. Berdasarkan revisi sisa hasil penghematan tanggal 13 November 2015 terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan dukungan sarana pascapanen tanaman pangan sumber dana APBN-P sebesar Rp. 83.160.802.000,- sehingga total anggaran Direktorat Pascapanen

Tanaman

Pangan

sumber

APBN-P

menjadi

Rp. 927.836.427.000,- (semula Rp. 844.675.625.000,- naik 9,85%) yang terdiri dari anggaran kegiatan dukungan fasilitasi bantuan sarana

pascapanen


|

sebesar

Rp.

915.168.402.000,-

(semula 113


Rp. 832.350.000.000,- naik 8,28%) dan pembinaan/monev sebesar Rp. 12.668.025.000,- (semula Rp. 12.325.625.000,- naik 2,78%). Realisasi fisik dukungan fasilitasi bantuan sarana pascapanen tanaman pangan sebesar 7.306 unit (97,43%) dari target 7.449 unit, sedangkan

realisasi

Rp.783.234.435.509 Rp. Rp.

915.168.402.000,784.764.409.066,-.

keuangan

(SP2D)

(85,58%) dan

99,81%

Dari

sebesar

terhadap terhadap

realisasi

nilai

tersebut

pagu kontrak terdapat

penghematan/efisiensi sebesar Rp. 122.382.855.934,- (13,37%) dari pagu

dan

terdapat

sisa

mati/tidak

terserap

sebesar

Rp. 9.551.110.557 (1,04)% terhadap pagu. Seiring berjalannya kegiatan, dari penghematan anggaran yang ada terdapat revisi anggaran penghematan sehingga terdapat realisasi penambahan alat berupa 6 unit Combine Harvester Kecil (Provinsi Lampung), 44 unit Combine Harvester Besar (Provinsi Lampung 25 unit dan Provinsi Sulawesi Tengah 19 unit). Dengan adanya revisi anggaran penghematan, maka realisasi fisiknya sebesar 7.356 unit (98,09%) dari target 7.499 unit. Sedangkan realisasi keuangan (SP2D) sebesar Rp. 798.494.198.941 (87,25%) terhadap pagu, 99,81% terhadap nilai kontrak Rp. 800.024.172.498,-, dan sisa penghematan/efisiensi sebesar Rp. 115.144.229.502,- (12,58) terhadap pagu dan terdapat sisa mati/tidak terserap sebesar Rp. 9.551.110.557 (1,04%) terhadap pagu.

F.

Rapat Koordinasi Pascapanen 1.

Rapat Koordinasi Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan a)

Rapat Koordinasi Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan (APBN Refocusing Jagung) Tahun 2015. Rapat koordinasi pascapanen merupakan media untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah terhadap kebijakan dan program


|

114


dari Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. Dengan adanya kesamaan persepsi ini diharapkan akan menimbulkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan

pada

tanggal

25-27

Februari

2015

menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku, BadanPenyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kabupaten Gowa – Provinsi Sulawesi Selatan. Pertemuan diawali dengan sambutan selamat datang oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, dilanjutkan Sambutan Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang diwakili oleh Direktur Pascapanen Tanaman Pangan, dan sekaligus membuka Acara Pertemuan. Narasumber pertemuan berasal dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan;

Sekretaris

Executive

Asosiasi

Gabungan

Pengusaha Makanan Ternak (GPMT); Direktorat Budidaya Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; dan Kelompok Tani Tani Karya pengguna Corn Combine Harvester dari Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Peserta pertemuan berasal dari Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staf yang menangani kegiatan pascapanen dan produksi tanaman pangan pada Dinas Pertanian Provinsi di 32 Provinsi dan 20 Kabupaten/Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan; 1 Kabupaten

dari

Provinsi

Riau(Kabupaten

Indragiri

Hulu);

1

Kabupaten dari Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten OKI); 1 Kabupaten dari Sulawesi Tengah (Kabupaten Toli-toli); 3 Kabupaten dari Provinsi Papua Barat (Kabupaten Nabire, Manokwari, Sorong); 12 produsen/pabrikan sarana pascapanen tanaman pangan;serta staf lingkup Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.


|

115


Berdasarkan materi dan hasil diskusi pada Pertemuan Koordinasi diperoleh poin-poin penting sebagai berikut : 1)

Salah satu strategi dalam upaya mencapai target

produksi

tanaman pangan tahun 2015, dilakukan melalui pengamanan produksi tanaman pangan khususnya penanganan pascapanen yang baik dan benar di tingkat petani. Kegiatan ini penting karena mempunyai peranan yang besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional (National Food Security). 2)

Penanganan pascapanen memiliki peranan secara langsung dalam menurunkan susut hasil, mempertahankan mutu hasil dan meningkatkan nilai tambah, daya saing serta pendapatan petani. Sedangkan secara tidak langsung, untuk masa yang akan datang memberikan dukungan terhadap pangan nasional.

3)

Dalam

rangka

mengupayakan

pangan

maka tahun 2015

pencapaian

swasembada

ini kegiatan bantuan sosial

pascapanen difokuskan pada sarana pascapanen jagung yang dialokasikan pada daerah kawasan jagung dan non kawasan (reguler). Sarana bansos jagung untuk kawasan terdiri : 1) Corn Sheller

(pemipil jagung) sebanyak 42 unit dialokasikan di 7

provinsi, 7 kabupaten; 2) Vertical dryer jagung + bangunan sebanyak 29 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten; Corn combine harvester (mesin pemanen jagung) sebanyak 8 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten. Sarana bansos jagung untuk regular

terdiri :

1) Corn sheller (pemipil jagung)

sebanyak 90 unit dialokasikan di 28 Provinsi, 80 Kabupaten; 2) Flat bed dryer + bangunan sebanyak 35 unit dialokasikan di 21 Provinsi, 35 Kabupaten; 3) Corn combine harvester (mesin pemanen jagung) sebanyak 7 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten; 4) Power thresher multiguna

(mesin perontok

serbaguna) sebanyak 1 unit dialokasikan di 1 Provinsi, 1 kabupaten. Bantuan sarana pascapanen tersebut merupakan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer barang kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

116


Gapoktan/Poktan

dengan

sistem

pengadaan

oleh

Tim

Pengadaan Barang/Jasa dimasing-masing Dinas Pertanian Provinsi. 4)

Pelaksanaan kegiatan pascapanen tanaman pangan khususnya jagung tahun 2015 perlu diatur dalam Pedoman Teknis Pengelolaan Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun 2015 sehingga proses penetapan CPCL kelompoktani penerima bantuan sesuai kebutuhan kelompok sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5)

Pedoman Teknis Pengelolaan Bantuan Sarana Pascapanen Jagung yang diterbitkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan segera dijabarkan menjadi Petunjuk Pelaksanaan ditingkat Provinsi dengan menjabarkan spesifikasi teknis minimal yang diperlukan dan ketentuan teknis disesuaikan dengan kondisi setempat.

6)

Pada saat proses pengadaan barang perlu diperhatikan prinsipprinsip dasar terhadap akuntabel, efisien, efektif, transparan, terbuka, dan tidak diskiminatif dan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian

Negara/Lembaga

137/Permentan/

dan

OT.140/12/2014

Permentan tentang

Nomor Pedoman

Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 sedangkan proses pengadaan akan diupayakan melalui e-catalog, maka bantuan sosial sarana pascapanen tanaman pangan pada tahun 2015 berupa transfer barang

yang

ketentuan

pengadaannya

sesuai

dengan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

117


7)

Tim

Pengadaan

Barang/Jasa

ditingkat

Provinsi

agar

memperhatikan spesifikasi teknis minimal (SNI/test report) yang ada di Pedoman Teknis dan materi/keaslian dalam pengadaan, juga memperhatikan jaminan pelayanan purna jual, jaminan pelayanan suku cadang barang minimal 1 - 2 tahun, dan sertifikat

pelatihan

operator

sarana

pascapanen

dari

produsen/pabrikan. 8)

Setiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan agar dalam pengembangkan sistem pengelolaan pascapanen dapat melakukan pemetaan dan kondisi pascapanen dalam rangka penerapan konsep penanganan pascapanen yang baik dan benar, sehingga akan diperoleh sasaran program penanganan pascapanen yang tepat.

9)

Bansos dan pemberdayaan sosial Ditjen Tanaman Pangan dialokasikan kepada kelompok tani dengan akun 57 dalam bentuk transfer barang.

10) Tahapan kegiatan pengadaan perlu dilakukan pembobotan untuk

kegiatan

sosialisasi,

pembuatan

pedoman/petunjuk

teknis, pengadaan, penetapan pemenang, penyaluran dan pemanfaatan bansos. 11) Penerima bantuan sarana pascapanen tanaman pangan pada APBN-P tahun 2015 wajib dilengkapi dengan e-proposal. Waktu pembukaan e-proposal sampai dengan tanggal 28 Februari 2015. Mengingat waktu yang sangat sempit, daerah meminta perpanjangan waktu pengajuan e-proposal. 12) Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan bantuan sarana pascapanen sebagai berikut : (a)

Bantuan sarana yang telah diterima tahun 2011 – 2014 agar dimanfaatkan secara optimal karena menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan agar disiapkan kegiatan tahun 2015 dengan baik.


|

118


(b)

Identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan harus dilakukan dengan cermat agar bantuan yang diterima benar-benar dimanfaatkan.

(c)

Melakukan pengawalan dan evaluasi terhadap bantuan yang telah diterima serta melaporkan secara berkala dan berjenjang

kepada

Direktorat

Pascapanen

Tanaman

Pangan. b)

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (APBN-P) Tahun 2015. Dalam

rangka

mengkoordinasikan,

mengintegrasikan,

serta

mensinergikan pemahaman kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan tahun 2015 antara Pusat dan Daerah, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

menyelenggarakan

Rapat

Koordinasi

Pelaksanaan

Dukungan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan daritanggal 6- 8 April 2015 di Hotel Bahtera PT.Pelni, Cipayung Bogor. Pertemuan diawali dengan pembukaan oleh Direktur Pascapanen Tanaman Pangan yang diwakili oleh Kasubdit Padi, dilanjutkan dengan workshop perkembangan persiapan pelaksanaan bantuan sosial sarana pascapanen tanaman pangan APBN-P tahun 2015. Pengarahan dan penyampaian kebijakan penanganan pascapanen tanaman pangan tahun 2015 disampaikan oleh Direktur Pascapanen Tanaman Pangan dan pengarahan tentang kebijakan pengadaan sarana pascapanen tanaman pangan APBN-P tahun 2015 dalam mendukung Upsus Padi Jagung dan Kedelai oleh Sekretaris Jenderal Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian. Sedangkan narasumber pertemuan lainnya berasal dari perwakilan Direktur E-Procurement, Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Informasi, LKPP; Inspektur Jenderal II Kementan; dan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah. Peserta pertemuan berasal dari Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staf yang menangani Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

119


kegiatan pascapanen dan produksi tanaman pangan pada Dinas Pertanian Provinsi di 32 Provinsi dan 7 Kabupaten dari 4 Provinsi ; yaitu Kabupaten Sungai Penuh dari Provinsi Jambi; Kabupaten Jembrana, Klungkung dan Buleleng dari Provinsi Bali; Kabupaten Barito Timur dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Gorontalo dan

Boalemo

pascapanen

dari

Gorontalo;

tanaman

pangan;

16

produsen/pabrikan

serta

staf

lingkup

sarana

Direktorat

Pascapanen Tanaman Pangan. Berdasarkan materi dan hasil diskusi pada Pertemuan Koordinasi diperoleh poin-poin penting sebagai berikut : 1)

Pemerintahan

Kabinet

Kerja

telah

menetapkan

target

pencapaian swasembada berkelanjutan padi, dan jagung serta pencapaian swasembada kedelai dapat dicapai pada tahun 2017. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Kementerian Pertanian

telah

menetapkan

upaya

khusus

pencapaian

swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan kegiatan pendukung lainnya yang dialokasikan tahun 2015. 2)

Dalam

rangka

mendukung

upaya

khusus

pencapaian

swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai tersebut, maka Pemerintah memberikan salah satu dukungan fasilitasi bantuan sarana pascapanen tanaman pangan berupa penyediaan bantuan social sarana pascapanen tanaman pangan melalui transfer barang yang bersumber dana APBN-P tahun 2015 pada DIPA Tugas Pembantuan Provinsi pada masing-masing Satker Dinas Pertanian Provinsi sebagai berikut: (a)

Combine Harvester Kecil senilai Rp. 130.000.000,dialokasikan di 32 provinsi 338 kabupaten;

(b)

Vertical Dryer Padi senilai Rp. 935.000.000,- dengan rincian : paket sarana dryer senilai Rp. 685.000.000,- dan


|

120


bangunan/rehab

bangunan

dryer

senilai

Rp. 250.000.000,- termasuk biaya perencanaan dan pengawasan yang dialokasikan di 22 provinsi 112 kabupaten; (c)

Corn Sheller senilai Rp. 30.000.000,- dialokasikan di 31 provinsi 250 kabupaten;

(d)

Vertical Dryer Jagung senilai Rp. 935.000.000,- dengan rincian : paket sarana dryer senilai Rp. 685.000.000,- dan bangunan/rehab

bangunan

Rp. 250.000.000,-

dryer

senilai

termasuk biaya perencanaan dan

pengawasan yang dialokasikan di 21 provinsi 109 kabupaten;

Sarana

didistribusikan

pengering/dryer

terlebih

sebelum

dahulu

disiapkan

bangunan/rehabilitasi bangunan dryer sesuai dengan anggaran yang tersedia. (e)

Power Thresher Multiguna senilai Rp. 30.000.000,dialokasikan di 30 provinsi 232 kabupaten; Diharapkan dengan bantuan sarana pascapanen tersebut akan dapat membantu petani pada proses penanganan panen,

mengamankan

produksi,

meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan petani. 3)

Proses

pengadaan

pangan

melalui

barang/sarana

system

pascapanen

e-purchasing/e-katalog,

tanaman kecuali

bangunan/rehab bangunan vertical dryer melalui pelelangan umum. Ketentuan teknis, mekanisme dan spesifikasi teknis sarana

dijabarkan

dalam

Pedoman

Teknis

Pengelolaan

Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (APBN-P) tahun 2015 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sedangkan ketentuan pengadaan barang mematuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan


|

121


Presiden Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga dan Nomor 4 tahun

2015

tentang

Perubahan

Keempat

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dan Permentan Nomor 137/Permentan/ OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015. 4)

Tim

Pengadaan

Barang/Jasa

ditingkat

Provinsi

agar

memperhatikan spesifikasi teknis minimal (SNI/test report) yang ada di Pedoman Teknis dan materi/keaslian dokumen dalam pengadaan, juga memperhatikan jaminan pelayanan purna jual, jaminan pelayanan suku cadang barang minimal 1 - 2 tahun, dan sertifikat pelatihan operator sarana pascapanen dari produsen/pabrikan. 5)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan bantuan sarana pascapanen : (a)

Penerima bantuan sarana pascapanen tanaman pangan pada APBN-P tahun 2015 wajib dilengkapi dengan e-proposal

dan

didukung

dengan

proposal

manual.

Bantuan sosial ini merupakan pendorong/treager bagi membantu petani dalam upaya pemberdayaan petani dalam rangka mendukung meningkatkan produktivitas padi, jagung dan kedelai. (b)

Pengadaan sarana pascapanen tanaman pangan melalui e-purchasing dengan pertimbangan volume kebutuhan sarana yang tinggi, barang diproduksi oleh pabrikan dan harga barang/pasar kompetitif.


|

122


(c)

E-purchasing/e-katalog

memberi

kemudahan

kepada

K/L/D dalam melaksanakan barang/jasa pemerintah untuk kebutuhan instansinya. E-purchasing memberi kepastian spesifikasi teknis dan harga produk seragam. Negosiasi antara pejabat pengadaan dan produsen dimungkinkan berdasarkan hasil survey dan jumlah pemesanan barang banyak.

Pemilihan

jenis

produk

dalam

e-katalog

berdasarkan kebutuhan, anggaran dan preferensi. (d)

Identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan harus dilakukan dengan cermat pada kelompoktani penerima bantuan kegiatan rehablilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT) dalam program upaya khusus pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai, agar bantuan yang diterima benar-benar dimanfaatkan terutama pemanfaatan vertical dryer.

(e)

Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk mengejar luas panen dan produksi April – September terutama di 13 provinsi sentra produksi padi, sehingga perlu

dilakukan

pengawalan

dan

evaluasi

terhadap

bantuan yang telah diterima serta melaporkan secara berkala dan berjenjang kepada Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. Pengadaan sarana pascapanen juga harus memperhatikan mekanisme dan penyaluran sampai dengan titik bagi. (f)

Dalam proses pengadaan dan penyaluran bantuan sarana pascapanen tanaman pangan harus memperhatikan titik kritis dari setiap tahap kegiatan untuk dapat diantisipasi, sehingga kegiatan dapat berjalan lancer dan bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal.

(g)

Apabila

daerah

mengusulkan

realokasi

dengan

argumentasi yang kuat, maka realokasi antar provinsi


|

123


maka perlu di pengawalan dan evaluasi terhadap bantuan yang telah diterima serta melaporkan secara berkala dan berjenjang

kepada

Direktorat

Pascapanen

Tanaman

Pangan. (h)

Pelaksana kegiatan dan POK di provinsi agar mengikuti eselon I Kementan.

(i)

Pemecahan dan penggabungan paket pengadaan dilarang apabila

menghindari

pelelangan.

Pemecahan

dan

penggabungan paket pengadaan diperbolehkan apabila pertimbangan efisiensi dalam hal jarak antar lokasi penerima bantuan sangat jauh, transportasi dan biaya material yang mahal. (j)

Agar

Dinas

Pertanian

Provinsi

segera

melakukan

pengadaan melalui sistem e-catalog, kecuali pengadaan bangunan melalui pelelangan umum. (k)

Dimintakan

kepada

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKKP) agar segera memproses penayangan e-katalog untuk produk sarana pascapanen yang belum ditayangkan dalam e-katalog. (l)

Jika terdapat masalah agar dapat dikonsultasikan ke auditor.

2.

Rapat Focus Group Discussion (FGD) Pascapanen. Dalam rangka Pengembangan Sistem dan Kelembagaan Operasional Pascapanen Pada Kawasan Tanaman Pangan dan sebagai tindaklanjut Focus Group Discussion (FGD) di Tahun 2013 dan 2014, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada Tahun 2015 melanjutkan topik manajemen

pascapanen

tanaman

pangan

melalui

Focus

Group

Discussion (FGD) dengan tema ”Keterpaduan Aspek Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran di Kawasan Tanaman Pangan Menuju Agroindustri. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

124


Hasil Focus Group Discussion (FGD) Pascapanen, sebagai berikut : a.

Pola Kemitraan dan Peran Bulog Dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha Pascapanen dan Pengolahan Hasil 1)

Bulog berperan dalam penugasan stabilisasi harga beberapa komoditas melalui : a) Menjaga stabilitas harga tingkat produsen, b) Menjaga stablitas harga tingkat konsumen, c) Menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar pada saat dibutuhkan oleh pasar.

2)

Penugasan Bulog untuk Ketahanan Pangan (Inpres No 5 Tahun 2015). a) Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri

dengan

ketentuan

HPP

(Mendukung

Pilar

Ketersediaan). b) Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Mendukung Pilar Keterjangkauan). c)

Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan (Mendukung Pilar Stabilitas)

3)

Penyerapan gabah/beras dilakukan melalui pembelian dari Petani/Poktan/Gapoktan dan Mitra Kerja Pengadaan (MKP) untuk disalurkan melalui mekanisme PSO dan pasar komersil.

4)

Alternatif kebijakan dalam stabilisasi harga dan manajemen cadangan beras

yaitu dengan sistem resi

gudang dan

perdagangan berjangka. 5)

Kebijakan Bulog dengan fungsi sebagai Jaminan pasar yaitu Bulog membutuhkan jaminan pasokan, dengan mekanisme HPP selama ini, Bulog terkendala tidak adanya jaminan pasokan. Pasokan yang diperoleh melalui poktan/gapoktan hanya bersifat jangka pendek. Pola bisnis kedepan diharapkan pasokan


|

125


diperoleh dengan pola kemitraan melalui sinergi dengan BUMN, rice estate company, kemitraan on farm sehingga pasokan lebih terjamin. 6)

Dengan adanya ketentuan bahwa untuk mendapatkan kuota impor maka importir harus menyerap produksi dalam negeri, diharapkan dapat mengoptimalkan serapan beras dalam negeri.

7)

Pola kemitraan yang telah dibangun oleh Bulog melalui penyerapan

gabah/beras

dari

poktan/gapoktan

dengan

mekanisme HPP belum dapat menjamin pasokan secara berkelanjutan, sehingga Bulog menyusun pola bisnis agar pasokan gabah/beras ke Bulog lebih terjamin. 8)

Pola

kemitraan

yang

dibangun

Poktan/Gapoktan

dalam

penjualan hasilnya yaitu dengan menjalin kemitraan dengan Bulog dengan perjanjian kontrak. Keuntungan dari kemitraan ini adalah poktan/gapoktan tidak memerlukan modal yang besar karena Bulog langsung membayar gabah/beras poktan/gapoktan (Cash and Carry) dan Poktan/Gapoktan memperoleh jaminan pasar yang lebih baik dibandingkan menjual sendiri ke pasar komersil. 9)

Pola kemitraan kedepan dapat mengikuti pola yang diterapkan Kementan/BKP mulai 2015 yaitu mengembangkan Toko Tani Indonesia yang bertujuan untuk memotong rantai pasar (menjadi lebih pendek); membuka outlet-outlet pasar/ memperluas aspek pemasaran (produk segar dan olahan); dan stabilisasi harga.

b.

Bentuk Pendampingan Penguatan Kelembagaan Poktan/ Gapoktan Dalam Pengelolaan Usaha Pascapanen dan Pengolahan. Dalam

upaya

Tanaman

mewujudkan

Pangan

berbasis

Agrobisnis/agroindustri Gapoktan

perlu

komoditi

diperhatikan

pendampingan pada pemilihan Calon Petani-Calon Lokasi yang tepat yaitu gapoktan/memenuhi skala ekonomi usaha, penyusunan RUKK yang sesuai rencana usaha, pengelola Usaha yang Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

126


profesional (site manager dan asisten), uji Coba Komersial dan pola kerjasama ABCG (Academic, Business, Community, Government). c.

Pola Hubungan Kelembagaan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Dengan Kelembagaan Lain Yang Mendukung Usaha Agribisnis Petani Menjadi Berkembang dan Menguntungkan. 1) Poktan/Gapoktan bekerja sama dengan poktan/gapoktan di luar bidang tanaman pangan sehingga terbentuk integrasi lintas sektor bidang pertanian dalam suatu kawasan yang ideal secara ekonomi. 2) Poktan/Gapoktan menjalin kerjasama dengan kelompok lain dalam penyediaan sarana pertanian misalnya pompa air dengan sistem bagi hasil sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

d.

Sistem Kerjasama Poktan/Gapoktan dengan Pelaku Usaha Untuk Menjamin Kualitas dan Kuantitas Produksi Kendala yang dihadapi Poktan/Gapoktan dalam memasuki pasar komersial selain dengan Bulog yaitu kualitas beras yang dihasilkan hanya mencapai grade Medium. Hal ini disebabkan belum tertatanya sistem produksi dalam suatu skala kawasan produksi yang menguntungkan usaha ekonomi dengan memperhatikan pasar, sehingga satuan produksi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Disamping itu untuk memenuhi kualitas yang diinginkan pasar masih harus dipenuhi sesuai dengan permintaan konsumen di pasar tujuan, hal ini karena keterbatasan sarana pengolahan

sehingga

diharapkan

Pemerintah

melalui

Ditjen

Tanaman Pangan dapat memfasilitasi sarana pengolahan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas berasnya. e.

Kondisi Agroindustri Tanaman Pangan 1)

Saat ini kondisi Agroindustri Tanaman Pangan diantaranya a) Agribisnis di tingkat petani tidak menjamin masa depan dan


|

127


belum terencana dengan baik, b) Usaha Agribisnis skala ekonomi belum dimiliki petani, hanya dimiliki pemilik modal, c) Potensi

dan

informasi

pasar

belum

dioptimalkan

dan

dimanfaatkan oleh petani dan pemilik modal. 2)

Permasalahan agroindustri

yang adalah

menjadi Alih

kendala

fungsi

lahan,

pengembangan kesenjangan

(pertumbuhan ekonomi vs peningkatan kemiskinan), skala usaha pertanian, kebijakan perdagangan berkeadilan belum ada, implementasi kebijakan yang ada belum berjalan baik , koordinasi antar K/L – antar eselon 1 – antar pusat dan daerah belum optimal. f.

Agroindustri Tanaman Pangan ke Depan 1)

Manajemen kawasan pascapanen ideal berbasis agroindustri yang diharapkan ke depan adalah mampu menghadapi tuntutan terhadap efisiensi persaingan di pasar global, dimana proses produksi harus bercirikan : a) Bermuatan inovasi teknologi maju sehingga proses produksi berlangsung efisien; b). Menghasilkan produk yang berkualitas dan bernilai tambah; c). Mempunyai daya saing; d). Penguasaan pasar yang luas; e). Meningkatnya peran stakeholder dan swasta; f). Adanya dukungan pemerintah daerah dan pusat yang kondusif dan tepat sasaran.

2)

Sistem usaha yang diarahkan untuk menghasilkan produk akhir yang bernilai tambah tinggi harus didukung dengan teknologi, sumberdaya manusia berketrampilan tinggi dan modal finansial serta sosio-budaya setempat yang memadai.

3)

Pengembangan pasar perlu dibarengi dengan pembenahan manajemen

rantai

pasok

(supply

chain

management),

sehingga produk yang dipasarkan dapat diterima di tangan konsumen dengan kualitas yang baik dan keuntungan yang terdistribusi


|

secara proporsional pada setiap pelaku usaha 128


serta adanya jaminan pasokan. Potensi pasar yang ada perlu dieksplorasi secara optimal, antara lain melalui upaya kajian pasar (tujuan, kontinuitas permintaan, kualitas, jumlah dll), penyediaan informasi pasar, pengembangan jaringan pasar dan promosi. 4)

Para pelaku usaha di setiap mata rantai dari produksi sampai pasar diberdayakan

untuk

mendorong

keberhasilan

agroindustri tanaman pangan yang berbasis bisnis, didukung kemitraan antara kelembagaan

usaha

di

tingkat

petani

dengan perusahaan/swasta berakses pasar. 3.

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sarana Pascapanen Penanganan pascapanen perlu dilaksanakan secara baik dan benar dalam

rangka

untuk

mencapai

tujuan

pascapanen

antaranya

penyelamatan hasil, menurunkan susut hasil, mempertahankan mutu dan meningkatkan daya saing. Sehubungan dengan itu maka keterampilan petugas perlu ditingkatkan dan juga diperlukan fasilitasi bantuan sarana. Sejak tahun 2011, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan telah mengalokasikan bantuan sarana yang diterima oleh poktan maupun gapoktan. Untuk mengetahui pemanfaatan bantuan tersebut perlu dilaksanakan evaluasi bantuan sarana pascapanen tanaman pangan tahun 2011-2014. Hasil evaluasi ini diharapkan akan dapat menjadi acuan untuk kebijakan di masa yang akan datang. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Dukungan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan dilaksanakan pada tanggal 4 - 6 November 2015 di Yogyakarta. Pertemuan dihadiri oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Kepala Dinas Pertanian D.I Yogyakarta, perwakilan Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Kepala Bidang/Kepala Seksi Tanaman Pangan/ Bidang PPHP yang menangani kegiatan pascapanen tanaman pangan, PPK dan Bendahara dari 31 provinsi (minus Provinsi Kalimantan Utara), stake holders terkait dan peserta pusat.


|

129


Narasumber Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Pengolahan dan Pengolahan Tanaman Pangan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Direktur Perbendaharan Kementerian Keuangan dan Kasubdit lingkup Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Dukungan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan sebagai berikut : a.

Workshop evaluasi dari laporan pelaksanaan bantuan sarana pascapanen tahun 2015 (posisi 6 November 2015) sebagai berikut 1)

Pagu APBN 2015 sebesar Rp. 52.231.554.000,- terealisasi penyerapan keuangan sebesar Rp. 23.203.891.084,- (44,43%) sebelum workshop hanya 38,62% dengan realisasi fisik (BASTB) mencapai 85,85%.

2)

Pagu APBN-P 2015 sebesar Rp. 832.350.000.000,- terealisasi penyerapan keuangan sebesar Rp. 286.868.154.676,- (42,36%) sebelum workshop hanya 34,46% dengan realisasi fisik (BASTB) mencapai 88,29%.

b.

Dalam upaya mempercepat penyerapan pelaksanaan pengadaan sarana APBN dan APBNP 2015 serta mengingat waktu tersedia semakin terbatas (1,5 bulan) maka hal-hal untuk mendapat perhatian antara lain: 1)

Dinas Pertanian sebagai penanggungjawab pelaksanaan Tugas Pembantuan Pascapanen untuk mendorong seluruh perangkat satker

bekerja

menyelesaikan

Dokumen

Teknis

dan

Administratif terkait pengadaan Bansos Sarana Pascapanen, serta

aktif mengawal proses di ULP sehingga tidak terjadi

keterlambatan,

untuk

mencegah

terjadinya

pemborosan

keuangan negara maka pelaksanaan penyaluran bantuan mengacu pada Permenkeu No.18/PERMENTAN/ PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

Negara/Lembaga;

dan

Permentan 130


No.137/PERMENTAN/OT.140/12/2012 tanggal 22 Desember 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian TA. 2015. 2)

PPK menyampaikan dokumen kontrak ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah penandatangan kontrak sedangkan SPM disampaikan ke KPPN paling lambat 2 hari kerja setelah SPM terbit. Untuk proses penyelesaian tagihan maksimal 17 hari kerja. Apabila melewati batas waktu masa kontrak maka KPA menyampaikan

permohonan

dispensasi

kepada

KPPN.

Adapun Adendum kontrak maksimal 50 hari dalam tahun berjalan. Sebagian besar kesalahan dalam SPM yang diajukan ke KPPN disebabkan tidak sesuai dengan ADK supplier, untuk itu KPA agar memperhatikan batas pengajuan SPM khusunya pada batas akhit tahun. c.

Bantuan sarana pascapanen yang telah diterima oleh kelompok tani/gabungan kelompoktani segera dimanfaatkan dengan dilakkan secara professional dan terkoordinir. Selama ini, penanganannya masih dilakukan secara parsial dan belum ada pengorganisasian pada

Kelompoktani/Gapoktan

penerima.

Untuk

lebih

optimal

pemanfaatan dan pengelolaan bantuan sarana pascapanen di daerah maka perlu memperhatikan titik kritis penyaluran dan pemanfaatan

(critical

provinsi/kabupaten

point),

berupa

sehingga

pendampingan

perlu

dukungan

bimbingan

teknis,

penguatan manajemen, komunikasi dengan sector hilir untuk meningkatkan jaminan pembelian hasil produk pascapanen serta pelaporan pemanfaatan bantuan sehingga dampak bantuan dan kontribusi bantuan sarana yang diberikan terhadap pengurangan susut panen. d.

Dengan memperhatikan pengalaman selama ini pada proses pelaksanaan kegiatan bantuan sarana pascapanen tanaman pangan untuk perbaikan pada tahun yang akan dating maka perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:


|

131


1)

Seleksi poktan/gapoktan penerima dilakukan lebih cermat serta disesuaikan dengan kondisi lahan dan sosial budaya setempat

2)

Titik kritis pelaksanaan bantuan perlu diantisipasi sesuai hasil analisa yang telah dilakukan agar temuan permasalahan tidak selalu berulang

3)

Apabila

bantuan

poktan/gapoktan Provinsi/Kabupaten

tidak dalam

dapat satu

segera

dimanfaatkan

tahun,

melakukan

Dinas realokasi

oleh

Pertanian dengan

memperhatikan potensi dan kemampuan calon poktan/gapoktan penerima selanjutnya melaporkan ke Pusat. e.

Dengan terbitnya Permentan Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ke depan tidak hanya menangani Aspek Hulu namun terintegrasi juga dengan Aspek Hilir yaitu pengolahan dan pamasaran hasil tanaman pangan.

f.

Apabila terjadi peningkatan produksi beras dalam negeri, diupayakan daerah dapat merintis ekspor seperti yang telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat berupa ekspor beras organic dan beras ketan hitam. Persyaratan izin ekspornya lebih mudah dibandingkan beras premium. Kelompoktani penghasil produk ekspor akan difasilitasi oleh Permerintah dalam bentuk bantuan sarana dan sertifikasi produk. Hasil informasi yang dikumpulkan Gapoktan/poktan dan pelaku usaha padi organic yang telah tersertifikasi saat ini tersebar di provinsi antara lain: Provinsi DI. Yogyakarta, Jawa timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat.


|

132


III.

A.

ORGANISASI DAN KETATAUSAHAAN

Organisasi 1.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010

tanggal

14

Oktober

2010

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pascapanen Tanaman Pangan. Agar pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian tersebut diatas dapat operasional, telah

ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :

53/Permentan/OT.140/9/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi : 1.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;

2.

Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;

3.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria standar, norma, pedoman, kriteria, di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;

4.

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; dan

5.

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.


|

133


2.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan terdiri dari Sub Direktorat Padi, Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain, Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang, Sub Direktorat Aneka Umbi, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat/Sub Bagian adalah sebagai berikut : a.

Sub Direktorat Padi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan,

dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pascapanen padi. Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Padi menyelenggarakan fungsi 1)

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi

2)

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi

3)

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi dan

4)

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi.

b.

Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen jagung dan serealia lain. Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain menyelenggarakan fungsi :


|

134


1)

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain

2)

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain

3)

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain dan

4)

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain.

c.

Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen kedelai dan aneka kacang. Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang menyelenggarakan fungsi : 1)

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang

2)

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang

3)

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang dan

4)

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang

d.

Sub Direktorat Aneka Umbi mempunyai tugas

melaksanakan

penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen aneka umbi.


|

135


Dalam

melaksanakan

tugas

Sub

Direktorat

Aneka

Umbi

menyelenggarakan fungsi : 1)

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi.

2)

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi.

3)

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan, kriteria dibidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi dan

4)

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi.

e.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.

f.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan

jenjang

jabatan

fungsional

masing-masing

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada setiap atau masing-masing Sub Direktorat (Subdit) terdapat 2 (dua) Seksi, sebagai berikut : (a)

(b)

(c)

(d)

Sub Direktorat Padi terdiri dari : (1)

Seksi Teknologi

(2)

Seksi Sarana

Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain terdiri dari : (1)

Seksi Teknologi

(2)

Seksi Sarana

Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang terdiri dari : (1)

Seksi Teknologi

(2)

Seksi Sarana

Sub Direktorat Aneka Umbi terdiri dari : (1) Seksi Teknologi (2) Seksi Sarana


|

136


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2015

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kementerian Pertanian terdapat perubahan nomenklatur Unit Kerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menjadi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 495/Kpts/KP.230/8/2015 tanggal 6 Agustus 2015, telah dilantik Ir. Tri Agustin Satriani, M.M. dari Jabatan Kasubdit Padi menjadi Pj. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sekaligus sebagai Penanggungjawab Teknis kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan TA. 2015, guna menyelesaikan kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan sampai dengan diangkatnya seluruh Pemangku Jabatan sesuai Struktur Organisasi baru. B. Ketatausahaan

Sebagai fungsi pelayanan, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dalam bidang sebagai berikut : 1. Administrasi Umum a) Surat Menyurat Surat masuk dan surat keluar dibukukan dalam buku agenda dan diarsipkan menurut kodefikasi surat. Surat yang sifatnya penting dan mendesak dikirim via e-mail, faksimili, kilat khusus. Selama tahun 2015 realisasi surat masuk sebanyak 880 pucuk surat sedangkan surat keluar sebanyak 805 pucuk surat. b) Perpustakaan Perpustakaan diharapkan dapat memberi informasi literatur, buku dan informasi lainnya. Buku-buku yang tersedia di perpustakaan sebagian besar berupa laporan dari Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,

sedangkan buku-buku yang berupa

literatur, Lembaran Negara dan lain-lain masih sangat kurang.


|

137


Buku/laporan pusat yang dihasilkan pada tahun 2015 sebanyak 1.171 buku. 2. Kepegawaian Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan didukung oleh 64 orang pegawai, yang terdiri dari 1 orang Direktur, 4 orang Kepala Sub Direktorat, 8 orang Kepala Seksi dan 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta 50 orang Staf. a. Komposisi Pegawai 1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat adalah sebagai berikut : a)

Golongan IV b / Pembina Tingkat I

: 4 orang

b)

Golongan IV a / Pembina

: 4 orang

c)

Golongan III d / Penata Tingkat I

: 7 orang

d)

Golongan III c / Penata

: 5 orang

e)

Golongan III b / Penata Muda Tingkat I

:18 orang

f)

Golongan III a / Penata Muda

:12 orang

g)

Golongan II d / Pengatur Tingkat I

: 5 orang

h)

Golongan II c / Pengatur

: 4 orang

i)

Golongan II b / Pengatur Muda Tingkat I

: 2 orang

j)

Golongan II a / Pengatur Muda

: 3 orang

2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan a)

S2

: 16 orang

b)

S1

: 25 orang

c)

D3

:

d)

SLTA

: 15 orang

e)

SD

: 1 orang


|

7 orang

138


Susunan kepegawaian Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan masing-masing Sub Direktorat dan Tata Usaha selengkapnya disajikan pada Tabel Lampiran 13 - 14. 3) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin a) Laki-laki

: 32 orang

b) Perempuan

: 32 orang

b. Mutasi, Pelimpahan, Pensiun, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat,

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),

Penerima Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) dan Kartu-kartu. Selama periode Januari s/d Desember 2015 telah terjadi mutasi alih tugas/melimpah, pensiun,

penyematan tanda kehormatan Satya

Lencana Karya Satya dan pembuatan kartu-kartu dengan rincian sebagai berikut : 1) Mutasi Dalam tahun 2015 pegawai yang promosi, mutasi dan alih tugas ke Unit kerja lain sebanyak 7 orang yaitu : a)

Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev. Direktur Pascapanen Tanaman Pangan, mutasi Promosi menjadi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian.

b)

Ir. Tri Agustin Satriani, M.M. Kepala Subdit Padi, promosi menjadi

Direktur

Pengolahan

dan

Pemasaran

Hasil

Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. c)

Muhammad Yusuf, S.TP. Kepala Seksi Sarana pada Subdit Kedelai dan Aneka Kacang mutasi ke Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

d)

Betty Mailina, S.P. Staf Seksi Teknologi Subdit Kedelai dan Aneka Kacang mutasi pindah ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung.


|

139


e)

Andiko Eko Pramono, S.P. Staf Seksi Teknologi Subdit Kedelai dan Aneka Kacang mutasi pindah ke Pemkab Bantul D.I. Yogyakarta.

f)

Kholifatul Arifa, S.TP. Staf Seksi Sarana Subdit Padi mutasi pindah ke Pemkot Kediri Jawa Timur.

g)

Yuni Alfika, A.Md. Staf seksi Sarana Subdit Aneka Umbi mutasi pindah ke Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas Sumatera Barat.

2) Pelimpahan. Dalam tahun 2015 terdapat Pelimpahan pegawai dari instansi lain ke Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan sebanyak 4 orang yaitu : a)

Ir. Dhanny Permadi, M.M. Mutasi Jabatan dari Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan sebagai Kepala Seksi Sarana Subdit Kedelai dan Aneka Kacang.

b)

Ir. Nur Sulistiati, mutasi alih tugas dari Badan Ketahanan Pangan.

c)

Ruth Teratai Mekar Beata Virgo Kaluti, S.TP, M.P. mutasi alih tugas dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

d)

Warsan mutasi alih tugas dari Direktorat Budidaya Serealia.

3) Pensiun Dalam tahun 2015 pegawai an. Ir. Sri Hartati, M.Si. Kepala Seksi Teknologi Subdit Jagung dan Serealia Lain yang mengajukan pensiun dini terhitung mulai 1 September 2015. 4) Kenaikan gaji berkala Selama tahun 2015 (Januari s/d Desember 2015) kenaikan gaji berkala sebanyak 32 (Tiga puluh dua) orang. Surat Keputusan sudah terbit 100%.


|

140


5) Kenaikan pangkat Pada tahun 2015 realisasi kenaikan pangkat sebanyak 16 (Enam belas) orang, terdiri dari : a)

Periode April 2015

: 13 orang

b)

Periode Oktober 2015

: 3 orang

Surat Keputusan sudah terbit 100%. 6) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (Capeg) Dalam tahun 2015 terdapat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4 orang yaitu : a)

Dwi Rizkyanto Utomo, A.Md.

b)

Catur Parah Gumantri Putri, A.Md.

c)

Indah Pratiwi, A.Md.

d)

Reny Kartika Asmara, A.Md

7) Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) Sampai dengan tahun 2015 telah diberikan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai yang berhak dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a)

Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun

: 4 orang

b)

Satya Lencana Karya Satya XX Tahun

: 8 orang

c)

Satya Lencana Karya Satya X Tahun

: 19 orang

8) Kartu-kartu Selama tahun 2015 (Januari s/d Desember 2015) pengurusan Kartu Pegawai (Karpeg / Karsu / Karis, Taspen, Askes, KORPRI dan NPWP) disajikan pada tabel berikut :


|

141


Tabel 26 : Karpeg/Karsu/Karis, Taspen, Askes, KORPRI dan NPWP Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6

c.

Macam Kartu Karpeg Karis/Karsu Askes/BPJS Taspen KORPRI NPWP

Selesai 60 49 64 60 51 64

Sedang Proses 13 -

Belum

Keterangan

4 5 4 -

CPNS Belum Berkeluarga CPNS

Rumah Tangga dan Perlengkapan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan melaksanakan tugastugas pokok antara lain blangko/Kop kantor,

Surat,

pemeliharaan

inventarisasi

barang

penyediaan Alat Tulis Kantor, Blangko-

kebersihan/pemeliharaan kendaraan milik

Negara,

dinas,

gedung/halaman

pemeliharaan

keamanan

kantor,

dan serta

melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan. Kegiatan yang dilaksanakan : 1) Membukukan barang-barang inventaris dari hasil pengadaan barang tahun 2015 seperti : a)

Pengadaan Alat pengolahan Data seperti Ms. Office 8 unit (Subdit Padi), Kamera Digital 1 unit (Subdit Padi), Printer 2 unit (Subdit Padi), Desktop PC 2 unit (Subdit Jagung), Printer Warna 2 unit

(Perencanaan + Subdit Jagung), Eksternal

Hardisk 12 unit (4 unit Perencanaan), Printer 2 unit, Notebook 1 unit, Ultrabook 1 unit. b) Pengadaan Peralatan Perkantoran seperti Meja Kantor 1 unit, Kursi Kantor 8 unit, Digital voice recorder 5 unit, Televisi LCD 42” 1 unit, Whiteboard 1 unit, Camera Digital 1 unit, Dispenser 1 unit, mesin penghancur kertas 1 unit, Gerobak sampah 2 unit, mesin pemotong rumput 1 unit.


|

142


2) Melakukan opname fisik barang inventaris, baik barang yang bergerak

(kendaraan dinas) maupun yang tidak bergerak (meja,

kursi, lemari, komputer, printer, laptop, desktop PC, notebook, proyektor, mesin tik manual, AC, camera DSLR, handycam, camera digital, televisi LCD, mic wireless, mesin potong rumput, mesin penghancur kertas) dan membuat data inventaris barang tahun 2015. 3) Pemeliharaan Gedung/Halaman Kantor a)

Telah dilakukan pemeliharaan perbaikan/rehab gedung kantor, meliputi ruang kerja Direktur, toilet, ruang rapat, pengecatan dinding depan dan samping serta perbaikan saluran air, pemasangan paving block halaman dan pengecatan trotoar.

b)

Telah dilakukan peningkatan penerangan halaman gedung kantor

dengan

menambah

dan

mengganti

lampu

penerangan halaman dan gedung kantor. c)

Setiap 2 (dua) minggu sekali dilakukan penataan lingkungan dengan melakukan pemangkasan tanaman pagar dan rumput halaman.

d)

Telah dilakukan pemeliharaan instalasi listrik, air dan pengadaan sarana sound system ruang rapat sarana jaringan internet WIFI.

4) Pelaksanaan pengamanan kantor dilaksanakan oleh delapan (8) orang tenaga security dengan cara bergilir setiap hari 2 orang, 1 hari jaga malam 1 hari jaga siang dan 1 hari libur. Fasilitas perlengkapan kantor/barang inventaris kantor sampai dengan tahun 2015 yang dimiliki Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, selengkapanya dapat dilihat pada Tabel Lampiran 15.


|

143


C.

Keuangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dan

Undang-undang

Perbendaharaan Negara,

Nomor

1

tahun

2004

tentang

menuntut adanya perubahan Manajemen

Keuangan Negara. Perubahan tersebut diantaranya berupa pendekatan baru dalam sistem penganggaran yaitu sistem anggaran terpadu Berbasis Kinerja dalam kerangka Pembangunan Jangka Menengah. Anggaran terpadu artinya anggaran rutin dan anggaran pembangunan dipadukan sebagai satu kesatuan. Anggaran berbasis kinerja berarti kegiatan tidak lagi berdasarkan pada input, tetapi berorientasi pada output dan outcome. Anggaran dalam kerangka jangka menengah berarti penganggaran pada tahun sekarang memperhatikan anggaran mendasar

realisasi

tahun

tahun-tahun

sebelumnya

mendatang.

Perubahan

proses

perencanaan,

dalam

ini

dan

kebutuhan

mencakup

perubahan

penyusunan

anggaran,

pengelolaan maupun pelaporannya sebagai penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara transparan dan akuntable. Sejak tahun 2005 penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah menggunakan sistim anggaran belanja terpadu atau Unified Budget yang pelaksanaannya dikelola oleh Satuan Kerja di Unit Eselon I atau Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal ini dilaksanakan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 49/Kpts/OT.160/I/2015 tentang Perubahan Kedua

atas

Keputusan

Menteri

Pertanian

Nomor

:

5171/Kpts/KU.410/12/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran,


|

Bendahara

Pengeluaran

dan

Bendahara

144


Penerimaan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015. Urusan keuangan pada Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan di dalam pengelolaannya dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini selaku atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1/KPA/SK.310/C/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Satuan

Kerja

Direktorat

Jenderal

Tanaman

Pangan,

Kementerian Pertanian dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 22/KPA/SK.310/C/6/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 1/KPA/SK.310/C/6/2015 Tentang

Penetapan

Pejabat

Pembuat

Komitmen

Dan

Pejabat

Penandatanganan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sesuai penetapan KPA, sebagai pembantu PPK telah ditetapkan Petugas/Staf Pengelola Keuangan, yang terdiri dari

Pemegang Uang

Muka (PUM) selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran, Petugas Verifikasi Dokumen Tagihan dan Petugas Pengelola Belanja Pegawai (Pembuat Daftar Gaji) serta Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengurus Barang. Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2015, guna untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di tingkat PPK dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan kegiatan pascapanen tanaman pangan tahun 2015, maka berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja

Tahun

Anggaran

2015

Nomor

:

SP

DIPA-

018.03.1.238251/2015 tanggal 14 November 2014, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp.71.498.554.000,Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

dengan

rincian

a)

anggaran

Pusat 145


Rp.6.548.500.000,-

b) Dekonsentrasi Rp. 6.990.500.000,- c) Tugas

Pembantuan (provinsi) dukungan

sarana

Rp. 57.959.554.000,- meliputi kegiatan

pascapanen

jagung

Rp.

52.231.554.000,-

dan

pembinaa/monev Rp. 5.728.000.000,Berdasarkan revisi ke-2 DIPA tanggal 6 Maret 2015 dan Revisi ke-2 POK (APBN-P) tanggal 9 Maret 2015 terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (alokasi dana APBN-P) sebesar Rp. 5.400.000.000, pembinaan dan pengawalan UPSUS (Sumsel) Rp.1.600.000.000,-sehingga total anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menjadi Rp.78.498.554.000,- (semula Rp.71.498.554.000, naik 9,79%) yang terdiri dari anggaran Pusat sebesar Rp.11.948.500.000,-(semula

Rp.

6.548.500.000,

naik

82,46

%)

Dekonsentrasi sebesar Rp.8.590.500.000,- (semula Rp.6.990.500.000,naik

22,89%)

dan

Tugas

Pembantuan

Provinsi

sebesar

Rp.57.959.554.000,- (tidak mengalami perubahan) meliputi kegiatan dukungan sarana pascapanen jagung sebesar Rp.52.231.554.000,- dan pembinaan/monev sebesar Rp.5.728.000.000. Anggaran Pusat sebesar Rp.11.948.500.000 diprediksi tidak dapat direalisasikan sampai dengan bulan Desember 2015, untuk itu dilakukan usulan rancangan penghematan untuk penanggulangan kekeringan sebesar Rp.2.380.965.000,- namun usulan revisi tersebut tidak mendapat persetujuan Dirjen Anggaran dan dikembalikan pada unit unit kerja masing-masing, tidak terserap karena jumlah anggaran yang dialokasikan sangat besar melebihi jumlah personil, dan waktu pelaksanaan yaitu kegiatan Perjalanan dinas Tim UPSUS dan LO dalam rangka pembinaan. Realisasi serapan Anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menurut satuan kerja tahun 2015, selengkapanya disajikan pada tabel berikut :


|

146


Tabel 27 : Realisasi Serapan Anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Menurut Satuan Kerja Tahun 2015. No

Pagu

Satuan Kerja

(Rp) I.

DIPA TANAMAN PANGAN

1

Pusat - Ditjen TP Pusat

2

Realisasi *) (Rp)

%

11,948,500,000

8,155,144,178

68.25

8,590,500,000

6,981,015,692

81.26

57,959,554,000

45,312,559,855

78.18

Jumlah 78,498,554,000 Posisi s/d 31 Des (update posisi tgl 08 Januari)

60,448,719,725

77.01

Dekonsentrasi - Dinas Prop

3

Tugas Pembantuan - Dinas Prop

Ket :

Sesuai revisi ke-5 POK tanggal 29 Mei 2015, Rincian alokasi anggaran kegiatan disajikan pada tabel berikut : Tabel 28 : Jumlah Anggaran per Kegiatan atau per Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015.

MAK

Jumlah Anggaran Kode

Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan/Akun (Rp)

1765 Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan

%

11,948,500,000

100.00

1765.001 Rancangan Kebijakan Pascapanen

329,840,000

2.76

1765.002 Pedoman Bidang Pascapanen

597,357,000

5.00

1765.003 Bahan Informasi Bidang Pascapanen

748,048,000

6.26

8,900,439,000

74.49

1,765,009 Rapat koordinasi pasca panen

1765.005 Laporan Kegiatan Penanganan Pascapanen TP.

542,339,000

4.54

1765.994 Layanan Perkantoran

357,820,000

2.99

1765.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

182,353,000

1.53

91,892,000

0.77

198,412,000

1.66

1765.997 Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 1765.998 Gedung/Bangunan

Rincian jumlah anggaran berdasarkan Jenis Belanja/Pengeluaran disajikan pada tabel berikut :


|

147


Tabel 29 : Jumlah Anggran Per Jenis Belanja/Pengeluaran Tahun 2015 No

2

Belanja uang honor yang terkait kegiatan Belanja bahan

3

Belanja barang persediaan

4

Belanja jasa lainnya

5

Belanja jasa profesi

6

Belanja perjalanan dinas

7

Belanja modal

8

Belanja jasa sewa

9

Belanja pengiriman surat

1

Jumlah

1.

Jumlah Anggaran

Jenis Belanja

Rp

%

16,450,000

0.14

1,163,871,000

9.74

285,500,000

2.39

30,750,000

0.26

232,680,000

1.95

9,620,830,000

80.52

454,657,000

3.81

97,548,000

0.82

46,214,000

0.39

11,948,500,000

100

Realisasi Fisik. Dari anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2015, realisasi fisik kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan sampai dengan bulan Desember 2015 telah mencapai 100%. Realisasi fisik tersebut dihitung

berdasarkan bobot pekerjaan dan pencapaian

penyelesaian pekerjaan, yaitu seberapa jauh pekerjaan tersebut dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai. Walaupun di dalam pelaksanaannya

ada

beberapa

kegiatan

yang

tidak

dapat

dilaksanakan karena adanya hambatan teknis dan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak memungkinkan lagi untuk di realisasikan. 2.

Anggaran. Anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun Anggran 2015 sebesar Rp.11.948.500.000,dan Realisasi anggaran berdasarkan SPM yang terbit sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar Rp. 8.155.144.178,- atau sebesar 68.25%. Sisa anggaran sebesar Rp. 3.793.355.822,- atau sebesar 31.75% diantaranya perjalanan dinas Tim UPSUS dan LO dalam rangka pembinaan sebesar Rp.2.098.905.018,-. atau sebesar 17.57% dan dari sisa pengadaan serta sisa kegiatan yang tidak direalisasikan.

Realisasi

anggaran per sub kegiatan atau per MAK dan Realisasi

anggaran per jenis/pengeluaran disajikan pada tabel berikut : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

|

148


Tabel 30 : Realisasi Anggaran per Sub Kegiatan atau per MAK Tahun 2015

Kode

Jumlah Anggaran

Uraian Kegiatan/Sub Kegiata/Akun

Realisasi Anggaran

(Rp)

(Rp)

Sisa Anggaran

%

(Rp)

%

11,948,500,000

8,155,144,178

68.25

3,793,355,822

31.75

1765.001 Rancangan Kebijakan Pascapanen

329,840,000

268,092,283

81.28

61,747,717

18.72

1765.002 Pedoman Bidang Pascapanen

597,357,000

458,419,290

76.74

138,937,710

23.26

1765.003 Bahan Informasi Bidang Pascapanen

748,048,000

593,090,390

79.29

154,957,610

20.71

8,900,439,000

5,597,008,456

62.88

3,303,430,544

37.12

1,765,009 Rapat Koordinasi Pascapanen

542,339,000

474,932,650

87.57

67,406,350

12.43

1765.994 Layanan Perkantoran

357,820,000

317,005,994

88.59

40,814,006

11.41

1765.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

182,353,000

165,885,115

90.97

16,467,885

9.03

91,892,000

86,130,000

93.73

5,762,000

6.27

198,412,000

194,580,000

98.07

3,832,000

1.93

1765 Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan

1765.005 Laporan Kegiatan Penanganan Pascapanen TP.

1765.997 Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 1765.998 Gedung/Bangunan

Tabel

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

31

:

Realisasi Anggaran per Jenis Belanja/Pengeluaran Tahun 2015 Jumlah Anggaran (Rp.)

Jenis Belanja

Belanja uang honor yang terkait 16,450,000 kegiatan Belanja bahan 1,163,871,000 Belanja barang persediaan 285,500,000 Belanja jasa lainnya 30,750,000 Belanja jasa profesi 232,680,000 Belanja perjalanan dinas 9,620,830,000 Belanja modal 454,657,000 Belanja jasa sewa 97,548,000 Belanja pengiriman surat 46,214,000 JUMLAH 11,948,500,000

Realisasi Anggaran

Sisa Anggaran

(Rp.)

%

(Rp)

%

13,800,000

83.89

2,650,000

16.11

843,013,875 259,865,700 27,383,115 202,005,000 6,286,014,698 428,962,000 77,276,500 16,823,290 8,155,144,178

72.43 91.02 89.05 86.82 65.34 94.35 79.22 36.40 68.25

320,857,125 25,634,300 3,366,885 30,675,000 3,334,815,302 25,695,000 20,271,500 29,390,710 3,793,355,822

27.57 8.98 10.95 13.18 34.66 5.65 20.78 63.60 31.75

Sebagai gambaran dari realisasi anggaran per bulan disajikan pada tabel berikut :


|

149


Tabel 32 : Target dan Realisasi Anggaran per Bulan Tahun 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11.

Target ROK (Rp.)

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

160,401,500 246,897,500 1,419,959,000 2,309,035,500 3,125,811,500 3,747,436,000 4,297,458,500 4,759,399,500 5,827,816,500 6,589,261,500 8,265,424,500

Realisasi (Rp.)

% 1.34 2.07 11.88 19.32 26.16 31.36 35.97 39.83 48.77 55.15 69.18

257,365,164 1,042,746,833 1,718,201,709 2,554,048,191 3,152,966,441 3,558,856,898 4,012,118,503 5,101,013,028 5,812,304,670 7,417,239,788 8,155,144,178

% 2.15 8.73 14.38 21.38 26.39 29.78 33.58 42.69 48.64 62.08 68.25

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa realisasi pada bulan Januari 2015 masih kosong hal ini disebabkan karena belum adanya dana untuk kegiatan

yang dapat

Sedangkan

pencapaian

direalisasikan pada bulan Januari tersebut. realisasi

keuangan

sampai

dengan

bulan

Desember 2015 tidak sesuai target 100 % karena adanya sisa mati dan penghematan

dari

beberapa

kegiatan

yang

tidak

terealisasikan

diantaranya Perjalanan Tim UPSUS dan LO, Rapat Koordinasi serta Pengadaan Alat Pengolahan Data dan beberapa kegiatan yang

tidak

dapat direalisasikan.


|

150


IV.

A.

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Permasalahan Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat pascapanen

meliputi

aspek administrasi, teknis, SDM, kelembagaan, dan pembiayaan, antara lain : 1.

Aspek Administrasi a)

Penetapan CP/CL tidak sesuai Pedoman Teknis (Penetapan PPK dan Pengesahan KPA).

b)

SK CPCL belum siap atau seringkali berubah pada saat barang akan dikirimkan ke titik bagi.

c)

Sebagian sarana Pascapanen masih import sehingga butuh waktu dalam penyediaannya (corn combine harvester & combine harvester kecil).

d)

Produsen sarana pascapanen sebagian produsen kecil/menengah, sehingga pembelian melalui pesanan/perlu dirakit dulu.

e)

Menunggu antrian di ULP karena prioritas kegiatan APBD & terbatasnya SDM di Pokja Daerah.

f)

Proses lelang bangunan menunggu proses hibah/hak guna pakai lahan dari pemilik lahan ke poktan/gapoktan (Dinamis).

g)

Tidak semua perusahan memproses uang muka/DP (+ 30%) karena proses pencairan lebih lama dalam penyiapan dokumen. Produsen lebih memilih percepatan distribusi barang secara langsung

h)

Kurang koordinasi di Dinas Pertanian Provinsi (satker APBN-P di Bidang PSP dengan Bidang Tanaman Pangan/ Pelaksana Kegiatan)

i)

Proses

pencairan

uang

muka

dari

BASTB

menjadi

SP2D

memerlukan waktu cukup lama (> 3 minggu), karena administrasi secara on line dari satker daerah ke KPPN ternyata tidak mudah.


|

151


j)

Belum tersosialisasinya penggunaan aplikasi e-faktur pajak dalam proses

pembayaran

(diberlakukannya

Peraturan

Dirjen

Pajak

No.Per-16/PJ/2014 tgl 20 Juni 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yang diberlakukan mulai 1 Juli 2015 untuk wilayah Jawa-Bali-Madura). 2.

Aspek Teknis a)

Sosialisasi kepada kelompok penerima bantuan belum optimal dirasakan masih kurang, sehingga kelompok penerima bantuan belum memahami bantuan sarana pascapanen karena minimnya dana sosialisasi dan

kurangnya koordinasi Kabupaten dengan

provinsi disebabkan jarak yang terlalu jauh. b)

Calon penerima bantuan belum memenuhi syarat sesuai ketentuan pada pedoman teknis dan adanya intervensi dari banyak pihak yang menyebabkan CPCL sering berubah-ubah.

c)

Tim teknis memerlukan waktu melakukan survey ke produsen yang memiliki spesifikasi sesuai dengan Pedoman Teknis dan memiliki test report.

d)

Masih terbatasnya ketersediaan bengkel alsin dan suku cadang di lokasi penerima bantuan sehingga petani kesulitan saat alsin mengalami kerusakan.

e)

Kapasitas bantuan belum disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku di lokasi bantuan dan kemampuan poktan/gapoktan.

f)

Pemberian bantuan belum disertai bimbingan teknis dari petugas lapang

g)

Petugas pengelola data tingkat Kabupaten belum tertib mengirim data ke provinsi sehingga petugas mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam merekap data.

3.

Aspek SDM, Kelembagaan, dan Pembiayaan a)

Terbatasnya SDM dan pengetahuan SDM yang menangani seleksi CPCL.


|

152


b)

Gapoktan/Poktan penerima bantuan sarana pascapanen belum memahami

dalam

penyusunan

RUKK,

sehingga

diperlukan

pendampingan dari petugas Kabupaten c)

Masih ada Kabupaten/Kota yang terlambat dalam melakukan CPCL disebabkan tidak adanya dana pendampingan dari APBD

d)

Sering terjadi mutasi/alih tugas pegawai yang menangani program pascapanen di daerah yang berpengaruh pada kinerja satker.

e)

Dinas Provinsi kurang aktif memantau pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana di ULP dan pencairan anggaran di bendahara

f)

Kurangnya koordinasi antara pemegang anggaran (satker) dengan pelaksana kegiatan karena dana kegiatan berada pada satker bidang Tanaman Pangan, sedangkan pelaksanaan kegiatan pascapanen ditangani pada bidang Binus/P2HP.

g)

Masih minimnya dukungan APBD, baik dari Pemerintah Daerah Provinsi

maupun

Kabupaten

terhadap

upaya

penanganan

pascapanen tanaman pangan, sehingga masih tergantung dari dukungan dan bantuan dari Pemerintah Pusat. h)

Lemahnya manajemen administrasi poktan/ gapoktan, sehingga pengelolaan sarana tersebut melalui sistem penyewaan sarana pascapanen belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

i)

Ketersediaan tenaga teknisi dan operator yang cukup profesional dalam mengoperasikan sarana pascapanen belum mencukupi.

j)

Minimnya pengetahuan petugas bengkel dalam memperbaiki sarana pascapanen yang rusak.

k)

Poktan penerima bantuan belum memahami cara penggunaan sarana yang diterimanya sehingga menyebabkan losses saat proses penanganan pascapanen.


|

153


B.

Upaya Tindak Lanjut 1.

Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi (melalui surat, telepon, SMS/ WA, Email, Kunjungan lapang ke Provinsi/Kabupaten) dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan segera menindaklanjuti kendala pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2.

Dinas perlu melakukan pendataan kebutuhan dan ketersediaan alsin serta mempunyai basisdata informasi jenis sarana pascapanen yang sesuai dengan kondisi di wilayahnya masing-masing.

3.

Dalam pengadaan bantuan sarana pascapanen di tahun yang akan datang harus disertai dengan biaya pengadaan/lelang yang dialokasikan pada Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

4.

Dinas Pertanian Provinsi berkoordinasi dengan Kabupaten/kota dan menyarankan agar Pedoman Teknis lebih dipahami oleh petugas yang identifikasi CPCL.

5.

Dinas Pertanian Provinsi harus segera mempersiapkan kelengkapan administrasi dan teknis kegiatan pengadaan sarana pascapanen, serta harus aktif berkoordinasi dengan pihak ULP, untuk memastikan terselenggara tepat waktu.

6.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi harus memastikan, mengawal dan menjembatani koordinasi antara pemegang anggaran (satker) dan pelaksana kegiatan.

7.

Pengajuan kelengkapan lelang ke ULP diharapkan dilakukan di awal tahun anggaran, sehingga jika terjadi gagal lelang atau permasalahan dalam pelelangan, sehingga masih tersedia waktu yang cukup untuk proses lelang ulang.

8.

Aparat Dinas Pertanian Provinsi pelaksana kegiatan bantuan sarana pascapanen harus memahami dengan baik semua petunjuk yang terdapat dalam buku pedoman teknis penanganan pascapanen tanaman pangan Tahun 2015.


|

154


9.

Alat/sarana pascapanen yang akan dibeli harus memiliki SNI atau minimal test report yang dikeluarkan oleh lembaga uji yang tersebar di 15 provinsi.

10. Perlu dukungan APBD Prov/Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pusat dan menunjang upaya perbaikan dan peningkatan penanganan pascapanen tanaman pangan. 11. Melakukan teguran secara tertulis kepada pelaksana di daerah yang tidak memenuhi Pedoman Teknis Pascapanen. 12. Pelatihan

pengoperasian

perawatan

dan

perbaikan

sarana

perlu

difasilitasi oleh produsen/pabrikan tempat pembelian sarana tersebut dan dilakukan saat droping sarana, saat panen dan pascapanen atau mengirimkan teknisi dan operator ke produsen/pabrikan untuk mengikuti pelatihan dan adanya jaminan purna jual untuk pembelian alsin tersebut. 13. Mengintensifkan koordinasi baik melalui telpon, sms dan e-mail ke tingkat kabupaten/provinsi dalam percepatan pengiriman laporan.


|

155


V. PENUTUP

1.

Kegiatan pascapanen merupakan kegiatan strategis sebagai faktor pendukung dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi pertanian.

2.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pascapanen ke depan, diperlukan penguatan SDM baik di pusat maupun di daerah, database yang akurat dan mekanisme pelaporan yang sistematis

3.

Agar pelaksanaan kegiatan pascapanen dapat diimplementasikan dengan baik, sangat diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara pusat dengan daerah maupun instansi terkait lintas sektor.

4.

Kegiatan Direktorat Pascapanen yang belum mencapai target akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan di tahun berikutnya.


|

156


BANTUAN SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2015 A.

APBN

Lampiran 1 No

Prov/kab/Kota

:

Realisasi Corn Sheller APBN Tahun 2015 Jumlah Corn Sheller (unit)

Pagu Anggaran

Nilai Kontrak (Rp)

Realisasi Fisik dan Keuangan BASTB SP2D (unit) % Rp.

%

Penghematan/ efisiensi

Sisa mati/Tidak Terserap

1 ACEH 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT

8

264,000,000

217,600,000

8

100

217,600,000

82.42

46,400,000

-

2 6

66,000,000 198,000,000

47,380,930 145,582,000

2 6

100 100

47,380,930 145,582,000

71.79 73.53

18,619,070 52,418,000

-

4 RIAU

2

66,000,000

48,353,800

2

100

48,353,800

73.26

17,646,200

-

5 JAMBI

2

66,000,000

42,607,400

2

100

42,607,400

64.56

23,392,600

-

6 SUMATERA SELATAN 7 BENGKULU 8 LAMPUNG

8 2 4

264,000,000 66,000,000 132,000,000

183,840,000 45,080,930 90,349,860

8 2 4

100 100 100

183,840,000 45,080,930 90,349,860

69.64 68.30 68.45

80,160,000 20,919,070 41,650,140

-

9 JAWA BARAT

4

132,000,000

78,682,000

4

100

78,682,000

59.61

53,318,000

-

10 JAWA TENGAH

3

99,000,000

66,600,000

3

100

66,600,000

67.27

32,400,000

-

11 DI. YOGYAKARTA

3

99,000,000

68,400,000

3

100

68,400,000

69.09

30,600,000

-

12 JAWA TIMUR

4

132,000,000

98,288,000

4

100

98,288,000

74.46

33,712,000

-

13 KALIMANTAN BARAT

2

66,000,000

51,650,000

2

100

51,650,000

78.26

14,350,000

-

14 KALIMANTAN SELATAN 15 KALIMANTAN TIMUR

2 2

66,000,000 66,000,000

52,000,000 52,600,000

2 2

100 100

52,000,000 52,600,000

78.79 79.70

14,000,000 13,400,000

-

16 KALIMANTAN TENGAH

6

198,000,000

165,000,000

6

100

165,000,000

83.33

33,000,000

-

17 SULAWESI UTARA

4

132,000,000

74,050,000

4

100

74,050,000

56.10

57,950,000

-

18 SULAWESI TENGAH

12

396,000,000

322,188,000

12

100

322,188,000

81.36

73,812,000

-

19 SULAWESI SELATAN

8

264,000,000

206,690,000

8

100

206,690,000

78.29

57,310,000

-

20 SULAWESI TENGGARA 21 BALI

9 1

297,000,000 33,000,000

234,387,000 23,000,000

9 1

100 100

234,387,000 23,000,000

78.92 69.70

62,613,000 10,000,000

-

22 NUSA TENGGARA BARAT

10

330,000,000

237,508,335

10

100

237,508,335

71.97

92,491,665

-

23 NUSA TENGGARA TIMUR 24 MALUKU 25 PAPUA

10 3 3

330,000,000 99,000,000 99,000,000

235,970,000 89,743,750 98,550,000

10 3 3

100 100 100

235,970,000 89,743,750 98,550,000

71.51 90.65 99.55

94,030,000 9,256,250 450,000

-

26 MALUKU UTARA

4

132,000,000

132,000,000

4

100

132,000,000

100.00

27 GORONTALO

3

99,000,000

79,900,000

3

100

79,900,000

80.71

19,100,000

-

28 SULAWESI BARAT

3

99,000,000

77,400,000

3

100

77,400,000

78.18

21,600,000

-

29 KALIMANTAN UTARA TOTAL I

-

-

2

66,000,000

46,000,000

2

100

46,000,000

69.70

20,000,000

-

132

4,356,000,000

3,311,402,005

132

100

3,311,402,005

76.02

1,044,597,995

-


|

157


Lampiran 2

No

:

Prov/kab/Kota

Realisasi Flat Bed Dryer + Bangunan APBN Tahun 2015 Jumlah FBD Jagung + Bangunan (unit)

Pagu Anggaran

Nilai Kontrak (Rp)


%

Penghematan/ Sisa mati/Tidak efisiensi Terserap

1 ACEH

1

359,000,000

345,550,000

1

100

345,550,000

96.25

13,450,000

2 SUMATERA BARAT

3

1,077,000,000

649,210,000

2

66.67

649,210,000

60.28

68,790,000

3 JAMBI

2

718,000,000

686,700,000

2

100

686,700,000

95.64

31,300,000

-

4 SUMATERA SELATAN

1

359,000,000

344,630,000

1

100

344,630,000

96.00

14,370,000

-

5 BENGKULU

2

718,000,000

697,422,000

2

100

697,422,000

97.13

20,578,000

-

6 LAMPUNG

3

1,077,000,000

1,016,120,000

3

100

1,016,120,000

94.35

60,880,000

-

7 JAWA BARAT

2

718,000,000

679,837,660

2

100

679,837,660

94.68

38,162,340

-

8 JAWA TIMUR

1

359,000,000

346,894,000

1

100

346,894,000

96.63

12,106,000

-

9 KALIMANTAN BARAT

1

359,000,000

358,380,000

1

100

358,380,000

99.83

620,000

-

10 KALIMANTAN SELATAN 11 KALIMANTAN TIMUR

1 1

359,000,000 359,000,000

354,000,000 358,789,000

1 1

100 100

354,000,000 358,789,000

98.61 99.94

5,000,000 211,000

-

12 SULAWESI UTARA

3

1,077,000,000

979,000,000

3

100

979,000,000

90.90

98,000,000

-

13 SULAWESI TENGAH 14 SULAWESI SELATAN

2 3

718,000,000 1,077,000,000

711,554,000 1,071,750,000

2 3

100 100

711,554,000 1,071,750,000

99.10 99.51

6,446,000 5,250,000

-

15 SULAWESI TENGGARA

1

359,000,000

332,300,000

1

100

332,300,000

92.56

26,700,000

-

16 BALI

1

359,000,000

331,750,000

1

100

331,750,000

92.41

27,250,000

-


2

718,000,000

690,961,000

2

100

690,961,000

96.23

27,039,000

-

18 NUSA TENGGARA TIMUR

1

359,000,000

339,100,000

1

100

339,100,000

94.46

19,900,000

-

19 GORONTALO

1

359,000,000

358,750,000

1

100

358,750,000

99.93

250,000

-

20 SULAWESI BARAT

2

718,000,000

715,915,000

2

100

715,915,000

99.71

2,085,000

-

21 KALIMANTAN UTARA

1

359,000,000

35

12,565,000,000

TOTAL II


|

11,368,612,660

33

94.29 11,368,612,660

90.48

478,387,340

359,000,000

359,000,000 718,000,000

158


Lampiran 3 No

:

Realisasi Corn Combine Harvester APBN Tahun 2015 Jumlah Corn Combine Harvester (unit)

Prov/kab/Kota

Pagu Anggaran

Nilai Kontrak (Rp)



%

sisa mati/Tidak Terserap

1 ACEH

1

500,000,000

342,175,000

1

100

342,175,000

68.44

157,825,000

2 SUMATERA SELATAN

1

500,000,000

337,000,000

1

100

337,000,000

67.40

163,000,000

-

3 KALIMANTAN TENGAH

2

1,000,000,000

880,000,000

2

100

880,000,000

88.00

120,000,000

-

4 SUMATERA BARAT

1

500,000,000

5 SULAWESI UTARA

1

500,000,000

342,650,000

1

100

342,650,000

68.53

157,350,000

-

6 SULAWESI TENGAH

2

1,000,000,000

679,600,000

2

100

679,600,000

67.96

320,400,000

-

7 SULAWESI TENGGARA

2

1,000,000,000

684,350,000

2

100

684,350,000

68.44

315,650,000

-


2

1,000,000,000

672,950,000

2

100

672,950,000

67.30

327,050,000

-

9 NUSA TENGGARA TIMUR

1

500,000,000

440,000,000

1

100

440,000,000

88.00

60,000,000

-

10 GORONTALO

1

500,000,000

341,430,000

1

100

341,430,000

68.29

158,570,000

-

11 SULAWESI BARAT

1

500,000,000

341,650,000

1

100

341,650,000

68.33

158,350,000

-

15

7,500,000,000

5,061,805,000

93.33

5,061,805,000

67.49

1,938,195,000

TOTAL III

Lampiran 4 No

Prov/kab/Kota

:

-

-

14

-

500,000,000

500,000,000

Realisasi Vertical Dryer Jagung + Bangunan APBN Tahun 2015 Jumlah VDj (unit) Pagu Anggaran

nilai kontrak (Rp)



%

sisa mati/Tidak Terserap

1 ACEH

4

3,832,000,000

3,102,000,000

4

100

3,102,000,000

80.95

730,000,000

-

2 SUMSEL

4

3,832,000,000

3,240,164,000

4

100

3,240,164,000

84.56

591,836,000

-

3 KALTENG

5

4,790,000,000

4,378,600,000

5

100

4,378,600,000

91.41

411,400,000

-

4 SULTENG

4

3,832,000,000

3,266,743,000

4

100

3,266,743,000

85.25

565,257,000

-

5 SULTRA

4

3,832,000,000

3,500,000,000

4

100

3,500,000,000

91.34

332,000,000

-

6 NTB

4

3,832,000,000

3,166,558,000

4

100

3,166,558,000

82.63

665,442,000

-

7 NTT

4

3,832,000,000

3,214,470,000

-

-

-

617,530,000

3,214,470,000

29

27,782,000,000

23,868,535,000

86.21

20,654,065,000

74.34

3,913,465,000

3,214,470,000

TOTAL IV

25

Ket : realisasi s/d 31 Desember 2015


|

159


B.

APBN-P

Lampiran 5

No

Prov/kab/Kota

: Jumlah Sarana (unit)

Realisasi Combine Harvester Kecil APBN-P Tahun 2015 Jumlah Revisi

Nilai kontrak Pagu Revisi

(unit)

(Rp)

Realisasi BASTB (Unit)

(SP2D) %

Rp

% terhdp Pagu

% terhdp kontrak



-

-

1 ACEH

60

60

7,800,000,000

7,800,000,000

60

100

7,800,000,000

100.00

100.00

2 SUMUT

119

119

15,470,000,000

11,533,670,000

119

100

11,533,670,000

74.56

100.00

3,936,330,000

-

3 SUMBAR

40

30

3,900,000,000

3,783,792,000

30

100

3,783,792,000

97.02

100.00

116,208,000

-

4 RIAU

37

37

4,290,000,000

4,133,500,000

37

100

4,133,500,000

96.35

100.00

156,500,000

-

5 JAMBI

47

6,984,100,000

6,976,550,000

57

100

6,976,550,000

99.89

100.00

7,550,000

23,920,000,000

23,380,800,000

184

100

23,380,800,000

97.75

100.00

539,200,000

Tambahan (10) 6 SUMSEL

57 121

Tambahan (63)

184

-

7 BENGKULU

42

42

5,460,000,000

5,342,400,000

42

100

5,342,400,000

97.85

100.00

117,600,000

-

8 LAMPUNG*)

168

168

21,840,000,000

16,556,412,000

168

100

16,556,412,000

75.81

100.00

5,283,588,000

-

9 JAWA BARAT

315

315

40,950,000,000

40,824,700,000

315

100

40,824,700,000

99.69

100.00

125,300,000

-

10 JAWA TENGAH

473

473

61,490,000,000

50,393,678,000

473

100

50,393,678,000

81.95

100.00

11,096,322,000

-

11 D.I.YOGYAKARTA

24

24

3,120,000,000

2,551,824,000

24

100

2,551,824,000

81.79

100.00

568,176,000

-

12 JAWA TIMUR

450

450

58,500,000,000

46,013,504,000

450

100

46,013,504,000

78.66

100.00

12,486,496,000

-

13 KALBAR

37

37

4,810,000,000

3,734,200,000

37

100

3,734,200,000

77.63

100.00

1,075,800,000

-

14 KALTENG

50

50

6,500,000,000

4,956,000,000

50

100

4,956,000,000

76.25

100.00

1,544,000,000

-

15 KALSEL

50

50

6,500,000,000

6,240,000,000

50

100

6,240,000,000

96.00

100.00

260,000,000

-

16 KALTIM

20

20

2,600,000,000

2,598,000,000

20

100

2,598,000,000

99.92

100.00

2,000,000

-

17 SULUT

32

32

4,160,000,000

3,242,200,000

32

100

3,242,200,000

77.94

100.00

917,800,000

-

18 SULTENG

62

62

8,060,000,000

7,058,800,000

62

100

7,058,800,000

87.58

100.00

1,001,200,000

-

19 SULSEL

267

267

34,710,000,000

28,849,500,000

267

100

28,849,500,000

83.12

100.00

5,860,500,000

-

20 SULTRA

42

42

5,460,000,000

5,460,000,000

42

100

5,460,000,000

100.00

100.00

21 BALI

48

48

6,240,000,000

4,904,950,000

48

100

4,904,950,000

78.60

100.00

1,335,050,000

-

22 NTB

53

53

6,890,000,000

5,878,100,000

53

100

5,878,100,000

85.31

100.00

1,011,900,000

-

23 NTT

42

42

5,460,000,000

5,430,600,000

42

100

5,430,600,000

99.46

100.00

29,400,000

-

24 MALUKU

25

25

3,250,000,000

3,016,875,000

25

100

3,016,875,000

92.83

100.00

233,125,000

-

25 PAPUA

28

29,610,000,000

27,326,900,000

228

100.00

27,326,900,000

92.29

100.00

2,283,100,000

Tambahan (200)

228

-

-

-

26 MALUT

25

25

3,250,000,000

3,250,000,000

25

100

3,250,000,000

100.00

100.00

27 BANTEN

26

26

3,380,000,000

3,172,000,000

26

100

3,172,000,000

93.85

100.00

28 BABEL

17

17

2,210,000,000

2,210,000,000

17

100

2,210,000,000

100.00

100.00

29 GORONTALO

25

25

3,250,000,000

3,247,500,000

25

100

3,247,500,000

99.92

100.00

2,500,000

-

30 PAPUA BARAT

16

16

2,080,000,000

2,050,550,000

16

100

2,050,550,000

98.58

100.00

29,450,000

-

31 SULBAR

24

24

2,344,122,000

2,344,127,634

24

100

2,344,127,634

100.00

100.00

(5,634)

-

32 KALTARA

12

12

1,560,000,000

1,560,000,000

12

100

1,560,000,000

100.00

100.00

-

2,797

3,060

396,048,222,000

345,821,132,634

3,060

100.00

345,821,132,634

87.32

100.00

TOTAL I


|

-

-

208,000,000

-

-

-

-

50,227,089,366

-

160


Lampiran 6

:

Jumlah No Prov/kab/Kota Sarana (unit)

Realisasi Vertical Dryer Padi + Bangunan APBN-P Tahun 2015 Jumlah Revisi

Nilai Kontrak Pagu Revisi

(unit)

(Rp)


%

Rp

Penghematan/ (SP2D) efisiensi % terhdp % terhdp Pagu kontrak

1 ACEH

5

5

4,675,000,000

3,973,950,000

5

100

3,973,950,000

85.00

100.00

701,050,000

2 SUMUT

11

11

10,285,000,000

8,608,310,000

11

100

8,608,310,000

83.70

100.00

1,676,690,000

3 SUMSEL

25

21

19,635,000,000

15,877,024,700

20

95

15,877,024,700

80.86

100.00

2,942,975,300

4 BENGKULU

6

6

5,610,000,000

4,661,701,000

6

100

4,661,701,000

83.10

100.00

948,299,000

5 LAMPUNG

7

7

6,545,000,000

5,468,912,347

7

100

5,468,912,347

83.56

100.00

1,076,087,653

6 JAWA BARAT

4

4

3,740,000,000

2,935,240,000

4

100

2,935,240,000

78.48

100.00

804,760,000

7 JAWA TENGAH

4

4

3,740,000,000

3,056,093,000

4

100

3,056,093,000

81.71

100.00

683,907,000

8 JAWA TIMUR

4

4

3,740,000,000

3,148,423,273

4

100

3,148,423,273

84.18

100.00

591,576,727

9 KALBAR

6

6

5,610,000,000

4,694,285,250

6

100

4,694,285,250

83.68

100.00

915,714,750

10 KALTENG

6

6

5,610,000,000

4,836,736,000

6

100

4,836,736,000

86.22

100.00

773,264,000

11 KALSEL

3

3

2,805,000,000

2,403,060,000

3

100

2,403,060,000

85.67

100.00

401,940,000

12 KALTIM

4

4

3,740,000,000

3,182,370,000

4

100

3,182,370,000

85.09

100.00

557,630,000

13 SULUT

3

3

2,805,000,000

2,257,833,000

3

100

2,257,833,000

80.49

100.00

547,167,000

14 SULTENG

20

20

18,700,000,000

15,739,173,000

20

100

15,739,173,000

84.17

100.00

2,960,827,000

15 SULSEL

28

28

26,180,000,000

22,563,704,000

28

100

22,563,704,000

86.19

100.00

3,616,296,000

16 SULTRA

14

14

13,090,000,000

10,710,000,000

14

100

10,710,000,000

81.82

100.00

2,380,000,000

17 BALI

4

4

3,740,000,000

3,058,291,000

4

100

3,058,291,000

81.77

100.00

681,709,000

18 NTB

7

7

6,545,000,000

5,403,475,000

7

100

5,403,475,000

82.56

100.00

1,141,525,000

19 BANTEN

1

1

935,000,000

772,694,000

1

100

772,694,000

82.64

100.00

162,306,000

20 BABEL

3

3

2,805,000,000

2,261,634,000

3

100

2,261,634,000

80.63

100.00

543,366,000

21 SULBAR

3

3

2,383,701,000

2,383,703,000

3

100

2,383,703,000

100.00

100.00

22 KALTARA

2

2

1,870,000,000

1,575,677,000

2

100

1,575,677,000

84.26

100.00

294,323,000

170

166

154,788,701,000

129,572,289,570

165 99.40

129,572,289,570

83.71

100.00

24,401,411,430

TOTAL II


|


815,000,000

815,000,000

161


Lampiran 7

No

Prov/kab/Kota

: Jumlah Sarana (unit)

Realisasi Corn Sheller APBN-P Tahun 2015 Jumlah Revisi

Nilai Kontrak Pagu Revisi

(unit)

(Rp)


(SP2D) %

Rp

% terhdp % terhdp Pagu kontrak



1 ACEH

66

66

1,980,000,000

1,796,700,000

66

100

1,796,700,000

90.74

100.00

183,300,000

-

2 SUMUT

95

95

2,850,000,000

2,303,506,500

95

100

2,303,506,500

80.82

100.00

546,493,500

-

3 SUMBAR

65

35

1,050,000,000

854,134,000

35

100

854,134,000

81.35

100.00

195,866,000

-

4 RIAU

19

19

570,000,000

404,585,500

19

100

404,585,500

70.98

100.00

165,414,500

-

5 JAMBI

45

45

962,325,000

957,622,500

45

100

957,622,500

99.51

100.00

4,702,500

-

6 SUMSEL

80

5,940,000,000

4,727,800,000

198 100.00

4,727,800,000

79.59

1,212,200,000

-

Tambahan (118)

198

100.00 #DIV/0!

7 BENGKULU

60

60

1,800,000,000

1,421,842,000

60

100

1,421,842,000

78.99

100.00

378,158,000

-

8 LAMPUNG

130

130

3,900,000,000

2,935,520,000

130

100

2,935,520,000

75.27

100.00

964,480,000

-

9 JAWA BARAT

140

140

4,200,000,000

3,604,300,000

140

100

3,604,300,000

85.82

100.00

595,700,000

-

10 JAWA TENGAH

175

175

5,250,000,000

3,861,100,000

175

100

3,861,100,000

73.54

100.00

1,388,900,000

-

11 D.I.YOGYAKARTA

14

14

420,000,000

319,200,000

14

100

319,200,000

76.00

100.00

100,800,000

-

12 JAWA TIMUR

230

230

6,900,000,000

4,987,040,000

230

100

4,987,040,000

72.28

100.00

1,912,960,000

-

13 KALBAR

60

60

1,800,000,000

1,529,220,000

60

100

1,529,220,000

84.96

100.00

270,780,000

-

14 KALTENG

8

8

240,000,000

196,800,000

8

100

196,800,000

82.00

100.00

43,200,000

-

15 KALSEL

57

57

1,710,000,000

1,453,560,575

57

100

1,453,560,575

85.00

100.00

256,439,425

-

16 KALTIM

25

25

750,000,000

622,295,000

25

100

622,295,000

82.97

100.00

127,705,000

-

17 SULUT

83

83

2,490,000,000

1,640,150,000

83

100

1,640,150,000

65.87

100.00

849,850,000

-

18 SULTENG

75

75

2,250,000,000

2,010,945,668

75

100

2,010,945,668

89.38

100.00

239,054,332

-

19 SULSEL

158

158

4,740,000,000

4,161,319,470

158

100

4,161,319,470

87.79

100.00

578,680,530

-

20 SULTRA

35

35

1,050,000,000

897,054,000

35

100

897,054,000

85.43

100.00

152,946,000

-

21 BALI

30

30

900,000,000

732,525,000

30

100

732,525,000

81.39

100.00

167,475,000

-

22 NTB

110

110

3,300,000,000

2,841,000,000

110

100

2,841,000,000

86.09

100.00

459,000,000

-

23 NTT

86

86

2,580,000,000

2,068,152,000

86

100

2,068,152,000

80.16

100.00

511,848,000

-

24 MALUKU

8

8

240,000,000

223,532,720

8

100

223,532,720

93.14

100.00

16,467,280

-

25 PAPUA

6

6

180,000,000

180,000,000

6

100

180,000,000

100.00

100.00

-

-

26 MALUT

5

5

150,000,000

150,000,000

5

100

150,000,000

100.00

100.00

-

-

27 BANTEN

14

14

420,000,000

302,724,510

14

100

302,724,510

72.08

100.00

117,275,490

-

28 GORONTALO

80

80

2,132,698,000

2,132,700,000

80

100

2,132,700,000

100.00

100.00

(2,000)

-

29 PAPUA BARAT

5

5

150,000,000

140,702,325

5

100

140,702,325

93.80

100.00

9,297,675

-

30 SULBAR

30

30

756,000,000

756,000,000

30

100

756,000,000

100.00

100.00

31 KALTARA TOTAL III

6 2,000

6 2,088

180,000,000 61,841,023,000

180,000,000 50,392,031,768

6 100 180,000,000 2,088 100.00 50,392,031,768

100.00

100.00

81.49

100.00


|

11,448,991,232

-

162


Lampiran 8

No Prov/kab/Kota

:

Realisasi Vertical Dryer Jagung + Bangunan APBN-P Tahun 2015

Jumlah Jumlah Revisi Sarana (unit) (unit)

Nilai kontrak Pagu Revisi (Rp)

1 ACEH

13

13

12,155,000,000

9,010,500,000

2 SUMUT

15

15

14,025,000,000 12,027,762,000

3 SUMBAR

10

0

4 RIAU

-

-

5 JAMBI

3

3

2,462,575,000

2,362,575,000

6 SUMSEL

6

4

3,740,000,000

3,254,030,500

7 BENGKULU

6

6

5,610,000,000

8 LAMPUNG

16

9 JAWA BARAT

-

-

Realisasi Tidak Terserap/sisa mati 1,870,000,000

BASTB (Unit)

Penghematan/ (SP2D) efisiensi % terhdp % terhdp Pagu kontrak

%

Rp

11

84.62

9,010,500,000

74.13

100.00

1,274,500,000

15

100

12,027,762,000

85.76

100.00

1,997,238,000

-

-

-

3

100

2,362,575,000

95.94

100.00

100,000,000

4

100

3,254,030,500

87.01

100.00

485,969,500

4,775,227,000

6

100

4,775,227,000

85.12

100.00

834,773,000

16

14,960,000,000 12,955,700,352

16

100

12,955,700,352

86.60

100.00

2,004,299,648

13

13

12,155,000,000 11,317,646,000

13

100

11,317,646,000

93.11

100.00

837,354,000

10 JAWA TENGAH

17

17

15,895,000,000 13,117,618,000

17

100

13,117,618,000

82.53

100.00

2,777,382,000

11 D.I.YOGYAKARTA

-

11 JAWA TIMUR

18

18

16,830,000,000 14,371,904,727

18

100

14,371,904,727

85.39

100.00

2,458,095,273

12 KALBAR

2

2

1,870,000,000

1,616,282,000

2

100

1,616,282,000

86.43

100.00

253,718,000

13 KALSEL

5

5

4,675,000,000

4,061,645,000

5

100

3,899,534,300

83.41

96.01

613,355,000

14 SULUT

14

14

13,090,000,000 10,501,010,000

14

100

10,501,010,000

80.22

100.00

2,588,990,000

15 SULTENG

13

13

12,155,000,000 10,557,988,500

13

100

10,557,988,500

86.86

100.00

1,597,011,500

16 SULSEL

25

25

23,375,000,000 20,625,705,500

25

100

20,625,705,500

88.24

100.00

2,749,294,500

17 SULTRA

4

4

3,740,000,000

3,500,000,000

4

100

3,500,000,000

93.58

100.00

240,000,000

18 NTB

13

13

12,155,000,000 10,232,052,000

13

100

10,232,052,000

84.18

100.00

1,922,948,000

19 NTT

7

7

6,545,000,000

5,732,213,000

7

100

4,364,350,143

66.68

76.14

812,787,000

20 BANTEN

3

3

2,805,000,000

2,375,256,500

3

100

2,375,256,500

84.68

100.00

429,743,500

21 GORONTALO

9

9

7,012,273,000

6,912,274,000

9

100

6,912,274,000

98.57

100.00

99,999,000

22 SULBAR

7

7

5,665,491,000

5,665,493,000

7

100

5,665,493,000

100.00

100.00

(2,000)

219

207

99.03

163,442,909,522

85.61

99.07

24,077,455,921

TOTAL IV

1,870,000,000

-

-

-


#DIV/0!

-

-

190,920,339,000 164,972,883,079


|

162,110,700

1,367,862,857

3,399,973,557 205

162,110,700

1,367,862,857

3,399,973,557

163


Lampiran 9

No

Prov/kab/Kota

:

Realsiasi Power Thresher Multiguna APBN-P Tahun 2015

Jumlah Sarana (unit)

Jumlah Revisi

Realisasi

Nilai Kontrak

BASTB

(SP2D)

Pagu Revisi (unit)

(Rp)

(Unit)

%


Rp



1 ACEH

50

50

1,500,000,000

1,218,500,000

50

100

1,218,500,000

81.23

100.00

281,500,000

2 SUMUT

51

51

1,530,000,000

1,185,368,883

51

100

1,185,368,883

77.48

100.00

344,631,117

3 SUMBAR

15

0

4 RIAU

15

15

5 JAMBI

95

Tambahan (37)

-

-

-

-

-

450,000,000

372,784,500

15

100

372,784,500

82.84

100.00

77,215,500

2,706,000,000

2,698,751,500

132

100

2,698,751,500

99.73

100.00

7,248,500

3,810,000,000

3,061,300,000

127

100.00

3,061,300,000

80.35

100.00

748,700,000

132

6 SUMSEL Tambahan (90)

37

7 BENGKULU

20

20

600,000,000

479,750,000

20

100

479,750,000

79.96

100.00

120,250,000

8 LAMPUNG

40

40

1,200,000,000

884,160,000

40

100

884,160,000

73.68

100.00

315,840,000

9 JAWA BARAT

206

206

6,180,000,000

4,695,770,000

206

100

4,695,770,000

75.98

100.00

1,484,230,000

10 JAWA TENGAH

160

160

4,800,000,000

3,688,300,000

160

100

3,688,300,000

76.84

100.00

1,111,700,000

11 D.I.YOGYAKARTA

16

16

480,000,000

318,248,000

16

100

318,248,000

66.30

100.00

161,752,000

12 JAWA TIMUR

205

205

6,150,000,000

4,294,162,500

205

100

4,294,162,500

69.82

100.00

1,855,837,500

13 KALBAR

17

17

510,000,000

425,918,000

17

100

425,918,000

83.51

100.00

84,082,000

14 KALTENG

13

13

390,000,000

336,690,000

13

100

336,690,000

86.33

100.00

53,310,000

15 KALSEL 16 KALTIM

20 13

20 13

600,000,000 390,000,000

419,252,941 343,250,000

20 13

100 100

419,252,941 343,250,000

69.88 88.01

100.00 100.00

180,747,059 46,750,000

17 SULUT

40

40

1,200,000,000

1,051,500,000

40

100

1,051,500,000

87.63

100.00

148,500,000

18 SULTENG

94

94

2,820,000,000

2,371,348,400

94

100

2,371,348,400

84.09

100.00

448,651,600

19 SULSEL

79

79

2,370,000,000

1,926,650,000

79

100

1,926,650,000

81.29

100.00

443,350,000

148

4,440,000,000

Tambahan di LUAR MAK

127

-

-

-

20 SULTRA

44

44

1,320,000,000

1,096,477,000

44

100

1,096,477,000

83.07

100.00

223,523,000

21 BALI 22 NTB

23 54

23 54

690,000,000 1,620,000,000

525,865,000 1,297,470,000

23 54

100 100

525,865,000 1,297,470,000

76.21 80.09

100.00 100.00

164,135,000 322,530,000

23 NTT

30

30

900,000,000

812,250,000

30

100

812,250,000

90.25

100.00

87,750,000

34

1,020,000,000

1,020,000,000

34

100

1,020,000,000

100.00

100.00

24 MALUKU

Tambahan di LUAR MAK 12

12

360,000,000

328,536,796

12

100

328,536,796

91.26

100.00

25 PAPUA

52

52

1,560,000,000

1,560,000,000

52

100

1,560,000,000

100.00

100.00

26 MALUT 27 BANTEN

19 15

19 15

570,000,000 450,000,000

570,000,000 309,108,495

19 15

100 100

570,000,000 309,108,495

100.00 68.69

100.00 100.00

28 GORONTALO

15

15

375,450,000

375,450,000

15

100

375,450,000

100.00

100.00

29 PAPUA BARAT

20

20

600,000,000

539,100,000

20

100

539,100,000

89.85

100.00

30 SULBAR

30

30

757,500,000

757,500,000

30

100

757,500,000

100.00

100.00

-

42

896,137,000

-

-

-

73.18

100.00

31

KALTARA (Tambahan di luar MAK) TOTAL V

1,500

1,836

53,245,087,000


|

38,963,462,015

1,646

89.65

38,963,462,015

4,440,000,000

31,463,204 140,891,505 60,900,000

8,945,487,985

896,137,000 5,336,137,000

164


Lampiran 10 :

No

Prov/kab/Kota

Realisasi Flat Bed Dryer + Bangunan APBN-P Tahun 2015

Jumlah Jumlah Sarana Revisi (unit) (unit)

PAPUA

6

Realisasi

Nilai Kontrak

BASTB

Pagu Revisi (Rp) 4,239,900,000

(Unit)

4,146,040,000

(SP2D) %

6


Rp 100

4,146,040,000

a. alat

1,630,290,000

1,630,290,000

b. bangunan

2,515,750,000

2,515,750,000

TOTAL VI

-

Lampiran 11 :

No

Prov/kab/Kota

6

4,239,900,000

4,146,040,000

6

100

4,146,040,000



97.79

100.00

93,860,000

97.79

100.00

93,860,000

-

Realisasi Combine Harvester Besar APBN-P Tahun 2015


Jumlah Revisi

Realisasi

Nilai Kontrak

BASTB

Pagu Revisi

(unit)

(Rp)

(Unit)

(SP2D) %


Rp



1 SUMATERA SELATAN

98

39,900,000,000

37,271,020,000

98

100

37,271,020,000

93.41

100.00

2,628,980,000

-

2 PAPUA

22

8,690,000,000

8,190,820,000

22

100

8,190,820,000

94.26

100.00

499,180,000

-

3 SULBAR (Diluar MAK)

5

1,687,980,000

1,687,980,000

5

100

1,687,980,000 100.00

100.00

50,277,980,000

47,149,820,000

125

100

47,149,820,000

TOTAL VII

-

Lampiran 12 :

125

Prov/kab/Kota

100

-

3,128,160,000

-

Realisasi Corn Combine Harvester APBN-P Tahun 2015 Jumlah

No

93.78

-


Revisi

Realisasi

Nilai Kontrak

BASTB

Pagu Revisi

(unit)

(Rp)

(Unit)

(SP2D) %

Rp


1 SUMATERA SELATAN

6

2,100,000,000

2,039,600,000

6

100

2,039,600,000

2 GORONTALO

5

1,707,150,000

1,707,150,000

5

100

1,707,150,000

100.00

100.00



60,400,000

-

-

-

TOTAL VIII

-

11

3,807,150,000

3,746,750,000

11

100.00

3,746,750,000

98.41

100.00

60,400,000

TOTAL I - VIII

-

7,499

915,168,402,000

784,764,409,066

7,306

97.43

783,234,435,509

85.58

99.81

122,382,855,934

9,551,110,557

-

87.25

99.81

115,144,229,502

9,551,110,557

Revisi anggaran penghematan CHK Lampung

690,400,000

6

690,400,000

CHB Lampung

8,619,500,000

25

8,619,500,000

CHB Sulteng TOTAL V

7,499

915,168,402,000

5,949,863,432

19

800,024,172,498

7,356

5,949,863,432 98.09

798,494,198,941

Ket : realisasi s/d 31 Desember 2015


|

165


Lampiran 13 : Nama Pejabat Eselon II, III dan IV Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. NO

NAMA/ NIP

GOLONGAN

JABATAN

1 Ir. Tri Agustin Satriani, MM 19590827 198303 2 010

IV/b

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

2 Ir. Bambang Jaya, M.Eng 19580504 198503 1 002

IV/b

Kasubdit Jagung dan Serealia Lain

4 Ir. Suhartini, M.Si 19600119 198603 2 001

IV/b

Kasubdit Kedelai dan Aneka Kacang

3 Ir. Setya Prakosa, MM 19610212 198603 1 001

IV/b

Kasubdit Aneka Umbi

5 Ir. Dian Handayani, M.Si 19650814 198903 2 001

IV/a

Kasi Sarana pada Subdit Padi

6 Ir. Dhany Permadi, MM 19620219 199103 1 001

IV/a

Kasi Sarana pada Subdit Kedelai dan Aneka Kacang

11 Amirruddin, SP.MP 19721116 200212 1 001

IV/a

Kasi Teknologi pada Subdit Padi

7 Ir. Dwi Elisya Apriana 19610424 198910 2 001

III/d

Kasi Teknologi pada Subdit Kedelai dan Aneka Kacang

8 Djatmiko, S.Sos 19610115 198103 1001

III/d

Kasubbag Tata Usaha

Lilis Suryani, SP.Msi 19710223 200112 2 001

III/d

Kasi Teknologi pada Subdit Aneka Umbi

12 Tiurmauli Silalahi, SP.MM 19740227 200212 2 001

III/d

Kasi Sarana pada Subdit Jagung dan Serealia Lain

10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Djatmiko, S.Sos 19610115.198103 .1.001


|

166


Lampiran 14 : Daftar Nominatif Pegawai Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 No

Nama NIP Tempat / Tgl Lahir

Pangkat Gol. Ruang

Pendidikan Jurusan, Tahun Ijazah

Jabatan Penugasan Pada Bidang

T / NT L/P

Ket

1

2

3

4

5

6

7

I. Golongan IV/d 1.1 Ir. Tri Agustin Satriani, MM 19590827 198303 2 010 Jakarta, 27 - 8 - 1959

Pembina Tk. I IV/b 1 - 4 - 2001

1. IPB Jur. Ilmu Tanah Th. 1982 Direktur Pengolahan dan Pemasaran T 2. Pasca Sarjana (S2) Univ. Wijaya Putra Hasil Tanaman Pangan P Jur. SDM Th. 2001

2.1 Ir. Bambang Jaya, M.Eng 19580504 198503 1 002 Bayur (Maninjau), 04 - 05 - 1958


1. Fak. Pertanian UNAND Jur Mekanisasi Kasubdit Jagung dan Serealia Pertanian Th. 1981 Lain 2. Pasca Sarjana (S2) AIT Jur Post Harvest Teknologi Th. 1991

T L

3.2 Ir. Setya Prakosa, MM 19610212 198603 1 001 Surakarta, 12 - 2 - 1961


1. Fak. Pert UNS Jur Agronomi Th 84 2. STIE IPWIJA Jur Pemasaran Th 04

Kasubdit Aneka Umbi

T L

4.3 Ir. Suhartini, M.Si 196001191986032001 Surabaya, 19 - 01 - 1960


1. Sarjana Pertanian IPB. Sosek Th. 83 2. S2. STIA YAPPANN Th.08 Jur Administrasi Publik

Kasubdit Kedelai dan Aneka Kacang

T P

III. Golongan IV/a 5.1 Ir. Dian Handayani, M.Si 19650814.198903.2.001 Kotabumi, 14 - 08 - 1965

Pembina IV/a 1 - 10 - 2007

1. Fak. Pertanian UNILA Jur Budidaya Kasi Sarana pada Subdit Padi Pertanian Th. 1988 2. Pasca Sarjana (S2), IPB Jur Teknologi Industri Pertanian Th. 2007

T P

6.2 Ir. Dhanny Permadi, MM 196202191991031001 Jakarta, 19 - 02 - 1962

Pembina IV/a 1 - 4 - 2007

1. Sarjana Pertanian UNSIL Jur. Budidaya Kasi Sarana pada Subdit Kedelai Pertanian Th. 1988 dan Aneka Kacang 2. S2 STIE IPWIJA Jur Manajemen Th 01

T L

7.3 Erlina, S.P, M.Si 19691006 199803 2 006 Sipirok, 6 - 10 - 1969


1. Fak. Pertanian UNAND Jur. Ilmu Tanah Staf Seksi Sarana Subdit Aneka Th. 1993 Umbi 2. S2 Univ Andalas Jur Pembangunan Wilayah Pedesaan Th. 2014

T P

8.4 Amirruddin, SP, MP 19721116.200212.1.001 Medan, 16 - 11 - 1972


1. Fak. Pert. USU Jur. Ilmu Tanah Th. 1995 2. Pasca Sarjana (S2) USU Jur. Ilmu Tanah Th. 2002

Kasi Teknologi pada Subdit Padi

T L

9.1 Ir. Dwi Elisya Apriana 19610424.198910.2.001 Medan, 24 - 04 - 1961

Penata Tk. I III/d 1 - 4 - 2004

Fak. Pertanian USU Th. 1986

Kasi Teknologi pada Subdit Kedelai dan Aneka Kacang

T P

10.2 Djatmiko, S.Sos 19610115.198103 .1.001 Jakarta, 15 - 1 - 1961


STIA Menarasiswa Jur. Administrasi Negara Th. 2001

Kasubbag Tata Usaha

NT L

11.3 Suparni, SP 19610803 198303 2 002 Surakarta, 3 - 8 - 1961


1. SMA IPS Th. 1980 2. Sarjana Pertanian SATYAGAMA Jur. Sosek Th. 04

Staf Seksi Sarana pada Subdit Aneka Umbi

T P

II. Golongan IV/b

IV. Golongan III/d


|

167


No


Pangkat Gol. Ruang


Jabatan Penugasan Pada Bidang 5 Staf Sub Bagian Tata Usaha

T / NT L/P

1 2 12.4 Ricky Nelson, SH 19630514 199903 1 001 Jakarta, 14 Mei 1963

3 Penata Tk. I III/d 1 - 4 - 2011

4 Fak. Hukum, UNKRIS Th. 1990

13.5 Lilis Suryani, SP. M.Si 197102232001122001 Cidaun, 23 Pebruari 1971


1. Fak. Pertanian (UNAS) Jur Agronomi Kasi Teknologi pada Subdit Aneka Th. 1996 Umbi 2. Pasca Sarjana (S2) STIA YAPPANN Jur Administrasi Publik Th. 2004

T P

14.6 Nur Indriastuti, SE 19751010.200112.2.001 Klaten, 10 - 10 - 1975


Fak. Ekonomi Univ. Tunas Pembangunan Solo Th. 1999

NT P

15.7 Tiurmauli Silalahi, SP, MM 19740227.200212.2.001 Pematangsiantar, 27 - 2 - 1974


1. Fak Pertanian Univ. Borobudur Jurusan Kasi Sarana pada Subdit Sosek Th. 1996 Jagung dan Serealia Lain 2. Pasca Sarjana (S2) Mercubuana Jur SDM Th. 2009

V. Golongan III/c Ruth Teratai Mekar Beata Virgo 16.1 Kaluti, S.TP,M.P 197205022010012002 Sangele, 02 - 05 - 1972

Penata III/c 1 - 4 - 2012

1. Fak. Pertanian Univ. UNSRAT Manado Jurusan Pengolahan Hasil Pertanian 2. Pasca Sarjana (S2) Univ. UGM Yogya Jurusan Ilmu & Teknologi Pangan

17.2 Jane Carolina Ch Haumahu, SP, M.Si 19730117.200312.2.001 Allang, 17 - 01 - 1973


1. Fak. Pertanian UNPATI Jur Ilmu Tanah Staf Seksi Teknologi Subdit Th. 98 Jagung dan Serealia Lain 2. S2 Univ Respati Indonesia (URINDO) Jur Ilmu Administrasi Niaga Th. 2014

T P

18.3 Pandu Tri Kurniawan, SP 19680309 200003 1 001 Serang, 9 - 3 - 1968

Penata III/c 1 - 10 - 2012

Fak. Pertanian UNB Jur. Agronomi Th. 2003

T L

19.4 Nurihyatun Sardjono, SP, MP 19811213.200604.2.001 Bogor, 13 - 12 - 1981


1. Fak. Pertanian IPB Jur. Budidaya Staf Seksi Teknologi pd Subdit Pertanian Th. 2005 Aneka Umbi 2. Pasca Sarjana (S2) Univ. Brawijaya Jur. Teknologi Industri Pertanian Th.2012

T P

20.5 Fatriwati, SP 19730924 200604 2 016 Padang, 24 - 09 - 1973


Fak. Pertanian UNAND Th. 1998

Staf Seksi Teknologi Subdit Padi

T P

Staf Sub Bagian Tata Usaha


6 NT L

T P

Staf Seksi Teknologi Subdit Aneka Umbi

Penata Muda Tk. I STM Bangunan Th. 1979 III/b 1 - 4 - 2008


NT L

22.2 Raden. Wahyono 19591019.199203.1.001 Jakarta, 19 - 10 - 1959

Penata Muda Tk. I SMA Jur. Sosial Th. 1981 III/b 1 - 4 - 2012


NT L

23.3 Ir. Nur Sulistiati 196507102008122001 Jakarta, 10-07-1965

Penata Muda Tk. I Fak. Pertanian Univ. UPN Veteran Th 2006 Staf Seksi Sarana pd Subdit III/b Aneka Umbi 1 - 4 - 2013

T P

24.4 Aris Puji Sunarso, S.TP, M.Eng 19780202 200901 1 008 Pati, 2 - 2 - 1978

T L

25.5 Deasy Fitriati, S.TP, M.Si 19800807 200901 2 009 Pontianak, 7 - 8 - 1980

Penata Muda Tk. I 1. Fak. Pertanian IPB Jur Industri PertanianStaf Seksi Teknologi pada III/b Th. 2001 Subdit Padi 1 - 4 - 2013 2. S2 Univ. Gajamadah Jur. Perencanaan Kota dan Daerah Th.2014 Penata Muda Tk. I 1. Fak. Pertanian UGM Jur Mekanisasi PertStaf Seksi Sarana pada III/b Th. 03 Subdit Jagung dan Serealia Lain 1 - 4 - 2013 2. S2 Institut Pertanian Bogor Thn. 2015

26.6 Restu Widianti 19710228.199303.2.001 Jakarta, 28 - 2 - 1971

Penata Muda Tk. I SMA Th. 1990 III/b 1 - 4 - 2013

|

7

T P

VI. Golongan III/b 21.1 Suparmo 19590918.198803.1.001 Kebumen, 18 - 9 - 1959


Ket

Staf Seksi Teknologi Subdit Aneka Umbi

T P

NT P

168


No


Pangkat Gol. Ruang



T / NT L/P

1 2 27.7 Ratna Dwi Astuti, SP 19760118 200912 2 001 Madiun, 18 Januari 1976

3 4 5 Penata Muda Tk. I UNMUH Malang Jur, Budidaya Pertanian Staf Seksi Sarana Subdit III/b Th. 1999 Kedelai dan Aneka Kacang 1 - 4 - 2014

6 T P

28.8 Diyah Puji Astuti, SP 19800309 200912 2 002 Banjarnegara, 9 Maret 1980

Penata Muda Tk. I UNSOED Jur. Agrobisnis Th. 2004 III/b 1 - 4 - 2014

Staf Seksi Teknologi pada Subdit Kedelai dan Aneka Kacang

T P

29.9 Ririkumaladewi, SP 19811008 200912 2 004 Rappang, 8 - 10 - 1981

Penata Muda Tk. I UNHAS Jur. Agronomi Th. 2005 III/b 1 - 4 - 2014

Staf Seksi Teknologi pada Subdit Aneka Umbi

T P

30.10 Bubun Muhammad Hasbulloh, S.TP Penata Muda Tk. I IPB Jur. Teknik Pertanian Th. 2009 19850922 200912 1 002 III/b Kuningan, 22 September 1985 1 - 4 - 2014

Staf Seksi Sarana pada Subdit Aneka Umbi

T L

31.11 Dede Risanda, SP 19840713 200912 1 002 Tebingtinggi, 13 - 07 - 1984

Penata Muda Tk. I Fak. Pertanian IPB Jur. HPT Th. 2008 III/b 1 - 4 - 2014

Staf Seksi Sarana Subdit Jagung dan Serealia Lain

T L

32.12 Anita Retnawati, SP, M.Si 19790328.200701.2.002 Jakarta, 28 - 03 - 1979

Penata Muda TK. I 1. SMA Jur. IPA Th. 1997 III/b 2. Univ. Satyagama Jur. Agrobisnis 1 - 10 - 2014 Th. 1999 3. S2 Pasca Sarjana STIA Yappan Jur. Administrasi Publik th. 2013

Staf Seksi Sarana pada Subdit Kedelai dan Aneka Kacang

T P

33.13 Sri Rosmayanti, SE 19861018 201101 2 015 Jakarta, 18 - 10 - 1986

Penata Muda TK. I S-1 Agribisnis IPB Th. 2010 III/b 1 - 04 - 2015

Staf Seksi Sarana Subdit Jagung dan Serealia Lain

T P

34.14 Maya Puspita Sari, SE 19880509 201101 2 018 Jakarta, 9 - 05 - 1988

Penata Muda TK. I S-1 Agribisnis IPB Th. 2010 III/b 1 - 04 - 2015

Staf Seksi Sarana Subdit Kedelai dan Aneka Kacang

T P

35.15 Kirtana Aska Brata, SP 19830623 201101 1 007 Yogyakarta, 23 - 06 - 1983

Penata Muda TK. I Fak. Pertanian UPN Veteran Jur. Sosial III/b Ekonomi Pertanian Th. 2008 1 - 04 - 2015

Staf Seksi Teknologi Subdit Jagung dan Serealia Lain

T L

36.16 Ermi Herawati, S.Sos 19760517.200212.2.002 Brebes, 17 - 5 - 1976

Penata Muda TK. I 1. SMA IPS Th. 1985 Staf Sub Bagian Tata Usaha III/b 2. Sarjana Ilmu Administrasi Negara STIA 1 - 10 - 2015 YAPPANN jur Adm. Negara Thn. 2010

NT P

37.17 Angga Wijaya, SP 19810511.200003.1.002 Jakarta, 11 - 5 - 1981

Penata Muda TK. I 1. SMA IPS Th. 1999 III/b 2. Sarjana Pertanian Univ. Satyagama 1 - 10 - 2015 Jur. Agrobisnis Thn. 2011

Staf Seksi Sarana pada Subdit Jagung dan Serealia Lain

T L

38.18 Miftakhul Jannah, SP 19780711.200312.2.001 Boyolali, 11 - 07 - 1978

Penata Muda TK. I 1. SMA IPA Th.1997 Staf Seksi Sarana pada Subdit III/b 2. Sarjana Pertanian Univ. Respati Indonesia Padi 1 - 10 - 2015 Jur. Agroteknologi Thn. 2010

T P

VII. Golongan III/a 39.1 Isandi, S.Kom 19831015 201101 1 008 Air Putih (Palembang), 15-10-1983

Penata Muda III/a 1 - 1 - 2011

S-1 Sistem Informasi Univ. Gunadarma Th. 2010

40.2 Franciscus Xaverius Surwiyanto,SE 19710121 200812 1 001 Semarang, 21 - 01 - 1971


1. SMA IPA Th. 1990 Staf Sub Bagian Tata Usaha 2. S-1 Univ. Tama Jagakarsa Jur Manajemen Th. 2005

NT L

41.3 Evie Rahayu Tugiyanto 19641030.199703.2.001 Magetan, 30 - 10 - 1964


SMEA Jur. Tata Buku Th. 1984

NT P


|

Staf Seksi Sarana Subdit Padi


Ket 7

T L

169


No


Pangkat Gol. Ruang



T / NT L/P

1 2 42.4 Yuliadi 19640701.199703.1.001 Jakarta, 1 - 7 - 1964

3 Penata Muda III/a 1 - 04 - 2013

4 SMA Jur. IPS Th. 1989

5 Staf Sub Bagian Tata Usaha SATPAM

6 NT L

43.5 Ridwan Husin, SE 19680810.200604.1.017 Palembang, 10 - 8 -1968


1. SMA Jur. IPS Th. 1988 2. Sarjana Ekonomi Univ. Pamulang Jur Manajemen Th. 2012


NT L

44.6 Agung Prabowo, SP 19780826.200212.1.002 Jakarta, 26 - 8 - 1978


1. SMEA Tata Buku Th. 19981 2. Sarjana Pertanian Univ. Satyagama Jur. Agrobisnis Thn. 2012


T L

45.7 Ariyati 19661003.199803.2.001 Salatiga, 3 - 10 - 1966


SMA Jur. Biologi Th. 1987

Staf Seksi Teknologi pada Subdit Padi

46.8 Rodearni Purba, S.P 19760110 200312 2 002 Marubun Lokkung, 10 - 01 - 1976


NT P

47.9 Lina, S.P. 19841030.200312.2.005 Jakarta, 30 - 10 - 1984


1. SMA Biologi Thn 1995 Staf Seksi Teknologi pd Subdit 2. (D3 Akubank Swadaya Jurusan Jagung dan Serealia Lain Pertanian Thn 1998 3. S1 Sarjana Pertanian Univ. Satyagama Jur. Agribisnis Thn 2013 1. SMEA Tata Buku Th. 2002 Staf Sub Bagian Tata Usaha 2. Sarjana Pertanian Univ. Satyagama Jur. Agrobisnis Thn. 2012

48.10 Ahmad Naseh 19600909.199903.1.001 Jakarta, 9 - 9 - 1960


SMEA Jur. Tata Buku Th. 1981


NT L

49.11 Sayuti 19630411.199903.1.001 Jakarta, 11 - 4 - 1963


MAN Th. 1986


NT L

50.12 Rohim 19720403 199903 1 001 Jakarta, 3 - 04 - 1972


STM Th, 1991


T L

VIII. Golongan II/d 51.1 Ade Kosasih 19721007.200003.1.001 Jakarta, 7 - 10 - 1972

Pengatur Tk I II/d 1 - 4 - 2012

SMEA Perdagangan Th. 1992

Staf Seksi Teknologi Subdit Jagung dan Serealia Lain

NT L

52.2 Opik Ahmad Ropik, A.Md 19791017 200912 1 001 Tasikmalaya, 17 Oktober 1979

Pengatur Tk I II/d 1 - 4- 2014

(D3) IPB Jur, Budidaya Pertanian Th. 2001 Staf Seksi Teknologi pada Subdit Kedelai dan Aneka Kacang

53.3 Riskiria Putri, A.Md 19861003 200912 2 008 Muaradua Ogan Komering Ulu, 3 - 10 - 1986


D-III Manajemen Informasi UGM Th. 2008 Staf Sub Bagian Tata Usaha

54.4 Nitam Kasim, A.Md 19831010 201101 1 019 Marisa, 10 - 10 - 1983


D-III Pertanian UNG Th. 2007

Staf Seksi Sarana Subdit Padi

55.5 Lukman 19721221 200212 1 001 Tanjung Karang, 21 - 12 - 1972


SMA IPS Th, 1993


NT L

D-III Budidaya Pertanian IPB Th. 2004

Staf Seksi Teknologi Subdit Kedelai dan Aneka Kacang

T L

IX. Golongan II/c 56.1 Dwi Rizkyyanto Utomo, A.Md 198208032015031001 Bogor, 3 - 08 - 1982

Pengatur II/c 1 - 3- 2015


|

Ket 7

NT P

T P

T L

NT P

T L

170



Pangkat Gol. Ruang

1 2 57.2 Reny Kartika Asmara, A.Md 199205252015032001 Karanganyar, 25 - 05 - 1992

3 Pengatur II/c 1 - 3- 2015

4 D-III Agroindustri UGM Th. 2013

58.3 Catur Parah Gumantri Putri, A.Md 198808252015032005 Bengkalis, 25 - 08 - 1988


D-III Budidaya Pertanian UNAND Th. 2009 Staf Seksi Sarana Subdit Jagung & Serealia Lain

T P

59.4 Indah Pratiwi, A.Md 199211242015032001 Pematang Siantar, 24 - 11 - 1992


D-III Agronomi Pertanian IPB Th. 2013

T P

No

X. Golongan II/b 60.1 Rudy 19800721 200910 1 002 Jakarta, 21 - 07 - 1980 61.2 Iip Miftahudin 19821231.200910.1.004 Subang, 31 Desember 1982 XI. Golongan II/a 62.1 Mahmud 19600420.198403.1.002 Jakarta, 20 - 4 - 1960 63.2 Aman 19820406 200812 1 002 Depok, 6 - 4 - 1982 64.3 Warsan 197107221998031001 Tambak Negara, 22-07-1971



T / NT L/P

5 Staf Seksi Sarana Subdit Padi


6 T P

Pengatur Muda Tk. I SMA IPS Th. 1999 II/b 1 - 10 - 2013


NT L

Pengatur Muda Tk. I SMK Teknik Mesin Thn 2002 II/b 1 - 10 - 2013

Staf Sub Bagian Tata Usaha (SATPAM)

NT L

SD Th. 1967

Staf Sub Bagian Tata Usaha SATPAM

NT L

SMA IPS Th. 2004


NT L

SMA Th. 2005


NT L

Pengatur Muda II/a 1 - 4 - 2001 Pengatur Muda II/a 1 - 04 - 2012 Pengatur Muda II/a 1 - 10 - 2013

yang diperbantukan Dit. Pascapanen T.P.

Ket 7

Jakarta, Oktober 2015 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Djatmiko, S.Sos 19610115.198103 .1.001


|

171

No title

Recommend Documents