ANALISIS POTENSI PINJAMAN DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PEMBIA YAAN PEMBANGUNAN DI KABUP ATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 1998/1999-2009
Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana S-2
Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan Bidang Ilmu-ilmu Sosial
diajukan oleh
Bayu Andy Prasetya 14794/PS/MEP/04
Kepada
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2005
Tesis ANALISIS POTENSI PINJAMAN~AERAH SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANG NAN Dl KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 1998/1999 - 2009 dipersiapkan dan disusun oleh
Bayu Andy Prasetya 14794/PS/MEP/04 telah dipertahankan di depan-Dewan Penguji pada tanggal 19 Agustus 2005
Susunan Dewan Penguji
Pembimbing Utama
Prof. Dr. lswardono Sardjono Permono, M.A. Pembimbing Pendamping I
Dr. Soetatwo Hadiwigeno, M.A.
Dr. Soeratno, M.Ec. Pembimbing Pendamping II
T esis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
3 1 AUG 2005
Tanggal ............. .......... . . ... .
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang · pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesmjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Y ogyakarta,
Agustus 2005
Bayu Andy Prasetya
iii
1(flrya ya1l{J sed'erliana ini se6aoai sum6a1l[Jan pemi~ran 6aoi tfaerali aoar 6isa le6ili maju fagi
~upt"rs!"mha.lrkan
kt"paba
lfstriku yang kurintai, 9dizwami CJ{us{iza
Anakku yang kusayangt
Zitfan Paris CJlratama !Nadia Sfzaja 9dizarufy ~ang
ml'njahi sumhl'r mntioasi,
han Sl'lttlu hl'rhna untukku
IV
PRAKATA
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat, ilmu dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan pemikiran dan analisis tentang potensi pinjaman daerah
sebagai altematif sumber pembiayaan
di Kabupaten Cilacap tahun
anggaran 1998/1999 - 2009, yang merupakan sebagian syarat mencapai derajat kesaljanaan
Strata
2
pada
Program
Pascasarjana
Magister
Ekonomika
Pembangunan Universitas Gadjah Mada. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini melibatkan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penghargaan penulis kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa dorongan semangat maupun sumbangan inforrnasi dan data
penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga sambil
diiringi do'a, semoga Allah SWT membalas budi baik tersebut. Selain daripada itu, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima, kepada: I. Bapak Prof.
Dr.
Iswardono
Sardjono Perrnono,
M.A.
selaku dosen
Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang dengan penuh ketulusan telah meluangkan waktu dan pikiran dalam mengarahkan penulis sampai dengan selesainya tesis ini;
v
2. Bapak Ketua Bappenas, yang telah memberikan peluang dan kesempatan beasiswa tugas belajar kepada penulis pada Program MEP -
UGM
Yogyakarta; 3. Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan yang telah memberikan ijin tugas belajar kepada penulis pada Program MEP - UGM Yogyakarta; 4. Bapak
Ketua
Bappeda
Kabupaten
Cilacap
yang
telah
memberikan
rekomendasi dan ijin penelitian di Kabupaten Cilacap; 5. Bapak Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Cilacap beserta staff yang telah membantu penulis memperoleh data dan informasi; 6. Bapak Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap beserta staff yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis; 7. Bapak Gunawan dan Bapak Manan dari BPS Kabupaten Cilacap yang telah membantu memberikan data dan informasi; 8. lbunda dan Ayahnda tercinta, Keluarga Mas Wahyu Purwantoro dan Keluarga Mas Bintang Dwi Cahyono serta seluruh keluarga, yang selalu mendo 'akan serta memberikan dorongan selama mengikuti pendidikan; 9. Bapak dan lbu Mertua tercinta, Keluarga Mas Mizwar Rusardi dan Adik Arunawita yang telah berdo'a dan mendukung studi; 10. Istriku tercinta Mizwami Rusliza (Reni) dan anakku tercinta Zidan Faris Pratama dan Nadia Shafa Mizandy yang telah memberikan semangat dan motivasi yang ikhlas, selama penulis menyelesaikan studi, semoga semuanya itu mendapat ridho dari Allah SWT;
VI
11. Rekan-rekan Angkatan XXVI Kelas 13 bulan Bappenas Program MEP-UGM Yogyakarta yang telah sating membantu dan berjuang bersama dengan segala suka dukanya; 12. semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuannya baik selama dalam pendidikan maupun dalam penulisan tesis ini. Akhimya penulis menyadari, bahwa tesis ini masih banyak kelemahan dan jauh dari kesempumaan, karena kesempumaan hanya milik Allah Yang Maha Sempuma. Oleh sebab itu, penulis membuka pintu hati dan pikiran jemih untuk menerima kritik dan saran serta masukan yang konstruktif untuk membuat tesis ini lebih baik, Amin.
Wassalamu'alaikum Wr Wb.
Yogyakarta, Agustus 2005 Penulis
Vll
DAFTARISI Halaman HALAMAN JUDUL .................................................................................. . HALAMAN PENGESAHAN ······································································ HALAMAN PERNYATAAN .....................................................................
II 111
PERSEMBAHAN ························································································ PRAKA TA ...................................................................................................
IV
DAFTAR lSI ................................................................................................
viii
DAFTAR TABEL ........................................................................................
X
DAFTAR GAMBAR ··················································································· DAFTAR LAMPlRAN ...............................................................................
XII
INTISARI ···································································································· ABSTRACT.................................................................................................
v
xiii XV
xvi
BAB I PENGANTAR .............................................................................. . Latar Belakang ...................................................................... Keaslian Penelitian ... .. .. .. .... ............... ... .... .. ........ .... .. .... .. .... ... Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................. Sistematika Penulisan ............................................................
1 7 10 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ALAT AN ALI SIS ........................
12
1.1 1.2 1.3 1.4
2.1 Tinjauan Pustaka .................................................................... 2.1.1 Penelitian terdahulu .................................................. 2.1.2 Pemanfaatan Pinjaman Daerah ................................. 2.2 Landasan Teori ...................................................................... 2.2.1 Pinjaman Daerah .......... .. .... ....................................... 2.2.2 Peraturan Pinjaman Daerah di Indonesia .................. 2.3 Alat Analisis ................................... ........................................
12 12 13 16 16 18 23
BAB III ANALISIS DATA .........................................................................
28
3.1 Cara Penelitian ........................................................................ 3.1.1 Jenis dan sumber data ................................................ 3.1.2 Definisi operasional variabel...................................... 3.1.3 Cara Analisis .............................................................. 3.2 Analisis Data dan Pembahasan ............................................. 3.2.1 Penerimaan Daerah ................................................... 3.2.2 Belanja Wajib Daerah ............................................... 3.2.3 Analisis Batas Maksimum Pinjaman Daerah ........... 3.2.4 Analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR)......... 3.2.5 Analisis Pembayaran Angsuran Tahunan .................
28 28 28 30 35 35 38 40 44 49
viii
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
oooooooooooooooooooo~ooooooooooooooooooooooooooooo
55
o• .... o• ......... 4 ol Kesimpulan 4.2 Saran-saran oooo•··oo•·················o·······o·••oooo .. o.. o······o····o·········o···
55 56
DAFTAR PUSTAKA ··o···················o·············o•·o···············o·························· LAMPI RAN
59
0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
0 ••• 0 0 •••••••••••••••••••••• 0 •• ••
ix
DAFfAR TABEL Halaman Tabcl 3.1 Rea1isasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Cilacap Dari PAD, Bagi Hasil Pajak!Bukan Pajak, Sumbangan/Bantuan 1998/1999 - 2004, dengan Tahun Dasar 1998 = I 00 ............
36
Tabel 3.2 Realisasi Belanja Wajib Pemerintah Kabupaten Ci1acap 199811999 - 2004, dengan Tahun Dasar 1998 = 100 .............
39
Tabel 3.3 Batas Maksimum Pinjaman Pemerintah Kabupaten Cilacap, 1999/2000-2004 ..... .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
41
Tabel 3.4 Batas Maksimum Pinjaman Baru Pemerintah Kabupaten Ci1acap, 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .
42
Tabel 3.5 Proyeksi Batas Maksimum Pinjaman Pemerintah Kabupaten Ci1acap, 2005 - 2009, Dengan asumsi tidak terjadi perubahan struktura1 yang berarti selama periode proyeksi ...
43
Tabe1 3.6 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah, dan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Ci1acap, 2005 2009, Dengan asumsi tidak terjadi perubahan struktura1 yang berarti se1ama peri ode proyeksi ............ ... ...... ........ .. . . ...
44
Tabe1 3.7 Proyeksi Penerimaan PAD, BD, DAU dan Belanja Wajib Pemerintah Kabupaten Ci1acap, 2005 - 2009, Dengan asumsi tidak terjadi perubahan struktura1 yang berarti selama periode proyeksi, (dalam rupiah)...............................
45
Tabel 3.8 Hasil Proyeksi DSCR dan Tingkat Suku Bunga Maksimal Untuk Pinjaman Rp267.741.844.233,00 Periode Pinjaman 4 - 12 Tahun, Dengan asumsi tidak terjadi perubahan struktural yang berarti selama periode proyeksi ... . . . . . . . . . . . ..
47
Tabel 3.9 Pinjaman Daerah yang dapat diperoleh Dengan Kemampuan Angsuran Pijaman Rp5.328.336.977,00 per tahun Pada Peri ode pinjaman 5, 10, dan 15 tahun Dengan Tingkat Suku Bunga 4%, 8%, dan 12% ....................... ...................
50
Tabel 3.10 Perhitungan Angsuran Pinjaman Rp20.000.000.000,00 Peri ode Pinjaman 10 tahun Tingkat Bunga 12% Angsuran Pinjaman (Bunga + Pokok) secara anuitas (dalam rupiah) ...
52
X
Tabel 3.11 Perhitungan Angsuran Pinjaman Rp20.000.000.000,00 Periode Pinjaman 10 tahun Tingkat Bunga 12% Angsuran Pokok Pinjaman secara anuitas (dalam rupiah) . . .. . .. . .. . ... ..
53
Tabel 4.1 Hubungan Jumlah Pinjaman, Jangka Waktu Pinjaman, Tingkat Suku Bunga, dan Nilai DSCR dengan Asumsi Dana Netto Memiliki Kecenderungan Meningkat dan Pembayaran Angsuran secara anuitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
56
XI
DAFfAR GAMBAR Halaman Gam bar 1.1
Peta Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap..... ..
3
Gambar 1.2
Diagram Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten Cilacap, 1998/1999- 2004 . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .
5
Alur Analisis Batas Maksimum Pinjaman dan DSCR . . . .
34
Gam bar 3.1
xii
DAFfAR LAMPIRAN Halaman Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Cilacap, I998/I999- 2004 (dalam rupiah) . ... . .. . ... .. . .. . .. . .....
62
Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Ciiacap, I998/I999 - 2004 dengan tahun dasar 1998 = I 00 (dalam rupiah) . . .. . .. . .. . .. ... . . . . .. . .. . ..... .. . .. . . . . ..... .. . ...
63
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Cilacap, I998/l999 - 2004 dengan tahun dasar I998 = 100 (dalam rupiah).............................
64
Proyeksi Penerimaan Umum Pemerintah Kabupaten Cilacap, I998/I999 - 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .......
65
Proyeksi Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Cilacap, 1998/I999- 2004 . . .. . .. . ...... .. . .. . .. . ...... .. . ....
66
Proyeksi Bagian Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap, 1998/1999 - 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
Proyeksi Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Cilacap, I998/I999 - 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .......
68
Proyeksi Belanja Wajib Pemerintah Kabupaten Cilacap, 1998/I999- 2004 ................. ·····. .. . .. . .. . .. . ..... .. . ...
69
Angsuran Pinjaman Rp267.741.844.233,00 Periode Pinjaman 4 tahun Tingkat Bunga 0.0 I% . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Lampiran 10 Angsuran Pinjaman Rp267.741.844.233,00 Periode Pinjaman 5 tahun Tingkat Bunga 8% .....................
7I
Lampiran I
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Lampiran 5
Lampiran 6
Lampiran 7
Lampiran 8
Lampiran 9
Lampiran II
Angsuran Pinjaman Rp267.741.844.233,00 Periode Pinjaman 6 tahun Tingkat Bunga 13% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
Lampi ran I2 Angsuran Pinjaman Rp267. 741.844.233,00 Peri ode Pinjaman 7 tahun Tingkat Bunga I6% . . . . . . . . . . . .........
73
Lampiran I3 Angsuran Pinjaman Rp267.741.844.233,00 Periode Pinjaman 8 tahun Tingkat Bunga I8.5% . . . . . . . . . . . .. . . . . .
74
XIII
Lampiran 14 Angsuran Pinjaman Rp267.741.844.233,00 Periode Pinjaman 9 tahun Tingkat Bunga 20% . . . . . . . . . . . ..........
75
Lampiran 15 Angsuran Pinjaman Rp267.741.844.233,00 Periode Pinjaman I 0 tahun Tingkat Bunga 21% ...........-...... ..
76
Lampiran 16 Angsuran Pinjaman Rp267.741.844.233,00 Periode Pinjaman 11 tahun Tingkat Bunga 22% . . . . . . . . . . . ... . . . . . ..
77
Lampi ran 17 Angsuran Pinjaman Rp267. 741.844.233,00 Periode Pinjaman 12 tahun Tingkat Bunga 22.5% . . . . . . . . . . . ... . . ...
78
Lampiran 18 Angsuran Pinjaman Rp5.328.336.977,00 Periode Pinjaman 5 tahun Tingkat Bunga 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Lampiran 19 Angsuran Pinjaman Rp5.328.336.977,00 Periode Pinjaman 10 tahun Tingkat Bunga 4% .....................
80
Lampiran 20 Angsuran Pinjaman Rp5.328.336.977,00 Periode Pinjaman 10 tahun Tingkat Bunga 12% ..................
81
Lampiran 21 Angsuran Pinjaman Rp5.328.336.977,00 Periode Pinjaman 15 tahun Tingkat Bunga 8% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
Lampiran 22 Proyeksi DSCR Pemerintah Kabupaten Cilacap Angsuran Pinjaman Rp5.328.336.977,00 Berbagai Jangka waktu dan Tingkat Suku Bunga Tahun Anggaran 2005 - 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
83
XIV
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pinjaman daerah sebagai altematif sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Cilacap. Potensi pinjaman daerah dapat diketahui dengan menganalisis batas maksimum pinjaman dan nilai Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap selama periode 1998/1999 - 2004, yang akan dipergunakan untuk proyeksi tahun anggaran 2005-2009. Data tersebut meliputi, penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajaklbagi hasil bukan pajak (BHP/BHBP) atau bagian daerah serta sumbangan dan bantuan atau dana alokasi umum (DAU). Data belanja wajib sesuai UU Nomor 33 tahun 2004 berupa belanja pegawai dan belanja anggota DPRD. Data dan Informasi diperoleh dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Cilacap, Sekretariat Dewan DPRD Cilacap, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Batas Maksimum Pinjaman dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nom or i 07 Tahun 2000 dan Undang-undang Nom or 33 tahun 2004. Alat analisis penunjang adalah analisis nilai sekarang anuitas (NSA) dan nilai sekarang faktor bunga anuitas (NSFBA) untuk menghitung angsuran pinjaman dan perhitungan estimasi trend dengan model kuadrat terkecil. Hasil penelitian ini menunjukkan Kabupaten Cilacap memiliki potensi melakukan pinjaman yang cukup besar, pada tahun anggaran 2005 meliliki potensi sebesar Rp267.741.844.233,00. Hasil analisis DSCR menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya dengan berbagai altematif periode pinjaman dan tingkat suku bunga. Namun demikian walaupun dari analisis DSCR sudah memenuhi ketentuan, namun perlu juga diperhatikan angsuran pinjaman tiap tahunnya. Angsuran pinjaman tiap tahun diusahakan tidak membebani APBD Kabupaten Cilacap, dan selama tahun anggaran 1998/1999 - 2004 setiap tahunnya secara rata-rata ada sisa dana sebesar Rp5.328.336.977,00. Sisa dana ini bisa digunakan untuk mengangsur pinjaman, dengan jumlah pinjaman bervariasi tergantung periode pinjaman dan tingkat suku bunga pinjamannya.
Kata Kunci : Pinjaman Daerah, Batas Maksimum Pinjaman (BMP), Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
XV
ABSTRACT
This research aims to find potential of local government borrowing as alternative source to finance development in Local Government Cilacap. Potential of local government borrowing knew by analize maximum limit of debt and analize the value of Debt Service Coverage Ratio (DSCR). The data used in the research is secondary data, that is the realization of Regional Budget of Revenue and Expenditure (APBD) of Cilacap regency government in the period of budget years 1998/1999-2004. The data comprises regional incomes including Regional Origin Revenue (PAD), tax output share/non-tax output share (BHP/BHPB) or regional area as well as contribution and support or Public Allocated Fund (DAU). Whereas the data of regonal obligatory expenses appropriate includes official expenses and member of regional citizens representation council expenses, obtained from the account division ofCentral Bureau of Statistics (BPS) ofCilacap regency. Instrument's analysis applied in the research are analysis of maximum limit of debt and analysis Debt Service Coverage Ratio (DSCR), according to Government Regulation No. 107/2000 and Government enactment No. 33/2004. Supporting analysis tools are present value of annuity and present value interest factor for an annuity to calculate annual installment of debt, also least square's method to estimate trend revenue and expenditure. The result show that Cilacap regency have big potency in budget year 2005 to get enough debt up to Rp267, 741,844,233.00. The result analysis DSCR show Cilacap regency government ability to pay back principal and interest of debt with much alternative period and interest rate of debt. However the analysis of DSCR accordance with the rule, but still have attention about annual installment of debt. The annual instalment of debt do not very load the budget (APBD), and during budget years 1998/1999-2004, in average, every years have remaind funds Rp5,328,336,977.00. This remaind funds can use to installment of debt, with varying cumulatife amount of debt depends on the debt peroid and the interest rate of debt. Keywords :
Local government borrowing, Maximum limit of debt (BMP), Debt Service Coverage Ratio(DSCR)
XVI
BABI PENGANTAR
1.1 Latar Belakang Diberlakukannya ·undang-Undang
(UU)
Nomor 22 Tahun 1999 yang
kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diikuti UU Nomor 25 Tahun 1999 terakhir diganti dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membuka era baru pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia. Sejak bulan Januari tahun 200 I, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah berlaku secara efektif, sehingga kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik semakin bertambah banyak dan pemerintah daerah sudah harus mulai mandiri dalam membiayai pembangunannya 1• Mubyarto (2000 : 15) mengemukakan bahwa semakin luas otonomi yang diberikan (dan diterima baik) oleh suatu daerah, makin besar tanggung jawab daerah tersebut dan tentu saja makin besar biaya penyelenggaraannya. ltulah sebabnya UU No 25 tahun 1999 menyertai UU No. 22 tahun 1999 karena UU No. 25 tahun 1999 mer,gatur pajak-pajak (penerimaan) apa saja yang mulai harus dilimpahkan kepada daerah baik dalam pemungutannya maupun dalam perolehan dan pemanfaatannya. Substansi dan pesan mendasar dari berlakunya otonomi daerah adalah untuk mendorong proses pemberdayaan (peningkatan ekonomi),
Ada beberapa kewenangan yang tidak diserahkan kc pcmerintah daerah antara lain : kcwcnangan hubungan luar negeri, kebijakan fiskal dan monetcr, bidang keagamaan, keadilan, serta keamanan dan pertahanan nasional. 1
2
menumbuhkan
prakarsa
dan
kreatifitas serta meningkatkan
peran
serta
masyarakat. Fungsi utama pemerintah dalam pembangunan antara lain fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi, yang saling mendukung dan menjaga serta meningkatkan kesinambungan pembangunan (Musgrave dan Musgrave, I993:315). Lahimya undang-undang otonomi daerah merupakan perwujudan dari ketiga fungsi tersebut, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan sekaligus pembiayaan kepada daerah, daiam mengatasi berbagai keterbatasan dana yang dibutuhkan untuk penyediaan pelayanan publik. Elmi (2002 : I 06) mengemukakan bahwa pembiayaan pembangunan daerah tidak dapat mengandalkan dana alokasi umum karena sumber dana ini sebagian besar dipakai oleh pemerintah daerah untuk membiayai gaji pegawai, sehingga belum tentu dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek daerah. Sumber pembiayaan signifikan lainnya berasal dari penerimaan sumber daya alam (SDA), akan tetapi hanya beberapa daerah saja yang memiliki kekayaan SDA. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah sebaiknya memanfaatkan sumber dana pinjaman, untuk pembangunan proyek-proyek yang produktif dan menghasil!
3
dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kabupaten Cilacap sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 225.360,840 Ha, yang terbagi menjadi 24 kecamatan. Sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat sebagaimana terlihat pada gambar 1.1.
Untuk mempersiapkan kemandirian dalam membiayai pembangunannya,
Kabupaten Cilacap perlu memperkuat struktur perekonomiannya, sehingga dapat memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai.
PROP.
PROP.
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
KABUPATEN CILACAP
Sumber : Kabupaten Cilacap
Gambar 1.1 Peta Provinsi Jawa Tengab dan Kabupaten Cilacap
4
Kemandirian keuangan daerah tidak diartikan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh kemampuannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping dari PAD, masih ada penerimaan lain sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004, termasuk kewenangan untuk
memperoleh dan menggunakan dana pinjaman
sebagai salah satu sumber pembiayaan. Desentralisasi
fiskal,
merupakan salah
satu komponen
utama dari
desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat (Sidik, 2002 : 5). Perkembangan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kabupaten Cilacap untuk kurun waktu tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2004 ditampilkan pada diagram 1.2 di halaman berikut. Tetjadi tluktuasi, pada tahun anggaran 2000 dan 2003 sempat terjadi defisit, sedangkan untuk tahun anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2001, 2002, dan 2004 terjadi surplus. Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan kebijakan defisit anggaran ketika ada dana kumulatif sisa lebih anggaran dari tahun-tahun sebelumnya yang cukup untuk mendanai defisit tersebut. Ketika kebutuhan pembangunan dirasakan sangat perlu, pemerintah daerah hendaknya tidak hanya
menunggu kecukupan
pendanaan dari sisa lebih anggaran tahun lalu, tetapi masih ada sumber
5
pembiayaan pembangunan lain yang bisa digunakan salah satunya adalah pinjaman daerah.
100.000.000.000
0
1998/1 999 1999/2000
2000
2001
2002
2003
2004
Tahun Anggaran 0 Penerimaan • Pengeluaran
Sumber : Lampiran 2 diolah
Gambar 1.2 Diagram Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten Cilacap, 1998/1999 - 2004
Kabupaten Cilacap masih perlu meningkatkan pembangunan, mengingat data dari National ·Human Development Report 2004 menunjukkan Human
Development Index (HDI) Kabupaten Cilacap tahun 2002 pada posisi ke-193 menurun dibandingkan tahun 1999 pada posisi ke-186 dari 341 kabupaten yang ada di Indonesia. Penggunaan dana pinjaman daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan bagi Kabupaten Cilacap di masa yang akan datang
6
memegang peranan penting mengingat dengan otonomi daerah maka Kabupaten Cilacap harus · dapat membangun daerahnya sendiri, menyediakan pelayanan publik sendiri, dan harus dapat menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri. Penggunaan dana pinjaman tidak hanya ditujukan untuk menutup jika terjadi defisit anggaran, tetapi dana pinjaman daerah lebih penting untuk membiayai pembangunan dan investasi yang menghasilkan penerimaan. Penggunaan dana pinjaman sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan pembangunan daerah di atas kapasitas pendapatan yang ada pada saat ini. Pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali pendapatan daerah sendiri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan daerah membayar kembali pinjamannya. Namun untuk menentukan apakah suatu daerah tersebut layak atau tidak untuk melakukan pinjaman, diperlukan adanya analisis untuk menghitung kemampuan keuangan daerah dan menentukan besamya pinjaman, serta batas maksimum pinjaman yang diperbolehkan. Pinjaman daerah ini berbeda dengan PAD seperti pajak dan restribusi, karena terdapat kewajiban dari pemerintah daerah untuk mengembalikan berupa angsuran pokok pinjaman yang disertai dengan bunga, biaya administrasi dan denda, sehingga pemerintah daerah harus hati-hati apabila akan melakukan pinjaman, di samping itu dalam hal pungutan langsung terhadap pembayar pajak, lebih bersifat sukarela dan dilakukan bukan dengan cara paksaan. Pinjaman juga dilihat sebagai cara altematif guna pembiayaan pengeluaran pemerintah tanpa mengurangi nilai riil dari kekayaan individu selama periode ketika dana itu
7
dikumpulkan. Dengan melakukan pinjaman daerah diharapkan akan menciptakan keadilan bagi masalah kekayaan antargenerasi, karena adanya transfer beban terhadap generasi mendatang, dan prinsip dari keuangan publik menyatakan bahwa jasa publik haruslah dibiayai berdasarkan asas manfaat, sehingga dalam konteks ini setiap generasi haruslah membayar berdasarkan manfaat yang diterima. Berdasarkan Jatar belakang di atas, maka perlu untuk dianalisis apakah keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap
mampu untuk melakukan pinjaman
daerah, dan seberapa besar pinjaman yang layak yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004?
1.2 Keaslian Penelitian Penelitian mengenai kemampuan daerah dalam melakukan pinjaman daerah pada Pemerintah Kabupaten Cilacap belum pemah dilakukan, sedangkan penelitian untuk daerah provinsi dan kabupaten di daerah lain pemah dilakukan, akan tetapi masih terbatas. Beberapa hasil penelitian yang mengamati masalah kemampuan daerah dan pinjaman, yang dijadikan titik tolak dalam penelitian ini, sebagai berikut. I. Dooley (2000) meneliti kebijakan manajemen pinjaman pada negara sedang berkembang, bahwa kebijakan mengurangi debt service costs merupakan kebijakan yang tidak efisien
karena ada sebagian
kebijakan justru
meningkatnya biaya kegagalan (cost of default). Struktur yang eksplisit dan
8
implisit pinjaman pemerintah dimanfaatkan pihak kreditor swasta untuk mempengaruhi jumlah pinjaman, cenderung memperpanjang pinjaman, serta mengkontrakan debt service
cost dan
biaya
kegagalan..
Kegagalan
penggunaan pinjaman jarang terjadi di negara maju, sehingga manajemen seperti di negara maju tidak berguna jika diterapkan di negara sedang berkembang.
Di
negara
sedang
berkembang,
pemerintah
hendaknya
menghindari sebagai intermediasi keuangan (penjamin) bagi pinjaman yang dilakukan swasta. 2. Bevilaqua dan Garcia (2002) meneliti manajemen pinjaman di Brazil yang menghadapi dua tantangan besar yakni jumlah pinjaman yang tumbuh sangat pesat dan batas waktu pinjaman yang singkat. Penelitian ini untuk mengevaluasi manajemen pinjaman setelah Real Plan dengan menggunakan
Monte Carlo simulation diketahui bahwa kenaikan rasio pinjaman/GDP disebabkan karena tingkat bunga yang tinggi. Manajemen pinjaman dengan melakukan indeksasi pinjaman (terkait dengan indeksasi atas inflasi, nilai tukar mata uang, dan sebagainya) untuk memperpanjang jangka waktu pengembalian pinjaman (maturity debt) memiliki tingkat bahaya yang paling sedikit. 3. Miller dan Russek (1997), yang meneliti mengenai struktur fiskal dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat negara bagian dan lokal Amerika Serikat, menyimpulkan
bahwa pendapatan
yang digunakan
untuk
membiayai
pelayanan publik, tidak akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, akan tetapi justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
9
4. Lutfiati (2000) yang melakukan penelitian mengenai kemampuan keuangan daerah di dalam melakukan pinjaman di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian tersebut
menunjukan bahwa keuangan daerah Kabupaten Kediri mampu
menyisihkan dana netto untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. 5. Supangat (2004)
melakukan analisis kemampuan keuangan daerah dalam
melakukan pinjaman daerah di Kabupaten Tegal. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dengan asumsi-asumsi tertentu diperoleh hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2005 - 20 I4 dapat menggunakan sumber pinjaman daerah sebesar Rp25 milyar - Rp50 milyar dengan altematifmasa pinjaman selama 5- 10 tahun danjumlah angsuran tiap tahun sebesar RpO - Rp II milyar dengan tingkat bunga I 0 % sampai I5 % .. 6. Mustakim (2005) menghitung kemampuan pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada era otonomi daerah, dan menghitung tingkat pengembalian pinjaman yang bisa dilakukan. Nilai DSCR yang dihasilkan tidak mencapai sebesar 2,5 atau lebih, sehingga untuk mencapai nilai DSCR sebesar 2,5 pinjaman yang dapat dilakukan rata-rata sebesar Rp2I7 .408.3 70.305,00 atau sebesar 4I% dari penerimaan urn urn APBD tahun sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada daerah di mana penelitian ini dilakukan yaitu di Kabupaten Cilacap, periode waktu penelitian yang dilaksanakan, dan cara penelitian2 •
2
Terdapat perbedaan pengertian belanja wajib menurut UU No. 33 tahun 2004 dengan UU No. 25 tahun 1999. Belanja wajib menurut UU No 33 tahun 2004 terdiri atas belanja pegawai dan belanja anggota DPRD, sehingga perhitungan DSCR akan berbcda dari penelitian terdahulu.
10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan penelitian Adapun
tujuan yang mgm dicapai dalam penelitian
m1
adalah untuk
mengkaji: I. besamya batas maksimum pinjaman daerah (potensi pinjaman daerah) yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai sumber pembiayaan pembangunan; 2. kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap di dalam melakukan pinjaman.
1.3.2 Manfaat penelitian Manfaat dari hasil penelitian ini adalah : I. diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam memperkaya kajian tentang keuangan daerah khususnya mengenai kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan; 2. sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap . dalam memberi arah atau altematif kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pmjaman daerah.
1.4 Sistematika Penulisan Penulisan tesis ini disusun dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pengantar, akan memuat latar belakang, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Bab II Tinjauan Pustaka dan
II
Alat Analisis, terdiri atas tinjauan pustaka, lan
basil
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ALAT ANALISIS
2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Penelitian terdahulu Cooper dkk (2003) meneliti pinjaman daerah di Argentina dengan menggunakan bail-out equilibrium dan Ricardian equilibrium, serta dari sisi ekulibrium moneter, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pinjaman hanya merupakan tagihan terhadap pajak yang diperoleh pada masa depan dan pinjaman itu "seperti uang" sebab itu melakukan pinjaman seperti mencetak uang yang berakibat terjadinya inflasi. Pemerintah pusat Argentina menjamin pinjaman yang dilakukan pemerintah daerahnya sehingga menimbulkan free rider problem, di mana· daerah-daerah terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak efisien dengan melakukan defisit yang besar, sehingga perlu penegakkan aturan main antara lain : pembatasan pinjaman, pembatasan jumlah pinjaman yang diberikan pada tiap-tiap daerah dan termasuk dollarization. Alisjahbana dkk (2002) meneliti pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data pinjaman yang telah dilakukan, dan memproyeksikan permintaan ?injaman pada waktu yang akar. datang, serta bagaimana manajemen seputar pinjaman daerah terkait dengan mekanisme penyaluran dan regulasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan Provinsi Jawa Barat memiliki potensi yang besar dan kapasitas yang cukup
untuk melakukan
pinjaman jika diperlukan di masa datang. Pinjaman yang akan dilakukan harus didasarkan sebagai rencana untuk berjaga-jaga, manajemen yang hati-hati dalam
12
13
pengelolaan anggaran, dan hanya digunakan untuk membiayai proyek yang menghasilkan penerimaan. Yulinawati (1999), meneliti dampak pinjaman daerah terhadap Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) dan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Lampung Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur memperlihatkan dampak positif terhadap PDS dan PDRB di Kabupaten Lampung Tengah.
2.1.2 Pemanfaatan Pinjaman Daerah Sampai dengan saat ini masih sedikit daerah yang melakukan pinjaman daerah, menurut Binder (1989 : 224) penggunaan dana pinjaman oleh pemerintah daerah masih dibatasi dengan alasan : a. pinjaman
sektor pemerintah secara makro akan berdampak terhadap
kebijakan moneter dan pengendalian intlasi; b. untuk mencegah jangan sampai pemerintah daerah terjerumus ke dalam be ban pengembalian utang (debt trap); c. pemerintah pusat tetap berkeinginan melakukan kontrol terhadap pembiayaan investasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena akan membawa dampak pembangunan strategi dan kebijakan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya batasan tersebut, apabila pemerintah daerah akan melakukan pinjaman harus mengetahui dulu kemampuan keuangannya dan .,...mpai sejauh mana pemerintah daerah sanggup membayar kembali hutangnya. Hal ini perlu diketahui karena apabila pinjaman tersebut tidak terkendali, maka pemerintah
14
daerah akan berhadapan dengan berbagai kesulitan terutama dalam · hal pengembalian pinjaman. Menurut Davey ( 1983 : 100) ada beberapa tujuan pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah untuk: a. menutup defisit keuangan jangka pendek; b. membiayai kekurangan belanja rutin dan penghasilan retribusi dalam anggaran tahunan (annual budget); c. membiayai pembelian perlengkapan dan mesin-mesin; d. membiayai investasi yang akan menghasilkan pendapatan; e. membiayai
pembentukan
modal jangka panjang (long
term capital
development). Fisher ( 1996 : 236) mengemukakan bahwa pemerintah daerah melakukan pinjaman memiliki tujuan : a. untuk membiayai proyek-proyek investasi publik seperti sekolah, jalan, dan penyediaan air minum; b. untuk
mendukung dan mensubsidi aktivitas pribadi seperti pinjaman
pendidikan, pembangunan industri, dan menghipotekkan rumah pribadi; c. untuk menyediakan dana kas untuk pembiayaan jangka pendek atau untuk proyek yang spesial; dan d. terkadang untuk membayar hutang yang
lama secepatnya ketika tingkat
bunga turun (refinancing). Rosen (2002 : 435) mengemukakan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah
maka harus dibiayai dengan meningkatkan penerimaan pajak.
15
Pemilihan pembiayaan bisa berasal dari pajak atau pinjaman, hanya merupakan pilihan waktu. Jika pembiayaan dari pajak, satu pembayaran yang besar harus dilakukan
pada saat pengeluaran dilakukan, sedangkan jika menggunakan
pembiayaan dari pinjaman hanya sedikit pembayaran yang harus dilakukan ketika pengeluaran dilakukan. Daseking (2002: 12) mengemukakan bahwa pinjaman dapat membuat suatu negara atau daerah tumbuh dengan cepat dengan menggunakan pinjaman tersebut untuk investasi yang produktif dan pinjaman dapat melindungi dari dampak gangguan ekonomi. Namun demikian ketika akumulasi pinjaman melebihi kemampuan untuk mengembalikan, maka krisis pinjaman akan terjadi dengan potensi kerugian ekonomi dan biaya sosial yang besar. Untuk itu sebelum melakukan pinjaman perlu memperkirakan asumsi di masa depan terkait dengan tingkat bunga, nilai tukar, kecenderungan pendapatan, informasi yang ada di pasar, dan kemungkinan akses pada donor yang lain. Menurut Kunarjo ( 1996 : 181) bahwa untuk melaksanakan pembangunan prasarana, pemerintah daerah dapat membiayai dari sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Kecilnya pendapatan asli daerah dibanding dengan kebutuhan pembangunan maka dalam beberapa hal pemerintah daerah memerlukan pinjaman untuk digunakan pada proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan. Oates (1991) mengembangkan
The Decentralization Theorem yang
menyatakan bahwa setiap fasilitas publik harus disediakan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dan
kontrol atas daerah sehingga dapat
16
mengintemalisasikan
biaya
dan
keuntungan
dari
penyediaannya
(lihat
Vidyattamma, 2000 : 27). Batas kewenangan dan kontrol setiap daerah diatur dengan undang-undang. Adanya otonomi dan desentralisasi maka peranan pembiayaan untuk penyediaan fasilitas publik dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya maka adanya keuntungan yang diperoleh dapat dikelola oleh pemerintah daerah sebagai penerimaan daerah. Mardiasmo (2002 : I) mengemukakan bahwa kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah memberikan konsekuensi terjadinya pergeseran orientasi pemerintah, dari
command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah
sebagai
stimulator,
fasilitator,
koordinator dan
entrepreneur
(wirausaha) dalam proses pembangunan (lihat juga Blakely, 1989:78-80). Daerah dituntut untuk mencari altematif sumber pembiayaan pembangunan (termasuk pinjaman) tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.
2.2 Landasan teori 2.2.1 Pinjaman daerah Davey (1983:102-105), mengemukakan bahwa otonomi daerah menuntut adanya
kemampuan
pemerintah
daerah
untuk
menggali
sumber-sumber
penenmaan yang tidak tergantung kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat
17
daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kemampuan mengadakan
pinj~man
suatu pemerintah daerah harus didasarkan
pada perkiraan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman daerah.
Jika
pinjaman tersebut bersifat membiayai diri sendiri dari hasil investasinya, maka pertimbangan yang dilakukan dengan melihat kenyataan intern dari rencana yang disusun dan potensi hasil yang akan diperoleh. Jika proyek yang dibiayai tidak langsung menghasilkan penerimaan, maka kemampuan mengadakan pinjaman melalui pertimbangan beberapa rasio matematis dari jumlah pinjaman terhadap outstanding hutang,
atau
perbandingan jumlah pinjaman terhadap
hasil
penerimaan tahunan. Sumber-sumber penerimaan daerah selain diperoleh dari sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah, pemerintah daerah untuk menutup kekurangan sumber-sumber keuangannya dapat juga melakukan pinjaman. Dana pinjaman ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Devas dkk (1989 : 222) mengemukakan bahwa pinjaman daerah dibenarkan atas dasar dua pertimbangan : l. dengan melakukan pinjaman dana untuk penanaman modal, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan di wilayahnya, dibandingkan dengan jika kegiatan pembangunan hanya bergantung pada penerimaan berjalan; 2. karena manfaat penanaman modal baru dapat dipetik setelah jangka waktu yang panjang, maka sudah sepatutnya jika biaya dipikul oleh mereka yang akan menikmati manfaatnya di masa mendatang.
18
Tujuan pemanfaatan pinjaman daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan melakukan pembangunan yang berkesinambungan
(sustainable development). Agar hal tersebut terwujud, persyaratan yang harus dipenuhi (Eimi, 2002 : Ill) antara lain : 1. pemerintah daerah harus siap melakukan restrukturisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM; 2. pemerintah daerah harus mampu mengubah sikap atau tindakan yang konsumtif menjadi tindakan produktif; 3. kegiatan ekonomi
yang dikembangkan
perlu dilandasi
oleh
strategi
pembangunan berdasarkan sumber daya potensial yang dimiliki oleh daerah. Pemerintah Kabupaten Cilacap jika akan menggunakan dan memanfaatkan pinjaman daerah harus melakukan ketiga persyaratan tersebut. Jaya (2004) meneliti peran Ekonomi Kelembagaan Barn yang diaplikasikan pada kasus otonomi daerah di Indonesia menunjukkan suksesnya desentralisasi sangat tergantung dari institusi yang ada. Indonesia termasuk sebagai negara yang Jemah institusionalnya, sehingga ketika terjadi perubahan dari sentralistik menjadi desentralistik pada awal tahun 2001 berakibat praktek korupsi bertambah parah dan
s~ring
terjadi konflik horisontal maupun vertikal. Untuk mengantisipasi hal
tersebut maka akuntabilitas dan jaminan terhadap pelaksanaan pinjaman daerah harus jelas (Sidik, 2002 : 17).
2.2.2 Peraturan pinjaman daerah di Indonesia Peraturan yang terkait dengan pinjaman daerah di Indonesia antara lain : I. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
19
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah; 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan!Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah; dan 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 579/KMK.07/2003 mengenai perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/KMK.07/2001 ten tang Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 169 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Selanjutnya pasal 170 menyebutkan pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pasal 5 UU Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas : 1. Pendapatan daerah bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Dana Perimbangan; dan
20
c. Lain-lain Pendapatan. 2. Pembiayaan bersumber dari: a. sisa lebih perhitungan anggaran daerah; b. penerimaan pinjaman daerah; c. dana cadangan daerah; dan d. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan undang-undang tersebut maka pinjaman daerah
merupakan
sumber keuangan daerah yang dapat dijadikan salah satu altematif bagi pemerintah daerah di dalam menutupi kekurangan dana untuk membiayai pembangunan daerah. Diketahui bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia dihadapkan pada keterbatasan dana, tidak terkecuali dengan Kabupaten Cilacap, sehingga salah satu sumber pembiayaan Kabupaten Cilacap untuk mencukupi
kebutuhan dana di dalam mempercepat proses pelaksanaan
pembangunan dengan melakukan pinjaman daerah. Peraturan Pemerintah Nomor : 107 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bemilai uang, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim teljadi dalam perdagangan. Sumber pinjaman daerah bisa berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Sumber dari dalam negeri berasal dari pemerintah pusat, lembaga keuangan bank dan nonbank, masyarakat dan sumber lainnya. Pinjaman yang berasal dari luar negeri dapat berasal dari pinjaman bilateral maupun pinjaman multilateral.
21
Peraturan pemerintah tersebut juga menjelaskan mengenai persyaratan pinjaman daerah yang meliputi jumlah, jangka waktu dan larangan penjaminan pinjaman daerah. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka perlu dilakukan proyeksi terhadap kemampuan keuangan daerah, penerimaan daerah, jumlah dan angsuran jangka panjang yang optimal bagi pemerintah daerah. Jangka waktu pinjaman perlu disesuaikan dengan pengalokasian pinjaman tersebut. Pinjaman jangka panjang, dapat digunakan daerah untuk membiayai sarana dan prasarana yang merupakan asset daerah dan menghasilkan sejumlah pendapatan bagi daerah
(cost recovery) yang bisa digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut serta dapat memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Pinjaman jangka pendek dapat digunakan untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nom or : I 07 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, pada pasal 6 dan pasal 7 disebutkan tentang Batas Maksimum Pinjaman (BMP) daerah yang bersifat jangka panjang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan b.
berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, nilai Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah). Pasal 33 ayat 1 Undang-undang
Nomor
1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara disebutkan Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman
22
atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara!Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. Kemudian pada pasal 49 ayat 6 menyebutkan bahwa barang milik negara!daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan!Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah, menyebutkan bahwa dana pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat dapat diteruskan kepada daerah dalam bentuk pinjaman (penerusan pinjaman) atau hibah. Proyek daerah yang dibiayai melalui pinjaman pemerintah harus memiliki kriteria : a. merupakan inisiatif dan kewenangan daerah; b. dapat memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat daerah setempat; c. sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku di daerah yang bersangkutan, serta sejalan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas); d. merupakan proyek yang menghasilkan penenmaan baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat dipergunakan untuk mengembalikan pinjaman; e. telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
579/KMK.07/2003 mengenai perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/KMK.07/2001 tentang Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah, pada pasal I disebutkan bahwa pemerintah daerah tidak diperbolehkan melakukan
23
perjanjian pinjarnan jangka panjang yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, kecuali untuk pinjaman pemerintah daerah dari pemerintah pusat dan penerusan pinjaman pemerintah pusat yang bersumber dari pinjaman luar negeri kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pinjaman daerah yang bisa dilakukan sampai dengan saat ini masih terbatas sumbemya hanya berasal dari pemerintah pusat dan penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
2.3 Alat Analisis Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. I. Perhitungan
kemarnpuan
keuangan daerah dalarn melakukan pinjarnan
didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nom or : I 07 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ada 2 (dua) ketentuan yang harus dipenuhi. a. Batas Maksimal Pinjaman (BMP) adalah
jumlah kumulatif pokok
pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melibihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Batas Maksimal pinjaman ini merupakan batas paling tinggi jumlah pinjaman daerah yang dianggap layak menjadi beuan APBD, dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:
KumulatifPokok Pinjaman Daerah ~
BMP= Penerimaan Umum APBDt-1
75%
............... (2.1)
24
Proyeksi BMP menggunakan asumsi bahwa tidak ada perubahan struktural selama proyeksi. Jika terjadi perubahan struktural maka situasinya akan berubah. b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perseorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yangjatuh tempo, dengan rumus:
DSCR =(PAD+ BD + DAUl- BW 2:2,5 ................................ (2.2) P+B+BL
Keterangan : PAD adalah Pendapatan As Ii Daerah; BD adalah Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, serta bagian daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perseorangan; DAU adalah Dana Alokasi Umum; BW adalah
Belanja Wajib yaitu belanja yang harus dipenuhiltidak bisa
dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah seperti belanja pegawai, dan menurut pengertian terakhir pada penjelasan pasal 54 UU Nomor 33 tahun 2004 belanja wajib adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD;
25
P adalah
Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun
anggaran yang bersangkutan; B adalah Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan; dan BL adalah Biaya lainnya (biaya komitmen, biaya bank, dan lainnya) yang jatuh tempo. 2. Jumlah Pinjaman Daerah adalah pinjaman yang dapat diperoleh pemerintah daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Pertimbangan yang harus diperhatikan adalah jangka waktu, masa tenggang dan bunga pinjaman. Menurut Sartono (1997 : 73) untuk menentukan jumlah pinjaman daerah dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut :
PD
=a[:- r(l ~ r)"] ..........................................................
(2.3)
atau NSA =A (NSFBA r,n) .....••...........................................•......... (2.4) Keterangan : PO = NSA adalah Pinjaman Daerah atau Nilai sekarang anuitas a = A a~!llah Angsuran pinjaman r
adalah Tingkat suku bunga
n adalah Jangka waktu pinjaman NSFBAr,n adalah Nilai sekarang faktor bunga anuitas = (1/r)- (r(1+r)r" Angsuran Pinjaman setiap tahunnya : A= PD [ r: {1 - (1 + r)"""~~}]
(2.5)
26
Perhitungan untuk mengetahui angsuran pinjaman (angsuran bunga dan angsuran pokok) yang jumlahnya sama tiap tahunnya (anuitas), dapat juga dipergunakan rumus dari Keown dkk (2001 : 172) sebagai berikut. PV = PMT (PVIF A r,n) .......................................................... (2.6) Keterangan : PV adalah nilai sekarang anuitas masa depan (pokok pinjaman yang telah dibayar) PMT adalah Angsuran pinjaman (cicilan pokok dan bunga) tiap tahunnya n
PVIF A adalah Faktor bunga dari nilai sekarang untuk anuitas
L (I : (I +rt) r=J
r adalah tingkat bunga tahunan n adalah jumlah tahun ketika anuitas berlangsung Uangka waktu pinjaman) 3. Proyeksi besamya pinjaman yang dapat dilakukan daerah pada tahun 2005 2009, dilakukan langkah: a. Proyeksi realisasi penerimaan APBD dan belanja wajib Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2005- 2015 dengan Metode Kuadrat Terkecil
(The Least Square 's Method) menggunakan persamaan kuadrat terkecil (Gitosudarrno, 1996: 110-113) sebagai berikut. Y=a+bX
.............................................................. (2.7)
Keterangan : Y
adalah nilai yang diproyeksi,
X
adalah tahun,
a, b adalah konstanta
27
Proyeksi penerimaan dan belanja wajib menggunakan asumsi bahwa tidak ada perubahan struktural yang berarti selama periode proyeksi. Jika teljadi perubahan struktural sehingga situasinya akan berubah, maka hasil proyeksi juga akan berubah. b. Hasil proyeksi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menghitung batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan untuk memperhitungkan nilai DSCR selama tahun anggaran 2005-
Berdasarkan seminar pra proposal di perkuliahan metodologi penelitian kelas Bappenas MEP UGM bulan Mei 2005 memperoleh masukan bahwa proyeksi penerimaan dan belanja wajib untuk kondisi di Indonesia maksimal hanya dapat meramalkan 5 tahun ke depan saja. Hal ini sesuai dengan kondisi umum lingkungan di Indonesia termasuk bersifat turbulence yang cepat berubah sehingga sulit untuk diperkirakan dengan pasti. 3
BABIII ANALISIS DATA 3.1 Cara Penelitian
3.1.1 Jenis dan somber data Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (time series) tahunan dari tahun anggaran 1998/1999 - 2004. Data tersebut diperoleh dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap. Data tersebut. meliputi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian bagi hasil pajaklbukan Pajak (BHP/BHBP), Sumbanganlbantuan, Dana Perimbangan, Belanja rutin dan belanja pembangunan, disamping itu diperoleh juga data rekonsiliasi pinjaman daerah, laju inflasi di Kabupaten Cilacap, dan data Anggaran DPRD Kabupaten Cilacap.
3.1.2 Definisi operasional dari variabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menyediakan
sumber-sumber
keuangan
daerah
untuk
memenuhi
28
29
kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya. 3. Penerimaan Umum APBD adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu. 4.
Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan asli daerah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
5. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 6. Bagian daerah adalah bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, serta PPh perseorangan yang dibagi oleh pemerintah pusat kepada daerah. 7. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 8.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
30
9. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kern bali. I 0. Belanja wajib adalah belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas belanja pegawai dan belanja anggota DPRD. 11. Batas Maksimum Pinjaman adalah batas paling tinggi jumlah pinjaman daerah yang dianggap layak menjadi beban APBD. 12. Debt Service Coverage Ratio adalah kemampuan daerah dalam membayar angsuran pinjaman berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahunan selamajangka waktu pinjaman.
3.1.3 Cara analisis Analisis untuk mengetahui batas maksimum pinjaman dan kelayakan besamya pinjaman daerah yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan analisis yang perlu dilakukan sebagai berikut. 3.1.3.1 Analisis kapasitas keuangan daerah. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis struktur keuangan daerah dengan cara menganalisis komponenkomponen penerimaan (PAD, BD, Sumbanganlbantuan, dan DAU), dan belanja wajib daerah selama tahun anggaran 1998/1999 - 2004. Analisis ini berguna untuk melihat kontribusi masing- masing komponen dan perkembangannya. Data
31
analisis struktur keuangan daerah tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan proyeksi keuangan daerah. 3.1.3.2 Analisis batas maksimum pinjaman, yaitu memberikan analisis seberapa besar maksimum pinjaman daerah yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap selama tahun anggaran 2005-2009. Perhitungan besamya batas maksimum pinjaman didasarkan pada data yang diperoleh dari analisis kapasitas keuangan daerah, kemudian dilakukan proyeksi penerimaan umum APBD. Batas maksimum pinjaman dapat ditentukan dengan ketentuan maksimum 75% dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya dikurarigi sisa pinjaman yang belum dibayar. Dengan mengetahui batas maksimum pinjaman di tahun anggaran 2005 dan proyeksi batas maksimum pinjaman tahun anggaran 2006-2009, berguna bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai panduan ketika akan menarik pinjaman, sehingga tidak melebihi batas maksimum pinjaman. 3.1.3.3 Analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengembalikan pinjaman daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. I 07 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. Tahapan yang perlu dilakukan pertama, melakukan analisis dana netto dan kedua, melakukan analisis maksimum pinjaman pada berbagai jangka waktu pinjaman dan tingkat suku bunga. Analisis dana netto berasal dari proyeksi penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagan daerah, dan dana alokasi umum dikurangi proyeksi belanja wajib. Langkah -langkah yang perlu dilakukan antara lain : l. trend realisasi penerimaan dan belanja wajib tahun anggaran 1998/1999- 2004;
32
2. proyeksi penerimaan dan belanja wajib Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009 dengan metode kuadrat terkecil, selisih proyeksi penerimaan dikurangi belanja wajib akan diperoleh proyeksi dana netto; 3. hasil proyeksi dana netto tersebut digunakan sebagai pembilang pada perhitungan DSCR. Proyeksi untuk mengetahui DSCR dilakukan dengan mengacu pada proyeksi dengan metode kuadrat terkecil untuk melakukan proyeksi pendapatan asli daerah, bagian daerah, dana alokasi umum dan belanja wajib. Analisis maksimum pinjaman pada berbagai jangka waktu pinjaman dan tingkat suku bunga yaitu menganalisis jika Pemerintah Kabupaten Cilacap akan melakukan pinjaman dengan jumlah maksimum yang diperoleh dari perhitungan analisis batas maksimum pinjaman. Maksud dari analisis ini adalah untuk ~ mengetahui ketika pinjaman tersebut dilakukan, maka harus memperhatikan tingkat suku bunga pinjaman yang ditawarkan dari pihak pemberi dana. Hal ini penting karena menyangkut perhitungan angsuran pinjaman, yang pada akhimya berpengaruh pada perhitungan DSCR. Angsuran pinjaman
diasum~ikan
dibayarkan secara anuitas yaitu .dalam
jumlah angsuran yang sama untuk jumlah tahun tertentu/jangka waktu pinjaman. Penentuan besamya angsuran tiap akhir tahun digunakan cara amortized loans (pinjaman
yang
diamortisasi)
yaitu
menentukan
pembayaran
apa yang
berhubungan dengan pelunasan pinjaman dalam jumlah yang sama sepanjang waktu, dengan model cicilan ini pembayaran bunga akan berkurang setiap
33
tahunnya bersamaan dengan berkurangnya pokok pinjaman (Keown dkk, 2001: 176).
Penentuan tingkat suku bunga dengan pembayaran angsuran secara anuitas melalui tahapan perhitungan : 1. Nilai DSCR telah ditentukan sebesar ;::: 2,5, maka besamya nilai angsuran dapat dihitung : A = Dana Netto 2,5 Dana Netto= (PAD+BD+DAU)- BW 2. Dari rumus (2.4) yaitu NSA =A (NSFBA r,n), maka diperoleh NSFBA r,n = NSA/A; NSA diasumsikan sebagai pinjaman daerah yang akan diambil. 3. Setelah nilai NSFBA r,n diketahui, langkah selanjutnya adalah melihat tabel nilai sekarang faktor anuitas (Present value of an annuity) dengan memperhatikan baris tahun ke-n, dan dicari tingkat bunga yang sama atau mendekati nilai dari NSFBA r,n. Jika diperoleh dua tingkat bunga, maka perlu dilakukan interpolasi untuk mendapatkan tingkat bunga yang relatif lebih pasti. Gambar 3.1 di halaman berikut meuunjukkan aiur analisis penelitian ini, sehingga akan memudahkan proses analisis dan pembahasan basil penelitian. Data realisasi APBD yang telah dihilangkan pengaruh inflasi dengan menggunakan tahun dasar 1998 dianalisis
untu!~
mengetahui batas maksimum pinjaman, dan
dari proyeksi PAD, BD, DAU dan belanja waj ib digunakan untuk menghitung nilai DSCR.
34
Realisasi APBD 1998/1999 s.d. 2004
(Tahun Dasar 1998 = 100)
Data Penerimaan PAD, BHP/BP, Bantuan/Sumbangan, DAU I
Data Belanja Wajib (Belanja Pegawai + Belanja Anggota DPRD
~
u
Proyeksi Penerimaan Urn urn
Proyeksi PAD, BD, DAU
Proyeksi Belanja Wajib
u
~r
~
BMP = 0.75 x Penerimaan Umum Tahun Lalu
1 Dikurangi Sisa Pinjaman yang belum dibayar
BMPBaru (Jumlah Kumulatif Pinjaman)
~ Angsuran Pinjaman
r
Proyeksi DSCR (Pro:yeksi PAD +BD + DAU)- (Pro:yeksi Belanja Wajib} Angsuran Pinjaman
2:_2,5
Gambar3.1 Alur Analisis Batas Maksimum Pinjaman dan DSCR
35
3.1.3.4 Analisis kemampuan pembayaran angsuran tahunan. Analisis ini untuk mengetahui kemampuan membayar angsuran pinjaman oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap berdasarkan aliran sisa dana penerimaan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Aliran sisa dana ini diperoleh dari rata-rata sisa dana selama tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2004. Sisa dana penerimaan ini diasumsikan sebagai dana untuk membayar angsuran pinjaman. Setelah diketahui kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman, maka bisa dihitung pinjaman yang dapat diambil dengan berbagai altematif periode pinjaman dan tingkat suku bunga dengan menggunakan rumus (2.3). Pembayaran
angsuran pinjaman akan diilustrasikan melalui dua cara,
pertama, dengan cara rumus (2.5), dan kedua, dengan cara pembayaran pokok pinjaman saja yang dilakukan secara anuitas dan bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman. Analisis ini dilakukan karena sesuai UU Nomor 33 tahun 2004 ada kemungkinan dilakukan pinjaman antardaerah, sehingga dapat diketahui posisi yang paling menguntungkan bagi daerah ketika sebagai penarik pinjaman ataukah sebagai pemberi pinjaman.
3.2 Analisis Data dan Pembahasan 3.2.1 Penerimaan Daerah Realisasi penerimaan Pemerintah Kabupaten Cilacap selama tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2004 yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak/bukan pajak, dan bantuan/sumbangan/dana perimbangan dapat dilihat pada tabel 3.1 di halaman berikut. Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa
36
secara riil total penerimaan Pemerintah Kabupaten Cilacap menunjukkan adanya perkembangan, pada tahun anggaran 1998/1999 sebesar Rp 118, 203 milyar dan pada tahun anggaran 2004 menjadi Rp361 ,441 milyar. Penerimaan ini diperoleh dari pos pendapatan asli daerah,
bagi basil pajak/ bukan pajak, dan
bantuan/sumbangan. Tabel3.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Cilacap Dari PAD, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dan Sumbangan/Bantuan/Dana Perimbangan 1998/1999 - 2004 dengan tahun dasar 1998 = 100
Tahun Anggaran
PAD
(%)
(Rp)
BHP/BHBP
(%)
(Rp)
Sumbangan/ Bantuan/ Dana Perimbangan (Rp)
(%)
Total Penerimaan (Rp)
1998/1999 14.016.803.040 11,86 12.4%.057.880 10,57
91.690.435.930
77,57
118.203.2%.850
1999/2000 25.059.367.285 15,22 13.667.994.364
8,30
125.961.290.697
76,48
164.688.652.346
2000
16.794.974.073 12,77 I L849.40Lll0
9,01
102.891.783.008
78,22
131.536.158.191
2001
25.267.880.649 8,40
16.552.227.603
5,50
259.070.520.115
86,10
300.890.628.367
2002
35.273.517.539 11,37 22.275.287.048
7,18
252.604.055.395
81,45
310.152.859.981
2003
34.471.255.883 9,69 2Ll82.2G8.428
5,96
299.927.145.958
84,35
355.580.610.268
2004
36.513.168.148 10,10 27.226.724.019
7,53
297.701.460.011
82,37
361.441.352.178
Rata-rata
26.770.995.231 11,34 17.892.842.922
7,72
204.263.813.0.16
80,93
248.927.65Ll69
Sumber : Lampiran 2 diolah.
Total
penerimaan
tersebut
sebagian
besar
berasal
dari
pos
bantuan/sumbangan/dana perimbangan, kemudian disusul dari pendapatan asli
37
daerah dan bagi hasil pajaklbukan pajak. Penerimaan dari pendapatan asli daerah masih sangat kecil, sebagai contoh pada tahun 2004, besamya total penerimaan Rp361.441.352.I78,00 dari jumlah tersebut yang berasal dari pendapatan asli daerah hanya sebesar Rp36.5I3.I68.148,00 atau sekitar I 0, I 0% dari total penerimaan. Jika dilihat perkembangan dari tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2004 secara riil pendapatan asli daerah meningkat, namun kontribusi
terhadap
total
penenmaan
justru
menurun,
pada
tahun
anggarani998/I999 sebesar 11,86% sedangkan pada tahun anggaran 2004 menjadi I 0, I 0%. Demikian pula penerimaan dari bagi hasil pajaklbukan pajak secara riil mengalami kenaikan, namun kontribusi terhadap total penerimaan cenderung menurun, pada tahun anggaran I998/I999 sebesar Rp I2.496.057.880,00 atau I0,57% dari total penerimaan, sedangkan pada tahun anggaran 2004 sebesar Rp27.226.724.019,00 dan kontribusi terhadap total penerimaan hanya sebesar 7,53%. Secara rata-rata total penerimaan Pemerintah Kabupaten Cilacap didukung sebesar
Rp204.263.813.016,00
atau
80,93%
penerimaan
dari
pos
bantuan/sumbangan dari pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, sebesar Rp26. 770.995.231,00 atau 11,34% penerimaan dari pos pendapatan asli daerah, dan selanjutnya sebesar Rp17.892.842.922,00 atau 7,72% penerimaan dari bagi hasil pajak/bukan pajak. Kondisi seperti ini menunjukkan ketergantungan penerimaan Pemerintah Kabupaten Cilacap terhadap pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi masing sangat besar dan sebaliknya kemandirian penerimaan keuangan daerah
38
masih rendah, terlihat dari kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan masih sedikit. Ketergantungan ini terjadi karena otonomi daerah baru dilaksanakan, sedangkan Pemerintah Kabupaten Cilacap belum mandiri secara finansial. Salah satu penyebab rendahnya pendapatan asli daerah karena sumbersumber yang termasuk dalam kategori PAD pada umumnya bukan merupakan sumber penerimaan yang besar dan potensial bagi daerah. Sumber penerimaan yang besar dan potensial masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang kemudian dibagikan kepada seluruh daerah melalui dana perimbangan. Penggunaan dana pinjaman daerah pada masa depan sangat penting jika digunakan untuk membangun proyek atau investasi yang menghasilkan penerimaan, sehingga penerimaan yang dihasilkan selain digunakan untuk melunasi angsuran pinjaman juga sebagai sumber pendapatan asli daerah. Dana pinjaman yang diperoleh digunakan unruk mempercepat pembangunan di atas kapasitas pendapatan yang dimiliki.
3.2.2 Belanja Wajib Daerah Belanja wajib untuk perhitungan nilai DSCR menurut UU No. 25 Tahun 1999 meliputi seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan, sedangkan belanja wajib untuk perhiwngan nilai DSCR menurut UU No. 33 tahun 2004 lebih jelas disebutkan terdiri atas belanja pegawai dan belanja anggota dewan. Penjelasan ini juga untuk mempertegas dan menjelaskan pengertian belanja wajib yang ada pada PP No. I 07 tahun 2000. Belanja pegawai ditujukan untuk membiayai pembayaran gaji, tunjangan istri/anak, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan lainnya bagi pegawai negeri/pegawai negeri sipil daerah. Belanja anggota DPRD
39
ditujukan untuk membiayai operasional anggota dewan antara lain biaya perjalanan dinas, uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus/tunjangan PPh Ps 21, tunjangan panitia, tunjangan kehormatan, dan uang sidang.
Tabel3.2 Realisasi Belanja Wajib Pemerintah Kabupaten Cilacap 1998/1999 - 2004 dengan tahun dasar 1998 = 100
Tahun Anggaran
Belanja Pegawai (%)
(Rp)
Belanja anggota DPRD (Rp)
Belanja Wajib (%)
(Rp)
1998/1999
68.628.060.650
99,02
682.650.000
0,98
69.310.710.650
1999/2000
90.181.208.092
99,09
830.951.469
0,91
91.012.159.562
2000
76.004.3 72.572
97,68
1.807.797.167
2,32
77.812.169.739
2001
181.601.151.653
98,38
2.982.089.044
1,62
184.583.240.697
2002
177.606.438.382
98,07
3.490.178.776
1,93
181.096.617.158
2003
195.140.202.845
97,94
4.112.952.889
2,06
199.253.155.734
2004
235.896.769.092
99,23
1.837.802.948
0,77 237.734.572.040
Sumber : Lampiran 2 diolah
Kedua belanja tersebut wajib ada setiap tahunnya demi kelancaran roda pemerintahan
dan
pembangunan
sehingga
kedua
pengeluaran
tersebut
dikategorikan sebagai belanja wajib bagi daerah. Besamya belanja wajib Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk periode tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2004 dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.
40
Pada tabel 3.2 terlihat secara riil belanja wajib Pemerintah Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun anggaran 1998/1999 belanja wajib sebesar Rp69.310.710.650,00 dan pada tahun anggaran 2004 menjadi Rp237.734.572.040,00. Kenaikan yang sangat besar ini terutama karena adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan bagi pegawai negeri maupun anggota dewan, serta pembayaran gaji bulan ketiga betas bagi pegawai negeri. Belanja pegawai selalu lebih besar dari belanja anggota DPRD, dan memiliki kontribusi yang dominan terhadap belanja wajib. Hal ini disebabkan karena jumlah pegawai negeri di daerah jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan anggota DPRD. Pada waktu yang akan datang belanja wajib akan terus meningkat mengingat ada pembayaran gaji bulan ketiga betas dan adanya rencana dari pemerintah pusat untuk menaikkan gaji pegawai negeri.
3.2.3 Analisis Batas Maksimum Pinjaman Daerab Batas maksimum pinjaman daerah merupakan batas paling tinggi jumlah pinjaman yang bisa dilakukan oleh daerah dan dianggap layak menjadi beban APBD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nom or I 07 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, jumlah kumulatif pokok pinjaman yang wajib dibayar tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Batas maksimum pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun tabel 3.3 di halaan berikut.
angg~•·an
2004 ditunjukkan pada
Batas maksimum kumulatif pinjaman pada tahun
anggaran 2005 sebesar Rp268.521.636.574,00, jumlah ini merupakan jumlah
41
pokok pinjaman lama yang belum terbayar ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran 2005.
Tabel3.3 Batas Maksimum Pinjaman Pemerintah Kabupaten Cilacap 1999/2000 - 2004
Tahun Anggaran
Penerimaan Umum APBD
Batas Pinjaman (0,75
BMP APBDt-1)
X
(Rp)
(Rp)
1998/1999
118.203.296.850
1999/2000
164.688.652.346
0,75
88.652.472.638
2000
131.536.158.191
0,75
123.516.489.260
2001
300.890.628.367
0,75
98.652.118.643
2002
310.152.859.981
0,75
225.667.971.275
2003
354.581.466.677
0,75
232.614.644.986
2004
358.028.848.765
0,75
265.936.100.008
0,75
268.521.636.57 4
2005 Sumber : Lampiran 2 diolah.
Selama tahun anggaran 1998/1999 - 2004 Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak melakukan penarikan pinjaman, sehingga penerimaan terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajaklbukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bantuan/sumbangan. Pada tahun anggaran 2003 dan 2004 Pemerintah Kabupaten Cilacap menerima dana alokasi khusus sebesar Rp9;;.143.591,00 dan Rp3.412.503.412,00,
sehingga da1am perhitungan penerimaan umum ada
pengurangan dana alokasi khusus.
42
Pemerintah Kabupaten Cilacap masih memiliki hutang yang belum terbayar yang berasal dari penerusan pinjaman eks Loan ADB 1198-INO, PPP No. SLA/765/DP3/l994 untuk pembiayaan Central Java dan DIY, sampai dengan akhir tahun anggaran 2004 sisa pinjaman yang belum dibayar sebesar Rp779.792.341,00. Batas kumulatifpinjaman baru dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini, yakni sebesar Rp267.741.844.233,00
Tabel3.4 Batas Maksimum Pinjaman Barn Pemerintah Kabupaten Cilacap, 2005
Tahun Anggaran
Batas Maksimum Pinjaman (Rp)
2005
268.52 I .636.574
Pinjaman Lama yang Belum Dibayar (Rp)
BMP Baru
779.792.341
267.741.844.233
(Rp)
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Cilacap dan lampiran 2 diolah.
Berdasarkan data penenmaan umum selama tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2004, dilakukan proyeksi dengan menggunakan metode kuadrat terkecil untuk mengetahui proyeksi penerimaan umum selama periode tahun anggaran 2005 - 2008. Proyeksi penerimaan umum tersebut digunakan untuk mengetahui batas maksimum pinjaman selama tahun anggaran 2006-2009 sebagaimana ditunjukkan pada tabel3.5 di halaman berikut. Tabel 3.5 menunjukkan proyeksi batas maksimum pinjaman untuk tahun anggaran 2006 sebesar Rp267.785.166.030,00 sampai dengan tahun anggaran 2009 sebesar Rp425.262.188.465,00. Proyeksi batas maksimum pinjaman ini
43
berguna untuk memperhitungkan jumlah kumulatif pinjaman yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Cilacap, sehingga jika melakukan penarikan
pinjaman dapat diketahui batasan kumulatif pinjaman yang bisa dilakukan.
Tabel3.5 Proyeksi Batas Maksimum Pinjaman Pemerintah Kabupaten Cilacap, 2005-2009 Dengan asumsi tidak terjadi perubahan struktural yang berarti selama periode proyeksi
Tahun Anggaran
Penerimaan Umum APBD (Rp)
Batas Pinjaman 0,75 X APBDt-1
Sisa Pinjaman yang Belum Dibayar (Rp) ..
BMP
Rp)
BMP Neto ~
(Rp)
2004
358.028.848.765
2005
430.851.556.766
0,75
268.521.636.574
736.4 70.544
267.785.166.030
2006
476.490.091.987
0,75
323.138.667.575
693.148.747
322.445.518.828
2007
522.128.627.208
0,75
357.367.568.990
649.826.951
356.717.742.039
2008
567.767.162.429
0,75
391.596.470.406
606.505.153
390.989.965.253
2009
-
0,75
425.825.371.822
563.183.357
425.262.188.465
Sumber : Lampiran 4 diolah.
Besarnya batas maksimum pinjaman
memiliki sensitifitas yang tinggi
terhadap perubahan penerimaan dana alokasi umum. Dari hasil perhitungan sensitifitas terhad!!p d!it.a
p;:~da
l~ntpira:t
2, menunjukkan bahwa apabila
penerimaan dana alokasi urn urn meningkat sebesar I 0% sementara yang lainnya dianggap tetap maka batas maksimum pinjaman akan meningkat sebesar 7,2I% atau dari Rp268.785.166.030,00 menjadi Rp287.871.605.86I,OO. Sedangkan apabila penerimaan PAD naik I 0% sementara yang lainnya dianggap tetap maka BMP akan naik sebesar l.OI %. Jika penerimaan dari sumbanganlbantuan naik
44
sebesar 10% dan yang lain dianggap tetap maka BMP akan naik sebesar 1.01 %, dan jika penerimaan dari BHP/BP naik sebesar 10% sementara yang lainnya dianggap tetap, maka BMP akan naik sebesar 0.76%.
3.2.4
Analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR). 3.2.4.1
Analisis Dana Netto. Nilai DSCR
mencerminkan kemampuan
daerah untuk mengembalikan angsuran pokok pinjaman beserta bunganya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000, nilai DSCR
~
2,5.
Berdasarkan data pendapatan asii daerah, bagian daerah, dana alokasi umum dan belanja wajib tahun anggaran 1998/1999 - 2004,
dilakukan estimasi dengan
metode kuadrat terkecil untuk memproyeksikan tahun anggaran 2005-2009. Tabel 3.6 di bawah ini menampilkan hasil proyeksi penerimaan dari PAD, BD, dan DAU untuk tahun anggaran 2005-2009.
Tabel3.6 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah, dan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Cilacap, 2005 -2009 Dengan asumsi tidak terjadi perubahan struktural yang berarti selama periode proyeksi Tahun Anggaran
PAD
BD
DAU
Jumlah
2005
41.741.197.515
27.842.316.134
364.279.417.181
433.862.930.830
2006
45.483.748.086
30.329.684.437
419.283.963.635
495.097.396.158
2007
49.226.298.657
32.817.052.740
474.288.510.089 556.331.861.486
2008
52.968.849.228
35.304.421.043
529.293.056.543
2009
56.711.399.799
37.791.789.346
584.297.602.997 678.800.792.142
Sumber : Lamp1ran 5-7 d1olah.
617.566.326.814
45
Tabel 3.6 menunjukkan pada tahun 2005-2009 diproyeksikan penerimaan dari PAD, BD, dan DAU memiliki kecenderungan meningkat dengan asumsi selama periode proyeksi tidak terjadi perubahan struktural yang berarti. Jumlah penerimaan PAD, BD, dan DAU memiliki kecenderungan meningkat, jumlah kumulatif penerimaan
di
Rp433.862.930.830,00
dan
tahun
anggaran
pada
tahun
2005
diproyeksikan
anggaran
2009
sebesar sebesar
Rp678.800. 792.142,00. Jumlah kumulatif penerimaan ini terutama berasal dari penerimaan yang berasal dari DAU, kemudian dari penerimaan PAD, dan selanjutnya dari penerimaan BD.
Tabel3.7 BD, DAU dan Belanja Wajib PAD, Penerimaan Proyeksi Pemerintah Kabupaten Cilacap, 2005 -2009 Dengan asumsi tidak terjadi perubahan struktural yang berarti selama periode proyeksi (dalam rupiah)
Tahun Anggaran
Proyeksi Penerimaan PAD+BD+DAU
Proyeksi Belanja Wajib
Dana Netto
2005
433.862.930.830
266.548.664.216
167.314.266.614
2006
495.097.396.158
296.014.307.928
199.083.088.230
2007
556.331.861.486
325.479.951.640
230.851.909.846
2008
617.566.326.814
354.945.595.352
262.620.731.462
2009
678.800.792.142
384.411.239.064
294.389.553.078
Sumber : Lampiran 5-8 diolah.
Proyeksi dana neto tahun anggaran 2005-2009 yang berasal dari penjumlahan proyeksi pendapatan asli daerah, bagian daerah dan dana alokasi
46
umum dikurangi proyeksi belanja wajib di sajikan pada tabel 3.7 dengan asumsi selama periode proyeksi tidak terjadi perubahan struktural yang berarti. Dana netto yang terlihat pada tabel 3. 7
menunjukkan pada tahun anggaran 2005
diproyeksikan sebesar Rpl67.314.266.614,00 dan pada tahun anggaran 2009 diproyeksikan meningkat menjadi Rp294.389.553.078,00. Dana netto ini akan digunakan untuk mengukur nilai DSCR dengan cara dana netto dibagi dengan angsuran pinjaman (angsuran bunga dan pokok pinjaman), dan nilainya harus Jebih besar atau sama dengan 2,5. 3.2.4.2
Analisis maksimum pm1aman pada berbagai jangka waktu
pinjaman dan tingkat suku bunga. Setelah mengetahui besamya batas maksimum pinjaman selama tahun anggaran 2005 sebesar Rp267.741.844.233,00 maka untuk selanjutnya seandainya Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan pinjaman daerah untuk membiayai proyek investasi sebesar Rp267.741.844.233,00 maka perlu diketahui jangka waktu pinjaman dan tingkat suku bunga yang tepat sehingga nilai DSCR lebih dari atau sama dengan 2,5. Penentuan suku bunga ini melalui tahapan perhitungan : I. Angsuran pinjaman = Dana Netto pada T A 2005 2,5 =
=
Rpl67.314.266.614,00 : 2,5
Rp 66.925.706.646,00
2. NSFBA r,n = NSA/A
= Rp267.741.844.233,00 : Rp 66.925.706.646,00 = 4,001
47
sebesar 4,001, selanjutnya dapat dilihat
3. Dengan diketahui nilai NSFBA r,n
tabel nilai sekarang faktor anuitas (Present value of an annuity), sebagai contoh jika periode pinjaman selama 5 tahun maka tingkat bunganya diketahui sekitar 8%, jika periode pinjaman I 0 tahun maka tingkat bunganya 21% dan seterusnya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel 3.8, ketika Pemerintah Kabupaten Cilacap akan melakukan pinjaman sebesar perhitungan batas maksimum pinjaman dengan periode pinjaman antara 4 - 12 tahun. Perlu diperhatikan jangka waktu dan tingkat suku bunga pinjaman agar nilai DSCR tidak kurang dari 2,5. Tabel3.8 Hasil Proyeksi DSCR dan Tingkat Suku Bunga Maksimal Untuk Pinjaman Rp267. 741.844.233,00 Periode Pinjaman 4- 12 Tahun
Dengan asumsi tidak terjadi perubahan struktural yang berarti selama periode proyeksi Periode Pinjaman Tingkat Suku Bunga Maksimal (tahun) 0,01% 8,00% 13,00% 16,00% 18,50% 20,00% 21,00% 22,00% 22,50%
4 5 6 7 8 9 10 11 12
DCSR Tahun Pertama
Angsuran Tiap Tahun (Rp) 66.952.195.760 67.057.673.046 66.976.487.690 66.296.274.835 66.682.201.888 66.421.252.585 66.042.598.775 66.348.328.215 66.023.770.805
2,50 2,50 2,50 2,52 2,51 2,52 2,53 2,52 2,53
Sumbcr : Lampiran 9-17 diolah.
Tabel
3.8
menunjukkan
dengan
jumlah
pmJaman
sebesar
Rp267, 741,844,233,00 dengan asumsi tidak terjadi perubahan struktural yang
48
berarti selama periode proyeksi, jika periode pengembalian pinjaman yang ditawarkan pemberi pinjarrian selama 4 tahun maka Pemerintah Kabupaten Cilacap hanya boleh mengambil pinjaman yang memiliki tingkat suku bunga maksimal 0,01 %, di atas tingkat suku bunga ini tidak diperkenankan. Demikian juga jika periode angsuran pinjaman selama 5 tahun, maka hanya boleh melakukan pinjaman yang memiliki tingkat suku bunga maksimum 8%. Dalam arti jika pihak pemberi pinjaman (donor) menawarkan pinjaman dengan masa angsuran pinjaman selama 5 tahun, maka pihak Pemkab Cilacap boleh mengambil pinjaman tersebut jika tingkat bunga kurang dari atau sama dengan 8%, namun jika tingkat suku bunga di atas 8% maka pemerintah tidak diperkenankan melakukan pinjaman karena akan mempengaruhi perhitungan nilai DSCR menjadi kurang dari 2,5. Dari perhitungan pada Tabel 3.8 juga dapat diartikan ketika Pemkab Cilacap dihadapkan pada pemberi pinjaman yang mau memberikan pinjaman jika tingkat bunganya sebesar 16%, maka Pemkab Cilacap dapat mengambil pinjaman tersebut jika jangka waktu angsuran pinjaman lebih dari atau sama dengan 7 tahun (minimal 7 tahun). Hal ini perlu diperhatikan agar nilai DSCR sebesar 2,5 atau lebih, karena besamya suku bunga dan jangka waktu pinjaman akan menentukan besamya angsuran pinjaman. DSCR ditampilkan hanya pada tahun pertama, karena untuk DSCR tahuntahun berikutnya nilainya akan bertambah besar. Hal ini disebabkan karena proyeksi PAD, BD, DAU setelah dikurangi proyeksi belanja wajib memiliki kecenderungan meningkat, sedangkan angsuran pinjaman jumlahnya selalu tetap
49
tiap tahunnya (anuitas) dengan asumsi tidak terjadi perubahan struktural yang berarti selama periode proyeksi.
3.2.7 Analisis Pembayaran Angsuran Tahunan Setelah mengetahui batas maksimum pinjaman dan perhitungan DSCR, dengan memperhatikan angsuran pinjaman pada tabel 3.8 tentunya menimbulkan pertanyaan apakah Pemerintah Kabupaten Cilacap mampu membayar angsuran yang rata-rata pertahun Rp66,5 milyar. Hasil perhitungan pada lampiran 3 menunjukkan bahwa secara rata-rata dari tahun anggaran 1998/1999 -2004 Pemerintah Kabupaten Cilacap mampu menyisihkan sebagian penerimaannya setiap tahun sebesar Rp5.328.336.977,00. Jika diasumsikan dana sebesar Rp5.328.336.977,00 sebagai dana untuk mengangsur pinjaman daerah, maka dengan rumus (2.3) dapat dihitung besamya pinjaman dengan berbagai kemungkinan periode pinjaman dan tingkat suku bunga. Sebagai ilustrasi jika pemerintah daerah akan melakukan pinjaman untuk periode waktu pinjaman 5, 10, dan 15 tahun serta dengan tingkat suku bunga 4%, 8%, dan 12% dengan angsuran pinjaman tetap sebesar Rp5.328.336.977,00 tiap tahun, hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.9 di halaman berikut. Tabel 3.9 menunjukkan ketika Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki kemampuan membayar angsuran tiap tahun (anuitas) sebesar Rp5.328.336.977,00 dengan dihadapkan pada berbagai pilihan periode pinjaman dan berbagai tingkat suku bunga, maka dapat dihitung besamya pinjaman yang bisa diambil. Sebagai contoh ketika dihadapkan pada suatu pinjaman dengan periode angsuran selama 10 tahun, tingkat suku bunga pinjaman 8%, maka jumlah pinjaman yang dapat
50
diambil sebesar Rp35.753.574.837,00. Nilai DSCR pada tahun pertama dengan angsuran membayar pinjaman Rp5.328.336.977,00 memiliki nilai
31,40
(lampiran 22), nilai tersebut sudah lebih dari 2,5.
Tabel3.9 Pinjaman Daerah yang dapat diperoleh Dengan Kemampuan Angsuran Pijaman Rp5.328.336.977,00 pertahun Pada Periode pinjaman 5, 10, dan 15 taboo Dengan Tingkat Suku Bunga 4%, 8%, dan 12%
No
Peri ode Pinjaman (tahun)
Tingkat Suku Bunga
5 5 5 10 10 10 15 15 15
4% 8% 12% 4% 8% 12% 4% 8% 12%
I
2 3 4 5 6 7 8 9
Angsuran Tiap Tahun (Rp)
Pinjaman Daerah
5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977
23.720.809.541 21.274.504.529 19.207.462.333 43.217.585.898 35.753.574.837 30.106.292.291 59.242.514.879 45.607.786.797 36.290.581.105
(Rp)
Sumber : Lampiran 18-21 diolah.
Ilustrasi perhitungan pinjaman pada tabel3.9 denganjangka waktu pinjaman 5, 10, dan 15 tahun, dan dengan tingkat suku bunga 4%, 8%, dan 12% menghasilkan
perhitungan
jumlah
pinjaman
yang
bervariasi
dari
Rpl9.207.462.333,00 sampai dengan jumlah pinjaman Rp59.242.514.879,00. Dengan kemampuan membayar angsuran sebesar Rp5.328.336.977,00 maka pemerintah
daerah
dapat
menentukan
jumlah
pinjaman
yang
akan
dilakukanmenggunakan rumus (2.5) sesuai jangka waktu pembayaran angsuran dan tingkat bunga pinjaman.
51
Pembayaran angsuran pinjaman sebagaimana rumus (2.5) dilakukan secara anuitas untuk pembayaran bunga + pokok pinjaman, namun ada altematiflainjika pembayaran yang dilakukan secara anuitas hanya untuk pokok pinjaman. Cara perhitungan pembayaran angsuran yang berbeda berguna untuk mengetahui cara perhitungan pembayaran angsuran yang lebih menguntungkan. Untuk lebih memperjelas, perbandingan cara melakukan angsuran pinjaman dengan ilustrasi yang sama ketika jumlah pinjaman Rp20 milyar, periode pinjaman 10 tahun, dan tingkat suku bunga 12% disajikan pada tabel 3.10 dan tabel 3.11 pada halaman berikut. Tabel 3.10 menunjukkan perhitungan angsuran pinjaman secara anuitas pembayaran bunga ditambah pokok pinjaman sesuai dengan rumus (2.5), sedangkan tabel 3.11 menunjukkan pembayaran pokok pinjaman saja yang dibayarkan dalam jumlah yang sama tiap tahun. Hasil perhitungan pada tabel 3.10 menunjukkan dengan pembayaran secara anuitas angsuran pinjaman (bunga + pokok) maka total pembayaran angsuran selama 10 tahun sebesar Rp35.396.832.832,00 yang terdiri dari pembayaran bunga Rp15.396.832.832,00 dan pokok pinjaman Rp20.000.000.000,00. Setiap tahun
proporsi pembayaran bunga pinjaman semakin berkurang seiring
berkurangnya pokok pmjaman, sedangkan pembayaran angsuran pokok semakin meningkat. Perhitungan di atas sering
digunakan oleh lembaga keuangan
perbankkan terutama dalam penyaluran kredit pinjaman. Pengembalian pinjaman seringkali harus dikembalikan secara periodik dengan angsuran yang sama. Perhitungan pada tabel 3.10 berdasarkan konsep nilai waktu uang yaitu uang yang diterima sekarang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan uang yang
52
diterima di masa datang. Investasi yang dilakukan pada saat ini diharapkan akan memperoleh aliran kas di masa datang. Perbedaan nilai terjadi karena perbedaan waktu penerimaan aliran kas, sehingga pada awal periode pembayaran angsuran bunga lebih besar dari pembayaran pokok pinjaman dan pada akhir periode pinjaman pembayaran pokok pinjaman lebih besar dari pembayaran bunganya.
Tabel3.10 Perhitungan Angsuran Pinjaman Rp20.000.000.000,00 Periode Pinjaman 10 tahun, Tingkat Bunga 12% Angsuran Pinjaman (Bunga + Pokok) secara anuitas (dalam rupiah)
Tahun
Sisa Pinjaman
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
Bagian Bunga Pinjaman Pokok dalam Angsuran dalam Angsuran
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.000.000.000 18.860.316.717 17.583.871.440 16.154.252.729 14.553.079.773 12.759.766.063 10.751.254.707 8.501.721.989 5.982.245.345 3.160.431.503 Jumlah
3.539.683.283 3.539.683.283 3.539.683.283 3.539.683.283 3.539.683.283 3.539.683.283 3.539.683.283 3.539.683.283 3.539.683.283 3.539.683.283 35.396.832.832
2.400.000.000 2.263.23 8.006 2.110.064.573 1.938.510.328 1.746.369.573 1.531.171.928 1.290.150.565 1.020.206.639 717.869.441 379.251.780 15.396.832.832
1.139.683.283 1.276.445.277 1.429.618. 710 1.60 1.172. 956 1.793.313.710 2.008.511.356 2.249.532.718 2.519.476.644 2.821.813.842 3.160.431.503 20.000.00~.000
Sumber: Ilustrasi perhitungan angsuran.
Tabel 3.11 di halaman berikut menunjukkan jika pembayaran angsuran dilakukan secara anuitas untuk pembayaran pokok pinjaman saja, maka total pembayaran angsuran sebesar Rp33.200.000.000,00 yang terdiri dari pembayaran bunga sebesar Rp 13.200.000.000,00 dan pembayaran pokok pinjaman sebesar
53
Rp20.000.000.000,00. Pembayaran angsuran pokok dalam jumlah yang sama setiap tahun sebesar Rp2.000.000.000,00 diperoleh dari perhitungan jumlah pinjaman dibagi jangka waktu pembayaran angsuran (Rp20.000.000.000,00 I 10 = Rp 2.000.000.000,00). Pembayaran angsuran pokok sebesar dua milyar rupiah tiap tahun akan berakibat pokok pinjaman semakin cepat berkurang sejumlah angsuran pokok tersebut, sehingga proporsi pembayaran bunga pinjaman semakin cepat mengecil seiring dengan berkurangnya pokok pinjaman.
Tabel3.11 Perhitungan Angsuran Pinjaman Rp20.000.000.000,00 Periode Pinjaman lOtahun, Tingkat Bunga 12% Angsuran Pokok secara anuitas (dalam rupiah) Tahun
Sisa Pinjaman
Angsuran Pinjaman
Bunga (12% X Si5a Pinjaman)
1 2
20.000.000.000 18.000.000.000 16.000.000.000 14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000
4.400.000.000 4.160.000.000 3.920.000.000 3.680.000.000 3.440.000.000 3.200.000.000 2.960.000.000 2. 720.000.000 2.480.000.000 2.240.000.000
2.400.000.000 2.160.000.000 1.920.000.000 1.680.000.000 1.440.000.000 1.200.000.000 960.000.000 720.000.000 480.000.000 240.000.000
2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
Jumlah
33.200.000.000
13.200.000.000
20.000.000.000
3 4 5 6 7 8 9 10
Angsuran Pokok (secara anuitas)
2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2~000.000.000
Sumber: Ilustrasi perhitungan angsuran.
Pada tabel 3.11 pembayaran angsuran pinjaman pada tiap periode tidak sama, semakin bertambah periode waktunya maka pembayaran angsuran
54
pinjaman semakin kecil. Dibandingkan perhitungan pada tabel 3.1 0, total pembayaran angsuran pokok sama, namun total pembayaran bunga pinjaman lebih sedikit, dengan selisih sebesar Rp2.196.832.832, 00 (Rpl5.396.832.832,00Rp 13.200.000.000,00). Hasil dari kedua perhitungan di atas menunjukkan dengan sistem pembayaran secara anuitas angsuran pinjaman (bunga + pokok pinjaman) akan memberikan
keuntungan
lebih
kepada pihak pemberi
pinjaman karena
memperoleh hasil dari pembayaran bunga yang lebih besar. Jika pembayaran pokok saja yang dilakukan secara anuitas maka yang diuntungkan adalah penarik pinjaman karena kumulatif untuk pembayaran bunga menjadi lebih kecil dibanding dengan perhitungan jika pembayaran bunga + pokok pinjaman secara anuitas.
BABIV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. I. Hasil analisis batas maksimum pinjaman daerah menunjukkan pada tahun anggaran
2005
memiliki
batas
maksimum
pinjaman
sebesar
Rp268.521.636.574,00, namun masih adanya pinjaman yang harus dilunasi sebesar Rp779.792.341,00 maka pada tahun anggaran 2005 Pemerintah Kabupaten
Cilacap
masih
dapat
melakukan
pinjaman
lagi
sebesar
Rp267.741.844.233,00. Potensi pinjaman sebesar ini, merupakan jumlah kumulatif pinjaman yang masih bisa diambil oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap. 2. Dana neto pada tahun anggaran 2005 mencapai Rpl67.314.266.614,00, dengan asumsi kenaikan secara linier penerimaan PAD, BD, DAU, dan belanja wajib, maka nilai DSCR sebesar :=: 2,5 dapat dipenuhi untuk angsuran pinjaman tiap
tahun
sampai
dengan
Rp66.925.706.646,00.
Hal
ini
menunjukkan Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki kemampuan keuangan untuk melakukan pinjaman
daerah~
dengan pembayaran angsuran tiap tahun
sampai dengan Rp66.925.706.646,00. 3. Dana selisih antara pendapatan dan belanja selama tahun anggaran 1998/1999 - 2004 secara rata-rata sebesar Rp5.328.336.977,00,
dengan asumsi dana
tersebut sebagai dana untuk membayar angsuran pinjaman maka jumlah
55
56
pmJaman yang dapat diambil dapat dihitung sesuai dengan jangka waktu pengembalian pinjaman dan tingkat suku bunga pinjaman. 4. Setelah melakukan analisis dan melakukan simulasi pada bab terdahulu, diperoleh kejelasan hubungan antara jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, tingkat suku bunga pinjaman, dan nilai DSCR dengan asumsi dana netto memiliki kecenderungan meningkat, dan pembayaran angsuran sccara anuitas angsuran pinjaman sebagaimana pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel4.1 Hubungan Jumlah Pinjaman, Jangka Waktu Pinjaman, Tingkat Suku Bunga, dan Nilai DSCR Dengan Asumsi Dana Netto memiliki kecenderungan meningkat dan Pembayaran angsuran (bunga + pokok) secara anuitas I
Jumlah Pinjaman
No. I
i r
I
Tingkat Suku Bunga Pinjaman
DSCR
Semakin Tinggi
Semakin Kecil
Semakin Rendah
Semakin Besar
TetaQ_
Semakin Besar
Semakin Cepat
Tetap
Semakin Kecil
Jangka Waktu Pinjaman
!
Tetap
!
Tetap I I Semakin Lama
2
i
Tetap
3
'
Tetap
I
Tetap
'
I
4
Tetap
I
1
I
5
, Semakin Banyak i
Tetap
Tetap
Semakin Kecil
6
j
I
Tetap
Tetap
Semakin Besar
Semakin Sedikit
..
Sumber : Hastl anahsts pada Bab III .
Dengan
mengetahui
hubungan
tersebut akan
menjadi
panduan
bagi
Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rangka merencanakan dan menghitung pinjaman yang akan diambil.
4.2 Saran Jika Pemerintah Kabupaten Cilacap akan mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman daerah hendaknya perlu melakukan hal-hal sebagai berikut.
57
1. Harus siap melakukan restrukturisasi organisasi dengan mempersiapkan secara matang organisasi, menghapus birokrasi yang menimbulkan biaya tinggi, peningkatan administrasi dan akuntabilitas terutama untuk pengelolaan pinjaman, sehingga penyaluran dana dan pembayaran angsuran pinjaman bisa dilakukan dengan baik dan lancar. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat pemerintah daerah sehingga memiliki wawasan yang
luas dan
berpikir jangka panjang tentang
pembangunan Kabupaten Cilacap dengan selalu meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan sebisa mungkin terhindar dari pemikiran untuk mementingkan kepentingan sendiri atau kelompoknya, sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana pinjaman 3. Harus mampu mengubah sikap atau tindakan yang konsumtif menjadi tindakan produktif, oleh karena itu investasi yang didanai dari pinjaman daerah hendaknya investasi yang dapat menghasilkan penerimaan untuk membayar kembali pinjaman tersebut, antara lain pembangunan terminal, pembangunan pasar, pembangunan wisata, dan pembangunan pelabuhan laut yang modem (peti kemas). 4. Kegiatan ekonorr.i
yang dikembangkan perlu dilandasi oleh strategi
pembangunan berdasarkan sumber daya potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, sebagai contoh sumber daya potensial yang dimiliki antara lain potensi pelabuhan alami yang dimiliki, fasilitas transportasi yang lengkap (air, udara, dan !aut), kondisi tanah yang subur dan obyek wisata yang indah.
58
Sebagai saran terakhir, Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu melakukan pinjaman daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan sehingga lebih mempercepat pembangunan di Kabupaten Cilacap di atas kapasitas penerimaan yang ada pada saat ini. Pembangunan yang lebih cepat diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap.
59
DAFfAR PUSTAKA
Alisjahbana, Armida S., Sutyastie Soemitro, dan Arief Ramayandi. 2002, Local Government Borrowing, Submitted by Lembaga Penelitian Padjadjaran University to Iris Center of The Urci, University of Maryland at College Park. Bandung. Bevilaqua, Alfonso S. and Marcio G.P. Garcia. 2002, "Debt Management in Brazil: Evaluation of The Real Plan and Challenges Ahead", International Journal of Finance and Economics, 7, 15-35. Biro Pusat Statistik, Bappenas, UNDP, 2004, The Economics of Democracy Financing Human Development in Indonesia, National Human Development Report 2004, Publikasi bersama BPS, Bappenas dan UNDP Indonesia. Jakarta. Blakely, Edward James, 1989, Planning Local Economic Development: Theory and Practice, Sage Publication, California. Cooper, Russell., Hubert Kempf, and Dan Peled, 2003, "Is It is or is it Ain't my Obligation? Regional Debt in Argentina". Argentina. Daseking, Christina, 2002, "Debt : How Much is Too Much?", IMF's Finance and Development. 12-14. Davey, K.J., 1983, Financing Regional Government, John Wiley and Sons, Brimingham. Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, and Kenneth Davey, Roy Kelly. 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Terjemahan Masri Maris) UI- Press, Jakarta. Dooley, Michael P., 2000, "Debt management and r.risis in developing countries", Journal of Development Economics. Vol. 63, 45-58. Douglas, Evan J., 1987, Managerial Economics :Analysis and Stratergy, Third edition, Prentice-Hall, Inc., Engelwood Cliffs, New Jersey. Elmi, Bachrul, 2002, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, UI Press, Jakarta. Fisher, Ronald C. 1996, State and Local Public Finance, Irwin, United States of America.
60
Gitosudarmo, H. Indriyo dan Agus Mulyono, 1996, Prinsip Dasar Manajemen, Edisi ketiga, BPFE, Yogyakarta Gitosudarmo, H. Indriyo, Mohammad Najmudin, 200 I, Teknik Proyeksi Bisnis, BPFE, Yogyakarta. Jaya, Wihana Kirana, 2004, "New Institutional Economics of The State: An Alternative Approach to Regional Autonomy in Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 19, No.4, 327-339. Keown, Arthur, Scott David F, Martin John D, Petty William, 2001, Dasar-dasar Manajemen Keuangan, (terjemahan oleh Chaerul D. Djakman), Salemba Empat, Jakarta. K!marjo, 1996, Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, Edisi Ketiga, UIPres, Jakarta. Lutfiati, Juli, 2001, Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Melakukan Pinjaman Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kediri), Tesis S2, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta (Tidak dipublikasikan). Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2003, "Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan!Penatausahaan dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah". Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2003, "Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579KMK.07/2003 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nom or 99/KMK.07/200 I ten tang Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah". Miller, Stephen M, and FrankS, Russek, (1997), Fiscal Structures and Economic Growth at The State and Local Level, Public Finance Review, Vol.25, No.2, 213-237. Mardiasmo, 2002, Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah, Makalah Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat 7 Mei 2002, Krisis Moneter Indonesia, Artikel - Th. I - No. 4, 1-18, Jakarta. Mubyarto, 2000. Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi, Aditya Media. Yogyakarta. Musgrave, Richard A, and Peggy Musgrave, 1993, Public Finance in The Theory and Practice (Alih Bahasa oleh Alfonsus Sirait), MC-Graw Hill Kogakusha, (Ltd Tokyo).
61
Mustakim, Senen, 2005, Analisis Penghitungan Kemampuan Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Era Otonomi Daerah, Tests S2, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta (Tidak dipublikasikan). Vidyattamma, Yogi, 2000, Metode Menilai Transfer Pusat-Daerah, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol.l, No.I, 23-53, Yogyakarta. Republik Indonesia, 2000, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom or 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah". Republik Indonesia, 2004, "Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara". Republik Indonesia, 2004, "Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah". Republik Indonesia, 2004, "Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah". Rosen, Harvey S., 2002, Public Finance (sixth edition), McGraw Hill, New York. Sartono, Agus, 1997, Manajemen Keuangan, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta. Sidik, Machfud, 2002, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia), Makalah Seminar, Yogyakarta. Soeratno dan Lincolin Arsyad, 2003, Metodologi Penelitian (edisi revisi), Cetakan keempat, UPP AMP YKPN, Yogyakarta. Supangat, 2004, Analisis Kemampuan Keuangan daerah dalam Melakukan Pinjaman Daerah di Kabupaten Tegal, Tesis S2, Program Pascasatjana UGM, Yogyakarta (Tidak dipublikasikan). Widodo, Hg. S. T., 1993, Indikator Ekonomi, Edisi Kesembilan Kanisius, Yogyakarta. Yulinawati, N., 1999, Dampak Pinjaman Daerah Pada Penerimaan Daerah Sendiri dan PDRB di Kabupaten Dati II Lampung Tengah, Tests S2, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta (Tidak dipublikasikan).
Lampiran I Ptrhltungan APBD Ptmerlntah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 1998/1999 s.d. 2004 (dalam rupiah) No
Pendapatan 1998/1999
I Bagian Pendapatan Asli Daerah 2 Bagian Basi Hasil Pajak!Bukan Pajak 3 Bngian Sumbangan, Bantuan, Hibah, PemberianPemerintah Pusat 4 Pinjaman Pemerintah Daerah 5 Dana Alokasi Umum 6 Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan
1999/2000
Tahun An21aran 2000
2001
2002
2003
2004
14.016.803.040 12.496.057.880
26.179.521.003 14.278.953.712
19.278.950.738 13.601.927.534
32.112.949.517 21.036.226.061
48.137.769.385 30.399.084.234
48.301.123.743 29.680.5 I 0.449
53.499.093.971 39.892.596.032
91.690.435.930 0 0 0
131.591.760.391 0 0 0
118.109.477.715 0 0 0
13.402.020.002 0 315.850.704.012 0
16.546.945.897 0 328.181.808.500 0
50.587.916.916 0 368.270.000.000 1.400.000.000
53.171. 179.20~1 378.021.000.0001 5.000.000.000
118.203.296.850
172.0~0.235.1 06
150.990.355.987
382.401.899.592
423.265.608.016
498.239.551.108
529.583.869.211
~6.235.156.400
I
Belanja
1 Belanja Rutin 1. I Belanja Pegawai 1.2 Belanja Anggota DPRD 1.3 Belanja Rutin Lainnya
J8.628.060.650 682.650.000 16.924.445.750
118.459.944.987 94.212.308.094 1168.095.000 23.379.541.893
113.523.808.286 87.245.419.275 2.075.170.368 24.203.218.643
282.742.494.165 230.796.903.636 3.789.936.966 48.155.653.563
305.529.346.663 242.379.506.460 4.763.046.975 58.386.793.228
424.754.564.766 273.430.452.227 5.763.069.588 145.561.042.951
·138.539.347.406 345.635.946 074 2.692.748.879 90.210.652.453
2 Belanja Pembangunan
25.755.637.620
50.743.369.590
42.314.254.672
69.811.920.433
83.876.136.970
120.967.463.753
67.313.674.010
111.990.794.020
169.203.314.577
155.838.062.958
352.554.414.598
389.405.483.633
545.722.028.519
505.853.021.416
4.394. 722.970
10.607.225.787
13.454.146.316
8.606.493.345
38.453.924.339
72.314.048.722
24.831.571.311.
Jum1ah Delanja Pembiavaan I Bagian Sisa Lebih Pemitungan Anggars
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Cilacap, BPS Cilacap, dan Sekrctariat DPRD Kabupaten Cilacop. In nasi d1 Kabupaten Cilaup Tahun 1999. 2004 Tahun
Tingkat In nasi
1998= 100 4,47 1999 10,32 2000 12,3 2001 9,38 2002 3,65 2003 6,4 2004 Sumber : BPS Kabupaten Cilacop.
IHK
104,47 114,79 127,09 136,47 140,12 146,52
62
Lampiran 2 Pcrhitungan APBD Pemcrintah Kabupatcn Cilacap Tahun Anggaran 1998/1999 s.d. 2004 dcngan tahun dasar 1998 = I 00 (dalam rupiah) No
Prndapatan
Tahun Ant!l!aran 2001
1998/1999
1999/2000
14.016.803.040 12.496.057.880
25.059.367.285 13.667.994.364
16.794.974.073 11.849.401.110
25.267.880.649 16.552.227.603
35.273.517.539 22.275.287.048
34.471.255.883 21.182.208.428
36.513.168.148 27.226.724.019
91.690.435.930
125.961.290.697
I 02.891.783.008
-
-
10.545.298.609
12.124.969.515
-
36.103.280.699
36.289.366.099
-
-
-
-
248.525.221.506
240.479.085.880
-
-
262.824.721.667 999.143.591
257.999.590.500 3.412.503.413
118.203.296.850
164.688.652.346
131.536.158.191
300.890.628.367
310.152.859.981
355.580.61 0.268
361.441.352.178 .
I Belanja Rutin 1.1 Belanja Pegawai 1.2 Belanja Anggota DPRD 1.3 Belanja Rutin Lainnya
86.235.156.400 68.628.060.650 682.650.000 16.924.445.750
113.391.351.572 90.181.208.092 830.951.469 22.379.192.010
98.896.949.461 76.004.372.572 1.807.797.167 21.084.779.722
222.474.226.269 181.601.151.653 2.982.089.044 37.890.985.572
223.880.227.642 177.606.438.382 3.490.178.776 42.783.610.484
303.136.286.587 195.140.202.845 4.112.952.889 103.883.130.853
299.303.403.908 235.896.769.092 1.837.802.948 61.568.831.868
2 Belanja Pembangunan
25.755.637.620
48.572.192.582
36.862.317.860
54.931.088.546
61.461.227.354
86.331.332.967
45.941.628.453
111.990.794.020
161.963.544.153
135.759.267.321
277.405.314.815
285.341.454.996
389.467.619.554
. 345.245.032.361
I Bagian Pendapatan Asli Daerah 2 Bagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 3 Bagian Sumbangan/Bantuan, Hibah Pemberian Pemerintah Pusat 4 Pinjaman Pemerintah Daerah 5 Dana Alokasi Umum 6 Dana Alokasi Khusus
Jumlah Prndapatan
2000
2002
2003
2004
Belanja
Jumlab Be1aoja
Pembiayaao I Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
4.394. 722.970
10.153.370.142
II. 720.660.612
6. 771.967.381
28.177.566.014
51.608.655.953
16.947.564.367
Sumber : Lampiran I diolah
63
Lampiran 3
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kabupatcn Cilacap Tahun Anggaran 1998/1999 s.d. 2004 dengan tahun dasar 1998 = 100 (dalam rupiah)
No
Tahun Anggaran
Penerimaan
Pcngeluaran
Surplus/(Defisit)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)
1
2
3
4
5 = 3-4
6 = Silpa Th Lalu + (3 - 4)
Silpa Tahun Anggaran 1997/1998
4.394.722.970
1
1998/1999
118.203.296.850
111.990.794.020
6.212.502.830
I 0.607.225.800
2
1999/2000
164.688.652.346
161.963.544.153
2.725.108.193
13.332.333.993
3
2000
131.536.158.191
135.759.267.321
-4.223.109.131
9.109.224.862
4
2001
300.890.628.367
277.405.314.815
23.485.313.553
32.594.538.415
5
2002
310.152.859.981
285.341.454.996
24.811.404.985
57.405.943.400
6
2003
355.580.610.268
389.467.619.554
-33.887.009.286
23.518.934.114
7
2004
361.441.352.178
343.267.204.481
18.174.147.697
41.693.081.811
Rata -rata
248.927.651.169
243.599.314.191
5.3 28.336.977
26.894.468.913
Surnber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Cilacap dan BPS Cilacap (diolah). 64
65
Lampiran 4
Proyeksi Penerimaan Umum Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 1998/1999-2004
X
x2
XY
Y'
I18.203.296.850
-3
9
-354.609.890.550
I11.381.810.219
I99912000
164.688.652.346
-2
4
-329.377.304.692
157.020.345.440
2000
I3I.536.158.191
-1
I
-13 l.536.158.19I
202.658.880.661
200I
300.890.628.367
0
0
0
248.297 .4I5.882
2002
310.152.859.981
1
I
310.I52.859.981
293.935.951.103
2003
354.581.466.677
2
4
709.162.933.354
339.574.486.324
2004
358.028.848.765
3
9
I.074.086.546.296
385.213.021.545
Tahun
Penerimaan Umum
Anggaran
(Y)
1998/1999
:EY= 1.738.081.911.177
:EXY= :E X2 = 28
I.277.878.986.198
Sumber : Lampiran I diolah.
a= L Yin= 1.738.081.911.177 I 7 a=
248.297.415.882
b = L XY I L X2 = 1.277.878.986.198 I 28 b=
Persamaan garis trend : Y' = a +bX Y' = 248.297.415.882 + 45.638.535.221 X
45.638.535.221
66
Lampiran 5
Proyeksi Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 1998/1999 - 2004
PAD (Y)
X
x2
XY
Y'
I99811999
I4.0I6.803.040
-3
9
-42.050.409.120
15.543.343.518
I999/2000
25.059.367.285
-2
4
-50.II8.734.57I
19.285.894.089
2000
I6.794.974.073
-I
I
-I6. 794.974.073
23.028.444.660
2001
25.267.880.649
0
0
0
26.770.995.231
2002
35.273.5I7.539
1
I
35.273.5I7.539
30.513.545.802
2003
34.471.255.883
2
4
68.942.5I1.766
34.256.096.3 73
2004
36.513.I68.I48
3
9
I 09.539.504.445
37.998.646.944
Tahun Anggaran
:EY= I87 .396.966.6I7
:EXY= :E X 2 =28
I 04. 791.4I5.986
Sumber: Lampiran I diolah.
a= :E Y/n = I87.396.966.6I7 I 7 a=
26.770.995.23I
b = :E XY I :E X 2 = I04.791.415.986 I 28 b=
Persamaan garis trend : Y' = a +bX Y' = 26.770.995.231 + 3.742.550.571 X
3.742.550.5'11
67
Lampiran 6
Proyeksi Bagian Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 1998/19'19- 2004
Bagian Daerah (Y)
X
xz
XY
Y'
I998/I999
I2.496.057 .880
-3
9
-37.488.I73.640
I 0.430. 738.013
I99912000
I3.667.994.364
-2
4
-27.335.988.728
I2.9I8.I06.3I6
2000
Il.849.401.1IO
-I
I
-Il.849.401.1IO
I5.405.474.6I9
200I
I6.552.227.603
0
0
0
17.892.842.922
2002
22.275.287.048
I
I
22.275.287.048
20.380.211.225
2003
21.182.208.428
2
4
42.364.4I6.856
22.867.579.528
2004
27.226.724.0I9
3
9
8I.680.I72.056
25.354.947.83I
Tahun Anggaran
~XY=
~Y=
I25.249.900.45I
~
X2
= 28
69 .646.3I2.48I
Sumber : Lampiran I diolah.
a= L Yin= I25.249.900.45I I 7 a=
17.892.842.922
b = L XY I L X 2 = 69.646.3I2.48I I 28 b=
Persamaan garis trend : Y' = a +bX Y'
=
17.892.842.922 + 2.487.368.303 X
2.487.368.303
68
Lampiran 7
Proyeksi Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 199811999 -
2uu4
DAU (Y)
X
xz
XY
Y'
1998/I999
0
-3
9
0
-20.752.407.997
I99912000
0
-2
4
0
34.252.I38.457
2000
0
-I
I
0
89.256.684.9II
200I
248.525.22I.506
0
0
0
I44.261.231.365
2002
240.479.085.880
I
I
240.479.085.880
I99.265.777.8I9
2003
262.824. 72I.667
2
4
525.649.443.334
254.270.324.273
2004
257.999.590.500
3
9
773.998.771.499
309.274.870.727
Tahun Anggaran
LY= I.009 .828.6I9 .552
SXY=
L
X2
=28
l.540.I27.300. 7I3
Sumber : Lampiran I diolah.
a= L Yin= I44.26I.23I.365 I 7 a=
I44.26I.23I.365
b = L XY I L X2 = l.540.I27.300.7I3 I 28 b=
Persamaan garis trend : Y' = a +bX
Y' = I44.26I.23I.365 + 55.004.546.454 X
55.004.546.454
69
Lampiran 8
Proyeksi Belanja Wajib Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 199811999- 2004
Belanja Wajib (Y)
X
xz
1998/1999
69.310.710.650,00
-3
9
-207.932.131.950
60.289.158.232
199912000
91.012.159.561,60
-2
4
-182.024.319.123
89.754.801.944
2000
77.812.169.738,65
-1
1
-77.812.169.739
119.220.445.656
2001
184.583.240.697' 14
0
0
0
148.686.089.368
2002
181.096.617.157,62
1
1
181.096.617.158
178.151.733.080
2003
199.253.155.734,37
2
4
398.506.311.469
207.617.376.792
2004
237.734.572.040,00
3
9
713.203.716.120
237.083.020.504
Tahun
Y'
XY
Anggaran
LXY=
LY= 1.040.802.625.579
L X 2 =28
825.038.023.934
Sumber : Lampiran I diolah.
a= L Yin= 1.040.802.625.579 I 7 a=
148.686.089.368
b = L XY I L X 2 = 825.038.0:.u.934 I 28 b=
Persamaan garis trend : Y' = a +bX Y' = 148.686.089.368 + 29.465.643.712 X
29.465.643.712
70
Lampiran 9
Angsuran Pinjaman Rp 267,741,844,233,00 Periode Pinjaman 4 tahun Tingkat Bunga 0,01%
Tahun
I 2 3 4 5
Sisa Pinjaman
267.741.844.233 200.816.422.657 133.884.308.539 66.945.501.210 (0)
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
Bagian Bunga dalam Angsuran
66.952.195.760 66.952.195.760 66.952.195.760 66.952.195.760 66.952.195.760
26.774.184 20.081.642 13.388.431 6.694.550 6.694.550
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
66.925.421.576 66.932.114.118 66.938.807.329 66.945.501.210 66.945.501.210
Proyeksi DSCR Pemerintab Kabupaten Cilacap Pinjaman Rp267.741.844.233,00, Periode Pinjaman 4 Tahun Tingkat Suku Bunga 0,01% Tahun Anggaran 2005 -2009 Tahun Anggaran
Dana Netto
2005 2006 2007 2008 2009
167.314.266.614,00 199.083.088.230,00 230.851.909.846,00 262.620.731.462,00 294.389.553.078,00
Angsuran
66.952.195.760 66.952.195.760 66.952.195.760 66.952.195.760 66.952.195.760
DSCR
2,50 2,97 3,45 3,92 4,40
71
Lampiran 10
Angsuran Pinjaman Rp 267,741,844,233,00 Periode Pinjama~ 5 tahun Tingkat Bunga 8%
Tahun
I 2 3 4 5
Sisa Pinjaman
267.741.844.233 222.103.518.726 172.814.127.178 119.581.584.307 62.090.438.005
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
Bagian Bunga dalam Angsuran
67.057.673.046 67.057.673.046 67.057.673.046 67.057.673.046 67.057.673.046
21.419.347.539 17.768.281.498 13.825.130.174 9.566.526.745 4.967.235.040
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
45.638.325.507 49.289.391.548 53.232.542.872 57.491.146.301 62.090.438.005
Proyeksi DSCR Pemerintah Kabupaten Cilacap Pinjaman Rp267.741.844.233,00, Periode Pinjaman 5 Tahun Tingkat Suku Bunga 8% Tahun Anggaran 2005 -2009 Tahun Anggaran
Dana Netto
2005 2006 2007 2008 2009
I67.3 I4.266.6 I4,00 I 99.083.088.230,00 230.851.909.846,00 262.620.73 I .462,00 294.389.553.078,00
Angsuran
67.057.673.046 67.057.673.046 67.057.673.046 67.057.673.046 67.057.673.046
DSCR
2,50 2,97 3,44 3,92 4,39
72
Lampiran II Angsuran Pinjaman Rp 267,741,844,233,00 Periode Pinjaman 6 tahun Tingkat Bunga 13%
Tahun
1 2 3 4 5 6
Sisa Pinjaman
267.741.844.233 235.571.796.293 199.219.642.121 158.141.707.906 111.723.642.243 59.271.228.045
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
Bagian Bunga dalam Angsuran
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
66.976.487.690 66.976.487.690 66.976.487.690 66.976.487.690 66.976.487.690 66.976.487.690
34.806.439.750 30.624.333.518 25.898.553.476 20.558.422.028 14.524.073.492 7.705.259.646
32.170.047.940 36.352.154.172 41.077.934.215 46.418.065.663 52.452.414.199 59.271.228.045
Proyeksi DSCR Pemerintah Kabupaten Cilacap Pinjaman Rp267.741.844.233,00, Periode Pinjaman 6 Tahun Tingkat Suku Bunga 13% Tahun Anggaran 2005 -2009 Tahun Anggaran
Dana Netto
2005 2006 2007 2008 2009
167.314.266.614,00 199.083.088.230,00 230.851.909.846,00 262.620.731.462,00 294.389.553.078,00
Angsuran
66.976.487.690 66.976.487.690 66.976.487.690 66.976.487.690 66.976.487.690
DSCR
2,50 2,97 3,45 3,92 4,40
73
Lampiran 12
Angsuran Pinjaman Rp 267,741,844,233,00 Periode Pinjaman 7 tahun Tingkat Bunga 16%
Tahun
1 2 3 4 5 6 7
Sisa Pinjaman
267.741.844.233 244.284.264.475 217.073.471.955 185.508.952.633 148.894.110.218 I 06.420.893.018 57.151.961.065
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
Bagian Bunga dalam Angsuran
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
66.296.274.835 66.296.274.835 66.296.274.835 66.296.274.835 66.296.27 4.835 66.296.274.835 66.296.274.835
42.838.695.077 39.085.482.316 34.731.755.513 29.681.432.421 23.823.057.635 17.027.342.883 9.144.313.770
23.457.579.758 27.210.792.520 31.564.519.323 36.614.842.414 42.473.217.201 49.268.931.953 57.151.961.065
Proyeksi DSCR Pemerintab Kabupaten Cilacap Pinjaman Rp267.741.844.233,00, Periode Pinjaman 7 Taboo Tingkat Suku Bunga 16% Tabun Anggaran 2005 -2009 Tahun Anggaran
Dana Netto
2005 2006 2007 2008 2009
167.314.266.614,00 199.083.088.230,00 230.851.909.846,00 262.620.731.462,00 294.389.553.078,00
Angsuran
66.296.274.835 66.296.274.835 66.296.214.835 66.296.274.835 66.296.274.835
DSCR
2,52 3,00 3,48 3,96 4,44
74
Lampiran 13
Angsuran Pinjaman Rp 267,741,844,233,00 Periode Pinjaman 8 tahun Tingkat Bunga 18,5 %
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8
Sisa Pinjaman
267.741.844.233 250.591.883.528 230.269.180.092 206.186.776.521 177.649.128.290 143.832.015.135 103.758.736.047 56.271.900.328
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
Bagian Bunga dalam Angsuran
66.682.201.888 66.682.201.888 66.682.201.888 66.682.201.888 66.682.201.888 66.682.201.888 66.682.201.888 66.682.20 1.888
49.532.241.183 46.359.498.453 42.599.798.317 38.144.553.656 32.865.088.734 26.608.922.800 19.195.366.169 10.410.301.561
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
17.149.960.705 20.322.703.435 24.082.403.571 28.537.648.232 33.817.113.155 40.073.279.088 47.486.835.719 56.271.900.328
Proyeksi DSCR Pemerintah Kabupaten Cilacap Pinjaman Rp267.741.844.233,00, Periode Pinjaman 8 Tabun Tingkat Suku Bunga 18,5% Tahun Anggaran 2005 -2009 Tahun Anggaran
Dana Netto
2005 2006 2007 2008 2009
167.314.266.614,00 199.083.088.230,00 230.851.909.846,00 262.620.731.462,00 294.389.553.078,00
Angsuran
66.682.20 1.888 66.682.201.888 66.682.201.888 66.682.201.888 66.682.201.888
DSCR
2,51 2,99 3,46 3,94 4,41
75
Lampiran 14 Angsuran Pinjaman Rp 267,741,844,233,00 Periode Pinjaman 9 tahun Tingkat Bunga 20%
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sisa Pinjaman
267.7 41.844.233 254.868.960.495 239.421.500.010 220.884.547.427 198.640.204.328 171.946.992.609 139.915.138.546 101.476.913.671 55.351.043.820
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
Bagian Bunga dalam Angsuran
66.421.252.585 66.421.252.585 66.421.252.585 66.421.252.585 66.421.252.585 66.421.252.585 66.421.252.585 66.421.252.585 66.421.252.585
53.548.368.84 7 50.973.792.099 4 7.884.300.002 44.176.909.485 39.728.040.866 34.389.398.522 27.983.027.709 20.295.382.734 11.070.208.764
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
12.872.883.73 8 15.44 7.460.486 18.536.952.583 22.244.343.099 26.693.211.719 32.031.854.063 38.438.224.875 46.125.869.850 55.351.043.820
Proyeksi DSCR Pemerintab Kabupaten Cilacap Pinjaman Rp267.741.844.233,00, Periode Pinjaman 9 Tahun Tingkat Suku Bunga 20% Tahun Anggaran 2005 -2009 T ahun Anggaran
Dana Netto
2005 2006 2007 2008 2009
167.314.266.614,00 199.083.088.230,00 230.851.909.846,00 262.620.731.462,00 294.389.553.078,00
Angsuran
66.421.252.585 66.421.252.585 66.421.252.585 66.421.252.585 66.421.252.585
DSCR
2,52 3,00 3,48 3,95 4,43
76
Lampiran 15
Angsurao Piojamao Rp 267,741,844,233,00 Periode Piojamao 10 taboo Tiogkat Buoga 21%
Tahun
I
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sisa Pinjaman
267 074108440233 257092500320747 246o046o690o849 231.67308970152 214028208160779 193023906090528 1670777.3280753 136o967o969o0l7 99 o688o643 0735 54.58006600145
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
Bagian B unga dalam Angsuran
66o042o598o775 66o042o598o775 66004205980 775 66o042o598o 775 66004205980775 66004205980 775 66004205980 77 5 66o042o598o775 66o042o598o 775 66o042o598o775
5602250 787 0289 54o164o2560877 51.66908050078 4806510518.402 440 999.3910524 4005800318000 I 35023302390038 2807630273.494 20093406150184 11.46lo938o630
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
9 08160811.486 110878.3410898 14.37207930697 17.391.0800373 210043 0207 0251 25.46202800774 30080903590737 37027903250281 4501070983o591 54o580o660o145
Proyeksi DSCR Pemerintab Kabupaten Cilacap Pinjaman Rp267.741.844.233,00, Periode Pinjaman 10 Tahun Tingkat Suku Bunga 21% Taboo Anggaran 2005 -2009 Tahun Anggaran
Dana Netto
2005 2006 2007 2008 2009
167.31402660614,00 199o083o088o230,00 230085109090846,00 26206200 731.462,00 294.38905530078,00
Angsuran
660042.5980775 66004205980775 66004205980775 66004205980 775 66004205980 775
DSCR
2,53 3,01 3,50 3,98 4,46
·-
77
Lampiran 16
Angsuran Pinjaman Rp 267,741,844,233,00 Periode Pinjaman 11 tahun Tingkat Bunga 22 %
Tahun
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sisa Pinjaman
267.741.844.233 260.296.721.749 251.213.672.319 240.132.352.015 226.613.141.243 210.119.704.101 189.997.710.789 165.448.878.94 7 135.499.304.101 98.960.822.788 54.383.875.586
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
Bagian Bunga dalam Angsuran
66.348.328.215 66.348.328.215 66.348.328.215 66.348.328.215 66.348.328.215 66.348.328.215 66.348.328.215 66.348.328.215 66.348.328.215 66.348.328.215 66.348.328.215
58.903.205.731 57.265.278.785 55.267.007.910 52.829.117.443 49.854.891.073 46.226.334.902 41.799.496.373 36.398.753.368 29.809.846.902 21.771.381.013 11.964.452.629
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
7.445.122.484 9.083.049.430 11.081.320.305 13.519.210.772 16.493.437.142 20.121.993.313 24.548.83 1.841 29.949.574.847 36.538.481.313 44.576.947.202 54.383.875.586
Proyeksi DSCR Pemerintab Kabupaten Cilacap Pinjaman Rp267.741.844.233,00, Periode Pinjaman 11 Tabun Tingkat Suku Bunga 22% Tabun Anggaran 2005 -2009 Tahun Anggaran
Dana Netto
2005 2006 2007 2008 2009
167.314.266.614,00 199.083.088.230,00 230.851.909.846,00 262.620.731.462,00 294.389.553.078,00
Angsuran
66.348.328.215 66.348.328.215 66.348.328.215 66.348.328.215 66.348.328.215
DSCR
2,52 3,00 3,48 3,96 4,44
78
Lampiran 17 Angsuran Pinjaman Rp 267,741,844,233,00 Periode Pinjaman 12tabun Tingkat Suku Bunga Riil 22,5%
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sisa Pinjaman
267.741.844.233 261.959.988.380 254.877.214.961 246.200.817.522 235.572.230.659 222.552.211.752 206.602.688.591 187.064.522.719 163.130.269.525 133.810.809.363 97.894.470.665 53.896.955.759
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
Bagian Bunga dalam Angsuran
66.023.770.805 66.023.770.805 66.023.770.805 66.023.770.805 66.023.770.805 66.023.770.805 66.023.770.805 66.023.770.805 66.023.770.805 66.023.770.805 66.023.770.805 66.023.770.805
60.241.914.952 58.940.997.386 57.347.373.366 55.395.183.942 53.003.751.898 50.074.247.644 46.485.604.933 42.089.517.612 36.704.310.643 30.107.432.107 22.026.255.900 12.126.815.046
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
5.781.855.853 7 .082. 773.420 8.676.397.439 10.628.586.863 13.020.018.907 15.949.523.161 19.538.165.872 23.934.253.193 29.319.460.162 35.916.338.698 43.997.514.906 53.896.955.759
Proyeksi DSCR Pemerintah Kabupaten Cilacap Pinjaman Rp267.741.844.233,00, Periode Pinjaman 12 Tabun Tingkat Suku Bunga 22,5% Tahun Anggaran 2005 -2009 Tahun Anggaran
Dana Netto
2005
167.314.266.614,00
66.023.770.805
2,53
2006
199.083.088.230,00
66.023.770.805
3,02
2007
230.851.909.846,00
66.023.770.805
3,50
2008
262.620.731.462,00
66.023.770.805
3,98
2009
294.389.553.078,00
66.023.770.805
4,46
Angsuran
DSCR
79
Lampiran 18
Angsuran Pinjaman Rp5.328.336.977,00 Periode Pinjaman 5 tahun Tingkat Bunga 4%
Tahun
I
2 3 4 5
Sisa Pinjaman
23.720.809.54I I9 .34I.304. 946 I4.786.620.I67 I0.049.747.997 5.I23.400.939
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977
Bagian Bunga dalam Angsuran
948.832.382 773.652.I98 591.464.807 401.989.920 204.936.038
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
4.379.504.595 4.554.684. 779 4. 736.872.I70 4.926.34 7.057 5.I23.400.939
Angsuran Pinjaman Rp5.328.336.977,00 Periode Pinjaman 5 tahun Tingkat Bunga 8%
Tahun
I 2 3 4 5
Sisa Pinjaman
2I.274.504.529 I7.648.I27.9I4 13.731.64l.l70 9.501.835.487 4.933.645.349
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977
Bagian Bunga dalam Angsuran
1.701.960.362 I.4II.850.233 1.098.531.294 760.I46.839 394.69I.628
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
3.626.376.6I5 3.9I6.486.744 4.229.805.683 4.568.I90.I38 4.933.645.349
Angsuran Pinjaman Rp5.328.336.977,00 Perioue Pinjaman 5 tahun Tingkat Bunga 12%
Tahun
I 2 3 4 5 6
Sisa Pinjaman
I9.207.462.333 I6.I84.020.836 I2.797.766.359 9.005.I61.345 4.757.443.729 0
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5 .328.336. 977 5.328.336.977
Bagian Bunga dalam Angsuran
2.304.895.480 I.942.082.500 1.535. 731.963 I.080.619.36I 570.893.248 2.918.067.926
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
3.023.441.497 3.386.254.477 3. 792.605.0 I4 4.247.717.6I6 4.757.443.729 2.4I0.269.051
80
Lampiran I9
Angsuran Piojamao RpS.328.336.977,00 Periode Pinjaman 10 tahun Tingkat Bunga 4%
Tahun
I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO
Sisa Pinjaman
43.2I7.585.898 39.6I7.952.357 35.874.333.474 31.980.969.836 27.931.871.652 23.720.809.54I 19.341.304.946 I4. 786.620.167 I0.049.747.997 5.123.400.939
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977
Bagian Bunga dalam Angsuran
I. 728.703.436 l.584.7I8.094 I.434.973.339 1.279.238.793 l.II7.274.866 948.832.382 773.652.I98 591.464.807 401.989.920 204.936.038
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
3.599.633.54I 3.743.618.883 3.893.363.638 4.049.098.I84 4.21l.062.li1 4.379.504.595 4.554.684. 779 4. 736.872.I70 4.926.347.057 5.I23.400.939
Angsuran Pinjaman RpS.328.336.977,00 Periode Piojaman 10 tahun Tingkat Bunga 8%
Tahun
I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO
Sisa Pinjaman
35.753.574.837 33.285.523.847 30.620.028.777 27.741.294.103 24.632.260.654 2I.274.504.529 I7.648.127.914 13. 731.64l.l70 9.501.835.487 4.933.645.349
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977
Bagian Bunga dalam Angsuran
2.860.285.987 2.662.841.908 2.449.602.302 2.219.303.528 I.970.580.852 1. 70 I.960.362 1.411.850.233 I.098.531.294 760.146.839 394.691.628
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
2.468.050.990 2.665.495.069 2.878.734.675 3.109.033.449 3.357.756.125 3.626.376.615 3.916.486.744 4.229.805.683 4.568.190.138 4.933.645.349
81
Lampiran 20
Angsuran Pinjaman Rp5.328.336.977,00 Periode Pinjaman 10 tahun Tingkat Bunga 12%
Tahun
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sisa Pinjaman
30.106.292.291 28.390.710.388 26.469.258.658 24.317.232.720 21.906.963.669 19.207.462.333 16.184.020.836 12.797.766.359 9.005.161.345 4. 757.443.729
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336. 977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977
Bagian Bunga dalam Angsuran
3.612.755.075 3.406.885.247 3.176.311.039 2.918.067.926 2.628.835.640 2.304.895.480 1.942.082.500 1.535.731.963 1.080.619.361 570.893.248
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
1.715.581.902 1.921.451.730 2.152.025.938 2.410.269.051 2.699.501.33 7 3.023.441.497 3.386.254.477 3.792.605.014 4.247.717.616 4.757.443.729
Angsuran Pinjaman Rp5.328.336.977,00 Periode Pinjaman 15 tahun Tingkat Bunga 4%
Tahun
I
Sisa Pinjaman
I 2 3 .,
59.242.514.879 56.283.878.498 53.206.896.661
5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
46.678.771.995 43.217.585.898 39.617.952.357 35.874.333.474 31.980.969.836 27.931.871.652 23.720.809.541 19.341.304.946 14.786.620.167 10.049.747.997 5.123.400.939
.
50.~06 ~3.).550
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977
Bagian Bunga dalam Angsuran
2.369.700.595 2.251.355.140 2.128.275.866 2.000.273.422 1.867.150.880 1.728.703.436 1.584.718.094 1.434.973.339 1.279.238.793 1.117.274.866 948.832.382 773.652.198 591.464.807 401.989.920 204.936.038
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
2.958.636.382 3.076.981.837 3.200.061.111 3.328.063.555 3.461.186.097 3.599.633.541 3.743.618.883 3.893.363.638 4.049.098.184 4.211.062.111 4.379.504.595 4.554.684. 779 4.736.872.170 4.926.347.057 5.123.400.939
82
Lampiran 21
Angsuran Pinjaman Rp5.328.336.977,00 Periode Pinjaman 15 tahun Tingkat Bunga 8%
Tahun
I
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
12 13 14 15
Sisa Pinjaman
45.607.786.797 43.928.072.763 42.113.981.608 40.154.763.159 38.038.807.235 35.753.574.837 33.285.523.847 30.620.028.777 27.741.294.103 24.632.260.654 21.274.504.529 17.648.127.914 13.731.641.170 9.501.835.487 4.933.645.349
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977
Bagian Bunga dalam Angsuran
3.648.622.944 3.514.245.821 3.369.118.529 3.212.381.053 3.043.104.579 2.860.285.987 2.662.841.908 2.449.602.302 2.219.303.528 1.970.580.852 1.701.960.362 1.411.850.233 1.098.531.294 760.146.839 394.691.628
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
1.679.714.033 l.814.09l.l56 1.959.218.448 2.115.955.924 2.285.232.398 2.468.050.990 2.665.495.069 2.878.734.675 3.109.033.449 3.357.756.125 3.626.376.615 3.916.486. 744 4.229.805.683 4.568.190.138 4.933.645.349
Angsuran Pinjaman Rp5.328.336.977,00 Periode Pinjaman 15 tahun Tingkat Bunga 12%
Tahun
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
12 13 14 15
Sisa Pinjaman
36.290.581.105 35.317.113.860 34.226.830.546 33.005.713.235 31.638.061.846 30.106.292.291 28.390.710.388 26.469.258.658 24.317.232.720 21.906.963.669 19.207.462.333 16.184.020.836 12.797.766.359 9.005.161.345 4.757.443.729
Angsuran Pinjaman (secara Anuitas)
5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977
Bagian Bunga dalam Angsuran
4.354.8'>'J.733 4.238.053.663 4.107.219.666 3.960.685.588 3.796.567.422 3.612.755.075 3.406.885.247 3.176.311.039 2.918.067.926 2.628.835.640 2.304.895.480 I. 942.082.500 1.535.731.963 1.080.619.361 570.893.248
Pinjaman Pokok dalam Angsuran
~?3.A67.244
1.090.283.314 1.221.117.311 1.367.651.389 1.531. 769.555 1.715.581.902 1.921.451.730 2.152.025.938 2.410.269.051 2.699.501.337 3.023.441.497 3.386.254.477 3. 792.605.014 4.247.717.616 4.757.443.729
83
Lampiran 22 Proyeksi DSCR Pemerintah Kabupaten Cilacap Angsuran Pinjama~ RpS-328.336.977,00 Berbagai Jangka waktu dan Tingkat Suku Bunga Tahun Anggaran 2005 -2009
Tahun Anggaran
Dana Netto
2005 167.314.266.614 2006 199.083.088.230 2007 230.851.909.846 2008 262.620.731.462 2009 294.389.553.078 Sumber: Lamp1ran 17-20 d10lah.
Angsuran
DSCR
5.328.336.977 5.328.336. 977 5.328.336.977 5.328.336.977 5.328.336.977
31,40 37,36 43,33 49,29 55,25
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Kauman Nomor 28 B Telp (0282) 533797, 534945 (KEPALA), FAX. 534945
C I LAC A P
Kode Pos 53223
SURA T REKOMENDASI PENELITIAN I SURVAI Nomor: 072/owo/16.1 I.
DASAR
II.
MEMBACA
Ill.
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cilacap bertindak atas nama Bupati Cilacap, menyatakan TIDAK KEBERA TAN atas pelaksanaan Penelitian I Survai dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh : 1. 2. 3. 4.
Nama Pekerjaan Ala mat Penanggungjawab
5.
Maksud Tujuan Penelitian I Survai Judul Penelitian I Survai
6.
7.
IV.
Keputusan Bupati Cilacap nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal: Prosedur Perrnohonan Rekomendasi Penelitian I Survai, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap. Surat Pengelola Program Magister Ekonomika Pembangunan UGM Nomor 4211MEP-P1-IPNI/05, tanggal 23 Juni 2005 perihal ljin Penelitian
Lokasl
BAYU ANDY PRASETYA (NIM. 147941PSIMEPI04) Mahasiswa Program Magister Ekonomika Pembangunan UGM Jl. Raya No. 76 Rt/Rw: 0031001 Menganti, Kesugihan Dr. ISWARDONO SARDJONO PERMONO, M.A. ( Pengelola Program) Penelitian ANALISIS POTENSI PINJAMAN DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN Dl KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 1998/1999 - 2009 " Kabupaten Cilacap
Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Pelaksanaan Penelitian I Survai tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat I pemerintah. b. Sebelum melaksanakan Penelitian I Survai langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala lnstansi I Wilayah (Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan) setempat. c. Setelah Penelitian I Survai selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Cilacap. d. Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Penelitian I Survai belum dikirim ke BAPPEDA, maka kepada Penanggung jawab I Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan hasil penelitian tersebut diatas. Surat Rekomendasi Penelitian I Survai ini berlaku dari tanggal 28 Juni s.d. 30 Agustus 2005 . Dikeluarkan di Padatanggal
: Cilacap. :28 Juni2005.
