BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
Kejahatanadalah hasil dari berbagai faktor yang beraneka ragam dan selalu berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak mungkin dapat diberantas atau dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat ditekan atau dikurangi jumlahnya.1 Dengan kata
lain, kejahatan mungkin dapat ditekan
sekecil mungkin, namun kejahatan tidak dapat dimusnahkan dari kehidupan manusia. Untuk menekan tingkat kejahatan agar menjadi sekecil mungkin, maka perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan tersebut. Secara teoritis, lingkungan sosial sangat membawa pengaruh bagi individu dalam membentuk tingkah laku seseorang terutama tingkah laku kriminal. Keberadaan dalam lingkungan sosial, pada umumnya bersifat saling mempengaruhi bagi timbulnya perilaku kriminal. Faktor-faktor lain yang dapat dikemukakan misalnya, standar hidup yang rendah, mobilitas penduduk yang tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan dapat mempengaruhi seseorang untuk bertingkah laku kriminal. Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini di kota Denpasar sebagai kota metropolitan menunjukkan gejala kriminalitas baik secara kuantitas, kualitas, maupun intensitasnya mengalami peningkatan walau tidak secara signifikan mempengaruhi perkembangan yang lainnya. Seperti yang diungkapkan Mulyana W. Kusumah, bahwa data yang disajikan dalam statistic kriminal Polri maupun sumber-sumber resmi lainnya membenarkan secara kuantitatif perkembangan kriminalitas menunjukkan kecenderungan kenaikan jumlah kejahatan.2 Salah satu kriminalitas yang terjadi di Denpasar Bali adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor seperti yang terlihat di dalam tabel di bawah ini:
1 2
JE Sahetapy, 1983. Kejahatan kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner Sinar Wijaya, cet. 1. hlm. 78 Mulyana W. Kusumah. 1983. Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial, Alumni Bandung, hlm 7
1
Tabel.1. Jumlah Pencurian Kendaraan Bermotor dan pelaku yang Tertangkap Tahun 2008-2012 di Denpasar
NO
TAHUN
CURNAMOR
1
2008
129
PELAKU DITANGKAP 39
2
2009
271
71
3
2010
158
35
4
2011
198
43
5
2012
137
56
893
224
TOTAL *Sumber: Satreskrim Polresta Denpasar
Data dalam tabel di atas menunjukkan perkembangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan pelaku yang ditangkap aparat keamanan mengalami peningkatan walau terjadi angka penurunan pada akhir tahun 2012. Dari angka statistic kriminal tersebut sangat urgen sekali diadakan penelitian mengenai apa yang menjadi motif, trend dan solusi yang bagaimana digunakan ke depan dalam mencegah terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mencermati uraian di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut (a). Apa yang menjadi motif, dan trend terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Denpasar Bali?; (b). Upaya apa yang dijadikan solusi terhadap pencurian kendaraan bermotor di wilayah Denpasar ini?
2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Pencurian Kejahatan terhadap harta benda adalah berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak) yang seyogianya mendapat perhatian serius bagi aparat penegak hukum. Adapun jenis-jenis kejahatan terhadap harta benda dimuat dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu : 1. Pencurian (diefstal), diatur dalam Bab XXII. 2. Pemerasan dan pengancaman (afpersing dan afdreiging), diatur dalam Bab XXIII. 3. Penggelapan (versduistering), diatur dalam Bab XXIV. 4. Penipuan (bedrog), diatur dalam Bab XXV. 5. Penghancuran dan perusakan benda (vemieling of beschadiging van goederen), diatur dalam Bab XXVII. 6. Penadahan (heling), diatur dalam Bab XXX.3 Menurut sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam golongan ”kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik”, adalah kejahatan-kejahatan: 1. Pencurian. 2. Pemerasan. 3. Penggelapan.
3
Adami Chazawi, 2006, Kejahatan Terhadap Harta Benda. Bayumedia, Malang, (selanjutnyadisingkat Adami Chazawi II), hal. 1.
3
4. Penipuan. 5. Pengerusakan.”4 Pada umumnya kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Diantara kejahatankejahatan terhadap milik orang, yang paling marak terjadi di Indonesia adalah pencurian. Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok itu diatur dalam pasal 362 KUHP yang rumusan aslinya berbahasa Belanda. Kemudian beberapa sarjana meterjemahkan rumusan tersebut dengan versinya masing-masing. R. Sugandhi menerjemahkan pasal 362 KUHP sebagai beriku “Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.5 Menurut R. Soesilo, Pasal 362 KUHP diterjemahkan sebagai berikut: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9000,-”.6 Pasal 362 KUHP diterjemahkan menurut Moch. Anwar adalah: ”Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian
4
A. F. 1979, Lamintang dan Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus Kejahatan YangDitujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik. Tarsito, Bandung,hal. 7. 5
R. Sugandhi, op.cit., hal. 376 R. Soesilo, 1990. KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia. Bogor. hal. 249. 6
4
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.7 Terjemahan Pasal 362 KUHP menurut R. Sugandhi, R. Soesilo dan Moch. Anwar memiliki kesamaan versi, namun ada beberapa sarjana memiliki pandangan tersendiri walaupun pada prinsipnya menjelaskan tentang pencurian dalam bentuk pokok. Menurut P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir Pasal 362 KUHP diterjemahkan sebagai berikut: Barang siapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena salahnya melakukan pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.8 Dilihat dari rumusan tersebut, segera dapat kita ketahui bahwa pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formil atau yang disebut juga delict met formele omschrijving, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan mengambil atau wegnemen. Berbeda dengan terjemahan Pasal 362 KUHP menurut R. Sugandhi, R. Soesilo dan Moch. Anwar, dimana didalam terjemahannya diatas, P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir dengan sengaja menerjemahkan ”zich toeeigenen” itu dengan “menguasai” yang mana mempunyai pengertian berbeda dengan ”memiliki” yang ternyata sampai saat sekarang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, walaupun benar bahwa perbuatan ”memiliki” itu sendiri termasuk didalam pengertian ”zich toeeigenen” seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 362 KUHP.9 2. Unsur-unsur pencurian. Apa yang sebenarnya diatur didalam Pasal 362 KUHP itu, pertama-tama perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut. Tindak pidana pencurian dalam
7
Moch. Anwar. 1980, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUI-IP Buku H). Alumni, Bandung, hal.17.
8
P. A, F. Lamintang dan Djisman Samosir, op.cit., hal. 49
9
Ibid
5
bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyek1if.10 Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian itu mengandung dua unsur pokok yaitu: 1. Unsur obyektif: - Mengambil - Barang - Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 2. Unsur Subyektif - Dengan maksud - Untuk memiliki/untuk menguasai - Secara melawan hukum Mengambil merupakan unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan ”mengambil” (wegnemen). Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Menurut P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir bahwa perbuatan mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak. Noyon Langemeyer mengemukakan pandangannya yakni pengertian mengambil tersebut adalah selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya (pelaku). Berikutnya, Simon memberikan pengertian mengambil adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda itu sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktek ditafsirkan secara luas dan mengalami perkembangan di dalam pengertiannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata bahasa. Sebagai contoh: mengendarai mobil orang lain yang sedang terparkir tanpa izin pemiliknya dan setelah 10
29Adami Chazawi II, loc.cit
6
mempergunakannya mobil dikembalikan pada tempatnya. Mempergunakan mobil itu adalah perbuatan mengambil bensin karena bensin dalam tank mobil itu terpakai. Dengan demikian, perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengenai barang yang diambil itu harus berharga, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Tentang harga barang yang diambil itu tidak selalu harus bersifat ekonomis, misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin dapat terjual kepada orang lain, akan tetapi bagi si korban barang tersebut berharga sebagai suatu kenang-kenangan. Van Bemmelen memberi contoh, yaitu: berupa beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau Surat kabar; berupa beberapa helai rambut (hearlok) dari seseorang yang wafat yang dicintai.11 Menurut MemorievanToelichting mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, dapat diketahui bahwa ”benda” tersebut haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Dalam prakteknya sekarang pengertian tentang benda ini juga mengalami perkembangan, dimana yang dapat dijadikan obyek dari kejahatan pencurian itu bukan lagi terbatas pada ”benda berwujud dan bergerak”, melainkan secara umum dapat dikatakan bahwa menurut pengertian masa kini yang dapat dijadikan obyek pencurian adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong resnullius. Mengenai perkembangan atau penyimpangan yang demikian jauh dari maksud semula dari undang-undang tentang pengertian barang/benda di dalam pasal 362 KUHP itu dapat dilihat dari putusan-putusan pengadilan seperti berikut: a. ArrestHogeRaad tanggal 23 Mei 1921 (N. J. 1921 halaman 564, W. 10728), tentang pencurian listrik (stroom). Arrest ini kemudian dikenal dengan apa yang disebut “Electriciteits-arrest”;
11
Sudradjat Bassar, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-UndangHukum Pidana. Remadja Katya, Bandung, hal. 64.
7
b. Arrest Hoge Raad tanggal 9 Nopember 1932 (N. J. 1932 W. 12409), tentang pencurian gas; c. Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1911 (N. J. 1911 W. 9205), tentang pencurian pohon atau kayu.12 Dari beberapa contoh diatas dapat diketahui, bahwa benda-benda tidak berwujud seperti tenaga listrik dan gas serta benda-benda tidak bergerak seperti pohon itu dapat dijadikan obyek dari kejahatan, pencurian. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: Barang yang dicuri tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah di buang oleh pemiliknya dan sebagainya. Perkataan dengan maksud dalam rumusan Pasal 362 KUHP itu mempunyai arti yang sama dengan opzet atau kesengajaan, dimana harus ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau ”opzet als oogmerk” saja. Opzet atau maksud itu haruslah diartikan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak. Ini berarti bahwa harus dibuktikan: a. Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri. b. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain. c. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak untuk berbuat demikian untuk memiliki/untuk menguasai: Secara umum para sarjana menggunakan istilah memiliki. Dalam kaitannya dengan hal ini P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir menggunakan istilah menguasai, oleh karena didalam kenyataannya diketahui bahwa pengertian menguasai adalah lebih luas dari pengertian memiliki bagi dirinya sendiri. Bahkan lebih tepat jika diartikan sebagai menguasai 12
P. A. F. Lamintang dan Djisman Samosir, op.cit., hal. 54.
8
bagi dirinya sendiri, karena dengan kenyataan bahwa seseorang itu dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan, sampai pada merusak sesuatu benda kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda itu. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Noyon-Langemeyer memberi definisi memiliki barang” adalah menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri.13 Maksud untuk memiliki barang itu perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Secara melawan hukum: Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya melawan hukum (wederrechtelyk) adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materiil ialah disamping bertentangan dengan hukum tertulis, juga bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana diterangkan dalam Memorie van Toelichting, maksud dicantumkarmya melawan hukum secara tegas dalam suatu tindak pidana, didasarkan pada suatu pertimbangan pembentuk Undang-undang bahwa ada kekhawatiran orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan seperti yang dirumuskan itu yang tidak bersifat melawan hukum akan dapat juga dipidana. Demikian juga halnya dengan memasukkan unsur melawan hukum kedalam 13
Sudraj at Bassar, op.cit, hal. 65
9
rumusan pencurian. Pembentuk undang-undang merasa khawatir adanya perbuatan-perbuatan mengambil benda milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya tanpa dengan melawan hukum. Apabila unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan hukum, maka orang seperti itu dapat dipidana. Keadaan ini bisa terjadi, misalnya seorang calon pembeli di toko swalayan dengan mengambil sendiri barang yang akan dibelinya. 14
3. Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak pencurian dikualifikasikan / dibedakan atas: a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP). c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP). d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365). e. Pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP). Di dalam kaitannya dengan pembahasan karya tulis ini, penulis hanya akan terjelaskan lebih jauh dua ketentuan pasal saja yakni Pasal 363 dan 365, karena kedua ketentuan pasal tersebut memiliki spesifikasi atau kekhususan-kekhususah dalam kaitannya dengan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) Bunyi Pasal 363 KUHP adalah: (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: 1. Pencurian ternak. 2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan atau bahaya perang.
14
Adami Chazawi II, op.ciL, hal. 19.
10
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak. 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. 5. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pencurian dalam Pasal 363 KUHP ini dinamakan pencurian dengan pemberatan. Yang dimaksud dengan ”pencurian dengan pemberatan” (gequalificeerde diefstal) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Obyek pencuriannya adalah ternak, sebagai unsur obyektif tambahan. Pengertian ternak dapat dilihat dari rumusan Pasal 101 KUHP, yakni semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Pencurian ternak dianggap berat, karena ternak tersebut merupakan milik petani ternak atau peternak yang terpenting. Pencurian pada waktu: Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang, maka pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedangkan orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini berbuat jahat, adalah orang yang rendah budinya. Sebenarnya para pelaku pencurian berkewajiban untuk menolong para korban sesuai dengan rasa kemanusiaan. 11
Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya pencuri betul-betul mempergunakan itu untuk mencuri. Tidak termasuk disini misalnya orang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota terjadi suatu kebakaran, karena disini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu. Pencurian pada waktu malam: -
dalam suatu rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
-
dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara
matahari terbenam dan terbit kembali. Yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah. Adapun yang dimaksud pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas salinan air, tumpukan batu-batu, pagar tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Tidak perlu tertutupi rapatrapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan sebagainya dan melakukan pencurian di situ. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih: Dalam hal ini dua orang (atau lebih) itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP, dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 KUHP, yakni yang seorang bertindak, sedang yang lainnya hanya sebagai pembantu saja. Pencurian dengan cara-cara tertentu : 12
Dalam hal ini untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Yang diartikan membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Yang diartikan memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya. Tentang pemanjatan terdapat pada Pasal 99 KUHP. Menurut arti sesungguhnya, memanjat ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud), dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat. Dalam ketentuan ini termasuk juga dalam sebutan memanjat adalah : a. ke dalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau ke luar. b. masuk ke dalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali (biasa disebut dengan perbuatan menggangsir). c. masuk ke dalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan. Selanjutnya, mengenai penggunaan anak kunci palsu diatur dalam Pasal 100 KUHP, yakni yang dimaksud dengan anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak masuk pula dalam pengertian anak kunci palsu. Anak kunci yang telah hilang dari tangan yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu. Selain daripada itu menurut bunyi Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya kawat atau paku yang kegunaannya bukan untuk membuka kunci, apabila digunakan oleh pencuri membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu. Dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) sub ke 5 juga menyebutkan cara-cara pencurian dengan perintah palsu dan pakaian jabatan palsu. Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan 13
palsu merupakan pakaian yang dipakai oleh orang, akan tetapi ia tidak berhak untuk itu. Misalnya, pencuri dengan memakai seragam polisi pura-pura sebagai seorang polisi dengan membawa surat keterangan palsu agar dapat dengan mudah masuk ke rumah seseorang untuk melakukan pencurian. Pada Pasal 363 ayat (2) menetapkan, bahwa gabungan dari kejahatan tersebut dalam No.3 dengan salah satu yang tersebut dalam No.4 dan 5 merupakan masalah yang memperberat hukumannya. Contoh: Dalam salah satu berita kriminal di harian Bali Post edisi hari Minggu, 15 April 2013 disebutkan bahwa satu unit sepeda motor Honda Grand milik Hadiman Baruh dicuri di areal parkir Jalan Kamboja Denpasar. Pada saat memarkir, korban telah memastikan bahwa sepeda motornya dalam kondisi terkunci stang. Pelaku dalam beraksi menggunakan kunci palsu (kupal). Dalam hal ini, kasus pencurian sepeda motor tersebut termasuk dalam jenis pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP).15 Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP): Pasal 365 KUHP menentukan bahwa: (l) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya. (2) Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan: Ke-l. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau dijalan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan;
15
Seminggu Tujuh Motor Amblas”, Bali Post, Minggu Tanggal 15 April 2013
14
Ke-2. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih; Ke-3. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; Ke-4. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati. (4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3. Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur sebagai berilcut: 1. Obyektif: a. pencurian dengan didahului; disertai; diikuti. b. oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. 2. Subyektif: a. dengan maksud untuk. b. mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu. c. jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri, untuk mempertahankan kepemilikan atas barang yang dicuri. Yang diartikan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, mengikat, menahan dan sebagainya. Dalam ketentuan Pasal 89 KUHP yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Sebagai perluasan dari pengertian kekerasan ditetapkan oleh Pasal 89 KUHP. bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan, atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak 15
berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang. Seseorang tidak perlu para pemilik barang, misalnya pelayan rumah yang sedang menjaga rumah majikannya. Lebih lanjut, untuk dapat dituntut menurut pasal ini, kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan terhadap orang, bukan pada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan apabila tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri atau kawannya yang turut melakukan pencurian tersebut untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu dapat dipertahankan berada di tangannya. Pencuri yang masuk ke dalam rumah dengan merusak bagian rumah (pintu, jendela dan sebagainya) tidak tergolong dalam pencurian ini, karena kekerasan yang dilakukan itu tidak dikenakan pada orang. Ancaman hukuman untuk pencurian ini diperberat (Pasal 365 ayat (2)), apabila disertai salah satu hal seperti di bawah ini: 1. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Apabila pencurian tersebut dilakukan di dalam kereta api atau tram yang sedang berhenti, tidak masuk disini. Yang dimakud jalan umum adalah dataran tanah yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, baik milik pemerintah atau swasta, asal dipergunakan untuk umum (siapapun boleh berlalu lintas di situ). 2. Apabila perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. 3. Apabila si pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. 4. Apabila perbuatan itu mengakibatkan ada orang yang mendapat luka berat. Ancaman hukuman untuk pencurian ini diperberat lagi, apabila perbuatan ini mengakibatkan kematian seseorang. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP. Kematian itu harus hanya sebagai akibat belaka dari pencurian ini, dan tidak merupakan tujuan semula dari si pelaku.16 Sedangkan Pasal 365 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa 16
R. Sugandhi, op.cit, hal. 384.
16
menjatuhan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan itu: 1. Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang. 2. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. 3. Disertai salah satu masalah tersebut dalam No. 1 dan 3 (Ayat 2), yakni): N0.l: pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah, di jalan umum, di dalam kereta atau tram yang sedang bergerak. No.2: yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan Cara: membongkar, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu atau memakai pakaian jabatan palsu.
4. Pencurian Kendaraan Bermotor Pencurian kendaraan bermotor atau sering dikenal dengan “curanmor” jelas ditujukan pada situasi hilangnya unit kendaraan bermotor. Situasi kriminalitas terhadap pencurian kendaraan motor jauh lebih luas dari sekedar hilangnya kendaraan bermotor. Adapun situasi tersebut adalah: a) kejahatan dengan mempergunakan alat bantu kendaraan bermotor; b) kejahatan dalam kndaraan bermotor; c) kejahatan terhadap perangkat atau bagian dari kendaraan bermotor Mengapa dikatakan “kejahatan” dan bukan hanya pencurian saja, mengingat mungkin dilakukan berbagai kejahatan lain selain pencurian unit kendaraan bermotor (theff of violence) itu sendiri. Baik kejahatan terhadap unit kendaraan bermotor maupun tiga variasi kejahatankejahatan yang terkait dengan kendaraan bermotor lainnya tersebut, memunculkan konsep teknis yakni “semua kejahatan yang terkait dengan kendaraan bermotor” (vehicle-related criminalities) Selain itu, keterkaitan kejahatan dengan kendaraan bermotor pada khususnya maupu kehidupan jalan raya pada umumnya, juga semakin menampilkan wajah yang kriminogenik. Artinya, terjadi asosiasi yang semakin terlihat dan kuat antara faktor yang biasanya menjadi penyebab timbulnya kejahatan dengan terjadinya kejahatan itu sendiri yang menimpa, yang
17
terjadi pada atau yang terkait dengan kendaraan bermotor. Inilah yang oleh kepolisian disebut sebagai faktor-faktor korelatif kriminogenik. Sebenarnya, wajah yang semakin kriminogenik tersebut bukan hanya terkait dengan kendaraan bermotor saja. Situasi jalan raya pada khususnya, maupun situasi tempat-tempat umum (public places) pada umumnya baik di Denpasar maupun di kota-kota lainnya, memang mengkhawatirkan dan merupakan faktor kriminogenik paling besar. Situasi seperti ketidakteraturan, ketidakbersihan, ketidakpastian maupun ketiadaan dukungan sistem bagi orang-orang yang berada di tempat-tempat umum merupakan gambaran yang biasa terjadi. Praktis disemua tempat kita tidak bisa mengandalkan bekerjanya sistem bila kita mengalami musibah, terjatuh, tersesat, demikian juga kalau di begal. Dengan demikian, ancaman kejahatan, adalah salah satu indikasi ikutan saja yang makin membuat impresi kita tentang tempat-tempat tersebut terasa tidak nyaman. Pencurian kendaraan bermotor, tidak selamanya merupakan keinginan murni pelaku untuk memiliki kendaraan tersebut. Namun lebih dari itu, keinginan “memiliki” kendaraan tergantung juga karena “pesanan”. Sang pemesan menginginkan kendaraan bermotor dengan merek “A”, maka si pelaku pun mengincar pesanan tersebut baik yang berada di perparkiran maupun yang sedang melaju di jalan raya. Bagi pelaku modus operandinya berbagai macam peristiwa terjadi dalam pencurian kendaraan bermotor seperti misal dengan menggunakan kunci palsu (kunci paksa dalam bentuk T), kunci asli (karena si pemilik lupa mencabut kuncinya yang masih berada di kendaraan bermotornya), atau mungkin dengan carabegal, merampas kendaraan tersebut yang sedang melaju di jalan raya.
18
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui, menganalisis secara mendalam dan selanjutnya memaparkannya dalam laporan penelitian tentang pencurian kendaraan bermotor dengan menemukam motif dan trend terjadinya pencurian kendaraan bermotor tersebut. Tujuan yang lain adalah untuk menganalisis apa yang menjadi motif, trend, dan upaya (soulsi) pencegahan dan penanggulangan terhadap pencurian kendaraan bermotor melalui perspektif pendekatan kriminologi.
2. Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah: a) secara teoritis/akademis: manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah yojanan pengetahuan yang terkait dengan faktor motif, trend pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Denpasar; di samping itu pula dapat menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana upaya (solusi) penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di wilayah tersebut. b) secara praktis: penelitian ini diharapkan memiliki manfaat pada penegak hukum (praktisi) dalam masalah motif, trend dan solusi pencegahan maupun penanggulangan terhadap pencurian kendaraan bermotor yang semakin marak terjadi wilayah Polresta Denpasar. c) secara sosiologis/masyarakat: manfaat penelitian ini diharapkan keterlibatan peran serta masyarakat dalam upaya memahami motif, trend dan solusi penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di wilayah tersebut..
19
BAB IV METODE PENELITIAN a. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan nondoktrinal (sociolegal approach). Pada prinsipnya studi sociolegal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodelogi ilmu sosial dalam arti luas. Mengutip pendapat Wheeler dan Thomas , studi mengenai sociolegal adalah suatu pendekatan alternative yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “socio” dalam sociolegalstudies merepresentasi keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (an interface with a context within which law exists). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti sociolegal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisa, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi hukum.17 Operasional pendekatan socio-legal penelitian ini adalah untuk mendapat data empirik dan non empirik yang dilakukan dengan studi kasus terhadap pencurian kendaraan bermotor dalam perspektif kriminologi, dinamika motif, trend, dan solusi berupa penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Upaya menjawab apa yang menjadi tujuan pengkajian penelitian ini, maka studi ini menerapkan perspektif kriminologis18. Suatu pendekatan yang di dalamnya terkandung pengertian bahwa gejala hukum yang berupa kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilihat sebagai gejala yang tidak terlepas dari kondisi masyarakatnya. Sehingga upaya pemahaman dan antisipasi terhadap gejala tersebut akan diperhatikan baik dari sudut hukum pidana (pemahaman dan pengkajian sistem hukum pidana dengan segala unsur-unsurnya), maupun dari sudut ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi kriminal (pemahaman krimininologi sekitar
17
Sulistyowati Irianto & Shidarta (Editor), 2011. Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, PenerbitYayasanObor Indonesia. hlm. 175. 18
Edwin H Sutherland (1995) mengklasifikasikan bagian-bagian pokok dari ilmu kriminologi adalah (a) Penology, (b) Etiologi Kriminal, dan (c) Sosiologi Hukum Pidana, dalam PrincipleofCriminology, revised by Donald R Creseey, Philadelphia; JB Lipincolt Co, 1995 : 80-83
20
upaya pengidentifikasian faktor-faktor korelasional, proses terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, baik terhadap gejala motif, trend dan soulsinya). Kajian penelitian ini lebih mencerminkan suatu penelitian yang bersifat deskriptifanalitis, suatu tipe penelitian yang tidak saja terhenti pada penggambaran semata melainkan sampai pada upaya pengkajian bentuk motif, trend, dan solusi tentang kejahatan pencurian kendaraan bermotor namun sampai pada analisis mendalam terhadap suatu masalah yang hendak dikaji (suatu penelitian empirik konvensional yang bersifat
kuantitatif, lazim
dilakukan dalam ranah sosiologi makro)19. Selain itu pula dalam pengkajiannya digunakan penelitian kualitatif. b. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Bali, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Denpasar, dan Lembaga Pemasyarakatan Denpasar c. Data dan Sumber Data Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan)20. Fact is something that, actually exists; an aspect of reality21. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang digali secara langsung di lapangan yang meliputi perilaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yakni tentang motif, dan trend kejahatan nya. Tradisi penelitian yang dipilih dalam 19
Soetandyo Wignyosoebroto (1994) mengemukakan, bahwa “Hukum manakala dikonsepsikan sebagai norma-norma di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, maka metode penelitian yang diterapkan adalah doktrinal, bersaranakan logika deduktif untuk membangun sistem hukum positif. Hukum yang dikonsepsikan sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variable sosial yang empirik, metode penelitian yang diterapkan adalah sosiologis struktural makro. Hukum yang dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka metode penelitian yang diterapkan adalah nondoktrinal atau sosiologi dengan pendekatan interaksionis mikro dengan analisis kualitatif”. Selanjutnya dikemukakan pula, ciri-ciri dari tipe-tipe penelitian hukum, yaitu bila penelitian hukum itu hukum doktrinal, lazimnya bertujuan untuk (a) menemukan hukum atau (b) menciptakan hukum, sedangkan penelitian hukum nondoktrinal (sosiologis), lazimnya bertujuan untuk (a) melakukan pengujian (verifikasi) teori-teori makro (structural) tentang hukum dan masyarakat yang bercirikan kuantitatif, atau (b) membangun teori mikro (simbolik interaksionis) tentang hukum dan masyarakat yang bercirikan kualitatif. (Lihat Soetandyo Wignyosoebroto dalam MasalahMetodologikdalamPenelitianHukumsehubungandenganMasalahKeragamanPendekatanKonseptualnya, Makalah disajikan dalam Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum, DirBinlitabmas, Dirjen Dikti, Depdikbud, Bandungan, 5-6 Desember 1994. 20 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 239. 21 Bryan A Garner, Black's Law Dictionary, Eighth Edition, Editor in Chief, Thomson West, United State of America, 2004, p. 628.
21
penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angkaangka untuk keperluan analisis kuantitatif-statistik akan tetapi data tersebut adalah infomasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif.22. Sampel sebagai inforrman ditentukan secara purposive. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, majalah ilmiah, jurnal dan laporan penelitian, koran serta kamus. Peneliti kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat "perspektif emic" artinya memperoleh data bukan "sebagai mana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan yang dialami, dirasakan dan difikirkan oleh partisipan/sumber data”.23 Dalam hal instrumen penelitian kualitatif, Lincoln and Guba (1986) menyatakan bahwa: "The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see that other forms of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human is the initial and continuing mainstay. But if the human instrument has been used extensively in earlier stages of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data that the human instrument has product" Selanjutnya Nasution (1988) menyatakan: "Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya " Berdasarkan dua pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, dalam penelitian kualitatif pada awalnya permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah
22
Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif, Pustaka Jaya, Jakarta, 2002, him. 67. sedangkan mengenai sumber data kualitatif, menurut Heribertus Sutopo, dapat berupa manusia --- dengan tingkah lakunya- peristiwa, dokumen, arsip, dan benda-benda lain. Baca Heribertus Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar- dasar Teori dan Praktis, IMversitas Sebelas Maret, Surakarta, 1988,hlm.23. 23 Soegiyono, Opcit, hlm. 213
22
peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang akan dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen. Penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. d. Teknik Pengumpulan Data. Teknik atau cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan tiga cara yakni dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), obseravsi (pengamatan), dan triangulasi gabungan ketiganya24. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai purposive, penelitian
yaitu tidak
dipilih
dengan pertimbangan
dan
dilakukan tujuan
tertentu.
secara Hasil
akan digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak
diambil secara random. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut, Penelitian
kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley
dinamakan "social situation" atau situasi sosial yaag terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place) pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat di lihat berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang ngobrol, atau di tempat kerja, di kota, desa atau wilayah suatu negara. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui "apa yang terjadi" di dalamnya. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu25. e. Teknik Penentuan Sampel Penelitian. 24
Sugiyono, Opcit, hlm. 137 Sulistyowati Irianto & Shidarta (Editor), 2011. Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, PenerbitYayasanObor Indonesia, hlm 215 25
23
Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. 1. Probability Sampling Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random, sampling area (cluster) sampling (sampling menurut daerah). 2. Nonprobability Sampling Non-probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling, dan snowball sampling. Seperti telah dikemukakan bahwa, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yangdianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin saja sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Snowball sampling adalah sumber data,
yang pada
teknik pengambilan
sampel
awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini
dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.
24
Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.26 Teknik penentuan sampel yang dipergunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah: Purposive sampling adalah penarikan sampel berdasarkan tujuan tertentu yang dipilih sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan kriteria dan karakteristik tertentu. Teknik ini digunakan dalam menentukan lokasi penelitian. Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh dari hasil wawancara dan survey pengakuan diri (selfreport). Di atas sudah dikemukakan tentang teknik atau cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan tiga cara yakni dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), obseravsi (pengamatan), dan gabungan ketiganya 27. f. Teknik Analisis Data. Terhadap data primer, digunakan teknik analisis data tipe Strauss dan J. Corbin28, yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (field). Oleh karena itu selama dalam penelitian, peneliti menggunakan analisis interaktif dengan membuat fieldnote yang terdiri atas deskripsi dan refleksi data.29 Selanjutnya peneliti melakukan penyusunan, pengkatagorian data dalam pola/thema. Setelah data hasil penelitian dianggap valid dan liable, langkah selanjutnya adalah merekonstruksi dan menganalisisnya secara induktif-kualitatif untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Langkah-langkah teknik analisis data penelitian ini mengikuti model interatif analisis data seperti yang dikemukakan oleh Mattew B. Miles and A. Michael Huberman30, yang bergerak dalam tiga siklus kegiatan, yaitu. reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Simpulan di sini maksudnya bukanlah simpulan yang bersederajat dengan generalisasi.
26
Bambang Sunggono, op.cit., hlm. 119. Sugiyono, Opcit, him. 137 28 A. Strauss and J. Corbin Busir, Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques, Lindon Sage Publication, 1990, hlm. 19 29 H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, Universitas Negeri Sebelasmaret Press, Surakarta, 1990, hlm. 11. 30 Mettew B. Miles and A. Michael Haberman, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1992, hlm. 22. 27
25
Model interaktif tersebut bila diragakan adalah sebagai berikut:31
Pengumpulan Data
Reduksi Data
Sajian Data
Penarikan Kesimpulan Verifikasi
Sumber : Adaptasi dari Mattew B. and A Michael Huberman (1992) Terhadap data sekunder, dalam mencari kebenaran umum akan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, khususnya pada saat analisis awal (penggunaan teori-teori), namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Denpasar Bali.
31
Ibid.Lihatpula:Agus Salim, Op. Cit,,hlm.70.
26
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan mengenai modus, trend, dan solusi pencegahan terhadap pencurian kendaraan bermotor di kota Denpasar akan dibahas dan diuraikan berdasarkan hasil temuan di lapangan. Tabel 2.
Jumlah Pencurian kendaraan bermotor Berdasarkan Modus Operandi di Polresta Denpasar tahun 2008 - 2012
No
Tahun
Jumlah
Modus Operandi Kunci Kunci asli Rampas Palsu 1 2008 129 106 16 7 2 2009 271 255 12 4 3 2010 158 133 19 6 4 2011 198 176 21 1 5 2012 137 110 24 3 893 780 92 21 Total Sumber : Sat. Reskrim Polresta Denpasar 2013
Dari data yang tercatat dalam tabel 1 diatas terlihat bahwa selama lima tahun terakhir ini di wilayah Kota Denpasar, ternyata tindak pidana pencurian sepeda motor sangat marak terjadi, meskipun jumlah tiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Kondisi seperti ini tentu cukup meresahkan masyarakat. Pada tahun 2008 terjadi 129 kasus pencurian sepeda motor, kemudian tahun 2009 mengalami peningkatan lebih dari 100% dengan jumlah kasus yang terjadi mencapai 271. Tahun 2010 kasus pencurian sepeda motor mongalami penurunan menjadi 158 kasus, dan di tahun berikutnya yakni tahun 2011 meningkat menjadi 198 kasus. Pada tahun 2012 tindak pidana pencurian sepeda motor di Kota Denpasar kembali menujukkan angka penurunan, yakni dengan total jumlah 137 kasus. Naik turunnya angka kejadian pencurian Sepeda motor seperti diatas terkait dengan hai-hal yang berhubungan dengan kinerja dan kesigapan aparat keamanan, tingkat keamanan dan kewaspadaan masyarakat, serta kemampuan para pelakunya.
27
Mengenai modus operandi ataupun cara melakukan kejahatan yang dipakai para pencuri sepeda motor sangatlah beraneka ragam. Dari data yang tercatat selama lima tahun terakhir (tahun 2008 – 2012), modus operandinya antara lain dengan cara menggunakan kunci palsu sebanyak 780 kasus (87% dari jumlah kasus pencurian sepeda motor tahun 2008-20l2), dengan kunci asli atau nyantol sebanyak 92 kasus (10% dari jumlah kasus pencurian sepeda motor tahun 2008-2012), dan dengan cara merampas (Curas) langsung dari pemilik atau pengendara sepeda motor sebanyak 21 kasus (3% dari jumlah kasus pencurian sepeda motor tahun 2008 – 2012). Tabel 3.
NO
LAPORAN KEHILANGAN DAN PENANGANAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA MASING2 POLRES/TA & POLDA DI BALITAHUN 2014 JAN
PEB MRT APR MEI JUN JUL
AGS SEP OKT NOP DES JLH
1
LAPORAN KE KEPOLISIAN DENPASAR
19
11
23
-
-
-
40
26
36
41
28
20
244
2
BADUNG
2
5
2
-
-
-
3
3
1
6
3
1
26
3
GIANYAR
-
1
1
-
-
-
2
3
1
6
3
1
18
4
BANGLI
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
5
KLUNGKUNG
-
3
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
4
6
KARANGASEM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
3
6
7
BULELENG
1
5
2
-
-
-
4
4
8
6
7
1
38
8
JEMBRANA
-
-
-
-
-
-
3
-
1
1
-
-
5
9
TABANAN
1
3
3
-
-
-
-
2
1
2
1
3
16
10
POLDA BALI
2
-
3
-
-
-
-
-
1
-
1
-
7
25
28
34
-
-
-
54
38
50
62
44
30
TOTAL
365
* Sumber : Data Polda Bali telah diolah penulis
Kehilangandanpenanganan pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2014 di masingmasing kepolisian resort dan polda Bali yang ada di Bali menunjukkan angka pada Tabel 3 di atas. Namun laporan kehilangan dan penanganan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Bali sebanyak 365 kasus, pada masing-masing kepolisian resort menunjukkan bahwa kepolisian resort kota Denpasar menunjukkan selama setahun telah terjadi 244 kasus ( 66,8 %), disusul 28
penanganan pencurian kendaraan bermotordi wilayah kepolisianBuleleng sebanyak 38 kasus ( 10,4 %), Polres Badung 26 kasus ( 7,2 %), Polres Gianyar 18 kasus (4,9 %), Polres Tabanan 16 kasus (4,4 %), Polda Bali 7 kasus ( 1,9 %) yang ditangani mengenai pelaporan terjadinya pencurian kendaraan bermotor, Polres Karangasem 6 kasus ( 1,6 %), Polres Jembrana 5 kasus (1,4 %), Polres Klungkung 4 kasus (1,1 %), dan Polres Bangli 1 kasus (0,3 %). Penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Bali sebanyak 365 kasus bukanlah berarti jumlah yang disajikan dalam tabel tersebut merupakan kejadian yang sebenarnya, berarti masih ada kasus yang tidak dilaporkan yang diakibatkan karena adanya percobaan perbuatan pencurian kendaraan bermotor sehingga kendaraan bermotornya tidak jadi hilang/ lenyap, atau juga beberapa hari kemudian kendaraan bermotornya sudah kembali yang disebabkan ketika mengambil kendaraan tidak memberitahu pemiliknya. Oleh karenanya tidak direkam di dalam laporan kejadian di masing-masing Polres/Polda Bali. Maraknya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Denpasar yang menunjukkan tingkat tertinggi di masing-masing Polres ditengarai karena lalu lintas perekonomian dan pusat kegiatan bisnis, perdagangan, perkantoran dan pariwisata dapat memicu terjadinya peristiwa curanmor tersebut. Kemudahan memperoleh kredit kendaraan dan mobilitas kerja dapat dipandang sebagai pemicu terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Menjadi trend dan motif dilakukannya perbuatan akan diuraikan pada uraian-uraian berikutnya. Sehingga pada setiap peristiwa pencurian kendaraan bermotor selalu dilandasi oleh motif pada modus operandi perisitwanya, sedangkan trend peristiwa dilihat pada kasuistis serta perkembangan kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut.
29
Tabel 4.
LAPORAN KEHILANGAN DAN PENANGANAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA MASING2 POLRES/TA & POLDA DI BALI S/D AGUSTUS TAHUN 2015
NO PELAPORAN KE
JAN PEB MRT APR MEI JUN JUL
AGS SEP OKT NOP DES JLH
KEPOLISIAN
1
DENPASAR
20
47
19
12
9
17
19
18
-
-
-
-
161
2
BADUNG
4
5
1
-
2
3
1
3
-
-
-
-
19
3
GIANYAR
1
-
1
1
4
1
3
2
-
-
-
-
13
4
BANGLI
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
5
KLUNGKUNG
-
2
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
4
6
KARANGASEM
1
1
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
4
7
BULELENG
1
3
1
-
2
2
1
4
-
-
-
-
14
8
JEMBRANA
-
-
1
-
1
3
-
-
-
-
-
-
5
9
TABANAN
-
3
1
1
1
-
-
1
-
-
-
-
7
10
POLDA BALI
1
4
1
-
-
2
-
-
-
-
-
-
8
28
65
26
14
20
29
24
30
-
-
-
-
236
TOTAL
* Sumber : Data Polda Bali telah diolah penulis
Di tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus, terjadi pelaporan dan penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor yang agak berbeda dengan peristiwa di tahun 2014. Memang terjadi penurunan yang sangat drastis pada masing-masing Polres/ta Polda se Bali. Suatu kemajuan yang sangat berarti apabila terjadi penurunan peristiwa kejahatan pada suatu wilayah kepolisian di Bali. Kehilangandanpenanganan pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2014 di masingmasing kepolisian resort dan polda Bali yang ada di Bali menunjukkan angka pada Tabel 4 di atas. Namun laporan kehilangan dan penanganan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Bali sebanyak 236 kasus yang berbeda dengan di tahun 2014 sebanyak 365 kasus, pada tahun sampai dengan Agustus 2015 masing-masing kepolisian resort menunjukkan bahwa kepolisian resort kota Denpasar masih menduduki tingkat teratas menunjukkan selama setahun telah terjadi 161 kasus ( 68,22
%), disusul penanganan pencurian kendaraan bermotordi wilayah 30
kepolisianPolres Badung 19 kasus (8,06 %), Buleleng sebanyak 14 kasus (5,94 %), Polres Gianyar 13 kasus (5,52 %), Polda Bali 8 kasus (3,39 %) yang ditangani mengenai pelaporan terjadinya pencurian kendaraan bermotor, Polres Tabanan 7 kasus (2,97 %), Polres Jembrana 5 kasus (2,12 %), Polres Karangasem 4 kasus (1,69 %) sama dengan Polres Klungkung 4 kasus ( 1,69 %), , dan Polres Bangli 1 kasus (0,40 %). Jika diperhatikan tabel di atas nampak terjadi penurunan pencurian kendaraan bermotor, kemungkinan hal ini disebabkan karena menyadari bahwa kejahatan curnamor adalah kejahatan yang sering pelakunya di ”hakimi massa”, dan pengawasan dalam patroli kepolisian juga menyiutkan nyali pelaku kejahatan curanmor. Kesempatan untuk berbuat bisa dicegah oleh warga masyarakat sebagai pemilik atau pengendara sepeda motor dengan cara semakin mewaspadai perilaku kejahatan curanmor.
Tabel 5.
Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres/tadan Polda Bali Tahun 2014 s/d Agustus 2015
NO
POLRES / TA & POLDA BALI
2014
AGST 2015
JUMLAH
1
DENPASAR
244
161
405
PERSENTASE % 67, 39
2
BADUNG
26
19
45
7, 49
3
GIANYAR
18
13
31
5, 16
4
BANGLI
1
1
2
6, 33
5
KLUNGKUNG
4
4
8
1, 33
6
KARANGASEM
6
4
10
1, 66
7
BULELENG
38
14
52
8, 65
8
JEMBRANA
5
5
10
1, 66
9
TABANAN
16
7
23
3, 83
10
POLDA BALI
7
8
15
2, 50
365
236
601
100 %
TOTAL * Sumber : Data Polda Bali telah diolah penulis
31
Perkembangandata di atas menunjukkan bahwa tahun 2014 sampai dengan Agustus 2015 telah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Selama dua tahun kurang total peristiwa yang terjadi sebanyak 601 kasus dimana dibagi menjadi tahun 2014 sebanyak 365 kasus dan tahun sampai dengan Agustus 2015 sebanyak 236 kasus. Paling tidak terjadi penurunan angka kriminalitas sebesar 129 (130) kasus. Jika diperhatikan jumlah totoal peristiwa curanmor selama 2 tahun terakhir nampaklah bahwa di Kepolisian resort kota Denpasar masih menduduki tingkat teratas menunjukkan selama setahun telah terjadi 405 kasus ( 67,39 %), disusul penanganan curanmordi wilayah kepolisian resort Buleleng sebanyak 52 kasus (8,65 %), Polres Badung 45 kasus (7,49 %), Polres Gianyar 31 kasus (5,16 %), Polda Bali 15 kasus (2,50 %) yang ditangani mengenai pelaporan terjadinya pencurian kendaraan bermotor, Polres Tabanan 23 kasus (3,83 %), Polres Jembrana 10 kasus (1,66 %), Polres Karangasem 10 kasus (1,66 %) sama dengan Polres Klungkung 8 kasus (1,33 %), dan Polres Bangli 2 kasus (0,33 %). Tabel 6.
MODUS OPERANDI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA DENPASAR TAHUN 2014 S/D AGUSTUS 2015
NO
MODUS OPERANDI
2014
AGUSTUS 2015
JUMLAH
1
Menggunakan Kunci Palsu
131
97
228
2
Kunci Nyantol di sepeda motor
53
31
84
3
Mengambil Paksa dari Korban
24
14
38
4
Mengambil Kunci di kamar korban
11
4
15
5
Mengambil kunci saat korban tertidur
17
9
26
6
Meminjam tetapi tidak mengembalikan
8
6
14
244
161
405
TOTAL * Sumber : Data Polda Bali telah diolah penulis
Modus operandi penanganan pencurian kendaraan bermotor di Denpasar selama dua tahun ini menunjukkan 405 kasus, yang dapat diperinci menjadi perbuatan curanmor dengan modus operandi menggunakan kunci palsu sebanyak 228 kasus, meupakan modus yang paling nge-trend dan juga tertinggi di bandingkan dengan modus yang lainnya. Kunci nyantol di sepeda 32
motor merupakan trend setelah penggunaan kunci palsu yakni sebnayak 84 kasus. Jelas disini letak kesalahannya adalah juga pada korban yang kurang hati-hati atau lalai. Selanjutnya perbuatan begal atau merampas sepeda motor secara paksa juga terjadi 38 kasus selama dua tahun itu. Pertemanan sebagai kawan akrab kadang disadari bahwa kurang waspada terhadap perilaku teman sehingga dengan mudah keluar masuk kamar (kost) sehingga kesempatan digunakan untuk mengambil kunci sepeda motor saat korban tertidur dan terus menghilang. Dalam kurun dua tahun telah terjadi peristiwa semacam itu berjumlah 26 kasus.demikian pula mengambil kunci di kamar korban 15 kasus danmeminjam motor tetapi tidak mengembalikan sebanyak 14 kasus. Perilaku semacam ini juga didasari atas pertemanan, demikian akrab, baik, dan tidak bermasalah yang pada akhirnya kebaikan itu berbalas ketidakberuntungan.
Tabel 7.
FREKUENSI PENURUNANMODUS OPERANDI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA DENPASAR TAHUN 2014 S/D AGUSTUS 2015
NO MODUS OPERANDI
2014
AGUSTUS 2015
PENURUNAN
1
Menggunakan Kunci Palsu
131
97
34
2
Kunci Nyantol di sepeda motor
53
31
22
3
Mengambil Paksa dari Korban
24
14
10
4
Mengambil Kunci di kamar korban
11
4
7
5
Mengambil kunci saat korban tertidur
17
9
8
6
Meminjam tetapi tidak mengembalikan
8
6
2
244
161
83
TOTAL * Sumber : Data Polda Bali telah diolah penulis
Frekuensi penurunan modus operandi curanmor di Denpasar menunjukkan secara angka 83 kasus. Ini berarti selama tahun 2014 ke tahun di bulan agustus 2015 telah terjadi penurunan. Dan ini kemungkinan disebabkan karena tingkat operasi di kepolisian cukup instensif dan juga pengamanan terpadu antara warga masyarakat (pecalang) dengan aparat kepolisian berjalan sangat sinergis. Menggunakan kunci palsu yang merupakan trend di dua tahun tersebut sebanyak 34 kasus merupakan penurunan dari kejadian selama dua tahun itu. Kelalaian korban dengan tidak mencabut kunci motornya juga dimanfaatkan oleh pelaku curanmor untuk mencurinya. Demikian begaljuga terjadi penurunan kasus sebanyak 10 kasus. Diikuti dengan penurunan kasus 33
mengambil kunci dalam kamar korban 7 kasus, dan 8 kasus merupakan penurunan curanmor saat di mana korban sedang tertidur, dan meminjam sepeeda motor tanpa mengembalikan sebanyak 2 kasus.
TABEL 8.
MOTIF PELAKU PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA DENPASAR TAHUN 2014 S/D AGUSTUS 2015
NO
MOTIVASI PELAKU
2014
AGUSTUS 2015
JUMLAH
1
Ingin memiliki sepeda motor
49
21
70
2
Atas dasar pesanan pihak lain
42
37
79
3
Kebutuhan ekonomi hidup sehari-hari
67
56
123
4
Diajak teman
18
9
27
5
Biaya pulang kampoeng, perkawinan, dll
68
38
106
244
161
405
TOTAL * Sumber : Data Polda Bali telah diolah penulis
Motif pelaku pencurian kendaraan bermotor di polresta Denpasar selama dua tahun terakhir menunjukkan motif kejahatan dari 405 kasus sebagai berikut: alasan klasik di setiap kejahatan konvensional adalah pelaku melakukan kejahatan dengan alasan ekonomi. Tak terkecuali pada curanmor motif pelaku adalah kebutuhan ekonomi untuk mempertahankan kehidupan sebanyak 123 kasus. Disusul dengan motif untuk mencari dana pulang kampong dengan alasan mau menikah atau ada upacara adat, sebanyak 106 kasus. Juga motifnya disebabkan karena atas dasar pesanan pihak lain, sehingga kasusnya sebanyak 79 kasus. Motif pelaku untuk ingin memiliki sepeda motor sebanyak 70 kasus, dan juga karena diajak teman jadi ikut-ikutan melakukan curanmor sebanyak 27 kasus.
34
TABEL 9.
FREKUENSI PENURUNAN MOTIF PELAKU PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA DENPASAR TAHUN 2014 S/D AGUSTUS 2015
NO
MOTIVASI PELAKU
2014
AGUSTUS 2015
PENURUNAN
1
Ingin memiliki sepeda motor
49
21
28
2
Atas dasar pesanan pihak lain
42
37
5
3
Kebutuhan ekonomi hidup sehari-hari
67
56
11
4
Diajak teman
18
9
9
5
Biaya pulang kampoeng, perkawinan, dll
68
38
30
244
161
83
TOTAL * Sumber : Data Polda Bali telah diolah penulis
Selama dua tahun terakhir telah terjadi penurunan motif curanmor yang terjadi di Polresta Denpasar sebanyak 83 kasus. Telah terjadi trends penurunan motif pelaku melakukan kejahatan curanmor terdiri dari untuk biaya pulang kampoeng biasanya alasannya adalah untuk perkawinan, upacara lainnya sebanyak 30 kasus, ingin memiliki sepeda motor 28 kasus,kebutuhan ekonomi hidup sehari-hari, diajak teman 11 kasus. Bahkan untuk diajak teman melakukan curanmor sebanyak 9 kasus. Dan terakhir melakukan kejahatan curanmor atas dasar pesanan pihak lain terjadi 5 kasus. Dari hasil wawancara di Polresta Denpasar, Reskrim Polresta Denapasar, bahwa secara umum maraknya kasus curanmor di wilayah Kota Denpasar disebabkan karena dinamika masyarakat sendiri yang meningkat dalam arti banyaknya warga yang telah memiliki kendaraan bermotor dengan pertimbangan bahwa kendaraan bermotor sarana yang sangat diperlukan dalam aktivitasnya sehari-hari atau daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin meningkat. Dengan kata lain kendaraan bermotor di wilayah Kota Denpasar semakin meningkat pesat, dengan beraneka ragamnya merk dan model kendaraan bermotor keluaran baru yang lebih baik dan canggih yang mengundang konsumen untuk membeli. Selain itu karna masyarakat sendiri yang kurang waspada, kurangnya sistem pengaman pada kendaraannya seperti kunci
35
ganda dan alarm, pengawasan parkir yang kurang baik tidak kalah pentingnya memang pelaku curanmor itu sendiri semakin lihai menjalankan aksi kejahatannya. Menurut catatan satuan Reskrim Polresta Denpasar, jika dibandingkan dengan jenis curanmor yang lain, pencurian jenis kendaraan bermotor roda dua/sepeda motor ini memang jauh lebih banyak. bahwa kasus pencurian sepeda motor memang jauh lebih banyak. Bahwa kasus pencurian sepeda motor ini lebih banyak terjadi karena jumlah sepeda motor lebih banyak dimiliki masyarakat, cara melakukannya pun lebih mudah dimana diperlukan waktu kurang lebih 1 menit dengan menggunakan kunci letter T untuk sepeda motor yang hanya menggunakan kunci setang saja, serta dalam melakukan aksinya tidaklah terlalu mencurigakan. Disamping itu, penjualannya cepat dengan kata lain konsumennya banyak, bila diantarpulaukan lebih mudah, sepeda motor akan susah dikenali baik dari aparat kepolisian, korban maupun pihak ketiga dan apabila dipecah dalam artian dijual rombeng (misalnya: spion saja) lebih mudah. Tempat Kejadian Perkara (TKP) kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kota Denpasar selama
lima
tahun
terakhir
ini
meliputi
tempat-tempat
seperti,
pertokoan/pasar,
perumahan/pemukiman, sekolah, perkantoran, obyek wisata/rekreasi, lapangan umum, tempat parkir, jalan umum, dan lain-lain. Dengan gambaran seperti ini, setiap tempat menunjukkan kerawanan untuk terjadinya suatu tindak pidana pencurian sepeda motor. Tidak jarang para pelaku sebelum beraksi biasanya terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap tempat-tempat tersebut untuk mengetahui situasi dan kondisi keamanannya sehingga nanti dapat memperlancar aksinya. Diantara tempat-tempat tersebut yang memiliki tingkat kerawanan yang paling tinggi yakni, areal parkir (misalnya, areal parkir RS. Sanglah, areal parkir Pasar Badung, areal parkir swalayan, dll) dan pemukiman (misalnya, kos-kosan). Menurut salah seorang pelaku pencurian sepeda motor, yang bernama I Komang Sanjaya (Napi LP Kelas IIA Denpasar), mengungkapkan bahwa daerah pemukiman khususnya tempat kos-kosan memiliki peluang yang besar untukterjadinya pencurian sepeda motor karena biasanya di tempat tersebut banyak terdapat sepeda motor yang diparkir yang rata-rata pemiliknya sudah merasa aman saehingga pengamannya sendiri kurang diperhatikan. Beberapa narapidana pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sempat diwawancarai pada bulan Agustus 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar menceritakan kisahnya tentang perbuatan pencurian kendaraan bermotor. Haris K (27 tahun), 36
status bujangan, melakukan perbuatan baru satu kali dengan motif kebutuhan ekonomi. Perbuatan yang dilakukannnya adalah dengan menggunakan kunci letter T (kunci palsu). Esbon BBKillasadok, 31 tahun telah menikah dengan motif melakukan kejahatan pencurian bermotor adalah untuk kepentingan sekolah anak-anaknya dengan cara menggandakan kuci duplikat. Pelaku lainnya Maskur Hrm Dalu, 22 tahun belum menikah, melakukan curanmor atas dasar kebutuhan ekonomi dengan cara mendatangi rumah kos temannya dan menggandakan kunci sepeda motor temannya tersebut. Demikian juga Amur Rasyid, 26 tahun telah menikah, juga mencuri sepeda motor temannya dengan cara menggunakan kunci letter T, dengan motif kebutuhan ekonomi. Dan Nyoman Rerod, 21 tahun, menikah, motifnya untuk membayar biaya kost, caranya karena kunci nyanol di sepeda motor ya tinggal melarikan saja. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pelaku pencurian sepeda motor dengan modus operandi menggunakan kunci palsu paling banyak digunakan. Adapun mengenai penggunaan anak kunci palsu diatur dalam Pasal 100 KUHP, yakni yang termasuk sebutan anak kunci palsu adalah segala alat yang tidak diperlakukan untuk membuka kunci itu yang dinamakan anak kunci palsu segala macam dari barang seperti lemari, rumah, peti, termasuk kendaraan bermotor. Anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, masuk juga dalam pengertian anak kunci palsu. Anak kunci yang telah hilang dari tangan yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya kawat atau paku.
B. Upaya-Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kota Denpasar Kriminalitas merupakan masalah serius yang harus dihadapi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Timbulnya berbagai macam kejahatan sebagai salah satu gejala sosial yang keberadaannya senantiasa menyerang dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengharuskan kita untuk memikirkan cara-cara penanggulangannya yang tepat. Sesuai dengan hakekat sumber terjadinya kriminalitas, penanggulangan minimalitas secara umum senantiasa dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Berbicara tentang upaya 37
penauggulangan pencurian sepeda motor, maka hal tersebut diartikan sebagai usaha mencegah dan mengurangi kasus pencurian sepeda motor, serta meningkatkan penyelesaian kasusnya. Dalam rangka penanggulangan tersebut tantu memerlukan upaya-upaya yang bersifat terpadu, yang tidak saja melibatkan unsur-unsur aparat penegak hukum di Negara kita tetapi juga memerlukan peran serta anggota masyarakat.
Upaya Preventif Usaha penanggulangan kriminalitas melalui upaya preventif atau pencegahan oleh pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya serta dengan dukungan dan menggerakkan Pam swakarsa masyarakat, mengusahakan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya tindak pidana pencurian sepeda motor dan kejahatan secara umum. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, perondaan, pengawalan, pengembangan sistem penginderaan dan peringatan lebih dini pada lingkungan pemukiman dan lingkungan kerja. Terkait uraian diatas, pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan memegang peranan penting dalam rangka kegiatan penanggulangan kejahatan. Menurut Bawengan, tugas preventif Pori berupa patrolipatroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Bahwa upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di Kota Denpasar yang telah dilakukan pihak Polresta Denpasar adalah : a.
Patroli Kegiatan patroli pada hakekatnya adalah semua bentuk kegiatan yang mempunyai tujuan utama pencegahan kejahatan, baik dilakukan dengan jalan kaki serta kendaraan. Diantaranya dilaksanakan pada daerah-daerah atau jalur-jalur tertentu secara rutin atau waktu-waktu tertentu guna meminimalisasi kasus pencurian sepeda motor khususnya di wilayah Kota Denpasar.
b.
Razia selektif 38
Yakni upaya penanggulangan dengan penghadangan dan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan di jalan-jalan umum. Disini para petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan dan kendaraan itu sendiri serta pengendara dan orang bersamanya termasuk barang-barang yang ada padanya. c.
Operasi khusus Dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan operasi yang diberi nama “Operasi Jaran” (pengejaran kendaraan). Operasi ini dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Adanya operasi oleh aparat kepolisian tersebut bertujuan mencapai situasi kamtibmas terkendali dan menghilangkan keresahan masyarakat, dimana yang khusus menjadi sasaran operasinya adalah pencurian kendaraan bermotor.
d.
Bimbingan kepada masyarakat Adalah petugas kepolisian memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pencegahan dan penemggulangan kejahatan baik melalui program pemerintah atau kegiatan yang diprakarsai oleh warga masyarakat sendiri. Dalam hal ini melalui media massa ataupun bertatap muka langsung dengan masyarakat dalam ceramah dan himbauannya kepada masyarakat terkait maraknya pencurian sepeda motor yaitu : memarkir kendaraan bermotor di tempat yang aman, mengguuakan kunci pengaman ganda, memasang alrm, saat memarkir kendaraan jangan sampai kunci tertinggal atau tidak terkunci dan tidak meletakkan surat-surat kendaraan pada jok.
e.
Mengaktifkan sistem kring (pengawasan daerah tertentu) Sistem penangkalan kejahatan dengan cara pembentukan team yang ditempatkan di daerah rawan, sesuai dengan kerawanan kamtibmas dan masing-masing team harus dapat mengawasi dan menguasai situasi. Pada setiap kring ditentukan tempat pertemuan kembali (TPK) atau tempat berkumpul, berpencar dan berkumpul kembali.
f.
Mengefektifkan peran siskamling dan siskam swakarsa Sistem keamanan yang diprakarsai oleh Polri ini meletakkan kekuatan daya penangkalannya pada warga masyarakat. Hal ini penting untuk mengatasi kurangnya jumlah petugas keamanan dengan besarnya jumlah yang harus diberi perlindungan. Terlebih lagi mobilitas kepemilikan sepeda motor di pusat kota Propinsi Bali ini kian meningkat. Selain
39
pihak kepolisian diharapkan sistem keamanan lingkungan di masing-masing tempat perlu ditingkatkan, begitu juga dengan sistem keamanan dari dan terhadap diri pribadi. Selain upaya-upaya yang telah disebutkan diatas, dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Kota Denpasar dengan kita mengetahui faktor-faktor penyebabnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa upaya preventif lainnya (Cara abolionistik). Hal-hal tersebut yakni : 1. Meningkatkan penjagaan dan pengawasan di kawasan-kawasan pintu masuk pulau Bali pada umumnya dan kota Denpasar pada khususnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah keluar masuknya sepeda motor hasil curian serta mempersempit ruang gerak jaringan komplotan pencuri sepeda motor; 2. Memperluas lapangan kerja serta meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, Seperti kita ketahui bahwa Salah satu penyebab utama timbulnya permasalahan kriminalitas di masyarakat adalah karena rendahnya tingkat pendidikan dan kesulitan ekonomi yang dihadapi sebagian anggota masyarakat. Dalam hal ini peranan pemerintah sangat diperlukan sehingga nantinya diharapkan dapat meminimalisir terjadinya berbagai macam kejahatan termasuk pencurian sepeda motor. 3. Memperketat sistem pengamanan areal-areal parkir umum di wilayah Kota Denpasar. Hal ini perlu dilakukan mengingat kawasan tersebut rawan terjadi pencurian sepeda motor, dan lain-lain.
Upaya Represif Berbicara mengenai penanggulangan kejahatan, upaya represif disini diartikan sebagai usaha aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan, termasuk pencurian sepeda motor. Dalam upaya penanggulangan bersifat represif ini melibatkan seluruh aparat penegak hukum seperti: kepolisian, jaksa, hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan. Disini diharapkan adanya penanganan atau tindakan yang tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terhadap setiap hentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat. Memang terkadang sangat sulit bagi petugas kepolisian untuk melacak sepeda motor yang telah diantarpulaukan, terutama ke pulau Jawa dan Lombok karena salah satunya sudah dimodifikasi.
40
Terkait uraian diatas, pihak kepolisian utamanya reserse dapat melakukan penyelidikan dari laporan, pengaduan, diketahui langsung, tertangkap tangan maupun peringatan dini dari fungsi opersional lain. Dari hasil penyelidikan ini dapat ditentukan tersangka, bukti awal dan saksi. Tindak lanjut dari usaha ini adalah pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta pemeriksaan dan penyerahan perkara. Bila ternyata kemudian tidak diperoleh cukup bukti atas kasus pencurian sepeda motor tersebut, segera dilakukan penghentian penyidikan, sebaliknya terhadap kasus pencurian sepeda motor yang dapat diungkap dapat segera dikirim ke kejaksaan. Jadi disini secara umum dapat kita lihat upaya represif pihak kepolisian adalah menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian pada kasus curanmor, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke pihak kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke pengadilan. Reskrim Polresta Denpasar menekankan bahwa dalam penanganan kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kota Denpasar, pihak Polresta Denpasar intensif melakukan pengejaran terhadap para pelakunya baik yang ada di Bali maupun luar Bali terutama daerah Jawa. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan aparat kepolisian di wilayah hukum yang lain. Selain itu menurut beliau, hasil pemeriksaan kepada setiap pelaku pencurian sepeda motor akan sangat membantu untuk mengetahui lebih jauh jaringan-jaringan komplotan pencuri sepeda motor yang melakukan aksi di Kota Denpasar. Tentunya dalam proses pemeriksaan tersebut tetap memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum yang ada. Berikutnya, peranan Lembaga Pemasyarakatan (LP) dalam penanggulangan masalah tindak pidana pencurian sepeda motor tidak dapat kita abaikan. Hal tersebut akan terlihat ketika para pelaku pencurian sepeda motor yang divonis bersalah oleh pengadilan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana. Perlu kita ingat pendapat Sutherland yang mengatakan bahwa kegiatan penanggulangan kejahatan selain diarahkan kepada usaha peucegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang, juga ditujukan untuk reformasi bagi narapidana dalam kaitannya dengan upaya pengurangan jumlah residivis (kejahatan ulangan). Dalam kaitannya dengan hal ini, Bapak I Wayan Landriana (Kepala Seksi Pembinaan LP Kelas IIA Denpasar), mengatakan bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan 41
pihak LP Kelas IIA Denpasar adalah dengan memberikan pembinaan kepada seluruh Napi termasuk para pelaku pencurian sepeda motor yang menjadi warga binaannya sesuai dengan sistem pemasyarakatan dan aturan hukum yang ada. Adapun upaya-upaya tersebut, meliputi: pembinaan moral dan keagamaan (cara moralistik) pemberian keterampilan-keterampilan (seperti: menjahit, membuat kerajinan kayu, montir), pembinaan disiplin, dll. Dengan adanya hal ini diharapkan mampu memberikan efek jera, serta nantinya setelah para Napi tersebut keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. Lebih lanjut, Bapak I Made Suardana (Kasubsi Registrasi LP Kelas IIA Denpasar), dalam wawancara tanggal 10 Agustus 2015, menyatakan bahwa sejauh ini tidak dapat dipungkiri bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan pihak LP Kelas IIA Denpasar belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada para Napi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pencurianpencurian sepeda motor di wilayah Denpasar dilakukan oleh residivis curanmor, sehingga menurut beliau dibutuhkan usaha yang lebih intensif lagi serta masih perlu adanya perbaikan terhadap kelemahan-kelamahan dalam sistem pemasyarakatan yang ada sekarang. Secara keseluruhan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Kota Denpasar yang telah dilakukan aparat penegak hukum, khususnya dalam pembahasan ini aparat kepolisian dan petugas Lembaga Pemasyarakatan sudah cukup maksimal. Kedepan upaya-upaya penanggulangan tersebut harus ditingkatkan bukan saja terhadap upayaupaya yang bersifat preventif, tetapi juga yang bersifat represif (misalnya : menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada residivis curanmor), mengingat kasus pencurian sepeda motor dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih marak terjadi.
42
BAB VI PENUTUP
a. Simpulan (a). Yang menjadi motif kejahatan pencurian kendaraan bermotor disebabkan karena faktor ingin memiliki kendaraan,
karena kebutuhan ekonomi, juga atas dasar pesanan
kendaraan bermotor berbagai merek, faktor diajak teman untuk ikut merampok sepeda motor, dan alasan yang dipakai adalah untuk pulang kampong atau biaya perkawinan. Sedangkan trend terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Denpasar Bali adalah terjadi penurunan kejadian, tetapi kualitas kejahatannya sudah sangat sadis bahkan melukai korban atau pemilik/pengemudi kendaraan yang sering disebut begal. Di samping itu pelaku kejahatan kendaraan bermotor melakukan kejahatannya dengan modus menggunakan kunci palsu, mengambil sepeda motor karena kunci sepedanya nyantol di kendaraannya, mengambil secara paksa, mengambil kuci di kamar saat korban sedang tidur, menggandakan, mengambil kunci di kamar, dan pura-pura meminjamnya tanpa mengembalikannya; (b). Upaya apa yang dijadikan solusi terhadap pencurian kendaraan bermotor di wilayah Denpasar dengan cara preventif maupun represif. Cara preventif ditempuh dengan cara mengadakan patrol, rasia, operasi khusus, bimbingan kemasyarakatan, mengefektifkan sistem kringpada daerah-daerah tertentu, dan mengefektidkan sistem keamanan lingkungan maupun swakarsa. Sedangkan secara represif dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
b. Saran Sebaiknyapara pemilikatau pengendara sepeda motorbaik di rumah, di kantor, di tempat parkiran agar lebih berhati-hati dan membuat kunci ganda/pengaman lainnya agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian, pembuatan kunci ganda/palsu. Dan berharap juga agar pemilik/ pengemudi sepeda motor untuk berhati-hati jangan meninggalkan kunci di kendaraan atau menaruh barang berharga di jok sepeda motor atau terlalu percaya kepada temah, sahabat, atau siapa saja yang mau meminjam motor anda. 43
Dalam hal penegakan hukumnya agar perlu diperhatikan pula bahwa para pelaku kemungkinan bekerjasama dengan para penadah atau bahkan tukang parkir, sehingga memudahkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Modus pencurian yang terjadi akibat pesanan kemungkinan motor tersebut “dipreteli” terlebih dahulu untuk memudahkan pengiriman ke luar daerah sehingga tidak dikenal oleh pemiliknya secara utuh.
44
DAFTAR PUSTAKA
A. Strauss and J. Corbin Busir, 1990. Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques, Lindon Sage Publication Bryan A Garner, 2004. Black's Law Dictionary, Eighth Edition, Editor in Chief, Thomson West, United State of America. Chaedar Alwasilah, 2001. Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif, Pustaka Jaya, Jakarta. Edwin H Sutherland (1995) PrincipleofCriminology, revised by Donald R Creseey, Philadelphia; JB Lipincolt Co Heribertus Sutopo, 1988. Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar- dasar Teori dan Praktis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Mulyana W. Kusumah. 1983. Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial, Alumni Bandung. Mettew B. Miles and A. Michael Haberman,1992. Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta. Sahetapy, JE, 1983. Kejahatan kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner.Sinar Wijaya.Jkt Sulistyowati Irianto & Shidarta (Editor), 2011. Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, PenerbitYayasanObor Indonesia. Soetandyo
Wignyosoebroto
dalam
MasalahMetodologikdalamPenelitianHukumsehubungandenganMasalahKeragamanPen dekatanKonseptualnya, Makalah disajikan dalam Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum, DirBinlitabmas, Dirjen Dikti, Depdikbud, Bandungan, 5-6 Desember 1994. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. Sutopo,HB. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II,
Universitas Negeri
Sebelasmaret Press, Surakarta.
45
FOTO KEGIATAN
46
LAMPIRAN
a. Perincian Biaya Penelitian A. ATK DAN KONSUMSI Biaya Foto Copy Proporsal dan Pelaporan hasil Penelitian dan biaya konsumsi penelitian hasil/FGD (Focus Group Discussion)
Rp. 1.180.000,-
B. Honor 1. Kordinator Peneliti : 420.000 x 6 bulan
Rp. 2.520.000,-
2. Pembantu Peneliti : 40 hari x 2 jam x Rp. 25.000
Rp. 2.000.000,-
3. Pembantu Peneliti : 40 hari x 2 jam x Rp. 25.000
Rp. 2.000.000,-
4. Tenaga Lapangan/Mahasiswa s2: 20 hari x Rp. 50.000
Rp. 1.000.000,-
5. Sekretariat Peneliti Rp. 200.000 x 6 bulan
Rp. 1.200.000,Total
Rp. 9.9 00.000,-
b. JadualPelaksanaan
NO
Bulan ke
Mei
Juni
Juli
Agust
Sept
Okt
Kegiatan
2015
2015
1
Persiapan & Penelitian
xxxx
2
Pengumpulan Data
3
Pengolahan & Analisis data
4
Penulisan laporan
xxxx
5
Pelaporan – FGD
xxxx
xxxx xxxx
xxxx xxxx
xxxx
c. Instrumen Penelitian Istrumen penelitian adalah berupa kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur baik dengan jawaban terbuka maupun tertutup
47
d. Personalia Tenaga Penelitian 1. Ketua Tim : a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Gde Made Swardhana, SH., MH b. Tempat/ Tgl lahir
: Singaraja, 25 Maret 1959
c. NIP
: 19590325.198403.1.002
d. Pangkat/Golongan
: Pembina Tk I / IVb
e. Jabatan
: Lektor Kepala
f. Alamat
: Jalan Kerta Dalem V/8 Denpasar
g. e-mail / HP
:
[email protected] / cell. 0818560828
2. Anggota Tim: a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, SH., MH b. Tempat/ Tgl lahir
: Denpasar, 5 Juni 1962
c. NIP
: 19620605.1988.03.1.020
d. Pangkat/Golongan
: Penata Muda / IIIb
e. Jabatan
: Assisten ahli
f. Alamat
: Jalan WR Supratman Gang I No. 10 Kertalangu Dps
g. e-mail / HP
:
[email protected]
3. Anggota Tim a. Nama Lengkap dan Gelar : I Wayan Bela Siki Layang, SH., MH b. Tempat/ Tgl lahir
: Denpasar, 9 Juli 1960
c. NIP
: 19600706. 198601.1.001
d. Pangkat/Golongan
: Pembina Tk. I / IVb
e. Jabatan
: Lektor Kepala
f. Alamat
: Jalan Karangsari Gang V /1 Denpasar Barat
g. e-mail / HP
:
[email protected] / cell. 08123958176
4. Anggota Tim Mahasiswa 48
a. Nama Lengkap dan Gelar : I Wayan Jimat, SH. b. Tempat/ Tgl lahir
:
c. NIP
:
d. Pangkat/Golongan
:
e. Jabatan
:
f. Alamat
:
g. e-mail / HP
:
5. Anggota Tim Pegawai S2: a. Nama Lengkap dan Gelar : Anak Agung Yuniana b. Tempat/ Tgl lahir
:
c. NIP
:
d. Pangkat/Golongan
:
e. Jabatan
:
f. Alamat
:
g. e-mail / HP
:
49
e. CV PENELITI 1. CV. Gde Made Swardhana CURRICULUM VITAE 1. Nama Lengkap
Dr. GDE MADE SWARDHANA, SH., MH.
2. NIP
131414546 / 19590325 198403 1 002
3. Tempat/Tgl. Lahir
Singaraja, 25 Maret 1959
4. Jenis Kelamin
Laki-laki
5. Pekerjaan
Dosen Fakultas Hukum Univ. Udayana
6. Pangkat / Golongan
Pembina Tingkat I / IVb
7. Jabatan Fungsional
Lektor Kepala
8. Alamat Kantor
Jalan P. Bali No. 1 Denpasar
9. Alamat Rumah
a. Jalan
: Kertha Dalem V/8
b. Kelurahan/Desa : Sidakarya c. Kecamatan
: Denpasar Selatan
d. Kabupaten/Kodya: Denpasar e. Propinsi 10. Email / HP
: Bali
[email protected] / 0818560828
50
II. PENDIDIKAN NO
NAMA PENDIDIKAN
TINGKAT
JURUSAN
STTB/ TEMPAT IJASAH TGL/BLN/T HN
1
SD
SD 18 Singaraja
-
1970
Singaraja
2
SLP
SMP Bhaktiyasa Sgr
-
1973
Singaraja
3
SLA
SMEAN Singaraja
-
1976
Singaraja
4
AKADEMI
-
-
-
-
5
PERGURUAN TINGGI: a. Sarjana (S1)
Fak. Hukum Unud
Hk Pidana
1977 – 1983
Denpasar
b. Magister (s2)
Program Magister Ilmu Hukum UNUD
Hk.Pid & SPP 1998 - 2001
Denpasar
2008 – 2013
Semarang
c. Doktor (S3)
Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP
Hukum Pidana & Kriminologi
III. RIWAYAT JABATAN PENGALAMAN JABATAN No
Tahun
Jabatan
Institusi
1
1998 - skrg
Ketua Pusat Kajian HAM
Fakultas Hukum UNUD
2
2002 - 2006
Pembantu Dekan III
Fakultas Hukum UNUD
IV. MATA KULIAH YANG PERNAH DIASUH PENGALAMAN MENGAJAR No
Mata
Program
Institusi/Jurusan/Program
Tahun ... s.d. ...
51
Kuliah
Pendidikan
Studi
1
Hukum Pidana
S1
Fakultas Hukum 1984-2014 Universitas Udayana
2
Kriminologi
S1
Fakultas Hukum 1984-sekarang Universitas Udayana Reguler & Ekstensi
3
Tindak Pidana Khusus
S1
Fakultas Hukum 2008-sekarang Universitas Udayana Reguler & Ekstensi
4
viktimologi
S1
Fakultas Hukum 2008 – Sekarang Universitas Udayana Reguler & Ekstensi
5
Tindak Pidana Tertentu
S1
Fakultas Hukum 2010 – Sekarang Universitas Udayana
6
Kriminologi
S!
Program Studi Psikologi 2010 – 2011 Fak. Kedokteran Unud
7
Kriminologi
S!
Program Studi Ilmu Agama 2012 – sekarang UNHI
8
Psikologi Hukum
S2
Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Udayana
2010 – 2013
9
Tindak Pidana Ekonomi
S2
Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Udayana
2013 – Sekarang
10
Kriminologi & Viktimologi
S2
Program Studi Ilmu Hukum 2013 – sekarang (S2) Universitas Udayana
11
Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD): Tindak Pidana Korupsi
S3
Program Doktor Ilmu 2014 Hukum (S3) Universitas Udayana
52
V. KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (2007 – sekarang) NO
PENGABDIAN
TAHUN
Ketua/Anggota TEMPAT Tim
1
Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Membina Narapidana di Bali
2007
Ketua
RRI – Denpasar
2
Memberantas dan Memerangi Narkoba
2 Peb 2008
Ketua
RRI – Denpasar
3
Upaya Masyarakat Dalam Mencegah Praktek Mafia Peradilan (Suatu Kajian dari Perspektif Kriminologis)
29 April 2011
Ketua
RRI Denpasar
Sosialisasi Undang Undang tentang 2012 Upaya Perlindungan Anak di Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan
Anggota
Desa Kerambitan, Kec, Kerambitan, Kab. Tabanan
Upaya Masyarakat Dalam Penanggulangan Perjudian Sabungan Ayam Di Bali (Suatu Kajian Dalam Perspektif kriminologi).
2014
Ketua
RRI – Denpasar
2014
Ketua
INI/IPPAT Badung
4
5
6
Sosialisasi Undang Undang Nomer 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomer 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
VI. KEGIATAN DALAM PENELITIAN / KARYA ILMIAH (2009 – sekarang) A. KARYA ILMIAH NO
JUDUL KARYA ILMIAH
MEDIA
TGL/BLN/THN TEMPAT TERBITAN
1
Moral Relegi dalam Realitas
Bali Post
25 Maret 2009
Denpasar
53
Sosial 2
Faktor Determinan Anak Melakukan Kenakalan
Bali Post
24 September 2011
Denpasar
3
Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif
Majalah “MasalahMasalah Hukum
Jilid 39 No. 4 Desember 2010
UNIV, DIPNEGORO SEMARANG
4
Hubungan Kunjungan Wisatawan Asing dengan Tingkat kejahatan Narkotika di Bali
Majalah Kertha Aksara
Volume 36, Nomor 2, September 2011
Fak. Hukum Univ. Udayana
4
Lapas Rusuh Masyarakat Resah
Bali Tribune
5 Maret 2012
DENPASAR
5
Meminimalisasi Konflik Jelang Pilkada Buleleng
Bali Tribune
16 April 2012
DENPASAR
6
Lebih gencar Miskinkan Koruptor dengan Pemberatan Pidana dan Denda
Bali Post
2 Januari 2014
Denpasar
B. BUKU NO
JUDUL BUKU
PENERBIT
TGL/BLN/THN TEMPAT TERBITAN
1
Kenakalan Anak & Upaya Penanggulangannya
Udayana University Press
Januari 2013
Denpasar
C. PENELITIAN NO
PENELITIAN
TAHUN
Ketua/ Anggota Tim
TEMPAT
1
Pengkajian Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga dan Sekolah
2006
Peneliti
Bali
2
Reformasi Kepolisian Polda Bali
2008
Peneliti
Polda Bali
54
3
Penelitian Putusan Hakim di Bali – Kerjasama Komisi Yudisial dengan FH Unud
2009
Ketua
Pengadilan Negeri se Bali
4
Penelitian Putusan Hakim di Bali – Kerjasama Komisi Yudisial
2010
Ketua
Pengadilan Negeri se Bali
5
Reformasi Polri Dalam Konteks Potensi, Kompetensi, Dan Performansi Kepolisian (Polda Bali) Kerjasama Kompolnas
2010
Ketua
Di wilayah PoldaBali
6
Penelitian Putusan Hakim April 2011 Pengadilan Tinggi di Bali Nomer Perkara 126/PID/2010/PT.DPS – Kerjasama Komisi Yudisial – FH Unud .
Ketua
Pengadilan Tinggi di Bali
7
Penelitian Putusan Hakim April 2011 Pengadilan Tinggi di Bali Nomer Perkara 57/PID/2009/PT.DPS – Kerjasama Komisi Yudisial – FH Unud .
Ketua
Pengadilan Tinggi di Bali
8
Penelitian Putusan Hakim April 2011 Pengadilan Tinggi di Bali Nomer Perkara 97/PID/2009/PT.DPS – Kerjasama Komisi Yudisial – FH Unud .
ketua
Pengadilan Tinggi di Bali
9
Penelitian Putusan Hakim April 2011 Pengadilan Tinggi di Bali Nomer Perkara 8/PID/2009/PT.DPS – Kerjasama Komisi Yudisial – FH Unud .
Ketua
Pengadilan Tinggi di Bali
10
Penelitian Putusan Hakim Arpil 2011 Pengadilan Tinggi di Bali Nomer Perkara 16/PDT/2010/PT.DPS – Kerjasama Komisi Yudisial – FH Unud .
Ketua
Pengadilan Tinggi di Bali
11
Penelitian Putusan Hakim April 2011 Pengadilan Tinggi di Bali Nomer Perkara 65/PDT/2010/PT.DPS – Kerjasama Komisi Yudisial – FH Unud .
Ketua
Pengadilan Tinggi di Bali
55
12
Penelitian Putusan Hakim April 2011 Pengadilan Tinggi di Bali Nomer Perkara 8/PDT/2010/PT.DPS – Kerjasama Komisi Yudisial – FH Unud .
Ketua
Pengadilan Tinggi di Bali
13
Penelitian Putusan Hakim April 2011 Pengadilan Tinggi di Bali Nomer Perkara 138/PDT/2010/PT.DPS – Kerjasama Komisi Yudisial – FH Unud .
Ketua
Pengadilan Tinggi di Bali
14
Hubungan Kunjungan Wisatawan 10 Agst 2011 Ketua Asing dengan Tingkat Kejahatan Narkotika di Bali
FH Unud – NUFFIC
15
Impact of Tourism on Bali January,24. Transnational Crime and Efforts to 2011 Overcome
Ketua
Fac of Law UNUD
16
Penelitian Putusan Hakim 2012 Pengadilan Tinggi di Bali – Kerjasama Komisi Yudisial – FH Unud
Peneliti
Pengadilan Tinggi Bali
17
Riset Penelitian Putusan Hakim 13 Juni 2012 Tahun 2012
Peneliti
Bandung – Komisi Yudisial RI
18
Kajian Terhadap Penghormatan, 25 Juni 2012 Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Pemenuhan HAM Ekonomi dalam bidang Hak Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Para Pekerja atau Karyawan di Kota Denpasar)
ketua
Biro Hukum Pemprov. Bali dengan FH Unud
18
Kajian Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial di Kabupaten Karangasem, Buleleng, Bangli, Gianyar Dan Tabanan Tahun 2013
Oktober 2013
Ketua
Dinas Sosial Propinsi Bali
19
Kajian Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial di Denpasar, Badung, Klungkung dan Jembrana Propinsi Bali Tahun 2014
Juli 2014
Ketua
Dinas Sosial Propinsi Bali
56
20
Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan Tindak Pidana dan Kenakalan Anak SMA: Suatu Kajian tentang Penerapan Teori Kontrol Sosial dan kearifan Sosial di Bali
Oktober 2014
Ketua
Bali
21
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
2014
Anggota
Bali
VII. KEGIATAN PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI (2006 – sekarang) NO N A M A
KEDUDUK AN / PERANAN
BLN/THN PENYELEN G-GARAAN
INSTANSI PENYELENG TEMPAT -GARA
1
Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum
Pelatih/Tutor
16-19 Juli 2006
Kanwil Hukum Denpasar &HAM Bali
2
Pelatihan Komputer
Peserta
20-21 Okt 2006
Fak Hkm Unud Denpasar
3
Pendidikan dan Latihan Manajemen Mahasiswa
Pelatih/Tutor
17-19 Nop 2006
Univ.Udayana
4
TOT. Pendidikan Anti Korupsi
Peserta
9 – 11 Mei 2012
Dijen Dikti Sanur – Kementerian Denpasar Pendidikan dan Kebudayaan RI
5
Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi tema “Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Per-kembangannya Dewasa ini”
Peserta
23 – 27 Februari 2014
Universitas Gajah Mada
Kintamani - Bangli
Jogjakarta
VIII. PERTEMUAN ILMIAH / SIMPOSIUM / SEMINAR YANG PERNAH DIIKUTI (2007 – 2014) diurutkan menurut kejadian terakhir) 57
NO N A M A
KEDUDUK- BLN/THN AN / PENYELEN PERANAN G-GARAAN
INSTANSI PENYELENG TEMPAT -GARA
1
Seminar Dampak Pariwisata
Pembicara
19 Juli 2007
Kanwil Hukum Denpasar & HAM Bali
2
Seminar Perbankan
Moderator
2 Agustus 2007
BI – FH Unud
Denpasar
3
FGD Pencegahan Terorisme
Peserta
20-21 Ags 2007
LCKI – Jkt
Denpasar
4
Seminar Konvensi Internasional Terorisme
Peserta
6 Juni 2007
Dept Hukum & Denpasar HAM Jkt
5
Westlaw Presenation
Peserta
6 Mei 2007
NUFFIC
6
Peran Penegak Hukum & KDRT
Pembicara
12 Sept 2006
7
Perlindungan Perempuan
Pembicara
1 Juli 2007
Kanwil Hukum Denpasar & HAM Bali
8
Tiga Serangkai:Konflik, Kekerasan dan …….
Pembicara
1-2 Sept 2007
FH Unud
9
Perlindungan HAM Pekerja
Pembicara
6 Des 2007
Kanwil Hukum Denpasar & HAM Bali
10
Tindak Pidana Sengketa Tanah
Pembicara
13-15 Nop 2007
BPN – Pusat
Denpasar
11
Penataran Bidang Hukum PWI Bali
Pembicara
30 Nop 2007
PWI Bali
Denpasar
12
Manajemen Konflik
Pembicara
17-19 Des 2007
Fak Sastra Unud
Denpasar
13
Seminar Kriminologi
Peserta
16-19 Maret „08
Aspehupiki
Bandung
14
Seminar Nasional: Diskresi Kepolisian dan Pembangunan Profesionalisme Polri
Kerjasama FH Undip dengan Kapolda Jawa Tengah
Semarang
25 Nop 2008 Peserta
Denpasar
Denpasar
58
15
Seminar : Sunset Policy 2008 dalam Perspektif Kepatuhan Wajib Pajak
Peserta
26 Nop 2008
Fak. Hukum Undip
Semarang
16
Seminar Nasional: Penelitian dalam Perspektif SocioLegal
Peserta
22 Des 2008
Bag Hukum Masyarakat Undip & HuMa
Semarang
17
Pendekatan Paradigma Kearifan Lokal dalam Menyelesaikan Delik Adat di Bali
Pembicara
1 Sept 2009
Fak Hukum Unud
Denpasar
18
Upaya Masyarakat dalam Mencegah Praktek Mafia Peradilan (suatu kajian perspektif kriminologi)
Pembicara
29 Sept 2009
LBH Bali
Denpasar
19
Seminar Nasional: Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI
Peserta
29 Nop 2009
Fak Hukum Undip
Semarang
20
Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana
Pembicara
14 Peb 2011
POLDA BALI
Denpasar
21
Tinjauan Hukum dan HAM tentang Kebebasan Berpolitik TNI dan POLRI
Pembicara
14 April 2011
Litbang Kementerian Hukum dan HAM
Denpasar
22
Progresivitas Kejaksaan di Indonesia
Pembicara
2011
Kejaksaan Agung RI
Denpasar
23
Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery
PEMBICAR 16 Sept 2011 A
Fak Hukum Unud
Denpasar
59
24
Good Governance dalam Perspektif HAM
Pembicara
28-29 Pebruari 2012
Kanwil Hukum Denpasar & HAM Prop Bali
25
Permasalan Nelayan Tradisional dan Upaya Peningkatan nTaraf Hidup (dalam Perspektif HAM)
Pembicara
24 April 2012
Kanwil Hukum Denpasar & HAM Prop Bali
26
International Seminar On Tourism Law
Participant
May, 18-19, 2012
Udayana Univercity
Denpasar
27
Lokakarya Perlindungan Saksi dan Korban
Peserta
11 Oktober 2012
LPSK – UNUD – Desa Pakraman
Denpasar
28
Keputusan Hukum Terhadap Para Pengedar dan Predaran Narkotika di Indonesia
Pembicara
31 Okt 2012
GRANAT – BNN BALI
Denpasar
29
TP Korupsi dan Perlindungan Saksi Korban
Moderator
24 Nop 2012
FH Unud
Denpasar
30
Hak atas Kesamaan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Dishabilitas
Pembicara
3 Mei 2013
Kanwil Hukum Denpasar & HAM Bali
31
Seminar on Cybernotary Law and ADR
Peserta
17 Januari 2013
S2 Ilmu Hukum Univ. Udayana
32
Bimbingan Teknis Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik
Peserta
17 Maret 2014
Dirjen Aplikasi Denpasar Informatika Kemkominfo RI
33
Pemahaman Hukum Kedokteran sebagai Uoaya untuk meberi Pelayanan yang Berkualitas dan aman
Pembicara
28 Desember 2013
RSD Waangaya Pemkot Denpasar
Denpasar
Denpasar
60
untuk Pasien serta Perlindungan Hukum bagi Dokter 34
2nd International Cyberlaw Seminar
Moderator
18-19 Maret 2014
Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fak Hukum UI, UNUD, Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan UNUD
Denpasar
35
Kiat Mempersiapkan Pasangan yang ingin Hamil dan ANC yang berkualitas untuk keselamatan ibu dan Anak
Pmbicara
12 April 2014
Showroom TOYOTA Giaanyar oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gianyar
Gianyar
36
Melalui pendidikan Anti Korupsi kita tingkatkan Transparansi Keharmonisan Kerja
Pembicara
17 Juni 2014
Fakultas Pendidikan Agama dan Seni Univ. Hindu Indonesia Denpasar
Denpasar
37
Pelatihan Ketrampilan Tutor bagi Dosen Fak Hukum Unud dalam Proses Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi
Peserta
17-21 Juli 2014
FH Unud
Denpasar
38
Presentasi Para Doktor di lingkungan FH Unud
Pembicara
18-20 September
FH Unud
Denpasar
39
Clinical Legal education Training with Profesosor Kimberly Ambrose
Peserta
3 September 2014
FH Unud
Denpasar
61
40
Seminar nasional Pelayanan Publik sebagai penjabaran asas negara kesejahteraan berdasarkan UUD RI 1945
Moderator
15 September 2014
FH Unud kerjasama dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi RI
Sanur Denpasar
Dr. GDE MADE SWARDHANA, SH., MH
62
2. CV Ida Bagus Surya Dharma Jaya CURRICULUM VITAE IDENTITAS DIRI Nama
: Dr. I.B. Surya Dharma Jaya, SH, MH.
NIP/NIK
: 19620605 1988031020
Tempat dan Tanggal Lahir
: Denpasar, 5 Juni 1962
Jenis Kelamin
: Laki-laki Perempuan
Status Perkawinan
: Kawin
Agama
: Hindu
Golongan/Pangkat
: IIIb/ Penata Muda Tk.I
Jabatan Fungsional Akademik
Belum Kawin Duda/Janda
: Asisten Ahli
Perguruan Tinggi
: Fakultas Hukum Universitas Udayana
Alamat
: Jln. P. Bali No.1 Denpasar 80114
Tlp/Fax
: (0361) 222666/ Fax. 234888
Alamat Rumah
: Jl. WR Supratman G I No. 10 Kesiman Kertalangu
Tlp./Fax
: (0361) 462481, 281051
Alamat e-mail
:
[email protected] RIWAYAT PENDIDIKAN
Tahun Lulus
Jenjang
1986
S1
Universitas Brawijaya
Hukum Pidana
1997
S2
Universitas Indonesia
Sistem peradilan Pidana
2009
Short Cours
Europen Human Rights
2012
S3
Maastricht University, Netherlands
Perguruan Tinggi
Jurusan/ Bidang Studi
Ilmu Hukum
Universitas Brawijaya
PELATIHAN PROFESIONAL 63
Tahun
Pelatihan
Penyelenggara
2006
Pelatihan HAM
Sentra HAM FH UI
2010
Penelatihan Proses Pembelajaran pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (P2KBK)
Fak. Hukum Universitas Udayana, Denpasar
2010
Legel Research for Faculty of Law Udayana University Academic Staffs Delivered by Prof. Dr. Michel Faure
Faculty of Law, Udayana UniversityNuffic Project
Fakulty of Law Udayana UniversityNuffic Project 2010
Studium Generale Criminal Law and Criminal Procedure Fakulty of Law Udayana UniversityNuffic Project
2010
Workshop on Criminal Law and Criminal Peocedure
2010
Workhop on The Develovement of Law and Human Rights by Prof. Alphonsus Coomans
2010
2010
Studium Generale “Analysis of State Obligations Relating to The Right to Education”
Kuliah Umum Mahkamah Konstitusi Federal German Oleh Prof. Dr. Siegfried Bross
Fakulty of Law Udayana UniversityNuffic Project
Fakulty of Law Udayana UniversityNuffic Project
Faculty of Law Udayana University – Hanns Siedel Fondetion Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Udayana 2010
2010
Workshop Legal Reasoning, Legal Research, Legal Writing, and Publication Legel English Cours by Dr. Nicole Kornet, BA, LLB (Hons) LLM
Faculty of Law Udayana University – Nuffic Project Unaited Nations (Offoce on Drug and Crime), USA Departement of justice, 64
2010
2011
Regional Workshop of Winess and and LPSK Victims of Crime Protection Activities Fakulty of Law Udayana UniversitySoutheast Asia and Other Areas Nuffic Project Probleme Base Learning Training and Workshop Gender and Law For FL Unud Academic Staffs LPPM Universitas Udayana
2011
Pelatihan Metodelogi Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada Masyara
2011
2011 2011
General Studium “International Environmental Law” by Prof Armin Rosencranz
2011
Training in E-Learning to Support Legal Research
2011
Workshop on Criminal Law, Deliver by Dr. David Roef
Fakultas hukum Universitas Udayana
Fakulty of Law Udayana UniversityNuffic Project Fakulty of Law Udayana UniversityNuffic Project Fakultas hukum universitas Udayana Fakultas hukum universitas Udayana
Warkshop hukum lingkungan
2012 2012
Lokakarya Penyusunan Payung dan Bank Proposal Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Fakulty of Law Udayana UniversityNuffic Project
Training PBL for FL UNUD Staff Who Teach in Master Law Degree (S2 Program) Udayana University
Fakulty of Law Udayana UniversityNuffic Project
Workshop on Development of Course Advanced Law and Human Rights
IALF Education for Development, Bali Sponsored by The Asian Foundation
Toefl iBT Preparation Course PENGALAMAN JABATAN Jabatan Dosen
Institusi Fakultas Hukum Universitas Udayana
Tahum........s/d ....... 1989-
65
Dosen Dosen
Pasca Sarjana S2 Universitas Udayana
19982012
Pasca Sarjana S3 Universitas Udayana PENGALAMAN MENGAJAR Mata Kuliah
Jenjang
Institusi/Jurusan/Program
Tahum....s/d .......
Hukum Pidana
S1
Fakultas Hukum Universitas Udayana
1989-
Hukum Pidana Ekonomi/Hukum Pidana Khusus
S1
Fakultas Hukum Universitas Udayana
1990-
Hukum Pidana Lanjutan
S1
Fakultas Hukum Universitas Udayana 1990-
Viktimologi S1
Fakultas Hukum Universitas Udayana 1990-
Kriminologi
Fakultas Hukum Universitas Udayana S1 1990-
Penitensier
S1
Pembaharuan Hukum Pidna
S1
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Fakultas Hukum Universitas Udayana
2006-
Tindak Pidana 66
Korupsi
S1
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Kapita Selekta
2004-
2004Fakultas Hukum Universitas Udayan
Hukum Pidana
S1
Penologi
S1
Fakultas Hukum Universitas Udayana
2006-
S1
Fakultas Hukum Universitas Udayana
2006-
Bahasa Inggris Hukum
Pembaharuan Hukum Pidana 2010S2 Hukum Pidana Ekonomi
S2
Pasca Sarjan S2 Universitas Udayana
Pasca Sarjan S2 Universitas Udayana
2009-
Pasca Sarjan S2 Universitas Udayaqna
Kriminologi S2
Sistem Peradilan Pidana
2009
Pasca Sarjan S2 Universitas Udayana
1998-
S2 1998
PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA 67
Tahun
Pembimbingan/Pembinaan
1999
Pembimbing Tesis S2 Pasca Sarjana Universitas Udayana
2007-
Pembimbing Akademik mahasiswa S1
2007-
Pembimbing Skripsi
2007-
Pembimbing Praktek Kerja Kemahiran Hukum (PKKH) PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun
2000
2010
2011
2010
Judul Penelitian
Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana
Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Sistem Peradilan Pidana
Perbandingan Prinsip-prinsip Perlindungan Saksi dan Korban di Amerika, Eropa, Afrika, Australias, dan Asia
Pidana Pengawasan Sebagai Alterbatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Jabatan
Sumber Dana
Anggota
ICW
Ketua
Pribadi
Ketua
Pribadi
Anggota
Dipa Unud
68
2011
Travel Warning dalam Perspektif Hukum dan HAM
2011
PertanggungJawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perusakan Fisik Daya Tarik Wisata
2011
Hubungan Kunjungan Wisatawan Asing dengan Tingkat kejahatan narkotika di Bali
2012
Peralihan Sifat Melawan Hukum Perdata ke Perbuatan Bersifat Melawan hukum Pidana dalam Proses Peradilan
Dikti Ketua
Nuffic (Belanda) Anggota
Nuffic (Belanda) Anggota
Ketua
USAID dan Asian Fondation
KARYA TULIS ILMIAH A. Buku/Bab/Jurnal Tahun
Judul
Penerbit/Jurnal
1986
Delik Adat Lokika Sanggraha dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
Skripasi FH Brawijaya
1997
Analisis Terhadap Pidana Ganti Kerugian Sebagai Pelayanan Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan dalam Pembaharuan Hukum Pidana
Tesis Pasca Sarjana S2 Universitas Indonesia
69
1999
Nasional Sanksi Ganti Kerugian dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
2011 Hubungan Kunjungan Wisatawan Asing dengan Tingkat Kejahatan Narkotika di Bali
2011
Majalah Kerta Patrika FH Universitas Udayana (edisi Khusus) Kertha Patrika (Jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana) Vol. 36 No. 2, September 2011.
Pertanmggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Kertha Patrika (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Tindak Pidana Perusakan Fisik Daya Tarik Udayana) Vo. 36, No. 2, Wisata September 2011.
2012 Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Disertasi Program Pasca Sarjana S3 Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
B. Makalah/Peper Tahun
Judul
Penyelenggara
2006
Kriminalisasi terhadap Kepentingan Pribadi dan Kepentingan Umum
Komnas HAM dan FH Unud
2006
Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 terhadap Sistem Hukum Nasional
Depkumham
2010
Alumni KPMHD Malang Kekerasan dalam Berbagai Perspektif
2011
Universiteit Mastricht The International Seminar on Tourism “The Ralation 70
Between Tourist’s Visit with The Level of narcotics crime in Bali and Its Prevention”
Nedertherlands
2012 Anand Krisnan Sang Penyuara Kebenaran Mencari Keadilan (Eksaminasi atas Putusan MA)
Yayasan Anand Krisna
PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM Tahun
Judul Kegiatan
Penyelenggara
2010
Seminar Awig-Awig II Pemberdayaan AwigAwig Desa Pakraman Bali dalam Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
FH Unud
2010
Perlindungan Hak-hak Pribadi
BPHN Depkumham
2010
Regional Workshop on Witness and Victim Protection Actvities Shout-east Asia and Other Areas “Building Coorporation and Strengthening Capacity”
United Nation on Drug and Crime - LPSK
International Seminar “Environmental Health and Safety Risk in a Globalizing World”
Nuffic, Mundo (The netherlands), Fakultas Hukum Universitas Udayana
2011
KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Tahun
Kegiatan
2010
Penyuluhan tentang Sistem Peradilan Pidana
2011
Penyuluhan tentang Narkotika
2012
Konsultasi Hukum tentang Putusan MA atas terpidana Anand Krisna
71
3. CV Bela Siki Layang Nama : I Wayan Bela Siki Layang, SH.MH. NIP
: 196007091986011001
Tempat.Tanggal lahir : Denapasar, 9 Juli 1960 Alamat : Jl. Karangsari 99 X Padangsambian Kaja, Denapasar Barat Phone : 0361- 8444002/ 08133958176 PengalamananPenelitian : 1. Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Kasus Lingkungan Hidup (Study Kasus Dampak Pembangunan Industri Terhadap Sumber Daya Alam) di Kota Administratif Denpasar (Tahun 2009). 2. Pemanfaatan Limbah Cair Hotel Bagi Kegiatan Perhotelan Di Kawasan Nusa Dua. (Tahun 2009). 3. Penelitian Putusan Hakim (Dibiayai Proyek Komisi Yudisial Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No. 175/SPK/PPK-LKY/IV/2009 Komisi Yudisial (Tahun 2009). 4. Penelitian Putusan Hakim (Dibiayai Proyek Komisi Yudisial Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No. 05/SPK/PPK-2 KY/II/2010 Komisi Yudisial (Tahun 2010) 5. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Denpasar ( Dibiayai Dipa Fakultas Hukum Universitas Udayana 2010. 6. Gugatan Perwakilan Kelompok Dalam Sengketa Perdata Di Indonesia (Dibiayai Dari Dana DIPA BLU, Nomor Perjanjian : 623A/UN14.1.11/KU/2014.
72
7. Peranan Hakim Dalam Menggali Nilai Keadilan Dan Kepatutan Dalam Masyarakat ( Kajian Putusan Pengadilan) ( Dibiayai Dari Dana DIPA BLU UNUD Nomor Perjanjian : 1318A/ UN14.1.11/KU/2014.
73
